PERATURAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta untuk memperoleh pelayanan secara terencana, berkesinambungan dan menyeluruh, maka diperlukan standar pelayanan publik yang berkualitas;

b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas, maka perlu ditetapkan standar dan kriteria penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan pada norma-norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas melalui Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,

2

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

8. Undang-Udang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

3

Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);

16. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);

4

18. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Peyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

5

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2001 Nomor 091 Seri D Nomor 091);

26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 0011);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

danGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6

5. Pelayanan publik adalah segala kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

6. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Penyelenggara negara, korporasi penyelenggara pelayanan publik dan/atau lembaga independen yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

7. Penerima layanan publik adalah perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau badan hukum yang menerima manfaat dari pelayanan publik.

8. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan serta acuan penilaian kualitas pelayanan.

9. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan yang disediakan penyelenggara berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

10. Pertanggungjawaban Pelayanan Publik adalah pewujudan kewajiban penyelenggara untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat mengenai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, melalui mekanisme pertanggungjawaban secara periodik.

11. Pengaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan terhadap ketidak sesuaian antara pelayanan yang diterima masyarakat dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.

12. Sengketa Pelayanan Publik adalah perselisihan antara penerima dengan penyelenggara akibat ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

13. Sistem informasi adalah mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya, baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun dokumen elektronis tentang segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

14. Media adalah segala alat untuk menyebarluaskan informasi yang berupa media cetak dan elektronik.

BAB IIASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian KesatuAsas

Pasal 2

7

(1) Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik serta tujuan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. Kepastian Hukum;b. Keterbukaan;c. Demokratisasi;d. Instrumental;e. Partisipatif;f. Akuntabilitas;g. Kepentingan Umum;h. Profesionalitas;i. Kesamaan Hak;j. Keseimbangan Hak dan Kewajiban;k. Efisiensi;l. Efektivitas;m. Imparsial.

Pasal 3

Penyelenggara melaksanakan pelayanan publik dengan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Bertindak jujur, adil, disiplin, proporsional, profesional dan tidak

diskriminatif ;b. Bersikap ramah dan bersahabat;c. Bersikap tegas, teliti, cermat serta tidak memberikan pelayanan

yang berbelit-belit;d. Bersikap mandiri dan bertanggung jawab, serta tidak menerima

imbalan dalam bentuk apapun;e. Transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-

langkah yang kreatif dan inovatif;f. Kepastian dan tepat waktu;g. Kelengkapan sarana dan prasarana;h. Kesederhanaan dan kejelasan;i. Keamanan dan kenyamanan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 4

(1) Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk membangun keseimbangan mengenai kedudukan, peran dan tanggung jawab antara Penyelenggara dengan masyarakat.

8

(2) Tujuan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik adalah :a. Terwujudnya pemahaman yang sama tentang hak,

kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di daerah;

b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik di daerah;

c. Terwujudnya perlindungan yang layak terhadap hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal dan berkualitas;

d. Terwujudnya partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan yang baik dan mekanisme yang berlaku;

e. Terselenggaranya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IIIRUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang mencakup :a. pengadaan barang dan jasa;b. perijinan;c. pelayanan langsung.

(2) Bentuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IVTATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK

Bagian KesatuPenyelenggara Pelayanan publik

Pasal 6

(1) Tugas Penyelenggara adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan secara terencana, berkesinambungan dan berkualitas serta sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

(2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan pelayanan;

9

b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;c. Pengelolaan informasi dan konsultasi;d. Penyuluhan kepada masyarakat;e. Pengawasan internal.

Pasal 7

(1) Dalam rangka efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik terhadap pemberian pelayanan yang meliputi berbagai jenis pelayanan dapat dilakukan melalui pelayanan terpadu.

(2) Penyelenggaraan pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Setiap Penyelenggara berhak mendapat penghargaan atas prestasinya dalam melaksanakan tugas.

(2) Tata cara penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1) Untuk menjamin kualitas layanan masing-masing penyelenggara wajib membentuk unit pengaduan masyarakat dan unit pengelola informasi publik.

(2) Penyelenggara pada unit pengaduan masyarakat dan unit pengelola informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara yang berkompeten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Masing-masing unit pengaduan masyarakat dan pengelola informasi membantu penyelenggara dalam menjalankan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mengembangkan standar pelayanan publik.

(4) Penyelenggara dapat mengadakan kerjasama dengan Penyelenggara lain ataupun dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.

(5) Dalam hal kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyelenggara wajib mengumumkan kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik.

Bagian KeduaIndeks Kepuasan Masyarakat

10

Pasal 10

(1) Penyelenggara wajib melakukan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik.

(2) Untuk melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik masing-masing penyelenggara.

(3) Apabila ditemukan ketidaksesuaian nilai antara indeks kepuasan masyarakat dengan standar pelayanan publik, maka akan dilakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggara.

(4) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggara diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian KetigaPelayanan Khusus

Pasal 11

(1) Penyelenggara wajib mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi penyandang cacat, lanjut usia dan wanita hamil.

(2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin aksesibilitas pengguna layanan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Sistim Informasi Pelayanan Publik

Pasal 12

(1) Penyelenggara mengelola sistim informasi secara efisien dan efektif serta mudah diakses.

(2) Sistim informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. Jenis pelayanan;b. Persyaratan dan prosedur pelayanan;c. Standar pelayanan;d. Penanganan keluhan;e. Pembiayaan;f. Panyajian statistik pelayanan publik.

Bagian KelimaStandar Pelayanan Publik

11

Pasal 13

(1) Standar pelayanan disusun oleh penyelenggara sesuai dengan jenis dan karakteristik yang meliputi prosedur dan produk layanan dengan tetap memperhatikan lingkungan, kepentingan dan masukan dari masyarakat maupun pihak-pihak terkait lainnya.

(2) Standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :a. Dasar Hukum;b. Persyaratan;c. Prosedur Pelayanan;d. Waktu penyelesaian layanan;e. Biaya pelayanan;f. Produk pelayanan;g. Sarana dan prasarana;h. Kompetensi petugas pemberi layanan;i. Pengawasan intern;j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; sertak. Jaminan pelayanan.

(3) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Masing-masing penyelenggara wajib menginformasikan standar pelayanan kepada masyarakat.

Bagian KeenamMaklumat Pelayanan

Pasal 14

Penyelenggara wajib menyusun maklumat pelayanan sesuai dengan sifat, jenis, dan karakteristik layanan yang diselenggarakan serta dipublikasikan kepada masyarakat.

BAB VHAK DAN KEWAJIBAN

Bagian KesatuHak Penerima dan Penyelenggara Layanan Publik

Pasal 15

Penerima layanan publik mempunyai hak :a. Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas, tujuan

dan standar pelayanan publik yang telah ditentukan;b. Mendapat kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-

lengkapnya tentang sistem, mekanisme dan prosedur dalam pelayanan publik;

c. Memberikan saran untuk perbaikan pelayanan publik;12

d. Mendapat pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah;

e. Memperoleh kompensasi apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;

f. Menyampaikan pengaduan kepada penyelanggara pelayanan publik untuk mendapatkan penyelesaian;

g. Mendapat penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku;

h. Mendapat pembelaan dan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa pelayanan publik.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, Penyelenggara mempunyai hak :a. Menyelenggarakan pelayanan tanpa campur tangan pihak lain yang

tidak memiliki tugas dan wewenang;b. Menerbitkan peraturan dan keputusan lainnya sebagai penjabaran

Peraturan Daerah ini;c. Mendapatkan anggaran pembiayaan sesuai dengan kebutuhan

penyelenggaraan pelayanan publik;d. Membela diri dalam menghadapi sengketa pelayanan publik;e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Bagian KeduaKewajiban Penerima dan Penyelenggara Layanan Publik

Pasal 17

Penerima layanan publik mempunyai kewajiban untuk :a. Mentaati mekanisme, prosedur dan persyaratan dalam

penyelenggaraan pelayanan publik;b. Memelihara dan menjaga berbagai sarana dan prasarana pelayanan

publik;c. Mengawasi peyelenggara dan penyelesaian sengketa pelayanan

publik.

Pasal 18

Penyelenggara mempunyai kewajiban :a. Menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan

standar pelayanan yang ditetapkan;b. Menyusun sistim, mekanisme dan prosedur serta standar pelayanan

yang mudah dipahami;

13

c. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang jenis dan standar pelayanan, prosedur, persyaratan, biaya dan jangka waktu penyelesaian suatu layanan;

d. Mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;

e. Menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan publik yang tata caranya diatur lebih lanjut oleh Gubernur;

f. Memberikan kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;

g. Memberikan pertanggung jawaban sesuai ketentuan peraturan yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi dan jabatannya;

h. Memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan Pejabat yang berwewenang dan/atau lembaga yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIPERAN SERTA DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 19

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :a. Berperan serta dalam merumuskan standar pelayanan

publik;b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan

kemitraan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;c. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan

masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik;d. Menumbuhkan ketanggap-segeraan masyarakat untuk

melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

e. Memberikan saran dan atau pendapat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik;

f. Menyampaikan informasi dan atau memperoleh informasi di bidang penyelenggaraan pelayanan publik.

Bagian Kedua

14

Pengaduan Masyarakat

Pasal 20

Tata cara pengaduan masyarakat adalah sebagai berikut :a. Pengaduan masyarakat diajukan kepada penyelenggara pelayanan

publik;b. Paling lama 5 (lima) hari setelah diterimanya pengaduan,

penyelenggara pelayanan publik harus menindaklanjuti pengaduan tersebut;

c. Apabila Instansi penyelenggara pelayanan publik tidak menanggapi sebagaimana mestinya atau tidak menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka pengaduan diajukan kepada institusi yang berwenang.

d. Mekanisme pengaduan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIILARANGAN

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, aparat dilarang :a. Merangkap sebagai pengurus organisasi, baik dalam bentuk badan

usaha, maupun organisasi politik yang secara langsung terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

b. Meninggalkan tugas dan kewajiban berkenaan dengan posisi atau jabatannya, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIIIPEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

(1) Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB IXPEMBIAYAAN

Pasal 23

15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.

BAB XPENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 24

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan atau menuntut Penyelenggara atau pejabat yang berwenang melalui Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal :a. Tidak melaksanakan Peraturan Daerah dan/atau peraturan

perundang-undangan lainnya di bidang pelayanan publik atau tidak memberikan pelayanan yang semestinya menurut standar pelayanan;

b. Melanggar atau melalaikan kewajiban dan/atau larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;

c. Menyalah-gunakan wewenang.

(2) Gugatan atau tuntutan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :a.Perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Badan Hukum

penerima layanan;b.LSM yang memenuhi syarat–syarat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, yang dalam Anggaran Dasarnya menyebutkan secara tegas bahwa tujuan pendirian organisasi ádalah untuk melindungi kepentingan masyarakat di bidang pelayanan publik.

Pasal 25

(1) Penyelenggara dapat menjadi subyek hukum yang diwakili oleh Pejabat yang bertanggung jawab dalam organisasi penyelenggara.

(2) Penuntutan dilakukan terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan Publik dan/atau Aparat yang terlibat langsung, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Pasal 26

(1) Dalam hal pelayanan publik yang menimbulkan kerugian perdata atau bersifat melawan hukum, gugatan diajukan melalui Peradilan Umum.

16

(2) Dalam hal pelayanan publik yang diberikan oleh Penyelenggara dan/atau Aparat mengandung unsur pidana, gugatan diajukan melalui Peradilan Umum.

(3) Perorangan, kelompok masyarakat dan/atau Badan Hukum yang melapor kepada Institusi yang berwenang termasuk Saksi-saksi yang berkaitan dengan keluhan Pelapor dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan.

BAB XIPENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi penyelenggara pelayanan publik yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayanan publik, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) berwewenang :a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang

adanya pelanggaran peraturan daerah;b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian

dan melakukan pemeriksaan;c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa

tanda pengenal diri tersangka;d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;g. Mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara;h. Mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat

cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

17

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIISANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

(1) Tindakan pengabaian terhadap wewenang, prosedur dan substansi merupakan pelanggaran administrasi.

(2) Pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi.

(3) Jenis-jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :a. Peringatan lisan;b. Peringatan tertulis;c. Penundaan kenaikan pangkat;d. Penurunan pangkat;e. Mutasi jabatan;f. Pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu;g. Pemberhentian dengan tidak hormat.

(4) Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administrasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIIIKETENTUAN PIDANA

Pasal 29

(1) Penyimpangan terhadap substansi pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana.

(2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Setiap orang atau barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 10, 11, 13, 14, 15, dan 18 diancam dengan pidana kurungan paling

18

lama 6 (enam) bulan, dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB XIVKETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif 9 (sembilan) bulan sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 25 Maret 2008

Diundangkan di Kupangpada tanggal 25 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

JAMIN HABID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 004 SERI E NOMOR 003

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

PIET ALEXANDER TALLO

19

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. UMUM :

Esensi dasar dari keberadaan pemerintah adalah untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban (maintain law and order) serta sebagai instrumen untuk mensejahterakan rakyat. Esensi yang universal tersebut juga secara eksplisit nampak dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi ”Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....”. Ketentuan tersebut secara eksplisit mengamanatkan bahwa tugas pokok Pemerintah disemua tingkatan adalah untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban serta kesejahteraan seluruh rakyat.

Demikian pula dengan Pemerintah Daerah (Pemda) mengemban misi mensejahterakan rakyat. Strategi pengembanan misi dimaksud adalah peningkatan indeks pembangunan manusia (Human Development Index/HDI) yang dapat diukur melalui keberhasilan perbaikan kondisi kesehatan, pendidikan, pendapatan masyarakat, kondisi lingkungan dst. Untuk mencapai tingkatan indeks pembangunan manusia Indonesia yang lebih tinggi kata kuncinya adalah ”pelayanan publik” (public services) yaitu sejauhmana kemampuan Pemerintah Daerah untuk memberikan

20

pelayanan kepada rakyatnya secara optimal. Pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah seyogianya sesuai dengan kebutuhan rakyat itu sendiri. Itu berarti, tiap Daerah akan mempunyai keunikan sendiri-sendiri baik dari aspek penduduk, maupun karakter geografisnya. Masyarakat pantai dengan mata pencarian utama di perikanan akan berbeda dengan masyarakat pegunungan, ataupun masyarakat pedalaman, masyarakat daerah pedesaan akan berbeda kebutuhannya dengan masyarakat perkotaan.

Pada dasarnya kebutuhan rakyat dapat dikelompokkan kedalam dua hal yaitu, (1). Kebutuhan dasar (basic needs) seperti air, kesehatan, pendidikan, lingkungan, keamanan, dsb dan (2). Kebutuhan pengembangan sektor unggulan (core competence) masyarakat seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, industri dsb, sesuai dengan karakter daerah masing-masing.

Daerah dalam konteks otonomi harus mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan kedua kelompok kebutuhan di atas. Kelompok kebutuhan dasar adalah hampir sama di seluruh Indonesia, hanya gradasi kebutuhannya saja yang berbeda. Sedangkan kebutuhan pengembangan usaha penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter daerah yang terbentuk dari sintesis antara PDRB (Product Domestic Regional Bruto), pola pemanfaatan lahan dan mata pencaharian penduduk.

Berbeda dengan negara maju dimana pembangunan usaha masyarakat sebagian besar sudah dijalankan oleh pihak swasta, namun Indonesia sebagai negara berkembang, peran pemerintah masih sangat diharapkan untuk menggerakkan usaha masyarakat. Pemerintah masih diposisikan sebagai penggerak utama (prime mover) pembangunan disegala bidang. Untuk itu maka kewenangan untuk menggerakkan usaha masyarakat pada sektor ekonomi masih sangat diharapkan peran Pemerintah; oleh karena itu Pemerintah Daerah disamping mempunyai kewenangan (otonomi) untuk menyediakan pelayanan kebutuhan dasar (basic services) juga mempunyai kewenangan untuk pengembangan sektor unggulan daerah (local core competence), seperti urusan pertanian, industri, perdagangan dan lain-lain.

Motivasi dasar yang melatar belakangi pemberian kewenangan atau urusan pemerintahan kepada daerah, harus diterjemahkan menjadi kewenangan untuk ”melayani” sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kebutuhan masyarakat adalah kebutuhan pemenuhan kebutuhan pokok (basic needs) dan kebutuhan pengembangan sektor unggulan (core competence). Dengan demikian daerah memerlukan kewenangan (isi otonomi) yang

21

memungkinkan daerah mampu menyediakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok (basic services) dan kewenangan untuk melayani pengembangan sektor unggulan (core competence).

Ada dua varian dari pelayanan yaitu pelayanan untuk menghasilkan barang dan jasa (public goods) yang secara langsung atau memprasyarati terciptanya kesejahteraan masyarakat seperti penyediaan jalan, terminal, jembatan, pasar, sekolah, irigasi, rumah sakit dan lain-lain yang dibutuhkan masyarakat; serta pelayanan menghasilkan peraturan (public regulations), berupa berbagai peraturan daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah, seperti mewajibkan penduduk mempunyai akta perkawinan, akta kelahiran, KTP, KK, IMB, dan sebagainya yang pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan ”law and order” (ketenteraman dan ketertiban) dalam masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa betapapun luasnya otonomi yang diberikan kepada daerah, haruslah otonomi tersebut memungkinkan daerah mempunyai kewenangan untuk menghasilkan public goods dan public regulation yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah tersebut.

Pelayanan publik merupakan pilar penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis kerakyatan. Jajaran birokrasi Pemerintahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sesungguhnya secara substansial telah terbangun pemahaman untuk mewujudkan pelayanan publik (public service) yang sesuai dengan koridor tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance); namun pada tataran implementasinya belum menampakkan tata kelola Pemerintahan yang berorientasi pelayanan kepada masyarakat. Secara empirik penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur Pemerintah di wilayah Nusa Tenggara Timur dewasa ini masih ditemukan banyak kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Dalam pemberian pelayanan masih sering ditemukan keluhan masyarakat yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media massa sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam praktiknya masih jauh dari harapan masyarakat. Kenyataan ini menjadi alasan fundamental lahirnya keinginan untuk menyusun perangkat hukum dalam rangka membangun pelayanan kepada publik (publik servicer) yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabiltas, responsibilitas diatas landasan paradigma baru yang menempatkan birokrasi bukan sebagai penguasa tetapi lebih sebagai pelayan masyarakat.

22

Sehubungan dengan itu, maka Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara jelas hendak meneguhkan konstruksi birokrasi sebagai pelayan publik (civil servants) yang berposisi sebagai pengabdi rakyat. Konstatasi demikian secara yuridis, lazimnya menciptakan hubungan hukum yang masuk pada wilayah hubungan penyelenggara pemerintahan dengan rakyat. Pada tataran demikian pelayan publik terkualifikasi dalam organisasi birokrasi yang harus berkiprah secara fungsional dalam melaksanakan tugasnya yang berorientasi pada aspek operasional pelayanan masyarakat.

Kehendak kolektif untuk membangun pelayanan publik yang mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dengan tingkat profesionalitas tinggi, tentunya mutlak diformulasikan dalam bentuk produk hukum berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai pengejewantahan dari peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Peraturan Daerah ini secara praktis adalah produk dari kebijakan yang hendak menjadikan pelayanan publik yang benar-benar merakyat (demi rakyat). Dengan demikian, secara yuridis maupun secara filosofis Peraturan Daerah ini dibuat bukan untuk peraturan itu sendiri, tetapi pada akhirnya untuk kepentingan masyarakat luas. Hal tersebut menandakan bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendasarkan pada pemikiran dan argumentasi keilmuan maupun praktek hukum, demi terbangunnya pelayanan publik yang berwatak kerakyatan serta berwawasan kepemerintahan yang baik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila dikontrol oleh kekuatan-kekuatan politik atau organisasi massa; namun apabila kekuatan-kekuatan politik dan organisasi massa yang ada kurang mampu menjalankan fungsi-fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat, apalagi tidak ditunjang adanya peluang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan (rule making) dan pengontrolan pelaksanaan keputusan, maka hal ini dapat mengakibatkan kekuasaan birokrasi menjadi semakin tidak terkontrol. Birokrasi yang tidak terkontrol akan memungkinkan aparat dapat dengan leluasa mengendalikan lingkungan luar birokrasi, sehingga dapat mengkokohkan kedudukannya dalam tatanan oragnisasi pemerintahan negara.

Oleh karena itu, perlu adanya alat pengendali bagi aparat birokrasi dalam menggunakan kekuasaannya berupa peraturan yang mengatur dan mengikat setiap penyelenggara pemerintahan di daerah ini.

23

Selanjutnya, apabila penyelenggara pemerintahan berkehendak menyatukan tindakan dan kebijaksanaan dengan tata nilai yang hidup dan berkembang dimasyarakat, maka aparat birokrasi haruslah sensitif, responsif, dan akuntabel. Sensitifitas dan responsibilitas pada dasarnya merupakan wujud sikap tanggung jawab aparat birokrasi terhadap kepentingan masyarakat. Sedangkan akuntabilitas atau tanggung gugat merupakan perwujudan tanggung jawab publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, pada dasarnya pengertian tanggung gugat itu

sendiri memiliki dua dimensi. Pertama, berupa pemberian kewenangan kepada aparat birokrasi untuk menjalankan kekuasaannya, dan Kedua, berupa pemberian keleluasaan kepada masyarakat untuk mengontrol kerja aparat birokrasi. Dengan demikian, pelaksanaan tugas aparat birokrasi sebenarnya merupakan hubungan timbal balik antara kekuasaan yang dimiliki dengan tanggung gugat yang harus diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan pemikiran demikian, maka dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan konsep tanggung gugat terdapat tiga aspek yang sangat menonjol, yakni (a) setiap pejabat pada masing-masing tingkat managerial harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar, (b) setiap aparat birokrasi harus memiliki sikap responsif terhadap segala permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan prioritas; dan (c) setiap aparatur harus memiliki komitmen yang besar pada nilai dan standar moralitas yang tinggi dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan bagi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas. Angka 1 s/d 8 : Cukup jelas.

Angka 9 : Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis berisi janji-janji dari penyelenggara yang dipublikasikan secara tertulis dan dimaksudkan untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Angka 10 s/d 15 : Cukup jelas.

24

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas. ayat (2)

huruf a : Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat;

huruf b : Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa setiap penerima layanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan;

huruf c : Yang dimaksud dengan “asas demokratisasi” adalah bahwa pelayanan publik pada akhirnya dilakukan demi dan untuk memenuhi aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;

huruf d : Yang dimaksud dengan “asas instrumental” adalah bahwa pelayanan publik merupakan intrumen atau alat dalam menjamin kepuasan masyarakat;

huruf e : Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan harapan mereka;

huruf f : Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa proses penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

huruf g : Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa dalam pemberian pelayanan publik tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan;

huruf h : Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa aparat penyelenggara pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya;

huruf i : Yang dimaksud dengan “asas kesamaan hak” adalah bahwa dalam pemberian pelayan publik tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi;

25

huruf j : Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan hak dan kewajiban” adalah bahwa pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh penyelenggara maupun penerima pelayanan;

huruf k : Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah bahwa pelayanan publik harus diselenggarakan secara sederhana, cepat dan murah, tidak memberikan pembebanan pembiayaan kepada masyarakat secara tidak wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangaan yang berlaku.

huruf l : Yang dimaksud dengan “asas efektifitas” adalah bahwa orientasi penyelenggaraan pelayanan publik untuk mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

huruf m : Yang dimaksud dengan “asas imparsial” adalah bahwa yang menjadi pedoman dan arahan bagi penyelenggaraan pelayanan publik untuk bersikap netral, non diskriminasi dan tidak berpihak adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 : Cukup jelas.Pasal 4 : Cukup jelas.Pasal 5 : Cukup jelas.Pasal 6 : Cukup jelas.Pasal 7 : Cukup jelas.Pasal 8 ayat (1) : Mengenai pemberian penghargaan atas

prestasi penyelenggara pelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah.

ayat (2) : Cukup jelas.Pasal 9 : Cukup jelas.Pasal 10 : Cukup jelas.Pasal 11 : Cukup jelas.Pasal 12 : Cukup jelas.Pasal 13 ayat (1) :Yang dimaksud dengan prosedur adalah

tahapan yang harus dilalui meliputi persyaratan yang harus dipenuhi, waktu dan biaya yang telah ditetapkan serta ketepatan penyelesaian. Adapun yang dimaksud dengan produk pelayanan adalah suatu hasil berupa barang, jasa dan/atau pelayanan administratif.

ayat (2) : Cukup jelas. ayat (3) : Cukup jelas. ayat (4) : Cukup jelas.

26

Pasal 14 : Cukup jelasPasal 15 huruf a : Cukup jelas. huruf b : Cukup jelas. huruf c : Cukup jelas. huruf d : Cukup jelas.

huruf e : Yang dimaksud dengan kompensasi adalah suatu bentuk imbalan yang diberikan kepada penerima layanan akibat dari tidak terpenuhinya pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.

huruf f : Cukup jelas huruf g : Cukup jelas.

huruf h : Yang dimaksud mendapatkan pembelaan dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik dapat dilakukan sendiri atau mendapat bantuan dari pihak lain.

Pasal 16 : Cukup jelas.Pasal 17 : Cukup jelas.Pasal 18 huruf a : Cukup jelas. huruf b : Cukup jelas. huruf c : Cukup jelas. huruf d : Cukup jelas. huruf e : Cukup jelas.

huruf f : Yang dimaksud dengan pemberian kompensasi adalah pemberian imbalan berupa barang atau jasa yang diberikan oleh penyelenggara akibat dari tidak terpenuhinya standar.

huruf g : Cukup jelas. huruf h : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) : Cukup jelas. ayat (2) huruf a : Cukup jelas.

huruf b : Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai penerima layanan publik.

huruf c : Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektifitas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

huruf d : Yang dimaksud dengan ketanggap-segeraan adalah kecepatan bertindak masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.Meningkatnya ketanggap-segeraan masyarakat akan semakin mencegah terjadinya penyimpangan penyelenggaraan pelayanan publik.

27

huruf e : Cukup jelas. huruf f : Dengan meningkatnya peran serta masyarakat

dalam pemberian informasi dan/atau penerimaan informasi tentang penyelenggaraan pelayanan publik akan dapat mengurangi terjadinya penyimpangan dari standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.

Pasal 20 : Cukup jelas.Pasal 21 : Cukup jelas.Pasal 22 : Cukup jelas.Pasal 23 : Cukup jelas.Pasal 24 : Cukup jelas.Pasal 25 : Cukup jelas.Pasal 26 : Cukup jelas.Pasal 27 : Cukup jelasPasal 28 : Cukup jelasPasal 29 : Cukup jelasPasal 30 : Cukup jelasPasal 31 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 0014

28