perbandingan pemerintahan daerah

7/23/2019 Perbandingan Pemerintahan Daerah

1/24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan

pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem (bahasa

Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan yang berasal dari kata perintah.

Dan dalam Kamus Bahasa Indonesia, katakata itu berarti!

". Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu.

#. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu $ilayah, daerah, atau,

negara.

%. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah.

&aka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah

yang dilakukan oleh badanbadan legislati', eksekuti', dan yudikati' di suatu

egara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti yang

sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan

eksekuti' beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan

negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas

berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan

memengaruhi dalam mencapaian tujuan dan 'ungsi pemerintahan.

Kekuasaan dalam suatu egara menurut &ontesuieu diklasi'ikasikan

menjadi tiga, yaitu Kekuasaan *ksekuti' yang berarti kekuasaan menjalankan

undangundang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan+ Kekuasaan egislati'

yang berarti kekuasaan membentuk undangundang+ Dan Kekuasaan -udiskati'

yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undangundang.Komponenkomponen tersebut secara garis besar meliputi lembaga

eksekuti', legislati' dan yudikati'. adi, sistem pemerintaha negara

menggambarkan adanya lembagalembaga negara, hubungan antarlembaga

negara, dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan

negara yang bersangkutan.

/ujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada citacita atau

tujuan negara. &isalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi

segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

1


2/24

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. embaga

lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia bekerja secara

bersama dan saling menunjang untuk ter$ujudnya tujuan dari pemerintahan di

negara Indonesia.

Dalam suatu negara yang bentuk pemerintahannya republik, presiden adalah

kepala negaranya dan berke$ajiban membentuk departemendepartemen yang

akan melaksakan kekuasaan eksekuti' dan melaksakan undangundang. Setiap

departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. 0pabila semua menteri yang ada

tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri maka dapat disebut de$an

menteri1kabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial, dan kabinet ministrial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah sebagai

berikut !

". Bagaimana sistem pemerintahan Presidensil dalam hal ini Indonesia2

#. Bagaimana sistem pemerintahan Parlementer dalam hal ini Inggris2

%. Bagaimana perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dan Inggris2

C. Tujuan

". 3ntuk memahami bagaimana sistem pemerintahan Presidensil dan

Parlementer serta membandingkan sistem pemerintahan Indonesia dan

Inggris.

#. 3ntuk menambah $a$asan mahasis$a (i) tentang sistem pemerintahan

presidensil dan parlementer.

%. Sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Perbandingan Pemerintahan

Daerah.

2


3/24

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sistem Pemerintahan Presiensil an Parlementer

0da dua jenis sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer

dan sistem pemerintahan presidensil. 4alaupun istilah sistem pemerintahan itu

menunjuk pada tata hubungan antara ketiga cabang kekuasaan utama dalam suatu

negara, nama parlementer maupun presidensil itu lebih menunjukkan pada

hubungan antara lembaga legislati' dan lembaga eksekuti' dalam suatu negara.

Persoalan utamanya adalah lembaga manakah yang menjadi sasaran

pertanggungja$aban kerja para pelaksana kekuasaan eksekuti' (menteri). ama

parlementer menunjukkan bah$a pada sistem itu para menteri harus

mempertanggungja$abkan kinerja eksekuti' pada pihak parlemen (lembaga

legislati'). Sedangkan nama presidensil menunjukkan bah$a dalam sistem itu para

menteri harus mempertanggungja$abkan kinerja eksekuti' pada pihak presiden

selaku pemegang kekuasaan tertinggi di bidang eksekuti'.

Dalam pemerintahan sistem parlementer, hubungan antara badan legislati'

dan eksekuti' sangat erat. Keanggotaan badan legislati' dipilih oleh rakyat melalui

pemilihan umum. 0dapun badan eksekuti' atau kabinet yang dipimpin oleh

perdana menteri dipilih berdasarkan dukungan suara terbanyak dari badan

legislati' (De$an Per$akilan 5akyat).

Kabinet dalam menjalankan tugastugas pemerintahan bertanggungja$ab

kepada De$an Per$akilan 5akyat. 6leh karena itu, kedudukan kabinet sangat

bergantung pada De$an Per$akilan 5akyat. 0pabila kabinet dapat

mempertanggungja$abkan tindakannya kepada De$an Per$akilan 5akyat, tidak

akan terjadi sesuatu hal. amun jika De$an Per$akilan 5akyat tidak dapat

menerima pertanggungja$aban kabinet, maka kemungkinan De$an Per$akilan

5akyat akan menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya.

Karena sangat bergantung kepada Badan Per$akilan 5akyat posisi

pemerintahan dengan sistem parlementer sangat labil. 0palagi kalau persaingan

memperebutkan kursi di badan legislati' sangat tinggi. 7al ini biasanya terjadi

apabila terdapat jumlah, partai yang banyak dalam memperebutkan suara

3


4/24

mayoritas di lembaga legislati', dan kabinet terbentuk berdasarkan koalisi

beberapa partai.

Berbeda dengan sistem parlementer, dalam sistem presidensil hubungan

antara badan legislati' dan eksekuti' bersi'at 'ungsional. 0rtinya, badan yang satu

tidak tergantung pada yang lainnya. Badan eksekuti' terpisah dari badan legislati'

atau parlemen sistem, ini merupakan aplikasi dari teori pemisahan kekuasaan.

/eori ini merupakan pemikiran dari ohn ocke yang kemudian dikembangkan

oleh &ontesuieu. &enurut ohn ocke kekuasaan negara terpisah antara

kekuasaan legislati', eksekuti' dan 'ederati'. Dalam hal ini badan legislati'

memiliki kekuasaan untuk membentuk undangundang. Kekuasaan 'ederati'

meliputi kekuasaan yang tidak termasuk kekuasaan legislati' dan eksekuti', seperti

mengadakan kerjasama dan aliansi dengan negara lain di luar negeri.

Sama seperti ohn ocke, &ontesuieu membagi kekuasaan negara secara

terpisah atas tiga jenis yakni kekuasaan legislati', eksekuti' dan yudikati'.

Bedanya dengan ohn ocke, &ontesuieu menegaskan bah$a kekuasaan

yudikati' adalah menga$asi dan mengambil tindakan apabila eksekuti' yang

bertugas melaksanakan undangundang terbukti menyimpang dari undangundang

yang digariskan.

Pemisahan kekuasaan seperti tersebut di atas diterapkan di 0merika Serikat,

itupun tidak semurni ajaran &ontesuieu. Di negara ini kekuasaan legislati'

dipegang oleh kongres, kekuasaan eksekuti' dipegang oleh presiden, dan

kekuasaan yudikati' dijalankan oleh &ahkamah 0gung. &asingmasing badan

berdiri sendiri. Kekuasaannya sudah dibatasi sehingga keseimbangan kekuasaan

antara ketiga badan tadi dapat di$ujudkan. Ketiga badan ini pun memiliki

kedudukan yang sederajat. Sehingga mereka bisa saling menga$asi. Prinsip inilah

yang dinamakan penga$asan dan keseimbangan dalam pemerintahan 0merika

Serikat.

B. !ele"ihan an !ekurangan Sistem Pemerintahan Presiensil an

Parlementer

". Kelebihan sistem pemerintahan parlementer

a. Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan oleh pemerintah

besar sekali.

4


5/24

b. Penga$asan terhadap kebijaksanaan pemerintah dapat berjalan dengan

baik.

#. Kekurangan sistem pemerintahan parlementer

a. Sering terjadi krisis kabinet karena tidak mendapat dukungan dari

mayoritas anggota DP5.

b. Keberhasilan sulit sekali bagi negara yang menganut sistem banyak

partai, karena kabinet mendapat kesulitan dukungan dari anggota

DP5.

%. Kelebihan sistem pemerintahan presidensil

a. Presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan

oleh DP5 sehingga ada kestabilan.b. Pemerintah punya $aktu untuk menjalankan programnya, karena tidak

dibayangi krisis kabinet.

8. Kekurangan sistem pemerintahan presidensil

a. Penga$asan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh.

b. Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik negara kurang

mendapat perhatian yang seluasluasnya.

C. Ciri#$iri P%k%k Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan yang

dipimpin oleh seorang perdana menteri. Sistem pemerintahan parlementer ditandai

oleh adanya suatu hubungan yang erat antara eksekuti' dan parlemen. *ksekuti'

dan parlemen saling bergantung satu sama lain. *ksekuti' yang dipimpin oleh

perdana menteri oleh parlemen dari partai atau organisasi mayoritas di parlemen.

5akyat tidak memilih langsung perdana menteri dan kabinetnya, melainkan hanya

memilih anggota parlemen. 0dapun ciriciri sistem perintahan parlementer adalah

sebagai berikut!

". &enteri bertanggungja$ab atas jalannya pemerintahan.#. 5aja atau presiden berkedudukan sebagai kepala negara.

%. Kepala negara atas saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen

(DP5), apabila pemerintah menggap parlemen tidak me$akili kehendak

rakyat.

8. &enteri bertanggung ja$ab kepada parlemen.

9. Kabinet dapat dijatuhkan setiap saat oleh parlemen dengan mosi tidak

percaya.

:. Program kebijakan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian

besat anggota parlemen.

5


6/24

;. &asa jabatan kabinet tidak dapat ditentukan secara pasti, sebab sangat

tergantung.


7/24

&enurut Pasal " ayat ", Indonesia adalah egara Kesatuan yang berbentuk

5epublik. &enurut 3ndang3ndang Dasar "=89, kedaulatan berada di tangan

rakyat, dan dilaksanakan menurut 33D. Sistem pemerintahannya yaitu negara

berdasarkan hokum (rechsstaat). Dengan kata lain, penyelenggara pemerintahan

tidak berdasarkan pada kekuasaan lain (machsstaat). Dengan berlandaskan pada

hokum ini, maka Indonesia bukan negara yang bersi'at absolutisme (kekuasaan

yang tidak terbatas). Semenjak lahirnya re'ormasi pada akhir tahun "==;, bangsa

dan negara Indonesia telah terjadi perubahan sistem pemerintahan Indonesia, yaitu

dari pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralisasi atau otonomi daerah.

Setelah ditetapkannya 33D o. #9 /ahun "=== tentang Perimbangan

Keuangan antara Pusat dan Daerah, serta 33 o. #< /ahun "=== tentang

Penyelenggaraan Pemerintahan egara yang Bebas KK, merupakan tonggak

a$al dari diberlakukannya sistem otonomi daerah di Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa alat penyelenggara negara yang ada di Indonesia

yang menjadi penentu keberhasilan negara Indonesia dalam membangun dan

menciptakan tujuan negara yang dikehendaki berdasarkan 33D "=89.

Sistem pemerintahan negara Indonesia dapat diartikan dalam dua bagian,

yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit pemerintahan terdiri

dari lembaga eksekuti' saja, yaitu !

a. /ingkat pusat. &eliputi presiden dan $akil presiden, menterimenteri dan

instansi yang berada dalam ruang lingkupnya.

b. /ingkat daerah meliputi !

Proinsi terdiri dari gubernur dan $akil gubernur yang dibantu

oleh dinasdinas.

Kota dan kabupaten dipimpin oleh $alikota dan $akil $alikota

atau bupati dan $akil bupati, dibantu oleh dinasdinas, camat,

lurah atau kepala desa, serta 54, 5/ atau kadus.

Sedangkan dalam arti luas dalah meliputi semua alat kelengkapan negara,

yaitu &P5, DP5, DPD, Presiden dan 4apres, BPK, &0, &K, K-, dan lembaga

khusus (KPK, KP3, dan Bank Sentral).

Pemerintahan K5I tidak terlepas dari Pancasila sebagai Dasar egara dan

33D sebagai Konstitusi. 0ntara Pancasila dan 33D terjalin hubungan yang

7


8/24

berkaitan, Pancasila yang digunakan adalah Pancasila yang dicantumkan dalam

Pembukaan 33D. Dalam ketatanegaraan 33D adalah penjabaran dari hakikat

pokok Pancasila.

Sistem pemerintahan didunia saat ini terdiri dari Presidensiil dan

Parlementer. /erdapat beberapa perbedaan antara kedua sistem itu. Pada sistem

presidensiil 'okus kekuasaan ada pada presiden, sedangkan negara yang menganut

parlementer 'okus kekuasaan ada pada parlemen, bukan pada Presiden atau

Perdana &enteri.

Di Indonesia alat kelengkapan negara terdiri dari !

a. *ksekuti', yaitu lembaga negara yang mengelolah lembaga

pemerintahan baik dalam tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pada

tingkat pusat dikepalai oleh Presiden dan $apres. Sedangkat tingkat

proinsi oleh gubernur dan $agub, untuk tungkat berikutnya

pemerintahan kota dipimpin oleh $alikota dan $a$ako serta

kabupaten oleh bupati dan $abub. /ugas pokok dari lembaga ini

adalah melaksanakan pemerintahan.

b. egislati' yang meliputi DP5, DP5D proinsi, DP5D kota1kabupaten

serta DPD. DP5 dan DPD dipilih melalui parpol dalam pemilu,

sedangkan DPD dipilih melalui nonparpol dan non militer dalam

pemilu. /ugas pokok DP5 adalah membuat 33 bersama dengan

pemerintah, sedangkan DPD mengajukan 533 kedaeraan untuk

dibahas bersama DP5.

c. Konstituti'. embaga ini adalah penjelmaan dari penggabungan

kekuatan dari lembaga legislati'. ika DP5 dan DPD mengabungkan

diri dan bersidang sesuai 33, maka akan terbentuk &P5. &P5

mem'unyai banyak tugas dan yang terpenting adalah mengubah dan

menentapkan 33D.

d. *ksaminati' atau BPK adalah lembaga yang ber$enang menaudit

kondisi keuangan negara. 7asil penga$asan ini akan dilaporkan

kepada D5P untuk dipelajari.

e. -udikati'. embaga yudikati' terdiri dari &0, &K, dan K-. Setiap

lembagalembaga itu memiliki 'ungsi masingmasing sesuai 33. &0

8


9/24

ber'ungsi mengadili perkara pada tingkat kasasi dan menguji produk

hukum diba$ah 33. Sedangkan &K memiliki 'ungsi menguju produk

hukum diatas 33 dan membubarkan parpol. Sementara K- berguna

untuk menentukan calon hakim agung.

Dalam pemerintahan 5I jika presiden mangkat atau berhalangan maka

$apres yang menggantikannya. /etapi jika keduanya berhalangan atau mangkat

maka terdapat % menteri yang harus menggantikanya secara bersamaan, yaitu

mendagri, menlu, dan menhankam dalam tenggat $aktu diatur oleh 33. &asa

jabat seorang presiden atau $akil presiden adalah 9 tahun atau " periode. Baik

presiden maupun $apres dapat dipilih kembali untuk masa jabat yang sama juga

hanya untuk " periode. adi presiden dan $apres dapat memangku jabatan yang

sama untuk # periode.

#. &ajelis Permusya$aratan 5akyat (&P5).

Berdasarkan naskah asli 33D "=89 dinyatakan bah$a kedaulatan ada di

tanganrakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh &ajelis Permusya$aratan 5akyat.

Dengan kata lain &P5 adalah penyelenggara dan pemegag kedaulatan rakyat.

&P5 dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara

(Certretungsorgan des 4illems des Staatolkes).

0kan tetapi setelah dilakukan 0mandemen terhadap 33D "=89, maka

bunyi Pasal " ayat (#) tersebut menjadi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan

dilaksanakan menurut 33DE. adi setelah dilakukan 0mandemen kedaulatan

murni berada ditangan rakyat yang ketentuan lebih lanjut diatur didalam 3ndang

undang.

Sedangkan dalam Pasal # ayat (") bah$a &ajelis Permusya$aratan 5akyatterdiri atas anggota De$an Per$akilan 5akyat (DP5) dan anggota De$an

Per$akilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih

lanjut dengan undangundang. Keanggotaan &P5 ini diresmikan dengan

Keputusan Presiden (Pasal % 33 S3SD3K &P5). &asa jabat keanggotaan &P5

adalah lima tahun dan akan berakhir pada saat keanggotaan &P5 yang baru

mengucapkan sumpah atau janjinya.

Dalam struktur kepemimpinan dalam &ajslis Permusya$aratan 5akyat,

&P5 terdiri dari satu orang pimpinan dan tiga orang $akil ketua yang terdiri dari

9


10/24

unsur DP5 dan DPD yang dipilih dari anggota dan oleh anggota &P5 dalam

Sidang Paripurna &P5. &enurut Pasal ; 33 S3SD3K &P5, jika pimpinan &P5

belum terbentuk, maka pimpinan siding dipimpin oleh pemimpin sementara

&P5, yaitu ketua DP5, ketua DPD dan satu $akil ketua sementara &P5.

0pabila ketua DP5 dan DPD berhalangan maka dapat digantikan oleh $akil

ketua DP5 dan $akil ketua DPD. Peremian sebagai ketua &P5 sementara ini

dilakukan melalui Keputusan &P5. &ajelis Permusya$aratan 5akyat menurut

Pasal # 33D "=89, bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun. Dengan kata

lain jika dimungkinkan atau dipandang perlu, maka selama lima tahun itu majelis

dapat melakukan persidangan lebih dari satu kali.Persidanganpersidangan itu dapat dilakukan dalam kondisikondisi tertentu.

enis persidangan dalam &P5 adalah sebagai berikut !

a. Sidang 3mum &ajelis yaitu Sidang yang dilakukan pada permulaan

masa jabatan keanggotaan &ajelis.

b. Sidang /ahunan &ajelis yaitu Sidang yang dilakukan setiap tahun.

c. Sidang Istime$a &ajelis yaitu Sidang yang diadakan diluar Sidang

3mum dan Sidang /ahunan. 0tau sidang yang dilakukan dalam

kondisi khusus.

Selain mengenal % jenis persidangan diatas, &P5 juga mengenal ; jenis

rapat majelis. 5apatrapat yang dilakukan oleh &ajelis itu adalah !

a. 5apat Paripurna &ajelis

b. 5apat Fabungan Pimpinan &ajelis dengan Pimpinanpimpinan

Komisi atau Panitia 0d 7oc &ajelis

c. 5apat Pimpinan &ajelis

d. 5apat Badan Pekerja &ajelis

e. 5apat Komisi &ajelis'. 5apat Panitia 0d 7oc &ajelis

g. 5apat Graksi &ajelis

Selain dari penjelasan diatas, &ajelis juga memiliki kekuatan hukum yang

berbeda dalam mengeluarkan peraturan. Dalam mengeluarkan peraturan majelis

memiliki kekuatan yang berbeda, yaitu ketetapan dan keputusan.

a. Ketetapan &ajelis Permusya$aratan 5akyat

10


11/24

Ketetapan &P5 adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan

hukum yang mengikat ke dalam dan keluar majelis. Dengan demikian

ketetapan &P5 berlaku harus ditaati oleh lembagalembaga negara

beserta seluruh subjek negara Indonesia secara keseluruhan.

b. Keputusan &ajelis Permusya$aratan 5akyat

Keputusan &P5 adalah putusan majelis yang mempunyai kekuatan

hukum mengikat ke dalam majelis. Keputusan &P5 hanya memiliki

kekuatan hukum yang mengikat lembaga &P5 saja, sehingga suatu

keputusan &P5 tidak mengikat alat kelengkapan negara lain,

termasuk $arga negara.

3ntuk melaksanakan tugas yang diembankan rakyat kepadanya, maka &P5

memiliki beberapa tugas dan $e$enang.

a. &engubah dan menetapkan 33D.

b. &elantik presiden dan $akil presiden berdasarkan hasil pemilu dalam

sidang paripurna &P.

c. &emutuskan usul DP5 berdasarkan putusan mahkamah konstitusi

untuk memberhentikan presiden dan $akil presiden dalam masa

jabatannya setelah presiden dan $akil presiden diberi kesempatan

untuk menyampaikan penjelasan didalam sidang paripurna &P5.

d. &elantik $akil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat,

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan ke$ajiban dalam

masa jabatannya.

e. &emilih $akil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila

mengalami kekosongan jabatan $akil presiden dalam masa jabatannya

selambatlambatnya dalam masa :> hari.

'. &emilih presiden dan $akil presiden apabila keduanya berhenti

secara bersamaan dalam masa jabatanya, dari dua paket calon yang

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, yang paket

calon presiden dan $akil presidennya meraih suara terbanyak

pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa

jabatannya selambatlambatnya dalam $aktu %> hari.

g. &enetapkan kode etik dan tata tertib &P5

11


12/24

&. Pemerintahan Inggris

". Konstitusi

Kerajaan Inggris adalah negara monarki konstitusional, dengan kekuasaan

eksekuti' dipegang oleh Perdana &enteri dan menterimenteri dalam kabinet yang

mengepalai departemendepartemen. &enterimenteri ini berasal dari dan

sekaligus bertanggung ja$ab kepada Parlemen, lembaga legislati'. Kerajaan

Inggris adalah salah satu dari sedikit negaranegara di dunia saat ini yang tidak

memiliki konstitusi tunggal dan tertulis. Sebaliknya, yang berlaku di negara ini

adalah, konensikonensi, hukum yang berlaku umum, kebiasaankebiasaan

tradisional, dan bagianbagian yang terpisah dari hukum tata negara. Konstitusi

Kerajaan Inggris memang tidak memiliki bentuk yang terkodi'ikasi, namun

aturanaturan hukum yang memuat berbagai hal tertentu dan saling terpisah

banyak ditemukan dengan istilah constitutionE.

Peraturan yang pertama kali dikaitkan dengan istilah konstitusi di negara ini

adalah Aonstitutional o' Alarendon "":8E yang disebut oleh 5aja 7enry II

sebagai constitutionsE, aitae constitution or leges, a recordatio el

recognitionE, menyangkut hubungan antara gereja dan pemerintahan negara pada

masa pemerintahan kakeknya, yaitu 5aja 7enry I. Di masamasa selanjutnya,

istilah constitutio sering pula digunakan bergantian dengan istilah leH atau

edictum untuk menyebut berbagai peraturan perundangundangan (secular

administratie enactments). Kata constitution juga sering digunakan untuk titah

raja atau ratu (a royal edict). 0rti constitution sendiri tercermin dalam pernyataan

Sir ames 4hitelocke pada sekitar tahun "9;>an, yaitu pengertian konstitusi

dalam dua konsepsi. Pertama, konstitusi sebagai bingkai alami sebuah negara, dankedua, konstitusi sebagai hukum publik dalam kerajaan (jus publicum regni).

7ukum Dasar atau KonstitusiE Kerajaan Inggris 4alaupun tidak tertulis,

hukum dasar (konstitusiE) Kerajaan Inggris secara garis besar dapat dinyatakan

telah mengatur halhal di ba$ah ini.

a. 7ak asasi manusia, yang di dalamnya mengatur pula mengenai!

hak asasi manusia internasional+

penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia+

penghormatan terhadap persamaan derajat tanpa memandang ras,

12


13/24

agama, jenis kelamin, status sosial, dsb.+ jaminan keamanan+

penghapusan perbudakan+ pemberian hukuman+ perka$inan dan

keluarga+ hak milik atas benda+

perlindungan hukum, persamaan dalam hukum, penghormatan

terhadap pengadilan, pemulihan nama baik, asas praduga tak

bersalah+

kebebasan indiidu, hak pribadi, kebebasan bergerak, kebebasan

beragama, kebebasan berekspresi+

hak politik, suaka politik, ke$arganegaraan, kebebasan

berkumpul dan berserikat+ hak sosial, hak bekerja, $aktu kerja, hak memperoleh tempat

tinggal yang layak, pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, budaya+

batasanbatasan hak asasi manusia.

b. 6rganisasi negara, yang meliputi pengaturan tentang!

bentuk umum pemerintahan+

parlemen, 7ouse o' Aommons, partai, pengambilan keputusan,

legislasi, komisikomisi, 7ouse o' ords, keuangan, masyarakat

*ropa, ombudsman parlemen+

pemerintah, komposisi pemerintah, lobi, De$an Penasihat+

pemerintah lokal+

peradilan, sistem hukum, pengadilan pidana, pengadilan perdata,

/ribunal+

Pengadilan *ropa.

Dengan demikian, $alaupun hukum dasar atau konstitusiE Kerajaan

Inggris tidak berada dalam sebuah kesatuan peraturan tunggal, namun peraturan

peraturan yang terpisah dan berasal dari konensi, statuta, dan kebiasaan

tradisional tersebut telah mengatur banyak hal, layaknya berbagai konstitusi

tertulis undangundang dasar yang digunakan di kebanyakan negara.

#. Kekuasaan *ksekuti'

Kerajaan Inggris merupakan sebuah negara berbentuk monarki dengan

sistem pemerintahan parlementer yang menganut paham demokrasi. Pemegang

13


14/24

kedalutan, yaitu 5atu *liabeth II sejak "=9#, adalah kepala negara yang juga

bertindak sebagai kepala dari lembaga legislati', eksekuti', dan yudikati', serta

panglima tertinggi angkatan bersenjata dan pemimpin Fereja Inggris (Ahurch o'

*ngland). Dalam praktiknya, kekuasaan membuat hukum dan peraturan

perundangundangan dilakukan melalui parlemen. Dalam tradisi asli Inggris,

pemegang kedaulatan berkuasa tidak berdasar atas sebuah aturan, namun saat ini,

5atu pun tunduk pada hukum, mengatur hanya bila mendapat persetujuan

parlemen, dan bertindak atas nasihat para menterinya.

Pemegang kekuasaan eksekuti' dalam negara ini adalah seorang Perdana

&enteri, dipilih oleh 5atu, yang secara tradisi merupakan ketua dari partai

berkuasa dalam parlemen. Dalam menjalankan tugasnya, Perdana &enteri dibantu

oleh para menteri yang dipilih dari partai berkuasa dan kebanyakan yang berada

dalam the 7ouse o' Aommons, serta harus orangorang yang menyetujui segala

kebijakan pemerintah secara umum. Para menteri senior, berjumlah sekitar #>

orang, merupakan komposisi dari kabinet. &ereka mengadakan pertemuan secara

reguler untuk memutuskan kebijakan berkaitan dengan isuisu besar. Secara

kolekti', para menteri bertanggung ja$ab atas semua keputusan yang dibuat

kabinet kepada parlemen. Sedangkan secara indiidu, menterimenteri tersebut

bertanggung ja$ab kepada parlemen atas kinerja departemen mereka masing

masing. Perdana &enteri dan Kabinet Sebagai kepala pemerintahan, Perdana

&enteri merupakan representasi utama dari pemerintah. Selain itu, Perdana

&enteri juga memiliki hak untuk memberikan rekomendasi dalam hal penunjukan

hakim senior dan uskup senior pada Fereja Inggris.

Perdana &enteri memilih menterimenteri untuk disusun ke dalam kabinet.

Selanjutnya, kabinet membentuk kebijakankebijakan pemerintah yang akan

dita$arkan kepada parlemen sebagai rancangan peraturan. Pertemuan yang

dilakukan oleh kabinet diadakan dalam sebuah rapat tertutup yang terjaga

kerahasiannya. 3ntuk menjaga stabilitas kabinet, para anggota harus selalu

bertindak secara bersamasama dan mengeluarkan pernyataan atau kebijakan

secara kolekti'. ika seorang menteri tidak setuju dengan kebijakan yang

dikeluarkan oleh kabinet, maka menteri tersebut harus mengundurkan diri. Setiap

menteri mengepalai sebuah departemen dan bertanggung ja$ab penuh atas kinerja

14


15/24

departemen yang ia pimpin tersebut. &asingmasing menteri dituntut untuk

mempersiapkan ja$aban atas pertanyaanpertanyaan yang diajukan oleh the

7ouse o' Aommons dalam parlemen. &enterimenteri yang juga duduk dalam the

7ouse o' ords memiliki sekretaris dalam parlemen yangbertugas menja$ab

setiap pertanyaan yang mengemuka dalam the 7ouse o' Aommons. Penerapan

mekanisme seperti ini dalam sistem parlementer sekaligus untuk mengontrol

pemerintah (departemendepartemen) agar terhindar dari ine'isiensi dan tindakan

yang tak bertanggung ja$ab. /erdapat banyak departemen pemerintah dengan

ruang lingkup dan kompleksitas yang berbedabeda. Departemendepartemen

utama di antaranya adalah!

a. Departemen Keuangan+

b. Departemen Pertahanan+

c. Departemen Kesehatan+

d. Departemen Dalam egeri+

e. Departemen uar egeri+ dan

'. Departemen Pos.

Sebagian besar pekerjaan dalam departemen pemerintah dilaksanakan oleh

pega$ai negeri sipil. Karena tidak satu pun pega$ai negeri sipil yang secara

politis dipilih atau ditunjuk, maka perubahan yang terjadi dalam pemerintahan

tidak memberikan dampak apapun bagi para sta' dalam departemen De$an

Penasihat.

embaga yang dalam bahasa aslinya disebut dengan nama /he Priy

Aouncil ini dahulu merupakan sumber utama kekuasaan eksekuti'. amun,

diterapkannya sistem kabinet dalam pemerintahan yang dimulai sejak abad ke"

perbandingan pemerintahan daerah

Documents