perda 5 tahun 1992 -...

16
PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG PENAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN UNGGAS SERTA PEREDARAN DAGING UNGGAS DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat akan daging unggas maka meningkat pula kegiatan pengadaan daging unggas sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian baik dari segi kesehatan maupun pencemaran lingkungan; b bahwa untuk menjamin tersedianya daging unggas yang sehat dan berkualitas serta dalam rangka upaya men- cegah pencemaran lingkungan, perlu dilakukan pem - binaan dan pengawasan terhadap penampungan dan pe- motongan unggas serta peredaran daging unggas; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur ketentuan penampungan dan pemotongan unggas serta peredaran daging unggas di wilayah Daerah Khu- sus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1958 tentang Pe- nyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Pertanian Rakyat, Kehewanan dan Perikanan Darat kepada Daerah Swantantra Tingkat I Kotapraja Jakarta Raya; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakita Hewan; 7. Perafilran Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras; 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520/9/ 1987 Tahun 1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemo- tongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;

Upload: vannhi

Post on 06-Feb-2018

226 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Perda 5 tahun 1992 - jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Perda_5_tahun_19921.… · ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; ... 1990 tentang Pembinaan

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1992

TENTANG PENAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN UNGGAS

SERTA PEREDARAN DAGING UNGGAS DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan konsumsi masyarakat akan daging unggas maka meningkat pula kegiatan pengadaan daging unggas sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian baik dari segi kesehatan maupun pencemaran lingkungan;

b bahwa untuk menjamin tersedianya daging unggas yang sehat dan berkualitas serta dalam rangka upaya men-cegah pencemaran lingkungan, perlu dilakukan pem - binaan dan pengawasan terhadap penampungan dan pe-motongan unggas serta peredaran daging unggas;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur ketentuan penampungan dan pemotongan unggas serta peredaran daging unggas di wilayah Daerah Khu-sus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1958 tentang Pe-nyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Pertanian Rakyat, Kehewanan dan Perikanan Darat kepada Daerah Swantantra Tingkat I Kotapraja Jakarta Raya;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakita Hewan;

7. Perafilran Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras;

10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.520/9/ 1987 Tahun 1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemo-tongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;

Page 2: Perda 5 tahun 1992 - jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Perda_5_tahun_19921.… · ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; ... 1990 tentang Pembinaan

k

2

11. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Khusus Ibu-kota Jakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukcta Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetaan : PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENAMPUNGAN DAN PEMOTONGAN UNGGAS SERTA PEREDARAN DAGING UNGGAS DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. Gubernur KeDala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

c. Dinas Petemakan adalah D=as Peternakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

d. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternak-an Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

e. Petugas pemeriksa yang berwenang adalah dokter hewan yang bertugas pada Diras Peternakan untuk memeriksa dan mengawasi kesehatar unggas dan daging unggas atau petugas lain yang diturjuk di bawah pengawasan dokter hewan tersebut;

f. Unggas ada:ah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan antara lain ayam, itik, bebek, kalkun, angsa, merpati dan burung puyuh;

g- Daging unggas adalah bagian dari unggas yang disem-belih dan lazim dimakan manusia termasuk kulit;

h. Tempat penampungan unggas adalah lokasi yang ditetap-kan dan Jilzinkan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk &e..bagai tempat kegiatan menam-pung dan atau memaEarkan unggas;

i. Rumah pemotcngan unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan unggas bagi konsumsi masyarakat;

j. Tempat pemotongan unggas adalah bangunan atau bagian bangunan dengan disain dan syarat tertentu yang di-gunakan sebagai tempat memotcng unggas bagi konsumsi masyarakat;

Page 3: Perda 5 tahun 1992 - jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Perda_5_tahun_19921.… · ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; ... 1990 tentang Pembinaan

3

k. Tempat pengolahan daging unggas adalah bangunan atau bagian banguian dengan disain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat mengolah daging unggas;

1. Tempat penjua2»an daging unggas adalah bangunan atau bagian bangunan atau peralatan dengan disain dan syarat terte= yang digunakan sebagai tempat nenjual daging unggas;

m. Usaha pemotongan unggas adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Usaha yang me-laksanakan pemotongan unggas c Rumah Pemptongan Unggas atau Tempat Pemotongan Unggas milik aendiri atau pihak lan atau menjual jasa pemotongan unggas;

n. Pengolahan daging unggas adaLeh kegiatan merubah daging unggas menjadi bahan baku industri dan atau bahan masakan lainnya antara lain daging giling, daging lepas tulang, daging potcngan (cutting) dan daging kemasan (packing);

0. Usaha penampungan unggas adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang melaksanakan penampungan unggas d tempat penanpungan unggas milik sendiri atau pihak lain atau nenjual jasa penampungan unggas.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

(1) Setiap kegiatan penampungan dan pemotongan unggas serta peredaran daging unggas di wilayah Daerah Khu-sus Ibukota Jakarta harus memiliki izin atau reko-mendasi tertulis dari Gubernur Kapala Daerah.

(2) Izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud paca "ayat (1) pasal ini, meliputi kegiatan :

a. pemasukan dan pengeluaran unggas; b. tempat penampungan unggas; c. usaha pena=ungan unggas; d. rumah pemotongan unggas; e. tempat pe=tongan unggas; f. usaha pemotongan unggas; g. pemasukan/pengeluaran daging unggas; h. distributor daging unggas; i. penjualan aging unggas; j. pengolahan daging unggas.

Pasal 3

Izin atau rekomendasi sebwr,aimana dinaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat diberikan kepada Badan atau perorangan warga negara Indonesia.

Page 4: Perda 5 tahun 1992 - jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Perda_5_tahun_19921.… · ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; ... 1990 tentang Pembinaan

4

Pasal 4

(1) Izin sebagaimana di.maksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kecuali untuk penjual daging unggas (KTBD) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Setahun sekali wajib dilakukan pemeriksaan kelayakan teknis terhadap tempat penampungan unggas, rumah pe- motongan unggas, tellpat pemotongan unggas dan tempat pengolahan daging unggas.

Pasal 5

Usaha pemotongan unggas dengan kapaeltas di bawah 100 ekor per hari hanya diwajibkan mendaftarkannya ke Dinas Peternaksn.

Pasal 6

Persyaratan, tata cara perizinan dan pendaftaran kegiatan penampungan dan pembtongan unggas serta per- edaran iaging ungges ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB III PEMASUKAN, PENA1'.PUNGAN, DAN PENGELUARAN UNGGAS

Pasal 7

(1) Unggas yang masuk ke wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus ditampung di tempat penampungan unggas yang telah memillki izin dari Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Tempat penampungan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh GLbernur Kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Unggas yang dita-LpIng di tempat penampungan unggas harus diperiksa kesehatannya oleh petugas pemeriksa yang berwenang.

(2) Setiap- unggas yen,2 dicurigai mengandung dan men-derita penyakit menular atau mati bangkai, dilarang diedarkan atau diperdaganPrkan untuk konsumsi manusia.

Pasal 9

(1) Setiap unggas yan2 ditemukan mati bangkai atau ter-kena penvakit menular harus dilakukan pemusnahan oleh atau di bawa'n engawasan petugas pemeriksa yang berwenang sesuai Jengan ketentuan yang berlaku.

Page 5: Perda 5 tahun 1992 - jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Perda_5_tahun_19921.… · ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; ... 1990 tentang Pembinaan

5

(2) Unggas yang mergidao penyakit berbahaya wajib dise-rahkan oleh pemiliknya kepada Pemerintah Daerah untuk dibnuh dan Jimusnahkan atas biaya Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Tata cara pengangkutan unggas harus memenUhi persyaratan yang ditetapkan oleh G-Jbernur Kepala Daerah.

Pasal 11

Setiap pengeluaran unggas dari wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus disertai surat keterangan kesehat-an hewan dan surat keterangan pengeluaran unggas.

BAB IV PEOTON,-JAN UNGGAS DAN PENGOLAHAN

DAGING UNGGAS

Pasal 12

Setiap usaha pemotcngan unggas harus dilakukan di dalam rumah pemotngan ungga.s atau tempat pemotongan unggas yang memilli izin dari Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang Citunjuk.

Pasa:

(1) Penyembelihan ungges harus dilakukan menurtt syara/ nukum agawa.

(2) Tata cara pemotongan unggas di dalam rumah pemotong- an unggas dan tewpat pemotongan unggas Yarus sesuai dengan ketentuan yang citetapkan oleh Gubernur K-e-oala Daerah ataJ pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

(1) Setiap pemotongan unggas, tempet pemotonean unggas dan tewpat pengo:ahan daging unggas harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Gubernur Kepala Daerah nienetapkan klasifikasi temoat pemotongen unggas Oerdasarkan sarana, kelengkapan fasilitaE dan penan2anan pemotongan unggas.

-pasal 15

Sarana dan peralatan pemotone-an unggas dan pengolahan daging unggas harus memenuh! persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Page 6: Perda 5 tahun 1992 - jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Perda_5_tahun_19921.… · ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; ... 1990 tentang Pembinaan

6

Pasal 16

DilErang mendirikan rumah pemotongan unggas, tempat pe- mttcnian unggas dan tempat pengolahan daging unggas di lpkasi selain yang diizinkan oleh Gubernur Kepa:a Daerah.

Pasal 17

Dagine unggas yang akan diolah harus sehat dan berasal dari rumah pemotDngan unggas dan tempat pemotongan ung-gas yang memenuhi Dersyaratan.

Pasal 18

Setiap hasil pengo:ahan daging unggas harus diberi nama jenis dagingnya sehingga dapat dthedakan dengan jenis daging lainnya.

Pasal 19

BEhan pengawet dan -3ahan lain yang dipergunakan urtuk pengolahan daging unggas harus memenuhi persyaratan se-suai dengan ketentLan yang berlaku.

BAB V HYGIENE, KEEEHATAN KARYAWAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 20

SetiEp karyawan di rumah pemotongan unggas, tempat pe-motorgan unggas dan tempat pengolahan daging unggas haruE menjaga kebersihan diri dan lingkungannya.

Pasal 21

(1) Setiap karyawwl yang menangani unggas atau daging unggas dan bagiar-bagian lainnya harus berbacan se-hat, termasuk tidak mempunyai luka terbuka, tidak msmpunyai borDk dan penyakit kulit serta bebEs dari penyakit men-Jlar yang dinyatakan dengan surat ke-terangan dokter yang ditun,juk.

Setiap karyawan yang bekerja di rumah pemotongan u:Iggas, tempat pemotongan unggas dan tempat pe-ngclahan daging unggas harus diperiksa kesehatannya secara berkalanimum 1 (satu) tahun sekali oleh dokber yang ditunjuk.

Pasal 22

Air yang dig-unakan untuk proses pemotongan unggas dan Dergo=ahan daging unggas harus memenuhi persyaratan Ee-8uai dengan ketentuan yang berlaku.

Page 7: Perda 5 tahun 1992 - jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Perda_5_tahun_19921.… · ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; ... 1990 tentang Pembinaan

7

Pasal 23

Pengelolaan limbah di tempat penampu_lgan unggas, rumah pemotongan unggas, tempat pemotongan unggas, dan tempet pengolahan daging unggas dilaksanakan sesuai dengan per-aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN XUALITAS

DAGING UNC4GAS

Pasal 24

(1) Unggas yang dipotong dan daging unggas hasil peno- tongan diawasi dan diperiksa oleh petugas pemeriksa yang berwenang.

(2) Petugas pemeriksa yang berwenang berhak untuk me- nolak daging unggas yang tidak layak untuk dikonsuin-si masyarakat.

(3) Daging unggas yang ditolak karena dinyatakan tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat harus diafkir atau dimusnahkan.

Pasal 25

(1) Setiap daging unggas yang masuk ke wilayah Daerah Khusus roukota Jakarta atau yang akan dikeluarkan dari wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus d:-periksa ulang kesehatannya oleh petugas pemeriksa yang terwenang di laboratorium kesehatan masyarakat veteriner atau di tempat lain yang ditunjuk.

(2) Daging unggas yang beredar di paEaran diawasi o:eh petugas pemeriksa yang berwenang.

(3) Tata cara oemeriksaan dan tanda hasil pemeriksaan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Deerah.

Pasal 26

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 25, Petugas pemeriksa yang berwenang mempunyai wewenang untuk memasuki tempat penampungan unggas, rumah pemotongan unggas, tempat pemotongan unggas, tempat pengolahan daging unggas dan tempat penjualan daging unggas.

(2) Untuk kepentingan pemeriksaan, petugas pemerikEa yang berwenang, mengirim sampel ke laboratorium ke-sehatan masyarakat veteriner atau di tempat lain yang ditunjuk atas biaya pemilik ternak/daging.

Page 8: Perda 5 tahun 1992 - jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Perda_5_tahun_19921.… · ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; ... 1990 tentang Pembinaan

8

BAB VII PE:\IGANGI.:UTAN DAN PENJUALAN DAGING UNGGAS

Pasal 27

Pengangkutan caging unggas harus menggunakan alat angku7,an knusus yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketenian vang tarlaku.

Pasal 28

Penyin-Danan daging unggas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 29

Setiap daging unggas yang dijual harus sehat, dan berasal dari rumah pemotonan unggas atau tempat pe-motongan unggas yang memenuhi persyaratan.

Pasal 30

Dilarang nenjual daging unggas di tempat selain yang diizinkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII RETRIBUSI

Pasal 31

(1) Pe:ayanan sebagainana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (2) adalah :

a. pemberian rekomendasi untuk pemasukan dan pen- luaran unggas Jan daging unggas;

b. pemberian izii tempat penampungan unggas, usaha penampungan unggas, rumah pemotongan unggas, tem-pat penotonga:1 unggas, usaha pemotongan unggas, distribut= daging unggas, penjual daging unggas dan tempat pengolahan daging unggas;

c. pemeriksaan daging unggas yang masuk ke wilayah Daerah Kusus Ibukota Jakarta dan yang ke luar dari wilavah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

d. pemeriksaan -kesehatan unggas yang masuk wilayah Daerah K-Ausus Ibukota Jakarta dan yang ke luar dari wilavah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

e. pemeriksaan kesehatan unggas dan daging unggas di rumah pemotongan unggas dan tempat pemotongan unggas;

f. pemeriksaan ke:ayakan teknis;

g. pemeriksaan laboratorium.

Page 9: Perda 5 tahun 1992 - jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Perda_5_tahun_19921.… · ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; ... 1990 tentang Pembinaan

9 -

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat pasal ini dikenakan retribusi.

Pasa/ 32

(1) Besarnya retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah sebagai ber.tkut :

1. atau rekomendasi :

a. rekomendasi pemasukan/pengeluaran unggas Rp10.000,00/rekomendasi

b. rekomendasi pemasukan/pengeluaran daging Rp10.000,00/rekomendasi penampungan unggas Rp50.000,00/5 tahun

d. izin usaha penampungan unggas Rp20.000,00/5 tahun

e. izin rumah pemotongan unggas Rp50.000,00/5 tahun

f. izin tempat pemotangan unggas Rp10.000,00/5 tahun

g. izn usaha pemotongan unggas Rp20.000,00/5 tahun

h. izin distributor daging unggas Rp50.000,00/5 tahun

i. izin penjualan daging unggas (KTBD) Rp1.000,00/1 tahun

j. izin tempat pengolahan daging unggas Rp50.000,00/5 tahun

2. Untuk pemeriksaan kssehatan unggas dan daging unggas :

a. pemeriksaan kesehatan unggas yang masuk ke wi-layah DKI Jakarta an yang ke luar dari wila-yah DKI Jakarta di tempat penampungan/pemd,- tongan Rp10,00/ekor

b. pemeriksaan daging unggas DKI Jakarta : Impor

ulan (herkeuring) kesehatan yang masuk dan keluar wilayah

Rp75,00/kg. Rp25,00/kg.

Lokal

c. pemeriksaan daging unggas di rumah pamotongan unggas/tempat pemoongan unggas...Rp15,00/ekor

3. Pemariksaan kelayakan teknis :

a. tempat penampungan unggas Rp15.000,00/ sekali periksa

b. rumah pemotongan unggas Rp50.000,00/ sekali periksa

c. tempat pemotongan unggas Rp15_000,00/ sekali periksa

d. tempat pengolahan dRging unggas..Rp25.000,00/ sekali periksa

- 4. Pemeriksaan laborator=um Rp10.000,00/ sDesimen

c. izin tempat

Page 10: Perda 5 tahun 1992 - jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Perda_5_tahun_19921.… · ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; ... 1990 tentang Pembinaan

- 10 -

(2) RetrLbusi sebagaiilana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetor ke kas Daerah secara bruto.

BAB IX PEMBAYARAN DAN PENETAPAN

Pasal 33

Setiap wajib retri-Dusi harus membayar retribusi yang terhutang dengan tidak tergantung pada adanya Ketetapan Retribusi.

Pasal 34

(1) Apabila ternyata retribusi yang terhutang sebagai-mana dimaksud Pasa: 31 dibayar kurang atau sama se-kali tidak dibayar menurut besarnya retribusi, di-tetapkan karena jabatan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk selama belum lewat 3 (tiga) tahun.

(2) Retribusi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditambah 1 (satu) kali dari jum-lah retribusi yang kurang atau tidak dibayar.

(3) Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang di.Dunjuk berwenang mengurangkan atau membatalkan baik untuk selur.ihnya atau Lntuk sebagian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berdasarkan kehi-lafan yang dapat dimaafkan.

(4) Surat ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku ketentuan penagihan re-tribusi dasrah.

BAB X PENAGIHAN

Pasal 35

Surat ketetapan retribusi dan tambahannya merupakan dasar penagihan retribusi.

Pasal 36

Apabila retribusi yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran -tidak dibsyar atau kurang dibayar maka atas

retribusi yang tidak dibayar dikenakan denda 50% (lima puluh prosen).

"Dasal 37

Eak untuk melakukan.-enagihan retribusi termasuk denda administrasi, kenaikan biaya penagihan, gugur setelah lampau 3 (tiga: tahun sejak saat terhutangnya retribusi.

Page 11: Perda 5 tahun 1992 - jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Perda_5_tahun_19921.… · ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; ... 1990 tentang Pembinaan

Pasal 38

Tata cara penghapusan terhadap piutang retribusi yanz diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Guber-nur Kepala Daerah.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 39

(1) Wajib retribuai daDat mengajukan ksberatan terhadat ketetapan retribusi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan.

(2) Gubernur Ke-Da:a Daerah atau pejabat yang ditunju dalam jangka waktu paling lama 6 (snam) bulan seja's surat keberatan citerima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(3) Apabila dalaw jangka waktu 6 (enam) bulan Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang Jitunjuknya tidak memberi keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2; pasal ini, maka keberatan yang Jiajukan tersebut dianggap diterima.

(4) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan diajukannya surat keberatan sebagaimana di- maksud pada ayat pasal ini.

BAB XII KERINGANAN

Pasal 40

Gabernur Kapala Daerah dapat memberikan keringanan ter-hadap besarnya retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 41

Penerintah Daerah bertanggung jawab atas pem-Dinaan ke-trampilan teknis psmotongan unggas, manajemen pemasaran, pengetahuan kesehatan masyarakat veter=r, pengembangan sosial ekonomi ter-atanE. golongan ekononi 1ema:1 bagi pe-ngusaha penunggasan serta pembinaan terhadap sarana dan personl pemeriksa/penyuluhan pemotongan unggas.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 42

Pengawasan atas pelak5anaan ketentuan dalam Peraturan .Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Peternakan dan para petugas yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

Page 12: Perda 5 tahun 1992 - jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Perda_5_tahun_19921.… · ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; ... 1990 tentang Pembinaan

- 12 -

3AB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

(1) Pelanggaran 2, 5, 7, 8, 21, 22, 23, Daerah ini bulan atau (lima pulth

terhadap ketentuan tersebut dalam Pasal 9,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20, 25 ayat :1), 27, 28, 29 dan 30 Peraturan diancam pidana selama-lamanya 3 (tiga) denda sebanyak-banyaknya Rp50.000,00

ribu ruplah).

(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Gubernur Kepala Daerah dapat mencabut izin sebagaimara dimaksud dalam Pasal 2.

(3) Unggas dan daging unggas yang dipergunakan dalam melakukan pelanggaran tersebut dapat disita dan di- musnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1),(2), dan (3) pRsal ini, terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dikenakan biaya paksaan penegakan hukum.

(5) Besarnya biaya penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 44

:1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik In-donesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyi-dikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, juga dapat dilakukan oleh Pe- nyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para Penyidik Pe-gawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ni, berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

o. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tem-pat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang un7,uk didengar dan diperiksa se-

bagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;

g.

Page 13: Perda 5 tahun 1992 - jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Perda_5_tahun_19921.… · ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; ... 1990 tentang Pembinaan

- 13 -

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah men-dapat pe-:unjuk bahwe tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan t:ndak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal ter- sebut kepada penunt= umum, tersangka atau ke-luarganya:

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan_

(3: Dalam melaksanakan tugasnya, Penyid:k Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

(4: Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimz.na dimaksud pada ayat (1; pasal ini. membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

a. pemeriksaan tersangka; b. pemasukan rumah; c_ penyitaan benda; d. pemeriksaan surat; e. pemeriksaen saksi; f. pemeriksaen di tempat kejadian; dan mengiriirkan berkasnya kepada Penuntut Umum me- lalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah in , maka semua izin yang te2ah dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Feraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

(2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sete1a:1 berlakuny-a Peraturan Daerah ini semua penampungan dan pemotDng-an unggas serta peredaran daging unggas diwaji-Dkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepela Daerah.

Pasal 47

(1) Peraturan Daerah ini dapet disebut Peraturan Penam- pungan dan Penotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas Jakarta.

Page 14: Perda 5 tahun 1992 - jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Perda_5_tahun_19921.… · ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; ... 1990 tentang Pembinaan

WIRYOSUBROTO 0 ATMODARMINTO

- 14 -

(2) Dengan berlakinya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak ber:aku lagi Pasal 26 huruf a angka 5.b), huruf c angka 1.c), dan huruf d angka 3 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 TahLn 1985 tantang Retribusi Bidang Ekonomi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(3) Peratt.ran Daah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Jakarta, 6 Mei 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SUS IBUKOTA JA-:(ARTA

KETUA,

KEPALA DAERAH KHUSUS, UKOTA JAKARTA,

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan Nomor Tanggal

Diundangkan dalam Lambaran Daerah Khusus Ib-akota Jakarta Nonor Tahun Seri Nomor tanggal

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Page 15: Perda 5 tahun 1992 - jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Perda_5_tahun_19921.… · ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; ... 1990 tentang Pembinaan

PE_N1JELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 1992

TENTANG PENAMPUNGAN DAN PE1OTONGAN UNGGAS SERTA

FEREDARAN DAGING UNGGAS DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. PENJELASAN UN.UM

Sebagaimana dike-,ahui bahwa pada akhir-akhir ini ke-butuhan 'Aonsumsi masyarakat tentang daging unggas di wilayah Daerah Khusus Ibukpta Jakarta sudah semakin meningkat, se-hingga hal ini Oerpengaruh pula terhadap peningkatan kegiatan pengadaan daging unggas untuk memenuhi kebutuhan dimaksud.

Dengan meningkatnya kEgiatan pengadaan daging unggas tersebut ternyata zelah menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap kualitas daging unggas yang beredar di pasaran, baik darl segi kesehatan maupun pencemaran lingkungan. Menyadari akiba-= sampingan atas tumbuh dan berkembangnya ke- giatan pengadaan unggas sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu segera mengambil langkah dan tindakan berupa pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penampungan, pemotongar. dan peredaran daging unggas di wi-layah Daerah Khusus I-oukota Jakarta, sehingga dengan demikian dapat menjamin ersedianya daging unggas yang sehat dan ber-kualitas serta terl=dar dari pencemaran lingkungan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam Feraturan Daerah inL nergatur mengenai perizinan, pemasukan, penailpungan, pengeluaran dan pemotongan serta penjualan da-ging unggas, hygiene, kesehatan karyawan dan lingkungan, Pe-ngawasan dan Demeriksaan kualitas daging unggas dan pembinaan terhadap para pengusaha di bidang perunggasan di wilayah Dae-rah Khusus Ibukota Cakarta.

Selain tu pengaturan Peraturan Daerah ini dimaksudkan pula untuk menenuhi ketentuan dalam Keputusan Menteri Perta-nian Nomor 55"/Epts/TH.520/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemo-„-ongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas.

II. PENJELASAN PASAL DE/vI PASAL

Pasa_ 1 : Cakup jelas.

Pasal 9 ayat (14 Yang dimaksud dengan rekomendasi di-sini adalah persetujuan bagi usaha pe-masukan dan pengeluaran unggas serta pemasukan dan pengeluaran daging ung-ges.

ayat (2) : Izin yang dimaksud disini dapat ber- isikan beberapa jenis usaha/kegiatan.

Pasal 3 dan 4 : Cukup

Page 16: Perda 5 tahun 1992 - jdih.jakarta.go.idjdih.jakarta.go.id/uploads/default/produkhukum/Perda_5_tahun_19921.… · ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; ... 1990 tentang Pembinaan

4

Pasal 5

Pasal 6 den 7

Pasal 8 ayat (1) :

ayat (2) :

Par....-al 9 ayat (1) :

ayat (2)

Pasal 10 :

Pasal 11 :

Pasal 12 s.d. 16 :

Pasal 17 :

Pasal 18 :

?asal 19 s.d. 22 :

Pasal 23 :

Kewajiban pendaftaran sebagaimana di-maksud dalam pasal ini adalah dalam rangka perlindungan dan pembinaan ter-hadap usaha golongan ekonomi lemah,

Cukup jelas.

Cukup jelas.

namun terhadap tempat pemotongannya tetap harus memiliki izin.

Yang dimaksud dengan penyakit menular disini antara lain lymphoid, leukosis, marek, dan gumboro.

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan penyakit ber-bahaya disini antara lain salmonello-sis, psitacosis, ornithosis can new castledesease. Bagi unggas yang mati ban2kai harus dimusnahkan seluruhnya.

Cukup jelas.

Pemberian Surat Keterangan Kesehatan hewan dimaksudkan untuk mencegeh penu-laran penyakit unggas ke wilayeh pro-pinsi lainnya.

CukuD jelas.

Yang bertanggung jawab terhadap daging yang sehat sebagaimana dimaksud pada pasal ini adalah pengusaha pengolahan daging unggas.

Pemberian nama jenis daging unggas dimaksudkan untuk mencegah pemalsuan jenis daging unggas.

Cukup jelas.

maksud disini antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ke-

Peraturan perundang-undangan yang di-

tentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Nenge-nai Dampak Lingkungan.

Pasal 24 s.d. 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Pembayaran retribusi yang terhutang dalan Peraturan Daerah ini dibayar di-muka.

Pasal 34 s.d. 47 : Cukup jelas.