peraturan daerah kota depok nomor 16 tahun 2003 … kota depok nomor 16 tahun 2003... ·...

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penataan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran negara Nomor 3828);

2. Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Nomor 3851);

5. Undang–undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang–undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 35);

11. Peraturan Daerah Nomor Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2003 Nomor 33);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK, MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN

DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Depok. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok. 3. Walikota adalah Walikota Depok. 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. 5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah

otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut kota adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada pemerintah kota yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan.

9. Sekretariat Daerah adalah unsur Pembantu Pimpinan Daerah. 10. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD. 11. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kota Depok. 12. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak

tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah. 13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Kota dalam memelihara

ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. 14. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas dilapangan.

15. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota. 16. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan. 17. Eselon atau Eselonering adalah tingkatan jabatan structural. 18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. Dinas terdiri dari :

1. Dinas Pendapatan; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum; 4. Dinas Pendidikan; 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 6. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 7. Dinas Tata Kota dan Bangunan; 8. Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup; 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 10. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial; 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera; 12. Dinas Pertanian; 13. Dinas Pengelola Pasar.

d. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari : 1. Badan Perencanaan Daerah; 2. Badan Pengawasan Daerah; 3. Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika; 4. Kantor Pemadam Kebakaran; 5. Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya; 6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang dan Linmas); 7. Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);

e. Satuan Polisi Pamong Praja; f. Kecamatan; g. Kelurahan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Pimpinan Daerah dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) Peraturan Daerah ini Sekretariat Daerah mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kota; b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; c. Pengelolaan Sumberdaya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

Sekretariat Daerah membawahkan : a. Asisten Tata Praja; b. Asisten Pembangunan; c. Asisten Administrasi.

(2) Masing – masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini membawahkan : a. Asisten Tata Praja, membawahkan 4 Bagian terdiri dari :

1. Bagian Informasi dan Komunikasi, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari : a) Sub Bagian Informasi; b) Sub Bagian Komunikasi.

2. Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari : a) Sub Bagian Organisasi; b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; c) Sub Bagian Evaluasi Kinerja.

3. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari : a) Sub Bagian Pemerintahan Umum; b) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; c) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah.

4. Bagian Hukum, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari : a) Sub Bagian Kajian dan Informasi Dokumentasi Hukum; b) Sub Bagian Perundang-undangan; c) Sub Bagian Advokasi Hukum.

b. Asisten Pembangunan, membawahkan 3 Bagian terdiri dari : 1. Bagian Ekonomi, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :

a) Sub Bagian Ekonomi dan Produksi Daerah; b) Sub Bagian Penanaman Modal.

2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari : a) Sub Bagian Administrasi Pembangunan; b) Sub Bagian Pengendalian; c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari : a) Sub Bagian Agama dan Budaya; b) Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat; c) Sub Bagian Pendidikan dan Olah Raga.

c. Asisten Administrasi, membawahkan 4 Bagian terdiri dari : 1. Bagian Keuangan, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari :

a) Sub Bagian Perbendaharaan dan Belanja Pegawai; b) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan; c) Sub Bagian Penyusunan Anggaran.

2. Bagian Umum, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari : a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; b) Sub Bagian Keuangan Sekretariat; c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Santel.

3. Bagian Kepegawaian, membawahkan 3 Sub Bagian terdiri dari : a) Sub Bagian Umum Kepegawaian; b) Sub Bagian Pendidikan dan Latihan dan Pengembangan Karir (Diklat dan

Bangrir); c) Sub Bagian Mutasi.

4. Bagian Perlengkapan, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari: a) Sub Bagian Pengadaan dan Distribusi; b) Sub Bagian Pengelolaan Aset Daerah.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD


Pasal 7

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, sedangkan secara administratif berada dalam pembinaan Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 8

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (8) Peraturan Daerah ini Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

a. Fasilitasi Rapat Anggota DPRD; b. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga dan Perjalanan Anggota DPRD; c. Pengelolaan Tata Usaha DPRD.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 10 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari : Sekretaris DPRD, membawahkan 3 Bagian terdiri dari : a. Bagian Umum, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :

1) Sub Bagian Keuangan; 2) Sub Bagian Rumah Tangga.

b. Bagian Tata Usaha dan Humas, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari : 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Humas dan Protokol. c. Bagian Persidangan, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari: 1) Sub Bagian Persidangan dan Risalah; 2) Sub Bagian Hukum dan Perundangan – undangan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga Dinas Pendapatan


Pasal 11

Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 12

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan desentralisasi di bidang Pendapatan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (12) Peraturan Daerah ini Dinas Pendapatan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan; b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendapatan; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Pendapatan; d. pengelolaan urusan ke tatausahaan.


Pasal 14

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari : Kepala Dinas, yang membawahkan: a. Bagian Tata Usaha, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum; 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

b. Bidang Pendataan dan Pengolahan Data, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Pendataan; 2) Seksi Pengolahan Data.

c. Bidang Penetapan dan Pembukuan, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Penetapan; 2) Seksi Pembukuan;

d. Bidang Penagihan dan Penerimaan lain-lain, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Penagihan; 2) Seksi Penerimaan Lain-lain.

e. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Operasional, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Pengembangan; 2) Seksi Pengendalian Operasional.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Dinas Kesehatan


Pasal 15

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 16

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan desentralisasi di bidang Kesehatan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (16) Peraturan Daerah ini Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan; b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kesehatan; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Kesehatan; d. Pengolaan urusan ketatausahaan.


Pasal 18 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : Kepala Dinas, yang membawahkan : a. Bagian Tata Usaha, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum; 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

b. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Sumberdaya Kesehatan; 2) Seksi Pelayanan Kesehatan.

c. Bidang P2P dan PL, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit; 2) Seksi Penyehatan Lingkungan.

d. Bidang Bina Farmasi dan Makanan, membawahkan 2 seksi terdiri dari: 1) Seksi Farmasi; 2) Seksi Makanan, Minuman dan Obat Tradisional.

e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan 2 seksi terdiri dari: 1) Seksi Kesehatan Keluarga; 2) Seksi Promosi Kesehatan.


Bagian Kelima Dinas Pekerjaan Umum;


Pasal 19

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 20

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan desentralisasi di bidang Pekerjaan Umum.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum; b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Pekerjaan Umum; d. Pengelola urusan Ketatausahaan.


Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari : Kepala Dinas, yang membawahkan: a. Bagian Tata Usaha, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :


b. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Air; 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.

c. Bidang Bina Marga, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

d. Bidang Cipta Karya, membawahkan 2 seksi terdiri dari: 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perumahan danPermukiman; 2) Seksi Tehnik Penyehatan Lingkungan dan SAB.

e. Bidang Bina Program dan Tehnis, membawahkan 2 seksi terdiri dari: 1) Seksi Bina Program; 2) Seksi Bina Teknis.


Bagian Keenam Dinas Pendidikan


Pasal 23

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 24

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan desentralisasi di bidang Pendidikan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 25 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan; b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendidikan; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Pendidikan; d. Pengelolaan urusan Ketatausahaan.


Pasal 26

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari : Kepala Dinas, yang membawahkan: a. Bagian Tata Usaha, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :


b. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Bina Lembaga; 2) Seksi Kurikulum;

c. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Bina Lembaga; 2) Seksi Kurikulum.

d. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahkan 2 seksi terdiri dari: 1) Seksi Bina Lembaga; 2) Seksi Bina Program PLS.

e. Bidang Pendidikan Seni, Budaya, Generasi Muda dan Olahraga, membawahkan 2 seksi terdiri dari:

1) Seksi Pendidikan Seni dan Budaya; 2) Seksi Pendidikan Generasi Muda dan Olah Raga.


Bagian Ketujuh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;


Pasal 27

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 28

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan desentralisasi di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 29

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (28) Peraturan Daerah ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan

Catatan Sipil; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Kependudukan dan Catatan

Sipil; d. pengelolaan urusan Ketatausahaan.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 30 Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari : Kepala Dinas, yang membawahkan: a. Bagian Tata Usaha, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :


b. Bidang Kependudukan, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Identitas Penduduk; 2) Seksi Mobilitas Penduduk.

c. Bidang Catatan Sipil, membawahkan 2 seksi terdiri dari :

1) Seksi Kelahiran dan Kematian; 2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak.

d. Bidang Pendataan dan Penyuluhan, membawahkan 2 seksi terdiri dari: 1) Seksi Pendataan; 2) Seksi Penyuluhan.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


Pasal 31

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 32

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan desentralisasi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 33

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (32) Peraturan Daerah ini Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; d. pengelolaan urusan ketatausahaan.


Pasal 34

Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari : Kepala Dinas, yang membawahkan: a. Bagian Tata Usaha, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :


b. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; 2) Seksi Terminal dan Perparkiran.

c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 2) Seksi Pengendalian dan Operasi.

d. Bidang Angkutan, membawahkan 2 seksi terdiri dari: 1) Seksi Angkutan Penumpang Dalam Kota; 2) Seksi Angkutan Lintas Batas;


Bagian Kesembilan Dinas Tata Kota dan Bangunan


Pasal 35

Dinas Tata Kota dan Bangunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 36

Dinas Tata Kota dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan desentralisasi di bidang Tata Kota dan Bangunan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (36) Peraturan Daerah ini Dinas Tata Kota dan Bangunan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Kota dan Bangunan; b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Tata Kota dan Bangunan;

c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Tata Kota dan Bangunan; d. Pengelolaan urusan Ketatausahaan.


Pasal 38

Susunan Organisasi Dinas Tata Kota dan Bangunan terdiri dari : Kepala Dinas, yang membawahkan: a. Bagian Tata Usaha, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :


b. Bidang Tata Kota, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Penataan Ruang; 2) Seksi Dekorasi Kota.

c. Bidang Tata Bangunan, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Penataan Bangunan; 2) Seksi Pelaksanaan dan Pemeliharaan.

d. Bidang Perizinan, membawahkan 2 seksi terdiri dari: 1) Seksi Perizinan Pemanfaatan Ruang; 2) Seksi Perizinan Bangunan.

e. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban membawahkan 2 seksi terdiri dari: 1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian; 2) Seksi Penertiban.


Bagian Kesepuluh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup


Pasal 39

Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 40

Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan desentralisasi di bidang Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 41

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 Peraturan Daerah ini Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kebersihan dan Lingkugan Hidup; b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kebersihan dan

Lingkungan Hidup; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Kebersihan dan Lingkungan

Hidup; d. pengelolaan Urusan Ketatausahaan.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 42 Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup terdiri dari : Kepala Dinas, yang membawahkan: a. Bagian Tata Usaha, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :


b. Bidang Kebersihan, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan; 2) Seksi Operasional Pengangkutan.

c. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Pengadaan; 2) Seksi Pemeliharaan dan Perawatan.

d. Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan membawahkan 2 seksi terdiri dari: 1) Seksi Pencegahan Kerusakan Lingkungan; 2) Seksi Kemitraan Lingkungan.

e. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahkan 2 seksi terdiri dari: 1) Seksi Pengendalian Limbah; 2) Seksi Pemulihan Lingkungan.


Bagian Kesebelas Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 43

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 44 Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan desentralisasi di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 45

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (44) Peraturan Daerah ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan; b.pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Perindustrian dan Perdagangan; d. Pengelolaan urusan Ketatausahaan.


Pasal 46

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari : Kepala Dinas, yang membawahkan : a. Bagian Tata Usaha, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :


b. Bidang Fasilitasi Usaha Ekonomi, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Fasilitasi Usaha Industri; 2) Seksi Fasilitasi Usaha Pertambangan dan Energi.

c. Bidang Perindustrian, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan ILMEA; 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan IKAHH.

d. Bidang Perdagangan, membawahkan 2 seksi terdiri dari:

1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Wajib Daftar Perusahaan;

2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri. e. Bidang Investasi dan Promosi, membawahkan 2 seksi terdiri dari:

1) Seksi Investasi; 2) Seksi Promosi.


Bagian Keduabelas

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial


Pasal 47

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 48

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan desentralisasi di bidang Tenaga Kerja dan Sosial.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 49

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (48) Peraturan Daerah ini Dinas Tenaga Kerja dan Sosial mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Sosial; b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Tenaga Kerja dan Sosial; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Tenaga Kerja dan Sosial; d. Pengelolaan urusan ketatausahaan.


Pasal 50

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial terdiri dari : Kepala Dinas, yang membawahkan: a. Bagian Tata Usaha, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :


b. Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja membawahkan 2 seksi terdiri dari :

1) Seksi Pelatihan, Produktivitas dan Bina Lembaga Pelatihan Kerja; 2) Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja.

c. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawahkan 2 seksi terdiri dari :

1) Seksi Bina Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja; 2) Seksi Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja.

d. Bidang Sosial, membawahkan 2 seksi terdiri dari: 1) Seksi Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial; 2) Seksi Bina Sosial.


Bagian Ketigabelas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejatera


Pasal 51

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 52

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan desentralisasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 53

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (52) Peraturan Daerah ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera; b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Keluarga Sejahtera; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan

Keluarga Sejahtera; d. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 54 Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera terdiri dari : Kepala Dinas, yang membawahkan: a. Bagian Tata Usaha, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :


b. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan; 2) Seksi Kesetaraan Gender.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelatihan Teknologi Tepat Guna; 2) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.

d. Bidang Keluarga Berencana membawahkan 2 seksi terdiri dari: 1) Seksi Advokasi; 2) Seksi Bina Kontrasepsi.

e. Bidang Informasi dan Pengolahan Data, membawahkan 2 seksi terdiri dari: 1) Seksi Pendataan; 2) Seksi Pengendalian Program.


Bagian Keempatbelas

Dinas Pertanian


Pasal 55

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 56

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan desentralisasi di bidang Pertanian.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 57

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (56) Peraturan Daerah ini Dinas Pertanian mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian; b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pertanian; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Pertanian; d. Pengelolaan urusan Ketatausahaan.


Pasal 58

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari : Kepala Dinas, yang membawahkan: a. Bagian Tata Usaha, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :


b. Bidang Peternakan membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Bina Usaha dan Produksi Pertenakan; 2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

c. Bidang Perikanan, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Bina Usaha dan Produksi Perikanan; 2) Seksi Sumber Daya Perikanan.

d. Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, membawahkan 2 seksi terdiri dari: 1) Seksi Bina Usaha dan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura; 2) Seksi Sumber Daya Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura.


Bagian Kelimabelas Dinas Pengelola Pasar


Pasal 59

Dinas Pengelola Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 60

Dinas Pengelola Pasar mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan desentralisasi di bidang Pengelola Pasar.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 61

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (60) Peraturan Daerah ini Dinas Pengelola Pasar mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Pasar; b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Pasar; c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Pengelolaan Pasar; d. Pengelolaan urusan ketatausahaan.


Pasal 62

Susunan Organisasi Dinas Pengelola Pasar terdiri dari : Kepala Dinas, yang membawahkan: a. Bagian Tata Usaha, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :


b. Bidang Pelayanan dan Pengembangan membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Pelayanan dan Ketertiban; 2) Seksi Pengembangan dan Kemitraan.

c. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan 2 seksi terdiri dari : 1) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; 2) Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Perparkiran.

d. Bidang Pengendalian Potensi Pendapatan, membawahkan 2 seksi terdiri dari: 1) Seksi Pengendalian Retribusi; 2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan Retribusi.


Bagian Keenambelas

Badan Perencanaan Daerah


Pasal 63

Badan Perencanaan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Paragraf 2 Tugas Pasal 64 Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 65

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (64) Peraturan Daerah ini Badan Perencanaan Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang Perencanaan; b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota; c. pengelolaan urusan Ketatausahaan.


Pasal 66

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Daerah terdiri dari : Kepala Badan, yang membawahkan: a. Bagian Tata Usaha, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :


b. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Eonomi Daerah membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari:

1) Sub Bidang Infrastrruktur dan Tata Ruang; 2) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah.

c. Bidang Perencanaan Program dan Anggaran, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari : 1) Sub Bidang Perencanaan Program; 2) Sub Bidang Perencanaan Anggaran.

d. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari: 1) Sub Bidang Sosial dan Budaya; 2) Sub Bidang Pemerintahan.

e. Unit Pelaksana Teknis Badan; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuhbelas Badan Pengawasan Daerah


Pasal 67

Badan Pengawasan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 68

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengawasan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 69

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (68) Peraturan Daerah ini Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan; b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota; c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.


Pasal 70

Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :

Kepala Badan, yang membawahkan: a. Bagian Tata Usaha, membawahkan 2 Sub Bagian terdiri dari :


b. Bidang Aset dan Belanja Daerah membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari : 1) Sub Bidang Aset Daerah; 2) Sub Bidang Belanja Daerah.

c. Bidang Pendapatan, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari : 1) Sub Bidang Pajak dan Retribusi Daerah; 2) Sub Bidang Pendapatan Lainnya.

d. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan 2 Sub Bidang terdiri dari: 1) Sub Bidang Pemerintahan; 2) Sub Bidang Kesejateraan Rakyat.

e. Unit Pelaksana Teknis Badan; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapanbelas Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika


Pasal 71

Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 72

Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Arsip, Perpustakaan dan Telematika.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 73

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (72) Peraturan Daerah ini Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kearsipan, Perpustakaan dan Telematika; b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota; c. pengelolan urusan ketatausahaan.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 74 Susunan Organisasi Kantor Arsip, Perpustakaan dan Telematika terdiri dari : Kepala Kantor, yang membawahkan: a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi Pengelolaan Arsip Daerah ; c. Seksi Pengelolaan Perpustakaan; d. Seksi Telematika; e. Unit Pelaksana Teknis Kantor; f. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kesembilanbelas Kantor Pemadam Kebakaran


Pasal 75

Kantor Pemadam Kebakaran merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 76

Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pemadam Kebakaran.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 77

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (76) Peraturan Daerah ini Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemadam Kebakaran; b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota; c. Pengelolaan urusan ketatausahan.


Pasal 78

Susunan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran terdiri dari : Kepala Kantor, yang membawahkan: a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi Operasional Pemadaman; c. Seksi Sarana dan Prasarana; d. Seksi Penyuluhan dan Pencegahan; e. Unit Pelaksana Teknis Kantor; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduapuluh Kantor Pariwisata Seni dan Budaya


Pasal 79

Kantor Pariwisata Seni dan Budaya merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 80

Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 81

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (80) Peraturan Daerah ini Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya; b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota.


Pasal 82

Susunan Organisasi Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya terdiri dari : Kepala Kantor, yang membawahkan: a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi Obyek Wisata; c. Seksi Jasa dan Sarana Wisata; d. Seksi Seni dan Budaya; e. Unit Pelaksana Teknis Kantor; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduapuluhsatu Kantor Kesbang dan Linmas


Pasal 83

Kantor Kesbang dan Linmas merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 84

Kantor Kesbang dan Linmas mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kesbang dan Linmas.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 85

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (84) Peraturan Daerah ini Kantor Kesbang dan Linmas mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesbang dan Linmas; b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota; c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.


Pasal 86 Susunan Organisasi Kantor Kesbang dan Linmas terdiri dari : Kepala Kantor, yang membawahkan: a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi Hubungan Antar Lembaga; c. Seksi Kesatuan Bangsa; d. Seksi Perlindungan Masyarakat; e. Unit Pelaksana Teknis Kantor; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduapuluhdua Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)


Pasal 87

Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 88

Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 89

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (88) Peraturan Daerah ini Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota; c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.


Pasal 90

Susunan Organisasi Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari : Kepala Kantor, yang membawahkan: a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi Bina Usaha Koperasi dan UKM; c. Seksi Fasilitasi Permodalan; d. Seksi Bina Lembaga Koperasi dan UKM; e. Unit Pelaksana Teknis Kantor; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduapuluhtiga Satuan Polisi Pamong Praja


Pasal 91

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 92

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 93

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (92) Peraturan Daerah ini Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah;

b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota; c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 94

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : Kepala Satuan, yang membawakan : a. Sub Bagian tata Usaha; b. Seksi Operasional; c. Seksi Pengamanan dan Pengawalan; d. Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan; e. Kelompok Jabatan Struktural.

Bagian Keduapuluhempat Kecamatan


Pasal 95

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 96

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dari Walikota.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 97

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal (96) Peraturan Daerah ini Kecamatan mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan; b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kewenangan yang telah

dilimpahkan; c. pembinaan terhadap Kelurahan yang berada di wilayah kerjanya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 98

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari : Camat, yang membawahkan: a. Sekretaris; b. Seksi Pemerintahan; c. Seksi Pembangunan; d. Seksi Perekonomian; e. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan; f. Seksi Kesejahteraan Sosial; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduapuluhlima Kelurahan


Pasal 99

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 100

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan dari Camat.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 101

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 Peraturan Daerah ini Kelurahan mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kewenangan yang telah

dilimpahkan.


Pasal 102

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : Lurah, yang membawahkan: a. Sekretaris; b. Seksi Pemerintahan; c. Seksi Pembangunan; d. Seksi Perekonomian; e. Seksi Kesejahteraan Sosial; f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 103

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah

Kota sesuai keahlian dan kebutuhan. (2) Jenis, jumlah dan jenjang jabatan fungsional tersebut dalam ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan daerah.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 104 Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini mempunyai kewenangan sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 yang pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V ESELON PERANGKAT DAERAH

Pasal 105

1. Sekretaris Daerah Kota adalah jabatan Eselon IIa. 2. Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah Kota, Kepala Badan dan Sekretaris DPRD adalah

jabatan Eselon IIb. 3. Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan Eselon IIIa. 4. Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Sekretaris Camat, Lurah, Kepala Subbidang dan Kepala

Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah adalah jabatan Eselon IVa. 5. Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan adalah Jabatan Eselon IVb. 6. Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum dan

Kejuruan adalah jabatan Eselon Va. 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sambil menunggu Peraturan yang ditetapkan oleh

Pemerintah adalah Eselon IIIa.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 106 (1) Sekretaris Daerah diangkat oleh Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan

Gubernur dan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD. (2) Konsultasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (3) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan

dengan tata cara sebagai berikut : a. Calon Sekretaris Daerah diusulkan oleh Walikota kepada Pimpinan DPRD untuk

dimintakan persetujuan; b. Pimpinan DPRD membahas usulan tersebut dalam rapat Pimpinan DPRD dan tidak

meneruskan pemabahasannya pada fraksi dan/atau Anggota DPRD; c. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan atau tidak menyetujui usulan Walikota

berdasarkan keabsahan administrasi calon Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari;

d. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud butir c. tidak ada persetujuan, maka usulan Walikota tersebut dianggap disetujui;

e. Atas penolakan sebagaimana dimaksud pada butir c. Walikota mengajukan calon lain dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;

f. Pimpinan DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan calon alternative. (4) Sekretaris Daerah diberhentikan oleh Walikota. (5) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon IIb

ditetapkan oleh Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur. (6) Konsultasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini, dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku. (7) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon III

ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah ditetapkan oleh Walikota.

(8) Kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon IV dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.

(9) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 107 Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

(1) Struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah

ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Rincian organisasi, tata kerja dan uraian tugas perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

(3) Pembentukan, penghapusan, nomenklatur serta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Unit Pelaksanan Teknis Dinas/Lembaga Teknis akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 109

(1) Walikota dapat membentuk Staf Khusus Walikota berdasarkan kebutuhan. (2) Pembentukan, susunan organisasi dan rincian tugas Staf Khusus Walikota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Staf Khusus Walikota

ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 110 Walikota dapat melakukan penyesuaian perangkat daerah dengan Keputusan Walikota sepanjang tidak menambah biaya.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

(1) Ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah dan Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, masih tetap berlaku sebelum ditetapkan pengisian personil yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan secara bertahap dan selambatnya-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2005.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Ketentuan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan tidak berlaku, setelah pengisian personil pada organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terisi.

Pasal 113 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok pada tanggal 19 Nopember 2003 WALIKOTA DEPOK,

ttd. H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di Depok pada tanggal 21 Nopember 2003 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, ttd. Drs.A.MOCHAMAD.HARRIS NIP. 010 057 329 LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2003 NOMOR 34 SERI D

peraturan daerah kota depok nomor 16 tahun 2003 … kota depok nomor 16 tahun 2003... ·...

Documents