PERATURAN UMUM PERTANDINGAN

PSSI

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Jenis Pertandingan dan Kompetisi

BAB III Peserta, Kewajiban & Pengunduran Diri

BAB IV Wewenang & Hak Pengurus PSSI

BAB V Penyelenggaraan Pertandingan

BAB VI Pemain, Kelompok Usia & pakaian

Kesebalasan

BAB VII Ofisial Tim

BAB VIII Perangkat Pertandingan

BAB IX Komisi Fair Play

BAB X Komisi Disiplin

BAB XI Komisi Banding

BAB XII Protes & Banding

BAB XIII Pelanggaran

BAB XIV Hukuman

BAB XV Peraturan Khusus

BAB XVI Penutup

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

PENGERTIAN

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan umum pertandingan adalah peraturan induk yg mengatur segala jenis pertandingan,

dengan berpedoman pada Pedoman Dasar PSSI, Peraturan Organisasi PSSI, peraturam yg

dikeluarkan FIFA, AFC dan AFF.

2. Peraturan khusus pertandingan adalah peraturan yg secara khusus mengatur segala jenis

pertandingan sepak bola di Indonesia dengan berpedoman pd peraturan umum pertandingan

3. Pengurus PSSI adalah pengurus pusat,

pengurus daerah atau pengurus cabang

yang berwenamg mengelola organisasi

PSSI sesuai tugas masing-masing.

4. Pengurus pusat adalah Pengurus

Paripurna PSSI

5. BLI adalah Badan Liga Sepakbola

Indonesia yg diberi kewenangan oleh

PSSi untuk mengelola Liga Super, Divisi

Utama dan turnamen yg disetujui PSSI

7. BLAI adalah Badan Liga Amatir

Indonesia yg berwenang mengatur &

menyelanggarakan Divisi Satu, Divisi

Dua, Divisi Tiga, Liga Remaja, Liga

Sepak, Bola Wanita dan sepak Bola

Pantai

8. Klub adalah organisasi sepak bola yg

berbadan hukum sesuai pedoman dasar

PSSI.

9. Perkumpulan adalah organisasi

sepakbola yg berada di wilayah

kewenangan cabang PSSI & berstatus

amatir dan tidak harus berbadan hukum

PASAL 2

Jenis Kompetisi

1. Kompetisi Profesional: A.Kompetisi Liga Super B. Kompetisi Divisi Utama

2. Kompetisi Amatir: A.Kompetisi Divisi Satu

B. Kompetisi Divisi Dua C. Kompetisi Divisi Tiga

3. Kompetisi/Turnamen Kelompok umur:

Kelompok Usia di bawah 19th, 18th, 15th, 13th, 12th.

4. Kejuaraan Lain:

Kejuaraan PorProf, Porwil,PON

Kejuaraan antear Sekolah & Perti & Kejuaraan antar Perkumpulan Sepakbola sampai tk. Daearah.

BAB II

JENIS PERTANDINGAN DAN KOMPETISI

Jenis Turnamen terdiri dari:

1. Turnamen yg diselenggarakan oleh PSSI

Pusat Tk. Nasional maupun

Internasional

2. Turnamen yg diselenggarakan oleh

anggota PSSI Tk. Nasional maupun

internasional

3. Turnamen lain yg mendapat ijin dari

PSSI pusat

PASAL 3

TURNAMEN

Jenis pertandingan Internasional di lingkungan

FIFA/AFC/AFF:

• Pra Piala Dunia (FIFA)

• Pra Olympiade (FIFA)

• Asian Games (AFC)

• SEA Games (AFC)

• Champion League (AFC)

• Piala Asia (AFC Senior & Yunior)

• Piala ASEAN (AFF Senior & Yunior)

Pasal 4

PERTANDINGAN INTERNASIONAL

1. Jenjang Pembinaan dibagi menjadi:

Tahap pembentukan dasar sepakbola 6th s/d 18th

Tahap keahlian sepakbola amatir 18th Ke atas

2. Tempat Pembinaan

Usia 6th s/d 13th dlm fase hiburan dan pembentukan dasar berada di lingkungan masyarakat, Sekolah Dasar, Sekolah Sepak Bola (SSB)

Usia 14th s/d 16th fase membentuk format sepakbola berada di SSB/ klub Amatir/profesional.

Usia 17th s/d 20th fase akhir pembinaan yunior berada di klub-klub amatir/profesional

Usia 21th di KLUB Divisi Tiga

Usia 23th di lingkungan klub divisi dua

Tempat pembinaan senior di klub divisi satu, divisi Utama & Liga Super

Pasal 5

JENJANG PEMBINAAN

BAB III

PESERTA, KEWAJIBAN &

PENGUNDURAN DIRI

Pasal 6 Kriteria dan Syarat Peserta Kompetisi

1. Umum

1. Peserta kompetisi adalah klub anggota PSSI sesuai jenjang prestasi / sesuai persyaratan dlm peraturan khusus pertandingan dan telah mendaftar serta memenuhi persyaratan.

2. Peserta harus menetapkan kota Kandang dan stadion Kandang pada saat pendaftaran

3. Kepindahan kota/stadion Kandang dapt dilakukan setelah mengajukan alasan yg jelas kepada PSSI pusat yang akan memberi ijin. Sepanjang kepindahan tdk mengganggu jadwal kompetisi, dan hanya dilakukan pada pergantian babak/putaran

4.Peserta tidak boleh melakukan perubahan nama klub selama kompetisi berlangsung dalam satu musim kompetisi

5.Perubahan manajemen/kepemilikan dinyatakan sah bila mendapat pengesahan dari PSSI pusat.

6. Kompetisi Liga Super,Divisi Utama, Divisi tiga, dan kelompok usia sampai 18th pesertanya adalah klub

7.kompetisi/ turnamen/ festival 15th kebawah pesertanya adalah SSB, perkumpulan, sekolah yg dikordinir Pengurus Cabang/Daerah PSSI

1. Peserta dari klub profesional: DivisiUtama, Liga

Super memenuhi kriteria sbb:

a. Klub harus mempunyai kota dan stadion

kandang yg tetap di Kabupaten/kota

b. Klub harus berbadan hukum

c. Memiliki sarana/prasarana standar PSSi

d. Manajemen pengelola sesuai standar PSSI

e. Memiliki pelatih pembinaan usia muda

f. Syarat-syarat lain yg ditetapkan badan yg

berwenang mengelola.

2. Kriteria & persyaratan khusus

2. Peserta yg berasal dari klub amatir, yaitu Divisi Satu, Divisi Dua dan Divisi Tiga, ketentuanya sbb:

a. Klub harus mempunyai kota dan stadion kandang yg tetap di Kabupaten/kota

b. Klub dapat berbadan hukum/organisai yg berdasa

c. Memiliki sarana/prasarana standar PSSi

d. Manajemen pengelola sesuai standar PSSI

e. Memiliki pelatih berlisensi C

f. Memiliki pelatih pembinaan usia muda

3. Penetapan standarisasi sebagaimana yg dimaksud diatas diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus, oleh masing-masing badan di lingkungan PSSI

PASAL 7

PESERTA TURNAMEN

Peserta turnamen/ pertandingan

persahabatan adalah anggota PSSi dan

atau bukan anggota PSSI yang diijinkan

pengurus pusat PSSI

PASAL 8

PESERTA PERTANDINGAN

INTERNASIONAL

• Peserta pertandingan internasional adalah anggota FIFA atau klub yang menjadi anggota dari FIFA

• Peserta pertandingan internasional yg dilaksanakan di Indonesia sbg kalender kegiatan yang diselenggarakan di luar PSSI adalah anggota FIFA, klub bukan anggota FIFA, anggota PSSI dan/ bukan anggota PSSI yg diijinkan pengurus pust PSSI

Pasal 9

Pendaftaran & kewajiban

peserta kompetisi

• Setiap peserta kompetisi wajib mengisi Formulir Pendaftaran yang dikirim oleh pengurus pusat PSSI, BLAI, dan BLI

• Peserta turnamen wajib mengisi formulir pendaftaran yg dikirim oleh pengurus pusat PSSI

• Formulir pendaftaran harus sudah diterima selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kompetisi/turnamen bersangkutan dimulai/ ditentukan lain dalam peraturan khusus pertandingan.

Pasal 10

PENGURUS PUSAT 1. Menyelenggarakan, mengawasi, mengontrol dan

mengontrol jalannya kometisi dan turnamen yg bersifat nasional.

2. Menyelenggarakan pertandingan internasional yg diatur dlm pasal 4 peraturan umum pertandingan ini.

3. Menyelenggarakandan/ memberikan ijin kepada pengurus daerah, pengurus cabang Klub, dan/ pihak lain untuk menyelenggarakan pertandingan yg bersifat turnamen/persahabatan internasional

BAB IV

WEWENANG & HAK PENGURUS PSSI

4. Berhak 7 berkewajiban meninjau kembali, mencabut/membatalkan hasil pertandingan bila PSSI pusat mendapat laporan dan/bukti bahwa perangkat pertandingan melakukan penyimpangan/ atau diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

5. Berhak/berkewajiban menarik kembali pertandingan yg berdasarkan laporan dan/ bukti melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang.

6. Berhak menerima hasil penjualan tiket/ levy dari event-event yg diselenggarakan pihak lain

Pasal 11

PENGURUS DAERAH

1. Melakukan pengawasan & melaporkan hasil pengawasan thd pertandingan kompetisi PSSI: Liga super, Divisi Utama, Divisi Satu, Divisi Dua & divisi Tiga serta PSSI Liga remaja kepada pengurus pusat apabila ada penyalahgunaan wewenang dari perangkat/ panitia pelaksana.

2. Berkewajiban untuk menyelenggarakan kompetisi/kejuaraan antar perkumpulan juara cabang di daerahnya.

3. Berkewajiban untuk menyelenggarakan kompetisi/ kejuaraan kelompok umur sesuai dg jenjang pembinaan yg telah ditetapkan.

4.Berhak menerima levy dari

pertandingan klub/ panitia pelaksana

pertandingan setiap kompetisi PSSI,

Liga Super, Divisi Satu, Divisi dua,

Divisi tiga yg diselenggarakan di

daerahnya.

5. Membentuk Panitia Disiplin yg

bertugas menyelesaikan pelanggaran

disiplin dalam kompetisi/ turnamen

Pasal 12

PENGURUS CABANG

1. Berkewajiban menyelenggarakan kompetisi/turnamen, festival kelompok usia sesuai jenjang

2. Berkewajiban menyelenggarakan kompetisi/kejuaraan antar perkumpulan di cabangnya.

3. Berhak menerima levy pertandingan dari klub/panitia pelaksana setiap kompetisi PSSI LIGA Super, Divisi Utama, Divisi Satu, Divisi Tiga dan turnamen

BAB V

PENYELENGGARAAN

PERTANDINGAN Pasal 13

Wewenang Penyelenggaraan

1. PSSI pusat berwenang selenggarakan

pertandingan sbb:

– kompetisi Liga Super & Divisi Utama oleh BLI

– Kompetisi Amatir Divisi Satu, divisi dua, divisi

tiga oleh BLAI

– Kompetisi amatir Liga Remaja 7 liga sepak bola

wanita oleh BLAI

– Turnamen/Pertandingan persahabatan Nasional

– Pertandingan Internasional

2. Pengurus Daerah berwenang selenggarakan

pertandingan sbb:

– Kompetisi dalam wilayah

– Kompetisi Antar Wilayah

– Kompetisi/Turnamen/Festival KU

– Turnamen/Pertandingan persahabatan

Nasional

3. Pengurus Cabang berwenang selenggarakan

pertandingan sbb:

– Kompetisi antar perkumpulan

– Kompetisi/Turnamen/Festival KU

– Turnamen/Pertandingan persahabatan

Nasional

Pasal 14

Persyaratan Menjadi

Penyelenggara Pertandingan

1. Menjadi tuan rumah penyelenggara

pertandingan, panitia pelaksana

harus menjalani aturan dari PSSI.

2. Pihak diluar PSSI dapat menjadi

mitra kerja dalam penyelenggaraan

pertandingan.

1. Seluruh pertandingan sepakbola yang

bersifat turnamen atau persahabatan

memerlukan izin sesuai aturan PSSI.

2. Seluruh pertandingan sepakbola yang

diselenggarandi Indonesia berada dalam

pengawasan PSSI menurut kewenangannya.

3. Adanya biaya perizinan, sesuai standart

PSSI.

Pasal 15

Izin Penyelenggaraan dan

Pengawasan Pertandingan

1. Pembagian wilayah/Grup kompetisi diatur

dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat PSSI

menurut kewenangannya.

2. Pembagian peserta dalam wilayah diatur dan

ditetapkan oleh Pengurus Pusat PSSI

menurut kewenangannya.

Pasal 16

Pembagian Wilayah dan

Jenjang Kompetisi

1. Penetapan jadwal dan tempat

penyelenggaraan pertandingan ditentukan

oleh pengurus PSSI menurut tingkat

kewenangannya.

2. Sistim dan jadwal pertandingan diumumkan

selambat-lambatnya 14 hari sebelum

pertandingan.

3. Jam pertandingan ditetapkan oleh panitia

pertandingan klub setempat.

Pasal 17

Jadwal, Tempat

Penyelenggaraan Pertandingan

1. Sebelum pertandingan baik kompetisi maupun

pertandingan lainnya, Panpel harus

mengadakan pertemuan teknik yang dipimpin

oleh pengawas pertandingan dan wajib

dihadiri oleh Manager Tim, Pelatih dan Kapten

kedua kesebelasan, para wasit, Panpel dan

perangkat pertandingan lainnya.

2. Kesebelasan yang ikut, wajib membawa

kostum utama dan cadangan.

3. Panpel harus memperlihatkan bola yang akan

dipakai dalam kompetisi atau pertandingan

tersebut.

Pasal 18

Pertemuan Teknik

1. Pertandingan resmi di Indonesia diatur dan

dilakukan oleh pengurus PSSI sesuai menurut

kewenangannya.

2. Lamanya waktu pertandingan untuk:

a. U – 21/U -23/Senior dilaksanakan selama 2 x

45 Menit dengan istirahat 15 Menit diantara

babak.

b. U – 18 dilaksanakan selama 2 x 45 Menit

dengan istirahat 15 Menit diantara babak.

c. U – 15 dilaksanakan selama 2 x 40 Menit

dengan istirahat 10 Menit diantara babak.

d. U – 14 dilaksanakan selama 2 x 30 Menit dengan

istirahat 15 Menit diantara babak

Pasal 19

Pelaksana Pertandingan

1. Force Majeur ( keadaan yang tak terduga,

misalnya; keamanan, bencana alam, perang,

kebijakan pemerintah dan lainnya). Maka

pertandingan dilaksanakan pada hari

berikutnya/hari kedua.

2. Bila hujan lebat sehingga lapangan tergenang

air, diputuskan permainan tidak memenuhi

syarat, maka waktu pertandingan ditunda 15

menit pertama dan 15 menit kedua.

3. Pertandingan terhenti dari alasan Force Majeur ,

apabila pertandingan tinggal 10 menit atau

kurang, maka pertandingan dinyatakan selesai.

Pasal 20

Keadaan Memakda/Force

Majeur

1. Seluruh pertandingan di lingkungan PSSI

harus dilaporkan kepada pengurus PSSI

sesuai jenjangnya.

2. Panpel harus menyediakan formulir

pertandingan (laporan harian, laporan

pertandingan, DSP dan DNP serta

pergantiang pemain, pengawas

pertandingan dan laporan wasit dan wasit

cadangan)

Pasal 21

Laporan Pertandingan

1. Urutan kedudukan dalam kompetisi

PSSI dari pengumpulan point yang

diperoleh dari jumlah permainan yang

dimainkan.

2. Point Menang 3, Seri 1 dan kalah 0.

Pasal 22

Penentuan Nilai dan

Pemenang

Diberikan Piala/Medali/Hadiah

lainnya yang disediakan dan

ditetapkan oleh pengurus PSSI

menurut kewenangannya

Pasal 23

Tanda Kejuaraan

Tuan rumah penyelenggara

pertandingan diwajibkan Levy

atau Setoran manajemen untuk

pengurus PSSI sesuai dengan

tingkat kewenangannya

Pasal 24

Levy

Pertandingan

Hanya klub anggota PSSI yang dapat

mendatangkan kesebelasan luar negeri

dengan izin tertulis dari Pengurus Pusat

PSSI, dengan menjalankan aturan yang

dibuat oleh PSSI

Pasal 25

Izin Pertandingan dengan

Kesebelasan Luar Negei

Penggunaan media promosi dalam

penyelenggaraan pertandingan harus

disampaikan oleh PANPEL kepada

peserta pertandingan

Pasal 26

Promosi dan Penyiaran

• Pasal 27 Persyaratan pendaftaran pemain

• Pasal 28 Daftar susunan/nama pemain

• Pasal 29 Penggantian pemain

• Pasal 30 Kelompok usia

• Pasal 31 Pakaian kesebelasan

BAB VI

PEMAIN, KELOMPOK USIA &

PAKAIAN KESEBALASAN

BAB VII

OFISIAL TIM

PASAL 32

Wewenang & tanggung jawab ofisial tim;

1. Ofisial tim adalah manajer, pelatih, dokter, masseur & pembantu tim yg bertanggung jawab saut kesebelasan dalam pertandingan PSSI

2. Ofisial tim harus didaftar resmi pada Panitia Pelaksana Pertandingn/ PSSI pusat

3. Ofisial tim bertanggung jawab kedalam & keluar atas nama kesebelasan thd tindakan yg dilakukan oleh anggota tim.

Pasal 33: Pengawas Pertandingan

Pasal 34: Inspektur Wasit

Pasal 35: Wasit

PASAL 36

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG &

KEWAJIBAN KOMISI FAIR PLAY 1. Komisi fair play berkedudukan sbg perangkat

PSSI menurut tingkat kewenangan yg

berfungsi menangani segala yang berkaitan

dg fair play.

2. Komisi fair play mempunyai kedudukan

mandiri dlm melakukan penilaian terhadap yg

berhak mendapat penghargaan fair play.

3. Di setiap pengurus daerah PSSI, dan pengurus

cabang dapat dibentuk komisi fair play.

BAB X KOMISI DISIPLIN

PASAL 37 KEDUDUKAN, TUGAS, KEWAJIBAN &

WEWENANG KOMISI DISIPLIN

PASAL 38 Pelanggaran terhadap ketentuan yg diatur

dalam Peraturan Umum Pertandingan maupun peraturan khusus diberlakukan

ketentuan kode Disiplin PSSI

BAB XI

KOMISI BANDING PASAL 39

KEDUDUKAN, TUGAS, KEWAJIBAN & WEWENANG KOMISI BANDING

1. Komisi banding berkedudukan sbg perangkat pengurus pusat PSSI yg berfungsi menangani pengajuan banding atas komisi disiplin PSSI maupun komisi disiplin pengurus daerah PSSI, pewngurus cabang dan Panitia Disiplin.

2. Keputusan komisi banding PSSI merupakan keputusan tingkat akhir/final yang mengikat dan berlaku efektif sejak tgl ditetapkan & ditandatangani kkecuali diputuskan lain oleh ketua PSSI

3. Keputusan Komisi banding mempunyai kedudukan mandiri dlm melakukan pemeriksaan dan menetapkan keputusannya

BAB XII

PROTES & BANDING Pasal 40

TATA CARA PROTES

Pasal 41

TATA CARA BANDING

Pasal 42

BATAS WAKTU UNTUK BANDING

Pasal 43

DEPOSIT

Pasal 44

EFEK BANDING

BAB XIII

PELANGGARAN

Pasal 45

PEMAIN TIDAK SAH

Pasal 46

PEMALSUAN IDENTITAS

Pasal 47

PENGHINAAN

Pasal 48

PENGANIAYAAN

Pasal 49

PENGGUNAAN DOPING

Pasal 50

PEMOGOKAN

Pasal 51 MENGGANGGU KETERTIBAN & KEAMANAN

Pasal 52 TIDAK HADIR DI TEMPAT PERTANDINGAN

Pasal 53 PENGUNDURAN DIRI

Pasal 54 PELANGGARAN PERANGKAT

PERTANDINGAN Pasal 55

PERNYATAAN YG BERSIFAT MENDESKRIDITKAN/ MELECEHKAN

BAB XIV

HUKUMAN

PASAL 56

PENGERTIAN HUKUMAN

Yang dimaksud dengan hukuman adalah:

• Peringatan

• Pengusiran

• Pemberhentian sementara/ skorsing

• Denda

Pasal 57 PENETUAN HUKUMAN

Pasal 58

JENIS HUKUMAN

Pasal 59

Hukuman atas pemain tidak sah

Pasal 60

Hukuman atas pemalsuan identitas

Pasal 61

Hukuman atas penghinaan

Pasal 62

Hukuman atas penganiayaan

Pasal 63

Hukuman atas penggunaan doping

Pasal 64

Hukuman atas pemogkan

Pasal 65

Hukuman atasgangguan ketertiban dan keamanan

Pasal 66

Hukuman karena tidak hadir di tempat pertandingan

Pasal 67

Hukuman atas pengunduran diri

Pasal 68

Hukuman atas pelanggaran perangkat pertandingan

Pasal 69

Hukuman atas pernyataan yang bersifat melecehkan

BAB XV

PERATURAN KHUSUS PASAL 70

KEDUDUKAN PERATURAN KHUSUS

PERTANDINGAN

1. Peraturan khusu Pertandingan disusum

untuk mengatur segala aspek pertandingan

yang diselenggarakan PSSI, Badan Liga

Sepakbola Amatir Indonesia, Badan Liga

Sepak Bola Indonesia dan lainnya, dengan

mengacu pada peraturan Umum

Pertandingan dan kode disiplin PSSI , yang

bersifat mengikat dan harus ditaati.

2. Hukuman terhadap wasit yg salah dlm

menerapkan peraturan permainan

diberikan hukuman oleh Badan

Perwasitan Sepakbola Indonesia (BWSI)

3. Perkecualian terhadap ayat 2, apabila

wasit melakukan pelanggaran menerima

suap, maka pemeriksaan terhadapnya

dilakukan oleh Komisi disiplin PSSI,

baik ada maupun tiada pengaduan.

BAB XVI

PENUTUP PASAL 71

PENUTUP

1. Apabila terdapat penafsiran berbeda terhadap

ketentuan dalam Peraturan Umum Pertandingan ini maka ketentua finalnya sepenuhnya merupakan kewenangan pengurus pusat PSSI

2. Hal lain yg belum diatur dalam peraturan umum, bila dianggap perlu dapat ditetapkan oleh pengurus pusat PSSI.

3. Dengan ditetapkanya Peraturan Umum Pertandingan ini, maka peraturan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku