Perbaikan Pelaksanaan Kemudahan BerusahaEase of Doing Business di Indonesia

01

Perbaikan Kemudahan Berusaha

• Doing Business 2017 Perbandingan Regulasi kemudahan berusaha di 190 negara pada10 indikator yang dilakukan oleh IFC/Bank Dunia(Memulai Usaha, Perizinan terkait Mendirikan Bangunan, Penyambungan Listrik,Pendaftaran Properti, Akses Perkreditan, Perlindungan terhadap Investor Minoritas,Pembayaran Pajak, Perdagangan Lintas Negara, Penegakan Kontrak, dan PenyelesaianPerkara Kepailitan).

• Laporan DB 2017 Indonesia negara Top Reformer dalam peningkatan kemudahanberusaha dengan perbaikan di 7 indikator (Memulai Usaha, Penyambungan Listrik,Pendaftaran Properti, Akses Perkreditan, Pembayaran Pajak, Perdagangan Lintas Negaradan Penegakan Kontrak). Dari 190 negara yang disurvei, 139 negara melakukan perbaikanpada seluruh indikator.

• Peringkat Indonesia meningkat menjadi 91 dari sebelumnya di DB 2016 peringkat 109(atau 106 setelah penyesuaian data).

Target Doing Business 2017; Arahan Presiden peringkat 40

Target Doing Business 2018Rencana Kerja Pemerintah (RKP) peringkat 35

02

Indikator DB2017

DB2016 Perubahan

91 106 15

Memulai Usaha 151 167 16

Perizinan Terkait MendirikanBangunan 116 113 3

Penyambungan Listrik 49 61 12

Pendaftaran Properti 118 123 5

Akses Perkreditan 62 70 8

Perlindungan Terhadap InvestorMinoritas 70 69 1

Pembayaran Pajak 104 115 11

Perdagangan Lintas Negara 108 113 5

Penegakan Kontrak 166 171 5

Penyelesaian Perkara Kepailitan 76 74 2

Posisi Indonesia pada 10 Indikator

Peringkat EoDB 2017PNB perKapita(USD)

SINGAPURA (2) 52.090

AUSTRALIA (15) 60.070

MALAYSIA (23) 10.570

THAILAND (46) 5.620

TIONGKOK (78) 7.820

INDONESIA (91) 3.440

FILIPINA (99) 3.540

INDIA (130) 1.590

Doing Business 2017

03

Bank Dunia Ease of Doing Business 2017

Peringkat Kemudahan Berusaha/EODB 2017NEGARA Indonesia Singapura Malaysia Thailand Brunei Vietnam FilipinaPERINGKAT 91 2 23 46 72 82 99

1 Memulai usaha √

2 Perizinan terkait mendirikanbangunan

3 Pendaftaran properti √

4 Penyambungan listrik √

5 Pembayaran pajak √

6 Perdagangan lintas negara √

7 Akses perkreditan √8 Perlindungan terhadap investor

minoritas

9 Penegakan kontrak √

10 Penyelesaian perkara kepailitan20142013

129

120

114

91109

10Indikator

13Kementerian/Lembaga dan

Pemerintah Daerah

37Deregulasi

91st+ TOP REFORMER COUNTRYPeningkatan dari Peringkat 106

pada Doing Business 2016

2015 20172016

Perbaikan Kemudahan Berusaha

04

Peringkat EoDB per Indikator

Perdagangan Lintas Negara

Penegakan Kontrak

Penyelesaian Perkara Kepailitan

151

116

118

49

104

62

70

108

166

76

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia 91

20172016

Rekalkulasi1

167

113

123

61

115

70

69

113

171

74

106

Memulai Usaha

Perizinan Terkait Mendirikan Bangunan

Pendaftaran Properti

Penyambungan Listrik

Pembayaran Pajak

Akses Perkreditan

Perlindungan Terhadap Investor Minoritas

1. Modal minimum disetor sesuaikesepakatan para pihak.

2. Mengurangi waktu dan biayamendapatkan sambungan listrik.

3. Digitalisasi data kadastral danpemanfaatan sistem GIS.

4. Mempermudah akses perkreditanmelalui pendaftaran agunanmodern.

5. Pembayaran pajak secara online.6. Mempermudah ekspor dan Impor

melalui peningkatan pelayanankepabeanan dam pengajuandokumen (PEB dan PIB).

7. Adanya prosedur gugatansederhana di pengadilan niaga.

TOP REFORMEREODB 2017

1 Faktor Rekalkulasi:1) Adanya penambahan komponen gender pada indikator Memulai Usaha, Pendaftaran Properti, dan Penegakan Kontrak;2) Perubahan metodologi melalui penambahan proses postfilling dalam indikator Pembayaran Pajak;3) Adanya koreksi data untuk indikator Perizinan Mendirikan Bangunan, Penyambungan Listrik, Pendaftaran Properti,

Perlindungan Terhadap Investor Minoritas, dan Perdagangan Lintas Negara.

Perlu upaya reformasi yang signifikan

05

Memulai Usaha

SEBELUM SESUDAH

• CEK & PESAN NAMAPERUSAHAAN

• DILAKUKAN VIA AHU ONLINE OLEHNOTARIS

• DILAKUKAN VIA AHU ONLINE OLEHNOTARIS DAN PUBLIK

• MODAL DASAR DISETOR • SESUAI KESEPAKATAN PARA PIHAK • SESUAI KESEPAKATAN PARA PIHAK

• BIAYA PENDIRIANPERUSAHAAN

• PESAN NAMA Rp. 200.000 • PESAN NAMA Rp. 100.000

• PENGESAHAN BADAN HUKUMRp.1.000.000BIAYA NOTARIS 1,5% dari Nilai Akta Perusahaan(Rp. 6.495.000)BIAYA NEGARA Rp. 580.000

• PENGESAHAN BADAN HUKUM Rp. 600.000

BIAYA NOTARIS : Rp. 4.000.000BIAYA NEGARA : Rp. 400.000

• PENDAFTARAN BPJSKESEHATAN

• 7 HARI• DILAKUKAN SECARA ONLINE DALAM 1

FORMULIR DAN WEBSITE• PENDAFTARAN BPJSKETENAGAKERJAAN

• 7 HARI

• PENGURUS SIUP & TDP • 2 PROSEDUR TERPISAH • DIGABUNG MENJADI 1 PROSEDUR DI PTSP• PENDAFTARAN TENAGA

KERJA DISNAKER• 1 PROSEDUR TERPISAH • PROSEDUR DIGABUNG DALAM PENGAJUAN

SIUP DAN TDP DI PTSP• HASIL SURVEI EODB • 11 PROSEDUR

• 24,9 HARI• Rp. 2.780.000 (19,4% dari pendapatan

per kapita) dan Tidak MembutuhkanSyarat Minimal Modal Usaha Disetor

• 5 PROSEDUR• 7 HARI• Rp. 1.950.000 (13,6% dari pendapatan per

kapita) dan Tidak Membutuhkan SyaratMinimal Modal Usaha Disetor

BEST PRACTICEBelanda (22)Prosedur: 4Waktu: 4 hariBiaya: 4,5 % pendapatan per kapita

01

06

BANGUNAN KOMERSIL SEDERHANA/GUDANG 2 LANTAIDENGAN LUAS BANGUNAN 1.300 M2

Perizinan Terkait Mendirikan Bangunan02

BEST PRACTICEVietnam (24)Prosedur: 10Waktu: 166 hariBiaya: 0,8% nilai bangunan gudang

SEBELUM SESUDAH

17Prosedur

6Prosedur

200Hari

49Hari

Rp. 115.381.380(5% dari nilai gudang)

Rp. 81.240.630Maksimum (3,75% dari nilai gudang)

PROSEDUR

WAKTU

BIAYA

Pengurangan Tarif Retribusi IMB untuk UMKMdengan luas maksimal < 1.300 m2 sebesar 50%

07

Pendaftaran Properti03

SEBELUM SESUDAH

5Prosedur

4Prosedur

28Hari Kerja

5,5Hari Kerja

5%Tarif PPh

2,5%Tarif PPh BPHTB

*Tarif PPh 1% berlaku untuk RumahSederhana atau Rusun Sederhana

BEST PRACTICEOn Cost*

Georgia (3): 0 %Selandia Baru (1): 0,1 %Singapura (19): 2,9 %Vietnam (59) 0,6 %* Dari Nilai Properti

Indonesia 8,3%Peringkat RP: 118PPh: 2,5%BPHTB: 5%Administrasi: 0,8%

5%< PERLU DITURUNKAN

08

Penyambungan Listrik04

Brunei (21)Prosedur: 4Waktu: 35 hariBiaya: 54,2% dari pendapatan per kapita

*Total Biaya Penyambungan:Biaya Penyambungan + Uang Jaminan Langganan Rp 165/VA + Biayamaterai.** Dengan asumsi Tim DB WB menghitung biaya Rp 0 karena masukdalam tagihan listrik selama 12 atau 24 bulan.

34,8

25 hari57,7 hari

Rp 775 / VA(Biaya Penyambungan* diangsur bersamarekening listrik selama 12 atau 24 bulan)

Rp 775 / VA(Bayar di depan)

Rp 15 / VARp 17,5 / VA

Prosedur

Waktu Penyambungan

Biaya Penyambungan

Biaya SLO

SEBELUM (49) SESUDAH (9)

357%dari pendapatan per kapitaTotal Biaya 53,71%

dari pendapatan per kapita**

BEST PRACTICE

09

Pembayaran Pajak05

SEBELUM SESUDAH

PAJAK PENGHASILAN PERUSAHAAN 13 2

KONTRIBUSI JAMINAN SOSIAL 1 1

KONTRIBUSI JAMINAN PERUSAHAAN 12 1

PAJAK PENJUALAN MODAL/PROPERTI 1 1

PAJAK PROPERTI 1 1

PAJAK PENDAFTARAN KENDARAAN 1 1

BIAYA MATERAI 1 1

PAJAK PENGHASILAN PEGAWAI 1 1

PAJAK NILAI TAMBAH (VAT) 1 1

JUMLAH PROSEDUR

SISTEMOFFLINE

Pembayaran (jumlah per tahun): 43Waktu (jumlah jam dalam 1 tahun): 221Jumlah persentase pajak (% dari keuntungan): 30,6%Indeks paska pengarsipan (0-100): 76,5

SEBELUM

Pembayaran (jumlah per tahun): 10Waktu (jumlah jam per tahun): 221Jumlah persentase pajak (% dari keuntungan): 30,6%Indeks Paska Pengarsipan (0-100): 76,5

SESUDAH

Korea (23)Pembayaran (jumlah per tahun): 12Waktu (jumlah jam per tahun): 188Jumlah persentase pajak (% darikeuntungan): 33,1%Indeks Paska Pengarsipan (0-100): 92,58

BEST PRACTICE

SISTEMONLINE

54PROSEDUR

10PROSEDUR

INDONESIA

10

Akses Perkreditan06

SISTEM FIDUSIA ONLINEDAMPAK: DATABASE BELUM DAPAT DICARI BERDASAR

NAMA DEBITUR, TIPE OBJEK, DAN NOMORSERTIFIKAT.

FUNGSI PENCARIAN HANYA DAPAT DIAKSES OLEHNOTARIS.

BIAYA Rp. 50.000 (DITETAPKAN OLEH PERATURANPEMERINTAH NO. 10/2015).

PERBAIKAN DATA FIDUSIA SESUAI AKTA DILAKUKANMANUAL OLEH PEGAWAI SELAMA 2 MINGGU.

PENINGKATAN KEMAMPUAN FIDUSIA ONLINEDAMPAK: DATABASE DAPAT DICARI BERDASAR NAMA

DEBITUR, TIPE OBJEK, DAN NOMOR SERTIFIKAT. FUNGSI PENCARIAN DAPAT DIAKSES OLEH

MASYARAKAT UMUM (DILUAR NOTARIS). BIAYA Rp.50.000 (DITETAPKAN OLEH

PERATURAN PEMERINTAH NO. 10/2015).PERBAIKAN DATA FIDUSIA SESUAI AKTA DILAKUKANSECARA ONLINE DAN REALTIME.

SEBELUM SESUDAH

BEST PRACTICEOJK telah memberikan izin usaha Lembaga Pengelola InformasiPerkreditan di Indonesia:• PT Kredit Biro Indonesia Jaya• PT Pefindo Biro Kredit (soft launching operasi 27 Maret 2017)

DAMPAKDapat meningkatkan daya saing nasional dengan tersedianya aksesinformasi perkreditan yang dibutuhkan para pelaku industri jasa keuangan

Malaysia (20)Indeks kekuatan hak hukum (0-12): 7Indeks kedalaman informasi perkreditan (0-8): 8Cakupan credit registry (% orang dewasa): 62,4%Cakupan biro kredit (% orang dewasa): 76,4%

11

Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas07

BEST PRACTICE

India (13)Peningkatan indeks pengungkapan (0-10): 7Peningkatan indeks tindakan direktur (0-10): 6Indeks kemudahan akses terhadap bukti (0-10): 7Indeks peningkatan hak pemegang saham (0-10): 10Indeks peningkatan kepemilikan dan pengawasan (0-10): 8Indeks peningkatan transparansi perusahaan (0-10): 6

Kebijakan Baru untuk Indeks Hak Pemegang Sahamdan Transparansi PerusahaanOJK menerbitkan 2 Peraturan baru, yaitu:• POJK No. 10/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Revisi POJK No.

32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS PT yangmemberikan 2 poin “YES” pada Indeks Hak Pemegang Saham (8/10).

• POJK No. 11 Tahun 2017 tentang Laporan kepemilikan atau setiapperubahan kepemilikan saham PT yang memberikan 1 poin “YES” padaIndeks Transparansi Perusahaan (6/10).

KEBERAGAMANGENDER

SEBELUMPeningkatan indeks pengungkapan (0-10): 10Peningkatan indeks tindakan direktur (0-10): 5Indeks kemudahan akses terhadap bukti (0-10): 2Indeks peningkatan hak pemegang saham (0-10): 6Indeks peningkatan kepemilikan dan pengawasan (0-10): 6Indeks peningkatan transparansi perusahaan (0-10): 5

SESUDAHPeningkatan indeks pengungkapan (0-10): 10Peningkatan indeks tindakan direktur (0-10): 5Indeks kemudahan akses terhadap bukti (0-10): 2Indeks peningkatan hak pemegang saham (0-10): 8Indeks peningkatan kepemilikan dan pengawasan (0-10): 6Indeks peningkatan transparansi perusahaan (0-10): 6

INDONESIA

Penambahan Poin

Indeks PenilaianBaru dalamEoDB 2018

HAKPEMEGANG SAHAM

TRANSPARANSIPERUSAHAAN

TINDAKANPEMEGANG

SAHAM

KEPEMILIKANDAN

PENGAWASAN

AKSESTERHADAP

BUKTI

PUU No. 40/2007 POJK No. 33 Tahun

2014 tentang Direksidan DewanKomisaris Emitenatau PerusahaanPublik

AKSESTERHADAP

BUKTI

12

Perdagangan Lintas Negara08

PERUBAHAN SEBELUM SESUDAH

Pengiriman pesanan Online 3 hari 0,5 hari

Pembayaran Perpajakan dan PNBP dibawah Kemenkeu

Online terpisahOnline (MPN G2/Modul

Penerimaan Negara GenerasiKedua)

Izin Pengeluaran/Pemasukan INSW INSW dan terintegrasi

Registrasi KepabeananNomor Identitas

berbeda/masing-masingSingle Identity Number

(Nomor Identitas Tunggal)

Sandar & Layar Kapal InaportnetInaportnet yang terintegrasi

dengan INSW

Pembayaran THC/Terminal HandlingCharge (Tebus SP2/Surat PerintahPengeluaran Barang)

Manual E-Billing

Norwegia (22)Kepatuhan Aturan Perbatasan Kepatuhan Aturan DokumenterWaktu ekspor (jam): 2 Waktu ekspor (jam): 2Biaya Ekspor (USD): 125 Biaya Ekspor (USD): 0Waktu impor (jam): 2 Waktu impor (jam): 2Biaya impor (USD): 125 Biaya impor (USD): 0

BEST PRACTICE

13

Penyelesaian Perkara Kepailitan09

14

Penegakan Kontrak10

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190P.O. Box 3186, Indonesia

P. +62 21 5252 008 (Hunting)0807 100 2576 (Contact Center)

F. +62 21 5252 008