peraturan menteri dan reformasi birokrasi ... ... - 3 - pasal 1 pedoman pembangunan zona integritas...

Click here to load reader

Post on 26-Jan-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • PERATURAN MENTERI

    PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

    DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

    NOMOR 52 TAHUN 2014

    TENTANG

    PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI

    BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

    Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun

    2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona

    Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sudah

    tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan

    keadaan sehingga perlu diganti;

    b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

    dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan

    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

    dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Umum

    Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

    dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

    Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

    2.Undang-Undang . . .

  • - 2 -

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

    Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

    Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

    2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

    Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 3874);

    3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

    Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 4250);

    4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang

    Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

    Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan

    Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

    5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi

    Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU

    WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN

    INSTANSI PEMERINTAH.

    Pasal 1 . . .

  • - 3 -

    Pasal 1

    Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan

    Instansi Pemerintah adalah sebagaimana terlampir dan

    merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

    Peraturan Menteri ini:

    Pasal 2

    Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi pejabat di

    lingkungan instansi Pemerintah dalam rangka

    Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

    Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

    Pasal 3

    Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

    Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman

    Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

    dari Korupsi dan wilayah Bersih dan Melayani di

    Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

    dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

    Pasal 4

    Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2

    Oktober 2014.

    Agar . . .

  • - 4 -

    Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

    pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

    penempatannya dalam Berita Negara Republik

    Indonesia.

    Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014

    MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

    NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

    ttd

    AZWAR ABUBAKAR

    Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2014

    MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA

    REPUBLIK INDONESIA,

    ttd

    YASONNA HAMONANGAN LAOLY

    BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1813 Salinan sesuai dengan aslinya

    KEMENTERIAN PANRB

    Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

  • LAMPIRAN

    PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN

    APARATUR NEGARA DAN REFORMASI

    BIROKRASI NOMOR 52 TAHUN 2014

    TENTANG

    PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA

    INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS

    DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI

    BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN

    INSTANSI PEMERINTAH

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk

    melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan

    yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara

    cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang

    dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN,

    dan lemahnya pengawasan.

    Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan

    Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design

    Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program

    reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga

    sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas

    organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan

    pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran

    hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot

    project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan

    penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret

    dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya

    pembangunan Zona Integritas.

    Dalam rangka ...

  • Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang

    perlu dilakukan adalah: (1) Menyelaraskan instrumen Zona Integritas

    dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan

    pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.

    Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan Zona Integritas dengan

    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

    Birokrasi.

    B. Maksud Dan Tujuan

    1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah

    dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona

    Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah

    Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan

    2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memberikan keseragaman

    pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju

    WBK/WBBM.

    C. Pengertian Umum

    Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

    1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi

    pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen

    untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi,

    khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas

    pelayanan publik;

    2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat

    yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian

    besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem

    manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan

    akuntabilitas kinerja;

    3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM)

    adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang

    memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan

    tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan

    pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas

    pelayanan publik;

    4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;

    5. Unit Kerja ...

  • 5. Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di instansi pemerintah,

    serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi

    pelayanan;

    6. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

    Refomasi Birokrasi;

    7. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan

    instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit

    kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju

    WBBM; dan

    8. Tim Penilai Nasional (TPN) adalah tim yang dibentuk untuk

    melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona

    Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai Nasional

    terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

    Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan

    Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

    BAB II ...

  • BAB II TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

    A. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

    1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah

    deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah

    bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas;

    2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh instansi

    pemerintah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian besar

    pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta

View more