peraturan karyawan dan dosen ... -...

PERATURAN KARYAWAN DAN DOSEN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

PERATURAN KARYAWAN DAN DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

Ketua Penyusun

Dr. Sri Suyanta, M.A

Penyusun Barmawi, M.Si

Tarmizi Gadeng, M.Si Dr. Nasrul Zaman, ST.M.kes

Fatimah Azzahra, ST. MT M. Thaib Zakaria, SH.,MH

Saiful, S.Ag.,M.Ag Ir. Zainuddin, MT

H. Riza Nizarli, SH.MH Fadhlullah, SH.MS

Nuzulman, SE.M.Si.Ak Marlizar, SE. MM

Muhammad Kamal, ST

PENERBIT :

BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

E-mail ;[email protected]

mailto:[email protected]


2016


SK. REKTOR Nomor: 009/2009 Tanggal 14 Januari 2009

Jl. Muhammadiyah No 91 Batoh Lueng Bata Banda Aceh 23245

Telp. 0651 - 31583 Fax. 0651 - 34091, 34092, E-mail : [email protected], Website : www.bpm.unmuha.ac.id

PERATURAN KARYAWAN DAN DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

http://www.bpm.unmuha.ac.id/

1 PERATURAN KARYAWAN DAN DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

KATA PENGANTAR

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

Assalamu’alaikum. Wr.Wb

Puji syukur kami sampaikan kepada Allah SWT semoga kita semua senantiasa

mendapatkan hidayah dan bimbingan-Nya. Alhamdulillah, Surat Keputusan Rektor

Universitas Muhammadiyah Aceh tahun 2016 tentang peraturan karyawan dan telah

selesainya disusun. Surat keputusan ini dimaksudkan untuk melengkapi Peraturan pegawai

dan dosen di Universitas Muhammadiyah Aceh dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi,

termasuk ketentuan Persyarikatan Muhammadiyah.

Peraturan pegawai dan dosen Universitas Muhammadiyah Aceh ini bertujuan untuk

meningkatkan kinerja pegawai dan dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Aceh.

Peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) UNMUHA

yang lebih baik dan terarah sesuai dengan bidang kerjanya (tupoksi) dalam rangka

meningkatkan sistem pendidikan yang profesional, amanah dan berkemajuan.

Semoga Peraturan Karyawan dan Dosen ini bermanfaat bagi segenap Sivitas

Akademika Universitas Muhammadiyah Aceh. Kami berharap peraturan ini dapat

memberikan daya dorong untuk lebih meningkatkan kinerja bagi seluruh Sivitas Akademika

Universitas Muhammadiyah Aceh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi

tercapainya Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhirnya, kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga Peraturan Karyawan dan

Dosen ini menjadi acuan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan-kebijakan

pengembangan pegawai serta dapat dilaksanakan dengan maksimal demi kemajuan

Universitas Muhammadiyah Aceh di masa yang akan datang.

Wassalamu’alaikum. Wr.Wb

Banda Aceh, 02 Desember 2016

Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh,

Dr. H. Muharrir Asy’ari, Lc, M. Ag


KEPUTUSAN REKTOR


NOMOR: 086/UM.M/KEP/F/2016

TENTANG

PERATURAN KARYAWAN DAN DOSEN


REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

Menimbang: a. Bahwa pengelolaan Universitas Muhammadiyah Aceh

memerlukan perencanaan, pengembangan, dan pembinaan

karier pegawai yang tertib secara administrasi dan

memberikan kepastian bagi tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor

tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan;

Mengingat: 1. Undang-undang Repuplik Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

2. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi;

3. PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49

Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Nornor 44 tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. AD/ART Muhammadiyah Aceh;

7. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2012;

8. Statuta Universitas Muharnmadiyah Aceh;

9. Peraturan pokok tenaga kependidikan Universitas

Muhammadiyah Aceh Tahun 2012;

10. Kode etik tenaga kependidikanNo: 002/ UNMUHA.

BPH/SK.. KP/2013; 11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:

35/KEP/1.0/D/2016, tentang Penetapan Rektor UNMUHA

masa jabatan 2016-2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KARYAWAN DAN

DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

(1) Universitas yang selanjutnya disingkat UNMUHA adalah Universitas

Muhammadiyah Aceh;

(2) Rektor adalah Rektor UNMUHA;

(3) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat.

(4) Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus

sebagai tenaga pendidik tetap.

(5) Dosen Tetap yayasan adalah dosen tetap yang bekerja penuh waktu

yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diangkat

oleh Badan Pengurus Harian (BPH) UNMUHA;

(6) Dosen dengan Perjanjian Kerja adalah dosen yang diangkat

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Calon Dosen Tetap adalah calon Dosen tetap dalam masa

percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamanya

2 (dua) tahun

(8) Jabatan Akademik adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan

arganisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

(9) Nomor lnduk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat NIDN

merupakan nomor identitas sebagai legitimasi bahwa seseorang

berstatus sebagai Dosen Tetap;

(10) Nomar Urut Pengajar yang selanjutnya disingkat NUP merupakan

nomor identitas sebagai legitimasi bahwa seseorang berstatus

sebagai Dosen Tidak Tetap;


(11) Nomor lnduk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat NIDK

merupakan nomor identitas sebagai legitimasi bahwa seseorang

berstatus sebagai Dosen terikat dengan perjanjian kerja;

(12) Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau

akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang

dosen dalam rangka pembinaan karier jabatan akademik dan

kepangkatan;

(13) Sistem lnformasi Kepegawaian selanjutnya disebut SIMPEG UNMUHA

adalah sistem informasi manajemen yang bermanfaat untuk

mengumpulkan data, menyediakan akses data dan informasi, serta

mengolah data sebagai pendukung pengambilan keputusan untuk

meningkatkan kinerja organisasi khususnya di bidang kepegawaian

UNMUHA;

(14) Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat pegawai

berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian

dan digunakan sebagai dasar penggajian.;

(15) Tenaga kependidikan adalah pegawai yang bertugas merencanakan

dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan,

pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses

pendidikan pada satuan pendidikan yang mempunyai jenjang karier

tertentu.;

(16) Calon tenaga kependidikan adalah pegawai yang masih dalam masa

percobaan selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.;

(17) Tenaga Kependidikan adalah Pegawai Tetap UNMUHA diangkat

berdasarkan Keputusan Rektor dan mekanisme kepegawaian dalam

ruang lingkup UNMUHA.;

(18) Perjanjian Kerja adalah kesepakatan kerja bersama secara tertulis

antara pegawai tetap dengan Pimpinan UNMUHA yang memuat

syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan

prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.;

(19) Pemutusan Kontrak Kerja adalah pengakhiran kontrak kerja karena

sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban;


(20) Kualifikasi Akademik adalah jenjang pendidikan akademik yang

harus dimiliki oleh pegawai sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan

pendidikan formal yang dibuktikan dengan ljazah.;

(21) Pendidikan dan Latihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah

proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka

meningkatkan kemampuan pegawai;

(22) Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Rektor untuk

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara

baik di dalam maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dan

meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai;

(23) ljin Belajar adalah ijin yang diberikan oleh Rektor untuk melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara dengan biaya

sendiri tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai.;

(24) Sertifikasi Dosen adalah proses pemberian Sertifikat Pendidik untuk

Dosen;

(25) Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang

diberikan kepada Dosen sebagai tenaga professional;

(26) Gaji adalah hak yang diterima atas pekerjaan dalam bentuk finansial

secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.;

(27) Sistem Meritokrasi adalah kebijakan dan manajemen pegawai yang

berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan

wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna

kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau

kondisi kecacatan.

BAB II

NILAI DASAR, KODE ITIK DAN KODE PERILAKU

Bagian Kesatu

Nilai Dasar

Pasal 2

Dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Aceh

berlandaskan pada nilai dasar sebagai berikut:


1. Memiliki kepribadian yang berlandaskan nilai lslami;

2. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

3. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;

4. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif;

5. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;

6. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;

7. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program

UNMUHA;

8. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat,

tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;

9. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;

10. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama;

11. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;

12. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan;

13. Meningkatkan efektivitas sistem manajemen yang demokratis sebagai

perangkat sistem karier.

Bagian Kedua

Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal3

(1) Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan

kehormatan Pegawai.

(2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berisi pengaturan perilaku Pegawai agar:

a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, cermat, disiplin

bertanggung jawab, dan b.erintegritas tinggi;

b. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;

c. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan,

sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan etika pemerintahan;


e. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Universitas;

f. Menggunakan kekayaan dan barang milik Universitas secara

bertanggung jawab, efektif, dan efisien;

g. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam

melaksanakan tugasnya;

h. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan

kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait

kepentingan kedinasan;

i. Tidak menyalahgunakan tugas, informasi intern, dan jabatannya

untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri

sendiri atau untuk orang lain;

j. Memegang teguh nilai dasar dan selalu menjaga reputasi dan

integritas pegawai dan melaksanakan ketentuan perundang-

undangan mengenai disiplin Pegawai.

BAB III

JENIS, STATUS DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 4

Dosen yang diangkat oleh Rektor meliputi:

1. Dosen tetap Yayasan

2. Dosen tetap PNS DPK (diperbantukan) yang ditempatkan di program

studi.

3. Dosen yang terikat dengan perjanjian kerja sampai jangka waktu

tertentu.;

4. Dosen tidak tetap;

5. Dosen tamu.;


Bagian Kedua

Status

Pasal 5

1. Dosen tetap Yayasan adalah dosen tetap yang bekerja penuh

waktu yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan

diangkat dengan Keputusan Rektor UNMUHA;

2. Dosen tetap PNS DPK adalah dosen PNS yang diperbantukan di

UNMUHA yang ditempatkan di program studi;

3. Dosen yang terikat dengan perjanjian kerja sampai jangka waktu

tertentu adalah Dosen PNS aktif yang bekerja paruh waktu atau

dosen puma tugas;

4. Dosen tidak tetap adalah Dosen yang bekerja tidak terikat di

UNMUHA;

5. Dosen tamu, dosen di luar perguruan tinggi yang karena kepakarannya

diundang untuk mengampu mata kuliah tertentu dalam jangka waktu

minimal satu semester;

6. Tenaga kependidikan bekerja penuh waktu diangkat dengan

Keputusan Rektor UNMUHA.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 6

1. Dosen tetap yayasan dan tenaga kependidikan berkedudukan sebagai

unsur Universitas melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh

UNMUHA;

2. Dosen tidak tetap dan dosen tamu berkedudukan sebagai pegawai

tidak tetap UNMUHA dan melaksanakan kebijakan yang

ditetapkan oleh pimpinan UNMUHA;


Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 7

(1) Pegawai UNMUHA, meliputi:

a. Pegawai tetap

b. Pegawai tidak tetap

(2) Pegawai Tetap meliputi:

a. Dosen Tetap; dan

b. Tenaga kependidikan

(3) Pegawai tidak tetap meliputi:

a. Dosen tidak tetap

b. Dosen dengan perjanjian kerja; dan

c. Dosen Tamu

BAB IV

MANAJEMEN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Manajemen Pegawai dan Dosen

Pasal 8

(1) Manajemen Kepegawaian di UNMUHA diselenggarakan sesuai

peraturan perundang-undangan;

(2) Manajemen Kepegawaian UNMUHA meliputi manajemen

Pegawai Tetap dan Pegawai tidak tetap yang dibuat berdasarkan

sistem merit.

Pasal 9

(1) Pegawai Tetap terdiri dari Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan.

(2) Manajemen Pegawai Tetap meliputi:

a. Pengadaan;


b. Pangkat dan jabatan;

c. Pengembangan karier;

d. Promosi;

e. Mutasi;

f. Penilaian kinerja;

g. Penggajian dan tunjangan;

h. Penghargaan;

i. Disiplin; dan

j. Pemberhentian.

Bagian Kedua

Pengadaan Tenaga kependidikan

Pasal 10

1) Pengadaan tenaga kependidikan UNMUHA dilakukan untuk mengisi

kebutuhan Administrasi di Rektorat maupun Fakultas atau unit lannya;

2) Pengadaan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan,

pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan

pengangkatan menjadi Pegawai Tetap;

3) Pengadaan tenaga kependidikan dilaksanakan secara terpusat di

tingkat UNMUHA.

Bagian Ketiga

Pengadaan Dosen

Pasal 11

(1) Pengadaan Dosen Tetap ditakukan untuk mengisi kebutuhan dan

memenuhi perbandingan ideal antara jumtah dosen dan mahasiswa;

(2) Pengadaan Dosen Tetap ditaksanakan secara terpusat oleh

UNMUHA berdasarkan pengajuan kebutuhan setiap fakuttas setelah

mendapat persetujuan Rektor;


(3) Pengadaan Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pengumuman

lowongan,pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa

percobaan, dan pengangkatan menjadi Pegawai Tetap;

(4) Usulan kebutuhan Calon dosen Tetap UNMUHA disusun oteh

program studi dan diajukan kepada Dekan;

(5) Dekan melakukan validasi dan verifikasi usulan kebutuhan calon

Dosen Tetap dan menyampaikan kepada Rektor;

(6) Rektor menetapkan kebutuhan dan formasi Caton Dosen Tetap..

Bagian Keempat

Perekrutan Dosen Tetap

Pasal 12

Persyaratan Umum:

a. Beragama Islam dan mampu membaca Al-Qur’an;

b. Mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas;

c. Melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan

Muhammadiyah;

d. Bersedia mengkhidmatkan program Kemuhammadiyahan dan

berpartisipasi dalam pengembangan program studi;

e. Memiliki dedikasi dan loyaritas yang tinggi pada institusi, serta komitmen

yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan

dan teknologi dalam menjalankan catur dharma perguruan tinggi;

f. Aktif dalam kegiatan persyarikatan Muhammadiyah di tingkat

ranting/cabang/daerah/wilayah/ dan pusat;

g. Memiliki kemampun mengelola dan mengembangkan proses

pembelajaran;

h. Tidak pernah terlibat tindak pidana kejahatan yang dibuktikan dengan

SKKB dari kepolisian;

i. Tidak pernah terlibat NAPZA (narkotika psikotropika dan zat aditif

lainnya).


Persyaratan khusus:

a. Berkewarganegaraan Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;

b. Berumur maksimum 35 tahun untuk kualifikasi pendidikan S2, serta

berumur maksimum 40 tahun untuk kualifikasi pendidikan S3;

c. Memiliki indeks prestasi minimal 3,00;

d. Memiliki kemampuan teori dan praktis dalam menyelenggarakan

pendidikan, pembelajaran, dan usaha lain yang legal.

Bagian Kelima

Perekrutan Dosen Tidak Tetap

Pasal 13

Perekrutan Dosen tidak tetap di UNMUHA adalah sebagai berikut:

(1) Dosen tidak tetap diangkat berdasarkan keahlian yang belum terpenuhi

di Fakultas atau Program Studi di lingkungan UNMUHA, atau menduduki

jabatan strategis di instansi pemerintah atau swasta yang dapat

memberikan kontribusi untuk pengembangan Fakultas atau Program

Studi;

(2) Penerimaan dosen tidak tetap dilakukan oleh Baperjakat;

(3) Persyaratan dosen tidak tetap di UNMUHA yaitu:

a) Memiliki ijazah Magister (S-2), Doktor (S-3) dengan IPK >3,25;

b) Memiliki kemampuan akademik yang linier dengan kebutuhan;

(4) Dosen tidak tetap diangkat dengan surat keputusan BPH.

Bagian Keenam

Perekrutan Tenaga Kependidikan

Pasal 14

Perekrutan tenaga kependidikan UNMUHA sebagai berikut:

Persyaratan Umum:

1) Beragama Islam dan mampu membaca Al-Qur’an;

2) Mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas;


3) Melaksanakan amanat persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan

Muhammadiyah;

4) Bersedia mengkhidmatkan program Kemuhamadiyahandan

berpartisipasi dalam pengembangan program studi;

5) Memiliki dedikasi dan loyaritas yang tinggi pada institusi, serta komitmen

yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan,

dan teknologi;

6) Aktif dalam kegiatan persyarikatan Muhammadiyah di tingkat

ranting/cabang/daerah/wilayah/ dan pusat;

7) Pendidikan minimal sesuai dengan persyaratan minimal yang ditetapkan

pada program studi dan sesuai dengan keahliannya;

8) Memiliki kemampuan mengelola proses pembelajaran.

9) Tidak pernah terlibat tindak pidana kejahatan yang dibuktikan dengan


10) Tidak pernah terlibat NAPZA (narkotika psikotropika dan zat aditif

lainnya).

Persyaratan khusus:

1) Berkewarganegaraan Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;

2) Berumur minimal 18 tahun dan maksimal 40 tahun;

3) Memiliki ijazah minimal D3 untuk tenaga administrasi, teknisi,

pustakawan dan laboran;

4) Memiliki ijazah minimal SLTA untuk tenaga Satpam, kebersihan dan

umum lainnya;

5) Memiliki sertifikat pendukung sesuai bidang pekerjaannya;

6) Warga Negara Indonesia (WNI);

7) Menyetujuan asas persyarikatan Muhammadiyah, bersedia mendukung

dan menyupayakan terwujudnya persyarikatan Muhammadiyah

8) Tidak pernah terlibat tindak pidana kejahatan yang dibuktikan dengan


9) Tidak pernah terlibat narkoba dan atau obat terlarang lainnya;

10) Berbadan sehat dan tidak memiliki cacat fisik yang dapat mengganggu

tugasnya;


11) Bersedia untuk diangkat sebagai pegawai tetap di UNMUHA.

Bagian Ketujuh

Seleksi Dosen

Pasal 15

Pedoman sistem seleksi dosen, sebagai berikut:

1. Pengumuman tertulis.

Pengumuman tertulis dilaksanakan secara terbuka dan melalui media

cetak, media elektronik dan media lainnya. Pengumuman tersebut

setidak-tidaknya menginformasikan tentang jenis kesempatan kerja dan

persyaratan baik administrasi maupun kualifikasi serta ketrampilan yang

dibutuhkan.

2. Pendaftaran.

a. Tempat pendaftaran dilakukan di Kampus UNMUHA;

b. Waktu pendaftaran berakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan

setelah pengumuman dilaksanakan;

c. Pelamar mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada

Rektor beserta lampiran sesuai dengan persyaratan administrasi yang

telah ditentukan.

3. Tahapan Seleksi

a. Calon Dosen mengajukan surat lamaran kepada Rektor;

b. Calon Dosen yang dipanggil hanya yang memenuhi persyaratan

akademik dan adminitrasi;

c. Calon Dosen harus mengikuti prosedur sesuai dengan jadwal yang

telah ditetapkan oleh panitia;

d. Tahapan seleksi meliputi: seleksi administrasi berdasarkan surat

lamaran, tes tertulis, dan tes wawancara, dengan sistem gugur;

e. Calon Dosen yang diterima harus memenuhi standar minimal

kelayakan Dosen berdasarkan formasi dan memiliki potensi untuk

dikembangkan;

f. Calon Dosen yang dinyatakan lulus dengan surat keputusan Rektor;


g. Calon Dosen menyerahkan kelengkapan berkas yang meliputi: surat

lamaran, photocopy KTP, photocopy kartu keluarga, photocopy ijazah

yang telah dilegalisir, pas photo 3 x 4 Cm, surat peryataan dosen,

surat keterangan berkelakukan baik dari kepolisian/Kepala Desa,

Surat keterangan sehat dari dokter, surat penyetaraan dari

Kemenristekdikti (bagi dosen lulusan luar negeri);

h. Calon dosen yang sudah dinyatakan lulus diangkat menjadi dosen

tetap dengan surat keputusan BPH;

i. Pemeriksaan tes psikologi yang bertujuan menghasilkan calon dosen

yang memenuhi persyaratan intelegensi (potensi dan fungsional

emosi), kepribadian (stabilitas emosi dan pengendalian emosi),

penyesuaian diri tempat di mana berkerja;

j. Penyelenggaraan seleksi Galon Dosen melalui penilaian objektif

berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang

dibutuhkan oleh jabatan.;

k. Penyelenggaraan seleksi calon Dosen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi:

a. seleksi administrasi;

b. seleksi kompetensi dasar; dan

c. seleksi kompetensi bidang keahlian.

Bagian Kedepalan

Pengangkatan

Pasal 16

(1) Peserta yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 diangkat menjadi Galon Dosen;

(2) Pengangkatan Galon Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dengan Keputusan Rektor;

(3) Dalam menjalankan tugasnya, Galon Dosen diikat dengan

Perjanjian Kerja antara Rektor dengan Galon Dosen yang

bersangkutan;


(4) Calon Dosen menjalani masa percobaan sekurang-kurangnya 1

(satu) tahun;

(5) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan

melalui proses pendidikan dan petatihan terintegrasi untuk

membangun integritas moral, kejujuran, semangat, motivasi

nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul,

bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta

kompetensi bidang.

Pasal 17

(1) Calon Dosen diberikan Nomor ldentitas Kepegawaian (NIK);

(2) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai

Calon Dosen adalah:

a. Golongan ruang 111/b bagi yang pada saat melamar serendah•

rendahnya memiliki dan menggunakan ijazah Magister, Dokter,

Apoteker, dan ijazah lain yang setara; dan;

b. Golongan ruang 111/c bagi yang pada saat melamar serendah-

rendahnya memiliki dan menggunakan ljazah Doktor;

(3) Calon Dosen sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuatkan Surat

Pernyataan Melaksanakan Tugas dan Surat Tugas sebagai dasar

pembayaran gaji pokok untuk pertama kalinya;

(4) Calon Dosen diberikan penghasilan sebesar 80% (delapan puluh per

seratus) dari gaji pokok;

(5) Calon Dosen wajib melaksanakan tugas selambat-lambatnya 1 (satu)

bulan setelah menerima keputusan pengangkatan sebagai Calon

Dosen Tetap.;

(6) Calon Dosen wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar

kepegawaian paling lambat 2 (dua) tahun setelah secara nyata

melaksanakan tugas berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan

Tugas;

(7) Caton Dosen Tetap yang telah menjalani masa percobaan paling

sedikit 1 (satu) tahun dapat diangkat menjadi Dosen tetap UNMUHA


dalam pangkat dan golongan/ruang tertentu setelah memenuhi

persyaratan:

a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-

kurangnya bernilai baik;

b. Lulus pendidikan dan pelatihan dasar kepegawaian; dan

c. Sehat jasmani dan rohani.

(8) Calon Dosen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi Dosen Tetap dengan Surat

Keputusan Sadan Pembina Harian (BPH);

(9) Calon Dosen yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai Calon Dosen;

(10) Setiap Calon Dosen yang diangkat menjadi Dosen Tetap wajib

mengucapkan sumpah atau janji;

(11) Bunyi sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai perundang-undangan.

BAB V

JABATAN AKADEMIK DAN KEPANGKATAN

Pasal 18

1) Pengangkatan dalam jabatan akademik dan kenaikan jabatan

akademik Dosen Tetap mengacu pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku bagi Dosen;

2) Jenjang jabatan akademik Dosen Tetap mengacu pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dosen Pegawai

Negeri Sipil;

3) Kenaikan pangkat/golongan ruang bagi Dosen Tetap mengacu

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Dosen

Pegawai Negeri Sipii;

4) Pangkat/golongan ruang bagi Dosen Tetap mengacu pada

ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ill yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini;


5) Pengusulan kenaikan pangkat Tenaga kependidikan diatur dan

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan kenaikan pangkat tenaga kependidikan.

Pasal 19

1) Dosen Tetap yang memiliki ijazah Doktor dan masih berpangkat

Penata Muda TK. I golongan ruang 111/b ke bawah, dapat dinaikkan

pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang 111/c setelah memenuhi

persyaratan dan lulus ujian penyesuaian ijazah yang dilaksanakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

2) ljazah Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ijazah

Doktor yang diperoleh sebelum menjadi Caton Dosen Tetap.

Pasal 20

(1) Dosen Tetap yang sedang melaksanakan tugas belajar dan

sebelumnya menduduki jabatan akademik, dapat dinaikkan

pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila:

a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat

terakhir; dan;

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan

akademik tertentu yang terakhir didudukinya.

Pasal 21

1. Dosen Tetap yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus

dan memperoleh ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat

Penata Muda TK. I, golongan ruang 111/b ke bawah dapat

dinaikan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang 111/c.


2. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

apabila:

a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat

terakhir; dan

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya

bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Dosen Tetap

Pasal 22

(1) Hak Dosen Tetap adalah:

a. Memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang sah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Dosen Tetap serta

jaminan kesejahteraan sosial;

b. Mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan

prestasi kerja;

c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak

atas kekayaan intelektual;

d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses

sumber belajar informasi, sarana dan prasarana pembelajaran

serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi

keilmuan;

f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian;

g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam arganisasi

profesi dan;

h. Mendapat cuti sesuai peraturan PNS yang berlaku kecuali

cuti tahunan dan cuti di luar tanggungan negara..


(2) Kewajiban Dosen Tetap adalah:

a. Bekerja penuh waktu 40 jam pem,inggu;

b. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja

paling sedikit sepadan dengan 12 sks pada setiap Semester

sesuai dengan kualifikasi akademiknya;

c. Bertindak abyektif dan tidak diskriminatif atas dasar

pertimbangan jenis kelamin, agama, suku,s, golongan, kandisi fisik

tertentu atau latar belakang sasia-ekanomi peserta didik

dalam pembelajaran;

d. Melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan

UNMUHA;

e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan

f. Menjunjung tinggi almamater UNMUHA.

Bagian Kedua

Beban Kerja Dosen (BKD)

Pasal 23

(1) Beban Kerja Dosen Tetap adalah melaksanakan Tridharma

Perguruan Tinggi yang meliputi merencanakan pembelajaran,

melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran,

membimbing dan melatih, melakukan penelitian dan melakukan

pengabdian kepada masyarakat serta melakukan tugas tambahan

sebagai penunjang tugas pakok dosen.;

(2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 12

sks dan maksimal 16 sks;

(3) Pelaksanaan tugas utama Dosen tetap dievaluasi dan dilaporkan secara

periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada Rektor;

(4) Unsur-Unsur yang dinilai meliputi:

a. Orientasi Pelayanan

b. Integritas

c. Komitmen

d. Disiplin


e. Kejujuran

f. Kerjasama

g. Kepemimpinan

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dan evaluasi Dosen Tetap

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Pasal 24

(1) Sistem penilaian tenaga kependidikan UNMUHA melalui hasil

pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat

oleh pejabat penilai;

(2) Pejabat penilai tenaga kependidikan adalah Ketua setiap unit kerja.

Monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan

tupoksi masing-masing jabatan;

(3) Unsur-Unsur yang dinilai meliputi:

a. Orientasi Pelayanan

b. Integritas

c. Komitmen

d. Disiplin

e. Kejujuran

f. Kerjasama

g. Kepemimpinan


BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengembangan

Dosen

Pasal 24

(1) Pembinaan dan pengembangan karir dosen meliputi pembinaan dan

pengembangan profesi dan karier;

(2) Pembinaan dan pengembangan karier dosen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan dan kenaikan

pangkat;

(3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas kompetensi kepribadian, kompetensi profesional,

dan kompetensi sosial;

(4) Pembinaan dan pengembangan dosen dilaksanakan sesuai dengan

arah pengembangan sistem karir, prestasi kerja dan tujuan

persyarikatan Muhammadiyah;

(5) Pembinaan dan pengembangan karir dosen mengikuti peraturan

kepegawaian yang berlaku pada saat ini baik jabatan, pangkat dan

golongan dan penghitungan angka kredit.

(6) Promosi, meliputi: Setiap dosen tetap yang telah memenuhi syarat-

syarat dapat diusulkan kenaikan jabatan akademik, melalui prosedur

kenaikan jabatan akademik yang telah ditetapkan Unversitas;

(7) Dosen diberikan kesempatan untuk mengikuti studi lanjut, pelatihan

jabatan, pengembangan kerjasama pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat dan pendidikan lanjut atas biaya

universitas;


Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan

Tenaga Kependidikan

Pasal 24

(1) Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan meliputi

pembinaan dan pengembangan profesi dan karier;

(2) Pembinaan dan pengembangan karier tenaga kependidikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan dan

kenaikan pangkat;

(3) Pembinaan dan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan

kompetensi social;

(4) Pengembangan tenaga kependidikan melalui pelatihan, seminar dan

berbagai bentuk magang dan studi banding ke intansi lain.

(5) Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan sesuai dengan arah

pengembangan sistem karir, prestasi kerja dan tujuan persyarikatan

Muhammadiyah;

(6) Pembinaan dan pengembangan karir tenaga kependidikan mengikuti

peraturan kepegawaian yang berlaku pada saat ini baik jabatan,

pangkat dan golongan dan penghitungan angka kredit.

(7) Studi lanjut bagi tenaga kependidikan dapat diusulkan setelah

melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak

berstatus sebagai tenaga kependidikan dan mendapatkan ijin dari

atasan langsung dengan mempertimbangkan kebutuhan kompetensi

untuk mendukung pekerjaan di tempat yang bersangkutan bekerja;

(8) Studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan

mekanisme ijin belajar;

(9) Tenaga kependidikan diangkat dalam golongan dan pangkat tertentu

dan berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan golongan;

(10) Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak

pengangkatan sebagai Calon tenaga kependidikan;


(11) Tenaga kependidikan memiliki golongan dan pangkat masing-masing

yang secara berkala dan berjenjang akan meningkat setiap 4 (empat)

tahun sekali;

(12) Evaluasi pengembangan karir tenaga kependidikan dituangkan dalam:

(a) Format Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (b) Survei Kepuasan

terhadap dosen dan tenaga kependidikan;

(13) Tenaga kependidikan yang memenuhi syarat berhak menduduki

jabatan struktural administrasi;

(14) Pengembangan tenaga kependidikan melalui penyesuaian ijazah

untuk kenaikan pangkat/golongan sesuai dengan ijazah yang

dimilikinya;

Bagian Ketiga

Tugas/ijin Belajar

Pasal 25

(1) Dosen Tetap dan tenaga kependidikan UNMUHA dapat mengikuti

program tugas belajar atau ijin belajar;

(2) Tugas belajar dapat diberikan dengan syarat:

a. Berstatus sebagai Dosen Tetap atau tenaga kependidikan tetap;

b. Mendapat rekomendasi dari atasan langsung; dan

c. Memenuhi pertimbangan kebutuhan kompetensi keilmuan dari

jurusan, program studi atau unit kerja yang bersangkutan

bertugas;

(3) Pelaksanaan program tugas belajar berpedoman pada peraturan

perundang undangan yang berlaku.


BAB VIII

REMUNERASI, PENGHARGAAN, SANKSI

DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Remunerasi

Pasal 26

1) Remunerasi tenaga kependidikan dan dosen di lingkungan UNMUHA

berkaitan dengan kinerja, prestasi, dan jenjang jabatan setiap dosen

dan tenaga kependidikan;

2) Pemberian remunerasi kepada dosen dan tenaga kependidikan

didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi yang bersangkutan

mulai dari tingkat unit kerja/laboratorium/program studi/fakultas

sampai dengan universitas;

3) Setiap dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki kinerja dan

prestasi baik akan berpeluang memperoleh jenjang jabatan yang

sepadan dengan remunerasi yang sesuai;

4) Remunerasi yang diberikan berupa: gaji pokok, tunjangan, insentif,

jaminan sosial, bantuan studi lanjut dan santunan purna tugas;

5) Pemberian gaji pokok mengikuti ketentuan dengan melihat pendidikan

tertinggi, masa kerja dan golongan serta untuk setiap 2 tahun sekali

memperoleh kenaikan berkala dan setiap 4 tahun sekali memperoleh

kenaikan pangkat;

6) Gaji pokok dan tunjangan fungsional akademik dosen dan tenaga

kependidikan dipagu dengan besaran dan sistem penggajian sesuai

dengan keputusan BPH;

7) Gaji ketiga belas diberikan pada akhir tahun;


Bagian Kedua

Tunjangan

Pasal 27

(1) Tunjangan Jabatan: Tunjangan jabatan struktural diberikan bagi

yang menjabat sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku di

UNMUHA.

(2) Tunjangan keluarga. 10 % gaji pokok bagi Istri/Suami dan 2 % gaji

pokok bagi setiap anak sampai dengan umur 25 tahun, atau belum

pernah menikah dan belum bekerja. Jumlah anak yang diberikan

tunjangan sebanyak 3 (tiga) orang. UNMUHA memberikan tunjangan

keluarga kepada salah satu saja untuk tenaga kependidikan yang

suami/istrinya juga bekerja di UNMUHA.

(3) Tunjangan Pangan. Semua tenaga kependidikan Tetap beserta

Keluarga diberikan tunjangan pangan berupa beras 10 Kg,

berkualitas sedang, per kepala/bulan dan dapat dibayarkan uang

pengganti beras dipasaran. Dengan jumlah 5 orang, yaitu tenaga

kependidikan yang bersangkutan ditambah istri/suami dan 3 orang

anak;

(4) Dosen Tetap mendapatkan Uang Makan berdasarkan kehadiran

pada hari kerja dalam satu bulan, dengan ketentuan jumlah hari

kerja dalam satu bulan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari

dengan besaran sesuai dengan ketentuan standar biaya UNMUHA;

(5) Dosen Tetap dapat diusulkan mendapatkan nomor identitas dosen,

mengikuti sertifikasi dosen. dan mendapat tunjangan profesi

sebagai dosen setelah melaksanakan pengabdian di UNMUHA

dengan kinerja baik.

(6) Tunjangan hari raya. Pembayaran tunjangan hari raya dilalukan

sebagai berikut:

a) UNMUHA memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada tenaga

kependidikanyang telah bekerja dengan masa kerja melampaui 6

(enam) bulan masa percobaan atau lebih secara terus-menerus;


b) Tenaga kependidikan yang hubungan kerjanya terputus 30 (tiga

puluh) hari sebelum hari rayanya berhak untuk mendapatkan

THR;

c) THR tersebut di atas diberikan satu kali dalam setahun;

d) Jumlah THR di atas diberikan dengan perhitungan sebagai

berikut:

(7) Tenaga kependidikan yang mempunyai masa kerja secara terus-

menerus selama 12 bulan atau lebih akan mendapat 1 (satu) bulan

gaji;

(8) Tenaga kependidikanyang mempunyai masa kerja secara terus-

menerus selama 3 (tiga) bulan atau kurang dari 12 bulan maka

jumlah THR akan diberikan secara proporsional sesuai dengan

lamanya bekerja, perhitungannya adalah lamanya bekerja 12

dikalikan gaji yang diterimanya;

(9) Tenaga kependidikan yang hubungan kerjanya terputus, maka THR

dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah bulan yang

belum diperhitungkan untuk mendapat THR;

(10) THR dibayar 14 (empat belas) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Bagian Ketiga

Penghargaan (Retensi)

Pasal 28

Penghargaan kepada tenaga kependidikan dan dosen di UNMUHA, yaitu:

(1) Kenaikan pangkat istimewa adalah kenaikan pangkat yang diberikan

kepada tenaga kependidikan yang menunjukkan prestasi kerja yang

luar biasa;

(2) Tenaga kependidikan yang menunjukkan prestasi kerja yang luar

biasa, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apa yang

bersangkutan;

(3) Menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa secara terus menerus

selama 2 (dua) tahun menjadi teladan yang dinyatakan dengan

Keputusan Rektor;


(4) Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaannya bernilai amat baik

selama (dua) tahun terakhir.

(5) Kenaikan pangkat pengabdian adalah kenaikan pangkat sebagai

penghargaan bagi tenaga kependidikan yang telah mencapai batas

usia pensiun;

(6) Tenaga kependidikanyang telah mencapai usia pensiun dapat

diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila yang

bersangkutan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

a. Telah menduduki pangkat yang dimilikinya sekurang-kurangnya

2 (dua) tahun;

b. Penilaian pelaksanaan pekerjaannya rata-rata baik;

(7) Masa kerja selama 10 (sepuluh puluh) tahun, dengan nilai Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP) minimal 76 dan tidak pernah turun selama 2

(dua) tahun berturut-turut, dan mempunyai prestasi khusus di bidang

akademik dan non akademik;

(8) Dosen dapat melampaui pangkat puncak karena pengabdian yang

luar biasa pada pengembangan UNMUHA dengan ketentuan: 1) usia

minimal 59 (lima puluh sembilan) tahun, 2). Masa kerja minimal 30

(tiga puluh) tahun 3) telah menduduki pangkat puncak minimal 4

(empat) tahun;

(9) Dosen yang meninggal dunia dalam rangka menjalankan tugas

mendapatkan mutasi pangkat kehormatan 1 (satu) tingkat dari

pangkat terakhir;

(10) Masa kerja selama 15 (lima belas) tahun dengan nilai SKP minimal

76 dan tidak pernah turun selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan

mempunyai prestasi khusus;

(11) Masa kerja selama 15 (lima belas) tahun dengan nilai PA minimal 76

dan tidak pernah turun selama 2 (dua) tahun berturut-turut, 2)

mempunyai prestasi khusus;

(12) Tenaga kependidikan dapat dinaikkan satu tingkat bagi yang

melampaui pangkat puncak karena pengabdian yang luar biasa pada

pengembangan UNMUHA dengan ketentuan: 1) usia minimal 54


(lima puluh empat) tahun, 2) masa kerja minimal 25 (dua puluh lima)

tahun 3) telah menduduki pangkat puncak minimal 4 (empat) tahun;

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 29

Tahapan penerapan hukuman bagi dosen dan tenaga kependidikan di

UNMUHA yaitu:

(1) Teguran lisan disampaikan oleh kepala Unit kerja dosen dan tenaga

kependidikan yang bersangkutan selama tiga kali berturut –turut;

(2) Teguran tertulis dalam bentuk Surat Peringatan 1 (SP-1) dengan

sanksi tunjangan prestasi hanya dibayarkan sebesar 75% dan

dijatuhkan apabila pelanggaran yang sama terus dilakukan meskipun

telah 3 (tiga) kali ditegur secara lisan;

(3) Wakil Rektor II memberikan SP-2 kepada dosen dan tenaga

kependidikan yang telah mendapatkan SP-1 dan melakukan

pelanggaran lagi dengan sanksi tunjangan prestasi gaji hanya

dibayarkan 50%;

(4) Rektor memberikan SP-3 sekaligus pemutusan hubungan kerja bagi

pegawai yang telah mendapatkan SP-2 dan melakukan pelanggaran;

Pasal 30

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mendapat sanksi ringan

sebagai berikut:

a. Pengurangan mata kuliah dan jam mengajar;

b. Tidak diperbolehkan mengampu mata kuliah dalam waktu tertentu;

c. Dibebaskan dari tugas pekerjaannya;

d. Dipindahtugaskan atau difungsikan kebagian yang lainnya.

(2) Dosen dan Tenaga kependidikan yang mendapat sanksi sedang yaitu:

a. Bagi Tenaga Kependidikan diturunkan pangkatnya 1 (satu)

tingkat;


b. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun

c. Bagi Dosen Tetap berupa pencabutan tunjangan selama 1(satu)

tahun;

d. Pembebasan dari jabatan fungsional;

e. Skorsing dalam jangka waktu tertentu;

(3) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mendapat kenakan sanksi

berat sebagai berikut:

a. Bagi tenaga kependidikan diberhentikan.

b. Bagi Dosen Tetap akan dikenakan pemutusan hubungan kerja

c. Bagi Dosen DPK dikembalikan kepada instansi induknya.

d. Terlibat tindak pidana dan narkoba.

Pasal 31

(1) Pelanggaran ringan:

a. Datang terlambat dan atau pulang sebelum waktunya tanpa alasan

yang dapat dipertanggung;

b. Tidak masuk kerja 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa ijin tertulis;

c. Lalai atau tidak memberitahukan kepada atasannya ketika tidak

hadir;

d. Lalai melakukan finger print pada saat masuk atau meninggalkan

tempat kerja;

e. Lalai mengikuti briefing atau rapat tanpa alasan yang jelas.

f. Meninggalkan pekerjaan sebelum waktu yang telah ditetapkan;

g. Meninggalkan tempat kerja tanpa persetujuan atasan;

h. 2 (dua) hari berturut-turut tidak hadir tanpa pemberitahuan kepada

atasan;

i. Tidur pada jam kerja;

j. Tidak menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja;

k. Berpakaian tidak rapi atau tidak sesuai dengan syariat Islam;

l. Berperilaku yang tidak pantas pada jam kerja;

m. Lalai memakai kartu pengenal di lingkungan UNMUHA;


n. Melakukan perbuatan yang sia-sia pada jam kerja, seperti main

game, catur, tenis meja, dll;

o. Melakukan pekerjaan pribadi pada jam kerja;

p. Bertingkah laku tidak senonoh dan tidak pantas;

q. Melakukan yang dapat dikategorikan maksiat;

r. Mengutip pendapat orang lain dalam karya ilmiah tanpa

menyebutkan sumbernya.

(2) Pelanggaran sedang:

a. Sering meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi tanpa

izin;

b. Malas dalam melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan.

c. Mengotori atau mencoret lingkungan tempat kerja;

d. Mengambil atau membawa pulang barang milik UNMUHA tanpa izin

dari atasan;

e. 3 (tiga) hari terus-menerus tidak hadir kerja tanpa persetujuan dari

atasan;

f. Menolak tugas atau perintah dari atasan selama 3 (tiga) kali berturut-

turut walaupun sudah diperingatkan oleh atasan;

g. Tenaga kependidikantidak mengerjakan tugasnya karena

kesengajaan atau karena melakukan kecerobohan/ kelalaian yang

berat;

h. Tidak mampu menjalankan tugas yang diberikan walaupun sudah

diberikan bimbingan dan kesempatan;

i. Tidak berusaha menjalankan tugas yang diberikan setelah diberikan

peringatan;

j. Memanipulasi dan memalsukan dokumen;

k. Membocorkan sesuatu yang bersifat rahasia;

l. Tidak mengurus jabatan fungsional akademik bagi dosen tetap

dalam waktu 4 tahun;

(3) Pelanggaran berat

a. Menggunakan obat-obatan yang terlarang (narkoba);


b. Melakukan perbuatan maksiat atau perzinaha;

c. Menggelapkan barang milik UNMUHA;

d. Melakukan tindakan pidana korupsi, dan tindak pidana lainnya

(pencurian, penggelapan, penipuan, tindakan asusila, dan lainlain);

e. Melakukan tindakan kejahatan misalnya menyerang, menipu

UNMUHA atau pimpinan UNMUHA atau sesama dosen dan tenaga

kependidikan;

f. Berkelahi dan berbuat keributan di lingkungan UNMUHA.

g. Menganiaya mahasiswa dan rekan pegawai lainnya;

h. Mengizinkan orang lain menyimpan barang-barang atau dokumen

yang terlarang;

i. Melakukan tindakan yang dapat mengganggu dan membahayakan

pekerjaan orang lain di lingkungan kerja;

j. Menyalahgunakan kepercayaan manajemen UNMUHA untuk

kepentingan pribadi;

k. Memalsukan data dan atau membongkar rahasia UNMUHA

l. Membuat karya ilmiah untuk orang lain;

m. Melakukan plagiasi jurnal ilmiah, hasil penelitian, buku dan referensi

laiinya;

n. Memanfaatkan kesempatan kepada mahasiswa dengan dalih untuk

kepentingan pribad;

o. Memberikan keterangan palsu yang merugikan nama baik UNMUHA;

p. Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan keresahan di

UNMUHA tentang pelanggaran disiplin;

q. Menyalahgunakan wewenang yang diberikan UNMUHA.;

r. Mempengaruhi dosen dan tenaga kependidikanlainnya untuk

melakukan pelanggaran terhadap UNMUHA;

s. Melakukan kegiatan pekerjaan dengan menerima imbalan jasa dari

pihak lain yang ada hubungannya dengan UNMUHA;

t. Tidak masuk kerja 6 (enam) hari berturut-turut selama 2 (dua) bulan

tanpa ijin dari UNMUHA;

u. Tidak berusaha unutk memperbaiki diri setelah menerima peringatan

tertulis (SP-3) dan tetap melakukan kesalahan atau pelanggaran;


Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 32

1) Tenaga kependidikan tetap dapat diberhentikan secara hormat

karena:

a. Permintaan sendiri;

b. Mencapai usia pensiun;

1. Usia 58 tahun bagi tenaga kependidikan administratif;

2. Usia 65 tahun bagi tenaga kependidikan edukatif jabatan

lektor;

3. Usia 75 tahun bagi jabatan Guru Besar dan dapat

diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu.

c. Adanya penyederhanaan organisasi;

d. Tidak sehat jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat

menjalankan tugas; dan

e. Meninggal dunia.

2) Tenaga kependidikan edukatif yang telah mengabdi dan pensiun, jika

mempunyai jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor atau

berkualifikasi S2 atau S3 yang keahliannya diperlukan dan masih ada

formasi, dapat diperpanjang kembali untuk 2 (dua) tahun;

3) Tenaga kependidikan tetap dapat diberhentikan dengan tidak hormat

karena:

a. Melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik UNMUHA dan

Persyarikatan Muhammadiyah;

b. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu

tindakan pidana kejahatan yang dipidana penjara setinggi-tinggi 5

(lima) tahun;

c. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang

ada hubungan dengan jabatan; dan


d. Melakukan tindakan yang indisipliner.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Tenaga Kependidikan

Pasal 33

(1) Memperoleh penghasilan tetap dan penghasilan lain yang

sah sesuai dengan ketentuan bagi Tenaga kependidikanserta

jaminan kesejahteraan sosial;

(2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas

dan prestasi kerja;

(3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas;

(4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses

sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran;

(5) Mendapatkan cuti sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 34

(1) Tenaga kependidikan yang pada saat pengangkatannya menjadi

pegawai telah menempuh pendidikan dan memperoleh gelar

setingkat lebih tinggi dari kualifikasi pendidikan yang dimiliki pada

saat yang bersangkutan diangkat menjadi calon tenaga kependidikan

harus mengikuti ujian penyesuaian ijazah;

(2) Pengujian penyesuaian ijazah yang diperoleh setelah menjadi KT-

UNMUHA harus menyertakan surat ijin belajar dan pengaktifan

kembali yang dikeluarkan oleh Rektor;

(3) Pengujian penyesuaian ijazah tidak berlaku untuk pegawai satuan

pengamanan, tenaga kebersihan, pengemudi dan juru parkir;

(4) Pengusulan pengujian penyesuaian ijazah dapat dilakukan setelah

Tenaga kependidikan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2


(dua) tahun dalam golongannya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan kepegawaian..

Bagian Kedua

Kewajiban Tenaga Kependidikan

Pasal 35

(1) Taat kepada Allah SWT dan melaksanakan ajaran Islam sesuai

dengan tuntunan Al Qur’an dan Sunah Rosulullah SAW menurut

faham Muhammadiyah serta setia kepada cita-cita perjuangan

persyarikatan Muhammadiyah;

(2) Menjalankan tugas-tugas secara profesional, amanah, bijak, jujur,

disiplin dan percaya diri dalam menyelenggarakan tugas-tugas

Universitas;

(3) Loyal kepada Persyarikatan Muhammadiyah dan Universitas;

(4) Mentaati semua peraturan yang berlaku di Universitas, melaksanakan

tugas dengan penuh rasa keikhlasan dan tanggung jawab;

(5) Setiap pegawai wajib menyimpan rahasia jabatan; (6) Mentaati

peraturan jam kerja yang berlaku yang diatur lebih lanjut dengan

Keputusan Rektor;

(6) Menggunakan dan memelihara serta menjaga prasarana, sarana dan

fasilitas milik Universitas dengan sebaik-baiknya yang diatur lebih

lanjut dengan Keputusan Rektor;

(7) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat

dan warga Universitas;

(8) Berpakaian rapi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas;

(9) Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat dan

warga Universitas;

(10) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; (12) Mentaati

janji pegawai, janji jabatan dan kode etik pegawai Universitas;

(11) (13) Menjadi teladan dalam ucapan, sikap dan tingkah laku.

(12) Meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya untuk mendukung

pekerjaan yang bersangkutan;


(13) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan

Jenis kelamin, agama, suku, ras, golongan, kondisi fisik tertentu atau

latar belakang sosio-ekonomi dalam memberikan pelayanan;

(14) Melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan

UNMUHA;

(15) Mematuhi peraturan perundangan, hukum dan kode etik, serta nilai-

nilai agama dan etika;

(16) Memelihara dan memupuk silaturrahim; dan

(17) Menjunjung tinggi almamater UNMUHA;

Bagian Ketiga

Kewajiban Dosen

Pasal 36

(1) Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat;

(2) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai

dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

(3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni;

(4) Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan

jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar

belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

(5) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode

etik, serta nilai-nilai agama dan etika;

(6) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB X

DISIPLIN PEGAWAI

PASAL 37

(1) Pegawai UNMUHA wajib mematuhi peraturan disiplin pegawai;


(2) Pembinaan disiplin pegawai dilakukan oleh atasan langsung atau

Pejabat Pembina Kepegawaian;

(3) Setiap tulisan, ucapan atau perbuatan pegawai yang melanggar

ketentuan tentang Disiplin Pegawai, dinyatakan sebagai ”Pelanggaran

Disiplin” (2) Setiap Pegawai Universitas yang melakukan Pelanggaran

Disiplin dikenakan sanksi Pelanggaran Disiplin;

(4) Ketentuan tentang disiplin pegawai mengikuti Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

(5) Sanksi bagi Pelanggaran Disiplin diberikan dengan tujuan untuk

menyadarkan, memperbaiki dan mendidik pegawai yang melakukan

Pelanggaran Disiplin;

(6) Pejabat yang berwenang memberikan sanksi wajib terlebih dahulu

mempelajari dan meneliti serta memperhatikan faktor-faktor yang

mendorong atau menyebabkan pegawai melakukan Pelanggaran

Disiplin;

(7) Pemberian sanksi Pelanggaran Disiplin harus mempertimbangkan

dengan seksama sanksi yang sesuai dengan Pelanggaran Disiplin

yang dilakukan dan memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak;

(8) Pegawai yang pernah diberi sanksi Pelanggaran Disiplin dan

kemudian mengulangi Pelanggaran Disiplin yang sama, dijatuhi sanksi

yang lebih berat.

BAB XI

SISTEM INFORMASI PEGAWAI

Pasal 38

(1) UNMUHA membentuk SIMPEG UNMUHA yang digunakan untuk

menjamin efisiensi, efektifitas,, dan akurasi pengambilan keputusan dalam

manajemen kepegawaian UNMUHA;

(2) SIMPEG UNMUHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

acuan dalam pengelolaan data pegawai yang diselenggarakan secara

menyeluruh dan terintegrasi pada semua unit kerja di UNMUHA;

(3) Setiap unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:


a. Memutakhirkan data secara berkala;

b. Melaksanakan sinkronisasi data; dan

c. Menyampaikan kepada bagian kepegawaian UNMUHA untuk

menjamin keterpaduan dan akurasi data;

(4) SIMPEG UNMUHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

sistem informasi yang memenuhi persyaratan meliputi:

a. Mudah diaplikasikan;

b. Mudah diakses;

c. Memiliki sistem keamanan yang dipercaya; dan

d. Dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengembangan

UNMUHA.

(5) Pengelolaan SIMPEG UNMUHA di setiap unit kerja menjadi bagian dari

penilaian Audit Internal Mutu UNMUHA.;

(6) SIMPEG UNMUHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)

memuat seluruh informasi dan data pegawai UNMUHA.;

(7) Data pegawai UNMUHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekurang- kurangnya memuat:

a. riwayat hidup;

b. riwayat pendidikan formal dan non-formal;

c. riwayat jabatan dan kepangkatan;

d. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;

e. riwayat pengalaman berorganisasi;

f. riwayat gaji;

g. riwayat pendidikan dan latihan;

h. riwayat sertifikasi dosen;

i. daftar penilaian prestasi kerja;

j. surat keputusan; dan

k. kompetensi.


BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 40

Calon dosen, calon dosen tetap, calon tenaga kependidikan dan tenaga

kependidikan yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini akan

disesuaikan dan ditetapkan sebagai Calon Dosen, Dosen Tetap, calon

Tenaga kependidikan, dan Tenaga Kependidikan, menurut Peraturan

Rektor ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 40

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku;

(2) Peraturan pokok Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah

Aceh Tahun 2013;

(3) Kode etik tenaga kependidikan Nomor: 002/ UNMUHA/BPH/ SK.KP/2013;

(4) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, apabila ada proses

penerimaan pegawai yang tidak mengacu pada Peraturan Rektor ini,

maka status kepegawaiannya tidak diakui.

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Banda Aceh pada tanggal : 02 Desember 2016 Rektor,

Dr. H. Muharrir Asy'ari, Lc. M. Ag

peraturan karyawan dan dosen ... -...

Documents