Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Paragraf 5 mengenai Amdal Pasal 22,menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

Undang - Undang No. 27 Tahun 2007 Pasal 34 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, reklamasi wilayah peisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/ atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.

Peraturan Menteri PU No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai

Perpres RI No. 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Perpres RI No. 122 Tahun 2012 Pasal 4 Ayat (2) menambahkan bahwa di setiap kegiatan reklamasi pantai wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi.

peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.