perbandingan jual beli saham menurut kuh perdata, kuhd dan menurut uu pasar modal no. 8 tahun 1995

Download Perbandingan Jual Beli Saham Menurut KUH Perdata, KUHD Dan Menurut UU Pasar Modal No. 8 Tahun 1995

Post on 27-Jul-2015

1.974 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

PERBANDINGAN JUAL BELI SAHAM MENURUT KUH PERDATA, KUHD DAN MENURUT UNDANG-UNDANG PASAR MODAL MOMOR 8 TAHUN 1995

2

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGALIHAN SAHAM DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL Pada era globalisasi saat ini, pelaksanaan transaksi perdagangan dapat dilakukan melalui Electronic Commerce (e-commerce). Di dalam transaksi perdagangan pelaksanaan perjanjian atau kontrak diperuntukkan sebagai alat bukti, bahwa telah dilakukannya kesepakatan. Berangkat dari semakin banyaknya transaksi e-commerce, memberikan inspirasi bagi Penulis untuk melakukan penelitian terhadap upaya pembuktian dalam transaksi e-commerce, dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan hukum pembuktian dalam kontrak jual beli yang dilakukan secara elektronik. Selanjutnya untuk mengetahui penerapan Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) pada pembuktian dalam kontrak jual beli secara elektronik. Di samping itu untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak apabila terjadi kesulitan untuk melakukan pembuktian kontrak jual beli secara elektronik. Untuk mencapai tujuan di atas, maka dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yuridis, yaitu perundangundangan yang satu dan yang lain tidak boleh saling bertentangan, memperhatikan hierarki perundang-undangan dan berbicara tentang kepastian hukum, bahwa perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum baik publik maupun privat atau penguasa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembuktian dalam kontrak jual beli secara elektronik dapat memiliki kekuatan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak. Asas konsensualisme yang tersirat dalam Pasal 1320 KUH-Perdata dapat dijadikan dasar kekuatan hukum adanya kontrak jual beli secara elektronik, segala sesuatu yang telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak jual beli secara elektronik (e-commerce) menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak. Aspek hukum pembuktian berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia dapat diterapkan terhadap kontrak jual beli secara elektronik, walaupun hanya dianggap sebagai alat bukti tertulis bukan akta, tetapi berupa

3

tulisan biasa saja dan atau sebagai alat bukti persangkaan, sesuai dengan hukum acara perdata Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila terjadi sengketa dalam kontrak jual beli secara elektronik, maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, seperti merujuk kepada UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, kegiatan e-commerce yang diatur dalam UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, dapat digunakan sebagai pegangan atau kepastian hukum dalam transaksi perdagangan internasional. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, secara eksplisit memberikan nilai legal (sah) yang sama kepada transmisi elektronik seperti halnya bentuk tertulis. Penyamaan nilai legal antara transmisi elektronik dengan bentuk tertulis ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian.1 A. Deskripsi Alternatif : Pada era globalisasi saat ini, pelaksanaan transaksi perdagangan dapat dilakukan melalui Electronic Commerce (e-commerce). Di dalam transaksi perdagangan pelaksanaan perjanjian atau kontrak diperuntukkan sebagai alat bukti, bahwa telah dilakukannya kesepakatan. Berangkat dari semakin banyaknya transaksi e-commerce, memberikan inspirasi bagi Penulis untuk melakukan penelitian terhadap upaya pembuktian dalam transaksi e-commerce, dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan hukum pembuktian dalam kontrak jual beli yang dilakukan secara elektronik. Selanjutnya untuk mengetahui penerapan Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) pada pembuktian dalam kontrak jual beli secara elektronik. Di samping itu untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak apabila terjadi kesulitan untuk melakukan pembuktian kontrak jual beli secara elektronik. Untuk mencapai tujuan di atas, maka dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif yuridis, yaitu perundang1

http://www.spreadfirefox.com/

4

undangan yang satu dan yang lain tidak boleh saling bertentangan, memperhatikan hierarki perundang-undangan dan berbicara tentang kepastian hukum, bahwa perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum baik publik maupun privat atau penguasa. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembuktian dalam kontrak jual beli secara elektronik dapat memiliki kekuatan hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tentang kebebasan berkontrak. Asas konsensualisme yang tersirat dalam Pasal 1320 KUH-Perdata dapat dijadikan dasar kekuatan hukum adanya kontrak jual beli secara elektronik, segala sesuatu yang telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak jual beli secara elektronik (e-commerce) menjadi hukum dan mengikat bagi para pihak. Aspek hukum pembuktian berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia dapat diterapkan terhadap kontrak jual beli secara elektronik, walaupun hanya dianggap sebagai alat bukti tertulis bukan akta, tetapi berupa tulisan biasa saja dan atau sebagai alat bukti persangkaan, sesuai dengan hukum acara perdata Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila terjadi sengketa dalam kontrak jual beli secara elektronik, maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, seperti merujuk kepada UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, kegiatan e-commerce yang diatur dalam UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, dapat digunakan sebagai pegangan atau kepastian hukum dalam transaksi perdagangan internasional. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, secara eksplisit memberikan nilai legal (sah) yang sama kepada transmisi elektronik seperti halnya bentuk tertulis. Penyamaan nilai legal antara transmisi elektronik dengan bentuk tertulis ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian. B.ELECTONIC COMMERCE; Peluang dan Kendala

Electronic Commerce (disingkat e-commerce) sebagai sarana berbisnis menggunakan jaringan komputer, sebenarnya sudah dikenal sejak dua puluh tahun

5

lalu, yaitu sejak akhir tahun '70-an dan awal tahun '80-an. Generasi pertama ecommerce dilakukan hanya antar perusahaan berupa transaksi jual beli yang difasilitasi oleh electronic data interchange (EDI). Dalam transaksi jual beli elektronik ini banyak aspek-aspek hukum yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung. E-commerce melalui EDI ini sifatnya eksklusif, yaitu terbatas hanya antar perusahaan (business-to-business). Namun sejak awal tahun '90-an, e-commerce lebih banyak menggunakan fasilitas Internet yang sifatnya jauh lebih inklusif dan sangat terbuka. Hal ini terutama dikaitkan dengan peluncuran World Wide Web (www) pada tahun 1992 yang merupakan salah satu alat (tool) Internet yang populer untuk membuat, memanipulasi dan memanggil dokumen-dokumen yang terdiri dari audio, video, informasi grafis dan teks. Bahkan secara de facto Web ini sudah menjadi standar untuk melakukan navigasi, menerbitkan informasi dan mengeksekusi transaksi pada Internet dan Intranet (jaringan komputer intern organisasi/perusahaan). Melalui jaringan Internet inilah, e-commerce menjadi dikenal oleh kalangan yang lebih luas meliputi pelaku bisnis berskala besar sampai pelaku bisnis individual. Demikian pula, jangkauan area pasarnya meliputi seluruh dunia atau setidaknya negaranegara di dunia yang telah mempunyai jaringan Internet tersebut. Maka tidaklah heran sejak saat itu tumbuh subur perusahaan-perusahaan maya baik yang sebelumnya telah ada atau sama sekali baru. Sekedar contoh dapat disebutkan di sini yang sama sekali baru memanfaatkan peluang ecommerce ini adalah Amazon.com, sebuah toko maya yang berkonsentrasi pada penjualan buku dan musik yang bermarkas di Amerika Serikat. Sebagai toko maya, Amazon.com mampu menyajikan lebih dari 2,5 juta buku kepada para "pengunjungnya". Bandingkan dengan sebuah toko buku tradisional terbesar di Amerika Serikat yang hanya mampu menyediakan sekitar 150.000 buku saja. Selanjutnya, Amazon.com pun telah pula memetik sukses-sukses penjualan buku maupun musiknya itu walaupun tidak untuk menangguk laba sebesar-besarnya, karena perhatian CEO (Chief Executive Officer) mereka lebih pada upaya membesarkan dulu perusahaannya. Konsumen Amazon.com tersebar di seluruh wilayah Amerika Serikat dan belahan lain dunia. Juga di lantai bursa,

6

saham Amazon.com termasuk yang diminati para pemodal karena nilainya yang cukup tinggi. Pertumbuhan e-commerce nampaknya akan berkembang terus seiring dengan makin memasyarakatnya jaringan global Internet. Bahkan beberapa pakar teknologi informasi memprediksi bahwa Internet akan menjadi bagian kehidupan sehari-hari masyarakat modern pada masa mendatang. Ini artinya mereka akan demikian kental berurusan dengan Internet dalam segala hal termasuk membeli atau menjual barang dan jasa. Begitu pula perusahaan-perusahaan akan mengupayakan pelebaran pangsa pasarnya melalui jaringan Internet sebagai strategi baru yang sangat global. Dengan kata lain, e-commerce akan menjelma menjadi infrastruktur bisnis alternatif yang mumpuni pada era informasi kini dan mendatang. PELUANG Secara garis besar interaksi bisnis lewat e-commerce dapat diklasifikasi

Recommended

View more >