peraturan gubernur banten pemerintah provinsi … · pedoman umum reformasi birokrasi; 9. peraturan...

- 1 -

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata

kelola pemerintahan yang baik, professional,

berkarakter, berintegritas, bersinergitas, andal,

berkinerja tinggi, mampu melayani publik, netral,

sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-

nilai dasar dan kode etik aparatur Negara, perlu

melakukan reformasi birokrasi di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Banten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi

Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2018-

2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4210);


Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851);


Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 2 -


Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang

Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;


Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun

2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map

Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan

Pemerintah Daerah;



2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program

Manajemen Perubahan;



2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan

Reformasi Birokrasi;



2011, tentang Pedoman Penataan Tatalaksana

(Business Process);



2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;

- 3 -

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012

tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI

BANTEN TAHUN 2018-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Banten.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Badan Daerah.

8. Grand Design Reformasi Birokrasi selanjutnya disingkat GDRB adalah

rancangan induk yang berisi arah kebijaksanaan reformasi birokrasi

nasional untuk kurun waktu 2010-2025.

9. Road Map adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang

mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta

kegiatan dalam rentang waktu tertentu.

10. Road Map Reformasi Birokrasi selanjutnya disingkat RMRB adalah

bentuk operasional Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang

disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan

rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke

- 4 -

tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun

yang jelas;

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya

disingkat RPJMD adalah Merupakan Penjabaran dari Visi, Misi dan

Program Kepala Daerah yang Penyusunannya Berpedoman Kepada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan

memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN).

Pasal 2

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah disusun dengan

maksud sebagai petunjuk/arah dalam mengintegrasikan seluruh

rencana dan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program/kegiatan

Perangkat Daerah.

(2) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah disusun dengan

tujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di

Lingkungan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif, efisien,

terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 3

(1) Ruang lingkup RMRB Pemerintah Daerah, tersusun dalam bentuk

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi dengan sistematika terdiri

atas:

a. Ringkasan Eksekutif;

b. BAB I Pendahuluan;

1. Latar Belakang;

2. Tujuan Penyusunan Road Map;

3. Ruang Lingkup; dan

4. Dasar Hukum. c. BAB II Gambaran Umum Birokrasi;

1. Kondisi Saat Ini; dan

2. Permasalahan Reformasi Birokrasi .

d. BAB III Agenda Reformasi Birokrasi;

1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi;

2. Sasaran Reformasi Birokrasi;

3. Program Reformasi Birokrasi; dan

4. Rencana Aksi.

e. BAB IV Monitoring dan Evaluasi; dan

- 5 -

f. BAB V Penutup.

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 18 April 2018

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang

pada tanggal 18 April 2018

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si Pembina Tk. I

NIP. 19680805 199803 1 010

- 6 -

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR

NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2018-2022

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DAERAH TAHUN 2018-2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good govermance),

pemerintah telah mencanangkan program Reformasi Birokrasi melalui

Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2025 yang tertuang

dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010, dengan tujuan yaitu

“untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan

karakteritik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral,

sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode

etika aparatur negara”.

Dalam Grand Design Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam

Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah menargetkan Indonesia

memiliki pemerintah yang berkelas dunia. Sejalan dengan hal tersebut,

pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu bidang utama

dalam pembangunan nasional. Reformasi birokrasi dipandang sebagai

sebuah instrumen kebijakan yang ditandai gemuknya organisasi

pemerintahan, adanya tumpang tindih berbagai peraturan perundang-

undangan, rendahnya produktifitas, dan kinerja aparatur akibat masih

rendahnya kompetensi sumberdaya aparatur, ketidakjelasan tupoksi

dan tumpang tindih kewenangan jabatan serta pola pikir dan budaya

kerja yang belum terbangun sehingga berdampak pada belum

maksimalnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Untuk menjawab perubahan tersebut Pemerintah Provinsi

Banten secara bertahap melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan

melakukan perbaikan kinerja dengan efektif, efisien dan akuntabilitas

seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan. Proses Reformasi yang

terjadi saat ini adalah melalui program dan kegiatan Reformasi

Birokrasi, maka segala upaya untuk melakukan pembaharuan dan

- 7 -

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan,

terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan

sumberdaya manusia aparatur yang perlu diarahkan kepada perbaikan

lingkungan birokrasi yang didasarkan pada peraturan perundang-

undangan yang baku menuju sistem manajemen publik yang lebih

fleksibel dan lebih berorientasi pada kepentingan publik. Setiap

perubahan diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan

praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), pelaksanaan anggaran

yang lebih baik, manfaat program-program pembangunan bagi

masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan

publik meningkat, produktivitas aparatur meningkat, kesejahteraan

pegawai meningkat, dan hasil-hasil pembangunan dirasakan secara

secara merata oleh seluruh masyarakat.

Adapun visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam Grand

Design Reformasi Birokrasi Indonesia adalah “terwujudnya

pemerintahan kelas dunia”.Visi tersebut menjadi acuan dalam

mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang

profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan

pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintah yang

demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21

melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Sedangkan Misi

Reformasi Birokrasi Indonesia adalah :

1. Membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan

dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

2. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana,

manajemen sumberdaya manusia aparatur, pengawasan,

akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mindset, dan kultural set;

3. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif; dan

4. Mengelola administrasi secara efektif dan efisien.

Salah satu tonggak penting yang menandai berprosesnya

Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan reformasi birokrasi

adalah dengan membuat pedoman reformasi birokrasi Pemerintah

Provinsi Banten dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun

2018 - 2022. Dokumen pedoman reformasi birokrasi terdapat didalam

road map reformasi birokrasi, sebagai langkah awal bagi Provinsi

Banten dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

- 8 -

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi

Banten dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku

kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah provinsi

dalam memenuhi keinginan dimaksud.

Karena itu Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi

Banten disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka

menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun

kedepan. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten

bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya

berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis

pada tahun-tahun pelaksanaanya.

Salah satu bagian penting dari dokumen road map adalah

rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan

pelaksanaan reformasi birokrasi sampai dengan tahun 2022. Selain

rencana pelaksanaan kegiatan, road map menjelaskan informasi penting

lain yang mencakup : penanggungjawab, pelaksana, dukungan yang

diperlukan, serta target atau indikator pencapaiannya.

Secara umum, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Provinsi Banten berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah

Provinsi Banten saat ini, kondisi yang diharapkan lima tahun

mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan

reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan

yang dihadapi, serta dalam rangka sasaran reformasi birokrasi.

Mengingat pentingnya informasi yang dicakup dalam road map sebagai

basis pelaksanaan reformasi birokrasi, maka disusunlah pedoman ini.

Pedoman ini diharapkanakan mempermudah Pemerintah Provinsi

Banten dalam melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan

kesiapan, tahapan dan karakteristik Provinsi Banten.

1.2 Tujuan Penyusunan Road Map

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten

tahun 2018-2022 ini menggambarkan program reformasi birokrasi

Pemerintah Provinsi Banten selama 5 (lima) tahun dengan sasaran yang

jelas. Adapun tujuan disusunnya Road Map Reformasi Birokrasi adalah

untuk dijadikan panduan bagi pengelola reformasi birokrasi

dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan memberikan langkah

- 9 -

kongkrit, menjalankan program reformasi birokrasi agar berjalan secara

efektif, efisien, terukur, terintegrasi dan berkelanjutan serta

meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Provinsi Banten dan

memberikan kesamaan pemahaman mengenai Road Map Reformasi

Birokrasi di Provinsi Banten juga membantu Perangkat Daerah dalam

melaksanakan reformasi birokrasi di Provinsi Banten.

1.3 Dasar Hukum

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten

berdasarkan pada beberapa peraturan yang saling sinergi.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan

Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4210);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010–2025;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi

Birokrasi;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman

- 10 -

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga

dan Pemerintah Daerah;



Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;


Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan

Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;


Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pedoman

Penataan Tatalaksana (Business Process);



Pelaksanaan Quick Wins;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan

Budaya Kerja;

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

RMRB Pemerintah Provinsi Banten berisi prioritas perencanaan

pencapaian sasaran 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi,

beserta target capaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Mengingat situasi dan kondisi aktual yang terus berkembang maka

dokumen RMRB Pemerintah Provinsi Banten bersifat dinamis dan selalu

terbuka untuk mengantisipasi kemungkinan perkembangan tantangan

daerah serta pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu

berjalannya RMRB Pemerintah Provinsi Banten.

RMRB berfokus pada pelaksanaan misi ke satu dari RPJMD yaitu

Reformasi Birokrasi dan misi ke empat dari RPJMD yakni meningkatkan

kualitas pelayanan publik sehingga kedudukan RMRB merupakan

dokumen strategis yang bersifat pendukung, pengungkit dan

komplementer terhadap RPJMD dalam kurun waktu yang sama yakni

periode 2017-2022.

- 11 -

1.5 Sistematika Dokumen RMRB

Secaraumum RMRB Pemerintah Provinsi Banten tahun 2018-2022

memiliki sistematika sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Berisi uraian singkat substansi Road Map Reformasi Birokrasi yang

mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan,

prioritas program, quick wins, anggaran, rencana penghematan yang

diharapkan, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang

ditetapkan yaitu :

BAB I Pendahuluan

Menguraikan latar belakang perlunya disusun Road Map sebagai dasar

perencanaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, tujuan penyusunan Road

Map ruang lingkup dan dasar hukum.

BAB II Gambaran Umum Birokrasi

a. Gambaran umum Birokrasi, yang berisi uraian kondisi birokrasi

Pemerintah Daerah saat ini dipandang dari 3 (tiga) hal terkait dengan

capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu pemerintahan yang

bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, kualitas

pelayanan publik serta kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian

kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu

terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu

disempurnakan/diperbaiki.

b. Permasalahan Reformasi Birokrasi saat ini antara lain terkait dengan

susunan kelembagaan/organisasi, ketatalaksanaan, SDM Aparatur,

Peraturan Perundang-undangan, Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja,

Pelayanan Publik, serta Manajemen Perubahan dan Budaya Kerja.

c. Kebutuhan/harapan Pemangku Kepentingan, yang berisi uraian

gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5

(lima) tahun kedepan sesuai dengan harapan para pemangku

kepentingan.

BAB III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Banten

Menjelaskan beberapa hal sebagai berikut :

- 12 -

a. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi, yang berisi uraian fokus

perubahan reforamsi birokrasi yang menyangkut prioritas pembenahan

manajemen Pemerintah Daerah dan prioritas peningkatan kualitas

pelayanan publik, termasuk di dalamnya Quick Wins ;

b. Sasaran, Indikator Keberhasilan, Program dan Kegiatan, yang berisi

uraian sasaran dan indikator keberhasilan dengan mengacu pada

pencapaian, tantangan dan harapan pemangku kepentingan, serta

uraian program dan kegiatan yang berisi uraian program/kegiatan yang

akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi.

c. Program-program Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2010-2014 dan kriteria dalam komponen model Penilaian Mandiri

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1

Tahun 2012.

d. Rencana Aksi Daerah, yang berisi uraian tentang rencana kegiatan

Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun

kedepan sesuai dengan fokus perubahan, sasaran, program atau

kegiatan, tahapan atau aktivitas, target-target sasaran tahunan yang

ingin diwujudkan, konsekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk

pelaksanaan kegiatan Quick Wins, Perangkat Daerah Penanggungjawab

dan rencana anggaran yang diperlukan. Rencana Aksi disusun dalam

bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai

langkah-langkah yang akan di lakukan selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB IV Monitoring dan Evaluasi

Menjelaskan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam

rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta akibat

pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah bagi

masyarakat.

- 13 -

BAB V Penutup.

1.6 Pengorganisasian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Provinsi

Banten di organisasi dan dipimpin oleh sebuah tim melalui Keputusan

Gubernur Provinsi Banten Nomor: 188.35.05/Kep. 413-Huk/2017

tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan

GubernurTentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi

Banten Tahun 2018-2022. Tim dimaksud dimungkinkan untuk

membentuk kelompok kerja yang disesuaikan dengan tujuan

pembentukan kelompok kerja dimaksud dan untuk kelompok kerja

yang dibentuk untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan Reformasi Birokrasi, keanggotaannya dapat diisi dari

unsur masyarakat sipil dan akademisi.

- 14 -

BAB II

GAMBARAN UMUM BIROKRASI

2.1 Kondisi Saat Ini

Provinsi Banten yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2000, sepanjang pembentukannya telah melakukan 4 (empat)

kali penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah(RPJMD). Seiring dengan pergantian kepemimpinan

Pemerintahan Provinsi Banten berdasarkan hasil Pemilihan Kepala

Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur Banten) periode Tahun 2017-

2022 Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih mengusung visi

dan misi yang merupakan visi misi Provinsi Banten 2017-2022.

Dalam dokumen RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 dinyatakan

RPJMD tahap ke-4 (empat) tahun 2018-2022 merupakan (Tahap

Akselerasi II) mengingat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Banten dan Jadwal Pengesahan RPJMD pada tahun yang sama

2017 maka tahun pemberlakuannya menjadi RPJMD Provinsi Banten

tahun 2017-2022. Mengingat tahun 2017 sedang berjalan termasuk

periode RPJMD tahun periode sebelumnya sehingga dalam penetapan

indikator kinerja capaiannya sebagai patokan angka dasar/base line

2017 dan target indikator awal di mulai tahun 2018 sedangkan capaian

indekator kinerja akhir tahun 2022.

Dalam RPJPD Provinsi Banten tahun 2005-2025 telah

ditetapkan Visi “Banten Mandiri, Maju, Sejahtera, Berlandaskan Iman

dan Takwa” yang ditempuh melalui 4 (empat) Misi yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat

dan cerdas;

2. Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara

merata dan berkeadilan;

3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

yang lestari; dan

4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan

berwibawa.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022,

Pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk melakukan perubahan

- 15 -

dalam menangkap isu strategis, menetapkan visi dan misi,strategi dan

kebijakan, serta penyusunan program dan kegiatan. Dalam upaya

pencapaian visi dan misiyang telah ditetapkan dengan memperhatikan

kondisi permasalahan serta tantangan kedepan, khususnya pencapaian

misi ke-4 (empat), yaitu Menciptakan tata kelola pemerintahan yang

baik (Good Govermant), bersih dan berwibawa, maka dituangkan ke

dalam Rencana Aksi pada Road Map Pemerintah Provinsi Banten 2018-

2022. Jika dilihat dari sasaran Reformasi Birokrasi yaitu terwujudnya

Pemerintahan yang bersih bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

menangkap isu strategis, menetapkan visi dan misi, strategi dan

kebijakan, serta penyusunan program dan kegiatan. Dalam upaya

pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dengan tetap

memperhatikan kondisi permasalahan serta tantangan kedepan,

khususnya pencapaian misi kesatu yaitu Menciptakan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Govermant and Clear

Governance). Maka dituangkan kedalam Rencana Aksi pada Road Map

Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten 2018-2022.Jika dilihat

dari sasaran Reformasi Birokrasi yaitu: Terwujudnya pemerintahan

yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatnya

kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya

kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, maka dapat diuraikan

beberapa hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Banten

sebagai berikut:

1. AREA KELEMBAGAAN ATAU ORGANISASI

Kegiatan Capaian

a. Kelembagaan Perangkat Daerah 1. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah

Provinsi Banten.

2. Peraturan Gubernur Nomor 83

Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Tugas Pokok, Fungsi, Tipe

Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Provinsi

Banten.

- 16 -

b. Kelembagaan UPT

Peraturan Gubernur Nomor 86

Tahun 2016 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis dilingkungan

Pemerintah Provinsi Banten.

c. Fasilitasi Kelembagaan

Kabupaten/Kota

1. Telah Memfasilitasi Kelembagaan

Perangkat Daerah 8

Kabupaten/Kota (Sekretariat

Daerah, Sekretariat DPRD,

Inspektorat Daerah, Dinas

Daerah, dan Badan Daerah)

dengan melakukan pengkajian

(menganalisa, membahas,

menyusun, dan menyimpulkan)

Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota, dalam bentuk

Surat Persetujuan Gubernur

untuk disampaikan kepada

Bupati/Walikota, yang bersifat

mengikat.

2. Telah Memfasilitasi Konsultasi

Kelembagaan Unit Pelaksana

Teknis Daerah (UPTD) 8

Kabupaten/Kota, dengan

melakukan pengkajian

(menganalisa, membahas,

menyusun, dan menyimpulkan)

Kajian Akademik dan Analisis

Rasio Belanja Pegawai yang

hasilnya berupa Surat

Rekomendasi Gubernur untuk

disampaikan kepada

Bupati/Walikota, yang bersifat

mengikat.

- 17 -

2. AREA KETATALAKSANAAN

Kegiatan Capaian

a. Pengembangan e-government 1. SIMRAL (Sistem Informasi

Manajemen Perencanaan,

Penganggaran dan Pelaporan).

2. Aplikasi Pengaduan Masyarakat

3. Dashboard Pimpinan untuk di

Command Centre.

4. Banten Satu Data.

5. Sistem Informasi Barang Daerah.

6. Informasi Layanan Kesehatan.

7. Report Banten tentang

Pengadaan Barang/Jasa.

8. Sistem Informasi Presensi Online

(SIPO).

9. BANTOS (Banten OS).

10. Sistem Pengendalian dan

Evaluasi Provinsi Banten

(DALEV).

b. Penyusunan Rapergub Sarana

dan Prasarana Kerja Aparatur

Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun

2014 tentang Standarisasi Sarana

dan Prasarana Kerja Aparatur

Pemerintah Provinsi Banten, dan

sedang dalam proses Perubahan.

c. Penyelenggaraan Tata Naskah

Dinas


2012 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas Provinsi Banten dan sedang

dalam proses perubahan.

d. Penyusunan Peraturan

Gubernur Tentang SOP


2011 tentang SOP Setda Provinsi

Banten, dan sedang dalam proses

perubahan

3. AREA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Kegiatan Capaian

a. Pemberian Tunjangan Kinerja

dan Disiplin Pegawai


tahun 2017 tentang Pedoman

Manajemen Kinerja Pegawai

Dilingkungan Pemerintah Provinsi

Banten

- 18 -


Tahun 2017 Tentang Pedoman

Pengukuran Kinerja dan

Pemberian Tambahan Penghasilan

Pegawai dilingkungan Pemerintah

Provinsi Banten.

b. Pengembangan Database

Pegawai

Sistem Informasi Manajemen

Pegawai (SIMPEG)

c. Kenaikan Pangkat Pegawai 1. Pelaksanaan Kenaikan Pangkat

Otomatis (KPO)

d. Pengembangan Pegawai 1. Pelaksanaan Assesman Pejabat

Eselon III, Eselon IV dan Pelaksana

antara lain :

a. Tahun 2015

- Eselon III sebanyak 28 orang;

- Eselon IV sebanyak 24 orang;

- Pelaksana sebanyak 48 orang.

b. Tahun 2016

- Eselon III sebanyak 150 orang;

- Eselon IV sebanyak 53 orang;

- Pelaksana sebanyak 60 orang.

c. Tahun 2017

- Eselon IV sebanyak 70 orang.

2. Pegembangan Jabatan Fungsional

sebanyak 37 Jabatan terdiri dari :

a. Instruktur 8 orang;

b. Pengawas Ketenagakerjaan 8

orang;

c. Medik Veteriner 5 orang;

d. Pengawas Benih Tanaman 15

orang;

e. Pengawas Mutu Pakan 2 orang;

f. Pengendali Organisme

Pengganggu Tumbuhan 62

orang;

g. Penyuluh Pertanian 13 orang;

h. Arsiparis 6 orang;

i. Peneliti 10 orang;

j. Perencana 3 orang;

k. Apoteker 2 orang;

- 19 -

l. Asisten Apoteker 4 orang;

m. Bidan 4 orang;

n. Dokter 9 orang;

o. Dokter Gigi 2 orang;

p. Nutrisionis 1 orang;

q. Perawat 19 orang;

r. Perawat Gigi 2 orang;

s. Perekam Medis 1 orang;

t. Pranata Laboratorium

Kesehatan 3 orang;

u. Radiografer 1 orang;

v. Fisioterapis 5 orang;

w. Sanitarian 2 orang;

x. Penyuluh Perikanan 1 orang;

y. Guru 149 orang;

z. Pamong Belajar 1 orang;

aa. Pengawas Sekolah 333 orang;

bb. Widyaiswara 23 orang;

cc. Penera 11 orang;

dd. Penyuluh Kehutanan 1 orang;

ee. Analisis Kepegawaian 1 orang;

ff. Auditor 61 orang;

gg. Pustakawan 5 orang;

hh. Analisis Pasar Hasil Perikanan 4

orang;

ii. Auditor Kepegawaian 3 orang;

jj. Pengawas Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan di Daerah

(Pengawas Pemerintahan) 16

orang;

kk. Pengelola Barang Jasa 44 orang.

4. AREA PERUNDANG-UNDANGAN

Kegiatan Capaian

a. Pengawasan Produk Hukum

Kabupaten/Kota

Pencapaian Pengawasan Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

antara lain :

a. Tahun 2015

- Pemberian Nomor Register

mencapai 40 Peraturan Daerah

- Pemantauan mencapai 9

Peraturan Daerah

- 20 -

- Klarifikasi mencapai 17

Peraturan Daerah

b. Tahun 2016

- Fasilitasi mencapai 16


- Evaluasi mencapai 1 Rancangan

Peraturan Daerah

- Pembatalan 10 Peratuan Daerah

c. Tahun 2017

- Pemberian Nomor Register

mencapai 73 Peraturan Daerah

- Fasilitasi mencapai 51


- Evaluasi 7 Rancangan Peratuan

Daerah

b. Peningkatan Pemahaman dan

Kesadaran Hukum Masyarakat

Penyuluhan Hukum kepada Ormas

dan Masyarakat ke Kabupaten/Kota

ditingkat kecamatan sebanyak :

1. 2014 sebanyak 16

2. 2015 sebanyak 16

3. 2016 sebanyak 16

4. 2017 sebanyak 24

c. Pengembangan Jaringan

Dokumentasi dan Informasi

Hukum (JDIH)

Pengelolaan JDIH dengan optimal

kepada publik/masyarakat.

5. AREA PENGAWASAN

Kegiatan Capaian

a. Klinik Konsultasi Permasalahan Klinik konsultasi terkait tindak

lanjut hasil pengawasan inspektorat

dan BPK sebanyak 41 (empat puluh

satu) Perangkat Daerah untuk

melayani konsultasi berkaitan

dengan permasalahan pelaksanaan

anggaran dan kegiatan.

b. Diklat Fungsional Auditor Mengirim pejabat fungsional Auditor

untuk mengikuti Diklat Teknis,

Diklat Pembentukan, dan Diklat

Penjenjangan.

- 21 -

c. Tim Saber Pungli Keputusan Gubernur Banten Nomor

703.05/kep.18-Huk/2017 tentang

Perubahan Atas Keputusan

Gubernur Banten Nomor

703.05/Kep.587-Huk/2016

Tentang Pembentukan Satuan

Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di

Provinsi Banten yang ditetapkan

pada tanggal 2 Februari 2016.

d. Unit Pengendali Gratifikasi Peraturan Gubernur Banten Nomor

58 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengendalian Gratifikasi di

lingkungan Pemerintah Provinsi

Banten yang diundangkan pada

tanggal 30 Juni 2016.

e. Pelapor Pelanggaran

(Whistleblower)

Peraturan Gubernur Banten Nomor

66 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Penanganan Pelaporan Pelanggaran

Atas Dugaan Penyimpangan yang

dilakukan Aparatur Sipil Negara

dilingkungan Pemerintah Provinsi

Banten yang diundangkan pada

tanggal 30 Oktober2017.

6. AREA AKUNTABILITAS KINERJA

Kegiatan Capaian

a. Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LAKIP)

Kementerian PAN dan RB

memberikan nilai CC kepada


b. Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD)

Pemerintah Provinsi Banten telah

mendapatkan Opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atas LKPD

Provinsi Banten dari Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK RI).

- 22 -

7. AREA PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan Capaian

a. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik

1. Persentase Kualitas Pelayanan

Publik Pada RSUD Banten antara

lain :

a. Pada tahun 2014

- Pemakaian Tempat Tidur

Pada Satu-satuan Waktu

Tertentu (BOR) Bed

Occopation Rates mencapai

29.60%;

- Lama Rawat Seorang Pasien

(ALOS : Hari) Length Of Stay

mencapai 4.88%;

- Frekuensi pemakaian

tempat tidur pada satu

periode, berapa kali tempat

tidur dipakai dalam satu

satuan waktu / BTO (Bed

Turn Over) mencapai 1.99%;

- TOI (Trunt Over Interval)

dimana Tempat tidur Tidak

Ditempati dari Telah diisi

kesaat terisi berikutnya

mencapai 22.35%;

- Frekuensi pemakaian tempat

tidur pada suatu periode,

berapa kali tempat tidur

dipakai/NDR (Net Death

Rate) mencapai 0.01%;

- Angka kematian umum

untuk 1000 penderita keluar

rumah sakit/GDR (Gross

Death Rate) mencapai 0.01%.

b. Persentase RSUD Banten

pada tahun 2015 antara lain:



Tertentu (BOR) Bed


50.92%;

- 23 -

- Lama Rawat Seorang

Pasien (ALOS : Hari) Length

Of Stay mencapai 4.57%;





satuan waktu/BTO (Bed

Turn Over) mencapai

39.64%;





mencapai 5.52%;


tempat tidur pada suatu


tidur dipakai/NDR (Net

Death Rate) mencapai

27.00 %;


untuk 1000 penderita

keluar rumah sakit/GDR

(Gross Death Rate)

mencapai 81.00%.

c. Persentase RSUD Banten

pada tahun 2016 antara lain:



Tertentu (BOR) Bed


60.32% ;

- Lama Rawat Seorang

Pasien (ALOS : Hari) Length

Of Stay mencapai 4,09% ;






Turn Over) mencapai

53.53% ;

- 24 -





mencapai 2.71%;





Death Rate) mencapai

31.00%;




(Gross Death Rate)

mencapai 63.00%.

d. Persentase RSUD Banten

pada tahun 2017 antara lain :



Tertentu (BOR) Bed


56.14% ;

- Lama Rawat Seorang Pasien

(ALOS : Hari) Length Of Stay

mencapai 3.87% ;






Turn Over) mencapai

42.67%;





mencapai 3.12%;





Death Rate) mencapai 32.29

%;

- 25 -




(Gross Death Rate) mencapai

60.90%.

2. Realisasi Perizinan dan Non

Perijinan pada DPMPTSP antara

lain:

a. Tahun 2015 sebanyak 1.385

perizinan yang tersebar di 12

Perangkat Daerah yaitu ;

- Penanaman Modal

mencapai 233 perijinan;

- Pertambangan dan energi


- Tenaga Kerja mencapai 443

perijinan;

- Bina Marga mencapai 51

perijinan;

- Sumber Daya Air dan

Pemukiman mencapai 5

perijinan;

- Kesehatan 91 perijinan;

- Sosial 34 perijinan;

- Kelautan dan Perikanan 46

perijinan;

- Kehutanan dan Perkebunan

52 perijinan;

- Pertanian dan Peternakan

21 perijinan;

- Lingkungan Hidup 17

perijinan; dan

- Perdagangan 5 perijinan.

b. Tahun 2016 sebanyak 3.125

perizinan yang tersebar di 15

Perangkat Daerahyaitu;

- Penanaman Modal


- Pertambangan dan Energi

mencapai 1.043 perijinan;

- Kehutanan mencapai 19

perijinan;

- 26 -

- Tenaga Kerja mencapai

1.135 perijinan;

- Kelautan dan perikanan


- Bina Marga mencapai 27

perijinan;

- Sumber Daya Air dan

Permukiman mencapai 17

perijinan;

- Perdagangan mencapai 1

perijinan;

- UKM mencapai 3 perijinan;

- BLHD mencapai 38

perijinan;

- Pendidikan mencapai 39

perijinan;

- Sosial mencapai 53

perijinan;

- Pertanian dan Perternakan


- Dinas Kesehatan mencapai

164 perijinan;

- Penataan Ruang mencapai 1

perijinan dan;

- Dinas Perhubungan

mencapai 1 perijinan.

c. Tahun 2017 sebanyak 3.354

perizinan yang tersebar di

12Perangkat Daerahyaitu;

- Penanaman Modal mencapai

187 perijinan;

- Sumber Daya Energi dan

Mineral mencapai 1.150

perijinan;

- Badan Lingkungan Hidup

dan Daerah mencapai 40

perijinan;

- Tenaga Kerja mencapai

1.056 perijinan;

- Kelautan dan Perikanan


- Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang mencapai

13 perijinan;

- 27 -

- Perindustrian dan

Perdagangan mencapai 2

- Dinas Pendidikan mencapai

41 perijinan;

- Dinas Pertanian mencapai

14 perijinan

- Dinas Kesehatan mencapai

171 perijinan;

- Dinas Sosial mencapai 57

perijinan dan;

- Dinas Perhubungan

mencapai 472 perijinan.

b. Peraturan Gubernur tentang

Percepatan SPM


Tahun 2014 tentang Percepatan

Penerapan dan Pencapaian Standar

Pelayanan Minimal Pemerintah

Provinsi Banten Tahun 2014-2017.

c. Survei Kepuasan Masyarakat Melaksanakan Survei Kepuasan

Masyarakat dari tahun 2014-2017

1. 2014 ke Bidang Pendidikan;

2. 2015 ke UPT Samsat;

3. 2016 ke Bidang Kesehatan

(RSUD) dan;

4. 2017 ke ULP se-Provinsi Banten.

8. AREA PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA

Kegiatan Capaian

a. Sosialisasi Produk Hukum

tentang Budaya Kerja.


Tahun 2015 tentang Pedoman

Pengembangan Budaya Kerja

dilingkungan Pemerintah Provinsi

Banten

b. Pembinaan Rohani Pembinaan Rohani dilaksanakan

setiap 1 (satu) bulan sekali.

c. Pembinaan Kesegaran Jasmani

Pegawai Setda

Pembinaan Kesegaran Jasmani

dilaksanakan seminggu sekali

setiap hari Jum’at

- 28 -

Berbagai hal yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Banten

akan terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun

ke tahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja


Kebutuhan dan Harapan Masyarakat atas Reformasi Birokrasi

sebagai langkah awal dimulainya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang

lebih sitematis dan sinergis, pemerintah telah melakukan upaya

indentifikasi harapan-harapan masyarakat atau pemangku

kepentingan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi fokus pada

kebutuhan pemangku kepentingan sebagai berikut :

1. Bidang manajemen SDM Aparatur, harapan masyarakat atau

pemangku kepentingan antara lain:

a. Integritas dan Profesionalisme Aparatur, harapan ini

tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat

mendambakan para aparatur yang jujur, penuh pengabdian,

dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan

pelayanan;

b. Pemimpin daerah dan pejabat di Pemerintah Provinsi Banten

diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan

atau bahkan menjadi penggerak penyelenggaraan pemerintah

yang bersih dan bebas KKN; dan

c. Dari pihak pemangku kepentingan internal Pemerintah Provinsi

Banten, umumnya mengharapkan adanya peningkatan

kesejahteraan pegawai sebagai bagian dari upaya mengurangi

tindakan yang terkait dengan KKN.

2. Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja, harapan

masyarakat atau pemangku kepentingan antara lain:

a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari

kementerian PAN dan RB dengan nilai CC, kedepan memiliki

potensi untuk memperoleh nilai sampai pada katagori nilai B

bahkan nilai A;

b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten

memperoleh opiniWTP.Untuk Peningkatan kedepan harus tetap

bisa mempertahanakan Opini WTP dari BPK RI;

- 29 -

c. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul

memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan

memberikan reward dan punishment bagi pegawai;

d. Penguatan pengawasan dalam meningkatkan pembinaan

sebagai upaya pencegahan terhadap praktik-praktik yang

berpotensi terjadinya penyimpangan/pelanggaran dalam

pengelolaan keuangan dan barang; dan

e. Tidak terdapat duplikasi tugas pokok dan fungsi dalam

penyelenggaraan pemerintah Provinsi Banten, sehingga

sumber-sumber yang ada dapat dipergunakan secara efektif

dan efisien.

3. Bidang Pelayanan Publik, harapan masyarakat atau pemangku

kepentingan antara lain:

a. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan

khusus dalam memberikan pelayanan;

b. Penerapan sistem pelayanan yang akuntabel, dilihat dari

kejelasanprosedur, proses dan besaran biaya yang diperlukan;

c. Penempatan pejabat yang melaksanakan pelayanan sesuai

dengan standar kompetensi atau aturan yang berlaku;

d. Mengubah budaya melayani di seluruh level unit pelayanan

atau bahkan pada seluruh Perangkat Daerahdi Provinsi Banten;

dan.

e. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan target

SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian terkait.

2.2 Permasalahan Reformasi Birokrasi

Meskipun sudah banyak hal-hal yang sudah dicapai, namun

demikian masih banyak juga hal yang masih menjadi permasalahan

pada Birokrasi saat ini, beberapa permasalahan yang masih menjadi

agenda Pemerintah Provinsi Banten yang harus menjadi perhatian

yaitu:

1. Kelembagaan/Organisasi

a. Organisasi Perangkat Daerah belum didasarkan kepada hasil

Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja, sehingga struktur

organisasi cendrung mengikuti pola maksimal.

b. Tingkat eselonnering kelembagaan belum mempertimbangkan

besaran beban kerja berdasarkan kelas jabatan; dan

- 30 -

c. Belum sepenuhnya menerapkan koordinasi, simplikasi dan

sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota maupun instansi pusat;

2. Ketatalaksanaan

a. Implementasi Terhadap Teknologi Informasi belum semua

Perangkat Daerahmelaksanakan, misalnya dalam penerapan e-

office;

b. Pelaporan terhadap capaian SPM belum tepat waktu sehingga

kesulitan untuk melihat capaian program kegiatan;

c. Masih ada Perangkat Daerahyang belum menyusun dan

melaksanakan Standar Operasional Prosedur;

d. Sistem Tata Naskah Dinas Elektronikdalam Proses di Biro

Hukum;

e. Belum optimal pemakaian teknologi informasi dan komunikasi;

dan

f. Fungsi kearsipan dan pengolahan arsip kurang mendapat

perhatian.

3. SDM Aparatur

a. Belum adanya sistem pola karir pegawai;

b. Penyusunan formasi belum sepenuhnya berdasarkan atas

Analisa Jabatan dan analisa beban kerja;

c. Pengangkatan dalam jabatan, promosi dan mutasi belum

sepenuhnya berdasarkan kompetensi dan kinerja;

d. Alokasi dan distribusi PNS tidak seimbang/merata;

e. Penerapan Sistem Kinerja Sistem Online (SKP) Online belum

berjalan sebagaimana yang diharapkan; dan

f. Masih banyak pegawai atau pejabat yang belum melaporkan

Harta Kekayaan (mengisi LHKPN).

4. Peraturan Perundang-undangan

a. Pemahaman aparatur masih minim terhadap pentingnya produk

hukum untuk mendukung pelaksanaan tugas; dan

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dibidang perancang

peraturan perundang-undangan.

5. Pengawasan

a. Belum adanya manajemen integritas maupun penetapan zona

integritas;

- 31 -

b. Perlu meningkatkan sinergitas pejabat fungsional Pengawas

Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah dengan pejabat

fungsional Auditor (JFA) dan Pejabat Fungsional Audiwan;

c. Terbatasnya penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

(Diklat) serta bimbingan teknis bagi para Pejabat Fungsional

bidang pengawasan (JFA); dan

d. Belum menggunakan rencana audit risiko (risk base audit plan).

6. Akuntabilitas kinerja

a. Kurangnya pemahaman pegawai dalam penyusunan pelaporan

kinerja;

b. Kualitas pelaporan kinerja masih perlu ditingkatkan;

c. Penerapan dan pelaksanaan kinerja instansi pemerintah belum

menunjukkan ukuran kinerja yang baik dilihat dari penilaian

LAKIP dengan nilai CC; dan

d. Belum terbangunnya sistem informasi kinerja yang memadai;

7. Pelayanan Publik

a. Sistem dan prosedur pelayanan belum sepenuhnya

dilaksanakan dengan baik;

b. Teknologi informasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal;

c. Mekanisme pengaduan belum dikelola secara komprehensif;

d. SOP pelayanan dan maklumat pelayanan belum seluruhnya

dimiliki oleh Perangkat Daerah;

e. Hasil survei lembaga Ombudsman tentang pelayanan publik

Pemerintah Provinsi Banten masih dalam katagori zona kuning;

f. Masih ada unit pelayanan yang belum membuat standar

pelayanan;

g. Penerapan SPM belum berjalan sesuai harapan atau target yang

ditetapkan; dan

h. Standar pelayanan masih banyak yang belum berdasarkan

standar mutu (ISO).

8. Manajemen Perubahan dan Budaya Kerja

a. Etika dan budaya malu pegawai masih perlu ditingkatkan;

b. Pemahaman pegawai terhadap kewajiban sebagai abdi Negara

dan abdi masyarakat masih perlu ditingkatkan;

c. Belum berkembangnya budaya kerja secara efisien, efektif,

disiplin dan hemat;

- 32 -

d. Belum terbentuknya kelompok budaya kerja di masing-masing

Perangkat Daerah; dan

e. Sikap dan perilaku aparatur belum optimal membangun kultur

birokrasi.

- 33 -

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI

3.1 Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Banten pada dasarnya telah mengalami banyak

perubahan, yang pada hakekatnya perubahan itu semata-mata untuk

kepentingan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perubahan

yang dilakukanPemerintah Provinsi Banten melibatkan partisipasi

masyarakat, hal ini sebagai bentuk keterbukaan Provinsi Banten

dalam mengapresiasi aspirasi masyarakat, sehingga kebutuhan dan

harapan masyarakat secara bertahap dapat terpenuhi. Selain itu

pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan perubahan

Reformasi Birokrasi fokus untuk 5 (lima) tahun kedepan guna

mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi diarahkan pada 8

(delapan) area perubahan:

1) Kelembagaan

a) Penataan dan penguatan organisasi di fokuskan pada penataan

kelembagaan perngkat daerah yang tepat fungsi dan tepat

ukuran, dengan berlandaskan pada urusan pemerintah yang

menjadi kewenangan daerah. Pembentukan Perangkat Daerah

ini disesuaikan dengan potensi dan karakteristik, serta

memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja;

b) Penyempurnaan dalam penyusunan dan evaluasi tugas fungsi

Perangkat Daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi

duplikasi/tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas fungsi;

c) Melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja serta evaluasi

jabatan kepada seluruh Perangkat Daerah;

d) Tingkat eselonnering kelembagaan belum mempertimbangkan

besaran beban kerja; dan

e) Belum sepenuhnya menerapkan koordinasi, simplikasi dan

sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota maupun instansi pusat.

2) Ketatalaksanaan

a) Melakukan pendampingan dalam pembuatan SOP pada semua

Perangkat Daerah, harapannya seluruh kegiatan/aktivitas

- 34 -

memiliki SOP berbagai permasalahan yang dihadapi antara

lain:

b) Melakukan fasilitasi dalam penyusunan dalam pelaporan SPM

terhadap Perangkat Daerahyang memiliki SPM hal ini untuk

mengetahui capaian program/kegiatan yang telah ditentukan;

c) Masih ada Perangkat Daerahyang belum menyusun dan

melaksankan Standar Operasional Prosedur;

d) Belum terbentuknya Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik;

e) Belum optimal pemakaian teknologi informasi dan komunikasi;

dan

f) Fungsi kearsipan dan pengolahan arsip kurang mendapat

perhatian.

3) SDM Aparatur

a) Membuat/menyusun konsep sistem pola karir, disesuaikan

dengan karakteristik dan kondisi daerah;

b) Melakukan peningkatan kualitas pegawai melalui pembinaan

terhadap ketentuan/peraturan di bidang kepegawaian;

c) Meningkatkan kapasitas terhadap jabatan fungsional tertentu;

d) Mengembangkan dan updating data pada sistem informasi

kepegawaian daerah;

e) Mengembangkan dan membangun sistem informasi kinerja

pegawai;

f) Melakukan Assesment terhadap seluruh pegawai, sebagai

salah satu bahan untuk penyusunan profiling pegawai;

g) Menyusun perubahan Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun

2017 tentang pedoman pengukuran kinerja dan pemberian

tambahan penghasilan pegawai dilingkungan Pemerintah

Provinsi Banten;

h) Penyusunan formasi belum sepenuhnya berdasarkan atas

analisa jabatan dan analisa beban kerja; dan

i) Pengangkatan dalam jabatan, promosi dan mutasi belum

sepenuhnya berdasarkan kompetensi dan kinerja.

4) Pengawasan

a) Meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kompetensi aparat

pengawasan interen pemerintah (APIP);

- 35 -

b) Meningkatkan sistem pengawasan intern pemerintahan (SPIP);

c) Mendorong pegawai untuk melaporkan kekayaan (LHKPN)

maupun(LHKASN);

d) Menyusun konsep tunas integritas dan menetapkan zona

efektivitas;

e) Meningkatkan sinergitas pejabat fungsional Pengawas

Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD)

dengan pejabat fungsional Auditor (JFA) dan Pejabat

Fungsional Audiwan;

f) Terbatasnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

(Diklat) serta bimbingan teknis bagi para Pejabat Fungsional

bidang pengawasan (JFA, JFP2UPD dan JF Audiwan);

g) Belum menggunakan rencana audit risiko (risk base audit

plan); dan

h) Melakukan pembangunan sistem dan budaya integritas.

5) Perundang-undangan

a) Melakukan pembinaan terhadap produk hukum daerah yang

ada di kabupaten/kota; dan

b) Melakukan Evaluasi terhadap produk hukum daerah, sehingga

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi atau tidak tumpang tindih antara produk

hukum daerah dengan yang lainnya

6) Akuntabilitas

a) Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja, melalui peningkatan

kapasitas pegawai yang ditugaskan untuk menyusun laporan

kinerja; dan

b) Peningkatan kualitas data/dokumentasi sebagai bahan

penyusunan laporan kinerja.

7) Pelayanan Publik

a) Menyusun konsep regulasi dalam rangka pelayanan publik

disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi daerah yang

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi;

b) pembinaan dan peningkatan kualitas Pelayanan Publik;

c) fasilitasi penyusunan standar pelayanan;

d) monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Publik;

e) percepatan penerapan SPM; dan

f) survei kepuasan masyarakat.

- 36 -

8) Budaya Kerja dan Mental Aparatur

a) Belum terbentuknya kelompok budya kerja di masing-masing

Perangkat Daerah; dan

b) Sikap dan perilaku aparatur belum optimal membangun

kulturdan mencerminkan nilai-nilai budaya kerja sesaui

dengan motto budaya kerja Pemerintah Provinsi Banten yaitu:

BISA (Banten, Integritas, Sinegritas dan Andal).

Berdasarkan fokus perubahan diatas terdapat beberapa hal

yang menjadi prioritas pembenahan diantaranya adalah :

1. Prioritas pemeliharaan yang telah dihasilkan:

a) Memelihara dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah

diterbitkan;

b) Memelihara dan menjaga e-government yang telah diterapkan;

c) Penyediaan sarana pengaduan atau pusat konsultasi untuk

mengatasi permasalahan-permasalahan;

d) Pelaksanaan penyuluhan hukum kepada ormas dan masyarakat;

e) Mempertahankan nilai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah opini

WTP dari BPK; dan

f) Mempertahankan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Daerah nilai CC, dan ditingkatkan pada tahun

berikutnya menjadi nilai B.

2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Prioritas Peningkatan kualitas pelayanan, yaitu pelayanan Rumah

Sakit Umum Daerah yang sangat stategis dan memerlukan jangka

waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Jenis pelayanan pada sektor ini menjadi prioritas untuk ditingkatkan

kualitas pelayanannya adalah:

1) Peningkatan sumber daya aparatur rumah sakit umum daerah;

2) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan; dan

3) Peningkatan mekanisme pelayanan.

3. Quick Wins

Quick Wins merupakan inisiatif yang mudah dan cepat dalam

merespon kepentingan masyarakat dan manfaatnya segera dapat

dirasakan. Quick Wins diprioritaskan pada program/kegiatan

Reformasi Birokrasi yang berkaitan dengan inovasi peningkatan

- 37 -

kualitas pelayanan publik dan pembenahan manajemen pemerintahan.

Quick Wins yang dicanangkan sebagai bagian dari upaya pencapaian

sasaran Reformasi Birokrasi dari Pemerintah Provinsi Banten adalah:

1. Program Penerimaan Siswa Baru secara Online dan pindahan

sekolah lewat E-mutasi; dan

2. E-Government Provinsi Banten dengan Pengembangan Sistem

informasi Kinerja Aparatur (SIKAP).

3.2 Sasaran Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan fokus perubahan sebagaimana yang telah

diuraikan diatas, sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi

Banten dapat ditentukan beserta indikator dan program untuk 5

(lima) tahun ke depan sebagai berikut :

No Sasaran Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

Indikator Program

1 2 3 4

1. Area Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Terwujudnya Peningkatan

Kinerja, Kualitas,

Kreatifitas dan

Pembentukan Pedoman

Pengembangan Budaya

Kerja

Prosentase

Perangkat

Daerahyang telah

membentuk dan

memanfaatkan

pedoman

pengembangan

budaya kerja

Penataan Kelembagaan

dan Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah

2. Area Penataan Kelembagaan

a. Terbentuknya

kelembagaanPerangkat

Daerah

Prosentase

Penataan Ulang

Perangkat

Daerahdan

Prosentase

evaluasi UPT

Program

PenataanKelembagaan

dan Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah

b. Tersusunnya Penataan

Analisa dan Formasi

Jabatan Perangkat

Daerah

1. Prosentase

Perangkat

Daerahyang

telah menyusun

analisa jabatan,

analisa beban

kerja dan

Uraian Tugas

Pada Perangkat

Daerah

Program Penataan

Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah

- 38 -

2. Prosentase UPT

yang telah

menyusun

analisa jabatan,

analisa beban

kerja dan

Uraian Tugas

sesuai

peraturan

perundang-

undangan

c. Terwujudnya pedoman

standar kompetensi

jabatan, baik jabatan

pimpinan tinggi, jabatan

administratif, maupun

jabatan fungsional,

sesuai denganketentuan

peraturan perundang-

undangan Aparatur Sipil

Negara

Prosentase

Perangkat

Daerahdan

UPTyang telah

menyusun

standar

kompetensi

jabatan dan pola

karir

Program Penataan

Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah

3. Area Penataan Ketatalaksanaan

a. Terbentuknya sistem

administrasi dan

manajemen surat

elektronik/tata naskah

dinas sehingga

mempercepat proses

persuratan dan

pengadministrasian

Prosentase

Perangkat

Daerahdan UPT

yang telah

menerapkan

sistem

administrasi dan

manajemen tata

naskah dinas

Program Penyusunan

Kebijakan

Ketalaksanaan

b. Terbentuk dan

digunakannya SOP,

sesuai dengan

ketentuan peraturan

perundang-undangan,

antara lain ketentuan

SPIP, Pelayanan Publik,

Keterbukaan Informasi,

Kearsipan, dan

Pemerintahan Daerah.

Prosentase

Perangkat

Daerahdan

UPTyang telah

menyusun SOP

sesuai ketentuan

Program Penyusunan

Kebijakan

Ketalaksanaan

- 39 -

4. Area Penataan Hukum

a. Terbentuknya kebijakan

dan prosedur ”Executive

Review” terhadap produk

hukum daerah, baik dari

lingkungan Pemerintah

Provinsi maupun dari

pemda kabupaten dan

kota, secara transparan,

akuntabel, efektif, dan

efisien, yang

menyediakan draft dan

hasil ”Executive Review”–

nya dalam sistem

informasi Pemerintah

provinsi berbasis website

waktu klarifikasi

dan evaluasi

produk hukum

Daerah Kabupaten/

Kota

Peningkatan Kesadaran

dan Pengembangan

Produk Hukum dan HAM

b. Meningkatnya efektifitas

dan kualitas pelayanan

bantuan hukum kepada

warga masyarakat

miskin yang sedang

bermasalah dengan

hukum, dan pegawai

ASN yang dihadapkan

dengan masalah hukum

dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya,

melalui pembentukan

unit layanan bantuan

hukum, sesuai

peraturan perundang-

undangan Bantuan

Hukum

Prosentase

ketepatan waktu

pemberian

bantuan /

pertimbangan

hukum

Peningkatan

Kesadaran dan

Pengembangan

Produk Hukum dan

HAM

5. Area Penataan Sistem Manajemen SDMAparatur

a. Terpenuhinya

penempatan pegawai

sesuai dengan

kebutuhan dan

kompetensinya

Prosentase

pegawai ASN yang

ditempatkan

sesuai kebutuhan

dan kompetensi

Program

Penyelenggaraan

Pelayanan

Manajemen

Aparatur

- 40 -

b. Meningkatnya

kedisiplinan dan kinerja

pegawai ASN melalui

penggunaan “E-Absent”

Prosentase tingkat

kehadiran pegawai

ASN

Program Pembinaan

dan Pengembangan

Aparatur

c. Terbentuknya sistem

“reward and

punishment”(termasuk

penerapan tunjangan

kinerja, penghargaan,

dan sanksi

administratif) berdasar

hasil penilaian kinerja

dan perilaku kerja

pegawai ASN secara

jelas, terukur dan

berkeadilan, yang

disediakan oleh sistem

informasi database

kepegawaian ASN yang

terintegrasi, sebagai

pelaksanaan sistem

merit

Prosentase capaian

rata-rata kumulatif

atas sasaran kerja

pegawai dan

perilaku kerja dari

pegawai ASN

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

d. Terbentuknya kebijakan

pengisian dan

penyampaian LHKPN

bagi Gubernur, Wakil

Gubernur, dan Pejabat

Eselo I, Eselon II, Eselon

III dan Eselon IV

Provinsi Banten

Prosentase Pejabat

Negara dalam

pengisian LHKPN

ProgramPencegahan

Korupsi

6. Area Penguatan Pengawasan

a. Tersusunnya kebijakan

sistem dan prosedur

pembinaan dan

pengawasan sebagai

pedoman pelaksanaan

tugas serta peningkatan

SDM APIP baik dari

kualitas maupun

kuantitas untuk

mencapai peingkatan

Leveling Kapabilitas APIP

Capaian Leveling

Kapabilitas APIP

Program Pembinaan

dan Pengawasan

Pembangunan

- 41 -

b. Terciptanya

lingkungan

pengendalian yang

kondusif, maupun

melakukan kegiatan

pengendalian dengan

sistem informasi dan

komunikasi yang

efektif serta mampu

melakukan

pemantauan yang

berkelanjutan dan

melaksanakan

evaluasi terpisah

Capaian

Leveling

Maturitas SPIP

Program Pembinaan dan

Pengawasan

Pembangunan

c. Terselenggaranya

Pemerintah Daerah

yang akuntabel

Nilai SAKIP Program Pembinaan dan

Pengawasan

Pembangunan

d. Terselenggaranya

pengawalan terhadap

penyelenggaraan

pemerintah daerah

melalui kegiatan

pembinaan dan

pengawasan bidang

pendapatan, belanja

modal dan BMD, belanja

barang/jasa, bantuan

keuangan daerah,

kegiatan pencegahan

pemberantasan korupsi

serta pemantauan dan

tindaklanjut hasil

pembinaan dan

pengawasan untuk

mencapai opini WTP

dalam pengelolaan

keuangan

Opini Laporan

Keuangan Program Pencegahan

Korupsi

- 42 -

7. Area Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

a. Tersusunnya LAKIP

(Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah)

Prosentase

Perangkat

Daerah dan UPT

berpredikat B

Program Penataan

Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah

b. Terbentuk dan

beroperasinya

mekanisme monitoring

dan evaluasi untuk

perbaikan dan

pemutakhiran LAKIP

Prosentase

Perangkat

Daerahyang

dibina dan

dievaluasi dalam

penyusunan dan

pemutakhiran

LAKIP

Program Penataan

Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah

8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Meningkatnya

Kepuasan Masyarakat

Terhadap Kinerja

Penyelenggara

Pelayanan Publik

Persentase Capaian

Kepuasan

Masyarakat

Penataan

Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah

b. Terwujudnya SPM

sebagai prioritas dalam

perencanaan dan

penganggaran

Prosentase

Perangkat

Daerahyang telah

dibina dan

dievaluasi dalam

penyusunan SPM.


dan Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah

c. Terbentuknya evaluasi

kinerja unit pelayanan

publik secara berkala

melalui pelaksanaan

Survei Kepuasan

Masyarakat.

Prosentase

Perangkat

Daerahdan

UPTyang telah

dievaluasi kinerja

pelayanan

publiknya


dan Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah

d. Terwujudnya kompetisi

inovasi pelayanan

publik dalam rangka

menggiatkan kreatifitas

dan produktifitas unit

penyelenggarapelayana

n publiksecara berkala,

sebagai upaya

meningkatkan indeks

kepuasan masyarakat

dari unit pelayanan

publik.

Prosentase unit

penyelenggara/

pelaksana

pelayanan publik

yang telah

dievaluasi dalam

merumuskan dan

melaksanakan

inovasi pelayanan

publik


dan Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah

- 43 -

e. Terbentuknya sistem

penanganan pengaduan,

keluhan, saran dan

masukan yang efektif

dan responsif ditingkat

PERANGKAT

DAERAH/UPT secara

Online.

Prosentase

tindaklanjut

pengaduan

masyarakat


dan Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah

f. Meningkatnya

pengembangan informasi

komunikasi publik dan

pengelolaan e-govermant

berserta infrastuktur

pendukungnya dalam

penyelenggaraan tata

kelola pemerintahan

Prosentase capaian

tersediaan perangkat

teknologi informatika

Program pengembangan

dan pendayagunaan

teknologi informasi dan

komunikasi publik

Capaian jumlah

transaksi data dalam

setiap aplikasi


dan pendayagunaan


komunikasi publik

Capaian jumlah

kegiatan pengelolaan

e-govermant


dan pendayagunaan


komunikasi publik

Capaian prosentasi

realisasi 10 blue print

rencana induk

komunikasi


dan pendayagunaan


komunikasi publik

Capaian prosentase

peningkatan

pelayanan dalam

peenyebarluasan

informasi

pembangunan


dan pendayagunaan


komunikasi publik

- 44 -

Capaian presentasi

kinerja persandian

statistik dan layanan

pengadaan

Program peningkatan

tata kelola pemerintahan

g. Meningkatnya pelayanan

perizinan

Capaian presentasi

Penerbitan Izin

Program peningkatan

iklim investasi dan

realisasi investasi

Quick Wins / Inovasi

1 Program Penerimaan

Siswa Baru secara

Online dan pindahan

sekolah lewat E-mutasi

Indek Kepuasan

Masyarakat

Program Pendidikan

Menengah pada Dinas

Pendidikan

2 E-Government Provinsi

Banten dengan

Pengembangan Sistem

informasi Kinerja

Aparatur (SIKAP)

Persentase Kinerja

Aparatur

Program

Pengembangan

Pegawai pada Badan

Kepegawaian Daerah

Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Reformasi Birokrasi

1 Tercapainya indikator

yang optimal dari setiap

Sasaran Perubahan

Reformasi Birokrasi,

beserta Program,

Kegiatan dan target

waktu pencapaiannya,

yang

dipertanggungjawabkan

sebagai bagian dari

Laporan KinerjaInstansi

Pemerintah dan Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala Daerah

Prosentase capaian

Reformasi

Birokrasi

Program Penataan

Ketalaksanaan dan

Pelayanan Publik

3.3 Rencana Aksi

Sebagai panduan pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna memberikan

peta jalan yang jelas dan terarah, rencana program/kegiatan yang

akan dilakukan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat

dilihat dalam Matrik Rencana Aksi berikut:

- 45 -

MATRIKS RENCANA AKSI

Program

Kegiatan

Indikator

Waktu Pencapaian Perangkat

Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. AREA KELEMBAGAAN ATAU ORGANISASI

a. Terbentuknya Kelembagaan Perangkat Daerah

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

Sinkronisasi Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah

Prosentase Penataan Ulang Perangkat Daerah dan Prosentase evaluasi UPT

100

100

100

100

100

Biro Organisasi

b. Terbentuknya kelembagaan Perangkat Daerah

Program Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan Perangkat Daerah


Pemerintah Daerah

Penataan Ulang Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten

100

100

100

100

100

Biro Organisasi

- 46 -

Program

Kegiatan

Indikator Waktu Pencapaian

Perangkat Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

c. Terbentuknya kelembagaan Perangkat Daerah dan UPT yang Efektif, Efisien dan Akuntabel



Pembinaan dan Pengendalian

Kelembagaan Kabupaten/Kota

1. Terbentuknya

Kelembagaan

Organisasi Perangkat

daerah Kabupaten/Kota yang Efektif,

Efisien dan Akuntabel

100

100

100

100

100

Biro Organisasi

2. Terbentuknya

Kelembagaan UPTD Kabupaten/Kota yang Efektif,

Efisien dan Akuntabel

100

100

100

100

100

Biro Organisasi

- 47 -

Program

Kegiatan

Indikator


Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. AREA KETATALAKSANAAN

a. Terbentuknya Sistem Administrasi Dan Manajemen Surat Elektronik/Tata Naskah Dinas Sehingga

Mempercepat Proses Persuratan dan Pengadministrasian Program Penyusunan Kebijakan

Ketatalaksanaan

Standardisasi Sistem Informasi danMuatan TIK

Prosentase Perangkat Daerah dan UPT yang

telah menerapkan

sistem administrasi dan manajemen tata

naskah dinas

50

75

100

100

100

Biro Organisasi

b. Terbentuk dan digunakannya SOP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain

ketentuan SPIP, Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi, Kearsipan, dan Pemerintahan Daerah.

Program Penyususnan

Kebijakan Ketatalaksanaan

Pengembangan

Infrastruktur Jaringan TIK

Perangkat Daerah dan UPT yang telah

menyusun SOP sesuai

ketentuan

50

75

100

100

100

Biro Organisasi

- 48 -

Program

Kegiatan


Perangkat Daerah PJ

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

c. Terbentuknya sistem “reward and punishment” (termasuk penerapan tunjangan kinerja,

penghargaan, dan sanksi administratif) berdasar hasil penilaian kinerja dan perilaku kerja pegawai

ASN secara jelas, terukur dan berkeadilan, yang disediakan oleh sistem informasi database kepegawaian ASN yang terintegrasi, sebagai pelaksanaan sistem merit

Program

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Prosentase

capaian rata-rata kumulatif atas sasaran kerja

pegawai dan perilaku kerja dari

pegawai ASN

100

100

100

100

100

Badan

Kepegawaian Daerah

d. Terbentuknya Kebijakan Pengisian dan Penyampaian LHKPN bagi Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pejabat

Eselo II, Eselon III dan Eselon IV Provinsi Banten

Program

Pencegahan Korupsi

Penatausahaan

Kepegawaian Daerah

Prosentase

Pejabat Negara dalam pengisian

LHKPN

100

100

100

100

100

Badan Kepegawaian

Daerah

- 49 -

Program

Kegiatan

Indikator


Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

e. Terlaksananya Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Barang Medis Rumah Sakit

Program

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Pemenuhan

Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Prosentase

Pengadaan Sarana dan Prasarana Barang

Medis

70

75

80

85

90

RSUD BANTEN

f. Terlaksananya Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Barang Non Medis Rumah Sakit

Program

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Pemenuhan

Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Prosentase

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Barang Non Medis

70

75

80

85

90

RSUD BANTEN

- 50 -

Program

Kegiatan

Indikator


Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

g. Terlaksananya Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana RS yang Atraktif

Program Peningkatan Tata

Kelola Pemerintahan

Peningkatan Jumlah Sarana

dan Prasarana Rumah Sakit

yang Atraktif

Prosentase Pengembangan

Sarana dan Prasarana

Pelayanan Rumah Sakit untuk menjadi Rumah

Sakit Rujukan Regional danRumah Sakit.

50

70

80

90

100

RSUD BANTEN

- 51 -

Program

Kegiatan

Indikator


Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3. AREA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

a. Terpenuhinya penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya

Program Penyelenggaraan

Pelayanan Manajemen Aparatur

Pengembangan

Jabatan Fungsional, Pengangkatan

Jabatan Tinggi dan Administrasi

Prosentase

pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan

dan kompetensi

100

100

100

100

100

Badan

Kepegawaian Daerah

b. Meningkatnya Kedisiplinan dan Kinerja Pegawai ASN Melalui Penggunaan “E-Absent”

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Penerapan

Disiplin Pegawai

ASN Melalui E-

Absent

Prosentase tingkat kehadiran pegawai

ASN

100

100

100

100

100

Badan Kepegawaian

Daerah

- 52 -

Program

Kegiatan

Indikator


Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. AREA PERUNDANG-UNDANGAN

a. Terbentuknya kebijakan dan prosedur ”Executive Review” terhadap produk hukum daerah, baik dari lingkungan

Pemprov maupun dari pemda kabupaten dan kota, secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, yang

menyediakan draft dan hasil ”Executive Review”–nya dalam sistem informasi Pemprov berbasis website.

Peningkatan

Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum

dan HAM

Fasilitasi

Penyusunan


Prosentase ketepatan waktu

klarifikasi dan evaluasi produk hukum Daerah

Kabupaten/ Kota

100

100

100

100

100

Biro Hukum

- 53 -

Program

Kegiatan

Indikator


Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5. AREA PENGAWASAN

a. Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas serta peningkatan SDM APIP baik dari kualitas maupun kuantitas untuk mencapai peingkatan Leveling Kapabilitas APIP

Program Pembinaan dan

Pengawasan Pembangunan

Peningkatan SDM

Capaian Leveling

Kapabilitas APIP

Level 2

Level 3

Level 3

Level

3

Level 3

Inspektorat

b. Terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif, maupun melakukan kegiatan pengendalian dengan sistem

informasi dan komunikasi yang efektif serta mampu melakukan pemantauan yang berkelanjutan dan

melaksanakan evaluasi terpisah

Program Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan

Pengendalian dengan Sistem

Komunikasi yang efektif

Capaian Leveling

Maturitas SPIP

Level 2

Level 3

Level 3

Level 4

Level 4

Inspektorat

- 54 -

Program

Kegiatan


Perangkat Daerah PJ

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

c. Terselenggaranya Pemerintah Daerah yang Akuntabel

Program Pembinaan dan Pengawasan

Pembangunan

Terselenggaranya Pemerintah

yang Akuntabel

Nilai SAKIP

BB

A

A

A

A

Inspektorat

d. Terselenggaranya pengawalan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah melalui kegiatan pembinaan dan

pengawasan bidang pendapatan, belanja modal dan BMD, belanja barang/jasa, bantuan keuangan daerah, kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi serta pemantauan dan tindaklanjut hasil pembinaan dan

pengawasan untuk mencapai opini WTP dalam pengelolaan keuangan

Program

Pencegahan Korupsi

Program

Pencegahan Korupsi

Opini Laporan

Keuangan

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

Inspektorat

- 55 -

Program

Kegiatan

Indikator


Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. AREA AKUNTABILITAS KINERJA

a. Tersusunnya LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)



Laporan akuntabilitas

Kinerja dan instansi pemerintah

Provinsi Banten

Prosentase Perangkat Daerah

dan UPT berpredikat B

B

B

BB

A

AA

Biro Organisasi

b. Terbentuk dan beroperasinya mekanisme monitoring dan evaluasi untuk perbaikan dan pemutakhiran

LAKIP



Peningkatan

akuntabilitas Kinerja Instansi

Daerah

Prosentase Perangkat

Daerah yang dibina dan dievaluasi

dalam penyusunan

dan pemutakhiran LAKIP

60

65

75

90

100

Biro Biro Organisasi

- 56 -

Program

Kegiatan

Indikator


Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7. AREA PELAYANAN PUBLIK

a. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik

Penataan Kelembagaan dan


Pelaksanaan survei kepuasan

masyarakat

Persentase Capaian

Kepuasan Masyarakat

20

40

60

80

100

Biro Organisasi

b. Terwujudnya SPM sebagai prioritas dalam perencanaan dan penganggaran

Program Tata Kelola Pemerintahan

Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Tercapainya

Laporan Akuntabilitas Kegiatan 100%

98

98

99

99

100

DPMPTSP

- 57 -

Program

Kegiatan

Indikator


Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

c. Terbentuknya Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik Secara Berkala Melalui Pelaksanaan Survei Kepuasan

Masyarakat.

Penataan

Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah

Pembinaan dan

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

Prosentase

Perangkat Daerah dan

UPTyang telah dievaluasi kinerja

pelayanan publiknya

50

70

100

100

100

Biro Organisasi

d. Terwujudnya kompetisi inovasi pelayanan publik dalam rangka menggiatkan kreatifitas dan produktifitas

unit penyelenggarapelayanan publik secara berkala, sebagai upaya meningkatkan indeks kepuasan

masyarakat dari unit pelayanan publik Penataan


Perangkat Daerah

Sosialisasi kompetisi

inovasi pelayanan

publik

Prosentase unit

penyelenggara/pelaksana pelayanan publik yang telah

dievaluasi dalam merumuskan dan melaksanakan

inovasi pelayanan publik

100

100

100

100

100

Biro Organisasi

- 58 -

Program

Kegiatan

Indikator


Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

e. Terbentuknya sistem penanganan pengaduan, keluhan, saran dan masukan yang efektif dan responsif

ditingkat Perangkat Daerah /UPT secara Online

Penataan


Perangkat Daerah

Bimbingan teknis layanan aspirasi

pengaduan online buat

masyarakat

Prosentase tindaklanjut

pengaduan masyarakat

75

75

80

90

100

Biro Organisasi

- 59 -

Program

Kegiatan

Indikator


Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

f. Meningkatnya pengembangan informasi komunikasi publik dan pengelolaan e-government berserta infrastuktur

pendukungnya dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan

Program

pengembangan

pendayagunaan

peningkatan

teknologi informasi

dan komunikasi

1. Pengembangan

sarana dan

prasarana

telematika

2. Pengelolaan

teknologi

informasi

3. Pendayagunaan

telematika

4. Pembangunan

sarana aplikasi

informatika

5. Layanan

pengadaan

barang dan jasa

elektonik

Prosentase capaian

tersedianya

perangkat

teknologi

informatika

30,26

48,38

67,31

85,08

100

DINAS

KOMINFO

- 60 -

Program

Peningkatan Akses

dan Kualitas

Informasi Publik

1. Penyebarluasan

informasi

pembangunan

2. Komunikasi

kelembagaan dan

kemitraan media

Capaian

jumlah

Pengelolaan

Informasi dan

komunikasi

Pulik

20

40

60

80

100

DINAS KOMINFO

Program Tata Kelola

Persandian

Pengelolaan

persandian dan

keamanan

informasi

Capaian

Presentasi

Ketersediaan

Sarana da

Prasarana

Persandiandan

Keamanan

Informasi

20 40 60 80 100 DINAS KOMINFO

Program Penyediaan

Data Pembangunan

Daerah

Penyediaan data

dan informasi

pembangunan

Capaian

Presentasi

Keterpakaian

Data dan

Informasi

Pembangunan

Daerah yang

Terintegritas

50 60 70 80 90 DINAS KOMINFO

- 61 -

Program

Kegiatan


Perangkat Daerah PJ

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

g. Meningkatnya Pelayanan Perizinan

Program Pelayanan

Perizinan Penanaman Modal

Pelayanan Perizinan

Prosentase Realisasi

Perizinan Sesuai Standar Pelayanan

100

100

100

100

100

DPMPTSP

- 62 -

Program

Kegiatan

Indikator


Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. AREA PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA

a. Terwujudnya peningkatan kinerja, kualitas, kreatifitas, dan Pembentukan Pedoman Pengembangan Budaya

Kerja Program Penataan Kelembagaan dan


Sosialisasi Produk Hukum tentang

Budaya Kerja Aparatur Pemerintah

Provinsi Banten


yang telah membentuk dan memanfaatkan

pedoman pengembangan budaya kerja

20

30

50

75

90

Biro Organisasi

b. Terwujudnya Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur Sipil Negara

Program Penataan

Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah

Pembinaan Rohani

Pegawai Setda

Provinsi Banten

Prosentase ASN

dilingkungan

Sekretariat Daerah

mengikuti

pembinaan rohani

100 100 100 100 100 Biro

Organisasi

- 63 -

Program

Kegiatan

Indikator


Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

c. Terwujudnya Pembinaan Pembinaan Kesegaran Jasmani Bagi Aparatur Sipil Negara

Program Penataan

Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah

Pembinaan

Kesegaran Jasmani

Pegawai Sekretariat

Daerah Provinsi

Banten

Prosentase ASN

dilingkungan Setda

mengikuti

kesegaran jasmani

100 100 100 100 100 Biro

Organisasi

d. Tersusunnya Penataan Analisa dan Formasi Jabatan Perangkat Daerah

Program Penataan

Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah

Fasilitasi

Penyusunan

ANJAB ABK dan

Evaluasi Jabatan

Perangkat Daerah


yang telah menyusun analisa jabatan, analisa

beban kerja dan Uraian Tugas Pada

perangkat Daerah

100

100

100

100

100

Biro

Organisasi

Fasilitasi

Penyusunan ANJAB ABK dan

Evaluasi Jabatan Cabang Dinas/UPTD

Prosentase Cabang Dinas/UPTD yang telah menyusun analisa jabatan, analisa beban kerja dan Uraian Tugas pada Cabang Dinas/UPTD

100

100

100

100

100

Biro

Organisasi

- 64 -

Program

Kegiatan


Perangkat Daerah PJ 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

e. Terwujudnya pedoman standar kompetensi manajerial dan teknis untuk jabatan pimpinan tinggi,

jabatan administratif, jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Aparatur Sipil Negara.

Program

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Perangkat Daerah

Penetapan Standar

Kompetensi Manajerial dan Kompetesi Teknis

Persentase

Perangkat Daerah dan UPT yang

telah menyusun standar kompetensi

Manajerial dan Kompetesi Teknis

100

100

100

100

100

Biro Organisasi

- 65 -

Quick Wins /Inovasi

1. Program Penerimaan Siswa Baru Secara Online dan pindahan sekolah lewat E-mutasi

Program

Pendidikan

Menengah pada

Dinas Pendidikan

Pengembangan

Sistem Informasi

Penerimaan

Siswa Baru dan

Pindahan

Sekolah atau

Mutasi

Secara Online

Indek Kepuasan

Masyarakat

100

100

100

100

100

Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan

2. Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP)

Program

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Pengembangan

Layanan dan

Sistem Informasi

Perpustakaan

Berbasis

Teknologi dan

Informatika

Prosentase

Peningkatan Minat

Baca Masyarakat

100

100

100

100

100

BKD

- 66 -

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Tercapainya indikator yang optimal dari setiap Sasaran Perubahan Reformasi Birokrasi, beserta

Program, Kegiatan dan target waktu pencapaiannya, yang dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari

Laporan KinerjaInstansi Pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Program

Penataan

Ketalaksanaan

dan Pelayanan

Publik

Pembinaan dan

Evaluasi

Penerapan

Peraturan

Ketatalaksanaan

Pemerintah

Prosentase capaian

Reformasi

Birokrasi

25

50

100

100

100

Biro

Organisasi

- 72 -

- 67 -

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Road Map

Reformasi Birokrasi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Adapun obyek dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan RoadMap

Reformasi Birokrasi ini adalah Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Banten,

yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Dalam monitoring

dan evaluasi ini, dibutuhkan 3 (tiga) siklus penting, yaitu:

1. Perencanaan, meliputi kegiatan dalam rangka penetapan target,

pemilihan metode dan penentuan langkah-langkah kerja yang akan

dilaksanakan serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan

dibutuhkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

2. Pelaksanaan, meliputi kegiatan pelaksanaan langkah-langkah kerja

yang berdasarkan standar monitoring dan evaluasi yang berlaku;dan

3. Pelaporan, meliputi kegiatan menyampaikan hasil pemantauan

kemajuan dan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi disertai

dengan analisis dan saran/rekomendasi untuk perbaikannya.

Tujuan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan

program/kegiatan dari Road Map Reformasi Birokrasi ini adalah:

1. Mendapatkan informasi akurat tentang kemajuan pelaksanaan

program/kegiatan Reformasi Birokrasi pada organisasi perangkat

Daerah, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Road

Map Reformasi Birokrasi;

2. Mendorong terciptanya transparansi pada proses pelaksanaan

program/kegiatan dalam Road Map Reformasi Birokrasi;

3. Menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam

suatu periode tertentu;dan

4. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan

kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Road Map

Reformasi Birokrasi.

Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi Road Map

Reformasi Birokrasi ini adalah:

- 68 -

1. Pemantauan kemajuan pelaksanaan program/kegiatan Reformasi

Birokrasi ditingkat Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam

dokumen Road Map Reformasi Birokrasi; dan

2. Penilaian kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi beserta

pencapaian pelaksanaan quick wins dan evaluasi dampak strategis

pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara keseluruhan terhadap


Dampak dari monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi ini

adalah efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan

kualitas pelayanan publik serta peningkatan kapasitas dan akuntabilitas

kinerja Perangkat Daerah.

4.1. Monitoring

Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan monitoring

dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali o leh Tim Terkoordinasi. Dalam

pelaksanaan monitoring ini, Tim Terkoordinasi menggunakan

metodologi pelaksanaan monitoring berikut:

1. Desk Monitoring, yaitu membandingkan laporan kemajuan

pelaksanaan Reformasi Birokrasi beserta bukti-buktinya dengan Road

Map Reformasi Birokrasi;dan

2. Field Monitoring, yaitu observasi langsung, wawancara dan kuesioner

dengan memanfaatkan instrumen lembar kerja monitoring.

4.2. Evaluasi

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan

hasil pencapaian suatu program/kegiatan Reformasi Birokrasi

dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditentukan

dalam Road Map Reformasi Birokrasi serta menentukan faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu

kegiatan dalam mencapai tujuan. Pelaksanaan evaluasi dapat

dilakukan melalui forum Diskusi Kelompok Terfokus, “mysterious

shopper” dan “in-depth interview”.

- 69 -

4.3. Pelaporan

Pelaporan adalah wujud penyampaian pertanggungjawaban

atas terlaksananya rangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi

besertahasil- hasil yang dicapai berupa saran/rekomendasi.

Bagian utama dari pelaporan adalah analisis hasil monitoring

dan evaluasi. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan

hasil penilaian lapangan dari dokumen Road Map Reformasi

Birokrasi dengan pencapaian kemajuan dan dampak strategis

yang dicapai. Analisis tersebut akan memberikan kesimpulan dan

saran yang menggambarkan tingkat kecukupan dokumen dalam

rangka pemenuhan pencapaian target atas rencana aksi yang

telah ditetapkan serta ketepatan waktu pelaksanaan program.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

program/kegiatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh suatu

Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Tim Terkoordinasi Reformasi

Birokrasi Provinsi Banten yang keanggotaannya diisi dari unsur

Perangkat Daerah terkait. Biro Organisasi Sekretariat Daerah

Provinsi Banten akan berperan sebagai “leading sector” dalam

persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan monitoring, evaluasi

dan pelaporan.

- 70 -

BAB V

PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten Tahun

2018-2022 merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi

Birokrasi yang disusun dan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sehingga

sekaligus merupakan bagian pendukung operasional dari implementasi

Misi ke-1 RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yaitu menciptakan

tata kelola pemerintahan yang baik (good government), bersih dan

berwibawa. Dokumen Road Map ini secara substansial telah memuat

sasaran, indikator, dan program yang akan dicapai dalam setiap

tahapan. Program dan kegiatan yang ada dalam Road Map ini

merupakan kegiatan prioritas dan strategis dalam mendukung

percepatan tercapainya sasaran-sasaran Reformasi Birokrasi di

lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Sehubungan dengan pelaksanaan Road Map ini, maka instansi

yang berwenang membidangi tugas pokok dan fungsi terkait dengan

lingkup area Reformasi Birokrasi, perlu memperhatikan kaidah-kaidah

pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten ini

menjadi dasar atau acuan bagi Instansi terkait di lingkungan

Pemerintah Provinsi Banten dalam menyusun dokumen

Perancanaan Daerah;

2. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten ini

merupakan pedoman bagi Instansi terkait dilingkungan

Pemerintah Provinsi Banten dalam menyusun perencanaan

program/kegiatan, dan anggarannya dalam dokumen KUA/PPA

dan RKA-SKPD setiap tahun dalam kurun waktu Tahun 2018 -

2022, dengan demikian diharapkan dapat terjadi sinergitas arah

pelaksanaan Reformasi Birokrasi selama periode waktu 5 (lima)

tahun kedepan; dan

3. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Banten

menjadi dasar penyelenggaran Reformasi Birokrasi di lingkungan


- 71 -

Dalam rangka menjaga konsistensi, sinergitas dan

keberlangsungan pelaksanaan dan keberhasilan Reformasi Birokrasi

maka diperlukan monitoring dan pelaporan implementasi Road Map

Reformasi Birokrasi secara berkala. Untuk itu, masing-masing Perangkat

Daerah yang membidangi pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar

melakukan pengawasan internal serta bertanggungjawab atas

pencapaian kinerja sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

SSaalliinnaann sseessuuaaii ddeennggaann aasslliinnyyaa

KKEEPPAALLAA BBIIRROO HHUUKKUUMM,,

ttttdd

AAGGUUSS MMIINNTTOONNOO,, SSHH.. MM..SSii

PPeemmbbiinnaa TTkk.. II

NNIIPP.. 1199668800880055 119999880033 11 001100

peraturan gubernur banten pemerintah provinsi … · pedoman umum reformasi birokrasi; 9. peraturan...

Documents