perjalanan program reformasi birokrasi dantransformasi

CENTRALTRANSFORMATIONOFFICE

Per ja lanan

Program Refo rmas i B i rokras i

dan Trans fo rmas i Ke lembagaan

Kemente r ian Keuangan

1

• Dampak krisis ekonomi global tahun 1997 – 1998 yang cukup parah bagi Indonesia yang mendorong kebutuhanuntuk pengelolaan keuangan negara yang lebih profesionalsesuai dengan best practice internasional.

• Tuntutan masyarakat untuk perbaikan tata kelolapemerintahan yang baik atau good governance, termasukdalam hal pengelolaan keuangan negara yang lebihtransparan dan akuntabel.


Perjalanan RBTK Kemenkeu

> Mengapa Perubahan diperlukan?

2



> Periode Perubahan / Reformasi Birokrasi Kemenkeu

3

Periode I (2002-2006)

Reformasi PengelolaanKeuangan Negara 3 Paket UU

terkait Keuangan Negara(UU 17/2003, UU 1/2004, UU

15/2004

Periode II (2007-2012)

RB secara masif: Integrasi 3 pilarReformasi Birokrasi Kementerian

Keuangan dengan 8 area perubahanKemenPAN & RB

Periode III (2013-2016)

Periode IV (2016-2018)

Penetapan 20 Inisiatif Baru dalamrangka penguatan implementasi

Program RBTK Kemenkeu

Modernisasi administrasiperpajakan (Kantor Modern)

Penetapan dan implementasi CetakBiru RBTK:

87 inisiatif TK (dalam 5 tema) 9 arah kebijakan Transformasi

Organisasi

Next Phase

Digital Transformation Untuk Kemenkeu Modern*)

*) Digital Kemenkeu: Suatu state of the art yang memungkinkan organisasi bisabertransformasi dengan cepat (agile), responsif dan komprehensif melalui digital map.

12

34

5




Periode I & II:

Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara

sebagai Pondasi Reformasi Birokrasi

Reformasi Pengelolaan

Keuangan Negara

• Paket UU Keuangan

Negara

• UU 17/2003

• UU 1/2004

• UU 15/2004

• Pemisahan fungsi

penyusunan anggaran

(DJAPK/DJA) dan

pelaksanaan anggaran

(DJPB)

• Modernisasi administasi

perpajakan tahap I (LTO)

2002-2006

2007-2012

3 Pilar RB yang integrasi

dengan 8 area perubahan

Penataan Organisasi:

• Modernisasi Kantor Pelayanan (KPP WP Besar, Madya, dan Pratama; KPUBC, KPPBC MadyaPabean dan Madya Cukai; KPPN Prima; KPKNL Teladan)

• Penyusunan + 17rb Urjab dan penerapangrading

Penyempurnaan Proses Bisnis

• Penyusunan dan penyempurnaan SOP (+ 17rb), SOP Layanan Unggulan (+ 100), SOP Link

• Kantor Pelayanan Percontohan

Peningkatan SDM

• Peningkatan disiplin dan kode etik

• Assessment Center

• Diklat Berbasis Kompetensi

• Pola Mutasi, talent management

• SIMPEG

Implementasi BSC

• 2008: Kemenkeu Wide - Kemenkeu II

• 2011: Kemenkeu III, IV, V/individu

4

>Manajemen Perubahan,

>Peraturan Per-UU,

>Organisasi,

>SDM,

>Tata laksana,

>Akuntabilitas,

>Pengawasan,

>Pelayanan publik




5

Periode III: Transformasi Kelembagaan (TK)

Program TK direncanakan dan dilaksanakan dengan hipotesis bahwa proses perubahan di Kemenkeu perlu dan harus

terus ditingkatkan kualitas dan konsistensinya dalam rangka mencapai visi Kemenkeu, yaitu ‘menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21’.

F a s e D i a g n o s i s• Survey OHI 2400+ Responden• Melibatkan 80 Stakeholder

eksternal• 210 site visit• Kajian pustaka• benchmarking

F a s e D e s i g n• High level Meeting (Rapim)• Offsite meeting pimpinan• 60 minilab melibatkan 300

pegawai dan 30 pakar global

8 7 P r o g r a m T K• Membangun momentum untuk reformasi (2013-2014);

• Membangun keunggulan operasional dan layanan dalam skala besar (2015-2019);

• Melembagakan terobosan dalam jangka panjang (2019-2025).

Penganggaran

Perpajakan

Kepabeanan dan Cukai

Perbendaharaan

Sentral




Periode IV: Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan

Mendukung strategic outcomes KEMENKEU

Bersifat Terobosan Nasional

Sinergi antar unit eselon I dan/atau denganKementerian/Lembaga

2 0 I N I S I AT I F B A R UP R O G R A M R B T K 6




Periode V: Mendukung Digital Transformation (DT)

Digital disruption

RevolusiIndustri Ke-4

Visible CostTransformasi Digital harusdilaksanakan Pemerintah

untuk menghadapi berbagaitantangan terkini

Menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan

berkeadilan di Abad ke-21

PENGANGGARANPENERIMAANPERBENDAHARAA

N

#6

Joint Program

Optimalisasi

Penerimaan

#7.

Core Tax

System

#5

Unified

Revenue

Account

Management

#8.

Simplifikasi

Pelaksanaan

Anggaran

#9.

Penyediaan

Data

Transaksi

Pemda

#11.

Pengelolaan

dana pensiun

#10.

Integrasi Probis

Perencanaan

dan

Penganggaran

S E N T R A L

#2. Office

Automation

#3. Organisasi &

SDM

#4. Modern e-

Learning

#1. Penguatan Budaya Kemenkeu: The NewThinking of Working

7




Revisiting Digital Transformation

8



Capaian Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Birokrasi yang efektif dan efisien

Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Opini WTP dari BPK terhadap LK BA-15 Kemenkeu Tahun 2011-2018 dan LKPP tahun 2016 - 2018

• Terjaganya pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5% dalam 5 tahun terakhir

• Terjaganya Defisit Keuangan Negara di bawah 3 %

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kemenkeu meningkat dari 3,76 (2007) menjadi 4,43 (skala 5) (2018)

9

77,31

82,19 82,7284,4

85,68

2014 2015 2016 2017 2018

Indeks Reformasi Birokrasi Kemenkeu



Capaian Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan

10

Penerapan sistem

pengelolaan kinerja

Balanced Scorecard

(sejak 2008) dan

manajemen risiko

Opini WTP

dari BPK terhadap LK

BA-15 Kemenkeu

Tahun 2011-2018

s.d. 2018 terdapat 12 Kantor berpredikat WBBM dan 76 berpredikat WBK

Predikat Internal Audit

Capability Model Level

3 (integrated) dari BPKP,

tahun 2014 Predikat 25 besar Open

Budget Index sejak

tahun 2012-2017,

peringkat 1 dan 2 di Asia

Tenggara

Pengelola Kepegawaian

Terbaik, BKN Awards

tahun 2017 dan 2018

Predikat kepatuhan

pelayanan publik

tertinggi di tahun 2018

dari Ombudsman.

Peringkat Pertama

Keterbukaan Informasi

Publik (2013-2018)Hasil Evaluasi RB

Nasional tertinggi (2011,

2014 - 2018)

Mempertahankan nilai

“A” LAKIP/LAKIN

berdasarkan penilaian

KemenPAN-RB (2012 –

2018)

Pengembangan aplikasi

Whistleblowing

System untuk

memudahkan

pengaduan (sejak 2011)

Opini WTP

dari BPK terhadap

Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat Tahun

2016, 2017, 2018

BKN Award Tahun

2018 sebagai Pengelola

Kepegawaian Terbaik

kategori Kementerian

Besar

Penghargaan Instansi

Dengan Penerapan

LHKPN Terbaik Tahun

2018

Penghargaan sebagai

K/L dengan Sistem

Pengendalian

Gratifikasi Terbaik

Tahun 2018

Budaya akuntabilitas

dengan pembentukan

UKI (sejak 2014-2015)

K/L dengan nilai

pelaporan gratifikasi

terbesar yang ditetapkan

menjadi Milik Negara

Kementerian denganSistem Merit Terbaik

(Nilai 382.5)Golden World Award

Kategori Public Sector

pada ajang Golden World

Award for Excellent in

Public Relations 2018

perjalanan program reformasi birokrasi dantransformasi

Documents