6

PERIODE KOLONIAL

BELANDA 1816 – 1942Gewapende Politie – Veldpolitie – RechtspolitiePolitieke Inlichting Dients (PID) – Technische Politie

JEPANG 1942 – 1945 Tokubetsu Keisatsu Tai.

7

PERIODE KEMERDEKAAN

PERIODE PERJUANGAN, 1945 – 1950.Ditetapkannya POLRI dibawah Kemdagri,

19 Agustus 1945Diangkatnya Kepala Kepolisian Negara RI

(KKN/Kapolri), 29 September 1945Ditetapkannya POLRI sebagai organ Polisi

Nasional, 1 Juli 1946, dipisahkan dari Kemdagri

Dibentuk sebagai ”Jawatan” yang semula adalah sebagai ”dinas” (de Dients) dan dibawah Perdana Menteri.

8

Tidak berlaku lagi pasal 31 (1) dan pasal 36 (1) IR (KUHAP) yang dibuat tahun 1848 dan diperbarui pada tahun 1941 (HIR). Menyelenggarakan pendidikan bagi personel POLRI untuk bagian tinggi, bagian menengah dan bagian rendah, 17 Juni 1946.

Melaksanakan reorganisasi, menyusun tingkat kewilayahan dari pusat (jawatan), tingkat propinsi sampai kecamatan yang merupakan rentang kendali ”komando”.

Penyusunan dan pengelompokan fungsi-fungsi Kepolisian

9

Dalam periode Republik Indonesia Serikat, 1949 – 1950.POLRI dibawah Kemdagri.

Dalam periode Republik Indonesia Serikat, 1949 – 1950.POLRI dibawah Kemdagri.

10

PERIODE DEMOKRASI PARLEMENTER. 1950 – 1959.Periode ini ditandai dengan pernyataan Presiden Sukarnopada tanggal 17 Agustus 1950 yang menyatakanmemutuskan hubungan bilateral dengan Belanda sertamenyatakan berdirinya Negara Kesatuan RI (NKRI) sertadiserukan merebut kembali Papua yang dalam perjanjian dengan Belanda tidak dimasukan dalam negara RIS sebagai bagian negara RI.

PERIODE DEMOKRASI PARLEMENTER. 1950 – 1959.Periode ini ditandai dengan pernyataan Presiden Sukarnopada tanggal 17 Agustus 1950 yang menyatakanmemutuskan hubungan bilateral dengan Belanda sertamenyatakan berdirinya Negara Kesatuan RI (NKRI) sertadiserukan merebut kembali Papua yang dalam perjanjian dengan Belanda tidak dimasukan dalam negara RIS sebagai bagian negara RI.

11

POLRI dibawah Perdana Menteri.Pembenahan dan pembangunan sarana dan prasarana POLRI, pengiriman para perwira untuk pendidikan keluar negeri untuk meningkatkan profesionalisme POLRI. Ditetapkannya TRIBRATA sebagai ”kaul” atau ”nadzar” bagi tamatan (abiturien) PTIK.Diresmikanya Panji-panji POLRI dan Etika Kepolisian (TRIBRATA), 1 Juli 1955.

12

PERIODE DEMOKRASI TERPIMPIN5 Juli 1959 – 1967.

Periode ini ditandai dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang isinya Negara kembali ke UUD

1945. POLRI dibawah Presiden, KKN/Kapolri diangkat sebagai Menteri Muda/KKN, 1959 – 1960 dan

disertakan dalam setiap rapat Kabinet.POLRI dibawah Menkohankam bersama Angkatan Perang (TNI AD, TNI AL, dan TNI AU) dan Veteran.

Tidak lagi disertakan dalam rapat Kabinet.

13

Perubahan nomenklatur POLRI menjadi ”angkatan”, menjadi ”Angkatan Kepolisian Negara RI” (AKRI). KKN menjadi Panglima Angkatan Kepolisian (Pangak).

Lahirnya Catur Prasatya sebagai ”pedoman karya” mendampingi Tribrata sebagai ”pedoman hidup” POLRI, 1961.

Diundangkannya UU nomor 13 tahun 1961 tentang UU Pokok Kepolisian Negara RI.

Terhadap POLRI diberlakukan ”Hukum Militer’, Mei 1965.

Masa transisi setelah terjadi peristiwa yang disebutnya ”Gerakan 30 September” (G30S) tahun 1965. Jenderal TNI Suharto sebagai pejabat

Presiden RI.

14

PERIODE DEMOKRASI PANCASILA, 1968 – 1998. Demokrasi Pancasila ditandai terpilihnya Jenderal TNI Suharto menjadi Presiden RI kedua, 1968 – 1998.Sejak dikeluarkannya Keppres nomor 79 tahun 1969 yang menyatakan integrasi Angkatan Perang (TNI) dan POLRI, selambat-lambatnya pada tahun 1974 proses integrasi sudah selesai. POLRI ditempatkan dibawah Departemen Pertahanan Keamanan dan Panglima ABRI (Menhankam/Pangab).

Terjadi perubahan struktur organisasi, perubahan kepangkatan dan golongannya, perubahan nomenklatur (dan secara tidak langsung mempengaruhi kultur kepolisian sebagai aparat sipil menjadi bersikap militeristik).

15

KUHAP lama (HIR) diamandemen menjadi KUHAP baru dengan UU nomor 8 tahun 1981. Polisi yang sejak tahun 1848 sebagai ”pembantu jaksa” (Hulpmagistraat) menjadi ”Penyidik Utama”.

POLRI dibawah Menhankam/Pangab dan sejak tahun 1983 dibawah Pangab

Perubahan UU nomor 13 tahun 1961 dengan UU nomor 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI .

16

PERIODE REFORMASI, 1998 – sekarang (2013).Periode reformasi ditandai dengan pengunduran diri

Presiden Suharto menjadi Presiden dan digantikan oleh Wakil Presiden Habibie.

ABRI dilikwidasi dan POLRI untuk sementara dibawah Kementerian Pertahanan Keamanan pada tanggal 1 April

1998. MPR RI menetapkan Presiden baru (Abdurahman Wahid),

1999.MPR RI menetapkan pemisahan TNI dan POLRI dengan

Ketetapannya nomor VI dan VII tahun 2000.

17

Berdasarkan Keppres 89 tahun 2000, POLRI dibawah Presiden.

Diberlakukan UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolsian Negara RI. Terhadap POLRI tidak lagi diberlakukan hukum

militer dan masuk kedalam ranah peradilan umum.

Berdasarkan UU nomor 2 tahun 2002 diikuti Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres) dan

Peraturan Kapolri (Perkap) yang mengatur organisasi dan manajemen POLRI serta pelaksanaan yugas pokok, fungsi dan

peran POLRI.

18