periode kolonial belanda 1816 – 1942 gewapende politie – veldpolitie – rechtspolitie

Download PERIODE KOLONIAL BELANDA 1816 – 1942 Gewapende Politie  –  Veldpolitie  –  Rechtspolitie

Post on 03-Jan-2016

95 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PERIODE KOLONIAL BELANDA 1816 – 1942 Gewapende Politie – Veldpolitie – Rechtspolitie Politieke Inlichting Dients (PID) – Technische Politie JEPANG 1942 – 1945 Tokubetsu Keisatsu Tai. PERIODE KEMERDEKAAN. PERIODE PERJUANGAN, 1945 – 1950. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Kebijakan Program Peningkatan Mutu PTK Dalam Rangka Deseminasi Program CLCC/MBS Melalui KKG

KULIAH SEJARAH KEPOLISIANIRJEN POL. (P) DR (CAND.) DRS E.WINARTO,MSI

TOPIK MATERI PEMBELAJARANPERIODISASI SEJARAH KEPOLISIAN INDONESIA

1

MEMETAKAN MASA DEPAN, MEMAHAMI MASA LALUKuliah sejarah tidak sekedar mengisahkan masa lalu tetapi memberikan wawasan tentang apa yang terjadi yang memberikan pemikiran-pemikiran, perencanaan-perencanaan di masa depanOleh karena itu sebagai ilmu, sejarah mempunyai teori dan metodologi, antara lain sebagai pendekatan atau approach dengan pendekatan sosial seperti sosiologi, antropologi dan politik

2

MEMETAKAN MASA DEPAN, MEMAHAMI MASA LALUKuliah sejarah yang diberikan tidak semata-mata menceritakan kejadian atau kisah tetapi mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungannya,konteks sosio kulturalnya, yang dikaji secara mendalam dengan diadakan analisa tentang faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji

3

MEMETAKAN MASA DEPAN, MEMAHAMI MASA LALUArti dan fungsi sejarah bagi POLRI1. Memahami sejarah profesinya2. menjaga jiwa korsa (leprit de corps)3. menjaga konsistensi dan atau meningkatkan program-program untuk lebih efektif dan lebih efisien (berdaya guna dan berhasil guna)

4Gambaran umum yang akan diberikan kepada mahasiswa pada mata kuliah Sejarah Kepolisian meliputi :

PERIODE KERAJAAN TRADISONALPERIODE PRA KOLONIALVOC 1602 1799Balyuw - Schouten CultuurpolitieBELANDA 1799 1805Balyuw Schouten CultuurpolitiePERANCIS 1805 1811Balyuw - Schouten Pol.kuda Jayengsekar CultuurpolitieINGGRIS 1811 1816Balyuw Schouten Regulation (UU) Cultuurpolitie

56PERIODE KOLONIAL

BELANDA 1816 1942Gewapende Politie Veldpolitie RechtspolitiePolitieke Inlichting Dients (PID) Technische Politie

JEPANG 1942 1945 Tokubetsu Keisatsu Tai.

67PERIODE KEMERDEKAAN

PERIODE PERJUANGAN, 1945 1950.Ditetapkannya POLRI dibawah Kemdagri, 19 Agustus 1945Diangkatnya Kepala Kepolisian Negara RI (KKN/Kapolri), 29 September 1945Ditetapkannya POLRI sebagai organ Polisi Nasional, 1 Juli 1946, dipisahkan dari KemdagriDibentuk sebagai Jawatan yang semula adalah sebagai dinas (de Dients) dan dibawah Perdana Menteri.

78Tidak berlaku lagi pasal 31 (1) dan pasal 36 (1) IR (KUHAP) yang dibuat tahun 1848 dan diperbarui pada tahun 1941 (HIR). Menyelenggarakan pendidikan bagi personel POLRI untuk bagian tinggi, bagian menengah dan bagian rendah, 17 Juni 1946.Melaksanakan reorganisasi, menyusun tingkat kewilayahan dari pusat (jawatan), tingkat propinsi sampai kecamatan yang merupakan rentang kendali komando.Penyusunan dan pengelompokan fungsi-fungsi Kepolisian

89Dalam periode Republik Indonesia Serikat, 1949 1950.POLRI dibawah Kemdagri.

910PERIODE DEMOKRASI PARLEMENTER. 1950 1959.Periode ini ditandai dengan pernyataan Presiden Sukarnopada tanggal 17 Agustus 1950 yang menyatakanmemutuskan hubungan bilateral dengan Belanda sertamenyatakan berdirinya Negara Kesatuan RI (NKRI) sertadiserukan merebut kembali Papua yang dalam perjanjian dengan Belanda tidak dimasukan dalam negara RIS sebagai bagian negara RI.

1011

POLRI dibawah Perdana Menteri.Pembenahan dan pembangunan sarana dan prasarana POLRI, pengiriman para perwira untuk pendidikan keluar negeri untuk meningkatkan profesionalisme POLRI. Ditetapkannya TRIBRATA sebagai kaul atau nadzar bagi tamatan (abiturien) PTIK.Diresmikanya Panji-panji POLRI dan Etika Kepolisian (TRIBRATA), 1 Juli 1955.

1112 PERIODE DEMOKRASI TERPIMPIN5 Juli 1959 1967.

Periode ini ditandai dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang isinya Negara kembali ke UUD 1945. POLRI dibawah Presiden, KKN/Kapolri diangkat sebagai Menteri Muda/KKN, 1959 1960 dan disertakan dalam setiap rapat Kabinet.POLRI dibawah Menkohankam bersama Angkatan Perang (TNI AD, TNI AL, dan TNI AU) dan Veteran. Tidak lagi disertakan dalam rapat Kabinet.

1213Perubahan nomenklatur POLRI menjadi angkatan, menjadi Angkatan Kepolisian Negara RI (AKRI). KKN menjadi Panglima Angkatan Kepolisian (Pangak).Lahirnya Catur Prasatya sebagai pedoman karya mendampingi Tribrata sebagai pedoman hidup POLRI, 1961.Diundangkannya UU nomor 13 tahun 1961 tentang UU Pokok Kepolisian Negara RI.Terhadap POLRI diberlakukan Hukum Militer, Mei 1965.Masa transisi setelah terjadi peristiwa yang disebutnya Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965. Jenderal TNI Suharto sebagai pejabat Presiden RI.

1314PERIODE DEMOKRASI PANCASILA, 1968 1998. Demokrasi Pancasila ditandai terpilihnya Jenderal TNI Suharto menjadi Presiden RI kedua, 1968 1998.Sejak dikeluarkannya Keppres nomor 79 tahun 1969 yang menyatakan integrasi Angkatan Perang (TNI) dan POLRI, selambat-lambatnya pada tahun 1974 proses integrasi sudah selesai. POLRI ditempatkan dibawah Departemen Pertahanan Keamanan dan Panglima ABRI (Menhankam/Pangab).Terjadi perubahan struktur organisasi, perubahan kepangkatan dan golongannya, perubahan nomenklatur (dan secara tidak langsung mempengaruhi kultur kepolisian sebagai aparat sipil menjadi bersikap militeristik).

1415

KUHAP lama (HIR) diamandemen menjadi KUHAP baru dengan UU nomor 8 tahun 1981. Polisi yang sejak tahun 1848 sebagai pembantu jaksa (Hulpmagistraat) menjadi Penyidik Utama.POLRI dibawah Menhankam/Pangab dan sejak tahun 1983 dibawah PangabPerubahan UU nomor 13 tahun 1961 dengan UU nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI .1516

PERIODE REFORMASI, 1998 sekarang (2013).Periode reformasi ditandai dengan pengunduran diri Presiden Suharto menjadi Presiden dan digantikan oleh Wakil Presiden Habibie.ABRI dilikwidasi dan POLRI untuk sementara dibawah Kementerian Pertahanan Keamanan pada tanggal 1 April 1998. MPR RI menetapkan Presiden baru (Abdurahman Wahid), 1999.MPR RI menetapkan pemisahan TNI dan POLRI dengan Ketetapannya nomor VI dan VII tahun 2000.

1617Berdasarkan Keppres 89 tahun 2000, POLRI dibawah Presiden.Diberlakukan UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolsian Negara RI. Terhadap POLRI tidak lagi diberlakukan hukum militer dan masuk kedalam ranah peradilan umum.Berdasarkan UU nomor 2 tahun 2002 diikuti Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres) dan Peraturan Kapolri (Perkap) yang mengatur organisasi dan manajemen POLRI serta pelaksanaan yugas pokok, fungsi dan peran POLRI.

1718

Terima kasih18

Recommended

View more >