i

PERKAWINAN ENDOGAMI DITINJAU

DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS ANGGOTA KADER

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SALATIGA)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam

Oleh:

Muhamad Khafidzul Muhsin

NIM : 21113022

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SALATIGA

2018

ii

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Pengajuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari‟ah IAIN Salatiga

Di Salatiga

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, setelah dilaksanakan bimbingan, arahan

dan koreksi, maka naskah skripsi mahasiswa:

Nama : M. Khafidzul Muhsin

NIM : 21113022

Judul :PERKAWINAN ENDOGAMI DITINJAU DARI

HUKUM ISLAM (STUDI KASUS ANGGOTA KADER PARTAI

KEADILAN SEJAHTERA SALATIGA)

dapat diajukan kepada Fakultas Syari‟ah IAIN Salatiga untuk diujikan

dalam sidang munaqasyah.

Demikian nota pembimbing ini dibuat, untuk menjadi perhatian dan

digunakan sebagimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salatiga, 21 Maret 2018

Pembimbing,

Dr. Ilyya Muhsin. S.H.I.,

M.Si

NIP. 197909302003121001

iii

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

PERKAWINAN ENDOGAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(STUDI KASUS ANGGOTA KADER PARTAI KEADILAN

SEJAHTERA SALATIGA)

Oleh:

M. Khafidzul Muhsin

NIM : 21113022

telah dipertahankan di depan sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari‟ah,

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, pada hari Rabu tanggal 28 Maret

2018 dan telah dinyatakan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar

sarjana dalam hukum Islam

Dewan Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang : ……………………… ..........................................

Sekretaris Sidang : ………………………. ..........................................

Penguji I : ………………………. ..........................................

Penguji II : ………………………. ..........................................

Salatiga, 21 Maret 2018

Dekan Fakultas Syari‟ah

Dr. Siti Zumrotun, M.Ag.

NIP.19670115 199803 2 00

KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA

FAKULTAS SYARI’AH Jl. Nakula Sadewa V No.9 Telp.(0298) 3419400 Fax 323433 Salatiga 50722

Website : http://syariah.iainsalatiga.ac.id/ E-mail : fakultassyariah.iainsala3@gmail.com

iv

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Khafidzul Muhsin

NIM : 21113022

Judul :PERKAWINAN ENDOGAMI DITINJAU DARI HUKUM

ISLAM (STUDI KASUS ANGGOTA KADER PARTAI

KEADILAN SEJAHTERA SALATIGA)

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri,

bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang

terdapat dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Salatiga, 21 Maret 2018

Yang menyatakan

M. Khafidzul Muhsin

NIM: 21113022

v

MOTTO

من خرج في طلب العلم

فهو في سبيل للا

“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia

berada di jalan Allah” (H.R Turmudzi)

vi

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan rahmat serta

karunian-Nya, shalawat salam semoga tetap tercurah kepada rasulullah

SAW, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya tercinta, KH. Khomasi dan Ibu Siti Malikah yang

selalu memberi semangat, dukungan, doa dan kasih sayang tak terbatas.

Kakak dan Adik saya, Syoffan, Mayda, Ika yang selalu memberi semangat

dan dukungan serta tak henti mengingatkan agar saya menyelesaikan karya

ini secepatnya untuk meraih cita-cita.

Dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Ilyya Muhsin, S.HI.,M.Si., yang

dengan ikhlas dan sabar membimbing, mengarahkan, serta mencurahkan

waktu dan tenaganya sehingga skripsi ini terselesaikan.

Orang spesial bagi saya, Bening Permata Damarsari yang senantiasa

memberikan motivasi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan

pantang menyerah serta selalu ada bagi saya saat sedang dalam kesulitan.

Sahabat terbaik saya, Anak-anak GGS : Rudy Darussalam, Diky Kurnia,

Ayis Rakasiwi, Machmut Fitriardi, Hajir Hikmawan, Susanto, Syamsul

Arifin dan Syaecu Abdul Basith yang selalu memberi semangat untuk

terus maju dan pantang menyerah.

Seluruh sahabat lainnya dan teman-teman jurusan Ahwal Al Syakhshiyyah

angkatan 2013 atas segala semangat dan hiburannya sehingga penulis

mampu menyelesaikan skripsi ini.

vii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Alhamdulillahhirobbil‟alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah

SWT, yang selalu memberikan rahmat serta hidayah dan taufiq-Nya kepada

penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul

“PERKAWINAN ENDOGAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI

KASUS ANGGOTA KADER PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

SALATIGA)” tanpa halangan yang berarti.

Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada nabi Akhiruzaman, Nabi

Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa

setia dan menjadikannya suritauladan. Beliaulah visioner yang telah memberikan

spirit perjuangan kepada penulis dan semoga kita semua sebagai umatnya

mendapatkan Syafaatnya min hadza ila yaumil qiyamah, Aamiin Yaa

Robbal‟alamin.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan

dari berbagai pihak yang telah tulus ikhlas membantu penulis menyelesaikan

skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan bayak terima kasih kepada:

1. Dr. Rahmat Haryadi, M.Pd., selaku Rektor IAIN Salatiga.

2. Dr. Siti Zumrotun, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah.

3. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI.,M.Si., Selaku Wakil Dekan Bidang

Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari‟ah yang juga selaku dosen

pembimbing yang dengan ikhlas membimbing, mengarahkan, serta

mencurahkan waktu dan tenaganya sehingga skripsi ini terselesaikan.

viii

4. Sukron Ma‟mun, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Islam.

5. Seluruh dosen IAIN Salatiga, yang telah memberikan ilmunya yang sangat

bermanfaat.

6. Orang tua dan kakak-adik penulis yang telah memberikan dan

mencurahkan segala kemampuannya untuk mendukung memenuhi

keinginan penulis hingga saat ini. Tanpa mereka mungkin karya ini tidak

akan pernah ada.

7. Sahabat terbaik dan orang spesial yang selalu ada untuk memberi

dukungan, semangat serta doa kepada penulis sehingga penulisan skripsi

ini dapat terselesaikan.

8. Seluruh teman-teman seperjuangan di Hukum Keluarga Islam angkatan

2013 atas segala semangat dan hiburannya sehingga penulis mampu

menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dan

mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,

maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga

hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta pembaca

pada umumnya. Aamiin.

Salatiga, 18 Maret 2018

Muhamad Khafidzul Muhsin

NIM : 211 13 020

ix

ABSTRAK

Khafidzul Muhsin, Muhamad. “Perkawina Endogami Ditinjau dari Hukum Islam

(Studi Kasus Anggota Kader Partai Keadilan Sejahtera Salatiga)”.

Skripsi. Fakultas Syari‟ah. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Pembimbing Dr. Ilyya Muhsin,

S.HI., M. Si.

Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Endogami, Tinjauan Hukum Islam.

Penelitian ini berusaha mengungkap problematika yang biasa terjadi dan

bahkan menjadi suatu kebiasaan yaitu perkawinan endogami. Dalam penelitian ini

peneliti berusaha mengungkap bagaimana mengenai keluarga pelaku perkawinan

endogami Pertayaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah

bagaimana proses perkawinan endogami kader PKS Salatiga? Apakah faktor-

faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan sesama kader PKS Salatiga?

Bagaimanakah dampak positif dan dampak negatif perkawinan endogami kader

PKS Salatiga? Bagaimanakah tinjauan hukum islam mengenai perkawinan

endogamy anggota kader PKS Salatiga?

Melalui penelitian kualitatif, peneliti berusaha untuk mengungkap fokus

permasalahan diatas. Dengan metode tersebut dilakukan wawancara kepada

beberapa narasumber sesuai dengan data yang dibutuhkan. Untuk mendukung

penelitian ini, peneliti juga mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan

permasalahan tersebut. Peneliti juga akan menggunakan data serta dokumentasi

yang ada. Dan untuk menguji hasil temuan data tersebut maka peneliti

menganalisis data dengan menggunakan kerangka teoritik yang peneliti susun.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaku Perkawinan Endogami

dalam PKS Salatiga memiliki proses perkawinan yang berbeda-beda. Diantara

proses tersebut adalah dengan melalui pengajuan proposal perkawinan kepada

murabbi/murabbiah dan tanpa melalui pengajuan proposal perkawinan kepada

murabbi/murabbiah. Pelaksanaan Perkawinan Endogami dalam PKS Salatiga

sebenarnya banyak terjadi karena berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara

lain ialah karena faktor kebijakan partai, faktor dorongan murabbi/murabbi‟ah,

faktor ketaatan anggota terhadap partai, serta faktor ajaran konsep kafaah. Selain

itu, perkawinan endogami dalam PKS juga memiliki beberapa dampak positif dan

dan dampak negatif di dalamnya. Apabila ditinjau dari hukum islam, perkawinan

endogami kader PKS Salatiga tidak relevan dengan beberapa ayat Al Quran dan

Hadits yang ada seperti menjadikan tujuan utama perkawinan ialah sebagai ajang

melebarkan sayap partai dan melahirkan generasi PKS yang lebih militant, lebih

mempercayakan jodoh mereka kepada murabbi/murabbi‟ah dan partai, serta

menjadikan kesetaraan dalam partai dan pendidikan sebagai kesetaraan utama.

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................................... ii

PENGESAHAN ............................................................................................... iii

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ....................................................... iv

MOTTO ............................................................................................................ v

PERSEMBAHAN ........................................................................................... vi

KATA PENGANTAR ................................................................................... vii

ABSTRAK ...................................................................................................... ix

DAFTAR ISI .................................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................... 5

C. Tujuan Penelitian ...................................................................... 6

D. Kegunaan Penelitian ................................................................. 6

E. Telaah Pustaka .......................................................................... 7

F. Metode Penelitian ................................................................... 14

1. Jenis Penelitian ................................................................ 14

2. Pendekatan........................................................................ 15

3. Kehadiran Peneliti ........................................................... 15

xi

4. Lokasi dan Subjek Penelitian .......................................... 16

5. Sumber Data ..................................................................... 16

6. Teknik Pengumpulan Data ............................................... 19

7. Analisa Data ..................................................................... 20

8. Pengecekan Keabsahan Data ............................................ 21

G. Sistematika Penulisan Penelitian ............................................. 22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ENDOGAMI,

DAMPAK PERKAWINAN ENDOGAMI, DAN TINJAUAN

HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN

ENDOGAMI.....................................................................................23

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Endogami ..................... 23

1. Pengertian Perkawinan ....................................................... 23

2. Pengertian Perkawinan Endogami ..................................... 27

B. Dampak Perkawinan Endogami .............................................. 28

1. Dampak Positif ................................................................... 28

2. Dampak Negatif .................................................................. 28

C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Perkawinan Endogami ...... 29

1. Perkawinan Endogami Menurut Fiqh Islam ..................... 29

2. Perkawinan Endogami Menurut KHI ............................... 34

BAB III PERKAWINAN ENDOGAMI PADA KADER PARTAI

KEADILAN SEJAHTERA SALATIGA........................................ 36

A. Gambaran Umum Organisasi PKS ............................................ 36

1. Profil Organisasi ............................................................... 36

xii

2. Visi Misi Organisasi ......................................................... 39

3. Perangkat Organisasi ........................................................ 40

4. Hak dan Kewajiban Anggota ........................................... 42

5. Program Kerja .................................................................. 43

B. Proses Perkawinan Endogami Anggota Kader PKS Salatiga .. 44

1. Perkawinan Melalui Pengajuan Proposal Kepada

Murabbi/Murabbiah .......................................................... 44

2. Perjodohan Melalui Murabbi/Murabbiah Tanpa Proposal 49

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Endogami

Anggota Kader PKS Salatiga ................................................... 50

1. Faktor Kebijakan Partai ...................................................... 50

2. Faktor Dorongan Murabbi/Murabbiah................................ 51

3. Faktor Ketaatan Anggota Terhadap Partai.......................... 52

4. Faktor Ajaran Konsep Kafaah ............................................ 52

D. Dampak Perkawinan Endogami bagi Anggota Kader PKS

Salatiga ..................................................................................... 53

1. Dampak Positif ................................................................... 53

2. Dampak Negatif .................................................................. 54

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERKAWINAN

ENDOGAMI KADER PKS .......................................................... 57

A. Tujuan Perkawinan .................................................................... 57

B. Perjodohan Sesama Kader dalam Perkawinan ........................ 59

C. Kesetaraan Personal ................................................................. 61

xiii

BAB V PENUTUP ....................................................................................... 63

A. Kesimpulan ............................................................................. 63

B. Saran ....................................................................................... 65

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 66

LAMPIRAN-LAMPIRAN ............................................................................. 68

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kartu Keluarga Pasangan EWR dan NK.................................... 44

Gambar 3.2 Proposal Perkawinan Kader PKS ............................................... 46

Gambar 3.3 Blangko Proposal Perkawinan Kader PKS ................................. 48

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Riwayat Hidup

Lampiran II Penunjukan Pembimbing Skripsi

Lampiran III Permohonan Izin Penelitian

Lampiran IV Daftar Nilai SKK

Lampiran V Lembar Konsultasi Skripsi

Lampiran VI Daftar Pertanyaan Wawancara

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan langkah awal pembentukan sebuah keluarga

dan memiliki keterpaduan dalam merangkai hubungan diantara mereka serta

segenap keluarga mereka. Jika kedua calon mempelai berasal dari kelas atau

golongan yang tidak setara, maka dikhawatirkan akan terjadi kesulitan dalam

mewujudkan hubungan yang harmonis yang pada akhirnya berujung pada

bubarnya Perkawinan.

Secara Sosiologi, keluarga merupakan hubungan antar individu yang

sangat kuat dan mendalam bahkan dapat disebut juga dengan hubungan lahir

batin yang disatukan melalui ikatan darah yang menunjukan kuatnya

hubungan tersebut. Sebagaimana pendapat Suhendi (2001 : 43) yang

mengatakan bahwa keluarga adalah hubungan antar individu tersebut yang

bersatu dan tidak hanya berlangsung selama mereka masih hidup akan tetapi

setelah mereka meninggal dunia pun masing-masing individu masih memiliki

keterkaitan satu sama lainnya.

Setiap keluarga yang dibentuk tentu akan diawali dengan perkawinan,

karena hubungan antara laki-laki dan perempuan telah diatur dalam suatu

norma yang disebut sebagai norma perkawinan. Dalam perundang-undangan

di Indonesia, perkawinan diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Pokok

Perkawinan tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan

2

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang No 1 Tahun 1974).

Jika kedua calon mempelai berasal dari kelas atau golongan yang tidak

setara, dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan dan mengakibatkan

perpecahan dalam rumah tangga ke depannya. Maka dari itu banyak terjadi

perkawinan endogami, yaitu suatu perkawinan yang dilakukan oleh calon

mempelai yang memiliki etnis, klan, suku, kekerabatan, serta lingkungan

yang sama. Perkawinan yang dilakukan dalam lingkungan yang sama disebut

juga setara atau sekufu atau dalam istilah islam dikenal dengan kafaah.

Menurut Ghazali (2006 : 97) sekufu merupakan salah satu pertimbangan yang

dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan. Sekufu

sendiri dalam perkawinan merupakan faktor lain yang tidak digolongkan

sebagai rukun nikah, yang turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan

suami istri dan menjamin perempuan dari kegagalan dalam berumah tangga.

Kesetaraan yang dikandung dalam beberapa literatur diasumsikan

sebagai pertimbangan ideal dalam kelangsungan perkawinan. Ketimpangan

yang terjadi dalam perkawinan akan menimbulkan masalah yang

berkelanjutan dan besar kemungkinan menjadi sebuah awal sebuah

perceraian.

Pada praktiknya, dalam suatu komunitas tertentu, sekufu sering kali

diidentikkan dengan penggolongan atau pengelompokan atas suatu komunitas

eksklusif. Dalam penulisan ini, peneliti mendapati sebuah fenomena bahwa

3

kader inti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan perhatian secara

penuh terhadap kader-kader mereka dalam memilih jodoh dengan sesama

kader partai mereka, sehingga bagi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

sebagian besar dari mereka melakukan perkawinan endogami, dimana mereka

tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki maupun perempuan di luar

anggotanya. Bahkan dalam mencari pasangan bagi kader-kadernya, Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) mempunyai biro jodoh yang terstruktur dengan

rapi, dimana biro ini berfungsi menjodohkan antara ikhwan dan akhwat PKS.

Lembaga ini bernama BKKBS atau Biro Kordinasi Keluarga Bahagia

Sejahtera.

Terdapat fakta bahwa kader inti Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

memberikan perhatian secara penuh terhadap kader-kader mereka dalam

memilih jodoh dengan sesama kader partai mereka, sehingga bagi kader

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hampir sebagian besar tidak melakukan

Perkawinan kecuali diantara mereka ada kesatuan fikrah (ideologi). Allah

SWT. Berfirman :

أا ٱىاط إا قثائو ىرعاسف شعتا ن جعي أصى رمش ن إا خيق

عذ ن أمش ٱلل إ ن أذقى خثش ٱلل ٣١عي

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha

Mengenal.” (QS. Al Hujurat : 13)

Peran murabbi/murabbi‟ah (pembina) dalam proses mencarikan

pasangan bagi kader PKS sangat besar, para murabbi/murabbi‟ah akan

4

merekomendasikan atau ikut campur seperti halnya orang tua dari kader PKS

yang akan menikah. Jika kemudian seorang kader memilih menikah dengan

orang non kader PKS, kader tersebut tetap dapat menikah namun dengan

syarat-syarat tertentu.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

guna memperoleh keturunan yang sah seperti diatur dalam ayat-ayat Al Quran

maupun As Sunnah, membentuk rumah tangga yang berbasis pada kasih

sayang dan cinta sehingga mampu memberikan spirit dalam menumbuhkan

semangat untuk meningkatkan pendapatan berupa rezeki yang halal dan

memperbesar rasa tanggung jawab. Dalam mencapai tujuan tersebut, suami

istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat

mengembangkan kepribadian dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan

material.

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan

keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam

pelaksanaannya diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan

norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam

mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota

keluarga guna membenuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Dalam ketentuan hukum, menurut Idris Ramulyo (2006 : 201)

perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Seorang

calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan setidaknya harus

mengenal dulu bagaimana bibit, bebet, bobot, dan sifat pasangannya agar

5

tercapai keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan harmonis.

Perkawinan endogami sendiri sebenarnya tidak diatur secara khusus dalam

hukum islam. Islam membebaskan seseorang untuk menikah baik secara

endogami maupun eksogami. Dalam islam hanya dibatasi seseorang yang

menikah hendaknya seiman dan seagama.

Dari latar belakang yang telah ditulis diatas, penulis tertarik untuk

mencoba meneliti dan menganalisis lebih dalam mengenai perspektif hukum

islam mengenai perkawinan endogami yang terjadi dalam perkawinan kader

PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Oleh karena itu, maka peneliti mencoba

melakukan penelitian pada kader PKS dengan judul “PERKAWINAN

ENDOGAMI DALAM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DITINJAU

DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS ANGGOTA KADER PARTAI

KEADILAN SEJAHTERA SALATIGA)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perkawinan endogami kader PKS Salatiga?

2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan sesama kader PKS

Salatiga?

3. Bagaimana dampak positif dan negatif perkawinan endogami kader PKS

Salatiga?

4. Bagaimana tinjauan hukum islam mengenai perkawinan endogami anggota

kader PKS Salatiga?

6

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses perkawinan endogami kader PKS

Salatiga.

2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan endogami kader

PKS Salatiga.

3. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif perkawinan endogami kader

PKS Salatiga.

4. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam mengenai perkawinan

endogami anggota kader PKS Salatiga.

D. Kegunaan Penelitian

Untuk memberikan hasil penelitian yang berguna serta diharapkan

mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi

pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka penelitian ini sekiranya

dapat bermanfaat, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap fiqh munakahat

dan penerapan hukum islam dalam praktek perkawinan endogami.

b. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan pengembangan pola pikir

yang kritis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ilmu

fiqh.

7

c. Sebagai bahan refrensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

d. Guna menjadi tambahan informasi dan referensi dalam ilmu hukum

islam, khususnya mengenai perkawinan endogami dan keharmonisan

keluarga.

2. Kegunaan Praktis

a. Menambah pengetahuan dan wacana pembaca mengenai perkawinan

endogami serta memberi pemahaman mengenai tinjauan hukum islam

mengenai perkawinan endogami.

b. Dapat memberikan manfaat tersendiri khususnya pada kader Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) dan simpatisan PKS.

E. Telaah Pustaka

Skripsi karya Nuril Farida Maratus (2013) berjudul “Tinjauan Hukum

Islam terhadap Praktik Kafaah dalam Perkawinan pada Masyarakat Desa

Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar”. Skripsi ini memiliki

dua rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana praktik dan pemahaman

kafaah dalam perkawinan pada masyarakat Desa Sukosewu, Kecamatan

Gandusari, Kabupaten Blitar; dan kedua, bagaimana tinjauan hukum islam

terhadap praktik kafaah dalam perkawinan pada masyarakat Desa Sukosewu,

Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Dalam penelitian tersebut, Peneliti

menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari,

Kabupaten Blitar tidak seluruhnya mengetahui tentang kafaah dalam

perkawinan, hal tersebut dikarenakan perbedaan latar belakang pendidikan,

8

organisasi, pekerjaan, dll. Namun ada beberapa masyarakat yang mengetahui

kafaah dengan baik. Menurut mereka kafaah adalah adanya keseimbangan

dan kesepadanan antara suami istri. Dalam tradisi adat jawa, masyarakat lebih

akrab dengan adanya istilah bibit, bebet, dan bobot. Bibit yang berarti berasal

dari keluarga, seperti apa calon pasangan. Bebet berarti kesiapan seseorang

dalam memberi nafkah keluarga daan dititik beratkan pada aspek ekonomi.

Bobot berarti kualitas seseorang, biasanya meliputi aspek pendidikan, akhlak,

dan agama. Penulis juga menimpulkan bahwa tinjauan hukum islam terhadap

praktik kafaah dalam perkawinan pada masyarakat Desa Sukosewu,

Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar yakni adanya konsep bibit, bebet,

dan bobot seperti yang dikenal ditengah masyarakat haruslah didasarkan pada

ajaran islam, bukan pada tradisi masyarakat.

Skripsi karya Yesi Yuliana (2010) berjudul “Proses Ta‟aruf Dalam

Membentuk Keluarga (Studi Kasus Pada Keluarga Kader Partai Keadilan

Sejahtera (Pks) Di Kelurahan Gedung Meneng)”. Skiripsi ini memiliki dua

rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimanakah proses ta‟aruf dalam

membentuk keluarga; dan kedua, apakah kelebihan dan kekurangan yang

terdapat dalam proses ta‟aruf. Dalam penelitian tersebut, peneliti

menyimpulkan bahwa proses ta‟aruf adalah proses menukar biodata yang

dilakukan oleh pihak laki-laki dan perempuan yang belum menikah yang

diperantarai oleh seorang murobbi dengan tujuan untuk melangsungkan

perkawinan. Proses ta‟aruf diawali dengan perkenalan via kertas (biodata) dan

dilanjutkan dengan via lisan (pertemuan). Proses ta‟aruf dilakukan dengan

9

penuh pertimbangan. Banyak hal yang dipertimbangkan dalam proses ta‟aruf

mulai dari kondisi keimanan, psikologi pasangan, pekerjaan, penghasilan,

aktivitas keseharian, keterampilan, pemahaman bahasa yang dikuasai,

kesehatan, keluarga besar dan lain-lainnya. Keterkaitan proses ta‟aruf dengan

teori AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) bahwa proses

ta‟aruf terdapat adaptasi (adaptation) yaitu menyesuaikan dan belajar

mengenali kharakter pasangan seperti yang tertulis dalam biodata dan

dibuktikan dalam perkenalan secara langsung. Adaptasi ini tidak hanya

berlangsung pada waktu pra nikah akan tetapi setelah menikah pun masih

harus dilakukan. Berkaitan dengan tujuan (goal attainment) yaitu dari segi

eksternal bahwa perkawinan melalui proses ta‟aruf yang diprogramkan oleh

Partai Keadilan Sejahtera ini bertujuan untuk menyelesaikan dan

meminimalisir masalah yang terjadi dalam keluarga kader dan dari segi

internalnya bahwa perkawinan bertujuan untuk menyempurnakan ibadah

kader sebagai faktor yang utama dan yang kedua, menciptakan keluarga yang

sakinah, mawadah, wa rahmah. Berkaitan dengan integrasi (integration) yaitu

cara meminimalisir hambatan yang terdapat dalam proses ta‟aruf berasal dari

faktor eksternal (keluarga) dan faktor internal (pihak yang berta‟aruf) dan yait

cara-cara yang ditempuh kader untuk memberikan pengarahan kepada

keluarga mengenai mekanisme Ta‟aruf dan yang dilakukan oleh Biro

Samarada yang selalu memberikan pengawasan dan memantau secara tidak

langsung melalui berbagai program kegiatan keluarga samarada yang

ditujukan untuk keluarga yang menikah melalui proses ta‟aruf. Kaitannya

10

dengan fungsi laten (latency) dari proses ta‟aruf yaitu proses ta‟aruf

mempunyai tujuan untuk menjaga kesatuan dan keutuhan keluarga kader dan

sebagai basis rekruitmen kader Partai Keadilan Sejahtera. Dalam penelitian

ini juga dikatakan bahwa Kelebihan dari proses ta‟aruf dalam PKS adalah

proses ta‟aruf sangat menjaga privacy masing-masing pihak yang berta‟aruf

sehingga jika terjadi kegagalan dalam proses ta‟aruf, tidak banyak diketahui

banyak orang sehingga pihak-pihak yang berta‟aruf tidak malu; Kriteria calon

suami/istri yang diinginkan bisa tercapai melalui proses ta‟aruf secara umum,

serta proses ta‟aruf merupakan proses yang istimewa dan tidak membosankan

karena pacaran dilakukan setelah menikah. Kekurangan dari proses ta‟aruf ini

adalah berkaitan dengan waktu yang digunakan kader akhwat untuk

menunggu biodata ikhwan lebih lama; Proses perkenalan yang dilakukan

secara malu dan kurang terbuka menyebabkan kesulitan mengenali watak dan

karakter pasangan; dan Kesulitan dalam proses adaptasi dan komunikasi

dengan pasangan setelah melangsungkan perkawinan.

Skripsi karya Ahmad Nuh (2014) berjudul “Implementasi kafaah di

kalangan kader inti di DPW PKS Sulawesi Selatan”. Skripsi ini memiliki dua

rumusan masalah, yaitu pertama, apa makna kafā`ah bagi kader Inti Partai

Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan; dan kedua, bagaimana penerapan

kafā`ah bagi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan. Dalam

penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pandangan sekufu tidaknya

seseorang selain dilihat dari aspek agamanya juga mengacu pada latar

belakang keluarga dan pemahamannya terhadap tarbiyah. Penulis juga

11

menjelaskan bahwa perkawinan sesama kader membawa dampak positif

berupa kesolidan khususnya di level kekuatan mesin politik PKS sehingga

membantu pemenangan-pemenangan dalam pilkada, sedangkan dengan non

kader membuat binaannya menjelaskan kepada pasangannya informasi-

informasi yang tidak benar yang menyangkut PKS.

Skripsi karya Sukma Fenilia (2012) berjudul “Proses Ta‟aruf Pasca

Menikah Pada Pasangan Kader Partai Keadilan Sejahtera (Studi Kasus Pada

Keluarga Kader Partai Keadilan Sejahtera Di Kelurahan Gedong Air,

Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini

memiliki satu rumusan masalah yaitu bagaimanakah proses ta‟aruf pasca

menikah pada pasangan kader. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan

bahwa proses ta‟aruf pasca menikah adalah proses untuk saling mengenali diri

masing-masing pasangan, keluarga besar kedua belah pihak dan juga

lingkungan sekitar. Proses ta‟aruf pasca menikah pada pasangan kader Partai

Keadilan Sejahtera lebih berorientasi untuk memberikan perawatan terhadap

kasih sayang antara suami dan istri yang melalui serangkaian usaha dalam

menyatukan keduanya menjadi satu kepaduan yang saling melengkapi dan

menerima serta menghargai satu sama lainnya. Dalam hal ini, ditentukan oleh

adanya proses ta‟aruf antara suami dan istri dimana terdapat tahapan-tahapan

yang harus dilalui yaitu kemampuan menyesuaikan karakter pasangan,

kualitas interaksi yang baik, dan menciptakan kunci keharmonisan dalam

menjaga keutuhan keluarga. Dalam penelitian ini juga dijelaskan tentang

hambatan dan strategi dalam proses ta‟aruf pasca menikah yang meliputi

12

hambatan dalam menyesuaikan karakter masing-masing pasangan yang

berbeda, dimana sebagian informan mengalami kesulitan dalam beradaptasi

dengan karakter pasangan, Mengenai pola interaksi/komunikasi dengan

pasangan yang berbeda, dan Kesulitan dalam membangun hubungan dengan

keluarga besar kedua belah pihak, dimana tingkat keleluasaan bersosialisasi

informan berbeda-beda. Ada informan yang mudah masuk kelingkungan yang

lebih besar, namun ada juga yang tidak bisa dengan cepat untuk masuk

kelingkungan tersebut. Strategi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi

dalam proses ta‟aruf pasca menikah yaitu dengan menyesuaikan dan

menyatukan perbedaan karakter dengan pasangan, saling mengenal serta

memahami pola komunikasi masing-masing pasangan dan memberikan

pemahaman serta pengertian dalam membangun hubungan dengan keluarga

besar kedua belah pihak.

Skripsi karya Rahma Hayati Harahap (2017) berjudul “Praktek Sosial

Seleksi Jodoh Menggunakan Ta‟aruf” skripsi ini memiliki satu rumusan

masalah yaitu, Bagaimana praktik sosial seleksi jodoh (mate selection)

menggunakan metode ta‟aruf pada perkawinan kader partai keadilan sejahtera

(PKS) di kota padang. Penelitian ini memberikan kesimpulan persepsi kader

PKS tentang proses ta‟aruf adalah sebagai cara yang diajarkan Islam, ta‟aruf

sebagai cara untuk mengenal pasangan dan ta‟aruf sebagai cara untuk

mendapatkan pasangan se-fikrah. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kader

PKS menggunakan metode ta‟aruf untuk membentuk keluarga Islami yang

menerapkan aturan-aturan Islam salah satunya aturan Islam dalam memilih

13

jodoh menggunakan metode ta‟aruf. Aturan-aturan yang diberlakukan dalam

ta‟aruf untuk kader PKS yang akan menikah adalah ta‟aruf harus diperantai

oleh murabbi‟ah kader, adanya batasan berinteraksi yang diawasi oleh

murabbi‟ah masing-masing kader, dan mengutamakan perkawinan dengan

kader se-fikrah dalam hal ini yaitu kader yang juga tarbiyah dilihat dari

kegiatan pengajian rutinnya atau yang disebut dengan liqa‟. Aturan ini seperti

yang dijelaskan oleh teori Giddens merupakan struktur yang mengekang

(constraining) pelaku. Struktur ini berasal dari norma agama yang

diberlakukan oleh PKS kepada kadernya.

Penelitian Ilyya Muhsin (2017) berjudul “Endogamous Marriage Of

Jamaah Tarbiyah A Sociological Study Of The Jamaah Tarbiyah Salatiga”.

Pada dasarnya penelitian ini berupaya untuk meneliti pernikahan endogami

dalam perspektif sosiologis dan objeknya adalah Jamaah Tarbiyah di Salatiga.

Peneliti melakukan investigasi secara mendalam terhadap para pelaku baik itu

secara formal maupun informal. Penelitian ini menggunakan analisis

sosiologis dan teori yang digunakan yaitu teori modal dan habitusnya Pierre

Bourdieu. Kesimpulannya, Jamaah Tarbiyah adalah satu kelompok eksklusif

yang memiliki anggota yang dibina secara berstruktur, bersistem, dan

berjenjang, sehingga memunculkan militansi dari para kadernya. Dengan

adanya militansi tersebut, Jamaah Tarbiyah memiliki kuasa untuk bisa

bertindak koersif dalam mengeluarkan kebijakan, termasuk dalam hal ini

adalah pernikahan endogamis, pernikahan diantara sesama anggota Jamaah

14

Tarbiyah. Hal ini dilakukan untuk menjaga manhaj, martabat dan perjuangan

Tarbiyah.

Dari beberapa penelitian yang telah penulis pelajari, pada hakikatnya

pembahasan tentang perkawinan endogami sudah ada, pembahasan yang

membahas mengenai perkawinan kader PKS juga telah banyak. Tetapi sejauh

yang penulis ketahui belum ada sebuah penelitian yang membahas secara

detail tentang tinjauan hukum islam mengenai perkawinan endogami, dimana

perkawinan itu dilakukan oleh anggota kader PKS Salatiga. Oleh karena itu,

menurut penulis akan sangat menarik jika perkawinan endogami yang ada

didalam organisasi PKS Salatiga diteliti, ditelaah, dan diangkat untuk

dijadikan sebuah karya ilmiah. Dalam penelitian ini penulis akan lebih

menekankan pada tinjauan hukum islam mengenai perkawinan sesama kader

organisasi PKS atau perkawinan endogami pada anggota kader PKS.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah

yang bersifat sosial. Oleh karena itu, peneliti memilih jenis penelitian

kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan

menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat

digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara

mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas.

15

Menurut soerjono soekanto (1986 : 43) penelitian kualitatif adalah

penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh

alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya. Hal ini dapat

mengarah pada penelitian tentang kehidupan, sejarah, perilaku seseorang

atau hubungan-hubungan interaksional.

2. Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan

sosiologis-normatif. Pendekatan sosiologis yaitu dengan menggambarkan

keadaan organisasi secara utuh, lengkap dengan struktur lapisan serta

gejala sosial lainnya yang saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan

pendekatan normatif yaitu menggambarkan peraturan dan tinjauan hukum

yang mengikat mengenai perkawinan endogami. Sehingga secara

sosiologis akan dapat diketahui bagaimana praktik dan alasan terjadinya

perkawinan endogami serta dampak dari perkawinan endogami, dan

secara normatif akan dapat diketahui bagaimana tinjauan hukum islam

mengenai perkawinan endogami.

3. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini,

yaitu penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting

dan diperlukan secara optimal. Peneliti merupakan salah satu instrument

kunci yang secara langsung mengamati, mewawancarai dan

mengobservasi subyek yang diteliti.

16

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan pengamat penuh, yaitu

mengamati praktik dan alasan terjadinya perkawinan endogami anggota

kader PKS Salatiga. Selain itu, kehadiran peneliti juga diketahui subyek

penelitian.

4. Lokasi dan Subjek penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada organisasi PKS Salatiga dengan

fokus penelitian anggota kader PKS Salatiga, khususnya yang melakukan

perkawinan endogami.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi pada organisasi PKS

karena pada organisasi ini sebagian besar pasangan suami istri telah

melakukan perkawinan sesama anggota kader PKS. Dalam hal ini, peneliti

memiliki 3 narasumber yang melakukan perkawinan endogami sesama

kader PKS Salatiga, yaitu pasangan EWR dan NK , pasangan IW dan

TLN, serta pasangan HG dan DW.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber

primer, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut

(Amirin, 2002: 132) macam-macam data primer sebagai berikut:

1) Hasil Observasi

Hasil observasi adalah hasil yang menjelaskan suatu

informasi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang akan

diobservasi berdasarkan dengan fakta yang ada secara sistematik

17

dan objektif (Moeloeng, 2002 : 172). Dari observasi ditemukan

pasangan suami istri anggota organisasi PKS telah melakukan

perkawinan endogami.

Dari hasil observasi yang diperoleh, sebagian besar kader

PKS melangsungkan perkawinan endogami karena menjunjung

tinggi kesetiaan pada organisasi. Bagi mereka, organisasi ialah di

atas segalanya, sehingga mereka bersedia menikah dengan sesama

anggota kader meskipun dengan jalan dijodohkan atau kedua pihak

belum mengenal lebih dekat satu sama lain.

2) Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk

memberikan informasinya tentang situasi dan kondisi latar

belakang penelitian. Jadi seorang informan harus mempunyai

banyak pengalaman tentang latar belakang penelitian. Seorang

informan berkewajiban secara suka rela menjadi anggota tim

penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim

dengan kebaikannya dan dengan kesuka relaannya ia dapat

memberi pandangan dari segi orang dalam, tentang nilai-nilai,

sikap, bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi latar

penelitian setempat (Moeloeng, 2002: 90). Informan sebagai

sumber data dalam penelitian ini adalah anggota kader PKS yang

terdiri dari: para pelaku perkawinan endogami, para murabbiah,

juga para tokoh yang dianggap paham dan mengetahui

18

permasalahan tersebut. Selain sumber tersebut, ada juga sumber

berupa keterangan dari perangkat organisasi PKS.

3) Dokumen

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film

(Moeloeng, 2002:161). Sumber tertulis dapat terbagi atas sumber

buku dan majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi dan

dokumen resmi (Moeloeng, 2002:113). Dalam penelitian ini ialah

berupa setiap bahan tertulis berupa data-data mengenai perkawinan

endogami anggota kader PKS.

Dalam penelitian ini, bentuk dokumen yang akan

dikumpulkan peneliti adalah berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu

Anggota dan Foto Keluarga.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang

bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut (Amirin, 2002:

132). Dalam penelitian ini dapat berupa keterangan dari berbagai

sumber, seperti buku, artikel, dan lain sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif

adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan

sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-item tentang

19

kejadian dan tingkah laku yang digambarkan akan terjadi (Arikunto,

2006: 229).

Observasi adalah sebuah pengumpulan data dengan jalan

pengamatan secara langsung mengenai obyek penelitian. Dalam

metode ini penulis gunakan sebagai langkah awal untuk mengetahui

kondisi subyek penelitian.

Dalam penelitian ini, Penulis melakukan pengamatan baik

dengan melihat, memperhatikan, mendengar atau sebagainya tentang

hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam

observasi ini peneliti menggunakan metode observasi terkendali

dimana peneliti tidak perlu berbaur dengan obyek penelitian dan

mengikuti aktifitas yang mereka lakukan, peneliti cukup menempatkan

objek yang akan diteliti dalam satu lingkup.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara

(Arikunto, 2006: 145).

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan anggota

kader PKS serta orang-orang di sekitarnya untuk mendapatkan

informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan rumusan masalah.

20

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006 : 236).

Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah

pengambilan beberapa data tentang berbagai dokumen terkait dengan

perkawinan endogami, seperti proposal perkawinan, dan Kartu

Keluarga pasangan pelaku perkawinan endogami.

7. Analisa Data

Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis

seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Dalam

penganalisaan data tersebut penulis menggunakan analisa kualitatif yaitu:

analisis untuk meneliti kasus setelah terkumpul kemudian disajikan dalam

bentuk uraian (Moeloeng, 2002: 288).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data

model Miles dan Huberman (1984) atau yang sering disebut dengan

analisis alur (Flow) dimana aktivitas dalam analisis data kualitatif

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai

tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan

tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru (Emzir, 2011 : 128).

21

Aktivitas dalam analisis ini meliputi tiga tahap yaitu tahap reduksi

data (data reduction), tahap penyajian data (data display) serta tahap

Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing / verification).

8. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan hal yang sangat penting dalam

penelitian, karena dari data itulah nantinya akan muncul beberapa fakta.

Fakta-fakta ini nanti digunakan penulis sebagai bahan pembahasan. Untuk

memperoleh keabsahan data, penulis akan menggunakan teknik

triangulasi untuk memperoleh keabsahan data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan

atau pembanding data itu sendiri (Wiersma, 2007 : 372). Untuk mengecek

keabsahan data yang telah diperoleh dari lapangan, maka penulis

membandingkan data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber lain

(informan, key informan atau dokumen) yang dilakukan secara bersamaan

dari sisi peneliti. Tak jarang peneliti akan menemukan informasi yang

berbeda yang mulanya terkesan valid tapi setelah dikonfirmasikan dengan

data yang ada (key informan) terjadi kekaburan data, sehingga hal ini

memerlukan sebuah pemikiran yang serius dari peneliti, dan segera

melakukan sebuah upaya pengecekkan data (ulang) agar data yang

dihasilkan nantinya terjamin kevalidannya.

22

G. Sistematika Penulisan Penelitian

Untuk memberikan kejelasan dan ketetapan pembahasan dalam

menyusun proposal ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan

penelitian yang terdiri atas 5 bab sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah

pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

Bab dua berisi tinjauan umum tentang perkawinan endogami, dampak-

dampak perkawinan endogami dan tinjauan hukum islam mengenai

perkawinan endogami.

Bab tiga berisi tentang perkawinan endogami pada organisasi PKS

Salatiga yang terdiri dari gambaran umum organisasi PKS Salatiga, praktik

pasangan suami istri pelaku perkawinan endogami pada kader PKS Salatiga,

faktor-faktor penyebab perkawinan endogami pada kader PKS Salatiga, dan

dampak perkawinan endogami bagi kader PKS Salatiga.

Bab empat berisi tentang tinjauan hukum islam mengenai perkawinan

endogami anggota kader PKS Salatiga.

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

yang diperoleh dari hasil penelitian untuk kemajuan obyek penelitian.

23

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN ENDOGAMI, DAMPAK

PERKAWINAN ENDOGAMI DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM

TENTANG PERKAWINAN ENDOGAMI

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Endogami

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan bagi manusia adalah sesuatu yang sakral serta

memiliki tujuan yangsakral juga, dan tidak terlepas dari ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan oleh syariat agama. Orang yang melangsungkan

sebuah perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahi

saja, melainkan sebagai wujud ibadah serta untuk mencapai ketenangan,

ketentraman, dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan

dilandasi cinta dan kasih sayang (Asnawi, 2004 : 4).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa (Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974). Disamping itu, perkawinan juga

untuk menjalin tali persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami

dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang

bernuansa ukhuwah islamiyah.

24

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

guna memperoleh keturunan yang sah seperti diatur dalam ayat-ayat Al

Quran maupun As Sunnah, membentuk rumah tangga yang berbasis pada

kasih sayang dan cinta sehingga mampu memberikan spirit dalam

menumbuhkan semangat untuk meningkatkan pendapatan berupa rezeki

yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Dalam mencapai tujuan

tersebut, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadian dalam mencapai kesejahteraan

spiritual dan material.

Banyak kalangan masyarakat menilai dan menempatkan

perkawinan hanya sebagai simbol agar tidak dipandang kotor secara

sosiologis, sehingga tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak dapat

terwujud pada haqiqinya. Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok

dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih,

maka dalam pelaksanaannya diperlukan norma hukum yang mengaturnya.

Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama

diperlukan dalam mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-

masing anggota keluarga guna membenuk rumah tangga yang bahagia dan

sejahtera.

Menurut Bachtiar (2004), Definisi Perkawinan adalah pintu bagi

bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung

dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak

dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk

25

mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat

keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh

perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk

hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.

Menurut Kartono (1992), Pengertian perkawinan merupakan suatu

institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat.

Sekalipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi praktek-prakteknya

perkawinan dihampir semua kebudayaan cenderung sama perkawinan

menunujukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri

dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan

sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara

dan ritual-ritual tertentu.

Allah SWT. berfirman :

إ أل ذقسطا ف ى ى ٱخفر نحا ٱف ر ا طاب ىن صى ىساء ٱ

ىل ر ن يند أ ا حذج أ أل ذعذىا ف خفر ع فئ ست س شي

أل ذعىا ١أدى

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih

dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S An Nisa : 3)

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki-laki yang sudah mampu

untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini

26

adalah adil di dalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat,

giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah.

Pernikahan dalam islam memiliki beberapa syarat dan rukun yang

harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah hukumnya di mata agama.

Diantara syarat-syarat akad nikah dan rukun yang harus dipenuhi dalam

sebuah pernikahan ialah :

a. Rukun Nikah

1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan

2) Wali dari pihak mempelai perempuan

3) Dua orang saksi

4) Ijab kabul

b. Syarat Nikah

1) Calon suami

2) Calon istri

3) Wali nikah

4) Saksi nikah dalam perkawinan

5) Ijab qobul

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis,

sejahtera dan bahagia serta menciptakan generasi yang senantiasa beriman

kepada Allah SWT. Menurut Ghazali (2003 : 24), tujuan pernikahan itu

sendiri dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan manusia.

27

b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan

menumpahkan kasih sayangnya.

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan

kerusakan.

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak

serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta

kekayaan yang halal.

2. Pengertian Perkawinan Endogami

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang disebut

selektivitas. Artinya, seseorang ketika hendak melangsungkan perkawinan

terlebih dahulu harus menyeleksi dengan seseorang yang boleh ia menikah

dan dengan seseorang yang ia terlarang untuk menikah. Hal ini untuk

menjaga agar perkawinan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-

aturan yang ada.

Perkawinan endogami adalah suatu sistem perkawinan yang

mengharuskan kawin dengan pasangan hidup yang etnis, klan, suku,

kekerabatan dalam lingkungan yang sama dengannya atau melarang

seseorang melangsungkan perkawinan dengan orang yang berasal dari

etnis, klan, suku, kekerabatan dalam lingkungan yang bebeda

(Hadikusuma, 1990 : 90).

Goode (2007 : 134) menyatakan bahwa perkawinan endogami

adalah suatu bentuk perkawinan yang berlaku dalam masyarakat yang

hanya memperbolehkan anggota masyarakat melakukan perkawinan

28

dengan anggota lain dari golongan sendiri. Sunarto (2004 : 104)

menyatakan pekawinan endogami adalah perkawinan dengan anggota

dalam kelompok yang sama. Ada bermacam-macam jenis endogami

seperti endogami ras agama maupun suku. Adapun maksud dari

perkawinan endogami adalah untuk menjaga laki-laki sebagai suami tetap

diam dalam ras atau sukunya. Mungkin juga untuk menjaga kemurnian

darah dari golongan itu sendiri.

B. Dampak Perkawinan Endogami

Keesing (1981 : 15) menyatakan ada beberapa dampak setelah adanya

perkawinan endogami sebagai berikut :

1. Dampak Positif

a. Mempertebalnya solidaritas suatu kelompok

b. Harta keluarga terjaga

c. Menambah populasi kelompok atau organisasi

2. Dampak Negatif

a. Retaknya hubungan keluarga jika terjadi konflik

b. Tidak menambah saudara

c. Keluarga terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga

d. Kecacatan fisik atau mental pada keturunan

C. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Perkawinan Endogami

1. Perkawinan Endogami menurut Fiqh Islam

29

Istilah endogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, sehingga

perlu dijelaskan batas-batasnya. Penentuan batas-batas tersebut tergantung

pada budaya yang dipegang oleh setiap masyarakat yang tentunya akan

berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Batasan tersebut dapat berupa agama, desa, suku, ekonomi, kasta, maupun

organisasi. Perkawinan endogami yang berbatasan dengan agama, dalam

hal ini ialah islam disebut juga perkawinan sekufu atau kafaah yang

berarti setara atau sebanding.

Secara etimologi, kafaah adalah sama, sesuai dan setara. Sehingga

yang dimaksud dengan kafaah dalam perkawinan adalah kesamaan antara

calon suami dan calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam

tingkat social dan sama dalam akhlak dan kekayaan (Sabiq, 2000 : 93).

Menurut Al-jaziri (1999 : 56) kafa‟ah merupakan salah satu kajian

yang disyari‟atkan atau diatur dalam perkawinan islam, akan tetapi tidak

ditemukan dalil yang jelas dan spesifik tentang kafa‟ah. Para ulama‟ imam

mazhab berbeda pendapat dalam memberikan pengertian kafa‟ah dalam

perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran kafa‟ah yang

mereka gunakan. Menurut ulama‟ hanafiyah, kafa‟ah adalah persamaan

laki-laki dengan perempuan dalam nasab, islam, pekerjan, merdeka, nilai

ketaqwaan dan harta. Dan menurut ulama malikiyah, kafa‟ah adalah

persamaan laki-laki dan perempuan dalam agama dan terbebas dari cacat

fisik. Sedangkan menurut ulama syafi‟iyah, persamaan laki-laki dan

perempuan dalam agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan bebas dari cacat

30

fisik. Dan menurut ulama‟ hanabilah, kafa‟ah adalah persamaan laki-laki

dan perempuan dalam ketaqwaan, pekerjaan, harta, merdeka dan nasab.

Meskipun masalah keseimbangan tidak diatur dalam undang-

undang perkawinan atau dalam Al-Qur‟an, akan tetapi masalah terebut

sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan

tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu ingin

mewujudkan suatu keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih

sayang sehingga masalah keseimbangan dalam perkawinan ini perlu di

perhatikan demi mewujudkan tujuan perkawinan (Sabiq, 2000 : 90). Kufu

dalam perkawinan memang diperlukan, yaitu laki-laki sebanding dengan

calon istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan

sederajat dalam tingkat kekayaan (Sabiq, 2000 : 94).

Para ulama Imam Mazhab berbeda pendapat dalam memberi

pengertian kesetaraan dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan

perbedaan ukuran kafaah yang mereka gunakan. Menurut ulama

Hanafiyah, kafaah adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam

nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta (Al Jaziri,

1999 : 56). Dan menurut ulama Malikiyah, kafaah adalah persamaan laki-

laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang

memperoleh seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.

memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap

suami.dan menurut ulama Hanabillah, kafaah adalah persamaan suami

31

dengan istri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab

(Sabiq, 2000 : 4).

Dari definisi yang telah diterangkan di atas dapat diambil

kesimpulan bahwa kafa‟ah„ merupakan keseimbangan atau kesepadanan

antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, nasab,

pekerjaan, merdeka dan harta. Sedangkan Nabi Muhammad SAW.

memberikan ajaran mengenai ukuran-ukuran kufu‟ dalam perkawinan

agar mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga berdasarkan hadits

Nabi SAW. :

ا فاظ فش تزاخ ىذ اىا ىج ىحسثا اىا تع ى أج لس ش نح اى ذ

ذشتد ذاك )سا اىثخاسي سي ع أت ششج( اىذ

“Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya,

keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka

pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung”. (Dikutip

dari kitab mukhtar al-hadits an-nabawi hal 63 no 21)

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan

menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat

perkara yaitu hartanya, derajatnya (nasabnya), kecantikannya, dan

agamanya. Namun Nabi SAW. sangat menekankan faktor agama untuk

dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan. Segolongan ulama ada

yang memahami faktor agamalah yang dijadikan pertimbangan karena

didasarkan pada penekanan sabdanya ذشتد ذاك فاظ فش تزاخ اىذ

segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama

32

kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan

(Rusyd, 2000 : 34).

Para Ulama‟ Madzhab juga sepakat tentang agama menjadi

standarisasi dalam kafa‟ah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

ص. ارا جاءم قاه سسه للا ض اى أت حاذ ع

نح ال ذف عي خيق فا د ض فر ح فذش ا ذن ض الس

ض ذش قاه إرا جاءم ف ما إ فساد قاىا ا سسه للا اخ )سا اىرشزي أحذ( ش نح شالز خيق فا د

“Dan dari Abi Hasim al Muzni ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

Apabila datang kepadamu seorang laki-laki (untuk

meminang)orang yang kamu ridhoi agama dan budi pekertinya,

maka kawinkanlah dia, apabila tidak kamu lakukan, maka akan

menimbulkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Mereka

bertanya, “apakah meskipun....”Rasulullah SAW menjawab,

“Apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan

budi pekertinya, maka nikahkanlah dia”. (Beliau mengucapkannya

sabdanya sampai tiga kali). (H.R At-Tirmidzi dan Ahmad).

Dalam hadits disebutkan secara jelas tentang konsep kafa‟ah dalam

perkawinan. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat dalam masalah

ini, apakah kafa‟ah penting dalam sebuah perkawinan atau tidak (Muslim,

1998 : 623)

Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafa‟ah tidak penting dalam

sebuah perkawinan, menurutnya antara orang Islam yang satu dengan

orang Islam yang lainnya adalah sama (sekufu‟). Semua orang Islam

asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia berhak kawin dengan semua

33

wanita muslimah yang tidak pernah berzina (Sabiq, 2000 : 37)

Berdasarkan firman Allah SWT :

ا إ ؤ ٱى ن أخ ج فأصيحا ت ٱذقا إخ ٱلل ذشح ىعين

٣١

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah

(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah

terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat” (Q.S. Al Hujurat : 10)

Begitu juga dengan al-Hasan al-Basri, as-Sauri, dan al-Karkhi

berpendapat bahwa kafa‟ah bukanlah faktor penting dalam perkawinan

dan tidak termasuk syarat sah atau syarat lazim perkawinan. Menurut

mereka, ketidakkufu‟an calon suami dan calon isteri tidak menjadikan

penghalang kelangsungan perkawinan tersebut (Al Zuhaily, 2000 :673).

Alasan-alasan mereka berdasarkan firman Allah SWT. :

ا أ ٱىاط ا قثائو ىرعاسف شعتا ن جعي أصى رمش ن إا خيق

عذ ن أمش إ ٱلل إ ن أذقى خثش ٱلل ٣١عي

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang

yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling

takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Mengenal” (Q.S. Al Hujurat : 13)

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa semua manusia

sama dalam hak dan kewajiban, tidak ada keistimewaan antara yang satu

dengan lainnya kecuali dengan takwa. Dan mereka juga menyatakan

bahwa penghormatan dan penghargaan terhadap darah seseorang dalam

34

hukum pidana ialah sama saja. Jika yang membunuh adalah orang yang

terhormat dan yang dibunuh adalah orang jelata, maka hukuman qishash

tetap dijalankan. Jika kekufu‟an diterapkan dalam hukum pidana Islam,

maka begitu pula ketentuan dalam perkawinan seharusnya tidak

diterapkan.

2. Perkawinan Endogami Menurut KHI

Tidak diatur secara detail mengenai perkawinan endogami dalam

KHI, namun KHI sempat menyinggung mengenai kesamaan dalam

perkawinan, dimana dalam pasal 61 KHI membicarakan pencegahan

perkawinan dan diakui sebagai kriteriah kafaah itu adalah apa yang telah

menjadi kesepakatan ulama‟ yaitu kualitas keberagaman. Pasal 61

berbunyi: “tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah

perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama” (KHI Pasal

61).

Tujuan disyari'atkannya kesamaan adalah untuk menghindari

celaan yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang

pengantin yang tidak sekufu (sama/sederajat) dan juga demi kelanggengan

kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri

sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling

menyesuaikan diri dan lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah

tangga.

35

BAB III

PERKAWINAN ENDOGAMI PADA KADER PARTAI KEADILAN

SEJAHTERA SALATIGA

A. Gambaran Umum Organisasi Partai Keadilan Sejahtera

1. Profil Organisasi

Partai Keadilan berdiri sejak 20 juli 1998 di masjid Al-Azhar,

kebayoran, jakarta dan mengangkat Nurmahmudi Isma‟il sebagai persiden

pertamanya. Di pemilihan umum legislatif indonesia tahun 1999, PK

(partai keadilan) mendapat 1,436,565 suara, sekitar 1,36% dari total

perolehan suara nasiaonal dan mendapat tujuh kursi di DPR (dewan

perwakilan rakyat). Meskipun demikian, PK gagal memnuhi ambang

batas parlemen sebesar dua persen, sehingga memaksa partai ini

melakukan stembus accord (kesepakatan kotak suara) dengan delapan

partai politik berbasis islam lainnya pada mei 1999. Nurmahmudi Isma‟il

kemudian ditawarkan jabatan Menteri Kehutanan di Kabinet Persatuan

Nasional bentukan presiden Abdurrahman Wahid pada oktober 1999.

Beliau menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan jabatan presiden

partai kepada Hidayat Nur Wahid, seorang doktor lulusan Universitas

Islam Madinah, sejak 21 mei 2000 (wawancara dengan Latif Nahari , 15

januari 2018).

Karena kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen di

pemilihan umum selanjutnya, menurut regulasi pemerintah, mereka harus

36

mengganti nama. Pada 2 juli 2003, Partai Keadilan menyelesaikan seluruh

proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan

Pimpinan Wilayah (setingakat provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah

(setingkat kabupaten dan kota). Sehari kemudian, PK resmi berubah nama

menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Dengan bergantinya PK menjadi PKS,

partai ini kembali bertanding di pemilihan umum legislatif indonesia

tahun 2004. PKS meraih total 8,325,020 suara, sekitar 7,34% dari total

perolehan suara nasional. PKS berhak mendudukkan 45 wakilnya di DPR

dan menduduki peringkat keenam partai dengan suara terbanyak, setelah

Partai Demokrat. Presiden partai, Hidayat Nur Wahid, terpilih sebagai

ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan 326 suara, mengalahkan

Sutjipto dari PDIP dengan 324 suara. Hidayat menyerahkan jabatan

presiden partai kepada Tifatul Sembiring, juga seorang mantan aktivis

kampus dan pendiri PKS. Perkembangan PKS di salatiga sangat signifikan

ditahun 1999 pks cuma 7 kursi di DPR RI dan 1 kursi di DPRD salatiga.

Tahun 2004 di DPR RI 49 kursi dan disalatiga menjadi 4 kursi dengan

perolehan suara 7 ribu. Kemudian di tahun 2009 Pks mengikuti pemilu

lagi, di pusat naik 57 kursi sedangkan di salatiga tetap 4 kursi. Ditahun

2014 di salatiga tetap 4 kursi tetapi perolehan suara 15 ribuan (wawancara

dengan Latif Nahari, 15 januari 2018).

Di dalam PKS terdapat beberapa tahap atau jenjang kaderisasi

yang di atur sebagai berikut :

37

a. Anggota pendukung, yang terdiri dari:

1) Anggota pemula, yaitu mereka yang mengajukan permohonan

untuk menjadi anggota partai dan terdaftar dalam keanggotaan

partai yang dicatat oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) srtelah

lulus mengikuti training orientasi partai.

2) Anggota Muda, yaitu mereka yang terdaftar dalm keangotaan

partai yang di keluarkan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan

setelah lulus mengikuti pelatihan tingkat dasar satu.

b. Anggota inti, yang terdiri dari:

1) Anggota Madya, yaitu terdaftar partai dikeluarkan oleh DPD dan

setelah lulus pelatihan tingkat dasar dua.

2) Anggota Dewasa, yaitu terdaftar partai dikeluarkan oleh DPW dan

lulus mengikuti pelatihan kepartaian tingkat lanjut.

3) Anggota Ahli, yaitu terdaftar partai dikeluarkan oleh DPP dan

setelah lulus mengikuti pelatihan kepartaian tingkat tinggi.

4) Anggota Purna, yaitu terdaftar partai dikeluarkan oleh DPP dan

lulus mengikuti pelatihan tingkat ahli.

c. Anggota Kehormatan, yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan

partai, yang dikukuhkan oleh DPP.

2. Visi Misi Organisasi

Seperti organisasi lainnya yang terstruktur, organisasi Partai

Keadilan Sejahtera juga memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misi dari

Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagai berikut :

38

a. Visi umum yaitu, sebagai partai dakwah penegak keadilan dan

kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa.

b. Visi khusus yaitu, partai berpengaruh baik secara kekuatan politik,

partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat indonesia

yang madan. Visi ini akan mengarahkan PKS sebagai :

1) Partai dakwah yang memperjuangkan islam sebagai solusi dalam

kehidupan bangsa dan bernegara

2) Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran islam di dalam proses

pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang

3) Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan

berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan

sistem islam yang rahmatan lil „alamin

4) Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di indonesia.

c. Misi

1) Menyebarluaskan dakwah islam dan mencetak kader-kadernya

sebagai anashir taghyir

2) Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang islami di

berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi

3) Membangun opini umum yang islami dan iklim yang mendukung

bagi penerapan ajaran islam yang solutif dan membawa rahmat

4) Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan,

pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya

39

5) Menegakkan amar ma‟ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara

konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika islam

6) Secara aktif melakukan komunikasi, silaturrahim, kerjasama dan

ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat islam untuk

terwujudnya ukhuwah islamiyah dan wihdatul ummah, dan dengan

berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh

kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi

7) Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan

dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim

yang tertindas.

3. Perangkat Organisasi

a. Struktur Pengurus

1) Ketua Umum : Latif Nahari, ST

2) Sekretaris Umum : Titik Anggraini, S.Pd.

3) Bendahara Umum : Supardi

4) Bidang Kaderisasi : Nurhadi Susilo

5) Bidang Pemberdayaan SDM dan Profesi : Purwoko

6) Bidang Kepemudaan : Erfani

7) Bidang Seni dan Budaya : Solechan

8) Bidang Kepanduan dan Olah Raga : Abdul Rohim

9) Bidang Perempuan dan Olah Raga : Suminah

10) Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada : Sunarto

11) Bidang Hubungan Masyarakat : Nur Yulianto

40

12) Bidang Politik dan Keamanan : Agus Warsito

13) Bidang Kesejahteraan Rakyat : Muh Cahyono

14) Bidang Pekerja Petani : Siswanto

b. Tugas dan Fungsi

1) Melaksanakan kebijkan-kebijakan yang ditetapkan oleh

Musyawarah Daerah dan Dewan Pimpinan Wilayah

2) Menyusun progam dan anggaran tahunan untuk Dewan Pimpinan

Daerah dan lembaga-lembaga structural di bawahnya kemudian

mengajukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah

3) Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga

structural di bawahnya

4) Menyusun laporan keuangan dan evaluasi akhir dan

mengajukannya kepada musyawarah daerah

5) Menyusun sidang-sidang musyawarah daerah sesuai dengan

ketentuan yang terkait dengan hal tersebut

6) Mengajukan laporan kerja secara terperinci setiap tiga bulan

kepada Dewan Pimpinan Wilayah.

4. Hak dan Kewajiban Anggota

a. Hak Anggota :

1) Hak takaful (sepenanggungan) dan tadhamun (solidaritas) dari

partai dan dari sesama anggota sesuai dengan perintah Islam

2) Hak mengemukakan pendapat sesuai dengan adab Islam dan tertib

struktural

41

3) Hak mengajukan inisiatif dan kreasi dalam berbagai bentuk usulan

4) Hak menuntut hak, membela diri, mengajukan perkara dan naik

banding.

b. Kewajiban Anggota :

1) Dalam segala aktifitasnya senantiasa bertolak dari perspektif nilai-

nilai moral, keadilan dan keberanian universal

2) Berpegang teguh pada pemhaman partai terhadap Islam yang

berlandaskan Kitab dan Sunnah dan yang telah dijabarkan dalam

ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional dan Majelis Syuro.

3) Mengikuti progam pembinaan keislaman yang diselenggarakan

oleh partai

4) Melakukan pembelaan terhadap prinsip-prinsip partai dari segala

usaha yang mendeskreditkan dengan cara yang dibenarkan sejauh

kemampuannya

5) Menjadi contoh dalam berkorban demi membela kebenaran dan

menegakkan keadilan, melindungi dan membela tanah air dan

kemerdekaannya, menjaga kesatuan dan persatuan

6) Bekerja keras memperkokoh kedudukan partai, mewujudkan tujuan

dan cita-citanya

7) Komitmen dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

partai dalam sikap dan perilaku

8) Berusaha secara sungguh-sungguh merealisasikan progam-progam

partai

42

9) Komitmen dengan pertemuan-pertemuan partai

10) Berusaha secara sungguh-sungguh menyatukan unsur-unsur bangsa

dan memantapkan persaudaraan antar mereka.

5. Progam kerja

a. Mensejahterakan masyarakat di Salatiga lewat jalur Dakwah dan

Sosialisasi

b. Meningkatkan kualitas masyarakat yang islami

c. Membentuk kader yang militan

d. Menjadikan Partai Keadilan Sejahtera Salatiga yang amanah

e. Membangun pendidikan berkarakter Islam (wawancara dengan Latif

Nahari, 15 januari 2018).

B. Proses Perkawinan Endogami Anggota Kader PKS Salatiga

Proses perkawinan endogami di kalangan Partai Kedilan Sejahtera

terjadi karena adanya beberapa campur tangan para pendiri partai dan faham

yang sama antara anggota satu dan lainnya. Karena tidak ada undang-undang

yang mengatur tentang larangan perkawinan satu etnis atau satu kelompok

maka mereka melakukannya.

Perkawinan Endogami pada PKS ada beberapa cara yang ditempuh

yaitu, melalui proposal perkawinan kepada murabbi/murabbiahnya dan ada

yang dijodohkan oleh murabbi/murabbiahnya sebagaimana data yang

diperoleh peneliti dari narasumber dibawah ini :

1. Perkawinan Melalui Pengajuan Proposal Kepada Murabbi/Murabbiah

43

Gambar 3.1 Kartu Keluarga Pasangan EWR dan NK

Pasangan yang pertama yaitu EWR (laki-laki) dan NK

(perempuan) mereka menikah pada tanggal 13 juli 2012. EWR pada saat

menikah berusia 27 tahun dan NK berusia 22 tahun. Awalnya EWR pada

saat itu berusia 26 tahun dan seorang aktifis di partai PKS Salatiga, karena

usianya sudah matang untuk menikah EWR memutuskan untuk mencari

pasangan. Kebetulan di dalam partai PKS ada sebuah lembaga yang

memfasilitasi bagi anggotanya yang sudah waktunya menikah, lembaga

tersebut adalah Lajnah Munakahat. Setelah itu EWR mengajukan Proposal

ke murabbinya, dan murabbi mengajukan ke lembaga Lajnah munakahat

untuk dicarikan akhwat untuk EWR sebagai istri. EWR mengisi biodata

lengkap dengan pekerjaannya apa, pendidikan terkhir, penghasilan berapa,

sampai punya penyakitpun harus di tuliskan. EWR mengajukan proposal

kepada murabbinya sampai empat kali, pertama mengajukan EWR diberi

proposal dan biodata akhwat sesama anggota kader, tetapi akhwat tersebut

belum masuk pada kriteria EWR. Setelah dua bulan berikutnya EWR

mengajukan lagi yang kedua, EWR masih tidak menemukan akhwat yang

masuk pada kriteianya. Selang satu bulan EWR membuat proposal

44

ketiganya, EWR masih juga belum mendapatkan yang EWR kehendaki,

kemudian EWR menemui murabbinya. EWR mengutarakan apa saja

kriteria dan calon yang di cari ke murabbinya, dan pada saat itu murabbi

EWR menyarankan kepada EWR untuk membuat proposal sekali lagi.

Setelah proposal jadi murabbinya mengajukan ke Lembaga, tiga hari

kemudian Lembaga memberikan Proposal NK kepada murabbi EWR dan

dilanjutkan ke EWR.

Setelah itu EWR bertekad Menistikharahi NK, setelah mantap

dengan calon yang dipilih oleh Lembaga, EWR dipertemukan dengan NK

dan di damping oleh murabbi mupun murabbiah NK di Lajnah

Munakahat. Setelah pertemuan itu giliran NK yang ingin sholat istikharah

terlebih dahulu, tiga hari kemudian NK memberi jawaban yaitu mensetujui

proposal EWR. Setelah keduanya merasa cocok dan memutuskan untuk

menikah. EWR dan murabbinya berkunjung ke rumah NK untuk

silaturrahmi dan melamar NK. Orang tua NK akhirnya setuju dengan

maksud kedatangan EWR yang ingin melamar NK. Sebulan kemudian

EWR dan orang tuanya melamar NK secara resmi, kemudian mereka

menikah pada tanggal 13 juli 2012. Dan saat ini pasangan EWR dan NK

telah meniliki 2 anak yaitu sebut saja ERZ lahir pada tahun 2013 dan MIF

lahir pada tahun 2016. EWR sekarang bekerja sebagai tenaga pengajar di

SD swasta, penghasilan perbulan sekitar 2 juta lebih dan NK sebagai ibu

rumah tangga yang mengurusi anak mereka (wawancara dengan EWR dan

NK, pada tanggal 5 februari tahun 2018)

45

Gambar 3.2 Proposal perkawinan kader PKS

Pasangan IW (laki-laki) dan TLN (perempuan) mereka menikah

pada tanggal 8 mei 2005. Awal mula ketemu pada saat menjadi panitia di

sebuah seminar pada tahun 2004, dan saat itu hanya sebatas tau sebagai

rekan panitia pada acara seminar. Setelah seminar selesai mereka tidak

saling tahu lagi kabar satu sama lain. Saat itu usia IW 25 tahun sebagai

pembibing kepemudaan di PKS, dan TLN 27 tahun sebagai pembimbing

kewanitaan. IW berkeinginan untuk menikah dan ia membuat proposal

dengan biodata lengkap dan kriteria calonnya. Setelah itu proposal

diberikan kepada murabbinya IW dan dilanjutkan ke Lajnah munakahat.

Dan TLN juga pada saat itu usianya sudah 27 tahun berkeinginan untuk

menikah, TLN juga mengajukan proposal ke murabbiahnya, dan

dilanjutkan ke Lajnah Munakahat. Selanjutnya IW mendapat tugas sebagai

relawan di aceh bertepatan dengan kejadian tsunami selama satu bulan,

46

setelah itu IW pulang dari aceh melanjutkan proposalnya. Setelah itu

murabbi IW memberikan proposal TLN kepada IW, sebenarnya IW tidak

tahu kalau ternyata yang diberikan adalah proposalnya TLN dan waktu itu

belum ada fotonya TLN cuma sebatas biodata lengkap. Setelah IW setuju

dengan proposal tersebut, baru proposal IW diberikan kepada TLN berupa

biodata lengkap dan fotonya. Awalnya TLN ragu diantara mau atau tidak

dengan IW karena perbedaan usia, yang mana lebih tua umur TLN dua

tahun. Pada saat itu TLN berfikir karena tidak ada alasan syar‟i yang

membutnya menolak maka TLN mau dengan IW yang terpaut usia 2 tahun

lebih muda IW.

Gambar 3.3 Blanko Proposal Perkawinan Kader PKS

47

Setelah TLN setuju kemudian murabbi IW mengabari IW,

selanjutnya IW dan TLN di pertemukan di lembaga. Setelah semuanya

sepakat dan merasa cocok, IW pergi ke rumah orang tua TLN dengan

murabbinya untuk sekedar sillaturrahmi. Murabbi IW menjelaskan semua

maksud kedatangan IW kerumah orang tua TLN. Dan orang tua TLN

menerima khitbah dari IW, dan 2 bulan kemudian IW dengan kedua orang

tua dan murabbinya melamar TLN secara resmi. Setelah itu acara

perkawinan berlangsung 2 bulan kemudian.

IW dan TLN setelah menikah memiliki 3 anak, yaitu DS (laki-laki)

lahir pada tahun 2006, FA (perempuan) lahir pada tahun 2009, dan MA

(laki-laki) lahir pada tahun 2012. IW bekerja sebagai guru di SDIT dengan

penghasilan 2,5 jutaan dan SW juga menjadi guru di SDIT yang sama

dengan penghasilan yang sama (wawancara dengan IW dan TLN, pada

tanggal 10 Maret 2018).

2. Perjodohan Melalui Murabbi dan Murabbiah Tanpa Proposal

Pasangan HG dan DW menikah pada tanggal 31 januari 2010.

Pada saat itu HG (laki-laki) berusia 26 tahun dan DW (perempuan) berusia

25 tahun. Awalnya HG dan DW bertemu di lembaga bimbingan belajar,

HG mengajar matematika dan DW mengajar bahasa inggris. Mereka

berdua juga tidak kenal dekat hanya sebatas rekan kerja. Pada suatu hari

setelah bimbingan belajar selesai HG dan DW di tanyai oleh murabbi dan

murabbiahnya, apakah sudah siap untuk menikah apa belum. Karena

menaruh rasa hormat kepada murabbi dan murabbiahnya dan sudah

48

waktunya menikah HG dan DW mengiyakan pertanyaan

murabbi/murabbiahnya, setelah itu murabbi dan murabbiahnya

menjodohkan HG dan DW. Setelah HG dan DW telah setuju, murabbi dan

murabbiah menemui kedua orang tua calon pasangan guna memberi tahu

dan memberi pengertian tentang perjodohan HG dan DW, dan orang tua

HG dan DW setuju dengan rencana murabbi dan murabbiah HG dan DW,

karena orang tua DW sudah tau bagaimana sifat dan akhlaq HG tersebut

sebelum adanya perjodohan ini, karena waktu itu HG pernah menjadi

imam tarawih di desa DW. Jadi orang tua DW sudah sepakat apabila DW

di persunting HG. Dua bulan kemudian HG dan orangtuanya beserta

murabbinya melamar DW secara resmi. Dan mereka melangsungkan akad

nikah pada tanggal 31 januari 2010.

Dari perkawinannya tersebut HG dan DW mempunyai 3 orang

anak yaitu FZ (perempuan) lahir pada tahun 2011, ML (laki-laki) lahir

pada tahun 2015 dan AMA (laki-laki) lahir pada tahun 2017. HG sebagai

kepala keluarga bekerja di sebuah SMP swasta dengan penghasilan

perbulan 2 juta lebih dan DW sebagai ibu rumah tangga bekerja di PAUD

dengan penghasilan kurang lebih 1,5 jutaan (wawancara dengan HG dan

DW, pada tanggal 15 februari tahun 2018).

49

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Endogami Anggota

Kader PKS Salatiga

Perkawinan endogami antar anggota kader PKS di Salatiga bisa terjadi

karena ada berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Faktor Kebijakan Partai

Faktor utama terjadinya perkawinan endogami di kalangan anggota

kader PKS adalah turut ikut andilnya Partai, yaitu dengan membuat sebuah

lembaga yang mana lembaga tersebut memfasilitasi bagi para anggota

kadernya yang mencari calon pasangan hidup suami maupun istri, nama

lembaga tersebut adalah Lajnah Munakahat. Lembaga ini memiliki tujuan,

yaitu supaya para anggota kader laki-laki (akhi) dan anggota kader

perempuan (akhwat) bisa bersatu dalam artian menjadi sepasang suami-

istri. Lembaga inilah yang nantinya mempunyai kuasa untuk memilihkan

calon pasangan bagi anggota kader, dengan melalui proposal yang dibuat

oleh para anggota kader laki-laki maupun perempuan.

2. Faktor Dorongan Murabbi/Mrabbiahnya

Penelitian yang dilakukan penulis pada anggota kader PKS

Salatiga menemukan beberapa faktor yang menjadi alasan informan

melakukan perkawinan endogami sesama anggota kader. Salah satu alasan

mereka melakukan perkawinan endogami diantara lain karena dorongan

dari para murabbi dan murabbiahnya. Murabbi/Murabbiahnya sangat

berperan dalam menentukan pasangan bagi kadernya karena mereka

50

menjadi pengurus di lembaga Lajnah Munakahat, dan para kader selalu

dibina setiap ada liqa‟ (pertemuan). Dan murabbi/murabbiah selalu

membimbing mereka berkenaan dengan masalah kekeluargaan.

Berdasarkan faktor ini, ketiga narasumber pasangan pelaku

perkawinan endogami melakukan perkawinanya tanpa merasa tabu atau

merasa bersalah karena menurut mereka akhi atau akhwat lain belum tentu

baik dari para anggota kader. Dan mereka menganggap bahwa

perkawinannya tidak melanggar syar‟i.

3. Faktor Ketaatan Anggota terhadap Partai

Faktor lain juga menjadi sebab terjadinya perkawinan endogami

anggota kader PKS, yaitu ketaatan anggota kader terhadap Partai. Anggota

kader di didik dari awal kaderisasi sampai menjadi kader yang militan

untuk taat kepada murabbi/murabbiahnya, mereka harus hormat dan taat

kepada murabbi/murabbiahnya sama halnya mereka hormat dan taat

kepada orangtuanya. Seperti pasangan HG dan DW mereka dijodohkan

oleh murabbi dan murabbiahnya dan mematuhi apa yang menjadi pilihan

dan kehendak murabbi dan murabbiahnya.

4. Faktor Ajaran Konsep Kafa‟ah

Ajaran konsep kafa‟ah juga menjadi faktor terjadinya perkawinan

endogami. Kafa‟ah sendiri menurut data yang diperoleh dari narasumber,

yaitu sekufu‟ atau setara. Di dalam lembaga Lajnah Munakahat, para

pengurus dan murabbi/murabbiah bekerja sama untuk menyeleksi proposal

perkawinan dari para anggota kadernya. Mereka menyeleksi proposal yang

51

masuk disesuaikan dengan dari kriteria kader, yaitu berdasarkan

pendidikan harus sama, dan termasuk anggota kader apa. Sebagaimana

contoh data dari narasumber, EWR dan NK sama-sama lulusan S1, HG

dan DW juga sama-sama S1, serta IW dan TLN sama-sama S1. Mereka

rata-rata juga dari anggota kader Madya yang tercatat di DPD.

D. Dampak Perkawinan Endogami bagi Anggota Kader PKS Salatiga

1. Dampak Positif

a. Lebih mampu memahami karakter masing-masing

Para kader yang menikah dengan sesama anggota kader lebih

mudah untuk saling memahami, karena para kader dalam anggota PKS

memiliki pemikiran dan visi-misi yang sama. Pemikiran dan visi-misi

yang sama ini membuat pasangan tersebut lebih mampu mengatur

kehidupan rumah tangga mereka sendiri, seperti pada ketiga pasangan

narasumber. Mereka mampu saling mengerti satu sama lain karena

mempunyai visi-misi yang sama.

b. Mempertebal solidaritas antar anggota PKS

Para kader yang melakukan perkawinan endogami, secara tidak

langsung membuat solidaritas antar anggota lebih erat dikarenakan

mereka menganggap bahwa PKS memiliki jasa yang sangat besar bagi

kehidupan mereka. Atas alasan tersebut ketiga narasumber

beranggapan untuk tetap selalu setia kepada PKS, sehingga solidaritas

52

mereka terhadap PKS semakin erat dan tebal, misalnya seperti ketika

mengadakan sosialisasi atau kegiatan partai.

c. Menambah populasi pada organisasi PKS

Para kader PKS yang melakukan perkawinan endogami dapat

berpengaruh pada populasi organisasi PKS itu sendiri, hal ini

dikarenekan apabila mereka menikah dan kelak memiliki keturunan,

maka keturunan tersebut juga akan masuk dalam organisasi PKS

mengikuti kedua orangtuanya. Kelak hal tersebut juga dapat berlanjut

seterusnya hingga pada keturunan selanjutnya. Hal ini jelas

menguntungkan bagi organisasi, karena mereka dapat melebarkan

sayap organisasi melalui generasi anggota-anggota setelahnya.

d. Melahirkan generasi PKS yang lebih militan

Setelah terjadi perkawinan sesama anggota kader, secara tidak

langsung mereka melahirkan anak mereka yang langsung menjadi

berfaham PKS. Anak-anak tersebut dari kecil sudah menjalani

pendidikan di yayasan atau sekolah-sekolah yang didirikan oleh PKS,

dengan alasan tersebutlah para anak-anak mereka menjadi kader yang

lebih militant. Seperti pada ketiga narasumber yang menyekolahkan

anak mereka di sekolah atau yayasan milik PKS.

2. Dampak Negatif

a. Retaknya hubungan dengan organisasi PKS jika terjadi konflik

Apabila terjadi konflik diantara pelaku perkawinan endogami

pada anggota kader PKS, maka hubungan antara organisasi dengan

53

pelaku perkawinan endogami akan renggang. Hal ini terbukti apabila

terjadi konflik maka pasangan tersebut cenderung menjadi tidak aktif

dalam organisasi.

b. Tidak menambah saudara dari luar organisasi PKS

Perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan endogami, yang

hanya dilakukan sesama anggota kader PKS, oleh sebab itu para

pelaku memiliki hubungan terbatas di luar anggota PKS. Kenyataan ini

membuat para pelaku tidak memiliki ikatan persaudaraan yang lebih

luas. Karena kehidupan mereka hanya sebatas dalam organiasi PKS

saja, bahkan hingga pada keturunan mereka.

c. Murabbi/murabbiah terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga

Akibat dari dampak retaknya hubungan dengan organisasi PKS

maka murabbi/murabbiah segera akan mencari tahu penyebab

terjadinya konflik tersebut. Murabbi dan murabbiah akan masuk dalam

kehidupan rumah tangga pelaku perkawinan endogami tersebut untuk

meredakan konflik. Bila konflik tidak berujung, maka

murabbi/murabbiah akan masuk lebih dalam lagi pada kehidupan

mereka bahkan melebihi orang tua mereka sendiri. Hal ini terkadang

membuat ketidak nyamanan pada para pelaku perkawinan endogami

karena menganggap hal tersebut adalah aib keluarga yang harus dijaga

dan tidak untuk publik.

54

d. Kurangnya waktu terhadap anak akibat terlalu fokus pada organisasi

PKS

Sering sekali apabila pelaku perkawinan endogami anggota

kader PKS menghadiri acara organisasi, perhatian tehadap anak

mereka menjadi kurang karena mereka selalu menitipkan anak mereka

kepada orang tua mereka. Hal ini lah yang menjadi kurangnya waktu

terhadap anak apabila mereka terlalu fokus terhadap organisasi.

Dampak ini menjadikan anak mereka kurang dekat terhadap orang tua

sendiri, dan menjadikan anak mereka kurang dapat diatur oleh orang

tuanya sendiri.

55

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERKAWINAN ENDOGAMI

KADER PKS

A. Tujuan Perkawinan

Seperti yang telah diketahui bahwa perkawinan endogami dalam islam

lebih dikenal dengan istilah kafaah atau sekufu dimana dianjurkan untuk

menikah dengan pasangan yang sama atau setara, dalam hal ini lebih

menekankan pada agama. Dalam Partai Keadilan Sejahtera, sebagian besar

kadernya lebih memilih untuk menikah dengan sesama kader karena dianggap

memiliki tujuan yang sama dan tradisi ini telah menjadi budaya yang telah

melekat sebagai ciri khusus dari perkawinan dalam kader PKS. Dari berbagai

informasi yang dikemukakan, narasumber memandang perkawinan sesama

kader mempunyai tujuan utama yang penting bagi PKS sendiri yakni misi

dakwah agar Partai Keadilan Sejahtera dapat terus berkembang. Dalam hal ini

ialah seperti pada ketiga pasangan narasumber yang merupakan kader PKS

dimana mereka membuktikan kesetiaan mereka pada partai dengan memilih

untuk menikah dengan sesama kader dengan tujuan agar Partai dapat selalu

berkembang. Hal ini sesuai dengan dampak dari perkawinan endogami sesama

anggota kader PKS yaitu untuk menambah populasi pada organisasi PKS serta

melahirkan generasi PKS yang lebih militan.

56

Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan pernikahan adalah

“untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah, dan

warahmah: yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih saying, serta

bahagia lahir dan batin. Rumusan ini sesuai dengan firman Allah SWT :

ر ج ۦ ءا د ن جعو ت ا ا إى جا ىرسن أص أفسن خيق ىن أ

رفنش د ىق ىل ل ف ر إ

ح سح ١٣

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir” (Q.S. Ar Rum : 21)

Tujuan pernikahan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat

biologis yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak,

tetapi lebih luas, meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga, baik lahiriah

maupun batiniah. Sesungguhnya pernikahan itu ikatan yang mulia dan penuh

barakah. Allah SWT mensyari‟atkan untuk keselamatan hambanya dan

kemanfaatan bagi manusia, agar tercapai maksud-maksud yang baik dan

tujuan-tujuan yang mulia.

Allah Berfirman :

ٱىز ا ءا ٱذثعر ا أىر ر رس أىحقا ت ر تئ رس

ء مو ش ي ع شي ٱ ا مسة س ١٣ت

“Dan orang-oranng yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti

mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka,

dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap

manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya” (Q.S At Thur : 21)

Dalam pesrpektif fiqh islam telah dibahas bahwa tujuan perkawinan

yang paling mendasar ialah sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. serta

57

sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. agar dapat membentuk keluarga

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa serta dapat

membangun generasi beriman kepada Allah SWT. Hal ini jelas kurang sinkron

dengan tujuan perkawinan dalam kader PKS karena tujuan utama Partai

Keadilan Sejahtera dalam melakukan pernikahan sesama kader adalah untuk

mengembangkan sayap Partai Keadilan Sejahtera dengan misi dakwah yang

mereka miliki agar dapat membangun generasi PKS yang lebih militan.

B. Perjodohan Sesama Kader dalam Perkawinan

Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang dilakukan di

luar perkawinan. Peminangan sendiri dilakukan dengan tujuan untuk lebih

menguatkan keinginan untuk melakukan perkawinan. Pada anggota kader PKS

dikenal adanya perjodohan dalam peminangan, baik itu melalui proposal

perkawinan maupun tanpa melalui proposal perkawinan dengan bantuan

Murabbi/Murabbiah. Perjodohan perkawinan ini merupakan sarana perkenalan

antara pihak laki-laki dan perempuan yang siap untuk menikah. Hal ini dapat

memunculkan pandangan anggota kader Partai Keadilan Sejahtera bahwa

masalah jodoh mereka ada di tangan Murabbi/Murabbiah sehingga mereka

tidak terlalu memusingkan masalah jodoh mereka.

Seperti pada ketiga narasumber yang melakukan perjodohan dalam

kader dimana pasangan HG dan DW melakukan perkawinan dengan

dijodohkan langsung oleh murabbi/murabbiah tanpa menggunakan proposal.

Serta pasangan EWR dan NK, juga pasangan IW dan TLN yang melakukan

58

perkawinan dengan menggunakan proposal perkawinan dan mengajukan

beberapa kriteria khusus di dalamnya dengan tujuan agar mendapat pasangan

yang sesuai dengan harapan masing-masing.

Allah berfirman :

ذزمش ىعين ج ء خيقا ص ٩٤مو ش

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu

mengingat kebesaran Allah” (Q.S Adz Zariyat : 49)

Seperti yang telah diketahui bahwa Allah telah menciptakan manusia

berpasang-pasangan sebagai bentuk kekuasaan-Nya. Segala sesuatu telah

digariskan oleh Allah SWT., begitupun masalah jodoh. Karena Allah SWT.

lebih mengetahui hal-hal yang terbaik bagi hamba-Nya.

Dalam hukum islam telah diketahui bahwa jodoh adalah ketentuan dari

Allah SWT., dan ketika Allah SWT. telah menetapkan jodoh seseorang, maka

tak ada yang mampu menghalanginya. Begitupun dengan Murabbi/Murabbiah

yang tidak dapat memaksa ketentuan dari Allah SWT. apabila dikehendaki

bahwa jodoh salah satu kader anggota PKS ialah diluar kader itu sendiri.

Bentuk kesetiaan anggota kader terhadap partai ialah menjalani segala

ketentuan partai termasuk dalam urusan jodoh dengan menyerahkan

sepenuhnya pada murabbi/murabbiah.

C. Kesetaraan Personal

Dalam melakukan perkawinan endogami, kader Partai Keadilan

Sejahtera lebih memilih menikah dan menikahkan seseorang yang setara.

59

Kesetaraan dalam hal ini yang paling utama ialah kesetaraan dalam partai

yang sama, yakni Partai Keadilan Sejahtera. sebagian besar anggota Kader

Partai Keadilan Sejahtera melakukan perkawinan mereka dengan sesama

anggota yang juga merupakan anggota kader Partai Keadilan Sejahtera.

mereka tidak berniat untuk menikah dengan selain anggota kader Partai

Keadilan Sejahtera. kesetaraan dalam hal lain yang dianut anggota Partai

Keadila Sejahtera ialah mengenai pendidikan, dimana pasangan kader yang

ingin melakukan perkawinan harus memiliki pendidikan yang sama dan

setara. Hal ini terbukti dari narasumber yang memilik pendidikan yang sama

satu sama lain antara suami dan isteri, yaitu Sarjana S1.

Rasulullah SAW. Bersabda:

اىا ىج ىحسثا ـاىا تع: ى أج لس ش نح اى ا فاظ فش تزاخ ذ ىذ ذشتد ذاك اىذ

“Wanita dinikahkan karena empat perkara : Karena hartanya, keturunannya,

kecantikannya, dan agamanya ; maka pilihlah wanita yang taat beragama,

niscaya engkau akan beruntung”.

Dalam hukum islam kesetaraan lebih diutamakan dengan kesetaraan

dalam hal agama. Hadits ini menjelaskan bahwa pada umumnya seseorang

menikahi wanita karena empat hal ini. Dan Nabi Muhammad SAW

menganjurkan untuk memilih dan mengutamakan yang kuat agamanya, yakni

memilih yang shlihah karena wanita shalihah adalah sebaik-baiknya perhiasan

dunia, agar selamat dunia akhirat.

Betapapun juga, keharusan adanya kesepadanan dalam perkawinan

adalah tidak sesuai dengan nash Al Quran yang berbunyi :

60

ا أ ٱىاط ا قثائو ىرعاسف شعتا ن جعي أصى رمش ن إا خيق

عذ ن أمش إ ٱلل ن أذقى إ خثش ٱلل ٣١عي

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki

dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

(Q.S. Al Hujurat ; 13)

Sebagaimana diketahui bahwa dalam islam tidak membatasi

perkawinan hanya dalam satu kelompok saja, karena Allah telah menciptakan

manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar manusia dapat mengenal

satu sama lain.

Sejalan dengan sunah Rasulullah SAW. Ketika beliau memerintahkan

fathimah bin Qais untuk menikah dengan Zaid bin Usamah, dan menyuruh

Bani Bayadhah untuk mengawinkan Abu Hind dengan salah satu anak gadis

mereka, padahal Abu Hind adalah seorang pembuat tali kekang kuda. Itu

sebabnya, maka banyak ulama yang tidak mensyaratkan kafa‟ah dalam

perkawinan (Turmudzi, 1998 : 239)

61

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab

sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini

yaitu sebagai berikut :

1. Pelaku Perkawinan Endogami dalam PKS Salatiga memiliki proses

perkawinan yang berbeda-beda. Diantara proses tersebut adalah dengan

melalui pengajuan proposal perkawinan kepada murabbi/murabbiah dan

tanpa melalui pengajuan proposal perkawinan kepada murabbi/murabbiah.

Mereka yang mengajukan proposal perkawinan mencantumkan kriteria

pasangan yang diharapkan sesuai apa yang diharapkan pengaju proposal.

Apabila yang dijodohkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka

pengaju dapat membatalkan proposal dan mengajukan kembali hingga

mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

2. Pelaksanaan Perkawinan Endogami dalam PKS sebenarnya banyak terjadi

karena berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain ialah

karena faktor kebijakan partai, faktor dorongan murabbi/murabbi‟ah,

faktor ketaatan anggota terhadap partai, serta faktor ajaran konsep kafaah.

Diantara faktor tersebut yang menjadi faktor utama ialah faktor kebijakan

partai, dimana mereka yang tergabung dalam partai merasa harus

62

mengikuti kebijakan partai yang ada. Faktor-faktor inilah yang membuat

Perkawinan Endogami dalam PKS semakin berkembang.

3. Perkawinan Endogami dalam PKS memiliki bebarapa dampak di

dalamnya. Diantara dampak tersebut meliputi dampak positif dan dampak

negatif. Dampak positif yang ditimbulkan akibat adanya perkawinan

endogami sesama anggota kader ialah pasangan lebih mampu memahami

karakter masing-masing karena memiliki visi misi yang sama,

mempertebal solidaritas antar anggota PKS, menambah populasi pada

organisasi PKS, serta melahirkan generasi PKS yang lebih militant.

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya perkawinan

endogami sesama anggota kader ialah retaknya hubungan dengan

organisasi PKS jika terjadi konflik keluarga, tidak menabah saudara dari

luar organisasi PKS, Murabbi/Murabbiah terlalu ikut campur dalam

masalah rumah tangga apabila terjadi konflik keluarga, serta kurangnya

waktu terhadap anak akibat terlalu fokus pada organisasi PKS.

4. Apabila ditinjau dari hukum islam, perkawinan endogami kader PKS

Salatiga tidak relevan dengan beberapa ayat Al Quran dan Hadits yang ada

seperti menjadikan tujuan utama perkawinan ialah sebagai ajang

melebarkan sayap partai dan melahirkan generasi PKS yang lebih militant.

Selain itu juga adanya anggapan bahwa jodoh anggota kader ialah ada

dalam partai dan apabila belum menemukan jodoh maka dapat

terselamatkan dengan adanya bantuan murabbi/murabbi‟ah. Sehingga

mereka lebih mempercayakan jodoh mereka kepada murabbi/murabbi‟ah

63

dan partai. Anggota Kader PKS juga lebih mendetal mengenai kesetaraan

personal, dimana mereka mengutamakan sesama anggota partai dan

menjadikan pendidikan juga sebagai kesetaraan yang sangat penting,

padahal dalam hukum islam jelas disebutkan bahwa kesetaraan yang

paling utama ialah dalam hal agama.

B. Saran

Untuk meminimalisir terjadinya dampak negatif bagi kelangsungan

kehidupan sebuah keluarga pelaku perkawinan endogami, berdasarkan

penelitian yang penulis lakukan, maka seharusnya dilakukan langkah-langkah

sebagai berikut:

1. Ketika mengalami konflik rumah tangga, sebaiknya diselesaikan dengan

tenang dan melalui musyawarah antar pelaku. Sebaiknya tidak melibatkan

pihak lain dulu untuk mencegah timbulnya konflik baru dalam rumah

tangga.

2. Para pelaku hendaknya dapat bersikap professional dan tidak membawa

masalah keluarga dalam partai agar hubungan dengan partai tidak menjadi

buruk.

3. Para pelaku hendaknya dapat membagi waktu mereka antara anak-anak

dan organisasi, sebab anak-anak sangat membutuhkan peran orang tua

dalam perkembangannya.

4. Partai PKS hendaknya memberi kebebasan bagi anggota kader untuk

menikah dengan anggota di luar kader PKS maupun didalam kader PKS

agar tidak berkesan eksklusif di mata orang awam.

64

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jaziri, Abdur rahman. 1999. Kitab Al Fiqh. Jakarta : Pena Publishing.

Amirin, Tatang. 1990. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta : CV Rajawali.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.

Jakarta : PT Pineka Cipta.

Emzir. 2011. Metode Penelitian Kualitatif : Analisis Data. Jakarta : Rajawali

Pers.

Fenilia, Sukma. 2012. Proses Ta’aruf Pasca Menikah pada Pasangan Kader

Partai Keadilan Sejahtera (Studi Kasus Pada Keluarga Partai Keadilan

Sejahtera di Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat,

Kota Bandar Lampung). Skripsi tidak diterbitkan. Lampung : Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Ghazali, Abdur rahman. 2006. Fiqh Munakahat. Jakarta : Kencana.

Goode, J. William. 2007. Sosiologi Keluarga. Jakarta : Bumi Aksara.

Hadikusuma, Hilman. 1990. Hukum Kekerabatan Adat. Jakarta : Fajar Agung.

Harahap, Rahma Hayati. 2017. Praktik Sosial Seleksi Jodoh Menggunakan

Ta’aruf (Studi Kasus Pada Pernikahan Kader Partai Keadilan Sejahtera

di Kota Padang). Skripsi tidak diterbitkan. Padang : Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Keesing, M. Roger. 1981. Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer.

Jakarta : Erlangga

Maratus, Nuril Farida. 2013. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kafaah

dalam Perkawinan pada Masyarakat Desa Sukosewu, Kecamatan

Gandusari, Kabupaten Blitar. Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta :

Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Moloeng, leksi J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja

Rosdakarya Offset.

Muhsin, Ilyya. 2017. Endogamous Marriage of Jamaah Tarbiyah A sociological

Study of The Jamaah Tarbiyah Salatiga. Jurnal Ahkam Volume 17.

Salatiga : Fakultas Syariah IAIN Salatiga.

65

Ramulyo, Moh. Idris. 2006. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum

Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam. Jakarta : Sinar

Grafika.

Sabiq, Sayyid. 2000. Fiqh Sunnah. Jakarta : Pena Publishing.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta : Rajawali

Grafindo Persada.

Suhendi, Hendi. 2001. Pengantar Studi Sosiologi Keluarga. Bandung : CV

Pustaka Setia.

Tamang, Ahmad Nuh. 2014. Implementasi Kafa’ah pada Kalangan Kader Inti di

DPW PKS Sulawesi Selatan. Skripsi tidak diterbitkan. Malang : Fakultas

Syariah UIN Malang.

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2012. Bandung : Citra Umbara.

Wawancara dengan HG dan DW yang merupakan Anggota Kader PKS Salatiga,

Kamis 15 Februari 2018.

Wawancara dengan IW dan TLN yang merupakan Anggota Kader PKS Salatiga,

Sabtu 10 Maret 2018.

Wawancara dengan EWR dan NK yang merupakan Anggota Kader PKS Salatiga,

Senin 5 Februari 2018.

Wawancara dengan Lathif Nahari yang merupakan Ketua DPD PKS Salatiga,

Senin 15 Januari 2018.

Wiersma, William. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D.

Bandung : Elifabeta.

Yuliana, Yesi. 2010. Proses Ta’aruf dalam Membentuk Keluarga (Studi Kasus

pada Keluarga Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kelurahan

Gedung Meneng). Skripsi tidak diterbitkan. Lampung : Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Khafidzul Muhsin

Nim : 211-13-022

Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyyah

Tempat Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 07 Oktober 1992

Alamat : Balongsari, Kel. Pringapus, Kec. Pringapus

Kab. Semarang

Nama Ayah : Khomasi

Nama Ibu : Siti Malikah

Agama : Islam

Pendidikan : TK Atma Bakti Lulus Tahun 1998

SDN Klepu 3 Lulus Tahun 2004

MTS Darul Ma‟arif Lulus Tahun 2007

MA Attarmasie Lulus Tahun 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini, penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Salatiga, 21 Maret 2018

Penulis

M. Khafidzul Muhsin

DAFTAR NILAI SKK

Nama : M. Khafidzul Muhsin Fakultas : Syariah

Nim : 211 13 022 Jurusan : Hukum Keluarga

Islam

Dosen PA : Luthfiana Zahriani, M.H

No

.

Nama Kegiatan Pelaksanaan Keterangan Poin

1. Sertifikat OPAK STAIN SALATIGA 2013

“Rekontruksi Paradigma Mahasiswa Yang

Cerdas, Peka dan Peduli” Oleh Dewan

Eksekutif Mahasiswa (DEMA) STAIN

Salatiga

Salatiga, 27

Agustus 2013

Peserta 3

2. Sertifikat OPAK SYARIAH 2013

“Revitalisasi Intelektualitas & Spiritualitas

Mahasiswa Menuju Kemajuan Indonesia”

Oleh HMJ Syariah STAIN Salatiga

Salatiga, 29

Agustus 2013

Peserta 3

3. Sertifikat Library User Education

(Pendidikan Pemakai Perpustakaan) UPT

Perpustakaan STAIN Salatiga

Salatiga, 16

September

2013

Peserta 2

4. Sertifikat What do you wanna be oleh

KSEI STAIN Salatiga

Salatiga, 21

September

2013

Peserta 2

5. Sertifikat Sosialisasi dan Silaturahim

Nasional “Sosialisasi UU No 1 Th 2013,

Peran Serta Fungsi OJK” “Peran

Pemerintah Dalam Pengawasan LKM”

oleh HMJ Tarbiyah dan Syariah STAIN

Salatiga

Salatiga, 30

September

2013

Peserta 6

6. Sertifikat Mapaba I PMII “Menemukan

Jati Diri Menuju Mahasiswa yang Peka

dan Peduli”

Salatiga, 04-06

Oktober 2013

Peserta 3

7. Sertifikat dialog interaktif dan edukatif

“Diaspora Politik Indonesia di Tahun 2014

Salatiga, 01

april 2014

Peserta 2

memilih untuk Salatiga Hati Beriman”

oleh SEMA STAIN Salatiga

8. Sertifikat Pelatihan Advokasi

“Membangun Mahasiswa Cerdas, Peduli

dan sadar sebagai Agent of Change” Oleh

HMJ Syariah dan Ekonomi Islam STAIN

Salatiga

Salatiga 23-24

Mei 2014

Peserta 3

9. Piagam “Workshop imsakiyah Ramadhan

1435 H” Oleh Fakultas Syariah IAIN

Salatiga

Salatiga, 26

Mei 2014

Peserta 2

10. Sertifikat Panitia Mapaba “Rekontruksi

Mental Mahasiswa dalam Kerangka

Pergerakan” Oleh PMII Komisariat

Salatiga

Salatiga, 18

Oktober 2014

Panitia 3

11. Sertifikat Training Personality Plus

Regional Plus oleh Karima Learning and

Training Center

Salatiga, 23

November

2014

Peserta 3

12. Sertifikat Seminar Nasional “Perlindungan

Hukum Terhadap Usaha Mikro

Menghadapi Pasar Bebas Asean” oleh

HMPS AS

Salatiga,

Desember

2014

Panitia 6

13. Sertifikat Panitia Mapaba “Menanamkan

Nilai-Nilai Aswaja melalui Pergerakan

Dalam PMII” Oleh PMII Komisariat

Salatiga

Salatiga, 08-10

Mei 2015

Panitia 3

14. Sertifikat Workshop “Pelatihan Naib

Dalam Mengawali Bahtera Mahligai

Rumah Tangga” oleh HMJ AS

Salatiga, Mei

2015

Peserta 3

15. Piagam “Workshop imsakiyah Ramadhan

1436 H” Oleh Fakultas Syariah IAIN

Salatiga

Salatiga, 13

Mei 2015

Peserta 2

16. Surat Keputusan Rektor IAIN Salatiga

tentang “Pengangkatan Pengurus Dewan

Mahasiswa Fakultas Syariah Institut

Agama Islam Negri Salatiga Masa Bakti

2015”

Salatiga, 01

Juni 2015

Pengurus 4

17. Sertifikat Seminar “Menelaah Praktek

HAM dan Kebebasan Beragama di

Indonesia” oleh Percik Salatiga

Salatiga, 25

Juni 2015

Peserta 2

18. Sertifikat & SK Seminar Nasional “Peran

Mahasiswa Syariah dan Hukum dalam

Pembangunan Bangsa” Oleh Dewan

Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah

(DEMAF yariah)

Salatiga, 27

Juni 2015

Panitia 8

19. Sertifikat & SK OPAK Fakultas Syariah

“Aktualisasi Integritas Mahasiswa Fakultas

Syari‟ah melalui Analisa Sosial Ke-

Syariah-an” Oleh Dewan Eksekutif

Mahasiswa Fakultas Syariah (DEMAF

Syariah)

Salatiga, 13-14

Agustus 2015

Panitia 3

20. SK Dekan Fakultas Syariah IAN Salatiga

tentang Penyelenggaraan Kegiatan

Pelatihan Advokasi DEMA Fakultas

Syariah IAIN Salatiga 2015

Salatiga, 22

oktober 2015

Panitia 2

21. SK Dekan Fakultas Syariah IAIN Salatiga

tentang penyelenggaraan kegiatan seminar

nasional DEMA Fakultas Syariah IAIN

Salatiga 2015 (Hakim dan KY)

Salatiga, 08

Desember

2015

Panitia 2

22. Sertifikat Seminar Nasional “Hak Gender

Kaum Difabel Dalam Perspektif Sosiologi

dan Hukum Islam Himpunan Mahasiswa

Jurusan Ahwal Al Syakhshiyyah

Salatiga, 24

Desember

2015

Peserta 8

23. Sertifikat Kuliah Umum Fakultas Syariah

IAIN Salatiga “Gerakan Revivalis Islam

Modern dan Perkembangan Hukum di

Indonesia”

Salatiga, 02

Juni 2016

Peserta 2

24. Sertifikat Kuliah Umum Fakultas Syariah

IAIN Salatiga “Peran Partai Politik Islam

dalam Pentas Politik Nasional untuk

Mewujudkan Indonesia Emas”

Salatiga 19

September

2016

Peserta 2

25. Sertifikat seminar Nasional “Rekontruksi

Ideal Sistem Peradilan di Indonesia” oleh

HMJ AS

Salatiga, 22

September

2016

Peserta 8

26. Sertifikat Seminar Nasional Kontribusi

Hukum Islam terhadap Pemberantasan

Korupsi di Indonesia “Bersama Merajut

Asa Memberantas Korupsi di Indonesia”

oleh DEMA Fakultas Syariah

Salatiga, 10

November

2016

Peserta 8

27. Sertifikat Seminar Quovadis Fakultas Salatiga, 03 Peserta 2

Syariah “Menindaklanjuti Keputusan PMA

No 33 Tahun 2016” oleh Himpunan

Mahasiswa Jurusan Syariah IAIN Salatiga

Desember

2016

28. Sertifikat Kementerian Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah Republik Indonesia

“Pemasyarakatan Kewirausahaan” oleh

kementerian Koperasi dan UKM

Salatiga, 27

April 2017

Peserta 2

29. Sertifikat seminar nasional ketarbiyahan

“Mendidik generasi islam yang kritis dan

anti hoax berbasis nilai islam” oleh BEM

Fakultas Agama Islam Unissula

Semarang, 29

April 2017

Peserta 6

30. Sertifikat kuliah umum “Kontribusi Fatwa-

Fatwa DSN MUI terhadap Perkembangan

Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”

Oleh Jurusan HES IAIN Salatiga

Salatiga, 08

Mei 2017

Peserta 2

31. Sertifikat seminar Technopreneurship

“membentuk generasi muda yang unggul

dalam menciptakan bisnis

syariah berbasis teknologi” oleh BEM

Fakultas Agama Islam Unissula

Semarang, 23

September

2017

Peserta 2

Jumlah Nilai SKK 109

Salatiga, 12 Maret 2018

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan

Kerjasama Fakultas Syari‟ah IAIN Salatiga

Dr. Ilyya Muhsin. S.H.I., M.Si

NIP 197909302003121001

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana awal proses perkenalan waktu dulu sebelum menikah ?

2. Kapan anda memutuskan untuk menikah ? (tgl-bln-tahun)

3. Berapa penghasilan kedua pasangan ?

4. Apa alasan anda menikah dengan sesama kader ? di anjurkan oleh

murabbi‟ah atau keinginan sendiri ?

5. Siapakah yang berperan atau mempunyai wewenang dalam menentukan

pasangannya di dalam PKS ?

6. Bagaimana prosedur pernikahan sesama kader ? apakah mengajukan

proposal atau mengisi formulir ?

7. Syarat apa saja yang harus di penuhi apabila ingin menikah dengan sesama

kader ?

8. Bagaimana peran kedua orang tua wali dalam pernikahan endogami ?

9. Apa peran murabbi‟ah dalam pernikahan sesama kader ?

10. Adakah lembaga di dalam PKS yang memfasilitasi pernikahan sesama

kader ?

11. Apakah ada anjuran atau kewajiban menikah dengan sesama kader di PKS

?

12. Apa yang menjadi standarisasi terjadinya pernikahan sesama kader..

ataukah harus kafa‟ah (sekufu‟) atau ada hal lain ?

13. Adakah proses ta‟aruf setelah menikah dengan sesama kader ?

14. Bagaimana keharmonisan setelah menjalani pernikahan sesama kader ?

15. Bagaimana dampak positif dan dampak negatif setelah pasca pernikahan

sesama kader ?(manfaat bagi PKS, bagi Pasangan)

16. Apa dasar landasan yang di pakai dalam pernikahan sesama kader PKS?