perbandingan hukum perdata

KONTRAK KULIAH, GBPP DAN SAP

MATA KULIAH

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA

KODE MATA KULIAH / SKS

WB.62022 / 2 SKS

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2008

1

GARIS BESAR POKOK PERKULIAHAN

JUDUL MATA KULIAH : PERBANDINGAN HUKUM PERDATA

KODE MATA KULIAH/SKS : WB.62022 / 2 SKS

DESKRIPSI SINGKAT : Ilmu yang akan membahas mengenai Perbandingan Hukum Perdata Sistem Hukum Anglosaxon dan Sistem Hukum Eropa Kontinental, maupun Perbandingan Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat

TIU : Pada akhir semester mahasiswa dapat memahami, menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai Pengertian Perbandingan Hukum Perdata, Kebudayaan dan Hukum, Hukum dan Hak, Sejarah/Perkembangan Sistem Hukum Anglosaxon dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental, Perbandingan Konsepsi dan Struktur Hukum Sistem Hukum Anglosaxon dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental, Perbandingan Sumber Hukum Sistem Hukum Anglosaxon dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental, Orang dan Badan Hukum sebagai Subyek Hukum, Adopsi, Perbandingan Hukum Perjanjian, Lembaga Catatan Sipil dan Domisili, Hukum Perkawinan, Hukum Waris.

2

No TIK Pokok Bahasan Sub Pokok BahasanEstimasi Waktu

Sumber Kepustakaan

1 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Pengantar Perbandingan Hukum Perdata

Pengantar Perbandingan Hukum Perdata

1. Pengertian Perbandingan Hukum

2. Tujuan Perbandingan Hukum dan Kebutuhan untuk Perbandingan Hukum :a. Kebutuahan Teoritisa. Kebutuhan Praktis

3. Fungsi dan Kegunaan Perbandingan Hukum

4. Proses Perbandingan Hukum5. Perbandingan Sistematika

Hukuma. Sistematika Hukum di

berbagai Negarab. Sistematika Hukum Adatb. Sistematika Hukum Islam

1 x tatap muka

1. R. Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.

2. Soenaryati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Alumni Bandung, 1986.

3. Aloysius R. Entah, Hukum Perdata (Suatu Study Perbandingan Ringkas), Liberty Yogyakarta, 1989.

4. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata,Sinar Grafika Jakarta, 1999.

2 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Kebudayaan dan

Kebudayaan Dan Hukum

1. Pengertian Kebudayaan 2. Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Kebudayaan:

2 x tatap muka

1. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum

3

Hkum dan Membedakan Hukum dan Hak

Hukum Dan Hak c. Faktor Alamd. Pandangane. Sejarahf. Pandangan Hidup

3. Hubungan Hukum dan Kebudayaan

4. Pengertian Hukuma. Hukum sebagai Sistemb. Hukum sebagai Kaidah

5. Pengertian Hak6. Timbulnya Hak7. Ciri-ciri Hak dan Isi daripada

Hak8. Hubungan Hukum dengan Hak

(Suatu Pengantar). Liberty Yogyakarta, 1986.

2. R. Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita Jakarta Cetakan ke 13, 1999.


4. Kontjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan Jakarta, 1979.


6. Ronny Hanitijo

4

Soemitro, Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni Bandung, 1985.

7. Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni Bandung, 1976

3 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Sejarah / Perkembangan Sistem Hukum Anglosaxon Dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental, Perbandingan Konsepsi Dan Struktur Hukum Sistem Hukum Anglosaxon Dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental, Perbandingan Sumber Hukum Sistem Hukum Anglosaxon Dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sejarah / Perkembangan Sistem Hukum Anglosaxon Dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental

Perbandingan Konsepsi Dan Struktur Hukum Sistem Hukum Anglosaxon Dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental

Perbandingan Sumber Hukum

1. Sejarah Hukum Inggrisa. Keadaan Sebelum Abad 13b. Timbulnya Sistem Equalityc. Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Perkembangan Hukum Inggris

2. Sejarah Hukum Romawi Jermana. Pertumbuhan Hukum

Romawi Jermanb. Perkembangan Hukum di

Perancisc. Perkembangan Hukum di

Belanda3. Konsepsi Keluarga Hukum

Anglosaxon (Inggris)4. Konsepsi Keluarga Hukum

Eropa Kontinental (Romawi Jerman)

2 x tatap muka




4. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata,

5

Sistem Hukum Anglosaxon Dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental

5. Struktur Hukum Anglosaxon (Inggris)a. Common Law dan Equityb. Organisasi Peradilan di

Inggris6. Struktur Hukum Eropa

Kontinental (Romawi – Jerman)a. Hukum Privat dan Hukum

Publikb. Unifikasi Hukum Perdata

dan Hukum Dagangc. Teknik Kodifikasi

7. Sumber Hukum Sistem Hukum Anglosaxon (Inggris)a. Yurisprudensib. Statuta Lawc. Custom atau Kebiasaand. Reason (Akal Sehat)

8. Sumber Hukum sistem Hukum Eropa Kontinental :a. Penemuan Hukum

Perundang-undangan PP

b. Hukum Kebiasaanc. Yurisprudensid. Ilmu Hukum

9. Asas Hukum10. Penafsiran Hukum

Sinar Grafika Jakarta, 1999.



6

4 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Orang Dan Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum, Adopsi, Perbandingan Hukum Perjanjian

Orang Dan Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum

Adopsi

Perbandingan Hukum Perjanjian

1. Oranga. Manusia sebagai Subyek

Hukumb. Pengecualian sebagai Subyek

Hukumc. Ketidakwenangan Subyek

Hukumd. Ketidakcakapan Subyek

Hukum2. Badan Hukum sebagai Subyek

Hukuma. Syarat-syarat Badan Hukumb. Dasar-dasar Hukum sebagai

Badan Hukumc. Macam-macam Badan

Hukumd. Teori Badan Hukum

3. Pengertian dan Ruang Lingkup Adopsi

4. Macam-macam Adopsi5. Adopsi dalam Hukum Barat

(KUH Perdata)a. Perkembangan Adopsi

dalam Hukum Baratb. Adoptant (Orang tua angkat) Adoptandus (anak angkat)

6. Adopsi dalam Hukum Adat

3 x tatap muka

1. R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, 1999.

2. Hardja Wijaya, Hukum Perdata Buku ke 1 tentang Perorangan dan Hukum Keluarga, PHPM Unibra, 1979.

3. Redaksi RK, Dasar Hukum Perseroan Terbatas, Rineka Cipta, 2004.

4. Sri Rejeki Hartono, Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Usaha, FH UNTAG 17 Agustus 1945, Semarang, 1984

5. Purnadi Purbocaroko & Agus Broto Susilo, Azas-azas Hukum Perdata Internasional

6. Djaya S. Meliana, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia,

7

a. Sistem Pengangkatan Anakb. Pengangkatan Anak di

Indonesiac. Kekuatan Hukum

7. Adopsi dalam Hukum Islama. Pengertian Adopsi menurut

Hukum Islamb. Perkembangan Adopsi

8. Akibat Hukum dari Adopsia. Status anakd. Warisan

9. Pengertian Perjanjian dan Perikatan

10.Azas-azas dalam Perjanjian11.Syarat Sahnya Perjanjian12.Perjanjian dan Hukum Inggris

(Anglosaxon) Trust Agency

Tarsito Bandung 1982.

7. Bastian Tafel B, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.

8. Amir Martosedono, Apa dan Bagaimana Undang-Undang Perkawinan No. 1 / 1974. Dara Prize, Semarang 1987.

9. UU Perkawinan No. 1 / 1974

10. KUH Perdata (BW)11. Purwahid Patrik,

Hukum Perdata I, Azas-azas Hukum Perikatan, FH UNDIP Semarang, 1992.

12. Wiryono Projodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian Sumur, Bandung, 1981

13. R. Soebekti, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya

8

Paramita Jakarta, 1999.

5 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Lembaga Catatan Sipil Dan Domisili, Hukum Perkawinan, Hukum Waris

Lembaga Catatan Sipil Dan DomisiliHukum Perkawinan

Hukum Waris

1. Lembaga Catatan Sipila. Pengertian Catatan Sipilb. Tujuan Lembaga Catatan

Sipilb. Fungsi Lembaga Catatan

Sipilc. Macam Akta Catatan Sipil

2. Ketentuan Pidana3. Domisili

a. Pengertian tentang Domisilib. Domisili menurut BW (KUH

Perdata)c. Domisili menurut Hukum

Inggris (Anglosaxon)4. Penentuan Domisili Suatu Badan

Hukum5. Perkawinan menurut Hukum

Adat (KUH Perdata) Syarat Perkawinan Harta Perkawinan

6. Perkawinan menurut Hukum Adat Syarat Perkawinan Harta Perkawinan

7. Perkawinan menurut Hukum

3 x tatap muka


2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

3. Aloysius R. Entah, Hukum Perdata (Studi Perbandingan Ringkas), Liberty Yogyakarta, 1989.

4. UU No. 14 / 2006 tentang Kependudukan


4. Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan

9

Islam Syarat Perkawinan Harta Perkawinan

8. Perkawinan menurut UU No. 1 / 1974 Syarat Perkawinan Harta Perkawinan Akibat Perkawinan

9. Hukum Perkawinan dan Hukum Harta Kekayaan

10. Sendi-sendi Dasar Hukum Waris Adat dan Waris Islama. Hukum Waris Adatb. Hukum Waris Islam

11. Hukum Waris menurut KUH Perdata Barat

Zakat menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

5. Undang-Undang No. 1 / 1974 tentang Perkawinan

6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – KUH Perdata (BW)

7. R. Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris, Alumni Bandung, 1993.

1

KONTRAK PERKULIAHAN

JUDUL MATA KULIAH : PERBANDINGAN HUKUM PERDATA

KODE MATA KULIAH : WB.62022

DOSEN PENGAMPU : Tim Teaching

HARI PERTEMUAN : Selasa

TEMPAT PERTEMUAN : C 104

A. MANFAAT KULIAHPerbandingan Hukum Perdata

B. DISKRIPSI MASALAHIlmu yang akan membahas mengenai perbedaan dan persamaan sistem hukum perdata yang berlaku.

C. TUJUAN INSTRUKSIONALPada akhir perkuliahan Perbandingan Hukum Perdata, mahasiswa diharapkan akan mampu untuk memahami, menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai Berbagai macam Sistem Hukum Perdata Persamaan dan perbedaan Sistem Hukum keluarga Anglosaxon (Inggris) dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental. Persamaan dan perbedaan Sistem Hukum Perdata menurut KUH Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat.

2

D. STRATEGI PERKULIAHANMetode perkuliahan adalah ceramah, diskusi dan kerja kelompok, agar mahasiswa menganalisa dan mendeskripsikan materi, maka dalam kuliah akan diberikan contoh.

E. MATERI KULIAHBuku atau bahan bacaan yang akan disarankan untuk digunakan oleh mahasiswa antara lain :1. Aloysius R. Entah, Hukum Perdata (Suatu Study Perbandingan Ringkas), Liberty Yogyakarta, 1989.2. Bastian Tafel B, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, CV. Rajawali, Jakarta, 19833. Kontjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan Jakarta, 1979.4. R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata5. R. Subekti, Perbandingan Hukum Perdata6. R. Saryono, Bunga Rampai Perbandingan Hukum7. Ronny Hanitijo Soemitro, Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni Bandung, 19858. Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni Bandung, 19769. Soenaryati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Alumni Bandung, 1986.10. Tahir Tungadi, Pentingnya Mempelajari Hukum Perdata11. UU No. 14 / 2006 tentang Kependudukan dan Catatan Sipil12. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan13. KUH Perdata (BW)

F. TUGAS1. Kuliah dimulai dengan jadwal tatap muka, diharapkan mahasiswa telah memiliki dasar-dasar ilmu mengenai hukum perdata,

hukum adat, hukum perjanjian dan hukum perkawinan.2. Mahasiswa membaca, merangkum dan menganalisa tentang Sistem Hukum Anglosaxon dan Sistem Hukum Eropa

Kontinental.3. Mahasiswa membaca dan menganalisa sejarah, konsepsi, sumber hukum Sistem Hukum Anglosoxan dan Sistem Hukum

Eropa Kontinental.

3

4. Mahasiswa membaca dan menganalisa pasal-pasal mengenai perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, Hukum Islam (Al Qur’an, Hadits).

5. Mahasiswa membaca dan menganalisa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.6. Mahasiswa menganalisa kasus-kasus waris menurut KUH Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat.7. Reponsi-responsi akan dilakukan pada tatap muka ke 5, ke 9 dan ke 12.8. Evaluasi Tengah Semester dilakukan untuk materi tatap muka 1 – 6.9. Evaluasi akhir Semester dilakukan untuk tatap muka 7 – 12

G. KRITERIA PENILAIAN / EVALUASI1. Kriteria penilaian dalam kuliah hukum surat berharga adalah :

A 4,0 AB 3,5 B 3 BC 3,5 C 2 D 1.0 E 0.0

2. Komponen yang akan dinilai pada akhir perkuliahan adalah : Ujian akhir semester bobot 50% Ujian tengah semester bobot 30% Responsi bobot 10% Tugas bobot 5% Kehadiran bobot 5%

4

H. JADWAL PERKULIAHAN

NoMINGGU

KEPOKOK

BAHASANSUB POKOK BAHASAN PUSTAKA

1 1 Pengantar Perbandingan Hukum Perdata

1. Pengertian Perbandingan Hukum2. Tujuan Perbandingan Hukum dan Kebutuhan

untuk Perbandingan Hukum :a. Kebutuahan Teoritisb. Kebutuhan Praktis

3. Fungsi dan Kegunaan Perbandingan Hukum4. Proses Perbandingan Hukum5. Perbandingan Sistematika Hukum

a. Sistematika Hukum di berbagai Negarab. Sistematika Hukum Adatc. Sistematika Hukum Islam





2 2, 3 Kebudayaan Dan HukumHukum Dan Hak

1. Pengertian Kebudayaan 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Kebudayaan:d. Faktor Alame. Pandanganf. Sejarahg. Pandangan Hidup

3. Hubungan Hukum dan Kebudayaan4. Pengertian Hukum

a. Hukum sebagai Sistemb. Hukum sebagai Kaidah

5. Pengertian Hak6. Timbulnya Hak

1. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Liberty Yogyakarta, 1986.



4. Kontjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan Jakarta, 1979.

5. R. Subekti, Perbandingan Hukum

5

7. Ciri-ciri Hak dan Isi daripada Hak8. Hubungan Hukum dengan Hak

Perdata, Pradnya Paramita Jakarta Cetakan ke 13, 1999.

6. Ronny Hanitijo Soemitro, Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni Bandung, 1985.

7. Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni Bandung, 1976

3 4, 5, 6 Sejarah / Perkembangan Sistem Hukum Anglosaxon Dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental

Perbandingan Konsepsi Dan Struktur Hukum Sistem Hukum Anglosaxon Dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental

Perbandingan Sumber Hukum Sistem Hukum Anglosaxon

1. Sejarah Hukum Inggrisa. Keadaan Sebelum Abad 13b. Timbulnya Sistem Equalityc. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Perkembangan Hukum Inggris2. Sejarah Hukum Romawi Jerman

a. Pertumbuhan Hukum Romawi Jermanb. Perkembangan Hukum di Perancisc. Perkembangan Hukum di Belanda

3. Konsepsi Keluarga Hukum Anglosaxon (Inggris)

4. Konsepsi Keluarga Hukum Eropa Kontinental (Romawi Jerman)

5. Struktur Hukum Anglosaxon (Inggris)a. Common Law dan Equityb. Organisasi Peradilan di Inggris

6. Struktur Hukum Eropa Kontinental (Romawi –Jerman)a. Hukum Privat dan Hukum Publikb. Unifikasi Hukum Perdata dan Hukum

Dagang







6

Dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental

Perbandingan Sumber Hukum Sistem Hukum Anglosaxon Dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental

c. Teknik Kodifikasi5. Sumber Hukum Sistem Hukum Anglosaxon

(Inggris)a. Yurisprudensib. Statuta Lawc. Custom atau Kebiasaand. Reason (Akal Sehat)





4 7, 8, 9 Orang Dan Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum

Adopsi

Perbandingan Hukum Perjanjian

1. Oranga. Manusia sebagai Subyek Hukumb. Pengecualian sebagai Subyek Hukumc. Ketidakwenangan Subyek Hukumd. Ketidakcakapan Subyek Hukum

2. Badan Hukum sebagai Subyek Hukuma. Syarat-syarat Badan Hukumb. Dasar-dasar Hukum sebagai Badan Hukumc. Macam-macam Badan Hukumd. Teori Badan Hukum


2. Hardja Wijaya, Hukum Perdata Buku ke 1 tentang Perorangan dan Hukum Keluarga, PHPM Unibra, 1979.

3. Redaksi RK, Dasar Hukum Perseroan Terbatas, Rineka Cipta, 2004.

4. Sri Rejeki Hartono, Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Usaha, FH UNTAG 17 Agustus 1945, Semarang,

7

3. Pengertian dan Ruang Lingkup Adopsi4. Macam-macam Adopsi5. Adopsi dalam Hukum Barat (KUH Perdata)

a. Perkembangan Adopsi dalam Hukum Baratb. Adoptant (Orang tua angkat) Adoptandus (anak angkat)

6. Adopsi dalam Hukum Adata. Sistem Pengangkatan Anakb. Pengangkatan Anak di Indonesiac. Kekuatan Hukum

7. Adopsi dalam Hukum Islama. Pengertian Adopsi menurut Hukum Islamb. Perkembangan Adopsi

8. Akibat Hukum dari Adopsia. Status anakb. Warisan

9. Pengertian Perjanjian dan Perikatan10. Azas-azas dalam Perjanjian11. Syarat Sahnya Perjanjian12. Perjanjian dan Hukum Inggris (Anglosaxon)

Trust Agency

19845. Purnadi Purbocaroko & Agus Broto

Susilo, Azas-azas Hukum Perdata Internasional

6. Djaya S. Meliana, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, Tarsito Bandung 1982.

7. Bastian Tafel B, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.

8. Amir Martosedono, Apa dan Bagaimana Undang-Undang Perkawinan No. 1 / 1974. Dara Prize, Semarang 1987.

9. UU Perkawinan No. 1 / 197410. KUH Perdata (BW)11. Purwahid Patrik, Hukum Perdata I, Azas-

azas Hukum Perikatan, FH UNDIP Semarang, 1992.

12. Wiryono Projodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian Sumur, Bandung, 1981

13. R. Soebekti, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita Jakarta, 1999.

5 10 Lembaga Catatan Sipil Dan Domisili

1. Lembaga Catatan Sipila. Pengertian Catatan Sipilb. Tujuan Lembaga Catatan Sipil


2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

8

c. Fungsi Lembaga Catatan Sipild. Macam Akta Catatan Sipil


a. Pengertian tentang Domisilib. Domisili menurut BW (KUH Perdata)c. Domisili menurut Hukum Inggris

(Anglosaxon)4. Penentuan Domisili Suatu Badan Hukum

(BW)3. Aloysius R. Entah, Hukum Perdata (Studi

Perbandingan Ringkas), Liberty Yogyakarta, 1989.

4. UU No. 14 / 2006 tentang Kependudukan

6 11, 12 Hukum Perkawinan

Hukum Waris

1. Perkawinan menurut Hukum Adat (KUH Perdata) Syarat Perkawinan Harta Perkawinan


3. Perkawinan menurut Hukum Islam Syarat Perkawinan Harta Perkawinan


5. Hukum Perkawinan dan Hukum Harta Kekayaan

6. Sendi-sendi Dasar Hukum Waris Adat dan Waris Islam


2. Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

3. Undang-Undang No. 1 / 1974 tentang Perkawinan

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata –KUH Perdata (BW)

5. R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

6. R. Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris, Alumni Bandung, 1993.

7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

9

a. Hukum Waris Adatb. Hukum Waris Islam


1

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

MATA KULIAH : PERBANDINGAN HUKUM PERDATA


WAKTU PERTEMUAN : 2 x 50 Menit

PERTEMUAN : 1

A. TUJUAN1. T I U : Pada akhir semester mahasiswa dapat memahami, menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai

Pengertian Perbandingan Hukum Perdata, Kebudayaan dan Hukum, Hukum dan Hak,Sejarah/Perkembangan Sistem Hukum Anglosaxon dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental, Perbandingan Konsepsi dan Struktur Hukum Sistem Hukum Anglosaxon dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental, Perbandingan Sumber Hukum Sistem Hukum Anglosaxon dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental, Orang dan Badan Hukum sebagai Subyek Hukum, Adopsi, Perbandingan Hukum Perjanjian, Lembaga Catatan Sipil dan Domisili, Hukum Perkawinan, Hukum Waris.

2. T I K : Pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Pengertian dan Latar Belakang perbandingan Hukum Perdata.

B. POKOK BAHASAN : PENGANTAR PERBANDINGAN HUKUM PERDATA

2

C. SUB POKOK BAHASAN :1. Pengertian Perbandingan Hukum2. Tujuan Perbandingan Hukum dan Kebutuhan untuk Perbandingan Hukum :

a. Kebutuahan Teoritisb. Kebutuhan Praktis

3. Fungsi dan Kegunaan Perbandingan Hukum4. Proses Perbandingan Hukum5. Perbandingan Sistematika Hukum

a. Sistematika Hukum di berbagai Negarab. Sistematika Hukum Adatc. Sistematika Hukum Islam

D. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

TAHAP KEGIATAN PENGAJARAN WAKTU (menit)

KEGIATAN MAHASISWA

MEDIA

PENDAHULUAN 1. Menjelaskan cakupan materi dalam pertemuan ke 1.

2. Menjelaskan arti penting mempelajari materi tersebut.

3. Menjelaskan kompetensi menurut TIU dan TIK untuk pertemuan 1

10 Mendengarkan Mencatat

Whiteboard & spidolOver Head Projector (OHP)Transparansi

PENYAJIAN 1. Pengertian Perbandingan Hukum2. Tujuan Perbandingan Hukum dan

Kebutuhan untuk Perbandingan Hukum :a. Kebutuahan Teoritisb. Kebutuhan Praktis



3

3. Fungsi dan Kegunaan Perbandingan Hukum

4. Proses Perbandingan Hukum5. Perbandingan Sistematika Hukum

a. Sistematika Hukum di berbagai Negara

b. Sistematika Hukum Adatc. Sistematika Hukum Islam

PENUTUP 1. Menutup pertemuan dengan :a. Merangkum sub topik pada

pertemuan ke 1.b. Tanya jawab dan diskusi

2. Memberikan tugas membaca bahan perkuliahan untuk pertemuan ke 2.

10 Menjawab pertanyaan Mengajukan pertanyaan


E. EVALUASI : Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung.Ujian Tengah Semester untuk materi pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6.Ujian Akhir Semester untuk materi pertemuan 7, 8, 9, 10, 11, 12

F. REFERENSI1. R. Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.2. Soenaryati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Alumni Bandung, 1986.3. Aloysius R. Entah, Hukum Perdata (Suatu Study Perbandingan Ringkas), Liberty Yogyakarta, 1989.4. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika Jakarta, 1999.

1





PERTEMUAN : 2


Pengertian Perbandingan Hukum Perdata, Kebudayaan dan Hukum, Hukum dan Hak, Sejarah/Perkembangan Sistem Hukum Anglosaxon dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental, Perbandingan Konsepsi dan Struktur Hukum Sistem Hukum Anglosaxon dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental, Perbandingan Sumber Hukum Sistem Hukum Anglosaxon dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental, Orang dan Badan Hukum sebagai Subyek Hukum, Adopsi, Perbandingan Hukum Perjanjian, Lembaga Catatan Sipil dan Domisili, Hukum Perkawinan, Hukum Waris.

2. T I K : Pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Latar Belakang Kebudayaan, Hubungan Hukum dan Kebudayaan.

B. POKOK BAHASAN : KEBUDAYAAN DAN HUKUM

2

C. SUB POKOK BAHASAN :1. Pengertian Kebudayaan 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebudayaan:

a. Faktor Alamb. Pandanganc. Sejarahd. Pandangan Hidup




KEGIATAN MAHASISWA

MEDIA

PENDAHULUAN 1. Menjelaskan cakupan materi dalam pertemuan ke 2.





PENYAJIAN 1. Pengertian Kebudayaan 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Kebudayaan:a. Faktor Alamb. Pandanganc. Sejarahd. Pandangan Hidup




PENUTUP 1. Menutup pertemuan dengan : 10 Menjawab pertanyaan Whiteboard & spidol

3

a. Merangkum sub topik pada pertemuan ke 2.

b. Tanya jawab dan diskusi2. Memberikan tugas membaca bahan

perkuliahan untuk pertemuan ke 3.

Mengajukan pertanyaan Over Head Projector (OHP)Transparansi


F. REFERENSI1. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Liberty Yogyakarta, 1986.2. R. Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita Jakarta Cetakan ke 13, 1999.3. Aloysius R. Entah, Hukum Perdata (Suatu Study Perbandingan Ringkas), Liberty Yogyakarta, 1989.4. Kontjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Djambatan Jakarta, 1979.

1





PERTEMUAN : 3



2. T I K : Pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Hubungan Hukum dan Hak

B. POKOK BAHASAN : HUKUM DAN HAK

2

C. SUB POKOK BAHASAN :1. Pengertian Hukum

a. Hukum sebagai Sistemb. Hukum sebagai Kaidah

2. Pengertian Hak3. Timbulnya Hak4. Ciri-ciri Hak dan Isi daripada Hak5. Hubungan Hukum dengan Hak



KEGIATAN MAHASISWA

MEDIA

PENDAHULUAN 1. Menjelaskan cakupan materi dalam pertemuan ke 3





PENYAJIAN 1. Pengertian Hukuma. Hukum sebagai Sistemb. Hukum sebagai Kaidah

2. Pengertian Hak3. Timbulnya Hak4. Ciri-ciri Hak dan Isi daripada Hak5. Hubungan Hukum dengan Hak





Whiteboard & spidolOver Head Projector (OHP)

3

pertemuan ke 3b. Tanya jawab dan diskusi

2. Memberikan tugas membaca bahan perkuliahan untuk pertemuan ke 4.

Transparansi


F. REFERENSI1. R. Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita Jakarta Cetakan ke 13, 1999.2. Ronny Hanitijo Soemitro, Studi Hukum dan Masyarakat, Alumni Bandung, 1985.3. Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni Bandung, 1976

1





PERTEMUAN : 4



2. T I K : Pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Sejarah dan Perkembangan Sistem Hukum Anglosaxon dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental.

B. POKOK BAHASAN : SEJARAH / PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM ANGLOSAXON DENGAN SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL

2

C. SUB POKOK BAHASAN :1. Sejarah Hukum Inggris

a. Keadaan Sebelum Abad 13b. Timbulnya Sistem Equalityc. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Inggris

2. Sejarah Hukum Romawi Jermana. Pertumbuhan Hukum Romawi Jermanb. Perkembangan Hukum di Perancisc. Perkembangan Hukum di Belanda



KEGIATAN MAHASISWA

MEDIA






PENYAJIAN 1. Sejarah Hukum Inggrisa. Keadaan Sebelum Abad 13b. Timbulnya Sistem Equalityc. Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Perkembangan Hukum Inggris2. Sejarah Hukum Romawi Jerman

a. Pertumbuhan Hukum Romawi Jerman



3

b. Perkembangan Hukum di Perancisc. Perkembangan Hukum di Belanda



2. Memberikan tugas membaca bahan perkuliahan untuk pertemuan ke 5





1





PERTEMUAN : 5



2. T I K : Pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Perbedaan Konsepsi dan Struktur Hukum Sistem Hukum Anglosaxon (Inggris) dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental.

B. POKOK BAHASAN : PERBANDINGAN KONSEPSI DAN STRUKTUR HUKUM SISTEM HUKUM ANGLOSAXON DENGAN SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL

2

C. SUB POKOK BAHASAN :1. Konsepsi Keluarga Hukum Anglosaxon (Inggris)2. Konsepsi Keluarga Hukum Eropa Kontinental (Romawi Jerman)3. Struktur Hukum Anglosaxon (Inggris)

a. Common Law dan Equityb. Organisasi Peradilan di Inggris

4. Struktur Hukum Eropa Kontinental (Romawi – Jerman)a. Hukum Privat dan Hukum Publikb. Unifikasi Hukum Perdata dan Hukum Dagangc. Teknik Kodifikasi



KEGIATAN MAHASISWA

MEDIA






PENYAJIAN 1. Konsepsi Keluarga Hukum Anglosaxon (Inggris)

2. Konsepsi Keluarga Hukum Eropa Kontinental (Romawi Jerman)

3. Struktur Hukum Anglosaxon (Inggris)a. Common Law dan Equity



3

b. Organisasi Peradilan di Inggris

4. Struktur Hukum Eropa Kontinental (Romawi – Jerman)a. Hukum Privat dan Hukum Publikb. Unifikasi Hukum Perdata dan

Hukum Dagangc. Teknik Kodifikasi


pertemuan ke 5.b. Tanya jawab dan diskusi





F. REFERENSI1. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika Jakarta, 19992. R. Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.3. Soenaryati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum, Alumni Bandung, 1986.

1





PERTEMUAN : 6



2. T I K : Pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Perbandingan Sumber Hukum Sistem Hukum Anglosaxon (Inggris) dengan Sistem Hukum Eropa Kontinental (Romawi - Jermania).

B. POKOK BAHASAN : PERBANDINGAN SUMBER HUKUM SISTEM HUKUM ANGLOSAXON DENGAN SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL

2

C. SUB POKOK BAHASAN :1. Sumber Hukum Sistem Hukum Anglosaxon (Inggris)

a. Yurisprudensib. Statuta Lawc. Custom atau Kebiasaand. Reason (Akal Sehat)







KEGIATAN MAHASISWA

MEDIA






PENYAJIAN 1. Sumber Hukum Sistem Hukum Anglosaxon (Inggris)



3

a. Yurisprudensib. Statuta Lawc. Custom atau Kebiasaand. Reason (Akal Sehat)





Transparansi







4


1





PERTEMUAN : 7



2. T I K : Pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Orang dan Badan Hukum sebagai Subyek Hukum.

B. POKOK BAHASAN : ORANG DAN BADAN HUKUM SEBAGAI SUBYEK HUKUM.

2

C. SUB POKOK BAHASAN :1. Orang

a. Manusia sebagai Subyek Hukumb. Pengecualian sebagai Subyek Hukumc. Ketidakwenangan Subyek Hukumd. Ketidakcakapan Subyek Hukum

2. Badan Hukum sebagai Subyek Hukuma. Syarat-syarat Badan Hukumb. Dasar-dasar Hukum sebagai Badan Hukumc. Macam-macam Badan Hukumd. Teori Badan Hukum



KEGIATAN MAHASISWA

MEDIA






PENYAJIAN 1. Oranga. Manusia sebagai Subyek Hukumb. Pengecualian sebagai Subyek

Hukumc. Ketidakwenangan Subyek Hukumd. Ketidakcakapan Subyek Hukum



3

2. Badan Hukum sebagai Subyek Hukuma. Syarat-syarat Badan Hukumb. Dasar-dasar Hukum sebagai Badan

Hukumc. Macam-macam Badan Hukumd. Teori Badan Hukum







F. REFERENSI1. R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, 1999.2. Hardja Wijaya, Hukum Perdata Buku ke 1 tentang Perorangan dan Hukum Keluarga, PHPM Unibra, 1979.3. Redaksi RK, Dasar Hukum Perseroan Terbatas, Rineka Cipta, 2004.4. Sri Rejeki Hartono, Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Dunia Usaha, FH UNTAG 17 Agustus 1945, Semarang, 1984

1





PERTEMUAN : 8



2. T I K : Pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Latar Belakang Adopsi dan Perbandingan Adopsi menurut KUH Perdata, Hukum Adat, Hukum Islam.

B. POKOK BAHASAN : ADOPSI

2

C. SUB POKOK BAHASAN :1. Pengertian dan Ruang Lingkup Adopsi2. Macam-macam Adopsi3. Adopsi dalam Hukum Barat (KUH Perdata)

a. Perkembangan Adopsi dalam Hukum Baratb. Adoptant (Orang tua angkat)

Adoptandus (anak angkat)


5. Adopsi dalam Hukum Islama. Pengertian Adopsi menurut Hukum Islamb. Perkembangan Adopsi

6. Akibat Hukum dari Adopsia. Status anakb. Warisan

3



KEGIATAN MAHASISWA

MEDIA






PENYAJIAN 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Adopsi2. Macam-macam Adopsi3. Adopsi dalam Hukum Barat (KUH

Perdata)a. Perkembangan Adopsi dalam

Hukum Baratb. Adoptant (Orang tua angkat)Adoptandus (anak angkat)


5. Adopsi dalam Hukum Islama. Pengertian Adopsi menurut Hukum

Islamb. Perkembangan Adopsi

6. Akibat Hukum dari Adopsi



4

a. Status anakb. Warisan







F. REFERENSI1. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika Jakarta 1999.2. Purnadi Purbocaroko & Agus Broto Susilo, Azas-azas Hukum Perdata Internasional3. Djaya S. Meliana, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, Tarsito Bandung 1982.4. Bastian Tafel B, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.5. Amir Martosedono, Apa dan Bagaimana Undang-Undang Perkawinan No. 1 / 1974. Dara Prize, Semarang 1987.6. UU Perkawinan No. 1 / 19747. KUH Perdata (BW)

1





PERTEMUAN : 9



2. T I K : Pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Perbandingan Hukum Perjanjian / Perikatan.

B. POKOK BAHASAN : PERBANDINGAN HUKUM PERJANJIAN

2

C. SUB POKOK BAHASAN :1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan2. Azas-azas dalam Perjanjian3. Syarat Sahnya Perjanjian4. Perjanjian dan Hukum Inggris (Anglosaxon)

Trust Agency



KEGIATAN MAHASISWA

MEDIA






PENYAJIAN 1. Pengertian Perjanjian dan Perikatan2. Azas-azas dalam Perjanjian3. Syarat Sahnya Perjanjian4. Perjanjian dan Hukum Inggris

(Anglosaxon) Trust Agency




pertemuan ke 9



3


perkuliahan untuk pertemuan ke 10


F. REFERENSI1. Purwahid Patrik, Hukum Perdata I, Azas-azas Hukum Perikatan, FH UNDIP Semarang, 1992.2. Wiryono Projodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian Sumur, Bandung, 19813. R. Soebekti, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita Jakarta, 1999.

1





PERTEMUAN : 10



2. T I K : Pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Lembaga Catatan Sipil dan Domisili dalam Kaitannya dengan Peristiwa mengenai Keperdataan Seseorang dan Perbuatan Melawan Hukum.

B. POKOK BAHASAN : LEMBAGA CATATAN SIPIL DAN DOMISILI

2

C. SUB POKOK BAHASAN :1. Lembaga Catatan Sipil

a. Pengertian Catatan Sipilb. Tujuan Lembaga Catatan Sipilc. Fungsi Lembaga Catatan Sipild. Macam Akta Catatan Sipil


a. Pengertian tentang Domisilib. Domisili menurut BW (KUH Perdata)c. Domisili menurut Hukum Inggris (Anglosaxon)

4. Penentuan Domisili Suatu Badan Hukum



KEGIATAN MAHASISWA

MEDIA






PENYAJIAN 1. Lembaga Catatan Sipila. Pengertian Catatan Sipilb. Tujuan Lembaga Catatan Sipilc. Fungsi Lembaga Catatan Sipil



3

d. Macam Akta Catatan Sipil2. Ketentuan Pidana3. Domisili

a. Pengertian tentang Domisilib. Domisili menurut BW (KUH

Perdata)c. Domisili menurut Hukum Inggris

(Anglosaxon)4. Penentuan Domisili Suatu Badan

HukumPENUTUP 1. Menutup pertemuan dengan :

a. Merangkum sub topik pada pertemuan ke 10


perkuliahan untuk pertemuan ke 11




F. REFERENSI1. R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, 1999.2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)3. Aloysius R. Entah, Hukum Perdata (Studi Perbandingan Ringkas), Liberty Yogyakarta, 1989.4. UU No. 14 / 2006 tentang Kependudukan

1





PERTEMUAN : 11



2. T I K : Pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Hukum Perbandingan menurut UU No. 1 / 1974, KUH Perdata, Hukum Islam, Hukum Adat.

B. POKOK BAHASAN : HUKUM PERKAWINAN.

2

C. SUB POKOK BAHASAN :1. Perkawinan menurut Hukum Adat (KUH Perdata)

Syarat Perkawinan Harta Perkawinan






KEGIATAN MAHASISWA

MEDIA






PENYAJIAN 1. Perkawinan menurut Hukum Adat (KUH Perdata)



3

Syarat Perkawinan Harta Perkawinan










F. REFERENSI1. R. Subekti, Perbandingan Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.2. Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum

Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

4

3. Undang-Undang No. 1 / 1974 tentang Perkawinan4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata – KUH Perdata (BW)

1





PERTEMUAN : 12



2. T I K : Pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai Perbandingan Hukum Waris menurut Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat.

B. POKOK BAHASAN : HUKUM WARIS

2

C. SUB POKOK BAHASAN :1. Hukum Perkawinan dan Hukum Harta Kekayaan2. Sendi-sendi Dasar Hukum Waris Adat dan Waris Islam

a. Hukum Waris Adatb. Hukum Waris Islam




KEGIATAN MAHASISWA

MEDIA






PENYAJIAN 1. Hukum Perkawinan dan Hukum Harta Kekayaan

2. Sendi-sendi Dasar Hukum Waris Adat dan Waris Islama. Hukum Waris Adatb. Hukum Waris Islam







3


Transparansi


F. REFERENSI1. R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.2. R. Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris, Alumni Bandung, 1993.3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

perbandingan hukum perdata

Documents