peraturan pemerintah republik indonesia · pdf filepengolah limbah b3 adalah badan usaha yang...

65
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan; b. Bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat mambahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia; c. Bahwa dengan diundangkanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; d. Bahwa sehubungan dengan hal tesebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 145; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Negara Nomor 3699); P.P. NO. 18 TAHUN 1999 1/65

Upload: trinhminh

Post on 16-Feb-2018

250 views

Category:

Documents


13 download

TRANSCRIPT

Page 1: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999

TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN

BERACUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap

mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan;

b. Bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang,

khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula

jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun

yang dapat mambahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia;

c. Bahwa dengan diundangkanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dilakukan penyesuaian

terhadap peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 jo. Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun;

d. Bahwa sehubungan dengan hal tesebut diatas, dipandang perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya dan Beracun;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 145;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Negara

Nomor 3699);

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 1/65

Page 2: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratuan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;

2. Limbah bahan berbahya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah

sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya

dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat

mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat

membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup

manusia serta makhluk hidup lain;

3. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup

reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,

pengelolaan dan penimbunan limbah B3;

4. Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk

mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3,

sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan;

5. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya

menghasilkan limbah B3;

6. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan

pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 2/65

Page 3: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

dikirim ke tempat pengelolaan dan/atau pemanfaatan dan/atau

penimbunan limbah B3;

7. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan

pengangkutan limbah B3;

8. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan

pemanfaatan limbah B3;

9. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana

pengolahan lambah B3;

10. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan

penimbunan limbah B3;

11. Pengawas adalah pejabat yang bertugas di instansi yang bertaggung

jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3;

12. Penyimpanan adalah kegiatan penyimpanan limbah B3 yang dilakukan

oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau

pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan

sematara;

13. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3

dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara

sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau

penimbun limbah B3;

14. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3

dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat

dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau

ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3;

15. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali

(recovery) dan/atau penggunaan kembali (reuse) dan/atau daur ulang

(recycle) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 3/65

Page 4: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan

kesehatan manusia;

16. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik

dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi

sifat bahaya dan/atau sifat racun;

17. Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3

pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan

kesehatan manusia dan lingkungan hidup;

18. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau

badan hukum;

19. Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung

jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan;

20. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup;

Pasal 2

Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh

limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah

tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Pasal 3

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan

limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya itu secara

langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih

dahulu.

Pasal 4

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan,

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 4/65

Page 5: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi zat

racun dan bahaya limbah B3.

Pasal 5

Pengelolaan limbah radio aktif oleh instansi yang bertanggung jawab atas

pengelolaan radio aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB II

IDENTIFIKASI LIMBAH B3

Pasal 6

Limbah B3 dapat diidentifikasi menurut sumber dan karakteristiknya.

Pasal 7

1. Jenis limbah B3 menurut sumber meliputi :

a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;

b. Limbah B3 dari sumber spesifik;

c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas

kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi

spesifikasi.

2. Daftar limbah dengan kode limbah D220, D221, D222 dan D223 dapat

dinyatakan limbah B3 setelah dilakukan uji Toxicity Characteristic

Leaching Procedure (TCLP) dan/atau uji karakteristik.

3. Perincian dari masing-masing jenis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) seperti tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

1. Limbah B3 yang tidak termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (3) diidentifikasi sebagai limbah B3 apabila setelah

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 5/65

Page 6: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih karakteristik sebagai

berikut :

a. mudah meledak;

b. mudah terbakar;

c. bersifat reaktif;

d. beracun;

e. menyebabkan infeksi; dan

f. bersifat korosif.

Limbah yang termasuk limbah B3 adalah limbah lain yang apabila diuji

dengan metode toksikologi memiliki LD50 di bawah nilai ambang batas yang

telah ditetapkan.

BAB III

PELAKU PENGELOLAAN

Bagian Pertama Penghasil

Pasal 9

1. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang

menggunakan bahan berbahya dan beracun dan/atau menghasilkan

limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3

dan/atau menimbun limbah B3.

2. Apabila kegiatan reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih

menghasilkan limbah B3, dan limbah B3 tersebut masih dapat

dimanfaatkan, penghasil dapat memanfaatkannya sendiri atau

menyerahkan pemanfatannya kepada pemanfaat limbah B3.

3. Setiap orang yang manghasilkan limbah B3 wajib mengolah limbah B3

yang dihasilkanya sesuai dengan teknologi yang ada dan jika tidak

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 6/65

Page 7: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

mampu diolah di dalam negeri dapat dieksport ke negara lain yang

memiliki teknologi pengolahan limbah B3.

4. Pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau

penghasil limbah B3 dapat menyerahkan pengolahan dan/atau

penimbunan limbah B3 yang dihasilkannya itu kepada pengolah

dan/atau penimbun limbah B3.

5. Penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), untuk dieksport sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

serta kepada pengolah dan/atau penimbun limbah B3 sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak mengurangi tanggungjawab penghasil

limbah B3 untuk mengolah limbah B3 yang dihasilkannya.

6. Ketentuan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan rumah

tangga dan kegiatan skala kecil ditetapkan kemudian oleh Kepala

instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 10

1. Penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya

paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya

kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun

limbah B3.

2. Bila limbah B3 yang yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh)

kilogram per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3

yang dihasilkannya lebih dari sembilan puluh hari sebelum diserahkan

kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, dengan

persetujuan Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 11

1. Penghasil limbah B3 wajib mwmbuat dan menyimpan catatan tentang :

a. jenis, karekteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya limbah B3;

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 7/65

Page 8: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

b. jenis, karekteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3;

c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman

kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau

penimbun limbah B3.

2. Penghasil limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana

dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan

kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan kepada

instansi yang terkait dan Bupati/Walikotamadya Kepala Derah Tingkat

II yang bersangkutan.

3. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :

a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dihasilkan;

b. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan

kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

Bagian Kedua Pengumpul

Pasal 12

Pengumpul limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan

pengumpulan limbah B3.

Pasal 13

1. Pengumpulan limbah B3 wajib membuat catantan tentang :

a. Jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 dan waktu diterimanya

limbah B3 dari penghasil limbah B3;

b. Jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan limbah B3

kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun

limbah B3;

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 8/65

Page 9: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

c. Nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman

kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun

limbah B3.

2. Pengumpul limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan

kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan kepada

instansi yang terkait dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat

II yang bersangkutan.

3. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :

a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dikumpulkan;

b. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan

kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

Pasal 14

1. Pengumpul limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dikumpulkan

paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada

pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.

2. Pengumpul limbah B3 bertanggung jawab terhadap limbah B3 yang

dikumpulkan.

Bagian Ketiga Pengangkut

Pasal 15

1. Pengangkut limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan

kegiatan pengangkutan limbah B3.

2. Pengangkutan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil limbah B3

untuk limbah yang dihasilkannya sendiri.

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 9/65

Page 10: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

3. Apabila penghasil limbah B3 bertindak sebagai pengangkut limbah B3,

maka wajib memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pengangkut limbah

B3.

Pasal 16

1. Setiap Pengangkutan limbah B3 oleh pengangkut limbah B3 wajib

disertai dokumen limbah B3.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dokumen limbah B3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi

yang bertanggung jawab.

Pasal 17

Pengangkut limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 dan dokumen limbah

B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) kepada pengumpul

dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun limbah B3 yang ditunjuk oleh

penghasil limbah B3.

Bagian Ketiga Pengangkut

Pasal 18

Pemanfaat limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang

melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.

Pasal 19

1. Pemanfaat limbah B3 yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi

ketentuan mengenai penghasil limbah B3

2. Pemanfaat limbah B3 yang dalam kegiatannya melakukan

pengumpulan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan mengenai

pengumpul limbah B3.

3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan limbah B3 wajib

memenuhi ketentuan mengenai pengangkut klimbah B3.

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 10/65

Page 11: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Pasal 20

Pemanfaat limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 sebelum dimanfaatkan

paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 21

Pemanfaat limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai :

a. sumber limbah B3 yang dimanfaatkan;

b. jenis, karakteristik dan jumlah B3 yang dikumpulkan;

c. jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan dan

produk yang dihasilkan;

d. nama pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3 dari

penghasil dan/atau pengumpul limbah B3.

Pasal 22

1. Pemanfaat limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 21 sekurang-kurangnya sekali dalam enam

bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan

kepada instansi terkait dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah

tingkat II yang bersangkutan.

2. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :

a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan;

b. sebagai bahan evaluiasi dalam rangka penetapan

kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

Bagian Kelima Pengolah

Pasal 23

1. Pengolah limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang

melakukan kegitan pengolahan limbah B3.

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 11/65

Page 12: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

2. Pengolah limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang akan diolah

paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

3. Pengolah limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya

paling lama 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 22

1. Pengolah limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan mengenai

:

a. Sumber limbah B3 yang diolah;

b. Jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang diolah;

c. Nama pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3.

2. Pengolah limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan

kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan kepada

instansi terkait dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

yang bersangkutan.

3. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipegunakan untuk :

a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan;

b. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan

kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

Bagian Keenam Pengolah

Pasal 25

1. Penimbun limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan

kegiatan penimbunan limbah B3.

2. Penimbunan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil untuk

menimbun limbah B3 sisa dari usaha dan/atau kegiatannya sendiri.

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 12/65

Page 13: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Pasal 26

1. Penimbun limbah B3 wajib membuat dan menyimpan catatan

mengenai:

a. Sumber limbah B3 yang ditimbun;

b. Jenis, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang ditimbun;

c. Nama pengangkut yang melakukan pengangkutan limbah B3.

2. Penimbun limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana

diamaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sekali dalam enam

bulan kepada instansi yang bertanggung jawab dengan tembusan

kepada instansi terkait dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah

Tingkat II yang bersangkutan.

3. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:

a. Inventarisasi jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan;

b. Sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan

kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3.

BAB IV KEGIATAN PENGELOLAAN

Bagian Pertama Reduksi Limbah B3

Pasal 27

1. Reduksi limbah B3 dapat dilakukan melalui upaya menyempurnakan

peyimpanan bahan baku dalam kegiatan proses (house keeping),

substitusi bahan, modifikasi proses, serta upaya reduksi limbah B3

lainnya.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai reduksi limbah B3 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang

bertanggung jawab.

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 13/65

Page 14: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Bagian Kedua Pengemasan

Pasal 28

1. Setiap kemasan limbah B3 wajib diberi simbol dan label yang

menunjukkan karakteristik dan jenis limbah B3.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai simbol dan label limbah B3

sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Kepala instansi

yang bertanggung jawab.

Bagian Ketiga Penyimpanan

Pasal 29

1. Penyimpanan limbah B3 dilakukan di tempat penyimpanan yang

sesuai dengan persyaratan.

2. Tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib memenuhi syarat :

a. Lokasi tempat penyimpanan yang bebas banjir, tidak rawan

bencana dan di luar kawasan lindung serta sesuai dengan

rencana tata ruang;

b. Rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik

limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penyimpanan limbah B3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi

yang bertanggung jawab.

Bagian Keempat Pengumpulan

Pasal 30

1. Kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 14/65

Page 15: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

a. Memperhatikan karakteristik limbah B3;

b. Mempunyai laboratorium yang dapat mendeteksi karakteristik

limbah B3 kecuali untuk toksikologi;

c. Memiliki perlengkapan untuk penanggulangan terjadinya

kecelakaan;

d. Memiliki konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan

disesuaikan dengan karakteristik limbah B3;

e. Mempunyai lokasi pengumpulan yang bebas banjir.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Bagian Kelima Pengangkutan

Pasal 31

Penyerahan limbah B3 oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau

pemanfaat dan/atau pengolah kepada pengangkut wajib disertai dokumen

limbah B3.

Pasal 32

Pengangkutan limbah B3 dilakukan dengan alat angkut khusus yang

memenuhi persyaratan dengan tata cara pengangkutan yang ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Pemanfaatan

Pasal 33

1. Pemanfaatan limbah B3 meliputi perolehan kembali (recovery),

penggunaan kembali (reuse) dan daur ulang (recycle).

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 15/65

Page 16: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan limbah B3 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Instansi yang

bertanggung jawab.

Bagian Ketujuh Pengolahan

Pasal 34

1. Pengolahan Limbah B3 dapat dilakukan dengan cara thermal,

stabilisasi dan solidifikasi, secara fisika, kimia, biologi dan/atau cara

lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

2. Pemilihan lokasi untuk pengolahan limbah B3 harus memenuhi

ketentuan :

a. Bebas dari banjir, tidak rawan bencana dan bukan kawasan

lindung;

b. Merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan

industri, berdasarkan rencana tata ruang.

3. Pengolahan limbah B3 dengan cara stabilisasi dan solidifikasi wajib

memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Melakukan analisis dengan prosedur ekstraksi untuk

menentukan mobilitas senyawa organik dan anorganik (Toxicity

Characteristic Leaching Procedure);

b. Melakukan penimbunan hasil pengolahan stabilisasi dan

solidifikasi dengan ketentuan penimbunan limbah B3 (landfill).

4. Pengolahan limbah B3 secara fisika dan/atau kimia yang

menghasilkan:

a. Limbah cair, maka limbah cair tersebut wajib memenuhi baku

mutu limbah cair;

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 16/65

Page 17: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

b. Limbah padat, maka limbah padat tersebut wajib memenuhi

ketentuan tentang pengelolaan limbah B3.

5. Pengolahan limbah B3 dengan cara thermal dengan mengoperasikan

insinerator wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Mempunyai insinerator dengan speksifikasi sesuai dengan

karakteristik dan jumalah limbah B3 yang di olah;

b. Mempunyai insinerator yang dapat memenuhi efisiensi

pembakaran minimal 99,99% dan efisiensi penghancuran dan

penghilangan sebagai berikut :

(i) Efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk Principle

Organic Hazard Constituent (POHCs) 99,99%;

(ii) Efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk

Polyclorinated Biphenyl (PCBs) 99,9999%;

(iii) Efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk

Polyclorinated Dibenzofurans 99,9999%;

(iv) Efisiensi penghancuran dan penghilangan untuk

Polyclorinated Dibenso-P-dioxins 99,9999%.

c. Memenuhi standar emisi udara;

d. Residu dari kegiatan pembakaran berupa abu dan cairan wajib

dikelola dengan mengikuti ketentuan tentang pengelolaan

limbah B3.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengelolaan

limbah B3 ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 17/65

Page 18: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Pasal 35

Penghentian kegiatan pengolahan limbah B3 oleh pengolah wajib

mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala instansi yang bertanggung

jawab.

Bagian Kedelapan Penimbunan

Pasal 36

Lokasi penimbunan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Bebas dari banjir;

b. Permeabilitas tanah maksimum 10 pangkat negatif 7 centimeter per

detik;

c. Merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi penimbunan limbah

B3 berdasarkan rencana tata ruang;

d. Merupakan daerah yang secara geologis dinyatakan aman, stabil tidak

rawan bencana dan di luar kawasan lindung;

e. Tidak merupakan daerah resapan air tanah, khususnya yang

digunakan untuk air minum.

Pasal 37

1. Penimbunan limbah B3 wajib menggunakan sistem pelapis yang

dilengkapi dengan saluran untuk pengaturan aliran air permukaan,

pengumpulan air lindi dan pengolahannya, sumur pantau dan lapisan

penutup akhir yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung

jawab.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan

penimbunan limbah B3 ditetapkan oleh Kepala instansi yang

bertanggung jawab.

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 18/65

Page 19: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Pasal 38

Penghentian kegiatan penimbunan limbah B3 oleh penimbun wajib

mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala instansi yang bertanggung

jawab.

Pasal 39

1. Terhadap lokasi penimbunan limbah B3 yang telah dihentikan

kegiatannya wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut :

a. Menutup bagian paling atas tempat penimbunan dengan tanah

setebal minimum 0,60 meter;

b. Melakukan pemagaran dan memberi tanda tempat penimbunan

limbah B3;

c. Melakukan pemantauan kualitas air tanah dan menanggulangi

dampak negatif yang mungkin timbul akibat keluarnya limbah B3

ke lingkungan, selama minimum 30 tahun terhitung sejak

ditutupnya seluruh fasilitas penimbunan limbah B3;

d. Peruntukan lokasi penimbun yang telah dihentikan kegiatannya

tidak dapat dijadikan pemukiman atau fasilitas umum lainnya.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala instansi yang

bertanggung jawab.

BAB V TATA LAKSANA

Bagian Pertama Perizinan

Pasal 40

1. Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan :

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 19/65

Page 20: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

a. penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan

dan/atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari

Kepala instansi yang bertanggung jawab.

b. pengangkut limbah B3 wajib memiliki izin pengangkutan dari

Menteri Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari

Kepala instansi yang bertanggung jawab.

c. pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib memiliki

ijin pemanfaatan dari instansi yang memberikan izin

pemanfaatan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala

instansi yang bertanggung jawab.

2. Ketentuan mengenai tatacara memperoleh izin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala instansi yang

bertanggung jawab dan ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh

Kepala instansi yang berwenang memberikan izin.

3. Kegiatan pengolahan limbah B3 yang terintegrasi dengan kegiatan

pokok wajib memperoleh izin operasi alat pengolahan limbah B3 yang

dikeluarkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

4. Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah sebagai berikut :

a. memiliki akte pendirian sebagai badan usaha yang telah

disyahkan oleh instansi yang berwenang;

b. nama dan alamat badan usaha yang memohon izin;

c. kegiatan yang dilakukan;

d. lokasi tempat kegiatan;

e. nama dan alamat penanggung jawab kegiatan;

f. bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan;

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 20/65

Page 21: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

g. spesifikasi alat pengolah limbah;

h. jumlah dan karakteristik limbah b3 yang disimpan, dikumpulkan,

dimanfaatkan, diangkut, diolah atau ditimbun;

i. tata letak saluran limbah, pengolahan limbah, dan tempat

penampungan sementara limbah B3 sebelum diolah dan tempat

penimbun setelah diolah;

j. alat pencegah pencemaran untuk limbah cair, emisi, dan

pengolahan limbah B3.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin

sebagaimana dimaksud ayat (3) dan tata cara permohonan

rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c

ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 41

1. Keputusan mengenai izin dan rekomendasi pengelolaan limbah B3

yang diberikan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 wajib diumumkan kepada

masyarakat.

2. Tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

lebih lanjut dengan ketetapan Kepala instansi yang bertanggung

jawab.

Pasal 42

1. Izin lokasi pengolahan dan penimbunan limbah B3 diberikan oleh

Kepala Kantor Kabupaten/Kotamadya sesuai rencana tata ruang

setelah mendapat rekomendasi dari Kepala instansi yang bertanggung

jawab.

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 21/65

Page 22: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

2. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada

hasil penelitian tentang dampak lingkungan dan kelayakan teknis

lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 36.

Pasal 43

1. Untuk kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau

penimbunan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib dibuatkan

analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Dokumenanalisis mengenai dampak lingkungan hidup diajukan

bersama dengan permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 ayat (4) kepada instansi yang bertanggung jawab.

3. Keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian

analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang diberikan oleh

Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 44

1. Keputusan mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 diberikan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab

selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak

diterimanya.

2. Syarat dan kewajiban dalam analisis mengenai dampak lingkungan

hidup yang telah disetujui merupakan bagian yang akan menjadi bahan

bertimbangan dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 Ayat (1).

Pasal 45

1. Kegiatan baru yang menghasilkan limbah B3 yang melakukan

pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 yang lokasinya sama dengan

kegiatan utamanya, maka analisis mengenai dampak lingkungan hidup

untuk kegiatan pengolahan limbah B3 dibuat secara terintregrasi

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 22/65

Page 23: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk kegiatan

utamanya.

2. Apabila pengolahan limbah B3 dilakukan oleh penghasil dan

pemanfaat limbah B3 di lokasi kegiatan utamanya, maka hanya

rencana pengolahan lingkungan hidup dan rencana pemantauan

lingkungan hidup yang telah disetujui yang diajukan kepada instansi

yang bertanggung jawab bersama dengan permohonan izin operasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

3. Keputusan mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab

selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya

rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan

lingkungan hidup yang telah disetujui.

4. Syarat dan kewajiban yang tercantum dalam rencana pengelolaan

lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal

40.

Pasal 46

1. Apabila penghasil dan/atau pemanfaat limbah B3 bertindak sebagai

pengolah limbah B3 dan lokasi pengolahannya berbeda dengan lokasi

kegiatan utamanya, maka terhadap kegiatan pengolahan limbah B3

tersebut berlaku ketentuan mengenai pengolahan limbah B3 dalam

Peraturan Pemerintah ini.

2. Untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utamanya

wajib dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup

sedangkan untuk kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan

utamanya wajib membuat rencana pengelolaan lingkungan hidup dan

rencana pemantauan lingkungan hidup.

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 23/65

Page 24: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

3. Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup diajukan

kepada instansi yang bertanggung jawab dan persetujuan atas

dokumen tersebut diberikan oleh Kepala instansi yang bertanggung

jawab.

4. Syarat dan kewajiban yang tercantum dalam rencana pengelolaan

lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang

telah disetujui wajib dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 47

1. Pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh Menteri dan

pelaksanaannya diserahkan kepada instansi yang bertanggung jawab.

2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pemantauan terhadap penaatan persyaratan serta ketentuan teknis

dan administrasi oleh penghasil, pemanfaat, pengumpul, pengangkut,

pengolah, dan penimbun limbah B3.

3. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 di daerah dilakukan

menurut tata laksana yang ditetapkan oleh Kepala instansi yang

bertanggung jawab.

4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat pada tingkat

nasional dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pada

tingkat daerah dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

dan/atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 48

1. Pengawas dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah B3

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilengkapi tanda

pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala instansi yang

bertanggung jawab.

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 24/65

Page 25: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

2. Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. Memasuki areal lokasi penghasil, pemanfaatan, pengumpulan,

pengolahan, dan penimbun limbah B3;

b. Mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;

c. Meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan

pengelolaan limbah B3;

d. Melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan

pengawasan.

Pasal 49

Penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, dan penimbun

limbah B3 wajib membantu petugas pengawas dalam melakukan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).

Pasal 50

Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak

pidana lingkungan hidup maka pengawas selaku penyidik pegawai negeri sipil

lingkungan hidup dapat melakukan penyidikan.

Pasal 51

1. Instansi yang bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan

pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya satu kali

dalam satu tahun kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri.

2. Menteri mengevaluasi laporan tersebut guna menyusun kebijakan

pengelolaan limbah B3.

Pasal 52

1. Untuk menjaga kesehatan pekerja dan pengawas yang bekerja di

bidang pengelolaan limbah B3 dilakukan uji kesehatan secara berkala.

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 25/65

Page 26: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

2. Uji kesehatan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

pengelolaan limbah B3.

3. Uji kesehatan bagi pengawas pengelolaan limbah B3 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh instansi yang

bertanggung jawab di bidang kesehatan tenaga kerja.

Bagian Ketiga Perpindahan Lintas Batas

Pasal 53

1. Setiap orang dilarang melakukan impor limbah B3.

2. Pengangkutan limbah B3 dari luar negeri melalui Wilayah Negara

Indonesia dengan tujuan transit, wajib memiliki persetujuan tertulis

terlebih dahulu dari Kepala instansi yang bertanggung jawab.

3. Pengangkutan limbah B3 dari luar negeri melalui Wilayah Negara

Indonesia wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada

Kepala instansi yang bertanggung jawab.

4. Pengiriman limbah B3 ke luar negeri dapat dilakukan setelah

mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara penerima dan

Kepala instansi yang bertanggung jawab.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata niaga limbah B3 ditetapkan oleh

Menteri yang ditugasi dalam bidang perdagangan setelah mendapat

pertimbangan dari Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Bagian Keempat Informasi dan Pelaporan

Pasal 54

1. Setiap orang berhak atas informasi mengenai pengelolaan limbah B3.

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 26/65

Page 27: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

2. Instansi yang bertanggung jawab wajib memberikan informasi

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada setiap orang

secara terbuka.

Pasal 55

1. Setiap orang berhak melaporkan adanya potensi maupun keadaan

telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

yang disebabkan oleh limbah B3.

2. Pelaporan tentang adanya peristiwa pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup disampaikan secara lisan atau tertulis kepada

instansi yang bertanggung jawab atau aparat pemerintah terdekat.

3. Aparat Pemerintah yang menerima pelaporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) wajib meneruskan laporan tersebut kepada instansi yang

bertanggung jawab selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah

diterimanya laporan.

Pasal 56

1. Instansi yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

55 wajib segera menindaklanjuti laporan masyarakat.

2. Proses tindak lanjut maupun hasil laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pelapor dan/atau

masyarakat yang berkepentingan.

Pasal 57

Tata cara dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

dan Pasal 56 diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri.

Bagian Kelima Penanggulangan dan Pemulihan

Pasal 58

1. Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan

penimbun limbah B3 bertanggung jawab atas penangulangan

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 27/65

Page 28: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau

tumpahnya limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan

penimbun limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat.

3. Penanggung jawab pengelolaan limbah B3 wajib memberikan

inforamsi tentang sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) kepada masyarakat.

4. Penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pengangkut dan/atau

pengolah dan/atau pemanfaat dan/atau penimbun limbah B3 wajib

segera melaporkan tumpahnya bahan berbahaya dan beracun (B3)

dan limbah B3 ke lingkungan kepada instansi yang bertanggung jawab

dan/atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kecelakaan dan

pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Kepala instansi yang bertanggung jawab.

Bagian Keenam Pengawasan Penanggulangan Kecelakaan

Pasal 59

1. Pelaksanaan pengawasan penanggulangan kecelakaan di daerah

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II untuk skala yang bisa

ditanggulangi oleh kegiatan penghasil dan/atau pengumpul dan/atau

pemanfaat dan/atau pengangkut dan/atau pengolah dan/atau

penimbun.

2. Pelaksanaan pengawasan penanggulangan kecelakaan untuk skala

yang tidak dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II,

maka Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II

secara bersama-sama melakukan pengawasan

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 28/65

Page 29: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

3. Pelaksanaan penanggulangan kecelakaan pada penghasil dan/atau

pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengangkut dan/atau

pengolah dan/atau penimbun yang dampaknya sangat besar sehingga

mancakup dua wilayah daerah tingkat II pengawasannya dilakukan

secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan

Pemerintah Daerah Tingkat I.

4. Pelaksanaan Penanggulangan kecelakaan pada penghasil dan/atau

pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengangkut dan/atau

pengolah dan/atau penimbun yang dampaknya sangat besar sehingga

Pemerintah Daerah Tingkat II tidak bisa mengawasi pengawasannya

dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab bersama-sama

dengan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat

I

Pasal 60

1. Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan

penimbun limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau

kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.

2. Apabila Penghasil, Pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan

penimbun limbah B3 tidak melakukan penanggulangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), atau tidak dapat menanggulangi sebagaimana

mestinya, maka instansi yang bertanggung jawab dapat melakukan

penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada penghasil

dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengangkut

dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang bersangkutan

melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 61

1. Segala biaya untuk memperoleh izin dan rekomendasi pengelolaan

limbah B3 dibebankan kepada pemohon izin.

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 29/65

Page 30: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

2. Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi biaya studi kelayakan teknis untuk proses perizinan.

3. Untuk pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan limbah B3 yang

dilakukan oleh :

a. Instansi yang bertanggung jawab dibebankan pada Anggaran

Pendapatan Belanja Negara (APBN);

b. Instansi yang bertanggung jawab daerah dibebankan pada

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab.

BAB VI SANKSI

Bagian Pertama Perizinan

Pasal 62

1. Instansi yang bertanggung jawab memberikan peringatan tertulis

kepada penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan

penimbun yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, Pasal

10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal

17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal

24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal

32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal

39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 49, Pasal 52 ayat (2), Pasal

58, dan Pasal 60.

2. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak dikeluarkannya

peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang

diberi peringatan tidak mengindahkan peringatan atau tetap tidak

mematuhi ketentuan pasal yang dilanggarnya, maka Kepala instansi

yang bertanggung jawab dapat menghentikan sementara atau

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 30/65

Page 31: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

mencabut sementara izin penyimpanan, pengumpulan, pengolahan

termasuk penimbunan limbah B3 sampai pihak yang diberi peringatan

mematuhi ketentuan yang dilanggarnya, dan bilamana dalam batas

waktu yang ditetapkan tidak diindahkan maka izin operasi dicabut.

3. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dapat menghentikan

sementara kegiatan operasi atas nama instansi yang berwenang

dan/atau instansi yang bertanggung jawab apabila pelanggaran

tersebut dapat membahayakan lingkungan hidup.

4. Kepala instansi yang bertanggung jawab wajib dengan segera

mencabut keputusan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) apabila pihak yang dihentikan sementara

kegiatan operasinya telah mematuhi ketentuan yang dilanggarnya.

Pasal 63

Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, Pasal 10,

Pasal 14, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal

34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, dan Pasal 60 yang mengakibatkan dan/atau

dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

diancam dengan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 41, Pasal 42, Pasal

43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47, Undang-undang Nomor 23

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

1. Apabila pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah

dilakukan pengelolaan dan/atau pembuangan dan/atau penimbunan

limbah B3 yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Pemerintah ini, maka setiap orang atau badan usaha yang

menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah, atau

menimbun limbah B3 baik masing-masing maupun bersama-sama

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 31/65

Page 32: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

secara proporsional wajib melakukan pembersihan dan/atau pemulihan

lingkungan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1(satu) tahun.

2. Apabila orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan,

mengangkut, mengolah, dan menimbun limbah B3 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pembersihan dan pemulihan

lingkungan maka instansi yang bertanggung jawab dapat melakukan

atau meminta pihak ketiga melakukan pembersihan dan pemulihan

lingkungan dengan biaya yang dibebankan kepada orang atau badan

usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah

dan menimbun limbah B3 baik secara sendiri maupun bersama-sama

secara proporsional.

3. Bagi kegiatan yang memanfaatkan limbah B3 dari luar negeri dan telah

memiliki izin hanya dapat melakukan impor limbah B3 sebagai bahan

baku sampai dengan Bulan September 2002.

Pasal 65

Setiap orang atau badan usaha yang sudah melakukan kegiatan

penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan

pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib meminta izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 selambat-lambatnya dalam waktu 1

(satu) tahun sejak saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Negara 3551) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994

tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 32/65

Page 33: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lemabran Negara Nomor 3595)

dinyatakan tidak berlaku lagi dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 67

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republi

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Februari 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Februari 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

AKBAR TANDJUNG

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 33/65

Page 34: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1999

TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN

BERACUN

UMUM

Kegiatan pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat

yang dilaksanakan melalui rencana pembangunan jangka panjang yang

bertumpu pada pembangunan di bidang industri.

Pembangunan di bidang industri tersebut di satu pihak akan menghasilkan

barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat, dan di lain pihak

industri itu juga akan menghasilkan limbah. Diantara lain limbah yang

dihasilkan oleh kegiatan industri tersebut terdapat limbah bahan berbahaya

beracun (B3). Limbah B3 yang dibuang langsung ke dalam lingkungan dapat

menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta

makhluk hidup lainya. Mengingat resiko tersebut, perlu diupayakan agar

setiap kegiatan industri dapat menghasilkan limbah B3 seminimal mungkin

dan mencegah masuknya limbah B3 dari luar wilayah Indonesia. Peran

Pemerintah Indonesia dalam pengawasan perpindahan lintas batas limbah B3

tersebut telah diratifikasi Konvensi Basel pada tanggal 12 Juli 1993 dengan

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993.

Hirarki Pengelolaan limbah B3 dimaksudkan agar limbah B3 yang dihasilkan

masing-masing unit produksi sesedikit mungkin dan bahkan diusahakan

sampai nol, dengan mengupayakan reduksi pada sumber dengan pengolahan

bahan, subtitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 34/65

Page 35: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

teknologi bersih. Bilamana masih menghasilkan limbah B3 maka diupayakan

pemanfaatan limbah B3.

Pemanfaatan limbah B3, yang mencakup kegiatan daur-ulang (recycling),

perolehan kembali (recovery) dan pengunaan kembali (reuse) merupakan

satu mata rantai penting dalam pengelolaan limbah B3. Dengan teknologi

pemanfaatan limbah B3 di satu pihak dapat dikurangi jumlah limbah B3

sehingga biaya pengolahan limbah B3 juga dapat ditekan dan di lain pihak

akan dapat meningkatkan kemanfaatan bahan baku. Hal ini pada gilirannya

akan mengurangi kecepatan pengurasan sumber daya alam.

Untuk menghilangkan atau mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan dari

limbah B3 yang dihasilkan maka limbah B3 yang telah dihasilkan perlu

dikelola secara khusus.

Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup

penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan

limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian

kegiatan tersebut terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan

mata rantai dalam pengelolaan limbah B3, yaitu :

a. Penghasil Limbah B3;

b. Pengumpul Limbah B3;

c. Pengangkut Limbah B3;

d. Pemanfaat Limbah B3;

e. Pengolah Limbah B3;

f. Penimbun Limbah B3;

Dengan Pengolahan limbah sebagaimana tersebut di atas, maka mata rantai

siklus perjalanan limbah B3 sejak dihasilkan oleh penghasil limbah B3 sampai

penimbunan akhir oleh pengolah limbah B3 dapat diawasi. Setiap mata rantai

perlu diatur, sedangkan perjalanan limbah B3 dikendalikan dengan sistem

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 35/65

Page 36: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

manifest berupa dokumen limbah B3. Dengan sistem manifest dapat

diketahui berapa jumlah B3 yang dihasilkan dan berapa yang telah

dimasukan ke dalam proses pengolahan dan penimbunan tahap akhir yang

telah memiliki persyaratan lingkungan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka (1)

Yang dimaksud dengan sisa suatu kegiatan dan/atau proses

produksi yang antara lain dihasilkan dari kegiatan rumah

tangga, rumah sakit, industri, pertambangan dan kegiatan lain.

Angka (2)

Limbah bahan berbahaya dan beracun ini antara lain adalah

bahan baku yang bersifat berbahaya dan beracun yang tidak

digunakan karena rusak/kadaluarsa, sisa bahan/kemasan,

tumpahan, sisa proses, oli bekas, oli kotor, limbah dari kegiatan

pembersihan kapal dan tangki yang memerlukan penanganan

dan pengolahan khusus. Tidak termasuk bagi limbah cair yang

bersifat B3 tetapi dapat diawasi oleh peraturan pemerintah

tentang pengendalian pencemaran air serta limbah debu dan

gas yang bersifat limbah B3 tetapi dapat diawasi oleh peraturan

pemerintah tentang pengendalian pencemaran udara.

Angka (3)

Cukup jelas

Angka (4)

Cukup jelas

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 36/65

Page 37: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Angka (5)

Cukup jelas

Angka (6)

Cukup jelas

Angka (7)

Cukup jelas

Angka (8)

Cukup jelas

Angka (9)

Cukup jelas

Angka (10)

Cukup jelas

Angka (11)

Cukup jelas

Angka (12)

Cukup jelas

Angka (13)

Cukup jelas

Angka (14)

Cukup jelas

Angka (15)

Cukup jelas

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 37/65

Page 38: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Angka (16)

Proses mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3

dilakukan agar limbah tersebut menjadi tidak berbahaya dan

atau beracun. Proses tersebut dapat dilakukan dengan

menggunakan teknologi yang sesuai, seperti stabilisasi dan

solidifikasi, insinersi, atau netralisasi.

Apabila teknologi tersebut tidak dapat diterapkan, maka harus

digunakan teknologi terbaik yang tersedia yang dapat mengolah

limbah tersebut seperti pertukaran ion dan membran sel serta

teknologi-teknologi lain yang sesuai dengan perkembangan

pengetahuan dan teknologi.

Angka (17)

Cukup jelas

Angka (18)

Cukup jelas

Angka (19)

Cukup jelas

Angka (20)

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan membuang limbah B3 langsung ke dalam

tanah, air atau udara adalah pembuangan limbah B3 tanpa

pengolahan terlebih dahulu. Ketentuan ini dimaksud agar limbah B3

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 38/65

Page 39: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik sehingga tidak berbahaya

dan/atau beracun lagi terhadap kesehatan manusia dan/atau

lingkungan hidup.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan pengenceran adalah menambahkan cairan

atau zat lainnya pada limbah B3 sehingga konsentrasi zat beracun

dan/atau tingkat bahayanya turun, tetapi beban pencemarannya masih

tetap sama dengan sebelum dilakukan pengenceran. Hal ini dilarang

karena pengenceran tidak akan menghilangkan sifat berbahaya dan

beracunnya limbah B3.

Pasal 5

Pengelolaan limbah radio aktif dilakukan oleh Badan Tenaga Atom

Nasional yang merupakan instansi yang bertanggung jawab di bidang

pengelolaan limbah radio aktif.

Pasal 6

Langkah pertama yang dilakukan dalam pengelolaan limbah B3 adalah

mengidentifikasikan limbah dari penghasil tersebut apakah termasuk

limbah B3 atau tidak.

Mengidentifikasikan limbah ini akan memudahkan pihak penghasil,

pengumpul, pemanfaat, pengolah atau penimbun dalam mengenali

limbah B3 tersebut sedini mungkin.

Mengidentifikasi limbah sebagai limbah B3 dilakukan melalui tahapan

sebagai berikut:

a. Mencocokkan jenis limbah dengan daftar jenis limbah B3, dan

apabila cocok dengan daftar jenis limbah B3, maka limbah

tersebut termasuk limbah B3;

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 39/65

Page 40: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

b. Apabila tidak cocok dengan daftar jenis limbah B3, maka

diperiksa apakah limbah tersebut memiliki karakteristik: mudah

meledak atau mudah terbakar atau beracun atau bersifat reaktif

atau menyebabkan infeksi atau bersifat korosif;

c. Apabila kedua tahapan tersebut sudah dilakukan dan tidak

memenuhi ketentuan limbah B3, maka uji akhir yang dilakukan

adalah uji toksologi.

Pasal 7

Ayat (1)

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang

pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi

berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian,

pencegahan korosi (inhibitor korosi), pelarutan kerak,

pengemasan, dan lain-lain.

Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa proses

suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat

ditentukan.

Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa

kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi

spesifikasi, karena tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan

atau tidak dapat dimanfaatkan kembali maka suatu produk

menjadi limbah B3 yang memerlukan pengelolaan limbah B3

lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa kemasan limbah

B3 dan bahan-bahan kimia yang kadaluarsa.

Ayat (2)

Cukup jelas

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 40/65

Page 41: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pengujian karakteristik limbah dilakukan sebelum limbah

tersebut mendapat perlakuan pengolahan. Dalam ketentuan ini

yang dimaksud dengan: Limbah mudah meledak adalah limbah

yang pada suhu dan tekanan standar (250C, 760 mmHg) dapat

meledak atau melalui reaksi kimia dan/atau fisika dapat

menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi dengan

cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya. Limbah mudah

terbakar adalah limbah-limbah yang

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 41/65

Page 42: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 1999 TANGGAL 7 OKTOBER 1999

Tabel 1. Daftar limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik

Tabel 2. Daftar limbah B3 dari sumber yang spesifik

Tabel 3. Daftar limbah dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan sisa

kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 42/65

Page 43: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

TABEL 1. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER YANG TIDAK SPESIFIK

KODE LIMBAH BAHAN PENCEMAR Pelarut Terhalogenasi

D1001a Tetrakloroetilen D1002a Trikloroetilen D1003a Metilen Klorida D1004a 1,1,2-Trikloro, 1,2,2,

Trifluoroetana D1005a Triklorofluorometana D1006a Orto-diklorobenzena D1007a Klorobenzena D1008a Trikloroetana D1009a Fluorokarbon Terklorinasi D1010a Karbon Tetraklorida

Pelarut Yang Tidak Terhalogenasi D1001b Dimetilbenzena D1002b Aseton D1003b Etil Asetat D1004b Etil Benzena D1005b Metil Isobutil Keton D1006b n-Butil Alkohol D1007b Sikloheksanon D1008b Metanol D1009b Toluena D1010b Metil Etil Keton D1011b Karbon Disulfida D1012b Isobutanol D1013b Piridin D1014b Benzena D1015b 2-Etoksietanol D1016b 2-Nitropropana D1017b Asam Kresilat D1018b Nitrobenzana

Asam/Basa D1001c Amonium Hidroksida

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 43/65

Page 44: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

D1002c Asam Hidrobromat D1003c Asam Hidroklorat D1004c Asam Hidrofluorat D1005c Asam Nitrat D1006c Asam Fosfat D1007c Kalium Hidroksida D1008c Natrium Hidroksida D1009c Asam Sulfat D1010c Asam Klorida

Yang tidak spesifik lainnya D1001d PCB'S (Polychlorinated

Biphenyls) D1002d Lead Scrap D1003d Limbah Minyak Diesel Industri D1004d Fiber Asbes D1005d Pelumas Bekas

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 44/65

Page 45: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

TABEL 2. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER YANG SPESIFIK

Kode Limbah

Jenis Industri/Kegiatan Kode Kegiatan

Sumber Pencemaran Asal/Uraian Limbah Pencemaran Utama

D201 PUPUK 2412 Proses produksi amonia, urea dan/atau asam fosfat IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi di atas

Katalis bekas Sludge proses produksi Limbah laboratorium Sludge dari IPAL Karbon aktif bekas

Logam berat (terutama As, Hg) Sulfida/senyawa amonia

D202 PESTISIDABahan organik atau inorganik yang digunakan untuk pemberantasan atau pengendalian hama atau gulma (insektisida, herbisida, fungisida, algasida, rodensida, defoliant)

2421 MFDP1) pestisida Penyimpanan dan pengemasan pestisida IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi pestida

Sludge dari IPAL Alat pengemasan dan

perlengkapan Produk off-spec2) Residu proses produksi dan

formulasi Pelarut bekas Absorban dan filter bekas Residu proses destilasi,

evaporasi Pengumpulan debu Limbah laboratorium Residu dari insinerator

Bahan aktif pestisida Hidrokarbon

terhalogenasi Pelarut mudah terbakar Logam dan logam berat

(terutama As, Pb, Hg, Cu, Zn, Th) Senyawa Sn-organik

D203 PROSES KLORO ALKALI Umumnya merupakan kegiatan yang terkait dalam produksi senyawa kimia atau produk yang berbahan dasar plastik seperti: soda kostik, klorin, vinylchlorid, polyvinylchloride, parafin mengandung klorin, ethylenedichloride, hypochlorites, hydrochloric acid, dll.

2411 2413 2429

Proses produksi klorin (metode elektrolis dengan menggunakan proses sel merkuri) Pemurnian garam Proses produksi soda kostik

(metode sel merkuri) IPAL yang mengolah efluen dari

proses produksi di atas

Sludge dari IPAL Absorban dan filter bekas Alat yang terkontaminasi Hg Sludge hasil proses

pengawetan Limbah laboratorium

Logam berat (terutama Hg) Hidrokarbon

terhalogenasi

1) Manufaktur, formulasi, distribusi dan pemakaian. 2) Produk yang tidak memenuhi syarat.

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 45/65

Page 46: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Kode Limbah

Jenis Industri/Kegiatan Kode Kegiatan

Sumber Pencemaran Asal/Uraian Limbah Pencemaran Utama

204 RESIN ADESIF Phenol formaldehide (PF), urea formaldehide (UF), melamine formaldehide (MF), dll

2429 MFDP resin aditif IPAL yang mengolah

efluen dari proses produksi resin aditif

Bahan dari produk off-spec Residu dari kegiatan produksi Katalis bekas Pelarut bekas Limbah laboratorium Sludge dari IPAL

Bahan organik (terutama senyawa fenol) Hidrokarbon terhalogenasi

D205

POLIMER Kegiatan produksi, baik khusus ataupun terintegrasi dalam manufaktur produk plastik atau serat, dengan cara polimerisasi yang menghasilkan produk seperti misalnya: polyvinyl chloride (PVC), polyvinyl acetate (PVA), polyethylene (PE), polypropilene (PP), acrylonitrile butadiene styrene (ABS), acrylonitrile styrene (AS), syntetic resin (alkyd, amino, epaxy, phenolic, polyester, polyurethane, vinyl acrylic), polyethyelene terephthalate (PET), ploystyrene (PS), styrene butadeiene rubber (SBR)

2413 2430 2520 2430

MFDP monomer dan polimer IPAL yang mengolah

efluen dari produksi polimer

Monomer/oligomer yang tidak bereaksi

Katalis bekas Residu produksi/reaksi polimer

absorban (misalnya: karbon aktif bekas)

Limbah laboratorium Sludge dari IPAL Sisa dan bekas stabiliser (misalnya

dalam produksi PVC: Cd, Zn, As) Fire retardant (misalnya Sb dan

senyawa bromin organik) Senyawa Sn organik Residu dari proses destilasi

Berbagai senyawa organik Hidrokarbon

terhalogenasi Logam berat

(terutama Cd, Pb, Sb, Sn) Sludge

terkontaminasi Zn dari proses produksi rayon/resin akritik

D206 PETROKIMIAIndustri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam, termasuk produk turunan yang dihasilkan langsung dari produk dasarnya. Misalnya: parafin, olefin, naftan dan Hidrokarbon aromatis (metana, etana, propana, etilen, propilen, butana, sikloheksana, benzena, toluen, naftalen, asetilen, asam asetat, xylene) dan seluruh produk turunannya.

2320 2411 2413 2429

MFDP produk petrokimia IPAL yang mengolah

efluen dari proses pengolahan limbah

Sludge proses produksi dan fasilitas penyimpanan

Katalis bekas Tar (residu akhir) Residu proses produksi/reaksi Sludge dari IPAL Absorban (misalnya: karbon aktif)

bekas dan filter bekas) Limbah laboratorium Sludge dari IPAL Residu/ash proses spray drying Pelarut bekas

Organik Hidrokarbon

terhalogenasi Logam berat

(terutama Cr, Ni, Sb)

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 46/65

Page 47: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Kode Limbah Jenis Industri/Kegiatan Kode

Kegiatan Sumber Pencemaran Asal/Uraian Limbah Pencemaran Utama

D207 PENGAWETAN KAYU 2010 2021 2029 3511 4520

Proses pengawetan kayu IPAL yang mengolah

efluen proses pengawetan kayu

Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan

Sludge dari alat pengolahan dan pengawetan kayu

Produk off-spec dan produk left-over

Pelarut bekas Kemasan bekas Sludge dari IPAL

Fenol terklorinasi (misalnya: pentaklorofenol)

Hidrokarbon terhalogenasi

Senyawa organometal

D208

PELEBURAN/PENGOLAHAN BESI DAN BAJA

2710 2731 2891

Proses peleburan besi/baja Proses casting besi/baja Proses besi/baja: rooling,

drawing, sheeting Coke manufacturing IPAL yang mengolah efluen

dari proses coke oven/blast furnace

Ash, dross, slag dari furnace Debu, residu dan/atau sludge dari

fasilitas pengendali pencemaran udara

Sludge dari IPAL Pasir foundry dan debu cupola Emulsi minyak dari

pendingin/pelumas Sludge ammonia steel lime Sludge dari proses roling

Logam berat (terutama As, Cr, Pb, Ni, Cd, Th, dan Zn)

Organik (fenolic, naftalen)

Sianida Limbah minyak

D209

OPERASI PENYEMPURNAAN BAJA 2710 2731

Penyempurnaan dan pemrosesan baja Steel surface treatment

(pickling, passivation, cleaning)

Larutan asam/alkali bekas dan residunya

Residu terkontaminasi Sianida (hot metal treatment)

Slag dan residu lain yang terkontaminasi logam berat

Sludge dari proses pengolahan residu

Larutan pengolah bekas Fluxing agent bekas

Logam berat (terutama As, Cr, Pb, Ni, Cd, Th, dan Zn)

Larutan asam dan alkali

Nitrat Fluorida Sianida (kompleks)

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 47/65

Page 48: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Kode Limbah Jenis Industri/Kegiatan Kode

Kegiatan Sumber Pencemaran Asal/Uraian Limbah Pencemaran Utama

D210

PELEBURAN TIMAH HITAM (Pb) 2720 2732 3720

Proses peleburan timah sekunder dan/atau primer

IPAL yang mengolah efluen dari proses peleburan timah

Sludge dari fasilitas proses peleburan

Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendali pencemaran udara

Ash, slag dan dross yang merupakan residu dari proses peleburan

Limbah dari proses skimming Larutan asam bekas Sludge dari IPAL

Logam berat (terutama As, Pb, Cd, Zn, Th)

Larutan asam

D211 PELEBURAN DAN PEMURNIAN TEMBAGA

2720 2732 3720

Proses primer dan sekunder peleburan dan penyempurnaan tembaga Peleburan dengan electric

arch furnace Pabrik asam (acid plant) IPAL yang mengolah

efluen dari proses peleburan tembaga

Sludge dari fasilitas proses peleburan dan penyempurnaan Debu dan/atau sludge dari fasilitas

pengendali pencemaran udara Larutan asam bekas Residu dari proses penyempurnaan

secara elektrolitis Sludge dari IPAL Sludge dariAcid plant blowdown Ash, slag dan dross yang

merupakan residu dari proses peleburan

Logam berat (terutama Cu, Pb, Cd, Th) Larutan asam

D212 TINTAKegiatan-kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan pada kertas, plastik, tekstil, dll., termasuk proses deinking pada pabrik bubur kertas

2221 2102 2109 2422 2520 2211

MFDP tinta Proses deinking pada

pabrik bubur kertas IPAL yang mengolah efluen

dari proses yang berhubungan dengan tinta

Sludge dari proses produksi dan penyimpanan Sludge terkontaminasi tinta Pelarut bekas Sludge dari IPAL Residu dari proses pencucian Kemasan bekas tinta Produk off-spec dan kadaluarsa

Organik (binder dan resin) Hidrokarbon

terhalogenasi Senyawa

organometal Pelarut mudah

terbakar Logam berat

(terutama Cr, Pb) Pigmen dan zat

warna Deterjen Calico printing - As

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 48/65

Page 49: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Kode Limbah

Jenis Industri/Kegiatan Kode Kegiatan

Sumber Pencemaran Asal/Uraian Limbah Pencemaran Utama

D213

TEKSTIL

1711/1712 1721/1722 1723/1729 1810/1820

Proses finishing tekstil Proses dyeing bahan tekstil Proses printing bahan

tekstil IPAL yang mengolah efluen

proses kegiatan di atas

Sludge dari IPAL mengandung logam berat Pelarut bekas (cleaning) Fire retardant, (Sb/Senyawa

brom organik)

Logam berat (terutama As, Cd, Cr, Pb, Cu, Zn) Hidrokarbon terhalogenasi (dari proses dressing dan finishing) Pigmen, zat warna dan pelarut organik Tensioactive (surfactant)

D214

MANUFAKTUR DAN PERAKITAN KENDARAAN DAN MESIN Mencakup manufaktur dan perakitan kendaraan bermotor, sepeda, kapal, pesawat terbang, traktor, alat-alat berat, generator, mesin-mesin produksi, dll. Termasuk pembuatan suku cadang dan asesori dan rangka

2813/2912 2913/2915 2927/3110 3410/3420 3430/3530 3591/3592

Seluruh proses yang berhubungan fabrikasi dan finishing logam, manufaktur mesin dan suku cadang dan perakitan. Termasuk kegiatan yang terkait dengan D215 dan D216 IPAL yang mengolah efluen dari proses di atas

Sludge proses produksi Pelarut bekas dan cairan

pencuci (organik & anorganik) Residu proses produksi Sludge dari IPAL

Logam dan logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Pb, Ag, Hg, Cu, Ni, Zn, Se, Sn) Nitrat Residu cat Minyak dan gemuk Senyawa amonia Pelarut mudah terbakar Asbestos Larutan asam

D215

ELEKTROPLATING DAN GALVANIS Mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses elektris

2892 2710/2720 2811/2812 2891/2893 2899/2911 2912/2915 2919/2922 2924/2925 2926/2927 2930/3110 3120/3190 3210/3220 3230/3410 3420/3430 3530/3591 3592/3610 3699/4520

Semua proses yang berkaitan dengan kegiatan pelapisan logam termasuk proses perlakuan: phospahting, etching, polishing, chemical conversion coating, anodising Pre-treatment: pikling,

degreasing, stripping, cleaning, grinding, sand blasting, weld cleaning, depainting IPAL yang mengolah effluen

proses elektroplasting dan galvanis

Sludge pengolahan dan pencucian

Larutan pengolah bekas Larutan asam (pickling) Dross, slag Pelarut bekas (terklorinasi) Larutan bekas proses

degreasing Sludge IPAL Residu dari larutan batch

Logam dan logam berat (terutama Cd, Cr, Cu, Pb, As, Ba, Hg, Se, Ag, Ni, Zn, Sn) Sianida Senyawa amonia Fluorida Fenol Nitrat

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 49/65

Page 50: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Kode Limbah Jenis Industri/Kegiatan Kode

Kegiatan Sumber Pencemaran Asal/Uraian Limbah Pencemaran Utama

D216 CAT Termasul varnish dan bahan pelapis lain

2422 2029/2811 2812/2892 2893/2899 2911/2912 2915/2919 2922/2924 2925/2926 2927/2930 3110/3120 3190/3150 3210/3220

3230, 3410 3420/3430 3530/3591 3592/3610 3599/4520 3511/3694

3699

MFPD cat IPAL yang mengolah

effluen proses yang berkaitan dengan cat

Sludge cat Pelarut bekas Sludge dari IPAL Filter bekas Produk off-spec Residu proses destilasi Cat anti korosi (Pb, Cr) Debu dan/atau sludge dari unit

pengendalian pencemaran udara Sludge proses dip painting

Bahan organik (resin) Hidrokarbon

terhalogenasi Caustic sludge Pelarut mudah

meledak Pigmen Logam dan logam

berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se, Ag, Zn) Senyawa Sn Organik

D217 BATERE SEL KERING 3140 MFDP batere sel kering IPAL yang mengolah effluen proses produksi batere

Sludge proses produksi Residu proses produksi Batere bekas, off-spec dan

kadaluarsa Sludge IPAL Metal powder Dust, slag, ash

Logam berat (terutama Cd, Pb, Ni, Zn, Hg) Residu padat mengandung logam

D218 BATERE SEL BASAH 3140 MFPD batere sel basah IPAL yang mengolah

effluen proses produksi batere

Sludge proses produksi Batere bekas, kadaluarsa dan

off-spec Sludge dari IPAL Larutan asam/alkali

Logam berat (terutama Cd, Pb, Ni, Zn, Sb) Asam/alkali Sel mengandung

Litium

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 50/65

Page 51: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Kode Limbah

Jenis Industri/Kegiatan Kode Kegiatan

Sumber Pencemaran Asal/Uraian Limbah Pencemaran Utama

D219

KOMPONEN ELEKTRONIK/ PERALATAN ELEKTRONIK

3110/3120 3150/3190 3210/3220 3230/3320

Manufaktur dan perakitan

komponen dan peralatan elektronik

IPAL yang mengolah effluen proses

Sludge proses produksi Pelarut bekas Mercury contactor/switch Lampu fluororesens (Hg) Coated glass Larutan etching untuk printed

circuit Caustic stripping (photoresist) Residu solder dan fluxnya Limbah pengecatan

Logam dan logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Pb, Ag, Hg, Cu, Ni, Zn, Se, Sn, Sb) Nitrat Fluorida Residu cat Bahan organik Lartuan alkali/asam Pelarut terhalogenasi

,li>Residu proses etching (FeCl3)

D220

EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI

1110 1120

Eksplorasi dan produksi Pemeliharaan fasiltas

produksi Pemeliharaan fasilitas

penyimpanan IPAL yang mengolah

effluen Pemrosesan minyak dan gas alam

Tanki penyimpanan

Slop minyak Lumpur bor (drilling mud) bekas Sludge minyak Karbon aktif dan absorban

bekas Sludge dari IPAL Cutting pemboran Residu dasar tanki (yang

memiliki kontaminan di atas standar dan memiliki karakteristik limbah B3)

Bahan organik Bahan

terkontaminasi minyak

Logam berat Merkuri (pada karbon

aktif,

D221

KILANG MINYAK DAN GAS BUMI

2320

Proses pengolahan IPAL yang mengolah

effluen proses pengolahan

Unit Dissolved Air Flotation (DAF)

Pembersihan heat exchanger

Tanki penyimpanan

Sludge minyak Katalis bekas Karbon aktif bekas Sludge dari IPAL Filter bekas Residu dasar tanki (yang memiliki kontaminan di atas standar dan memiliki karakteristik limbah B3) Limbah laboratorium Limbah PCB

Bahan organik Bahan terkontaminasi minyak Logam dan logam berat (terutama Ba, Cr, Pb, Ni) Sulfida Tensioactive (Surfactan, dll.)

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 51/65

Page 52: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Kode Limbah

Jenis Industri/Kegiatan Kode Kegiatan

Sumber Pencemaran Asal/Uraian Limbah Pencemaran Utama

D222

PERTAMBANGAN

1320 1020

Kegiatan

pertambangan yang berpotensi untuk menghasilkan limbah B3 seperti penambangan tembaga, emas, batubara, timah, dll.

Sludge pertambangan terkontaminasi logam berat, flotation sludge/tailing

(yang memliki kontaminan di atas standar dan memliki karakteristik limbah B3)

Pelarut bekas Limbah laboratorium Limbah PCB

D223 PLTU YANG MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR BATUBARA

4010 • Pembakaran batubara

yang digunakan untuk pembangkit listrik

Fly ash Bottom ash (yang memliki kontaminan di

atas standar dan memiliki karakteristik limbah B3)

Limbah PCB

Sludge dari proses tanning dan finishing

Pelarut bekas Sludge dari IPAL Asam kromat bekas

D224 PENYAMAKAN KULIT 19111912 1920

Proses tanning dan finishing Proses trimming/shaving/buffing IPAL yang mengolah effluen dari proses di atas

• Logam berat Bahan organik

(PNA - polynuclear aromatics)

Logam berat (terutama Cr, Pb)

Pelarut organik Larutan asam

D225

ZAT WARNA DAN PIGMEN 2422 2429 2411

MFDP zat warna dan pigmen

IPAL yang mengolah effluen proses yang berkaitan dengan zat warna dan pigmen

sludge proses produksi dan fasilitas penyimpanan

Pelarut bekas Sludge dari IPAL Residu produksi/reaksi Absorban dan filter bekas Produk off-spec

Bahan organik Hidrokarbon terhalogenasi Logam dan logam berat (terutama Cr, Zn, Pb, Hg, Ni, Sn, Cu, Sb, Ba) Senyawa organometal Sianida Nitrat Fluorida, Sulfida Arsen

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 52/65

Page 53: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Kode Limbah

Jenis Industri/Kegiatan Kode Kegiatan

Sumber Pencemaran Asal/Uraian Limbah Pencemaran Utama

D226 FARMASI 2423 MFDP produk farmasi IPAL yang mengolah

effluen proses manufaktur dan produksi farmasi

Sludge dari fasilitas produksi Pelarut bekas Produk off-spec, kadaluarsa

dan sisa Sludge dari IPAL Peralatan dan kemasan

bekas Residu proses produksi dan

formulasi Absorban dan filter (karbon

aktif) Residu proses destilasi,

evaporasi dan reaksi Limbah laboratorium Residu dari proses

insinerasi

Bahan organik Hidrokarbon

terhalogenasi Pelarut mudah meledak Logam berat (terutama

As) Bahan aktif

D227 RUMAH SAKIT 7511 9309

Seluruh rumah sakit dan laboratorium klinis

Limbah klinis Produk farmasi kadaluarsa Peralatan laboratorium

terkontaminasi Kemasan produk farmasi Limbah laboratorium Residu dari proses

insinerasi

Limbah terinfeksi Residu produk farmasi Bahan-bahan kimia

D228 LABORAORIUM RISET DAN KOMERSIAL beberapa industri memiliki laboratorium, misalnya: tekstil, makanan, pulp & paper, penyempurnaan, bahan kimia, cat, karet, dll.

7310 7422

Seluruh laboratorium kecuali yang termasuk D227

Pelarut Bahan kimia kadaluarsa Residu sampel

Bahan kimia (murni atau tekonsentrasi) dan larutan kimia berbahaya dan beracun

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 53/65

Page 54: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Kode Limbah

Jenis Industri/Kegiatan Kode Kegiatan

Sumber Pencemaran Asal/Uraian Limbah Pencemaran Utama

D229 FOTOGRAFI 2211/2221 2222/2429

• MFDP bidang fotografi Larutan developer, fixer, bleach bekas

Pelarut bekas Off-set Cr

Perak Pelarut organik Senyawa pengoksidasi

D230 PENGOLAHAN BATUBARA DENGAN PIROLISIS Cokes productions

2310 Proses produksi IPAL yang mengolah

effluen dari proses

Residu proses produksi (tar) Residu minyak

Hidrokarbon organik (PNA) Residu minyak

D231

DAUR ULANG MINYAK PELUMAS BEKAS

9000 Proses purifikasi dan regenerasi

Filter dan absorban bekas Residu proses destilasi dan

evaporasi (tar) Residu minyak/emulsi/sludge

(DAF/dasar tanki)

Material terkontaminasi minyak Logam berat (terutama

Zn, Pb, Cr) Sludge minyak Hidrokarbon

terhalogenasi D232

SABUN DETERJEN/PRODUK PEMBERSIH DESINFEKTAN/KOSMETIK

2424 Proses manufaktur dan formulasi produk

Residu produksi dan konsentrat

Filter dan absorban bekas Pelarut bekas Konsentrat off-spec dan

kadaluarsa Limbah laboratorium

Bahan organik Hidrokarbon

terhalogenasi Logam berat (Zn) Fluorida Nitrat Tensioactive berat Residu asam

D233

PENGOLAHAN LEMAK HEWANI/NABATI DAN DERIVATNYA

1514 • Manufaktur dan formulasi produk lemak nabati/hewani dan turunannya

Residu filtrasi Sludge minyak/lemak Limbah laboratorium Residu proses destilasi Katalis bekas (Cr)

Logam berat (terutama Cr, Ni, Zn) Residu minyak Residu asam

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 54/65

Page 55: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Kode Limbah

Jenis Industri/Kegiatan Kode Kegiatan

Sumber Pencemaran Asal/Uraian Limbah Pencemaran Utama

D234 ALLUMUNIUM THERMAL METALURGY ALLUMUNIUM CHEMICAL CONVERSION COATING

2739 2732

Proses peleburan dan penyempurnaan (primer & sekunder) Pelapisan aluminium IPAL yang mengolah

effluen dari proses coating

Manufaktur anoda-tar & residu karbon Proses skimming Spent pot lining (katoda) Residu proses peleburan (slag

dan cros) Sludge dari IPAL Anoding sludge

Logam dan logam berat (terutama Cr) Residu asam Sianida (proses

Cryolite)

D235 PELEBURAN DAN PENYEMPURNAAN SENG - Zn

2720 Seng terlektrolisis dalam proses peleburan dan penyempurnaan Pyrometallurgical zinc

peleburan & penyempurnaan IPAL yang mengolah

effluen dari proses peleburan dan penyempurnaan

Sludge proses peleburan dan fasilitas pemurnian udara Debu/sludge dari peralatan

pengendali pencemaran udara Slag dan dross (residu proses

peleburan) Proses skimming Sludge dari IPAL Sludge dari Acid plant

blowdown Electrolytic anode slime/sludge

Logam berat (terutama Zn, Cr, Pb, Th) Residu asam

D236 PROSES LOGM NON-FERRO Proses cold rolling, drawing, sheeting, dan finishing logam non-ferro (misalnya:Cu, Al, Zn, alloy)

Larutan oksalat dan sludge-nya Larutan permanganat (pickling) Residu asam pickling Larutan pembersih alkali Minyak emulsi dan

pendingin/pelumas

Logam dan logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Ni, Zn) Nitrat, Fluorida Asam borat dan

oksalat Larutan asam/alkali Limbah minyak

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 55/65

Page 56: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Kode Limbah

Jenis Industri/Kegiatan Kode Kegiatan

Sumber Pencemaran Asal/Uraian Limbah Pencemaran Utama

D237 METAL HARDENING 2710/2720 2811/2812 2891/2892 2899/2911 2912/2915 2919/2922 2924/2926 2927/3110 3120/3190 3430/3530

Seluruh proses pengolahan (misalnya: nitriding, corburizing) IPAL yang mengolah

effluen dari proses

Sludge Pelarut bekas

Logam dan logam berat (terutama Ba, Cr, Mn) Sianida

D238 METAL/PLASTIC SHAPING 2710/2720 2731/2732 2811/2812 2891/2893 2899/2911 2912/2915 2919/2922 2924/2925 2926/2927 2930/3110 3120/3130 3410/3420 3430/3511 3530/3511 3530/3591 3592/4520

Semua proses yang berkaitan termasuk: grinding, cutting, rolling, drawing, filling, dll.

Emulsi minyak (misalnya: cairan cutting dan minyak pendingin Sludge dari proses shaping Pelarut bekas

Logam dan logam berat Emulsi minyak Hidrokarbon

terhalogenasi Fluorida-nitrat

D239 LAUNDRY DAN DRY CLEANING 9301 • Proses cleaning dan degreasing yang memakai pelarut organik dan pelarut kostik kuat

Pelarut bekas Larutan kostik bekas Sludge proses cleaning dan

degreasing

Pelarut organik Hidrokarbon

terhalogenasi Lemak dan gemuk

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 56/65

Page 57: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Kode Limbah

Jenis Industri/Kegiatan Kode Kegiatan

Sumber Pencemaran Asal/Uraian Limbah Pencemaran Utama

D240 IPAL INDUSTRI Fasilitas pengolahan limbah cair terpadu dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam tabel ini

Sludge IPAL Logam dan logam berat (terutama As, Cd, Cr, Pb, Hg, Se, Ag, Cu, Ni) Hidrokarbon

terhalogenasi Bahan organik Amonia Sulfida Fluorida

D241 PENGOPERASIAN INSINERATOR LIMBAH

Proses insinerasi limbah Fly ash Slag/bottom ash Residu pengolahan flue gas

Logam berat Residu

pembakaran tidak sempurna

D242 DAUR ULANG PELARUT BEKAS 9000 Recycle/regenerasi/purifikasi pelarut organik bekas

Residu proses destilasi dan evaporasi Filter dan absorban bekas

Hidrokarbon terhalogenasi Bahan organik

D243 GAS INDUSTRI 4020 Manufaktur dan formulasi gas industri (acetylene,/i>, hidrogen)

Limbah carbide - residu Katalis (reformer/desulfurizer)

bekas

Residu alkali Logam berat

D244

GELAS KERAMIK/ENAMEL 2610 Manufaktur dan formulasi produk gelas dan keramik/enamel

Bubuk gelas - terlapis logam Emulsi minyak Residu dari proses etching Hg (glass switches) Debu/sludge dari peralatan

pengendali pencemaran udara Residual Opal glass - As Brozing & decolorizing agent -

As

Logam berat (terutama Pb, Cd, Cr, Co, Ni, Ba)

Limbah minyak Fluorida

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 57/65

Page 58: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Kode Limbah

Jenis Industri/Kegiatan Kode Kegiatan

Sumber Pencemaran Asal/Uraian Limbah Pencemaran Utama

D245 SEAL, GASKET, PACKING 3699 Manufaktur dan formulasi produk seal, gasket dan packing

Sisa asbestos Adhesive coating

Asbestos Logam berat

(terutama Pb, Hg, Zn)

D246 PRODUK KERTAS 2102 2109

Manufaktur dan formulasi produk kertas Kegiatan pencetakan dan

pewarnaan

Adesif/perekat sisa dan kadaluarsa Residu pencetakan

(tinta/pewarna) Pelarut bekas Sludge dari IPAL

Pelarut organik Logam berat dari

tinta/pewarna

D247 CHEMICAL/INDUSTRIAL CLEANING 4520 9309

Degreasing, descaling, phospating, derusting, passivation, refinishing, dll.

Alkali, pelarut asam dan/atau larutan oksidator yang terkontaminasi logam, minyak, gemuk Residu dari kegiatan

pembersihan

Larutan asam/alkali

D248 FOTOKOPI 51502429

Pemeliharaan peralatan MFDP toner

Toner bekas Logam berat (terutama Se)

D249 SEMUA JENIS INDUSTRI YANG MENHASILKAN/MENGGUNAKAN LISTRIK

Proses replacement, refilling, reconditioning atau retrofitting dari transformer dan capasitor

Limbah PCB PCB

D250 SEMUA JENIS INDUSTRI KONSTRUKSI Penggantian fireproof insulation (ac), atap, insulation

Asbestos Asbestos

D251 BENGKEL PEMELIHARAAN KENDARAAN Pemeliharaan mobil, motor, kereta api, pesawat termasuk body repair

Pelumas bekas Pelarut (cleaning,

degreasing) Limbah cat Asam Batere bekas

Limbah minyak Pelarut mudah

terbakar Asam Logam berat

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 58/65

Page 59: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

TABEL 3. DAFTAR LIMBAH DARI BAHAN KIMIA KADALUARSA,

TUMPAHAN SISA KEMASAN, ATAU BUANGAN PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI SPESIFIKASI

KODE LIMBAH BAHAN PENCEMAR 1. 2.

D3001 Asetaldehida

D3002 Asetamida

D3003 Asamasetat, garam-garaman dan ester-esternya

D3004 Aseton

D3005 Asetonitril

D3006 Asetilklorida

D3007 Akrolein

D3008 Akrilamida

D3009 Akrilonitril

D3010 Aldrin

D3011 Aluminium Alkil dan turunannya

D3012 Aluminium Fosfat

D3013 Amonium Pikrat

D3014 Amonium Vanadat

D3015 Anilina

D3016 Arsen dan senyawanya

D3017 Arsen Oksida, Tri-, Penta-

D3018 Arsen Disulfida, Arsen Triklorida

D3019 Dietilarsina

D3020 Barium dan senyawanya

D3021 Chromated Copper Arsenat

D3022 Benzena

D3023 Klorobenzena

D3024 1,3-Diisosianatometil-Benzena

D3025 Dietilbenzena

D3026 Heksahidrobenzena

D3027 Benzenasulfonat Asam Klorida

D3028 Benzenasulfonil Klorida

D3029 Berilium dan senyawanya

D3030 Bis(klorometil) Eter

D3031 Bromoform

D3032 1,1,2,3,4,4-Heksakloro-1,3-Butadiena

D3033 n-Butil Alkohol

D3034 Butana

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 59/65

Page 60: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Lanjutan Tabel 3

1. 2.

D3035 Butilaldehida

D3036 Kadmium dan senyawanya

D3037 Kalsium Kromat

D3038 Amoniacal Copper Arsenat

D3039 Dikloro Karbonat

D3040 Karbon Disulfida

D3041 Karbon Tetraklorida

D3042 Kloroasetaldehida

D3043 Klorodana, Isomer Alfa dan Beta

D3044 Kloroetana (Etil Klorida)

D3045 Kloroetana (Vinil Klorida)

D3046 Klorobromometana

D3047 Kloroform

D3048 p-Kloroanilina

D3049 2-Kloroetil Vinil Eter

D3050 Klorometil Metil Eter

D3051 Asam Kromat

D3052 Kromium dan senyawa-senyawanya

D3053 Sianida dan senyawa-senyawanya

D3054 Kreosot

D3055 Kumena

D3056 Sikloheksana

D3057 2,4-D, garam-garam dan esternya

D3058 DDD

D3059 DDT

D3060 1,2-Diklorobenzena

D3061 1,3-Diklorobenzena

D3062 1,2-Dikloroetana

D3063 1,1-Dikloroetana

D3064 1,2-Dikloropropana

D3065 1,3-Dikloropropana

D3066 Dieldrin

D3067 Dimetil Ftalat

D3068 Dimetil Sulfat

D3069 2,4-Dinitrotoluen

D3070 2,6-Dinitrotoluen

D3071 Endrin dan senyawa metabolitnya

D3072 Epiklorohidrin

D3073 2-Ektosi Etanol

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 60/65

Page 61: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Lanjutan Tabel 3

1. 2.

D3074 1-Fenil Etanon

D3075 Etil Akrilat

D3076 Etil Asetat

D3077 Etilbenzena

D3078 Etil Karbamat (Uretan)

D3079 Etil Eter

D3080 Asam Etilen Bisditiokarbamat dan turunannya

D3081 Etilen Dibromida

D3082 Etilen Diklorida

D3083 Etilen Glikol (Monoetil Eter)

D3084 Etilen Oksida (Oksirana)

D3085 Fluorin

D3086 Fluoroasetamida

D3087 Asam Fluoroasetat dan garam sodiumnya

D3088 Formaldehida

D3089 Asam Formiat

D3090 Furan

D3091 Heptaklor

D3092 Heksaklorobenzena

D3093 Heksaklorobutadiena

D3094 Heksakloroetana

D3095 Hidrogen Sianida

D3096 Hidrazina

D3097 Asam Fosfat

D3098 Asam Flourat

D3099 Asam Fluorida

D3100 Asam Sulfida

D3101 Hidroksibenzena (Fenol)

D3102 Hidroksitoluen (Kresol)

D3103 Isobutil Alkohol (isobutanol)

D3104 Timbal Asetat

D3105 Timbal Kromat

D3106 Timbal Nitrat

D3107 Timbal Oksida

D3108 Timbal Fosfat

D3109 Lindana

D3110 Maleat Anhidrida

D3111 Maleat Hidrazida

D3112 Merkuri dan senyawa-senyawanya

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 61/65

Page 62: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Lanjutan Tabel 3

1. 2.

D3113 Metil Hidrazina

D3114 Metil Paration

D3115 Tetraklorometana

D3116 Tribromometana

D3117 Triklorometana

D3118 Triklorofluorometana

D3119 Metanol (Metil Alkohol)

D3120 Metoksiklor

D3121 Metil Bromida

D3122 Metil Klorida

D3123 Metil Kloroform

D3124 Metilen Bromida

D3125 Metil Isobutil Keton

D3126 Metil Etil Keton

D3127 Metil Etil Keton Peroksida

D3128 Metil Benzena (Toluen)

D3129 Metil Iodida

D3130 Naftalena

D3131 Nitrat Oksida

D3132 Nitrobenzena

D3133 Nitrogliserin

D3134 Oksirana

D3135 Paration

D3136 Paraldehida

D3137 Pentaklorobenzena

D3138 Pentakloroetana

D3139 Pentakloronitrobenzena

D3140 Pentaklorofenol

D3141 Pentakloroetilen

D3142 Fenil Tiourea

D3143 Fosgen

D3144 Fosfin

D3145 Fosfor Sulfida

D3146 Fosfor Pentasulfida

D3147 Ftalat Anhidrida

D3148 1-Bromo, 2-Propanon

D3149 2-Nitropropana

D3150 n-Propilamina

D3151 Propilen Diklorida

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 62/65

Page 63: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

1. 2.

D3152 Pirena

D3153 Piridin

D3154 Selenium dan senyawanya

D3155 Selenium Dioksida

D3156 Selenium Sulfida

D3157 Perak Sianida

D3158 2,4,5-TP (Silvex)

D3159 Natrium Azida

D3160 Striknidin-10-satu dan garam-garamnya

D3161 Asam Sulfat, Dimetil Ester Sulfat

D3162 Sulfur Fosfit

D3163 2,4,5-T

D3164 1,2,4,5-Tetraklorobenzena

D3165 1,1,1,2-Tetrakloroetana

D3166 1,1,2,2-Tetrakloroetana

D3167 2,3,4,6-Tetraklorofenol

D3168 Tetraklorometana

D3169 Tetraetil Timbal

D3170 2,4,5-Triklorofenol

D3171 2,4,6-Triklorofenol

D3172 1,3,5-Trinitrobenzena

D3173 Vanadium Oksida

D3174 Vanadium Pentaoksida

D3175 Vinil Klorida

D3176 Warfarin

D3177 Dimetilbenzena

D3178 Seng Fosfit

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 63/65

Page 64: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 85 TAHUN 1999 TANGGAL 7 OKTOBER 1999

BAKU MUTU TCLP ZAT PENCEMAR DALAM LIMBAH

UNTUK PENENTUAN KARAKTERISTIK SIFAT RACUN

KODE LIMBAH PARAMETER KONSENTRASI DALAM

EKSTRAKSI LIMBAH (MG/L)

1. 2. 3.

D4001 Aldrin + Dieldrin 0,02

D4002 Arsen 0,2

D4003 Barium 5

D4004 Benzene 0,005

D4005 Boron 100

D4006 Cadmium 0,05

D4007 Carbon Tetrachloride 0,2

D4008 Chlordane 0,01

D4009 Chlorobenzene 5

D4010 Chloroform 5

D4011 Chromium 0,25

D4012 Copper 0,19

D4013 o-Cresol 0,5

D4014 m-Cresol 0,5

D4015 Total Cresol 0,5

D4016 Cyanida (free) 1

D4017 2,4-D 5

D4018 1,4-Dichlorobenzene 0,05

D4019 1,2-Dichloroethane 0,2

D4020 1,1-Dichloroethylene 0,2

D4021 2,4-Dinitrotoluene 0,01

D4022 Endrin 50

D4023 Fluorides 0,004

D4024 Heptachlor + Heptachlor Epoxide

0,08

D4025 Hexachlorobenzene 0,05

D4026 Hexachloroethane 0,3

D4027 Lead 2,5

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 64/65

Page 65: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA · PDF filePengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana ... pengumpul limbah B3. 3. Pemanfaat limbah B3 yang melakukan pengangkutan

Lanjutan Lampiran II

1. 2. 3.

D4028 Lindane 0,2

D4029 Mercury 0,01

D4030 Methoxychlor 3

D4031 Methyl Parathion 0,3

D4032 Methyl Ethyl Ketone 20

D4033 Nitrate + Nitrite 500

D4034 Nitrite 50

D4035 Nitrobenzene 1

D4036 Pentachlorophenol 0,5

D4037 Pyridine 0,1

D4038 PCBs 0,05

D439 Selenium 0,05

D4040 Silver 2

D4041 Tetrachloroethylene (PCE) 0,3

D4042 Phenol 2

D4043 DDT 1

D4044 Chlorophenol (total) 1

D4045 Chloronaphtalene 1

D4046 Trihalomethane 1

D4047 2,4,5-Trichlorophenol 40

D4048 2,4,6-Trichlorophenol 1

D4049 Vynil Chloride 0,05

D4050 Zinc 2,5

P.P. NO. 18 TAHUN 1999 65/65