peranan direktur independen dalam menjamin …

PERANAN DIREKTUR INDEPENDEN DALAM MENJAMIN

KEBERLANGSUNGAN PRINSIP GOOD CORPORATE

GOVERNANCE DALAM PERUSAHAAN PUBLIK

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas – tugas dan memenuhi syarat - syarat

guna mencapai gelar Sarjana Strata (S-1) Hukum

OLEH

TRI WAHYUNI LIMBONG

130200542

DEPARTERMEN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2017


i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan

kasih karuniaNya saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Skripsi ini berjudul “ PERANAN DIREKTUR INDEPENDEN DALAM

MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PRINSIP GOOD CORPORATE

GOVERNANCE Dalam Perusahaan Publik”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk

memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat

banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang

bersifat membangun dari semua pihak yang sangat diharapkan agar dapat menjadi

perbaikan dimasa yang akan datang.

Dan pada kesempatan berbahagia ini dengan penuh kerendahan hati

penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH.,MH., selaku Dekan di Fakultas Hukum


2. Bapak Dr. Saidin, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan I di Fakultas Hukum


3. Ibu Puspa Melati Hasibuan, SH.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II di Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Jelly Leviza,SH., M.Hum , selaku Wakil Dekan III di Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara.


ii

5. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH.,MH., selaku Ketua Departermen Hukum

Ekonomi dan selaku Dosen Pembimbing I . Ucapan terimakasih sebesar –

besarnya atas masukan, saran, nasihat, bimbingan terhadap penulis serta

bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan

skripsi ini dengan baik.

6. Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II .

Ucapan terimakasih sebesar – besarnya atas masukan, saran – saran , nasihat,

bimbingan terhadap penulis serta bantuan kepada penulis sehingga penulis

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

7. Para Dosen, serta staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera

Utara yang telah berjasa mendidik dan membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangin, kepada bapak

Gunawan Limbong,SH., dan kepada mama Ratnawati Br.Sitanggang yang

selalu mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis selama

menjalanin perkuliahan. Merekalah sumber motivasi dan inspirasi terbesar bagi

penulis sepanjang menyelesaikan skripsi hingga sampai pada akhirnya penulis

dapat menyelesaikan masa pendidikan Strata I (S1).

9. Kepada saudara penulis yang penulis sayangin, kepada abang Hendra

Limbong, kakak Kistin Limbong, Kakak Asni Limbong, Kakak Ines Limbong

dan adek Nandito Limbong yang selalu memberikan doa, semangat kepada

penulis dan selalu memberikan dukungan kepada penulis.


iii

10. Kepada Sahabat – Sahabat Penulis yang dikampus “ BICA ( Yolanda,

Ruth, Ire, Afni, Ainindia, Syarafina, Inka ), Gita, Suflah, Putri Habibah,

Romanna yang selalu ada selama penulis menyelesaikan tugas akhir dan kelak

kita sukses semuanya.

11. Kepada Sahabat – Sahabat “PBB” (Katherin,Dwi,Nani,Natalia,

Lamhot,Meidi) yang selalu ada disisi penulis, yang selalu mendoakan dan

memberikan semangat dan dukungannya dan kepada penulis sehingga

penulisan skripsi ini selesai.

12. Kepada wanita – wanita tangguh yang dibentuk ketika liburan bareng “BB”

(Inka, Afni, Ruth Gabriella, Ruth Diyantika) sukses buat kita.

13. Seluruh rekan – rekan mahasiswa/i seperjuangan stambuk 2013 terutama

Departermen Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

14. Seluruh pihak yang telah membantu baik selama perkuliahan maupun

penulisan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini

bermanfaat bagi para pembaca.

Medan, 22 Maret 2017

Penulis

Tri Wahyuni Limbong

(130200542)


iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................i

DAFTAR ISI ......................................................................................................iv

ABSTRAK .........................................................................................................vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ...............................................................................................1

B. Rumusan Masalah ..........................................................................................10

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan .......................................................................10

D. Keaslian Penulisan .........................................................................................12

E. Tinjauan Kepustakaan ....................................................................................13

F. Metode Penelitian ...........................................................................................22

G. Sistematika Penulisan .....................................................................................25

BAB II TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD

CORPORATE GOVERNANCE) DALAM PERUNDANG –

UNDANGAN DI INDONESIA

A.Pengertian dan Unsur – Unsur GCG ............................................27

B.Prinsip – Prinsip GCG ..................................................................34

C.Tujuan dan Manfaat Menerapkan Prinsip GCG Dalam

Pengelolaan Perusahaan ..............................................................38

D. Sumber Hukum Penerapan Prinsip GCG dalam Perundag-

Undangan Di Indonesia ...............................................................41

1. GCG Dalam UU Perseroan Terbatas ..........................................42

2. GCG Dalam Perundang – Undangan di Bidang Pasar Modal ....

.....................................................................................................50

3. GCG Dalam Perundangan – Undangan di Bidang Perbankan ....

.....................................................................................................57

4. GCG Dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 ....................................62

BAB III KEDUDUKAN DIREKTUR INDEPENDEN DALAM

PERUSAHAAN PUBLIK

A. Pengertian dan Unsur – Unsur Perusahaan Publik ......................65

B. Dasar Hukum Keberadaan Direktur Independen Dalam

Perusahaan Publik .....................................................................74


v

C. Tugas dan Fungsi Direktur Independen Dalam Perusahaan

Publik ........................................................................................79

D. Tanggungjawab Direktur Independen Dalam Perusahaan

Publik ...........................................................................................87

E. Hubungan Direktur Independen Dengan Organ Perseroan

Lainnya ........................................................................................89

BAB IV PERAN DIREKTUR INDEPENDEN DALAM MENJAMIN

KEBERLANGSUNGAN PELAKSANAAN PRINSIP GCG

DALAM PERUSAHAAN PUBLIK

A. Kewajiban Penerapan Prinsip GCG Dalam Perusahaan

Publik ........................................................................................102

B. Tujuan Penerapan Prinsip GCG Pada Perusahaan Publik ..........111

C. Tugas dan Tanggungjawab Direktur Independen Dalam

Penerapan Prinsip GCG Pada Perusahaan Publik ......................119

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..................................................................................127

B. Saran ............................................................................................129

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................130


vi

ABSTRAK

PERANAN DIREKTUR INDEPENDEN DALAM MENJAMIN

KEBERLANGSUNGAN PRINSIP GOOD CORPORATE

GOVERNANCE DALAM PERUSAHAAN PUBLIK

Tri Wahyuni Limbong1

Bismar Nasution2

Mahmul Siregar3

Sumber penyediaan modal bagi sebuah perusahaan dilakukan melalui

pasar modal yakni dengan melalui penawaran efek ke publik dan menjadikan

perusahaan menjadi perusahaan publik. Perusahaan publik dalam mengelola dana

dari masyarakat dan sebagai tanggung jawab atas dana dari publik maka

perusahaan publik harus menerapkan sistem prinsip Good Corporate Governance.

Penerapan prinsip Good Corporate Governance didalam perusahaan publik dapat

memberikan kerjasama dan hubungan berbagai pihak baik kepada manajemen

perusahaan, pemegang saham, direksi, komisaris ataupun pihak lain yang

mempunyai kepentingan. Perusahaan yang menerapkan prinsip Good Corporate

Governance diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan disiplin

didalam perusahaan publik. Setiap perusahaan publik yang ingin melakukan

pencatatan saham wajib memiliki direktur independen. Direktur independen

merupakan pihak tidak terafiliasi dan melindungi pemegang saham minoritas.

Adapun permasalahan yang akan dibahas didalam skripsi ini yakni pertama,

bagaimana pengaturan prinsip Good Corporate Governance dalam UU Perseroan

terbatas, kedua, bagaimana kedudukan direktur independen dalam perusahaan

publik, ketiga, bagaimana peranan direktur independen dalam menjamin

keberlangsungan prinsip Good Corporate Governance di perusahaan publik.

Untuk memeperoleh jawaban dari permasalahan, Metode penelitian

yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian hukum

normatif yang dilakukan untuk mengetahui substansi hukum yang mencakup

perangkat atau kaidah – kaidah yang berlaku, norma – norma hukum mengenai

peranan Direktur Independen dalam menjamin good corporate governance pada

perusahaan publik. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui

kepustakaan (library research), kemudian dianalisa dengan menggunakan

metode kualitatif.

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2 Dosen Pembimbing I,Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 3 Dosen Pembimbing I,Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara


vii

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peran direktur

independen dalam perusahaan publik dapat dilihat melalui tugas dan tanggung

jawab direktur independen didalam tugas dan tanggung jawab direktur idependen

didalam melaksanakan prinsip good corporate governance. Direktur independen

bertanggung jawab dalam menjamin keberlangsungan prinsip good corporate

governance dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana yang

tertuang di dalam 97 ayat 2 UUPT Nomor 40 tahun 2007.Akan tetapi, hingga saat

ini belum ada Undang – Undang yang mengatur secara tegas mengenai

keberadaan Direktur Independen. Oleh karenanya kehadiran Direktur Independen

masih belum kuat untuk melindungi pemegang saham minoritas. Direktur

Independen harus menjalin hubungan yang kuat dengan organ perseroan lainnya

untuk memasimalkan penerapan good corporate governance pada perusahaan

publik.

Kata Kunci : Good Corporate Governance, Direktur Independen, Perusahaan

Publik


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas merupakan trend dan

perkembangan terpenting saat ini. Bagi negara – negara tertentu, memasuki

perdagangan bebas memerlukan persiapan, misalnya mengefektifkan dan

mengefisiensikan perekonomian adalah suatu prasyarat kondisional.4

Krisis Finansial Asia telah mendatangkan perubahan besar terhadap

negara-negara di Asia tidak terkecuali di Indonesia yang hingga saat ini masih

terus berupaya untu keluar dari krisis tersebut. Sekalipun yang terburuk telah

berakhir, dan indikator perekonomian nasional telah memperlihatkan tanda-tanda

pertumbuhan yang positif, dampak dari krisis finansial ini masih akan di hadapi di

tahun-tahun mendatang.5

Beberapa skandal perusahaan yang berskala besar telah menarik

perhatian publik terhadap isu – isu tentang bagaimana seharusnya perusahaan

dikelola. Skandal perusahaan seperti Maxwell Corporation di Inggris tahun 1991,

Enron di Amerika Serikat pada tahun 2001, dan Permalat di Italia pada tahun

2003 yang diiringi peningkatan keaktifan pemegang saham yang mendorong

terhadap tata kelola perusahaan yang lebih baik.6

4 Try Widoyono, Direksi Perseroan Terbatas ( Bank dan Perseroan), ( Bogor: Ghalia

Indonesia, 2005), hlm 1. 5 I Nyoman Tjager, et,all, Corporate Governance : Tantangan dan Kesempatan Bagi

Komunitas Bisnis Indonesia, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2004), hlm. 1 6 Munir Fuady, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, (Bandung :CV Utomo, 2009),

hlm. 50


2

Munculnya reformasi hukum ekonomi tidak terlepas dari adanya

semangat menciptakan perusahaan yang berdasarkan asas good corporate

governance, dengan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang melingkupi

perseroan, baik kepentingan shareholder, stakeholder maupun organ – organ

perseroan lainnya.7 Pada umumnya pengelolaan perusahaan merupakam

hubungan antara pemilik perusahaan dengan stakeholders di satu sisi dan dewan

direksi dan manajer di sisi lain. Khususnya, hal tersebut difokuskan pada

tanggung jawab dari dewan direksi kepada setiap stakeholders perusahaan. Salah

satu tujuan dari pengelolaan perusahaan adalah membuat suatu keseimbangan dan

pengawasan sistem untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber-sumber

corporate dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pengambilan risiko

yang tepat dan kelangsungan hidup.8

Banyak pihak yangmengatakan bahwa lamanya proses perbaikan

masalah krisis yang terjadi di Indonesia disebabkan karena sangat lemahnya

sistem Good Corporate Governance( GCG) yang diterapkan di perusahaan

Indonesia. Good Corporate Governance (GCG) pada dasarnya merupakan konsep

yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan,

pembagian beban tanggung jawab masing-masing unsur dari struktur perseroan.

Terjadinya kejahatan dan pelanggaran di pasar modal diasumsikan beberapa

7 Try Widiyono, Op.cit, hlm 2. 8 Adrian Sutedi, Good Corporate Governance, Ed. 1 Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika,

2012), hlm. 10


3

alasan yaitu kesalahan pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas dan

profesionalisme serta kelemahan peraturan.9

Pada prinsipnya, istilah good corporate governance berarti tentang

bagaimana manajemen perusahaan mengelola perusahaan tersebut secara baik,

benar dan penuh integritas. Karena itu, prinsip good corporate governance

melingkupi seluruh aspek dari organisasi, bisnis, dan budaya perusahaan. Forum

for Corporate Governance memberikan pengertian Corporate Governance yaitu

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham,

pengurus ( pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta

pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak –

hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang

mengendalikan perusahaan. Tujuan adanya Corporate Governanceialah untuk

menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan ( stakeholder)10

Lemahnya prinsip good corporate governance dalam sebuah

perusahaan bukan hanya menyebabkan perusahaan yang bersangkutan tidak

kompetitif bersaing dengan perusahaan yang lain, terutama bersaing dengan

perusahaan multi nasional.11 Prinsip good corporate governance tidak hanya

diperlukan pada tataran ekonomi terapan, tetapi juga diperlukan pada tataran

ekonomi yang konseptual. Sudah menjadi kebutuhan khusus bagi perusahaan –

perusahaan modern untuk mengimplementasikan prinsip good corporate

governance tersebut.

9 Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2009), hlm. 56 10Munir Fuady, Op.cit., hlm 39 11Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, Loc.cit, hlm 56


4

Prinsip Good Corporate Governance dengan dukungan dari regulasi

yang baik dapat menyebababkan perusahaan terhindar dari tindakan tercela seperti

mencegah berbagai bentuk Overstated (penggelembungan) terhadap kegiatan

atau keuangan perusahaan, ketidakjujuran dalam melakukan financial disclosur.12

Pentingnya penerapan prinsip good corporate governance kedalam

perusahaan dikarenakan sebagai berikut :

1. Bahwa pihak investor institusioanl lebih menaruh kepercayaan

kepada perusahaan yang memiliki good corporate governance,

bahkan menetapkan prinsip good corporate governance sebagai

salah satu kriteria utama, disamping kriteria kinerja keuangan dan

potensi pertumbuhan.

2. Ada indikasi keterkaitan antara krisis ekonomi di negara negara

Asiadiakhir abad 20 dengan lemahnya prinsip Good Corporate

Governance dalam perusahaan dinegara tersebut. Lemahnya

prinsip Good Corporate Governance tersebut dinegara – negara

Asia terlihat dari tindakan – tindakan seperti manajemen keluarga,

berkolusi dengan pemerintah, politik proteksi, intervensi

pemerintah, suap menyuap, dan lain – lain.

3. Penerapan prinsip Good Corporate Governance sudah

merupakankebutuhan dalam internasionalisasi pasar, termaksud

modernisasi pasar finansial dan pasar modal, sehingga para

investor bersedia menanam modalnya.

4. Prinsip Good Corporate Governance telah memberi dasar bagi

berkembangnya value dari perusahaan yang sesuai dengan lanskap

bisnis yang sedang berkembang saat ini yang sangat

mengedepankan nilai – nilai kemandirian, transparansi,

profesionalisme, tanggung jawab sosial, dan lain – lain.13

Menurut konsep Good Corporate Governance, perusahaan akan

memperoleh nilai perusahaan (value of the firm) yang maksimal apabila fungsi

dan tugas masing-masing pelaku organisasi bisnis yang modern dapat dipisahkan

dengan membentuk :14

12Munir Fuady, Op.Cit, hlm 47 13Ibid, hlm 51 14 Tri Budiyono, Hukum Perusahaan, (Salatiga: Griya Media, 2011) ,hlm 133.


5

1. Unitary Board Sistem, pada board sistem ini tidak ada pemisah

kelembagaan dan organ yang mempunyai tugas pengurusan dan

pengelolaan perseroan. Kedua fungsi tersebut dipegang oleh satu

organ yang disebut Board of Director ( Dewan Direksi). Dalam

tradisi perseroan Amerika Serikat, dalam board of director

dibedakan antara fungsi direktur eksekutif dan direktur non

eksekutif.

2. Binary Board System, meliputi komisaris biasa dan komisaris

independen serta berbagai komite yang dibentuknya. Fungsi utama

BBS adalah mengawasi arah kepengurusan dan jalannya

perusahaan menurut prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Langkah pertama dan utama untuk menciptakan Good Corporate

Governance (GCG) di suatu perusahaan adalah keberadaan dewan direksi yang

berperan aktif, independen dan konstruktif. Keberadaan direksi dalam perusahaan

atau perseroan terbatas sangat mempengaruhi keberhasilan atau kehancuran

perusahaan. Oleh karena itu keberadaan direksi sangat penting didalam

perusahaan.15 Seluruh aktivitas perseroan terbatas dilakukan atas dasar dan untuk

kepentingan manusia, dimana manusia ini dalam hukum adalah sebagai subyek

hukum. Keberadaan direksi adalah untuk mengurus perseroan sesuai dengan

maksud dan tujuan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Dengan demikian keberadaan direksi sangat dibutuhkan didalam perseroan. Tidak

mungkin adanya perseroan tanpa adanya direksi.

15 Try Widiyono, Op.cit., hlm 7.


6

Keberadaan dan fungsi direksi perseroan terbatas berdasarkan Undang

– Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ( Untuk selanjutnya

disebut sebagai UUPT), dapat dilihat ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 1 ayat 2 UUPT yang menyatakan organ perseroan adalah

rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris.

2. Pasal 1 ayat 5 UUPT yang menyatakan direksi adalah organ

perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan

perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili

perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan

ketentuan anggaran dasar.

3. Pasal 92 ayat 1 UUPT yang menyatakan kepengurusan perseroan

dilakukan oleh direksi.

4. Pasal 97 ayat 1 UUPT yang menyatakan, direksi bertanggung

jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan

tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun

diluar pengadilan.

5. Pasal 97 ayat 2 UUPT yang menyatakan, setiap anggota direksi

wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan

tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas

pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili

perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan

anggaran dasar.16 Dengan demikian tanggungjawab direksi tidak dapat diahlikan

kepada siapapun. Apabila direksi mengahlikan sebagian kewenangannya kepada

pejabat laindalam melakukan tindakan hukum tertentu, maka tanggungjawab

tersebut tetap melekat kepada direksi sebagai pihak yang memberi kuasa.

Direksi memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai berikut :17

1. Fungsi Pengelolaan ( manajemen)

16Tri Budiyono, Op.cit., hlm.167 17Ibid


7

Fungsi pengelolaan menempatkan direksi sebagai pihak yang

bertanggungjawab terhadap maju mundurnya perusahaan

khususnya dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Agar direksi

dapat melakukan pengelolaan perusahaan, maka direksi harus

dilengkapi otoritas untuk melakukan tindakan – tindakan (

perbuatan) hukum. Dengan kata lain, direksi harus bertindak

sebagai subjek hukum.

2. Fungsi Representasi ( mewakili)

Fungsi Representasi merupakan perwujudan subjek hukum yang

melekat pada Perseron sebagai subjek hukum ( legal entity atau

rechtspersoon). Dengan fungsi representasi,direksi yang

melakukan perbuatan hukum tidak dalam kapasitas pribadi tetapi

bermetamorfose pada Perseroan.

Ruang lingkup tugas dan jabatan para pengawas yang diangkat oleh

direksi hakikatnya adalah pembantu dan pelaksana tugas direksi untuk melakukan

tindakan hukum tertentu sesuai dengan ruang lingkup tugas dan jabatan yang

bersangkutan sesuai dengan job description.18Penanggung jawab semua tindakan

hukum dari pegawai tetap melekat pada direksi. Hal yang penting dalam dalam

asas pendelegasian kewenangan adalah bahwa yang bertanggung jawab atas

perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa tetap berada pada yang

memberi kuasa.

18 Tri Budiyono, Op.cit., hlm.9


8

Tindakan kepengurusan yang boleh didelegasikan dan tidak boleh

didelegasikan ditetapkan dalam rapat direksi. Apabila dalam anggaran dasar tidak

diatur secara tegas tata cara atau prosedur pihak yang mewakili perseroan, maka

demi hukum setiap anggota direksi ( direktur) berhak mewakili direksi dan

bertindak untuk dan atas nama perseroan.19 Pasal 98 ayat 2 UU NO 40 Tahun

2007 tentang UUPT berbunyi : “ Dalam hal anggota direksi lebih dari satu,maka

yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi kecuali

ditentukan lain dalam undang – undang ini atau anggaran dasar”.20

Dalam prakteknya, banyak ditemukan bahwa direktur Perseroan

Terbatas merupakan sekaligus pemegang sahamnya, terlebih – lebih jika

perusahan itu adalah perusahaan kecil atau perusahaan keluarga. Namun Undang

– Undang Perseoan Terbatas tidak menentukan bahwa direksi adalah pemegang

saham.21

Didalam Undang – Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun1970,

didalam rumusan pasal 94 ayat (4) menyatakan, Anggaran dasar mengatur tata

cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan juga

mengatur tentang tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian direksi,

termaksud didalamnya mengenai direksi independen.22

Istilah Direktur Independen atau Direksi Independen tidak terdapat

didalam UUPT. UUPT hanya mengenal mengenal Komisaris Independen yang

19Ibid. 20 Pasal 83 ayat 1 UUPT 21 Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas, ( Jakarta : Permata Aksara, 2013) , hlm

94. 22Ibid.


9

sebagaimana termuat didalam pasal 120 ayat 1 UUPT, “ Anggaran dasar

Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen

dan 1 (satu) orang Komisaris utusan.

Perihal Istilah direktur Independen terdapat didalam Surat Keputusan

Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan

Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek yang bersifat Ekuitas

selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat.23 Pada hakekatnya

perusahaan publik merupakan perusahaan yang membuka diri terhadap

keikutsertaan masyarakat dalam suatu perusahaan yang pada awalnya bersifat

tertutup, baik dengan cara pemilikan maupun dengan cara penetapan kebijakan

pengelolaan perusahaannya. Perusahaan yang akan melakukan emisi harus

terlebih dahulu menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa

Keuangan ( dahulu Bapepam) untuk menjual atau menawarkan efek kepada

masyarakat dan setelah pernyataan pendaftaran efektif maka emiten melakukan

penawaran umum.

Peraturan mengenai Direktur Independen terdapat dalam bagian

III.1.5.1 Peraturan Nomor I-A ditentukan bahwa Direktur Independen berjumlah

paling kurang 1 (satu) orang dari jajaran anggota direksi yang dapat dipilih

terlebih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak

sebagai Direktur Independen setelah saham perusahaan tersebut tercatat.

Meskipun didalam UUPT tidak diatur mengenai Direktur Independen atau Direksi

23 Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014


10

Independen namun yang berhak mengangkat Direktur Independen merujuk

kepada pada 94 ayat 1 UUPT,” Anggota Direksi diangkat oleh RUPS”

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk

menganilisa bagaimana peranan direktur independen dalam menjamin prinsip

good corporate governance di perusahaan publik. Dalam hal ini, direktur

independen masih menjadi pro dan kontra bagi pengusaha di perusahaan terbuka

atau publik dan masih belum dibuat didalam UU Perseroan Terbatas.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah

mengenai hal – hal berikut ini :

1 Bagaimanakah pengaturan prinsip Good Corporate Governance

dalam Perundang – undangan di Indonesia ?

2 Bagaimanakah kedudukan Direktur Independen dalam Perusahaan

Publik ?

3 Bagaimanakah peranan Direktur Independen dalam menjamin

keberlangsungan prinsip Good Corporate Governance dalam

perusahaan publik ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam pembahasan skripsi ini yang berjudul “ Peranan

Direktur Indepen Dalam Menjamin Keberlangsungan Prinsip Good Corporate

Governance Dalam Perusahaan Publik “, adalah untuk membahashal – hal yang

sesuai dengan permasalahan yang diajukan antara lain :


11

a. Memahami pengaturan mengenai prinsip Good Corporate

Governance didalam Perundang – undangan di Indonesia

b. Mengetahui kedudukan Direktur Independen dalam Perusahaan

Publik

c. Mengetahui peranan Direktur Independen dalammenjamin

keberlangsungan prinsip Good Corporate Governance dalam

perusahaan publik

Selain tujuan sebagaimana disebutkan diatas, penulisan skripsi ini

diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni

sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Secara Teoritis pembahasan terhadap masalah – masalah yang telah

dirumuskan akan memberikan kontribusi pemikiran serta

menimbulkan pemahaman dan pandangan baru terhadap direktur

independen dalam menjamin keberlangsungan good corporate

governance didalam perusahaan publik

b. Secara Praktis

Secara Praktis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan

masukan dan pemahaman yang lebih mendalam bagi pembaca, para

akademis dan pihak – pihak lain khususnya pelaku bisnis yang

memiliki kepentingan terhadap suatu perseroan untuk dapat lebih

mengetahui arti penting direktur independen, kedudukannya, bentuk


12

tanggungjawabnya,kewenangannya dan fungsinya dalam perusahaan

publik.

D. Keaslian Penulisan

Skripsi yang berjudul “ Peranan Direktur Independen Dalam Menjamin

Keberlangsungan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Perusahaan

Publik “ ini adalah merupakan hasil karya penulis sendiri yang belum

pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera

Utarasebelumnya,Namun sebelumnya terdapat tulisan – tulisan mengenai

good corporate governance. Tulisan terdahulu berjudul “Pengaruh

Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Profibilitas Pada

Perusahaan Go Public di Indonesia” oleh Ibnu Ausrindanney Sina Azhar

(2006) dan “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerapan Good

Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara” oleh Juni Sjafrien

Jahja (2008), namun substansinya berbeda. Ibu Ausrindanney membahas

pengaruh penerapan GCG terhadap profibilitas pada perusahaan publik dan

Juni membahas prinsip kehati – hatian dalam penerapan GCG di BUMN.

Sedangkan skripsi ini membahas tentang Peranan Direktur Independen

Dalam menjamin Keberlangsungan Prinsip Good Corporate Governance

Dalam Perusahaan Publik.

Skripsi ini disusun melalui referensi buku – buku, literatur – literatur yang

berkaitan dengan hukum Perusahaan di Indonesia dan informasi dari media

cetak maupun media elektronik. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi


13

ini dapat dipertanggung jawabkan, terutama secara ilmiah atau secara

akademik.

E. Tinjauan Kepustakaan

1. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum telah ditegaskan dalam

defenisi outentik Perseroan Terbatas yang dinyatakan dalam pasal 1 angka 1 UU

No.40 tahun 2007. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : Perseroan Terbatas

yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan

persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang serta peraturan

pelaksannya.24

Badan hukum perseroan di Indonesia adalah badan hukum yang

memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana subjek

hukum yang lain. Sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan subjek hukum.

Kedudukan ini membawa konsekuensi hukum bahwa PT menjadi pendukung hak

dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap

manusia diakui sebagai subjek hukum. Dalam pengertian hukum manusia yang

menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum disebut orang,

sementara semua manusia Indonesia adalah subjek hukum, maka jumlah manusia

dan orang adalah sama.

24 Tri Budiyono, Op.cit., hlm.57


14

Perseroan Terbatas sebagai bentuk perusahaan lebih banyak dipilih

dibandingkan dengan bentuk perusahaan yang lain dikarenakan Perseroaan

Terbatas merupakan asosiasi modal dan merupakan badan hukum yang

mandiri.25Didalam pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan tidak

bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan

dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang

dimilikinya.26 Ini telah mempertegas ciri perseroan terbatas bahwa pemegang

saham hanya bertanggung jawab atas seluruh saham yang dimilikinnya dan tidak

meliputi harta kekayaannya.

Unsur – unsur yang menandai perseroan terbatas sebagai badan

hukum adalah bahwa perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki ciri – ciri

sebagai berikut :

1. Mempunyai kekayaan yang terpisah27

Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar atas

seluruh nilai nominal saham dan kekayaan dalam bentuk lain yang

berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan

tidak berwujud.

2. Melakukan hubungan hukum sendiri28

Perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak

ketiga yang diwakili oleh Direksi. Direksi bertanggung jawab

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan

perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar

pengadilan.

3. Mempunyai tujuan tertentu29

25Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas,( Jakarta : Raih Asa Sukses,

2015), hlm 8 26 Pasal 3ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 27 Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 28 Pasal 98 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 29 Pasal 15 ayat (1) huruf b Undanag – Undang Nomor 40 tahun 2007


15

Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan

mempunyai tujuan sendiri yang ditentukan dalam anggaran dasar

perseroan.

4. Mempunyai organisasi teratur30

Sebagai organisasi yang teratur, Perseroan Terbatas mempunyai

organ yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),

Direksi, dan komisaris. Ketentuan organisasi dapat diketahui

melalaui ketentuan Undang – Undang Perseroan Terbatas,

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan RUPS.

Dalam perseroan terbatas, para pemegang saham melimpahkan

wewenangnya kepada direksi untuk menjakankan dan mengembangkan

perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam

menjalankan kegiatannya suatu perseroan diwakili oleh direksi (agents) yang

ditunjuk oleh para pemegang saham (principals). Tanggung jawab direksi tidak

hanya ditunjukan kepada para pemegang saham tetapi kepada pihak ketiga yang

berhubungan dengan perseroan terutama terhadap kepentingan para pemegang

saham melalui organ RUPS dan yang membuat keputusan yang merugikan pihak

ketiga ( stakeholeder )31

Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajajaran direksi

perusahaan. Komisaris bisa memeriksa pembukuan, menegur direksi, memberi

petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan

Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengambil keputusan. 32

Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), semua pemegang sahm

sebesar / sekecil apa pun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya.

Dalam RUPS dibahas mengenai masalah – masalah yang berkaitan dengan

30 Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 31 Tri Budiyono, Op.cit., hlm.72 32 Adrian Sutedi, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Loc. Cit, hlm 25


16

evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan. Hasil RUPS

biasanya dilimpahkan ke Komisaris untuk diteruskan kepada Direksi.33

Perseroan Terbatas dapat dibedakan dalam dua macam yaitu :34

1. Perseroan Terbatas Tertutup

2. Peseroan Terbatas Terbuka ( Go Public)

Suatu Perseroan Terbatas tertutup adalah suatu perseroan terbatas

yang saham – sahamnya dipegang atau dimiliki oleh beberapa orang atau

beberapa pihak saja yang biasanya saling mengenal, yang mana jual beli

sahamnya dilakukan dengan cara diatur oleh dalam anggran dasar perseroan, yang

pelaksana diserahkan kepada kebijakan pemegang saham pemegang saham yang

bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan perseroan terbuka ( go public)

adalah perseroan terbatas yang modal dan sahamnya telah memenuhi persyaratan

tertentu, dimana sahamnya dipegang atau dimiliki oleh banyak orang atau pihak,

yang penawaran sahamnya ditunjukan kepada masyarakat yang dilakukan melalui

pasar modal.35

Perseoan Terbatas dapat menjadi suatu perseroan terbatas terbuka

dengan melalui tahapan proses yang sesuai dalam perundang – undangan yang

berlaku. Tahapan go public dari perseroan terbatas dalam dilakukan melalui

penerbitan saham dan surat utang ( obligasi).

2. Direktur Independen

33 Ibid. 34 Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh, cet.1,

ed.2, ( Jakarta: Kencana, 2005), hlm 160 35 Ibid.


17

Menurut Undang – Undang Perseroan pada pasal 1 angka 4 yaitu :

“ Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan

perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik

di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran

Dasar “36

Keberadaan dewan direksi di dalam perseroan sering dirasakan kurang

dapat menunjukkan independensinya, maka dilakukanlah cara pengimbangan

melalui keberadaan direksi Independen. Sebagai bagian dari direksi, direktur

independen diharapkan dapat memperkuat fungsi dan tugas dari direksi. Pada

dasarnya tugas dan fungsi direktur independen sama halnya dengan tugas direksi

pada Perseroan Terbatas.

Direksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai bagian

dari organ PT yang bertanggug jawab dalam pengurusan sehari – hari perseroan

dilengkapi dengan kewenangan (otoritas) karena tanpa adanya kewenangan

tersebut, pelaksanaan tugas dan kewajiban tidak berjalan efektif.

Istilah independen pada direksi maupun komisaris bukan menunjukan

bahwa direksi dan komisaris lainnya tidak independen. Istilah direksi dan

komisaris independen menunjukan keberadaan mereka sebagai wakil dari

pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan investo.

Dalam aturan ini dijelaskan bahwa yang mencakup independensi di

antaranya tak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik,

36 Pasal1 angka 4 UU Perseroan TerbatasNo 40 tahun 2007


18

anggota dewan komisaris, dan pemegang saham utama serta tidak mempunyai

hubungan usaha dan saham di emiten atau perusahaan publik tersebut. Dengan

demikian Direktur Independen adalah salah satu direktur dari jajaran anggota

direksi yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum saham

perusahaan resmi tercatat di bursa, namun Direktur Independen tersebut baru bisa

bertindak melaksanakan tugas dan fungsi nya setelah saham perusahaan resmi

telah tercatat di bursa.37

Berdasarkan pengertian Direksi (Direktur) Independen di atas dapat

dijelaskan lagi yang termasuk dalam hubungan afiliasi menurut Undang-Undang

Pasar Modal pada Pasal 1 angka 1 adalah :38

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perusahaan

Tercatat yang bersangkutan paling kurang selama 6 (enam) bulan

sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;

2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi

lainnya dari Calon Perusahaan Tercatat;

3. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain;

4. Tidak menjadi Orang dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang

Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Calon Perusahaan

Tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai

Direktur.

3. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan suatu pola hubungan, sistem

dan proses yang akan digunakan oleh organ perseroan ( Direksi, Dewan

Komisaris, RUPS ) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham serta

37 KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA NOMOR : Kep-305/BEJ/07-

2004 bagian III.1.5.1 Peraturan Nomor 1-A 38 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal


19

berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan

kepentingan stakeholders lainnya.39

Corporate Governance adalah suatu sistem yang dibangun untuk

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan

yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang terkait dan memiliki

kepentingan (stakeholder) dalam perusahaan. Pihak-pihak terkait dimaksud terdiri

atas pihak internal yang bertugas mengelola perusahaan dan pihak eksternal yang

meliputi pemegang saham, kreditur dan lain-lain. 40

Idealnya pihak internal yang terdiri dari direktur, para pekerja dan

manajemen akan menerima gaji dan imbalan lainnya dalam jumlah yang wajar,

sementara para pemegang saham seharusnya menerima pengembalian (return)

atas modal yang mereka investasikan. Kreditur akan memperoleh pelunasan atas

pinjaman yang mereka berikan beserta bunganya, begitu juga halnya dengan

pelanggan, mereka akan dapat memperoleh barang ataupun jasa yang ditawarkan

perusahaan dengan harga yang wajar dan sebanding dengan uang yang mereka

korbankan saat membeli, pemasok akan menerima pembayaran atas barang atau

jasa yang mereka serahkan kepada perusahaan dan bahkan masyarakat sekitarnya

pun diharapkan akan memperoleh kontribusi sosial atau bentuk-bentuk manfaat

yang lainnya. Tata hubungan yang sedemikian itulah yang ingin diwujudkan oleh

corporate governance.

39 Ibid, hlm. 168 40 Azhar Maksum, Tinjauan Atas Good Corporate Governance di Indonesia, Medan,

2005, hlm 6


20

Tata kelola perusahaan yang baik ( GCG) secara konseptual memiliki

4 prinsip – prinsip dasar yang dikemukan oleh Organization for Economic

Corporation and Development (OECD), yaitu :41

1. Unsur keadilan ( Fairness, equitable treatment)

2. Unsur Transparansi ( transparency)

3. Unsur Akuntabilitas ( accountability)

4. Unsur Responsibilitas ( responsibility)

Dengan penerapan good corporate governance, tidak hanya

kepentingan para investor saja yang dilindungi, melainkan juga akan dapat

mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga

pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung

dengan perusahaan.

Kepentingan pihak pemegang saham mayoritas yang saling

bertentangan dengan pemegang saham minoritas, maka diperlukan suatu

equalibrum yang kemudian muncul dalam prinsip majority rude minority

protection. Dalam hal pemegang saham minoritas perlu diangkat dari

keterpurukannya sebagimana yang disyaratkan dalam prinsip Good Corporate

Governance yang terdapat dalam unsur fairness, Terdesaknya kepentingan saham

minoritas sehingga tidak tercapainnya unsur fairness sebagai suatu syarat

terwujudnya prinsip Good Corporate Governance adalah karena disebabkan

adanya kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang saham minoritass untuk

memonopoli jalannya bisnis perusahaan.42

41 Munir Fuady, Op. Cit, hlm. 47 42 Ibid, hal. 55


21

Untuk menjamin pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG)

diperlukan anggota Dewan Direksi yang memiliki integritas, kemampuan, tidak

cacat hukum dan independen, serta yang tidak memiliki hubungan bisnis

(kontraktual) ataupun hubungan lainnya dengan pemegang saham mayoritas

(pemegang saham pengendali) dan Dewan Komisaris baik secara langsung

maupun tidak langsung.

4. Perusahaan Publik

Perusahaan publik adalah tahap selanjutnya setelah emiten. Pengertian

emiten adalah perusahaan yang melakukan penawaran umum, sedangkan

perusahaan publik adalah yang sahamnya telah dimiliki sekurang – kurangnya

oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal dasar untuk disetor sekurang –

kurangnya Rp.3.000.000.000 ( tiga miliar rupiah) atau memiliki jumlah pemegang

saham dan midal yang disetor dan ditetapkan oleh peraturan pemerintah.43

Ada sedikit perbedaan anatara emiten dengan perusahaan publik.

Emiten sudah pasti merupakan perusahaan publik karena telah memenuhi

persyaratan sebagai perusahaan publik dilihat dari jumlah pemegang saham dan

modal minimal yang harus disetor. Emiten melakukan penawaran umum dan

sahamnya aktif diperdagangkan di bursa (secondary market), sedangkan

perusahaan publik belum tentu melakukan penawaran umum atau listing di

bursa.44

43 UUPM Pasal 1 angka 23 44 Irsan Nasarudin, et, all, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, ( Jakarta : Kencana,

2004), hlm 155


22

Dengan kata lain, perusahaan publik dapat menjelma menjadi emiten

pada saat pernyataan pendaftaran pendaftaran dalam rangka melakukan

penawaran umum dinnyatakan efektif karena sudah diterima dan disetujui oleh

Bapepam. Namun, sebagai perusahaan publik ketika tidak melakukan penawaran

umum, perusahan wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran.45

Perusahaan yang akan melakukan emisi harus terlebih dahulu

menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam ( Sekaranag kepada

Otoritas Jasa Keuangan) untuk menjual atau menawarkan efek kepada masyarakat

dan setelah pernyataan pendaftaran efketif maka emiten dapat melakukan

penawaran umum.46

5. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah

dan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka digunakan beberapa

metode penulisan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah didalam penulisan skripsi ini

adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, karena penelitian

dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau hanya

menggunakan bahan sekunder saja.

2. Data Penelitian

45 Ibid. 46 Yulfani, Hukum Pasar Modal ( Jakarta: Badan Penerbit Ilbam, 2005), hlm 30


23

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

terdiri dari :

a. Bahan hukum Primer, yaitu: ketentuan – ketentuan dalam

peraturan perundang – undangan yang mempunyai kekuatan

hukum mengikat, baik peraturan yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Indonesia maupun peraturan yang diterbitkan di

negara lain dan badan – badan internasional, yang terdiri dari

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Kitab Hukum Dagang,

Undang – Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,

UU OJK, Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor

Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A

Tentang Pencatatan Saham dan Efek yang bersifat Ekuitas selain

saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat.

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat

kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

menganilisa dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri dari

buku – buku, laporan, jurnal ilmiah dan tulisan – tulisan lain yang

diteliti, seminar – seminar, koran – koran, beberapa sumber

internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu semua dokumen yang berisi konsep –

konsep dan keterangan – keterangan yang mendukung bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum,


24

kamus ekonomi dan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan

lain – lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka ( library

research). Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data melalui

pengkajian terhadap dokumen atau bahan pustaka berupa buku,

peraturan perundang – undangan, skripsi, jurnal, atau artikel yang

berkaitan dengan pembahasan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang

baik ( Good Corporate Governance), Perusahaan Publik, atau Direktur

Independen.

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses analisis kualitatif yang

mendasarkan pada adanya hubungan antar variabel yang sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif agar mendapatkan makna

hubungan variabel- variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab

masalah – masalah yang dirumuskan di dalam penelitian. Penggunaan

metode analisis data kualitatif ditunjukan agar dapat mengolah dan

menganalisis data – data yang terkumpul menjadi data yang sistematik,

teraur, terstruktur dan mempunyai makna. Analisis data kualitatif

dilakukan dengan menggunakan doktrin, asas – asas, teori – teori, pasal

– pasal, norma – norma hukum yang terdapat dalam peraturan

perundang – undangan yang relevan dengan permasalahan yang

diangkat dalam penelitian ini.


25

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka akan diberikan

gambaran secara ringkas mengenai uraian dari bab ke bab yang berkaitan satu

dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

BAB I. Merupakan bab Pendahuluan. Pada bab ini digambarkan

secara umum mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat

Penulisan, Keaslian Penulis, Tinjauan Kepustakaan, Metodologi Penelitian, dan

Sistematika Penulisan yang akan berkenaan dengan permasalahan yang akan

dibahas dalam skripsi ini.

BAB II. Merupakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( Good

Corporate Governanance) dalam PerUndang – Undangan di Indonesia . Pada bab

ini akan diuraikan mengenaipengertian dan unsur – unsur GCG, prinsip – prinsip

GCG, tujuan dan manfaat menerapkan GCG dalam pengelolaan perusahaan,

sumber hukum penerapan GCG di indonesia,dan GCG dalam peraturan perundang

– undangan baik dalam UU Perseroan Terbatas, PerUndang – Undangan di bidang

pasar modal, perUndang – Undangan dibidang Perbankan, dan Perundang –

undang di bidang Penanaman Modal.

BAB III. Merupakan Kedudukan Direktur Independen Dalam

Perusahaan Publik. Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian dan unsur –

unsur perusahaan publik, dasar hukum keberadaan direktur independen dalam

perusahaan publik, tugas dan fungi direktur independen dalam perusahaan publik,


26

tanggungjawab direktur independen dan hubungan direktur independen dengan

organ perseroan lainnya

BAB IV. Merupakan Peranan Direktur Independen dalam Menjamin

Keberlangsungan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan Publik.

Pada bab ini dijelaskan dan diuraikan secara mendalam tentang kewajiban

penerapan GCG dalam perusahaan publik, tujuan penerapan GCG dalam

perusahaan publik serta tugas dan tanggungjawab direktur independen dalam

penerapan prinsip GCG dalam perusahaan publik

BAB V. Kesimpulan dan Saran, merupakan bab penutup yang

didalamnya dirumuskan kesimpulan dan saran yang kesimpulannya diambil dari

pembahasan dalam skripsi ini dan diakhiri dengan saran – saran sebagai

pelengkap skripsi ini, pada bagian akhir disertakan daftar pustaka.


27

BAB II

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ( GOOD

CORPORATE GOVERNANCE ) DALAM PERUNDANG –

UNDANGAN DI INDONESIA

A. Pengertian dan Unsur – Unsur GCG

Perekonomian modern yang telah mempengaruhi perekonomian

nasional, menuntut adanya pemisahan manajemen dan pengelolaan kepemilikan

perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan agency theory yang menekankan

pentingnya pemegang saham sebagai pemilik perusahaan untuk menyerahkan

pengelolaan perusahaanya tersebut kepada tenaga – tenaga profesional yang

bertugas untuk kepentingan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan

manajemen perusahaan.

Latar belakang penerapan prinsip Good Corporate Governance secara

umum dapat di lihat pada era bisnis pasca perang dingin. Banyak para pelaku

usaha dengan berbagai macam jenis korporasi mulai menjalankan sistem tata

kelola perusahaannya secara terbuka, sistematis dan bertanggung jawab. Hal ini

didorong oleh kebutuhan pasar yang menuntut perusahaan publik menjalankan

sistem manajemennya secara baik, transparan, dan auditable menyusul maraknya

berbagai skandal sistem pelaporan keuangan perusahaan global pada masa itu.

Penerapan prinsip Good Corporate Governance adalah hal yang

cukup mendesak untuk segera di implementasikan oleh kalangan pelaku usaha

dan solusi bagi krisis.90

90 Irsan Nasarudin,et.all. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, ( Jakarta : Kencana,

2008), hlm.95


28

Secara umum istilah governance lebih ditunjukkan untuk sistem

pengendalian dan pengaturan perusahaan, dimana dalam hal ini ditunjukan pada

tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para

stakeholders. Stakeholders merupakan setiap pihak yang memiliki kepentingan

dengan kinerja suatu perusahaan. Secara teoritis, stakeholders dapat dibagi 2 yaitu

:48

1. Primary Stakeholders, yaitu para pemegang saham, investor,

karyawan, dan manajer, supplier, rekanan, bisnis dan masyarakat.

2. Secondary Stakeholders, yaitu pemerintah, instutusi bisnis,

kelompok sosial kemasyarakatan, akademisi, dan pesaing.

Ada yang menterjemahkan istilah corporate governance sebagai “ tata

kelola perusahaan”. Penerapan konsep good corporate governance kedalam suatu

perusahaan diyakini sudah menjadi keharusan bagi perusahaan – perusahaan

modern.49

Pada prinsipnya, istilah Good Corporate Governance berarti

bagaimana manajemen perusahaan mengelola perusahaan tersebut secara baik dan

benar dan penuh integritas. Karena itu, prinsip Good Corporate Governance

melingkupi seluruh aspek organisasi, bisnis, budaya perusahaan.50

Dalam rangka lebih memahami tentang Good Corporate Governance,

maka terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertiannya yang dapat dilihat dari

48Indra Surya & Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance, ( Jakarta:

Kencana, 2006), hlm 67 49Munir Fuady, Op.cit, hlm 39 50Ibid


29

pendapat beberapa pakar dan literatur sebagai dasar pemahaman tentang Good

Corporate Governance, antara lain :

1. Forum for Corporate Governance memberikan arti kepada

Corporate Goverance sebagai berikut :51

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang,

pengurus ( pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta

pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak –

hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang

mengendalikan perusahaan.

2. Komite Cadbury mendefenisikan corporate governance sebagai

berikut :52

Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan

mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara

kekuatan kewenangan yang diperlukan untuk menjamin keberlangsungan

eksitensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal iniberkaitan

dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan

sebaginya.53

3. OECD mendefenisikan corporate governance sebagai :

Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board,

pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan

perusahaan. Corporate Governance juga mensyaratkan adanya strukur perangkat

untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Corporate Governance yang

baik dapat memberikan ransangan bagi board dan manajemen untuk mencapai

tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus

memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan

menggunakan sumber daya yang lebih efisien.54

51 Ibid

47 Indra Surya & Ivan Yustiavandana,Op.cit , hlm.24

53 Ibid, hlm.25 54 ibid


30

4. Ahmad Daniri memberikan pengertian tata kelola perseroan dalam

kaitan dengan sifat baik (good) dalam konsep Good Corporate Governance

sebagai suatu pola hubungan, sistem, proses yang digunakan oleh organ perseroan

( Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada

pemegang saham serta berkesinambungan dalam jangka panjang dengan

memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan

perundang – undangan dan norma yang berlaku.55

5. Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002

tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance

pada Badan Usaha Milik Negara, dan telah disempurnakan dengan Peraturan

Menteri Negara BUMN Nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata

Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha

Milik Negara menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara

konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan

operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan

usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham

dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders

lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.56

6. Amin Wijaya Tunggal

“tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance adalah

suatu sistem yang mengatur ke arah mana kegiatan usaha akan dilaksanakan,

55Tri Budiyono, Op.cit, hlm 128 56 Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002


http://www.bpkp.go.id/unit/dan/SK_117_tahun_2002%20Penerapan%20GCG%20pada%20BUMN.pdf



http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/dan/files/Pdf/PER-01_MBU_2011%20PENERAPAN%20TATA%20KELOLA%20PERUSAHAAN%20YANG%20BAIK%20-%20GCG.pdf




31

termaksud membuat sasaran yang akan dicapai, untuk apa sasaran tersebut perluu

dicapai, serta ukuran keberhasilannya.”57

7. Ernest and Young

“ Good Corporate Governance terdiri atas sekumpulan mekanisme

yang saling berkaitan yang terdiri dari pemegang saham institusional, Dewan

direksi dan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar

sebagai pengendali perseroan, struktur keuangan, investor terkait dan persaingan

produk.”58

8. Task Force Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance:

Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan

oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara

berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap

memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berdasarkan peraturan

perundang – undangan dan norma yang berlaku.59

Dari beberapa defenisi Good Corporate Governance seperti diatas,

dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Good Corporate

Governance tidak lain dari sistem pengaturan yang baik terhadap fungsi, tugas,

hak, kewajiban, pengawasan, dan hubungan dari masing – masing dan

57Johanes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan-Pola Kemitraan Badan Hukum, (

Bandung : PT Refika Aditama, 2006), hlm 69 58 Ibid, hlm 70 59Tri Budiyono, Op.cit, hlm 128


32

antaradireksi, komisaris, pemegang saham, karyawan, kreditur, investor dan

stakeholders lainnya dalam suatu perusahaan.60

Dari beberapa pengertian Good Corporate Governance tersebut diatas

dapat disimpulkan bahwa setelah disesuaikan dengan kondisi Indonesia, maka

suatu corporate governance sekurng – kurangnya meliputi objek – objek sebagai

berikut :61

1. Perlindungan stakeholders, seperti perlindungan terhadap

pemegang saham minoritas, para pekerja, investor, konsumen,

lingkungan dan masyarakat.

2. Meningkatkan kinerja perusahaan.

3. Managemen bisnis dan perusahaan yang efektif.

4. Pengawasan yang intensif terhadap jalannya perusahaan.

5. Hubungan yang baik dan optimal antara pemegang saham, direksi,

komisaris, dan stakeholders lainnya.

6. Aturan dan panduan perilaku yang jelas antar pelaku perusahaan.

7. Fiduciary duties dari pengontrol perusahaan.

8. Proses dan struktur yang efektif dalam rangka mengelola

perusahaan.

9. Pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

10. Mekanisme kerja yang baik dan pembagian tugas, hak dan

tanggung jawab yang seimbang antar pelaku perusahaan.

60 Munir Fuady, Op.cit, hlm 40 61 Tri Budiyono, Op.cit, hlm 140


33

11. Sistem, hak, proses, pengendalian, dan managemen yang baik dari

perusahaan.

12. Keterkaitan dan atau keterpisahan antara kepemilikan perusahaan

dengan managemen perusahaan.

Dalam rangka pengembangan prinsip Good Corporate Governance

dalam suatu negara, United Nation Development Program ( UNDP) menjelaskan

bahwa suatu Good Corporate Governance haruslah mengandung unsur – unsur

sebagai berikut :62

1. Paticipation

Dalam hal ini harus ada jaminan bahwa setiap warga negara

mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara

langsung maupun melalui intermediasi, atau institusi yang

mewakili kepentingannya, yang dibangun atas dasar kebebasan

dan berbicara serta dapat berpartisipasi secara konstruktif.

2. Rule of Law

Unsur Rule of Law ini mensyaratkan agar hukum antara lain harus

adil dan semua orang adalah sama dalam hukum yang berlaku

dengan menjamin penegakan hak – hak asasi manusia.

3. Transparency

Dalam hal in transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus

informasi, dimana proses, lembaga dan informasi dapat langsung

diterima oleh pihak – pihak yang membutuhkan dan informasi

tersebut haruslah selalu dapat dipahami dan dimonitor.

4. Responsiveness

Ini berarti bahwa proses dan lembaga yang ada harus dapat

melayani dan stakeholders

5. Consensus Orientation

Unsur consensus orientation ini menerangkan bahwa prinsip

corporate governance menjadi perantara kepentingan yang

berbeda agar memperoleh pilihan terbaik untuk kepentingan yang

lebih luas dalam hal kebijakan maupun prodesur.

6. Equity

Dalam hal ini semua warga negara mempunyai kesempatan yang

sama untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraanya.

7. Effectiveness and Efficiency

62 Munir Fuady, Op.cit, hlm 46


34

Harus ada jaminan bahwa proses dan lembaga yang ada harus

menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan program yang telah

digariskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

8. Accountability

Ini berarti bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan,

sektor swasta dan masyarakat ( Civil Society) mesti bertanggung

jawab kepada publik dan lembaga – lembaga stakeholders.

9. Strategis Vision

Dalam hal ini pihak yang memimpin haruslah mempunyai

perspektif corporate governance dan pengembangan manusia

yang luas serta jauh ke depan, sejalan dengan program yang

diperlukan untuk pembagunan.

Kesembilan karakteristik tersebut saling memperkuat yang tidak dapat

berdiri sendiri. Salah satu dari keuntungan bagi perusahaan yang menerapkan

prinsip – prinsip Good Corporate Governance adalah bahwa perusahaan tersebut

akan terhindar dari perusahaan – perusahaan tercela, terutama yang dilakukan oleh

pihak – pihak insider.

B. Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance

Penerapan prinsip Good Corporate Governance kedalam suatu

perusahaan sudah merupakan syarat yang tidak bisa ditawar lagi dan sudah

merupakan conditio sine qua non bagi suatu perusahaan yang dikelola secara

profesional. Perusahaan semisal perusahaan terbuka, perusahaan yang banyak

mengelola dana masyarakat, seperti perusahaan sekuritas, perusahaan reksa dana,

perbankan, dan asuransi, yang memang harus dikelola secara profesional tersebut

tidak akan mungkin dapat bersaing dengan kompetitornya jika prinsip Good

Corporate Governance tersebut tidak diterapkan.

Penerapan prinsip GCG pada umumnya tidak bersifat imperarif.

Penerapan prinsip GCG oleh perusahaan merupakan sebuah pilihan dalam


35

menjalankan kegiatan ekonomi., karena GCG lebih merupakan sebuah etika bisnis

dibandingkan suatu keharusan dalam penerapannya ( mandatory). Penerapan

prinsip tersebut lebih banyak digantungkan pada kebutuhan perusahaan itu sendiri

untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik . Meskipun demikian, pada

dasarnya perusahaan memiliki kebutuhan yang sangat tinggi untuk menerapkan

prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik, terutama yang berkaitan

dengan manajemen internal perusahaan yang bersangkutan. Penerapan prinsip

GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan itu sendiri yang pada gilirannya

dapat meningkatkan value dari perusahaan.

Secara umum, prinsip – prinsip dasar yang harus diterapkan oleh

perusahaan dalam rangka Good Corporate Governance adalah :63

1. Akuntabilitas ( accountability), yaitu kejelasan pembagian tugas,

wewenang, tanggung jawab masing – masing organ – organ

perusahaan yang diangkat setelah melalui fit and proper test,

sehingga pengelolaan dapat dilaksanakan secara efektif dan

efisien.

2. Kemandirian ( independency) , yaitu suatu keadaan perusahaan

dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan

pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, terutama pemegang

saham mayoritas yang bertentangan dengan peraturan perundang –

undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi.

3. Transparansi ( transparancy), yaitu keterbukaan terhadap proses

pengambilan keputusan dan penyampaian informasi mengenai

segala hal aspek perusahaan terutama yang berkaitan dengan

kepentingan stakeholders dan publik secara benar dan tepat waktu.

4. Pertanggungjawaban ( responsibility), yaitu perwujudan kewajiban

organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan

perusahaan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

dan keberhasilan maupun kegagalannya dalam pencapaian visi,

misi, tujuan, dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.

63Johannes Ibrahim, Op.cit, hlm.72


36

5. Kewajaran ( fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam

memenuhi hak – hak stakeholders yang timbul berdasarkan

perjanjian dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Organization for Economic

Corporation and Development (OECD), bahwa Corporate Governance

mempunyai 4 prinsip dasar sebagai berikut :64

1. Unsur Keadilan ( fairness, equitable treatment)

Unsur keadilan (fairness) dalam suatu Good Corporate Governance

menitikberatkan pada perlakuan yang sama antar atau terhadap semua

stakeholder, misalnya perlakuan yang adil antara pemegang saham mayoritas

dengan pemegang saham minoritas, atau kesetaraan diantara karyawan

perusahaan, antara kreditur, pelanggan, antara orang dalam (insider) dengan orang

luar (outsider) perusahaan, dan lain – lain.

2. Unsur Transparansi ( transparency)

Unsur transparansi dalam suatu Good Corporate Governance yang

dimaksud adalah bahwa pemegang saham, termaksud pemegang saham minoritas,

dan pihak stakeholder lainnya harus diberikan informasi yang layak, akurat dan

tepat waktu tentang keadaan perusahaan dan hak – hak pemegang saham,

termaksud pemegang saham minoritas serta hak – hak pekerja harus

diinformasikan dengan baik sehingga mereka akan selalu sadar akan hak –

haknya, dan dapat menuntut haknya pada saat yang tepat dengan cara yang akurat.

Pengembangan unsur ini antara lain dilakukan dengan menyediakan laporan

keuangan yang tersedia bagi pemegang saham serta membangun suatu sistem

teknologi informasi dan manajemen informasi yang baik. Disamping itu,

pendayagunaan fungsi corporate secretary juga sangat diperlukan dalam upaya

meningkatkan transparansi perusahaan.

3. Unsur Akuntabilitas ( accountability)

Unsur akuntabilitas yang disyaratkan oleh prinsip Good Corporate

Governance adalah tanggung jawab organ perusahaan dengan suatu pengawasan

yang efektif yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan kejelasan

perhitungan laba rugi perusahaan yang dapat di pertanggungjawabkan

berdasarkan prinsip akutansi modern, adanya laporan tahunan yang trasparan dan

tepat waktu, pendayagunaan semaksimal mungkin oleh lembaga – lembaga

pengawasan internal, termaksud pendayagunaan lembaga komisaris, komite audit,

serta jika perlu mengangkat auditor independen, komisaris independen, bahkan

direktur independen.

64Munir Fuady, Op.cit, hlm 47-48


37

4. Unsur Responsibilitas ( responsibility)

Dengan unsur responsibilitas yang dimaksud adalah bahwa

perusahaan haruslah berpegang kepada hukum yang berlaku dan melakukan

kegiatan dengan bertanggung jawab kepada seluruh stakeholder dan kepada

masyarakat, dengan tidak melakukan tindakan – tindakan yang merugikan para

stakeholder maupun masyarakat. Karena itu, kejelasan tanggung jawab antar

organ perusahaan atau antara tanggung jawab korporasi dengan tanggung jawab

individu harus jelas diatur.

Prinsip – prisip dasar tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk konkrit

antara lain dengan melakukan pemisahan tanggung jawab dan kewenangan yang

disertai dengan mekanisme kerjasama antara organ – organ perusahaan,

melakukan pengawasan ketika organ – organ tersebut melaksanakan tugasnya

untuk menghindari adanya benturn kepentingan atau tekanan, melakukan sistem

pengendalian internal dan eksternal yang kuat dan pengungkapan informasi

materil mengenai perusahaan melalui media yang dapat diakses dengan mudah

oleh pihak – pihak yang berkepentingan, serta menetapkan visi, misi, tujuan, dan

strategi secara jelas sehingga kinerja perusahaan maupun kontribusi masing –

masing individu dinilai secara objektif.

Forum for Corporate Governance in Indonesia ( FCGI) yang

merupakan forum perkumpulan dari asosiasi – asosiasi bisnis dan profesi

menjabarkan prinsip – prinsip dasar Good Corporate Governance dalam bentuk

konkrit yang lain sebagai berikut :65

1. Hak – hak pemegang saham yang harus diberi informasi dengan

benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut

berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan

– perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut

memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

65 Johannes Ibrahim, Op.cit, hlm.73


38

2. Perlakuan sama terhadap pemegang saham, terutama kepada

pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan

keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian

untuk pihak sendiri dan perdangangan saham oleh orang dalam (

insider trading)

3. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan

oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para

pemegang saham kepentingan dalam menciptakan kekayaan,

lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.

4. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta

transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja

perusahaan, kepemilikan, serat para pemegang kepentingan (

stakeholders).

5. Tanggung jawab pengurusan dalam manajemen, pengawasan

manajemen dan pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para

pemegang saham.

C. Tujuan dan Manfaat Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance

Dalam Pengelolaan Perusahaan

Esensi corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan

melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas

manajemen terhadap shareholder dan pemegang saham kepentingan lainnya

berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Penerapan prinsip good

corporate governance diharapkan dapat mencapai 4 substansi ideal yang hendak

dicapai yakni :66

1. Keberadaan bisnis yang dikelola secara fair, mencakup efisiensi

pasar, efiseiensi regulasi, dan efisiensi kontrak.

2. Adanya informasi tentang harga dan spesifikasi dari barang dan

jasa yang menjadi objek pertukaran para pihak

66Ibid, hlm.74


39

3. Kemauan dan kemampuan para pihak untuk mengikuti aturan dan

regulas, syarat – syarat, dan kondisi dalam kontak

4. Adanya proses peradilan, kepastian hukum, dan pelaksanaan

hukum bagi pihak yang tidak melaksanakan kontrak.

Penerapan prinsip good corporate governance kedalam perusahaan

akan membawa banyak manfaat, antara lain sebagai berikut :67

1. Memperbaiki komunikasi.

2. Minimalisasi potensial benturan.

3. Fokus pada strategi utama.

4. Peningkatan produktivitas dan efisiensi.

5. Kesinambungan manfaat.

6. Promosi citra korporasi.

7. Peningkatan kepuasan pelanggan.

8. Perolehan kepercayaan investor.

9. Lebih mudah memperoleh modal.

10. Biaya modal ( cost of capital) yang lebih rendah.

11. Memperbaiki kinerja perusahaan.

12. Mempengaruhi harga saham.

13. Memperbaiki kinerja ekonomi.

FCGI berpendapat bahwa penerapan prinsip – prinsip dasar Good

Corporate governance memberikan beberapa manfaat, antara lain :68

67 Munir Fuady, Op.cit, hlm.49


40

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses

pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efiensi

operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan

kepada stakeholders.

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah

dan tidak rigid ( karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya

meningkatkan corporate value.

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan

modalnya di Indonesia.

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan

karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan

deviden. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan

bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terutama dari hasil

privatisasi.

Penerapan prinsip Good Corporate kedalam suatu perusahaan

mempunyai tujuan – tujuan strategis sebagai berikut :69

1. Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan.

2. Untuk dapat mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif

dan efisien.

3. Untuk dapat meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organ

perusahaan demi menjaga kepentingan para stakeholder.

68Johannes Ibrahim, Op.cit, hlm 74 69 Munir Fuady, Op.cit, hlm 41


41

4. Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan ( khususnya

perusahaan – perusahaan.

D. Sumber Hukum Penerapan Prinsip GCG Dalam Perundang - Undangan

di Indonesia

Kerangka hukum dan peratura perundang – undangan di Indonesia

telah mengadopsi prinsip – prinsip Good Corporate Governance,baik secara

langsung maupun secara tersirat dalam peraturan perundang – undangan yang ada.

Di Indonesia, pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance sangatlah penting

dikaji didalam peraturan perundang – undangan di Indonesia terkait dengan

pengimplementasian prinsip – prinsip GCG pada Badan Usaha Milik Negara (

BUMN), perusahaan swasta, perbankan dan industri pasar modal di Indonesia.70

Penerapan prinsip Good Corporate Governance terdapat dalam UU

No.40 tahun 2007 didalam pasal 74 mengenai tanggung jawab sosial dan

lingkungan perusahaan didalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang

baik.

Keharusan suatu disclosure atau transparansi bagi perseroan terbatas

demi kepentingan masyarakat atau pihak lainnya termaksud pemegang saham

minoritas yang perlu dilindungi dengan mengharuskan adanya keterbukaan

informasi tetapi disisi lain kepentingan perseroan atau organ – organ lainnya juga

perlu dilindungi dengan tidak terlalu membuka diri terhadap pihak luar. Adapun

70 Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Op.cit, hlm. 112


42

Penerapan Good Corporate Governance didalam Perundang – undangan di

Indonesia yaitu :

1. GCG Dalam UU Perseroan Terbatas

Prinsip pengelolaan perusahaan yang baik ( good corporate

governance), maka aspek hukum yang menegaskan peraturan tentang perseroan

terbatas memiliki ruang lingkup yang menegaskan prinsip – prinsip hukum dan

implementasi yang tegas sehubungan dengan kedudukan dan tanggung jawab

daripada komisaris, direksi dan para pemegang saham.

Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (

UUPT) merupakan kerangka yang sangat penting bagi pengaturan penerapan

prinsip GCG di Indonesia.71 Yang dimaksud sebagai Perseroan Terbatas dalam

UU tersebut adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian,

yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi

dalam saham.72

Penerapan prinsip – prinsip Good Corporate Governance dalam UU

Perseroan terbatas yaitu :73

1. Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Perseroan Terbatas

Transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu unsur pokok dari

penerapan prinsip Good Corporate Governance kedalam suatu perusahaan dan

memang sudah menjadi kebutuhan mutlak. Kewajiban direksi tentang

pengungkapan informasi perseroan diatur didalam pasal 66 ayat 1 dan ayat 2 UU

Nomor 40 tahun 2007. Salah satu perwujudan dari unsur keterbukaan kedalam

71Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Op.cit, hlm. 113 72 Pasal 1ayat 1 UUPT 73 Munir Fuady, Op.cit, hlm 72


43

perseroan tebatas adalah adanya kewajiban mengumumkan kegiatan/ dokumen

tertentu dari perseroan kedalam berita negara yang merupakan salah satu model

discloure agar eksistensi dan perkembangan perusahaan diketahui oleh

masyarakat. Ada beberapa kegiatan / dokumen yang disyaratkan agar diumumkan

didalam tambahan berita negara yaitu :

a. Pendirian Perusahaan

Proses pendirian perusahaan dianggap belum sempurna apabila

belum diumumkan dalam berita tambahan negara, dengan

konsekuensi hukum bahwa jika pengumuman tersebut belum

dilakukan, maka direksi bertanggung jawab secara rentang.74

b. Pengurangan Modal

Undang – undang Perseroan Terbatas dengan tegas menentukan

bahwa penguranagn modal wajib diumumkan. Akan tetapi, dalam

pengurangan modal UUPT mewajibkan dilakukan dua kali

pengumuman sehingga hal ini memberatkan dan berlebihan.

c. Perubahan Anggaran Dasar

Ada dua jenis perubahan anggaran dasar yang dikenal dalam suatu

perseroan terbatas yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan Tertentu

Perubahan tertentu anggaran dasar ini merupakan perubahan

terhadap hal – hal yang penting, sehingga wajib mendapat

persetujuan atau pengesahan dari Mentri kehakiman,didaftarkan

74 Pasal 23 UUPT


44

dalam perusahaan dan diumumkan dalam Tambahan Berita

Negara.75

2. Perubahan Selain Perubahan Tertentu

Perubahan selain perubahan tertentu akan mengikuti prosedur yang

lebih ringan yaitu berupa dilaporkan ( bukan disahkan atau

disetujui) kepada Menteri Kehakiman dalam waktu 14 hari setelah

keputusan RUPS

d. Merger, akuisisi dan konsolidasi

Tindakan merger (penggabungan), Akuisisi ( pengambilalihan),

dan konsolidasi ( peleburan) dapat dilakukan olehsuatu perseroan

terbatas. UUPT tidak dengan tegas memerintahkan pengaturan

mengumumkan rancangan maupun hasil merger, akuisisi dan

konsolidasi.

e. Hasil akhir likuidasi

Dalam persoalan likuidasi dianut prinsip pengumuman ganda

sehingga likuidator disamping harus mengumumkan pembubaran

perseroan juga wajib mengumumkan hasil akhir likuidasi.

2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Perseroan Terbatas

Prinsip akuntabilitas merupakan salah satu unsur dari Good Corporate

Governance. Prinsip ini terdapat didalam pasal 92 ayat 1 UU Nomor 40 tahun

2007. Dengan prinsip akuntabilitas ini, maka keterbukaan informasi khususnya

yang berkenaan dengan keadaan keuangan sangatlah penting dalam suatu

75 Pasal 15 ayat 1 dan 2 UUPT


45

perusahaan. Dalam rangka keterbukaan informasi di dalam bidang keuangan maka

digunakan kelebihan sistem two-teir dari manajemen perusahaan yang

menerapkan sistem Eropa kontinental. Dengan sistem two-teir ini managemen

suatu perusahaan dipimpin oleh dua komando, dimana yang satu melaksanakan

operasional perusahaan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh direksi, sedangkan

komando yang lainnya adalah dewan komisaris, yang bertugas mengawasi,

termaksud mengawasi bidang keuangan terhadap direksi yang berarti juga

mengawasi jalannya perusahaan secara keseluruhan. Dalam hal ini komisaris

bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta

memberikan nasehat kepada direksi.76 Bagi organ komisaris, selain berfungsi

sebagai badan pengawas, komisaris juga sebagai badan penasehat. Dalam hal

menjalankan prinsip Good Corporate Governance, sebagai badan pengawas juga

dapat melakukan beberapa audit sebagai berikut :

a. Audit keuangan perusahaan

b. Audit keuangan organisasi

c. Audit personalia perusahaan

Selanjutnya sebagai badan penasehat dalam hal mewujudkan Good

Corporate Governance, dapat diwujudkan dalam kegiatan sebagai berikut :

a. Penasehat dalam hal penyusunan program – program perusahaan

b. Penasehat dalam hal pelaksanaan program – program perusahaan

76 Pasal 97 UUPT


46

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa fungsi komisaris salah

satunya adalah untuk melaksanakan pengawasan ( supervisi). Fungsi komisaris

tersebut diwujudkan dalam dua level yaitu :

1. Level Performance, dalam hal ini yang dimaksud fungsi

pengawasan komisaris pada level Performance yaitu fungsi

pengawasan dimana komisaris memberikan penghargaan dan

petunjuk kepada direksi perusahaan dan Rapat Umum Pemegang

Saham.

2. Level Conformance, yang dimaksud dengan fungsi pengawasan

komisaris pada level Conformance adalah berupa pelaksanaan

kegiatan melaksanakan pengawasan yang selanjutnya agar

dipatuhi dan dilaksanakan baik terhadap pengarahan dan petunjuk

yang telah diberikan tersebut maupun terhadap ketentuan dalam

perundang – undangan yang berlaku.77

Karena kedudukan komisaris sangat tergantung kepada para

pemegang saham melalui RUPS, maka posisi dewan komisaris lebih merupakan

pengontrol direksi untuk menjalankan tugasnya sesuai keiginan pemegang saham.

Ketentuan seperti ini mempunyai konsekuensi terhambatnya pelaksanaan kontrol

dari komisaris, terutama kontrol keuangan terhadap perusahaan secara

keseluruhan dalam rangka memperhatikan kepentingan semua stakeholders

perusahaan, bukan memperhatikan hanya kepentingan pemegang saham

mayoritas, sehingga fungsi komisaris dalam rangka menjalankan prinsip good

corporate governance menjadi tidak efektif.

3. Penerapan Prinsip Responsibilitas Dalam Perseroan Terbatas

Prinsip responsibilitas dalam penerapan prinsip Good Corporate

Governance dalam perusahaan haruslah berpegang pada hukum yang berlaku dan

bertanggung jawab kepada stakeholder dan kepada masyarakat dengan tidak



47

melakukan tindakan – tindakan yang merugikan stakeholder maupun masyarakat

lainnya. Pertanggungjawaban perseroan terdapat didalam pasal 74 UU Nomor 40

tahun 2007. Untuk dapat mencapai sasaran dari prinsip responsibilitas sangat

diperlukan kejelasan termaksud kejelasan tanggung jawab antar organ perusahaan

atau antar tanggung jawab korporasi dengan tanggung jawab individu.

Untuk menyesuaikan implementasi prinsip – prinsip GCG, peraturan

tentang Perseroan Terbatas memiliki ruang lingkup kedudukan dan tanggung

jawab komisaris, direksi dan para pemegang saham.78 Mengingat didalam prinsip

pengelolaan usaha yang baik pengaturan tanggung jawab dari setiap organ yang

ada dalam PT akan mempengaruhi desain kewenangan dan tanggung jawab yang

ditetapkan dalam Anggran Dasar.

Tanpa adanya direksi dan komisaris, suatu PT tidak dapat

menjalankan fungsinya sebagai suatu institusi / badan yang melakukan aktivitas

usaha untuk mencari keuntungan ekonomis. Agar direksi dalam melaksanakan

tugasnya tidak melampaui wewenangnya, maka dilakukan pengawasan oleh

dewan komisaris, dan dibatasi oleh RUPS sebagai pemilik perseroan melalui

ketentuan – ketentuan yang diatur dalam UUPT, Undang – Undang Pasar Modal (

untuk perusahaan terbuka ) dan Anggaran Dasar dari perseroan yang

bersangkutan.79

4. Penerapan Prinsip Independency ( Kemandirian) Pada Perseroan Terbatas

78 Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Op.cit, hlm. 114 79Ibid


48

Mengenai prinsip kemandirian didalam Perseroan Terbatas terdapat

didalam pasal 36 ayat (1) Undang – undang Nomor 40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

“ Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki

sendiri maupun dimiliki oleh perseroan lain yang sahamnya secara

langsung atau tidak langsung dimiliki perseroan”.

5. Penerapan Prinsip Fairness ( Keadilan) Pada Perseroan Terbatas

Dalam hukum perusahaan, nilai keadilan ( fairness) merupakan tujuan

yang utama, sehingga perlindungan saham terhadap pemegang saham mayoritas

haruslah menitik beratkan kepada usaha pencapaian keadilan ini, yang dilakukan

dengan memberlakukan prinsip majority rule minority protection. Mengenai

kewajaran dan kesetaraan diatur didalam pasal 53 ayat 2 UU Nomor 40 tahun

2007, dimana setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada

pemegangnya hak yang sama. Menurut prinsip ini yang memerintah ( the ruler)

didalam perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritass

tersebutlah harus dijalankan dengan selalu melindungi ( to protect) pihak

minoritas. Usaha pencapaian ini merupakan salah satu sasaran dari penerapan

yang terkandung dalam prinsip Good Corporate Governance.

Jika pencapaian keadilan antara pemegang saham mayoritas dengan

pemegang saham minoritas dilakukan dengan berbagai instrumen hukum maka

perwujudan unsur fairnessatau keadilan antar pemegang saham harus diatur

secara tegas didalam Undang – Undang Perseroan Terbatas. Didalam pasal 46

ayat 2 UU No.40 tahun 2007 menyatakan bahwa “ setiap saham dalam klasifikasi


49

sama memberikan kepada pemegang hak yang sama”. Ketentuan pasal tersebut

mengisyaratkan bahwa perlakuan yang sama antar sesama pemegang saham

dalam kelas yang sama dalam arti pemegang saham dalam kelas yang sama

tersebut tidak boleh dilakukan diskriminasi, tetapi belum dapat menyentuh unsur

fairness antar pemegang saham jika :80

1. Pemegang sahamnya tidak dalam klasifikasi yang sama.

2. Pemegang saham yang satu adalah minoritas sedangkan yang

lainnya adalah mayoritas.

Mengingat adanya berbagai kepentingan pihak pemegang saham

mayoritas yang saling bertentangan dengan pemegang saham minoritas, dalam hal

ini pemegang saham minoritas perlu diangkat dari keterpurukannya sehingga

dapat tercapai unsur fairness, sebagaimana yang telah disyaratkan dalam prinsip

good corporate governance. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan pemegang

saham minoritas umumnya berada diposisi lemah, faktor tersebut :

1. Kurangnya ketentuan hukum mengatur tentang perlindungan

pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas.

2. Sikap dan perilaku pemegang saham mayoritas, direksi, dan

komisaris yang sewenang – wenangnya.

3. Pemegang saham minoritas umumnya dalam posisi yang lemah

karena kurangnya modal, pengetahuan, ketrampilan, dan

kemampuan dalam mengelola perusahaan.



50

Terdesaknya kepentingan pemegang saham minoritas sehingga tidak

tercapainnya unsur fairness sebagai suatu syarat bagi terwujudnya prinsip good

corporate governanceadalah juga disebabkan karena adanya kekuasaan yang

dimiliki oleh pemegang saham mayoritas untuk memonopoli jalannya perusahaan.

Maka dengan posisi pemegang saham mayoritas yang sedemikian dominannya,

diperlukanlah suatu perlindungan khusus terhadap pemegang saham minoritas

untuk mencapai suatu equalibriumantar pemegang saham tersebut. Jika

equalibrium dapat dicapai maka pada gilirinnya keadilan semua pihak dapat

dipenuhi.

2. GCG Dalam Perundang – Undangan Di Bidang Pasar Modal

Peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal juga sangat

terkait dengan implementasi prinsip – prinsip GCG, selain hukum perusahaan.

Bila UUPT menurut hukum indonesia, maka terhadap perusahaan publik selain

UUPT berlaku juga peraturan di pasar modal yang mencakup kewajiban –

kewajiban yang harus ditaati oleh perusahaan terbuka.81

Secara hukum di Indonesia penerapan GCG dipasar modal terdapat

didalam UU No. 8 tahun 1995 yaitu pasal 1 angka 25 mengenai prinsip

keterbukaan. Dengan adanya prinsip keterbukaan dipasar modal, maka perusahaan

dalam hal ini adalah perusahaan publik yang mempertanggungjawabkan

informasi, laporan keuangan, dan keterbukaan informasi mengenai lingkungan

kepada publik.

81Ibid, hlm 119


51

Didalam menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan

tindakan efek atau perusahaan harus tepat waktu kepada masyarakat dalam bentuk

laporan berkala dan laporan penting ( Pasal 86 ayat 1 UU No.8 tahun 1995) dan

harus disampaikan secara lengkap dan utuh serta akurat, jika informasi yang

diberikan menyesatkan maka setiap pihak harus mempertanggungjawabkannya (

Pasal 80 ayat1 UU No.8 tahun 1995).82

Penerapan prinsip GCG ini dibuat untuk melindungi kepentingan

pemegang saham publik dari adanya transaksi yang merugikan kepentingan

investasinya. UUPM berserta peraturan pelaksanannya memberikan perlindungan

bagi pemegang saham publik.

UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ( UUPM) juga memuat

peraturan yang berkaitan dengan GCG, terutama dalam kaitannya dengan prinsip

keterbukaan. Pengaturan tersebut terutama termuat didalam Bagian kelima

didalam UUPM yaitu pada pasal 82-84 UU No.8 tahun 1995 yakni mengenai Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu, Benturan Kepentingan, Penawaran Tender,

Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan.83

Berikut uraian prinsip corporate governance yang terdapat dalam

peraturan perundang – undangan di bidang pasar modal antara lain:84

1. Hak Dasar Pemegang Saham

a. Memperoleh metode yang aman dalam pendaftaran pemilikan dan

pengahihan sahamnya. UUPM Pasal 48 dan 49serta Peraturan No. IV.B.1. dan

Peraturan No.IX.J.1. memungkinkan pemegang saham memperoleh kenyamanan

82 Irsan Nasution, et.all, Op.cit, hlm 226 83Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Op.cit, hlm. 119 84Irsan Nasution, et.all, Loc.cit, hlm 226


52

dan keamanan dalam mendaftarkan sahamnya dan memperbolehkan perusahaan

melimpahkan wewenang pengadministrasian, pemindahan pemilikan, penyerahan

atau penerimaan efek kepada Biro Administrasi Efek (BAE).

b. Mendapatkan informasi yang relevan tentang perseroan tepat

waktu dan mudah berbagi aturan tersebar baik di dalam UUPM maupun dalam

peraturan pelaksanannya yang mengatur tentang penyampaian dan penyebaran

informasi kepada pemegang saham secara tepat dan mudah. Dalam hal ini dapat

dilihat di dalam UUPM Pasal 85 – 89 yang mengatur tentang kewajiban emiten

atau perusahaan publik untuk memberikan informasi kepada publik / pemegang

saham mengenai keadaan perseroan secara insidential dalam hal peristiwa materil

yang menyangkut perusahaan.

c. Partisipasi dalam RUPS dan penggunaan hak suara. Dalam

peraturan No.IX.E.1. tentang benturan kepentingan transaksi tertentu, Peraturan

IX.K.1. tentang Penggabungan, Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten,

dan Peraturan No.IX.J.1. diatur bahwa pemegang saham berhak memperoleh

kesempatan untuk berpartisipasi dan menggunakan hak suara dalam RUPS serta

mendapatkan informasi tentang tata cara RUPS termaksud penggunaan hak suara.

2. Keterbukaan atau Transparansi

Peraturan pasar modal menekankan aspek keterbukaan atau

transparansi. Penerapan prinsip keterbukaan atau transparansi diatur didalam pasal

1 angka 25 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Manajemen perusahaan sejak akan menjual efeknya kepada masyarakat sudah

diwajibkan untuk mengungkapkan informasi perusahaan akurat antara lain, tujuan


53

perusahaan, kegiatan usaha, keuangan, kinerja perusahaan, risiko material, dan

kepemilikan serta hal – hal lain yang mempunyai pengaruh terhadap perusahaan.

3. Tugas Pengurusan Perseroan

Direksi dan komisaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh

tanggung jawab semata – mata demi kepentingan perseroan ( fiducary duty) sesuai

dengan UUPT. Bagi pengurusan emiten atau perusahaan publik terdapat

kewajiban lain seperti memantau atau mengelola konflik potensial atas

kepentingan manajemen, pengurus, pemegang saham dan penyalahgunaan aset

perusahaan, memastikan keabsahan akuntansi dan sistem pelaporan keuangan

termaksud komite audit independen dan menerapkan sistem kontrol yang tepat

untuk memonitor risiko, keuangan, dan kepatuhan.

Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas pasar modal Indonesia telah

menerbitkan serangkaian peraturan yang memiliki korelasi yang kuat dengan

corporate governance. Usaha yang telah dilakukan OJK dalam rangka

meningkatkan corporate governance antara lain pembuatan dan perbaikan

peraturan yang berupa :

1. Peraturan yang mensyaratakan perusahaan publik untuk

mempunyai direktur independen dan komisaris independen.

2. Pengaturan mengenai metode pemungutan suara di antara para

pemegang saham perusahaan publik pada saat melaksanakan

RUPS.


54

3. Pengaturan komprehensif tentang pertanggungjawaban direksi dan

komite audit independen berkaitan dengan laporan keuangan dan

pengenaan saksi bagi yang melanggarnya.

4. Pengaturan mengenai disclosure atau keterbukaan terhadap

transaksi pihak – pihak yang berkaitan.

Beberapa peraturan Bapepam yang terkait dengan penerapan prinsip

Good Corporate Governance :85

1. Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu

Peraturan ini berkaitan dengan prinsip fairness dalam Good Corporate

Governance yang mensyaratkan adanya kewajaran dan kesinambungan yang

harus diterapkan pada semua pemegang saham. Jika perusahaan publik hendak

menambahkan modalnya dengan melepas saham baru, maka kepada para

pemegang saham lama dapat dipenuhi kepentingannya melalui pemberian hak

memesan Efek terlebih dahulu.

2. Peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan

Peraturan ini berkaitan erat dengan prinsip transparansi dari Good

Corporate Governance , yang mewajibkan penyampaian laporan yang penting

kepada pihak – pihak yang berkepentingan secara berkala. Pihak – pihak yang

dimaksud para pemegang saham, para kreditor, dan juga anggota masyarakat.

3. Peraturan Bapepam No.IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan

Transaksi Tertentu

85 Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Op.cit, hlm. 119


55

Peraturan ini merupakan salah satu peraturan Bapepam yang sangat

mencerminkan pentingnya diterapkan prinsip – prinsip Good Corporate

Governance dalam suatu perusahan. Emiten diwajibkan melakukan transaksi

secara jujur, benar, dan demi kepentingan semua pemegang saham serta dilarang

melakukan transaksi yang menguntungkan pihak – pihak tertentu. Setiap terjadi

benturan kepentingan ekonomi antara organ perusahaan seperti direksi dan

komisaris dengan itu sendiri maka harus terlebih dahulu dilakukan RUPS

independen.

4. Peraturan Bapepam No.IX.E.2 tentang Transaksi Materil dan

Perubahan Kegiatan Usaha yang Dilakukan Perusahaan Terbuka

Peraturan ini menunjukan bagaimana prinsip kewajaran, transparansi,

dan akuntabilitas diterapkan. Mengingat segala macam transaksi yang dilakukan

perusahaan publik yang mempengaruhi perusahaan secara signifikan ( transaksi

material), maka harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS independen.

5. Peraturan Bapepam NO. IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha

dan Peleburan Perusahaan Publik atau Emiten

Peraturan ini berkaitan dengan pelaksanaan prinsip responsibilitas

yang menyangkut tanggung jawab suatu perusahaan untuk taat pada peraturan

perundang – undangan yang berlaku. Dalam hal ini ,peraturan Bapepam memiliki

korelasi kuat terhadap persaingan usaha, yang mana di Indonesia merupakan salah

satu peraturan perundang – undangan yang wajib ditaati.

6. Peraturan Bapepam No.IX.II tentang Rencana dan Pelaksanaan

RUPS


56

Peraturan ini memuat prinsip tentang keseragaman informasi untuk

rencana RUPS. Dengan demikian, peraturan ini memiliki korelasi yang kuat

dengan prinsip fairness, sehingga terdapat aturan – aturan yang memiliki

persamaan hak kepada setiap pemegang saham untuk menyuarakan

kepentingannya berdasarkan jumlah saham yang ia miliki selama ini.

7. Peraturan Bapepam No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab

Direksi Atas Laporan Keuangan

Peraturan ini merupakan peraturan yang mengimplementasikan secara

konkret prinsip akuntabilitas dan prinsip responsibilitas, karena memberikan

gambaran yang jelas bagaimana tanggung jawab para direksi atas laporan

keuangan perusahaan yang dilaporkan secara berkala kepada Bapepem.

8. Peraturan Bapepem No.X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi bagi

Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan

Pailit

Ketentuan ini mengatur penerapan prinsip keterbukaan, terutama

apabila terhadap suatu perusahaan publik dimohonkan pernyataan pailit. Tidak

dapat dipungkiri, sebuah perusahan publik yang akan dipailitkan memiliki

dampak yang sangat besar bagi masyarakat, karena menyentuh banyak

kepentingan termaksud para pemegang saham, kreditor, investor, karyawan dan

masyarakat luas.

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan lima Peraturan

OJK(POJK) dalam rangka meningkatkan prinsip Good Corporate Governance di

pasar modal, adapun peraturan tersebut :


57

1. Peraturan OJK( POJK) Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan

Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham

Perusahaan Terbuka.

2. Peraturan OJK(POJK) Nomor 74/POJK.04/2016 tentang

Penggabungan Usaha dan Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka.

3. Peraturan OJK( POJK) Nomor 31/POJK.04/2015 tentang

Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Materil oleh Emiten atau

Perusahaan Publik.

4. Peraturan OJK( POJK) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Rencana

dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka.

5. Peraturan OJK( POJK) Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Direksi

dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

3. GCG Dalam Perundangan – Undangan di Bidang Perbankan

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip – prinsip GCG juga dirasakan

sangat kuat didalam industri perbankan. Penerapan GCG selain untuk

meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga untuk lebih memberikan

perlindungan kepada masyarakat.Penerapan GCG menjadi suatu keniscayaan

mengingat sektor perbankan mengelola dana publik ( nasabah).


58

Undang – undang perbankan secara prinsip mengatur mengatur

mengenai aspek GCG, seperti governance structure, governance process, dan

governance outcome. Governance structure terdiri atas :86

1. Peningkatan kompetensi dan integritas manajemen perbankan

melalui uji kelayakan dan kepatutan pemilik, pemegang saham

pengendali, dewan komisaris, direksi dan pejabat eksekutif bank

dalam kegiatan pengeloaan bank.

2. Independensi manajemen bank, dimana para anggota dewan

komisaris dan direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan

atau memiliki hubungan financial dengan dewan komisaris dan

dewan direksi yang menjadi pemegang saham pengendali.

3. Dalam standar penerapan fungsi internal audit bank publik, bank

diwajibkan untuk menunjuk direktur kepatuhan yang bertanggung

jawab atas kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada.

Governance process terdiri dari manajemen resiko dan pengendalian

internal. Implementasi manajemen resiko mewajibkan bank untuk menerapkan

manajemen resiko. Penerapan manajemen resiko ini diharapkan dapat

meningkatkan stakeholders value, serta memberikan gambaran kepada pengelola

bank mengenai kemungkinan kerugian bank dimasa mendatang,. Selain itu,

majnajemen risiko ini dapat digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada

instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan

86 Mas Achmad Daniri, “ Reformasi Corporate Governance Di Indonesia”, Jurnal Hukum

Bisnis, Volume 24, No.3, Tahun 2005, Hal 23


59

infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya

saing bank. Penerapan manajemen risiko sangat terkait dengan prinsip

akuntabilitas dan responsibilitas dan penerapan prinsip manajemen risiko akan

mendorong lebih ditaatinya prinsip – prinsip GCG dalam suatu bank, terutama

guna peningkatan kinerja dan daya saing bank itu.

Governance outcome, dalam hal ini Bank Indonesia juga

mengeluarkan peraturan antara lain transparansi mengenai kondisi keuangan bank

dan peningkatan peran auditor eksternal. Bank diwajibkan untuk mengungkapkan

pemegang saham pengendali dan afiliansinya, serta praktik manajemen risiko

dalam pelaporan keuangan.

Untuk melaksanakan GCG pada Perbankan, maka Bank Indonesia

mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/ 2006 tentang

pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum yang menyatakan

bahwa Bank wajib melaksanakan prinsip – prinsip Good Corporate Governance

dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan jenjang atau organisasi.

Pasal 2 PBI Nomor 8/4/PBI/2006 menyatakan pelaksanaan prinsip – prinsip Good

Corporate Governance sekurang – kurangya diwujudkan dalam :

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan

Direksi dimuat didalam pasal 4, pasal 8, pasal 19 dan pasal 25.

b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan komite – komite dan

satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank

termuat didalam pasal 38-pasal 46.


60

c. Penerapan fungsi kepatuhan auditor internal dan auditor eksternal

termuat didalam pasal 49- pasal 52.

d. Penerapan manajemen resiko, termaksud sistem pengendalian

intern termuat didalam pasal 53.

e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar

termuat didalam pasal 54 dan pasal 55.

f. Rencana strategis bank termuat didalam pasal 56.

g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank termuat

dalam pasal 57

Pasal 61 PBI Nomor 8/4/PBI/2006 menyatakan bahwa :

Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan Good Corporate

Governance pada setiap akhir tahun buku. Laporan pelaksanaan Good Corporate

Governance sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) , paling kurang meliputi :

a. Cakupan Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) dan hasil penilaian (self assesment) atas

pelaksanaan Good Corporate Governance Bank;

b. Kepemilikan saham anggota dewan Komisaris serta hubungan

keuangan dan hubungan keluarga anggota dewan Komisaris

dengan anggota dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau

pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;

c. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan

hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota dewan

Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham Bank

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;

d. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi dewan Komisaris

serta Direksi;

e. Shares option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan Pejabat

Eksekutif; f. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;


61

g. Frekuensi rapat dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15;

h. Jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya

penyelesaian oleh Bank;

i. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh Bank;

j. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan;

k. Buy back shares dan/atau buy back obligasi Bank; dan

l. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik

nominal maupun penerima dana.

Pasal 62 PBI mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan

pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam pasal 61

kepada pemegang saham dan kepada :

a. Bank Indonesia;

b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);

c. Lembaga pemeringkat di Indonesia;

d. Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia;

e. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);

f. 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan;

g. 2(dua) majalah ekonomi dan keuangan, paling lambat 5 (lima)

bulan setelah tahun buku berakhir.

Bagi Bank yang telah memiliki homepage wajib menginformasikan

laporan pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud pada


62

ayat (1) pada homepage Bank paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku

berakhir.

4. GCG Dalam UU Nomor 25 tahun 2007

Good Corporate Governance merupakan prinsipyang berkembang

atas dasar kondisi kemampuan suatu Perusahaan. Good Corporate Governance

mempunyai prinsip - prinsip mendasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan,

dan pertanggungjawaban yang dipraktikan dengan kombinasi antara peraturan

hukum, undang – undang non-legislatif,dan self-regulations. Undang – undang

Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman modal mengatur pula mengenai good

corporate governance dalam rangka membangun iklim investasi yang

berkesinambungan yang mampu bersaing secara global.87

Dalam Undang – undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman

Modal pada bagian umum dalam rangka peningkatan peran penanaman modal

harus dalam koridor kebijakan pembagunan nasional yang direncanakan dengan

tahap memperhatikan kestabilan makro ekonomi dan keseimbangan ekonomi

antar wilayah, sektor, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat, mendukung peran

usaha nasional serta memenuhi kaidah tata kelola perusahaan yang baik (good

corporate governance).

87 Dodi Purnomo Sidhi, Tinjauan Yuridis Keberlangsungan Undang –Undang

Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 dan Undang – Undang Perseroan Terbatas Nomor 40

tahun 2007 Terhadap Implikasi Corporate Social Responsibility Perseroan Terbatas Dalam

Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara Di Indonesia Untuk Mewujudkan Prinsip Good

Corporate Governance, Universitas Indonesia, 2007, hlm 77


63

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur khusus

guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal

terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat (Good Corporate

Governance) dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman

Modal, pengaturan good corporate governance disebutkan dalam tanggung jawab

penanam modal pada Pasal 15, “ Setiap penanam modal berkewajiban :

a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan

menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman

Modal;

d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan

usaha penanaman modal;

e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang – undangan.”

Good corporate governance secara pengaturan UU Nomor 25 tahun

2007 diatur didalam pasal 15 huruf a sebagaimana kewajiban hukum bagi

penanam modal. Setiap perusahaan wajib menerapkan prinsip good corporate

governance. Penerapan GCG sesuai dengan prinsip – prinsipnya yaitu

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran serta

kesetaraan.


64

Dalam UU Nomor 25 tahun 2007 terdapat konsekuensi yuridis yang

muncul apabila tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan

didalam pasal 15. Tidak dipenuhinya kewajiban akan dikenai sanksi sesuai

ketentuan pasal 34 UU Nomor 25 tahun 2007 berupa sanksi administratif yang

berupa peringatan, tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan

usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal, dan pencabutan kegiatan usaha dan /

atau fasilitas usaha oleh instansi atau lembaga yang berwenang.


65

BAB III

KEDUDUKAN DIREKTUR INDEPENDEN DALAM

PERUSAHAAN PUBLIK

A. Pengertian dan Unsur – Unsur Perusahaan Publik

Kata “ Go public” atau emisi dalam pembahasan pasar modal menjadi

salah satu istilah yang menyatu bahkan lebih mudah dimegerti. Pada hakikatnya

go public adalah proses perusahaan yang “go public” atau pergi ke masyarakat.

Artinya, perusahaan itu memasyarakatkan dirinya dengan jalan memberikan

sarana masyarakat masuk kedalam perusahaan dengan jalan menerima penyertaan

dalam usahanya baik dalam penetapan kebijaksanaan pengelolaan perusahaanya.88

Disamping itu pengertian go public merupakan penawaran saham atau

obligasi kepada masyarakat umum untuk pertama kalinya. Pertama kali disini

berarti bahwa pihak penerbit pertama kalinya melakukan penjualan saham atau

obligasi. Kegiatan ini disebut sebagai pasar perdana ( Primary Market ),

selanjutnya pemegang saham ini dapat mentransaksinya dipasar sekunder

(Secondary Market). Pasar sekunder ini dilakukan dibursa efek. Jadi, saham yang

telah dijual ke masyarakat umum selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek.89

Dengan go public berarti perusahaan tersebut menawarkan partisipasi

masyarakat dalam permodalan / memiliki saham perusahaan dan sebagai

akibatnya adalah pemilik saham perusahaan tersebut ikut menentukan

88Sumantoro, Aspek-Aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia, Ghalia

Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 64 89 Ibid


66

kebijaksanaan pengelolaan perusahaan yaitu dalam Rapat Umum

Pemegang Saham ( RUPS)90. Sebagaimana diketahui dalam struktur perusahaan

yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka kekuasaan tertinggi perusahaan

adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Perusahaan yang telah melakukan penawaran umum disebut dengan

perusahaan publik atau perusahaan terbuka. Hal ini berarti bahwa perusahaan

tersebut sudah merupakan milik masyarakat pemegang saham dari perusahaan

yang bersangkutan. Penawaran umum ( public offering) yaitu kegiatan penawaran

efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat sesuai

dengan perundang – undangan.

Perusahaan publik adalah yang sahamnya dimiliki sekurang –

kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal dasar disetor sekurang

– kurangnya Rp. 3.000.000.000,00,- ( tiga miliar rupiah ) atau memiliki jumlah

pemegang saham dan modal yang disetor yang ditetapkan oleh peraturan

pemerintah (PP).91 Perusahaan publik adalah bentuk lebih lanjut dari emiten,

artinya jika saham perusahaan emiten telah dimiliki oleh publik lebih dari 300

pemegang saham dan telah memiliki modal disetor lebih dari

Rp.3.000.000.000,00- (tiga miliar rupiah), perusahaan emiten tersebut telah dapat

90 Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, (Jakarta: Djambatan ,2000) ,hlm

48 91 UUPM Pasal 1 angka 22


67

digolongkan sebagai perusahaan publik. Dengan demikian, perusahaan publik dan

perusahaan emiten sama – sama tergolong sebagai Perusahaan Terbuka.92

Perusahaan publik merupakan tahap selanjutnya setelah emiten. Ada

sedikit perbedaan antara emiten dengan perusahaan publik. Emiten adalah pihak

yang melakukan emisi efek yang melakukan penawaran umum ( go public ), yaitu

sebuah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek

kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur didalam UU Pasar Modal

dan peraturan pelaksananya. Emiten sudah pasti merupakan perusahaan publik

karena telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik dilihat dari jumlah

pemegang saham dan modal minimal yang harus disetor. Emiten melakukan

penawaran umum dan sahamnya aktif diperdagangkan di bursa (secondary

market), sedangkan perusahaan publik belum tentu melakukan penawaran umum

atau listing di bursa.93 Perusahaan publik belum tentu dapat dikatakan sebagai

emiten.

Dengan kata lain, perusahaan publik dapat menjelma menjadi emiten

pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka melakukan penawaran umum

dinnyatakan efektif karena sudah diterima dan disetujui oleh Bapepam. Pada

tahun 2012 terjadi peralihan ketentuan kewenangan dan tugas dari Bapepeam

kepada OJK. Dasar penggantian Bapepam ke OJK adalah BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 55 ayat (1): “Sejak tanggal 31 Desember

92 Iswi Hariyani & Serfianto Dibyo, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal, ( Jakarta :

Transmedia Pusaka, 2010), hlm 156 93 Irsan Nasarudin, et, all, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, ( Jakarta : Kencana,

2004), hlm 155


68

2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa

keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri

Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”.,

Namun, sebagai perusahaan publik ketika tidak melakukan penawaran umum,

perusahan wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran.94 Setelah penggantian

tugas, kewenangan dan fungsi Bapepam kepada OJK, maka dalam menyampaikan

pernyataan pendaftaran dilakukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pernyataan pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh

Otoritas Jasa Keuangan, baik oleh emiten dalam rangka penawaran umum

maupun oleh perusahan publik. Perusahaan yang akan melakukan emisi harus

terlebih dahulu menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa

Keuangan untuk menjual atau menawarkan efek kepada masyarakat dan setelah

pernyataan pendaftaran efketif maka emiten dapat melakukan penawaran umum.95

Pada pernyataan pendaftaran dalam pasal 70 UU Pasar Modal No.8

tahun 1995 menyatakan bahwa yang dapat melakukan penawaran umum adalah

emiten yang telah menyampaikan suatu dokumen pendaftaran kepada OJK untuk

menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran

telah efektif. Ketentuan tentang keharusan adanya pendaftaran ini tidak berlaku

bagi penawaran umum sebagai berikut :

94 Ibid. 95 Yulfani, Hukum Pasar Modal ( Jakarta: Badan Penerbit Ilbam, 2005), hlm 30


69

1. Penawaran efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak

lebih dari satu tahun.

2. Penerbitan sertifikat deposito.

3. Penerbitan poli asuransi.

4. Penawaran efek yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah

Indonesia.

Pernyataan pendaftaran diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan

menjadi efektif pada hari ke 45 sejak diterimanya oleh Otoritas Jasa Keuangan

pernyataan pendaftaran tersebut secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal

jika telah dinnyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan, kecuali jika Otoritas

Jasa Keuangan meminta perubahan atau tambahan atas penyertaan pendaftaran

dalam waktu 45 hari tersebut. Dalam hal ini pernyataan pendaftaran dianggap

telah disampaikan kembali kepada pada saat Otoritas Jasa Keuangan menerima

perubahan atau tambahan informasi tersebut.

Untuk melindungi kepentingan pemegang saham perusahaan yang

telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik, perusahaan yang

bersangkutan wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa

Keuangan. Ketentuan ini dimaksud untuk melindungi pemegang saham di

perusahaan publik yang bersangkutan.

Dalam melakukan kegiatan emisi efek, emiten tidak bisa langsung

bergerak sendiri di pasar modal, melainkan harus menggandeng perusahaan efek

sebagai penjamin emisi efek. Dilain pihak emiten memiliki peranan yang sangat

besar dalam pengembangan pasar modal.


70

Karena emiten merupakan penawaran berarti melibatkan pihak

penerbit dan pembeli baik saham maupun obligasi. Penerbit disini sering disebut

sebagai emiten atau investee, sedangkan pihak pembeli (bisa masyarakat umum

atau lembaga) sering disebut dengan investor.96

Secara umum perusahaan yang melakukan penawaran umum ( go

public) memiliki beberapa hal positif, misalnya catatan keuangan yang baik,

perolehan keuntungan, pembesaran volume usaha karena membesarnya potensi

laba dan mempertegas posisi perusahaan di masyarakat dalam menghimpun dana

masyarakat.

Jika diamati ada 4 keharusan yang dilakukan emiten beraktivitas

dipasar modal diantaranya yaitu:97

1. Keterbukaan informasi

Pengertian keterbukaan menurut UUPM Pasal 1 angka 25 adalah

pedoman umum yang mensyaratkan emiten / perusahaan publik

dan pihak lain yang tunduk kepada undang – undang ini,untuk

menginformasikan seluruh informasi materil kepada masyarakat

dalam waktu yang tepat mengenai usahanya atau efeknya, yang

dapat berpengaruh terhadap keputusan modal atau harga efek

tersebut.

Dengan demikian emiten yang pernyataan pendaftarannya telah

menjadi efektif wajib menyampikan kepada Bapepam dan

mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin untuk dapat

mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi

pemodal.

2. Peningkatan Likuiditas

Emiten juga dapat meningkatkan likuiditas efek di pasar modal

melalui penambahan jumlah efek yang beredar, yang dapat

dilakukan melalui penambahan jumlah efek yang beredar, yang

dapat dilakukan melalui penawaran dengan Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu (HMETD), penerbitan obligasi konversi, dan lain

– lain. Melalui peningkatan kinerja emiten, berupa peningkatan

laba hal ini akan lebih menarik investor untuk mengivestasikan

96Ibid 97 Irsan Nasarudin,et.all, Op.cit, hlm 151-154


71

dananya pada efek perusahaan. Dengan adanya peningkatan

transaksi efek, berarti peningkatan likuiditas efek di pasar modal.

3. Pemantauan Harga Efek

Emiten harus selalu memantau harga efeknya di pasar modal,

karena harga efek adalah cerminan dari kinerja dan kondisi suatu

perusahan. Harag efek yang tinggi berarti kinerja emiten baik dan

sebaliknya harga efek yang rendah menunjukkan kinerja emiten

yang buruk. Pemantauan berguna sebagai langkah preventif untuk

mengambil tindakan yang diperlukan jika ada tanda – tanda harag

suatu efek akan mengalami penurunan dan terkoreksi dengan

tajam.

4. Menjaga Hubungan Baik Dengan Investor

Untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham ataupun calon

investor kepada perusahaan, emiten perlu terus – menerus

membina hubungan baik pemegang saham dan calon investor.

Apabila suatu saat emiten tidak mengalami kendala komunikasi,

karena hubugan baik telah terbangun melalui komunikasi. Dengan

begitu calon investor atau pemegang saham telah mengenal,

mengetahui, dan percaya kepada kinerja perusahaan.

Besarnya kepemilikan tergantung dari besarnya persentase saham

yang dimiliki oleh investor. Secara mudah perusahaan yang telah go public mudah

dikenali oleh masyarakat, karena dibelakang perusahaan nama perusahaan

ditambahkan istilah “Tbk” ( Terbuka), sedangkan dalam bahasa inggris

ditambahkan istilah “Plc” ( Public Listed Company). Kegiatan dalam rangka

penawaran umum penjualan saham perdana disebut dengan IPO ( Initial Public

Offering). Dalam rangka IPO, ada yang disebut Propektus, yaitu salah satu media

informasi yang digunakan untuk penyebaran informasi ke masyarakat.98

Emiten dalam menjalankan usaha di pasar modal harus berpegang

teguh pada prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan mensyaratkan emiten atau

perusahaan publik dan pihak lain untuk tunduk pada undang – undang pasar

98Propektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan

tujuan agar pihak lain membeli efek ( Undang – Undang No 8 tahun 1995)


72

modal agar menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat

mengenai seluruh informasi materil tentang usaha atau efeknya yang dapat

berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek atau harga dari efek

tersebut.

Menjadi perusahaan publik pada dasarnya perusahaan siap untuk

melakukan transformasi bisnis dari yang bersifat tertutup menjadi perusahaan

yang selalu siap melakukan keterbukaan informasi kepada publik. Hal ini

berdampak pada perubahan orientasi pengelolaaan atau manajemen perusahaan

menuju kearah manajemen yang semakin terbuka dan profesional. Manajemen

yang terbuka dan profesional akan berdampak pada peningkatan apresiasi pasar

yang tercermin dari peningkatan harga saham dan likuiditas transaksi di pasar

sekunder.99

Secara menyeluruh proses go public melibatkan masyarakat luas.

Masyarakat pemodal akan terbawa kepada kepada kegiatan investasi dan

sekaligus memahami berbagai kesempatan menggunakan dananya kepada

berbagai kesempatan dengan masing – masing resikonya. Bagi perusahaan juga

terbuka kesempatan dalam memperoleh dana untuk usahanya disamping dengan

modalnya sendiri dan dari sumber perbankan secara tradisional.

Secara umum perusahaan yang memutuskan untuk menjual sahamnya

ke masyarakat memiliki beberapa konsekuensi yang harus ditanggung oleh

perusahaan disamping memiliki manfaat yang diperoleh. Dengan melakukan

penawaran umum, berarti perusahaan dituntut untuk lebih terbuka dan harus

99 Hendy M Fakhruddin, Go Public: Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai

Perusahaan, ( Jakarta : PT Elex Media Komputindo,2008), hlm 13


73

mengikuti peraturan – peraturan pasar modal mengenai kewajiban pelaporan.100

Perusahaan harus selalu membuat pelaporan yang diwajibkan sesuai dengan

waktu yang telah ditetapkan. Laporan keuangan juga terus dipantau baik oleh

pemilik modal maupunoleh masyarakat umum, sehingga jika terjadi

penyimpangan bisa segera diketahui. Dengan adanya laporan ini , maka akan

dapat diketahui seberapa jauh perkembangan perusahaan itu.101

Untuk perusahaan yang sudah go public, tuntutan untuk meningkatkan

pertumbuhan perusahaan semakin kuat, karena pemilik menginginkan keuntungan

yang semakin meningkat juga, sehingga akan berpengaruh terhadap besarnya

deviden yang akan dibagikan. Disamping itu, dengan pertumbuhan dan

perkembangan yang bagus akan meningkatkan citra dari perusahaan sehingga

harga saham dipasar sekunder juga akan semakin meningkat.

Setiap perusahaan publik wajib menyampaikan pernyataan

pendaftaran kepada Bapepam. Namun, pada tanggal 31 Desember tahun 2012

terjadi peralihan ketentuan kewenangan dan tugas pengawasan industri keuangan

non-bank dan pasar modal dari Bapepam kepada Otoritas Jasa Keuangan. Untuk

melindungi kepentingan pemegang saham perusahaan yang telah memenuhi

persyaratan sebagai perusahaan publik, perusahaan yang bersangkutan

menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam rangka perkembangan pasar modal di Indonesia serta untuk

meningkatkan pelayanan emiten atau perusahaan publik kepada pemasyarakat

pemodal, setiap emiten atau perusahaan publik diwajibkan membentuk sekretaris

100Panji Anoraga & Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal ( Jakarta, Rineka Cipta, 2003),

hlm 47 101Ibid, hlm 48


74

perusahaan ( corporate secretary ) yang antara lain mempunyai tugas sebagai

berikut :102

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan –

peraturan yang berlaku di pasar modal.

2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi

yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi emiten

atau perusahaan publik.

3. Memberikan masukan kepada direksi emiten atau perusahaan

publik untuk memenuhi ketentuan undang – undang nomor 8

tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksananya.

4. Sebagai penghubung atau contact person antara emiten atau

perusahaan publik dengan Otoritas Jasa Keuangan dan

masyarakat.

B. Dasar Hukum Keberadaan Direktur Independen Dalam Perusahaan

Publik

Istilah independen pada direksi maupun komisaris bukan menunjukan

bahwa direksi atau komisaris lainnya tidak independen. Istilah direksi atau

komisaris independen menunjukan keberadaaan mereka sebagai wakil dari

pemegang saham independen ( minoritas ) dan juga mewakili kepentingan

investor.103 Direksi maupun komisaris memang memiliki fiducary duty yang

102 Iswi Hariyani & Serfianto Dibyo, Op.cit, hlm 159 103 Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Op.cit, hlm. 119


75

timbul dari hubungan fiduciary untuk memerhatikan kepentingan perusahaan

secara sungguh – sungguh.

Fidciary duty adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang –

undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan

pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya yang sifatnya hanya hubungan

atasan dan bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban seperti ini harus

melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (standard of duty)

yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan hukum.104

Pengurusan perseroan sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh direksi,

kecuali dalam hal direksi tidak ada, maka undang – undang memberikan

wewenang kepada komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan. Dalam hal

diberikan beban tugas dan kewajiban berdasarkan fiduciary. Fiduciary ini adalah

seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil atau suatu peran yang

disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, dalam hal ini peranan

tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan yang meliputi ketelitian, itikad

baik, terus terang. Fiduciary ini termaksud hubungan seperti pengurus atau

pengelola, wakil atau wali dan pelindung.105

Posisi direktur sebagai suatu wakil (trustee) dalam perusahaan,

mengharuskan direktur untuk tidak bertindak ceroboh atau lalai dalam melakukan

tugasnya. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya seorang direktur tidak boleh

mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan. Pelanggaran

104 Bismar Nasution, “Pertanggung Jawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan,

https://bismar.wordpress.com/, diakses tanggal 24 Februari 2017 jam 10.45.

105Ibid


https://bismar.wordpress.com/

76

terhadap kedua prinsip tersebut bila dihubungkan dengan fiduciary dutydapat

menyebabkan direktur untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya secara

pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya baik kepada pemegang saham

maupun kepada pihak lainnya.

Doktrin atau prinsip Fiduciary duty terdapat didalam Undang –

Undang Perseroan Nomor 40 tahun 2007 pasal 92 bahwa pengurusan PT

dipercayakan kepada direksi dan didalam pasal 97 UUPT Nomor 40 tahun 2007

menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan

baik didalam maupun diluar pengadilan.

Untuk membebankan tanggung jawab terhadap direktur terhadap

pengurusan perusahaan, maka harus dibuktikan adanya pelanggaran terhadap

kekuassaan kewajiban yang dimilikinya . Pengurus perusahaan dalam hal ini

harus dapatdibuktikan telah melanggar itikad baik (good faith) yang dipercayakan

kepada direktur sebagaimana yang diatur dalam prinsip fiduciary duty.

Bila dilihat pengertian independen berbeda dengan pengertian “

independen” sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Bapepam Nomor

IX.E.1 tentang Benturan kepentingan transaksi tertentu, kalimat independen yang

dimaksud adalah jika suatu transaksi dimana seorang komisaris, direksi atau

pemegang saham utama mempunyai benturan kepentingan, maka transaksi yang

berupa kepentingan ekonomis emiten atau perusahaan publik harus disetujui oleh

pemegang saham independen atau wakil mereka yang diberi wewenang.

Direktur independen di Indonesia adalah pihak yang tidak terafiliasi

dengan pemegang saham utama, komisaris, atau direktur lainnya dari perusahaan


77

yang tercatat yang dipilih sebagai direktur karena kemampuan dan keahliannya.

Dengan kata lain, direktur independen dalam konsep hukum perusahaan indonesia

merupakan pihak yang netral dan profesional dibidangnya sehingga dipilih untuk

mengelola perusahaan.

Keberadaan direktur independen yang kini diwajibkan oleh Bursa

Efek Jakarta berdasarkan Pasal III.1.6 keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta

Nomor Kep-305/ BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan

saham dan Efek bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh Perusahaan

Tercatat tidak terlepas dari keberadaan dan kennyataan peranan direktur

perusahaan.106

Pentingnya keberadaan direktur independen dalam perusahaan publik

ditegaskan dalam pasal III.1.6 Keputusan Direksi BEJ Nomor Kep-305/BEJ/07-

2004, Perusahaan publik berdasarkan peraturan ini wajib memiliki sekurang –

kurangnya 1 ( satu) orang dari jajaran anggota direksi yang dipilih terlebih dahulu

melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai direktur

tidak terafiliasi ( direktur independen) setelah saham perusahaan tersebut tercatat.

Dalam hal ini Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia No. SE-

00001/BEI/02-2014 menggantikan Keputusan Direksi BEJ Nomor Kep-

305/BEJ/07-2004. Istilah Direktur Independen menggantikan istilah Direktur

Tidak Terafiliasi.Perihal Istilah direktur Independen terdapat didalam Surat

Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 Perihal

106Ibid, hlm 140


78

Perubahan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek yang

bersifat Ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat.107

Sebagaimana terdapat pada Lampiran I surat keputusan tersebut

bagian III Bursa Efek Indonesia mengatur bahwa calon perusahaan tercatat baik

yang akan mencatatkan saham di papan utama maupun di papan pengembangan

wajib memenuhi beberapa persyaratan yang diantaranya adalah wajib memiliki

Direktur Independen.108

Setiap perusahaan publik berdasarkan peraturan ini wajib memiliki

sekurang – kurangnya 1 (satu) orang dari jajaran anggota direksiyang dipilih

terlebih dahulu melalui RUPS. Berdasarkan rekomendasi Code for Good

Corporate Governance menganjurkan bahwa paling sedikit 20 % dari anggota

komisaris maupun anggota direksi adalah anggota independen. Hal ini

menandakan keberadaan direktur independen sangat penting dalam sebuah

perusahaan publik untuk menjamin pengelolaan perusahaan secara profesional. 109

Syarat direktur tidak terafiliasi berdasarkan pasal III.1.6 Keputusan

Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-305/ BEJ/07- 2004 tentang Peraturan

Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas Selain Saham

yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat adalah :

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham

pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan sekurang –

107http://asevysobari.blogspot.co.id/2014/04/direktur-independen-pada-emiten-atau.html,

diakses tanggal 25 Januari 2017 Jam 14.20 108 Ibid 109Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Op.cit, hlm. 142


http://asevysobari.blogspot.co.id/2014/04/direktur-independen-pada-emiten-atau.html

79

kurangnya 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai direktur

tidak terafiliasi.

2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris atau direksi

lainnya dari perusahaann tercatat.

3. Tidak berkerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan lain.

4. Tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang

pasar modal yang jasanya digunakan oleh perusahaan tercacat

selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai direktur.

Keberadaan direktur independen dalam perusahaan publik

memberikan harapan terlaksanya pengelolaan perusahaan secara baik. Namun

keberadaan direktur independen disambut pro dan kontra dalam kalangan

masyarakat lain.110 Namun pada akhirnya sikap kontra pun timbul atas keberadaan

organ ini. Persyaratan sebuah perusahaan publik wajib memiliki sekurang –

kurangnya 1 (satu) orang direktur independen ini dapat diartikan secara a

contrario bahwa dewan direksi yang lain dibenarkan untuk tidak independen, baik

dalam pemilihannya maupun pengelolaan perusahaanya.

C. Tugas dan Fungsi Direktur Independen Dalam Perusahaan Publik

Direksi adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang

dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik

untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan

110Ibid, hlm 143


80

tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan

Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan

anggaran dasar. 111

Direktur dalam menjalankan roda perusahaan berdasarkan

kewenangan yang ada harus selalu waspada dan bertidak perhitungan yang

cepat. Dalam kebijakan yang dibuatnya, direktur harus bertindak hati – hati,

mempertimbangkan keadaan dan kondisi dan biaya pengelolaan yang besar.

Pada umumnya direksi di dalam perusahaan publik sama halnya dengan direksi

pada perseroan terbatas. 112

Sebagai bagian dari direksi, direktur independen diharapkan dapat

memperkuat fungsi dari direksi. Pada dasarnya tugas dan fungsi direksi didalam

Perseroan Terbatas sama halnya dengan direksi didalam perusahaan publik.

UUPT menyatakan bahwa direksi dan komisaris adalah organ yang menjalankan

perseroan sehari – hari dengan pembagian tugas masing – masing, yaitu direksi

mengurus atau mengelola, sedangkan komisaris mengawasi dan bilamana

memberikan nasihat – nasihat kepada direksi.

Tugas dan fungsi direksi PT ( dalam hal ini termaksud direktur

independen) yaitu sebagai berikut :

1. Tugas pokok mengurus perusahaan ( Daily Management)113

Pasal 92 ayat (1) UUPT berisikan tugas utama organ perseroan yang

bernama direksi, yaitu menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan

111 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 33 /POJK.04/2014

TENTANG DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK 112 Binoto Nadapdap, Loc.cit, hlm 81 113 Cornelius Simanjuntak & Natalie Mulia, Organ Perseoan Terbatas, Jakarta : Sinar

Grafika,2009, hlm 38


81

perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Tugas dan sekaligus

kewajiban direksi untuk mengurus sehari – hari perseroan ( daily management)

memberikan kedudukan unik direksi sebagai organ Perseroan Terbatas, dimana

organ PT lainnya yaitu RUPS dan Dewan Komisaris tidak memiliki tugas dan

kewajiban ini.

Tugas yang melekat pada direksi tersebut yaitu melakukan pengurusan

sehari – hari membawa akibat hukum kepada direksi, yaitu direksi bertanggung

jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 97

ayat(1) UUPT.

2. Fiduciary Duties : Kepentingan Perseroan

Tugas dan kewajiban pokok direksi PT yaitu melakukan pengurusan

perseroan sangat terikat dengan kepentingan perseroan dan pelaksanaan

pengurusan perseroan yang harus dilakukan dengan itikad baik ( good faith) dan

secara bertanggung jawab memiliki kesinambungan.114

Berhubung dalam itikad baik dalam menjalankan tugasnya merupakan

suatu kewajiban, maka sudah tentu ada sanksinya apabila tidak dilaksanakan.

Saksinya berupa pertanggung jawaban penuh secara pribadi dari setiap anggota

direksi.115

Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab harus

melaksanakan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Pengertian beritikad

114 Ibid 115 Binoto Nadapdap, Op.cit, hlm 93


82

baik berarti direktur harus transparan, independen, tidak memihak dan satu –

satunya keberpihakannya adalah untuk kepentingan Perseroan Terbatas.116

Itikad baik dalam melaksanakan tanggung jawab penuh bagi Direksi

dimaksudkan karena Direksi dalam melaksanakan pengelolaan perseroan dapat

berkemungkinan Direksi melakukan kelalaian dan kesalahan, maka dalam Pasal

97 Ayat(2) UUPT menetapkan bahwa, “Pengurusan sebagaimana dimaksud pada

pasal 92 ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik

dan penuh tanggung jawab.”Berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (2) UUPT

tersebut di atas, dapat dipahami bahwa bagi setiap anggota Direksi wajib dengan

itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam mengelola Perseroan. Dengan

demikian, direksi dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha

perseroan dibenarkan dalam undang - undang untuk mengurus perseroan dengan

itikad baik.117

Prinsip itikad baik mengharuskan seorang Direksi untuk tidak

bertindak ceroboh dalam melakukantugasnya atau kewajiban dengan cara berhati-

hati (duty of care). Kewajiban berhati-hati ini merupakan alasan yang tepat yang

harus dilakukan Direksi untuk melakukan pengelolaan perseroan dengan itikad

baik. Selain itu, dalam melakukan tugasnya tersebut, Direksi tidak boleh

mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dari perusahaan (duty of loyality).118

Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan direksi bertanggung

jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai

menjalankan tugasnya tersebut. Perlu ditekankan bahwa itikad baik itu merupakan

116 Binoto Nadapdap,Op.cit, hlm 98 117 Cornelius Simanjuntak & Natalie Mulia, Op.cit, hlm 40 118Ibid


83

suatu kewajiban Direksi. Kewajiban utama Direksi ditujukan kepada perusahaan

itu sendiri secara keseluruhan bukan kepada pemegang saham baik secara

individu maupun kelompok.

Tugas dan tanggung jawab melakukan pengurusan sehari – hari

perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan

perseroan dalam sistem common law dikenal dengan prinsip fiduciary duties.

Dengan prinsip fiduciary duties ini, seseorang direktur telah mengikatkan diri

dengan atau kepada perseroan untuk bertindak dengan itikad baik untuk

kemanfaatan atau kepentingan perseroan. Segala hak dan kewajiban yang

diberikan kepada direktur harus dijalankan untuk memajukan kepentingan

perseroan.119 Adapun hak dan kewajiban seorang direktur dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya yaitu :

a. Hak Direksi Perseroan Terbatas

Adapun hak dari direksi perseroan terbatas adalah : 120

1. Berwenang menjalankan pengurusan perusahaan untuk

kepentingan Perseoan Terbatas dan sesuai dengan tujuan

Perseroan Terbatas, sesuai dengan kebijakan yang tepat, dalam

batas yang ditentukan dalama Uu atau anggaran dasar ( Pasal

92 ayat (1) dan (2).

2. Mendapatkan gaji dan tunjangan berdasarkan Rapat Umum

Pemegang Saham ( Pasal 96 ayat(1).

119 Cornelius Simanjuntak & Natalie Mulia, Op.cit, hlm 39 120 Binoto Nadapdap, Op.cit, hlm 91


84

3. Mewakili PerseroanTerbatas baik di dalam maupun di luar

pengadilan ( Pasal 98 ayat (1).

4. Memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan

Perseroan Terbatas atau kepada orang lain untuk dan atas

nama Perseroan Terbatas melakukan perbuatan hukum tertentu

sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa ( Pasal 105

ayat (2) dan (3).

5. Membela diri dalam RUPS ( Pasal 105 ayat (2) dan (3).

b. Kewajiban Direksi Perseroan Terbatas

Adapun kewajiban dari direksi perseroan terbatas adalah :121

1. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah

RUPS, dan risalah rapat direksi ( Pasal 100 ayat (1) huruf a).

2. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal

66 dan dokumen keuangan Perseroan Terbatas sebagaimana

dimaksud dalam UU tentang dokumen perusahaan ( Pasal 100

ayat (1) huruf b).

3. Atas permohonan tertulis dari pemegang sagam, direksi

memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar

pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan

tahunan, serta mendaptkan salinan risalah RUPS dan salinan

laporan tahunan ( Pasal 100 ayat (3).

121 Binoto Nadapdap, Loc.cit, hlm 93


85

4. Anggota direksi wajib melaporkan kepada Perseroan Terbats

mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang

bersangkutan atau keluarganya dalam Perseroan Terbatas dan

Perseroan Terbatas lain untukselanjutnya dicatat dalam daftar

khusus ( Pasal 101 ayat (1).

5. Anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya dan

menimbulkan kerugian bagi Perseroan Terbatas bertanggung

jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan Terbatas tersebut

( Pasal 101 ayat(2).

6. Wajib meminta persetujuan RUPS untuk :

a. Mengahlihkan kekayaan perseroan

b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan Terbatass

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)

jumlah kekayaan bersih Perseroan Terbatas dalam 1 (satu)

kali transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu samalain

atau tidak.

Prinsip fiduciary duties menegaskan bahwa kedua unsur antara

kepentingan dan tujuan / usaha perseroan dan itikad baik dan penuh tanggung

jawab sebagai bagain integral dari perseroan oleh direksi harus dipenuhi secara

kumulatif dan bukan alternatif yang artinya harus dipenuhi kedua – duanya.

D. Tanggungjawab Direktur Independen Dalam Perusahaan Publik


86

Dalam hal tanggungjawab seorang direksi ( termaksud di dalamnya

direktur independen) di dalam perusahaan publik memiliki kesamaan dengan

direksi didalam Perseroan Terbatas. Direksi dituntut untuk bertangggung

jawabpenuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan

serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Prinsip – prinsip manajemen perseroan yang baik yang diakomodasi

dari Undang – Undang nomor 40 tahun 2007 dijabarkan secara detail dan

dilaksankan dengan penuh tanggung jawab. Ketentuan di dalam UU tersebut

menjelaskan tanggungjawab direksi secara umum berdasarkan kepercayaan(

fiduciary of relationship) antara direksi dan perseroan. Fiduciary

relationshipmengandung 3 (tiga) faktor penting dalam pemenuhan tanggung

jawab seorang direksi yaitu :122

1. Prinsip kehati – hatian dalam bertindak bagi direksi ( duty of skill

and care)

2. Prinsip itikad baik untuk bertindak semata – mata demi

kepentingan dan tanggung jawab perseroan (duty of loyalty)

3. Prinsip tidak mengambil keuntungan pribadi atas suatu

kesempatan pribadi yang sebenarnya milik atau diperuntukan

untuk perusahaan ( no secret profit rule- doctrine of corporate

opportunity)

Untuk mengetahui kapan dan bagaimana direksi dianggap telah

melanggar prinsip tanggung jawab seorang direksi dapat dilakukan dengan

122 Frans Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris

Perseroan Terbatas (PT), Jakarta, Transmedia Pustaka, 2009, hlm119


87

menggunakan konserp the business judgment rule, yang merupakan suatu prinsip

yang memberikan perlindungan kepada direksi atas dakwaan pelanggaran

terhadap ketiga prinsip itu.123

Prinsip business judgment rule mendalilkan bahwa seorang direktur

tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas tindakannya

yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai seorang direktur, bila direktur

menyakini bahwa tindakan yang dilakukannya adalah yang terbaik untuk

Perseroan Terbatas dan dilakukan secara jujur, itikad baik, dan penuh tanggung

jawab demi kepentinganPerseroan Terbatas. Jadi prinsip business judgment rule

dianggap sebagai kebijakan yang fair dan masuk akal.

Pasal 97 ayat (5) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat

dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 97

ayat(3) apabila dapat membuktikan :

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya

2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati –

hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan

Perseroan Terbatas

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun

tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan

kerugian

123Ibid, hlm 120


88

4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau

berlanjutnya kerugian

Tanggungjawab direksi dalam hal terjadinya kepailitan di perusahaan

yang di pimpinnya, anggota direksi dapat di bebaskan dari tanggung jawab

membayar seluruh kewajiban perusahaan yang diputus pailit, jika bisa

membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan tidak lalai dalam menjalankan

kegiatan perusahaan.

Sepanjang beritikad baik, anngota direksi dari suatu perseroan yang

mengalami kerugian atau yang pailit pada dasarnya tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini berkenaan dengan asas bahwa ssuatu

perseroan sebagai pihak debitor adalah suatu subjek hukum yang terpisah dari

para pengurusnya. Semua utang – utang perseron dilunasi dari hasil penjualan

harta kekayaan perseroan itu sendiri bukan dari harta pengurusnya.

Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi

dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan

tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung rentang bertanggungjawab atas

kerugian tersebut.

Secara keseluruhan, business judgment rulemelindungi para direktur

yang membuat keputussan yang akhirnya terbukti mengancam perusahaan

mereka, sepanjang conditions precedent dipenuhi. Jika tidak, standar hukum yang

ketat untuk melakukan penelitian akan diterapkan karena business judgment rule

bukan merupakan magic yang membuat direktur dapat mengeyampingkan,

membenarkan atau membuat gugatan lenyap.


89

Karena itu, apabila ada tindakan dari direksi yang kekurangan kehati –

hatian dalam pengelolaan perseroan dapat menimbulkan kerugian pada Perseroan

Terbatas. Kerugian itu dapat dilihat dari gagalnya mempertahankan sifat kehati –

hatian ( Reasonable Care) dalam menjalankan perseroan. Dalam hal demikian,

direktur yang bersangkutan harus menanggung dan bertanggung jawab atas

kerugian Perseroan Terbatas. Apabila direksi terdiri dari beberapa anggota, maka

para anggota direksi bersama – sama harus bertanggung jawab untuk membayar

kerugian yang dialami Perseroan Terbatas.

E. Hubungan Direktur Independen Dengan Organ Perseroan Lainnya

Pada dasarnya direktur indepeden memiliki hubungan dengan

perseroan lainnya. Perseroan memiliki keyakinan bahwa salah satu

keberhasilan dalam menerapkan GCG sangat bergantung kepada hubungan antar

Organ Perseroan dimana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dengan tegas telah memisahkan fungsi serta peranan Rapat Umum

Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Agar terjalin hubungan yang harmonis antara Rapat Umum Pemegang

Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, maka ketiga Organ Perseroan tersebut

selalu berhubungan atas dasar prinsip-prinsip kebersamaan dan rasa saling

menghargai, menghormati fungsi dan peranan masing-masing dan bertindak demi

kepentingan Perseroan.

Perseroan mendorong Organ Perseroan agar dalam membuat

keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh itikad baik, nilai moral dan


90

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran

akan adanya tanggung jawab sosial terhadap stakeholder maupun kelestarian

lingkungan di sekitar Perseroan.

Organ perseroan yang berhubungan dengan direktur independen yaitu:

1. Hubungan Direktur Independen dengan Rapat Umum Pemegang Saham (

RUPS)

Rapat umum pemegang saham ( RUPS) adalah organ perseroan uang

memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang

yang tidak diserahkan kepada direksi.124 RUPS berhak memperoleh semua

keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi atu

komisaris. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan

melakukan kegiatan usahanya kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar dan

harus berkedudukan di wilayak Republik Indonesia.

Kedudukan RUPS sebagai salah satu organ Perseroan Terbatas adalah

sama dengan organ perseroan lainnya seperti direksi dan komisaris. RUPS, direksi

dan komisaris adalah sederajat.125 Yang membedakan antara ketiga organ itu

hanya soal pembagian wewenang. Menurut UU Nomor 40 tahun 2007, RUPS

memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh direksi maupun komisaris. Dengan

demikian direksi maupun komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat

dipengaruhi oleh RUPS sehingga sehingga sesungguhnya ketiga organ perseroan

terbatas yakni RUPS, Direksi dan Komisaris mempunyai kedudukan yang otonom

124 Pasal 1 ayat 4 UU NO 40 tahun 2007 125Bintoro Nadapdap, Op.cit, hlm 117


91

dengan kewenangannya sendiri – sendiri sebagaimana yang diberikan dan

menurut undang – undang dan anggaran dasar tanpa wewenang organ yang satu

boleh dikerjakan oleh organ lain. Dengan perkataan lain wewenang yang ada pada

organ – organ perseroan terbatas bukan bersumber dari limpahan atau kuasa dari

RUPS melainkan bersumber dari ketentuan undang – undang dan anggaran dasar.

RUPS sebagai sarana bagi Pemegang Saham dalam mempengaruhi

dan mengarahkan Perseroan. RUPS merupakan forum di mana Direksi dan

Dewan Komisaris melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanan tugas

serta kinerjanya kepada Pemegang Saham. Pemegang Saham tidak diperkenankan

untuk mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung jawab

Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan

diadakan dalam waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku. Dalam

RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen perseroan. Sedangkan RUPS

lainnya dapat diadakan berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan

Terbatas. Dalam praktek yang dimaksud RUPS lainnya dikenal dengan RUPS luar

biasa.126

Untuk menyelenggarakan RUPS, direksi melakukan pemanggilan

kepada pemegang saham. Namun, untuk hal – hal tertentu yang ditetapkan dalam

anggaran dasar, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh komisaris. Pelaksanaan

126Frans Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham , Direksi, Dan Komisaris

Perseroan Terbatas (PT), ( Jakarta, Transmedia Pustaka, 2009), hlm 21


92

RUPS adalah bagian dari direksi. Karena itu yang mempunyai kewenangan untuk

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham adalah direksi. Hal ini terlihat

didalam pasal 79 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007. Direksi melakukan pemanggilan

kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Pemanggilan RUPS

dilakukan dalam jangka waku paling lama 14 (empat belas) hari sebelum RUPS

diadakan.

Berhubung hingga saat ini tidak ada pengaturan yang tegas tentang

direktur independen didalam UUPT, maka dapat dikatakan bahwa secara yuridis

formal hubungan direktur independen dengan RUPS adalah mengacu pada

hubungan direksi dengan RUPS. Didalam pasal 94 Undang – Undang Nomor 40

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa direksi ( dalam hal ini

termaksud direktur independen) diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu

dengan kemungkinan diangkat kembali.

Didalam pasal 105 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas dinnyatakan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota

Direksi ( dalam hal ini termaksud didalamnya anggota direkstur independen) serta

besar dan jenis penghasilannya ditetapkan oleh RUPS.

Didalam pasal 91 UUPT menyatakan bahwa anggota Direksi ( dalam

hal ini termaksud direktur independen ) dapat diberhentikan atau diberhentikan

sementara oleh RUPS setelah yang bersangkutan menyampaikan alasannya dan

membela diri dalam RUPS.


93

Dari beberapa uraian pasal diatas maka dapat dilihat hubungan antara

direksi dengan RUPS, hubungan tersebut juga berlaku terhadap hubungan direktur

independen dengan RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS) mempunyai hak yang tidak

diberikan kepada Direksi maupun Komisaris dalam batas yang ditentuntkan dalam

anggaran dasar perseroan terbatas. Adapun wewenang dari RUPS adalah sebagai

berikut :127

1. Melakukan pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan

Komisaris;

2. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga

kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang dan jangka

pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau

Anggaran Dasar;

3. Memberikan persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan

laporan keuangan serta tugas pengawasan Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas sesuai peraturan perundang-

undangan dan/atau Anggaran Dasar;

4. Mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua

pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis

dengan menandatangani keputusan yang dimaksud.

127 Bintoro Nadapdap, Op.cit, hlm 127


94

Salah satu hal yang menarik di dalam hubungan antara direktur

independen dengan RUPS adalah bahwa direktur independen yang dipilih melalui

pemenuhan proses dan kriteria yang pada akhirnya dipilih dan ditentukan oleh

RUPS, sedangkan dalam RUPS peranan pemegang saham mayoritas adalah

sangat menentukan. Disisi lain seorang direktur independen dituntut untuk

bersikap independen dalam hal ini harus mewakili kepentingan semua

stakeholders termaksud didalamnya pemegang saham minoritas. Meskipun dalam

prakteknya kepedulian pemegang saham minoritas / publik sangat rendah untuk

menghadiri RUPS, termaksud kepedulian yang sangat minim terhadap siapa yang

duduk sebagai direksi, namun setidaknya dari pihak perseroan telah memberikan

itikad baik dan memberi kesempatan kepada para pemegang saham untuk

berpendapat dan mengupayakan transparansi dalam mengajukan calon direktur

independen untuk diangkat oleh RUPS.

2. Hubungan Direktur Independen dengan Dewan Komisaris

Hubungan antara direktur independen dengan komisaris secara yuridis

mengatur kepada hubungan direksi dan komisaris. Dalam membicarakan tentang

komisaris, ada beberapa hal yang pembahasannya yang sama mengenai direksi.

Adapun hal – hal yang sama antara lain :

1. Persyaratan menjadi anggota komisaris

2. Perseroan Terbatas yang wajib mempunyai beberapa orang

komisaris

3. Pengangkatan anggota komisaris


95

4. Kewajiban anggota komisaris menjalankan tugas dengan itikad

baik.

Keberadaan komisaris dalam setiap perseroan Terbatas merupakan

suatu keharusan. Bahkan terdapat beberapa perseroan tertentu, ada beberapa

keharusan untuk memiliki paling sedikit 2 (dua) orang komisaris. Adapun

Perseroan Terbatas yang wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang komisaris

adalah :128

1. Berkaitan dengan menghimpun atau mengelola dana masyrakat

2. Perseroan Terbatas yang menerbitkan surat pengakuan utang

kepada masyarakat

3. Perseroan Terbuka.

Kewajiban bagi perseron tertentu wajib memiliki komisaris lebih dari

1( satu) orang,pertimbangannya adalah untuk mengimbangi antara jumlah anggota

direksi yang diwajibkan dengan jumlah anggota komisaris yang diwajibkan pula

oleh undang – undang sehingga memudahkan jalannya pengawasan.

Tugas pokok dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas

kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai

Perseroan Terbatas maupun usaha Perseroan Terbatas dan memberi nasihat

kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan

128Ibid, hlm 103


96

Perseroan terbatas dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas.

Dewan komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya :129

1. Dewan Komisaris bertugas:

a. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam

menjalankan kegiatan Perseroan

b. Mengawasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan

(RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

c. Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi

d. Mengkaji pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi

e. Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko

f. Mengawasi efektivitas penerapan good corporate governance

g.Memantau kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang -

undangan yang berlaku.

2. Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk senantiasa memantau

efektivitas pelaksanaan kebijakan dan proses pengambilan keputusan yang

dilakukan olehDireksi agar selalu sesuai dengan tujuan Perseroan dan arahan

Pemegang Saham, dengan senantiasa berpegang pada pedoman pengawasan

Dewan Komisaris, yaitu:

129Frans Wicaksono, Op.cit, hlm 29 -31


97

a. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris akan selalu

mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku

b. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap

pengelolaan Perseroan oleh Direksi

c. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak

sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri

mewakili Dewan Komisaris

d) Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-

tugas eksekutif, kecuali dalam hal Perseroan tidak memiliki Direksi

dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)

hari setelah tidak adanya Direksi harus memanggil RUPS untuk

mengangkat Direksi

e. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau

tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan

persetujuan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan secara

proaktif, mencakup semua aspek bisnis Perseroan

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris harus

melandasi diri dengan standar etika sebagai berikut: 130

a. Menghindari terjadinya benturan kepentingan

b. Senantiasa menjaga kerahasiaan informasi

c. Tidak mengambil keuntungan dan/atau peluang bisnis Perseroan

untuk dirinya sendiri

d. Senantiasa mematuhi segenap peraturan perundang-undangan

yang berlaku

e. Memberikan contoh keteladanan dengan mendorong terciptanya

perilaku etis dan menjunjung tinggi standar etika Perseroan.

130 Bintoro Nadapdap, Op.cit, hlm 106


98

3. Hubungan Direktur Independen dengan Direksi lainnya

Berhubung undang – undang belum mengatur mengenai kedudukan

dan ketentuan hukum mengenai Direktur Independen, maka secara hubungan

antara Direktur Independen dengan direksi lainnya secara yuridis formal

mengacu kepada hubungan antara direksi yang berlaku saat ini.

Dalam pasal 92 ayat 4 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menyebutkan bahwa terhadap perseroan

yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang

menerbitkan surat pengakuan utang atau perseroan terbuka wajib mempunyai

paling sedikt 2 (dua) anggota direksi .Direktur independen sebagai bagian dari

Direksi diharapkan dapat menjalankan peran khusus yakni mengimplementasikan

semua prinsip good corporate governance di perusahaan.

Selain organ perseroan RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi lainnya,

untuk mendorong implementasi GCG, muncul suatu ide tentang organ tambahan

dalam struktur perseroan. Organ – organ tambahan ini diharapkan dapat

meningkatkan penerapan good corporate governance didalam perusahaan-

perusahaan di Indonesia dan meningkatkan perlindungan bagi para kreditor.

Organ – orang tambahan tersebut diantaranya :131

1. Hubungan Direktur Independen dengan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah komisaris yang tidak ada hubungan

keluarga atau hubungan bisnis dengan direksi maupun dengan pemegang saham.

Komisaris independen dapat pula dipahami bukan anggota manajemen, pemegang

131Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Op.cit, hlm. 132


99

saham mayoritas, pejabat, ataupun seorang yang berhubungan dengan secara

langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu

perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan.132

Adanya komisaris independen tidak terlepas dari keberadaan

komisaris pada umumnya. Di indonesia dewan komisaris merupakan organ yang

bersifat pasif dan tidak menjalankan fungsi pengawasannya secara efektif

terhadap direksi atau sebaliknya, peran komisaris yang telalu kuat dalam

perusahaan sehingga sering melakukan intervensi terhadap kebijakan direksi.

Fenomena ini akan menjadi masalah pada perusahaan biasa, namun akan berbeda

halnya bila perusahaanitu telah go public.

Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral

terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Peraturan BEJ mewajibkan

perusahaan yang sahamnya tercatat di BEJ untuk memiliki komisaris independen

sekurang – kurangnya 30% ( tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota dewan

komisaris yang dapat dipilih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai

efektif bertindak sebagai dewan komisaris independen setelah saham perusahaan

tersebut tercatat.133

2. Hubungan Direktur Independen dengan Sekretaris Perusahaan ( Corporate

Secretary)

Suatu perusahaan yang baik akan membutuhkan sekretaris dalam

menatausahakan dan menyimpan dokumen perusahaan. Sekretaris perusahaan

132 Bintoro Nadapdap, Loc.cit, hlm 112 133 Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Op.cit, hlm. 135


100

pada umumnya ditugaskan untuk membantu direksi. Kedudukan direksi yang

berada di bawah direksi mengakibatkan sekretaris umumnya hanya memiliki

tugas untuk melaksanakan perintah dari direksi saja.

Keberadaan sekretaris perusahaan ini dinilai sangat penting, karena

segala data maupun laporan yang sifatnya materil ada pada sekretaris perusahaan.

Penyediaan informasi berkaitan dengan kepentingan pemegang saham (

shareholder) dan pihak lain (stakeholder). Kewajiban perusahaan untuk

menyediakan informasi yang berkualitas.

Tugas sekretaris perusahaan dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :134

a. Tugas umum, yaitu :

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan

yang berlaku.

2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap

informasi yang dibutuhkan oleh pemodal. Tugas sekretaris

perusahaan ini untuk menyediakan infromasi yang terbuka,

tepat waktu, jelas dan dapat di akses oleh setiap saat oleh

shareholders maupun stakeholders.

3. Memberikan masukan kepada direksi untuk mematuhi

ketentuan peraturan perudang – undangan di bidang pasar

modal.

4. Sebagai penghubung antara perusahaan dengan otoritas pasar

modal dan masyarakat.

b. Tugas lainnya, yaitu :

1. Menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan direksi,

komisaris dan keluarganya baik dalam emiten atau perusahaan

publik ataupun afiliasinnya yang antara lain mencakup

kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lainnya

yang menimbulkan benturan kepentingan dengan emiten atau

perusahaan publik.

2. Membuat daftar pemegang saham termaksud kepemilikan 5%

(lima perseratus) atau lebih. Tugas ini terkait dengan prinsip

134 Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Op.cit, hlm. 154-155


101

transparansi informasi untuk menyediakan informasi keadaan

kepemilikan perusahaan.

3. Menghadiri rapat direksi dan membuat hasil rapat

4. Bertanggung jawab dalam penyelengaraan Rapat Umum

Pemegang Saham.

Sekretaris perusahaan berdasarkan kedudukannya berada di bawah

direksi perusahaan. Oleh karena itu, sekretaris perusahaan bertanggung jawab

kepada direksi perusahaan.


102

BAB IV

PERAN DIREKTUR INDEPENDEN DALAM MENJAMIN

KEBERLANGSUNGAN PELAKSANAAN PRINSIP GCG

DALAM PERUSAHAAN PUBLIK

A. Kewajiban Penerapan Prinsip GCG Dalam Perusahaan Publik

Penerapan prinsip – prinsip good corporate governance (GCG)

merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari

krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Peran dan tuntutan investor dan kreditur

asing mengenai penerapan prinsip good corporate governance merupakan salah

satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi dalam perusahaan.

Prinsip - prinsip good corporate governance juga merupakan

pedoman tata perilaku( code of conduct) yang diyakini oleh banyak pakar yang

merupakan katalisator pemulihan sektor perusahaan di Indonesia, termaksud di

dalamnya sektor – sektor badan – badan hukum negara ( BUMN), perbankan,

maupun di bidang pasar modal.

Pada dasarnya, penerapan prinsip good corporate governance tidak

bersifat imperatif. Dengan pengertian lain penerapan prinsip good corporate

governance oleh perusahaan merupakan sebuah pilihan dalam menjalankan

kegiatan ekonomi karena good corporate governance lebih merupakan sebuah

etika bisnis dibandingkan suatu keharusan dalam penerapannya (mandatory).


103

Secara hukum di Indonesia, penerapan prinsip Good Corporate

Governance di Indonesia terdapat dalam undang – undang No.8 tahun 1995

tentang Pasar modal yaitu Pasal 1 angka 25 mengenai prinsip keterbukaan.

Dengan adanya prinsip keterbukaan di pasar modal, maka perusahaan dalam hal

ini adalah perusahaan publik yang dapat mempertanggungjawabkan informasi,

laporan keuangan dan keterbukaan informasi mengenai lingkungan kepada publik.

Adanya prinsip keterbukaan di pasar modal dapat terhindar dari kejahatanyang

merugikan investor dan publik serta manipulasi pasar dan insider trading.

Suatu survei penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good

corporate governance) oleh Indonesian Institute for Corporate Governance

(IICG) berkerja sama dengan majalah SWA pada perusahaan – perusahaan publik

di Indonesia hanya direspon kurang dari 10 persen dari total 332 responden.

Hanya 31 perusahaan yangmengikuti survei tersebut. Hal ini mencerminkan masih

rendahnya kesadaran perusahaan di Indonesia mengenai prinsip good corporate

governance.

Perusahaan – perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta ( BEJ)

hanya dikuasai oleh keluarga terkaya di Indonesia. Dengan kepemilikan yang

demikian sering terjadi sengketa kepentingan antara pemegang saham mayoritas

dan pemegang saham minoritas. Sengketa kepentingan pada perusahaan publik di

Indonesia disebabkan pemegang saham mayoritas umumnya memiliki kontrol

sangat besar terhadap perusahaan tersebut.135

135 Indra Surya & Ivan Yustiavanda, Op.cit, hlm 57


104

Pemegang saham mayoritas ini umumnya pemegang saham awal

(keluarga) dimana perusahaan publik di Indonesia pada mulanya merupakan

perusahaan keluarga. Walaupun perusahaan telah menjadi perusahaan publik,

kepemilikan keluarga masih sangat besar dibandingkan jumlah saham yang

dilepas ke publik.

Pemegang saham mayoritas sering memanfaatkan kekuatannya pada

perusahaan publik untuk kepentingannya yang sebenarnya merugikan kepentingan

pemegang saham minoritas.136 Hal seperti ini menjadi penyebab sengketa antara

pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Dalam bidang perusahaan, nilai keadilan ( fairness) merupakan tujuan

yang paling utama, sehingga perangkat hukum tentang perlindungan pemegang

saham minoritas harus menitikberatkan pada usaha pencapaian keadilan, yang

dalam hal ini dilakukan dengan memberlakukan prinsip majority rule

minorityprotection. Usaha pencapaian keadilan merupakan suatu sasaran dari

penerapan prinsip good corporate governance.137

Terdesaknya kepentingan pemegang saham minoritas sehingga tidak

tercapainya unsur keadilan (fairness) sebagai suatu syarat bagi terwujudnya

prinsip good corporate governance adalah juga disebabkan karena adanya

kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas yang memonopoli

jalannya bisnis perusahaan.

136Ibid 137 Munir Fuady, Op.cit, hlm 54


105

Kekuasaan pemegang saham mayoritas tersebut di dapat melalui cara

– cara sebagai berikut :138

1. Lewat suara mayoritas dalam rapat umum pemegang saham

2. Lewat penunjukan direksi yang berpihak kepadanya

3. Lewat penunjukan komisaris yang juga berpihak kepadanya

Modus menggopublickan perusahaan keluarga di Indonesia dalam

beberapa kurun waktu yang panjang telah tercemar dengan berbagai tindakan,

kegiatan dan modus yang tidak sehat, karena pola dan kepemilikan usaha hanya

terkonsentrasi pada segelintir kelompok dan secara sistematis menerapkan

usahanya dengan bertumpu pada praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN).

Oleh karena itulah, sebuah komite khusus menyusun Indonesian Code

for Corporate Governance yang menjadi prinsip – prinsip tentang pengelolaan

perusahaan yang baik. Sebagai suatu pedoman, maka materi yang dimuat dalam

pedoman pengelolaan perusahaan yang baik dijadikan tolak ukur untuk

memformulasikan ketentuan hukum yang mendukung pelaksanaan dari prinsip

good corporate governance, namun keberadaan pedoman ini belum membawa

dampak yang signifikan dalam perusahaan publik.

Krisis yang melanda Indonessia tidak terlepas dari pengaruh lemahnya

penerapan good corporate governance. Hal ini ditandai dengan kurang

transparannya pengelolaan perusahaan sehingga kontrol publik menjadi sangat

lemah dan konsentrasi kepemilikan saham pada beberapa keluarga. Minimnya

138Ibid, hlm 127


106

perlindungan pada pemegang saham minoritas menyebabkan hilangnya

kepercayaan investor, terutama investor asing untuk tetap memegang sahamnya

pada perusahaan publik di Indonesia.

Penerapan prinsip good corporate governance dibuat untuk

melindungi kepentingan pemegang saham publik dari adanya transaksi yang

merugikan kepentingan investasinya. Hal ini dapat dilihat dari prinsip transparansi

atau keterbukaan yang wajar dan efisien yang dianut oleh UUPM. Tujuan dari ini

semua adalah untuk memberikan perlindungan kepada pemodal, kepastian hukum,

dan menciptakan pasar yang teratur, wajar dan efisien.

Kewajiban penerapan good corporate governance di perusahaan

publik dikarenakan terancamnya para pemegang saham minoritas. Pada umumnya

pemegang saham independen adalah pemegang saham minoritas yang harus

mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana yang diatur di dalam UUPT.

Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 pada pokoknya merupakan penghormatan hak

dan perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas.139

Setiap pemegang saham secara umum dinnyatakan berhak untuk ikut

mengambil kebijakan di dalam perseroan berdasarkan asas kesetaraan. Setiap

pemegang saham secara hukum berhak untuk ikut menentukan kebijakan

perseroan berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) yang teramat penting dan membawa dampak bagi

pemegang saham.

139 Irsan Nasarudin,et.all, Op.cit, hlm 242


107

Corporate governance telah memainkan peranan penting bagi private

sector di dunia dan terintegrasinya pasar keuangan yang mendorong terciptanya

kompetensi dan risiko dari mobiltass aliran modal. Pada negara berkembang

hampir semua pengendali perusahaan adalah segelintir individu maupun keluarga.

Secara historis, negara ikut juga berperan dalam pengendalian atau

control perusahaan di banyak negara. Pemegang saham yang memiliki control

sebenarnya memiliki insentif secara lebih dekat untuk memonitor perusahaan

serta manajemen yang memberikan pengaruh positif bagi corporate governance.

Sebaliknya, pemegang saham lain berpotensi untuk konflik dengan pemegang

saham lain khusunya pemegang saham minoritas.

Pelaksanaan good corporate di Indonesia masih jauh dari esensinya,

walaupun ada beberapa perusahaan publik yang mewajibkan adanya penerapan

prinsip good corporate governance, namun jumlahnya masih belum signifikan

dibandingkan dengan perusahaan yang masih tergolong bagi corporate

governance. Keadaan ini tidak terlepas dari karakteristik perusahaan publik di

Indonesia yang mewajibkan adanya penerapan prinsip good corporate

governance. Ada 3 aspek karakteristik perusahaan publik dalam menjalankan

good corporate governance yaitu ketaatan, lemahnya perlindungan terhadap

pemegang saham minoritas, dan peranan dari stakeholders. Hal tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut :140

140 Indra Surya & Ivan Yustiavandana, Op.cit, hlm 60-65


108

1. Ketaatan

Kesadaran akan pentingnya penerapan good corporate governance

pada perusahaan publik yang dapat dijadikan sebagai budaya di dalam perusahaan

belum dilaksanakan dengan baik. Perusahaan publik melaksanakan corporate

governance hanya karena adanya dorongan regulasi dan takut akan sanksi yang

diberikan kepada perusahaan tersebut. Bagi perusahaan publik yang mempunyai

kedekatan dengan pemerintah seharusnya tidak perlu takut akan ancaman saksi

karena terlindungi. Dalam hal ini tentu bertentangan dengan konsep good

corporate governance yang menghendaki perusahaan untuk akuntabel dan

transparan kepada stakeholders.

Niat perusahaan untuk berubah menjadi kunci utama dalam

melaksanakan corporate governance. Kepatuhan terhadap regulasi merupakan

salah satu praktik yang diharapkan dari corporate governance yang artinya untuk

dapat merasakan manfaat dari corporate governance, perusahaan tidak hanya

dituntut untuk menaati peraturan saja tetapi bagaimana perusahaan dapat

mentransformasikan konsep good governance kedalam operasional masing –

masing perusahan dalam sehari – hari. Transformasi harus dilakukan secara

menyeluruh baik dalam pola kerja, sikap mentalitas dan kebiasaan – kebiasaan

yang ada di dalam perusahaan (corporate culture).

Penerapan good corporate governance menyebabkan cost baru bagi

perusahaan yang membebani perusahaan. Memang dalam jangka waktu yang

singkat, hal ini secara ekonomis kurang menguntungkan, tetapi hasil penerapan

good corporate governance baru dirasakan dalam jangka waktu yang lama.


109

Ketaatan sebagaian perusahaan publik di Indonesia hanya didasarkan

pada ketakutan sanksi yang dapat diberikan oleh pihak otoritas dan bukan

didasarkan komitmen perusahaan untuk melaksanakannya sebagai budaya

perusahaan.

Ketaatan terhadap peraturan saja tidak cukup untuk membuat

perusahaan publik menjadi good corporate governance, karena ada sebagian besar

pedoman good corporate governance yang belum teradopsi dalam peraturan

perundang – undangan di Indonesia. Dibutuhkan kemauan dan komitmen kuat

dari perusahaan publik untuk menerapkan budaya tata kelola perusahaan yang

baik berdasrkan pedoman good corporate governance yang ada dalam

perusahaanya.

2. Lemahnya Perlindungan Terhadap Pemegang Saham Minoritas

Perusahaan publik di Indonesia memiliki karakteristik konsentrasi

kepemilikan dan pengendalian pada sekelompok orang / grup. Konsentrasi

kepemilikan pada sekelompok orang / grup bisnis menyebabkan pengendalian

yang besar pada majority shareholder ini yang pada akhirnya mengakibatkan

adanya perbedaan antar pemegang saham. Pemegang saham yang dirugikan

adalah pemegang saham minoritas. Lemahnya pemegang saham minoritas ini

terkait erat dengan fenomena sentralisasi kepemilikan.

Lemahnya posisi pemegang saham minoritas dapat dilihat pada saat

pemilihan anggota dewan komisaris / direksi dan pelaksanaan RUPS. Perusahaan

publik sebagai legal entity yang berdiri sendiri, seluruh pemegang saham berhak


110

untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan dengan menempatkan

wakilnya dalam jajaran komisaris.

Kemudahan dan ketetapan pemegang saham minoritas memperoleh

informasi yang aktual dan lengkap mengenai perusahaan merupakan bentuk

lemahnya pemegang saham minoritas. Sesuai dengan UU perseroan, bahan –

bahan RUPS harus disediakan pada saat pemanggilan dilakukan yaitu 14 hari

sebelum RUPS dilaksanakan. Pada praktiknya hanya sedikit yang menyediakan

bahan RUPS pada saat pemanggilan dan sisanya diberikan pada saat RUPS. Hal

ini mengurangi hak pemegang saham untuk memperoleh infromasi serta

memberikan waktu yang cukup untuk mempelajari bahan RUPS. Akibatnya ,

RUPS hanya dijadikan seremonial pengesahan agenda yang sudah disusun

berdasarkan keiginan pemegang saham mayoritas.

3. Rendahnya Peranan Stakeholder

Secara umum stakeholder diartikan sebagai pihak – pihak yang

berkepentingan dengan kepentingan perusahaan. Perusahaan – perusahaan publik

di Indonesia hanya menempatkan keuntungan sebagai tujuan perusahaan(single

bottom line). Keberadaan stakeholder tidak pernah diperhitungkan perusahaan,

kalaupun diperhitungkan pun perannya hanya sedikit.

Keberadaan stakeholder dapat dijadikan alat untuk self contol yang

efektif. Penempatan stakeholder pada posisi penting untuk mengawasi kinerja

perusahaan, tentunya diisi dengan tenaga profesional dan dapat memberikan

dampak positif bagi perusahaan. Bagi perusahaan publik sudah saatnya


111

perusahaan lebih terbuka untuk memberikan informasi dan terbuka menerima

masukan dari para stakeholder.

B. Tujuan Penerapan GCG Pada Perusahaan Publik

Penerapan Good Corporate Governance tidak hanya dalam Undang –

Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang – Undang

Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang – Undang Nomor

19 tahun 2003 tentang BUMN tetapi ada didalam pasar modal dimana Undang –

Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal juga mengakomodasi prinsip –

prinsip Good Corporate Governance untuk melindungi investor dan pemegang

saham publik.

Penerapan prinsip – prinsip Good Corporate Governance dalam pasar

modal juga termaksud penerapan prinsip responsibilitas oleh perusahaan publik /

emiten baik yang berbentuk BUMN maupun yang non BUMN. Perusahaan publik

dalam pasal 1 angka 8 Undang – Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas disebut perusahaan publik. Perseroan publik menurut pasal 1 angka 7

Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah

perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal yang

disetor sesuai dengan ketentuan peraturan.

Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dapat

menciptakan suasana kondusif bagi kelancaran operasi bisnis perusahaan,

termasuk meningkatkan daya saing mereka. Good corporate governance menjadi


112

salah satu daya tarik investor disamping itu juga dapat menjadi daya tarik para

kreditor untuk mau meminjamkan dananya kepada perusahaan.141 Walaupun

demikian tidak ada jaminan bahwa setiap perusahaan yang menerapkan prinsip-

prinsip good corporate governance akan terhindar dari kesalahan dan kegagalan,

karena perbedaan faktor-faktor intern dan ekstern perusahaan, yakni prinsip-

prinsip good corporate governance dapat diterapkan secara berhasil di suatu

perusahaan belum tentu dapat berhasil jika diterapkan di perusahaan lain, hal ini

tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya.

The ASX Corporate Governance Councilmenciptakan kerangka dasar

good corporate governance yang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan bagi

perusahaan publik, para investor, mereka yang bergerak dalam bidang pasar uang

dan pasar modal serta masyarakat bisnis Australia pada umumnya. Prinsip-prinsip

good corporate governance ciptaan The ASX Corporate Governance yang juga

biasa disebut The Principles of Good Corporate Governance and Best

PracticeRecommendation adalah sebagai berikut: 142

1. Membangun landasan kerja yang kuat bagi manajemen perusahaan

dan Board of Directors (Establish solid foundation for

management and over Sight by the Board) untuk dapat mencapai

tujuan bisnis mereka secara berhasil, perusahaan wajib membangun

kesadaran para anggota manajemen atas hak dan tanggungjawab

mereka. Board of Directors wajib menghayati dan melaksanakan

141 Munir Fuady, Loc.cit, hlm 59 142LESTARININGSIH, Peranan Penerapan GCG dalam Pengembangan Perusahaan

Publik, Spirit Publik Volume 4, Nomor 2,hlm 118


113

hak mereka serta mengendalikan dan mengawasi kegiatan bisnis

perusahaan.

2. Menyusun struktur organisasi the Board of Directors yang dapat

menjamin efektivitas kerja dan meningkatkan nilai perusahaan

(Structure the Board to add value).

3. Mengembangkan kebiasaan mengambil keputusan yang etis dan

dapat dipertanggung jawabkan (Promote ethical and responsibly

decision making). Kebiasaan tersebut harus dimulai dari tingkat

atas dalam organisasi perusahaan.

4. Menjaga integritas laporan keuangan (Safeguard integrity in

financial reporting) The ASX Corporate Governance Council

menganjurkan manajemen perusahaan publik menyusun laporan

keuangan tengah tahunan dan menyampaikannya kepada Board of

Directors dan selanjutnya the Board akan meneruskannya kepada

para pemegang saham.

5.Mengungkapkan semua informasi tentang kondisi dan

perkembangan perusahaan kepada para pemegang saham secara

tepat waktu dan seimbang (Make timely and balanced disclosure).

6. Menghormati hak dan kepentingan para pemegang saham (Respect

the right of shareholders).


114

7. Mendasari adanya resiko bisnis dan mengelolanya secara

profesional (Recognize and manage risk). Perusahaan yang ditata

kelola secara sehat tentu menyusun prosedur serta mengevaluasi

resiko bisnis dan investasi yang mungkin akan mereka hadapi, oleh

sebab itu mereka harus mengelola resiko bisnis secara profesional.

8. Mendorong peningkatan kinerja Board of Directors dan manajemen

perusahaan (Encourage enhanced performance).

9. Menjamin pemberian balas jasa pimpinan dan karyawan

perusahaan secara adil dan dapat dipertanggung jawabkan

(Remunerate fairly and responsibly).

10. Memahami hak dan kepentingan para pemegang saham atau

stakeholders yang sah.

Penerapan prinsip GCG tidak hanya berkaitan dengan kepentingan

pemegang saham yang sudah ada dalam perusahaan melainkan turut meliputi

kepentingan para calon investor (future investors). Dengan kata lain,

implementasi good corporate governance juga memerhatikan kepentingan para

calon investor dengan memberi akses informasi materil yang cukup baik dari

suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.

Bagi para pemegang saham, kepentingan mendasar selain untuk

mendapatkan keuntungan adalah mendapat perlakuan dan perlindungan yang

seimbang dari perusahaan, baik pemegang saham mayoritas atau minoritas, asing


115

dan domestik.143 Sebagaimana yang dinyatakan oleh OECD pada prinsip fairness

yang menyatakan keharusan bagi seluruh perusahaan untuk memberikan

kedudukan yang sama terhadap pemegang saham, sehingga kerugian akibat

perlakuan diskriminatif dapat dicegah sedini mungkin. Secara konkret,

implementasi dari prinsip- prinsip good corporate governance bagi kepentingan

pemegang saham dapat diwujudkan dengan memberikan hak – hak sebagai

berikut :

1. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS

berdasarkan ketentuan satu saham memberi hak kepada

pemegangnya untuk mengeluarkan satu saham memberi hak

kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara atau one

man one vote.

2. Hak untuk memperoleh informasi materil mengenai perseroan

secara tepat waktu dan teratur, dan hak ini harus diberikan kepada

pemegang saham tanpa ada pembedaan atas klasifikasi saham

yang dimiliki olehnya.

3. Hak untuk menerima sebagian dari keuntungan perseroan yang

diperuntukan bagi pemegang saham, sebanding denganjumlah

saham yang dimilikinya dalam perseroan dalam bentuk deviden

dan pembagian keuntungan lainnya.

143 Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance, <http://www.nccg-

indonesia.org/lokakarya/gcgdaniri.pdf>, diakses tanggal 20 Februari 2017


http://www.nccg-indonesia.org/lokakarya/gcgdaniri.pdf

http://www.nccg-indonesia.org/lokakarya/gcgdaniri.pdf

116

Dalam hal pembagian kedudukan yang sama terhadap masalah yang

cukup krusial dalam memenuhi kepentingan akan perlakuan yang adil,

permasalahannya yaitu mengenai masalah kontrol perusahaan dari pemegang

saham mayoritas. Hal ini sering terjadi pada perusahaan publik yang sebelumnya

merupakan perusahaan keluarga yang sering sekali ditemukan di negara Asia.

Dalam perusahaan keluarga, baik manajemen maupun kepemilikan terhadap

perusahaan tersebut masih dikendalikan oleh satu keluarga secara mayoritas.

Ketika perusahaan melakukan penawaran umum, biasanya saham yang dijual

masih ditawarkan kepada pemilik yang lama dengan sedemikian rupa, sehingga

kontrol sosial atas perusahaan tersebut tetap berada ditangan mereka.

Good corporate governance menjadi bagian untuk pembenahan dan

pengembangan pengelolaan perusahaan. Setiap emiten, direksi dan komisaris

harus dengan tulus dan ikhlas bersedia setiap gerak dari usaha mereka, telah

mencerminkan prinsip - prinsip good corporate governance tersebut. Adapun

untuk dapat menilai dunia usaha di Indonesia saat ini adalah :

1. Ketertutupan diri pengusaha, baik pemilik maupun manager

2. Tidak mempergunakan kaedah-kaedah usaha dengan baik dalam

mengerjakan usaha melainkan lebih menyenangi lobi

3.Kurangnya kesiapan menjadi enterpreneur yang mampu

membawanya ke dunia usaha murni.

Secara formal good corporate governance hanya ditujukan untuk

perusahaan yang mempunyai status perusahaan publik, khususnya emiten yang


117

telah menyerap dana dari masyarakat dan telah memiliki saham publik yang

sifatnya minoritas dan independen dan secara sederhana dapat dilukiskan sebagai

bentuk dari pelaksaan tanggung jawab antara perusahaan sebagai badan hukum,

direksi dan komisaris sebagai pengurus dengan para pemegang saham.

Peran serta publik dalam dunia usaha mendapat tempatnya dalam

industri pasar modal, karena perusahaan – perusahaan yang telah go public

mendapatkan dananya dari masyarakat. Walaupun pengendali perusahaan

biasanya masih tetap dipegang oleh segelintir orang. Ada beberapa peranan yang

dilakukan masyarakat menjadi pemegang saham perusahaan publik atau emiten

atau menjadi konsumen yang menggunakan produk barang / jasa dari suatu

perusahaan.

Prinsip – prinsip GCG yang harus diterapkan di dalam perusahaan

publik tidaklah jauh berbeda dengan prinsip GCG yang diterapkan bagi pemegang

saham. Akan tetapi, ada beberapa tambahan pemenuhan yang berkaitan dengan

kepentingan masyarakat yaitu :144

1. Prinsip keterbukaan harus benar benar diimplementasikan,

terutama pada saat melakukan penawaram sahamnya kepada

publik. Hal ini penting karena masyarakat biasanya merupakan

orang – orang awam yang belum menguasai di bidang pasar

modal. Oleh karena itu, informasi yang diberikan harus

dalambentuk yang sederhana dan mudah dimegerti

144Indra Surya & Ivan Yustiavandana, Op.cit, hlm 101


118

2. Prinsip keterbukaan juga memiliki korelansi yang kuat dengan

pemberian informasi materi yang harus segera dilaporkan kepada

masyarakat. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kondisi

perusahaan secara lugas dan jelas, karena masyarakat berhak

memperoleh keamanan dana yang telah diinvestasikan dalam

suatu perusahaan.

3. Selain itu, pelaksanaan GCG menyebabkan opini pemegang saham

publik menjadi sangat penting untuk didengarkan. Komunikasi

yang insentif antara manajemen perusahaan dengan para

pemegang saham dapat memberikan bantuan informasi.

Tujuan penerapan good corporate governance terdapat didalam

prinsip good corporate governance didalam prinsip keterbukaan atau transparansi.

Transparansi atau keterbukaan ini merupakan suatu bentuk perlindungan kepada

masyarakat investor. Dari segi substansial, transparansi memampukan publik

untuk mendapatkan akses informasi yang penting yang berkaitan dengan

perusahaan. Apalagi dengan mengingat bahwa transparansi merupakan salah satu

unsur pokok dari penerapan prinsip good corporate governance kedalam

perusahaan yang merupakan kebutuhan mutlak dalam praktek korporasi yang

modern.

Undang – Undang Pasar Modal telah memenuhi penerapan prinsip

good corporate governance dengan memasukkan ketentuan mengenai prinsip

keterbukaan. Penerapan prinsip keterbukaan secara asumtif berkaitan dengan

budaya perusahaan (corporate culture) yang saham listing di bursa efek, tentunya


119

akan menambah kepercayaan investor (trust) yang pada gilirannya akan

meningkatkan, memperkuat akuntabilitas pengelolaan perusahaan (good

management practices and good corporate citizenship), kinerja perusahaan dan

pasar modal di Indonesia. Bagi suatu negara, keterbukaan informasi ini berguna

untuk mengefektifkan dan mengintensifkan pajak yang akan meningkatkan

penerimaan negara dari sektor pajak.

C. Tugas dan Tanggungjawab Direktur Independen Dalam Penerapan

Prinsip GCG Pada Perusahaan Publik

Direksi dan komisaris Perseroan Terbatas pada hakikatnya adalah

organ profesional, organ otonom yang dalam menjalankan pengurusan perseroan

harus selalu berorientasi pada kepentingan tujuan perseroan dan kedudukan

direksi Perseroan Terbatas sekaligus pemegang saham adalah seharusnya sudah

independen.

Organ Perseroan, RUPS, direksi dan komisaris, belum memberikan

jaminan terlaksananya prinsip good corporate governance khusunya mengenai

perlindungan investor. Lemahnya penerapan prinsip good corporate governance

di perusahaan – perusahaan di Indonesia terutama saat menghadapi krisis

perekonomian mengakibatkan sikap apatis kreditor internasional akan iklim

investasi di Indonesia. Untuk mendorong terlaksananya penerpan prinsip good

corporate governance untuk meningkatkan investor dan perlindungan terhadap

investor diperlukan direktur independen didalam perusahaan publik.


120

Sebagai bagian dari Direksi, Direktur Independen diharapkan dapat

memperkuat tugas dan fungsi direksi. Tugas dan tanggung jawab direktur

independen pada dasarnya sama dengan tugas dan tanggung jawab direksi di

dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas. UUPT menyatakan bahwa direksi

bersama komisaris adalah organ – organ yang mengendalikan perusahaan sehari –

hari dengan pembagian tugas masing – masing, yaitu direksi mengurus atau

mengelola perusahaan sedangkan komisaris mengawas dan bila perlu memberikan

nasihat – nasihat kepada direksi.

Suatu sistem corporate governance yang efektif seharusnya mampu

mengatur kewenangan direksi yang bertujuan untuk menahan direksi untuk tidak

menyalahgunakan kewenangan tersebut dan memastikan bahwa direksi berkerja

semata – mata hanya untuk kepentingan perusahaan.

Direksi atau direktur independen bertanggung jawab dalam menjamin

keberlangsungan prinsip good corporate governance dengan itikad baik dan

penuh tanggung jawab sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 97 ayat 2 UUPT

Nomor 40 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa setiap anggota direksi wajib

dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk

kepentingan dan usaha perseroan.

Dalam rangka menjalankan prinsip good corporate governance

direksi didalam suatu perseroan maupun di perusahaan publik pada prinsipnya

haruslah bertanggung jawab secara pribadi tidak hanya tindakannya yang

dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, tetapi juga dalam hal tertentu,


121

terhadap perbuatan yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direktur

perusahaan.145 Bahkan dalam kedudukannya sebagai direktur, dalam hal – hal

tertentu direktur bertanggung jawab tidak hanya atas tindakan yang dilakukan

sendiri, melainkan juga atas tindakan direktur lainnya, atau bahkan sampai batas –

batas tertentu direktur bertanggung jawab juga atas tindakan orang lain yang

bukan direktur yang dilakukan atas nama perseroan.

Corporate governance memusatkan perhatian pada isu fundamental

seperti bagaimana seharusnya para pengurus perseroan dimonitori dan

dipengaruhi oleh industri perbankan, pasar modal dan mekanisme pembiayaan

lainnya. Pemantauan tersebut akan berguna untuk menilai kinerja direksi

berdasarkan kepentingan para pemegang saham, dan peningkatan discounted

present value perseroan dengan agency costs seminimal mungkin.

Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan tergantung tidak terlepas dari

kinerja direksi perusahaan. Akan tetapi, pada praktiknya, banyak direktur yang

tidak melaksanakan fiducary duty yang diembannya dengan optimal. Bahkan,

beberapa direktur perusahaan mengambil keuntungan pribadi dengan

menggunakan nama perusahaan.146

Code for Good Corporate Governance mengajurkan bahwa paling

sedikit 20% dari anggota dewan direksi maupun dewan komisaris adalah anggota

independen. Hal ini menandakan keberadaan direksi independen sangat penting

dalam pengelolaan perusahaan secara profesional.

145 Munir Fuady, Op.cit, hlm 80 146Indra Surya & Ivan Yustiavandana, Loc.cit, hlm 141


122

Keberadaan direktur independen pada perusahaan publik memberikan

harapan terlaksananya pengelolaan perusahaan secara baik. Dalam hal direktur

harus bersikap independen dalam suatu perusahaan ketika perusahaan melakukan

corporate action walaupun direktur tersebut tidak independen ataupun terafiliansi.

Hakikat lembaga direksi maupun komisaris bersifat kolegial. Hal ini

terdapat didalam pasal 98 ayat (1) UUPT Nomor 40 tahun 2007. Ini berarti dalam

hal lebih dari seorang direktur untuk mewakili perseroan tanpa perlu ikut direktur

lainnya sejauh masih merupakan tindakan perseroan dn tidak melanggar prinsip

kehati-hatian, dan direktur lainnya yang sebenarnya tidak ikut berbuat juga ikut

bertanggung jawab secara bersama-sama(renteng).

Salah satu upaya dalam mewujudkan good corporate governance

dalam perusahaan publik maupun perseroan dapat dilakukan dengan cara

membentuk direktur independen maupun komisaris independen. Keberadaan

direktur independen dan komisaris independen diharapkan mampu melakukan

meningkatkan perseroan atau perusahaan. Kehadiran direktur independen sangat

diperlukan baik oleh perusahaan – perusahaaan BUMN ( Badan Usaha Milik

Negara) maupun Perusahaan Publik. Dengan adanya direktur independen dan

komisaris independen, semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) akan

mendapatkan manfaat yang besar. Hal ini dikarenakan sebagai berikut :

1. Terbentuknya situasi yang suitable dengan prinsip – prinsip good

corporate governance, dimana direktur dan komisaris memberikan


123

pandangan dengan tingkat independensi dan akuntabilitas yang

tinggi.

2. Meningkatkan kinerja direksi dan direktur independen yang

profesional sehingga efektivitas kerja lebih optimal.

Secara umum Direksi Independen dapat juga mempunyai tugas dan

wewenang untuk hal-hal tertentu. Misalnya, perbuatan-perbuatan di bawah ini

hanya dapat dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan tertulis dari Direktur

Independen adalah sebagai berikut :147

1. Melepaskan atau menjaminkan aktiva tetap (fixed asset) dan aktiva

lancar (current asset) perseroan.

2. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta

dalam perseroan atau badan-badan lain atau menyelenggarakan

perusahaan baru.

3. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan perseroan dalam

perseroan atau badan-badan lain.

4. Menerima atau memberikan pinjaman jangka pendek, menengah,

panjang baik yang bersifat operasional maupun tidak operasional

yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh anggaran dasar.

5. Mengadakan perjanjian atau kerjasama lisensi, manajemen atau

perjanjian sejenisnya dengan badan usaha atau pihak lain.

147 Bismar Nasution, “Pertanggung Jawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan,

https://bismar.wordpress.com/, diakses tanggal 24 Februari 2017 jam 10.45



124

6. Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga yang membawa

konsekuensi keuangan perseroan secara material pada Perseroan.

7. Mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) yang

mempunyai akibat keuangan secara material pada Perseroan.

8. Untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan

piutang.

9. Penghapusan persediaan barang yang melebihi jumlah tertentu

yang mempunyai akibat keuangan secara material pada Perseroan.

10. Mengeluarkan jumlah uang melebihi suatu jumlah tertentu yang

ditentukan dalam anggaran dasar.

11. Mengembangkan proyek baru yang mempunyai akibat keuangan

secara material pada Perseroan.

12. Melakukan pengeluaran-pengeluaran non-rutin dan Perseroan.

13. Mengangkat staf manajemen dua tingkat dibawah Direksi.

14. Menentukan gaji staf manajemen dua tingkat dibawah Direksi.

15. Menunjuk konsultan hukum, akuntan dan penilai independen.

16. Menentukan jumlah bonus bagi karyawan.

Dari penjabaran di atas kita dapat melihat pentingnya peran direktur

independen untuk menjamin keberlansungan prinsip-prinsip good corporate

governance.Oleh karena itu pemilihan direktur independen harus dilakukan secara


125

hati-hati dan seksama. Untuk menjamin independensi direktur independen maka

harus memperhatikan beberapa ketentuan berikut ini:148

1. Orang tersebut bukan seorang pemegang saham substansial dari

perusahaan tersebut atau pekerja dari pemegang saham substansial.

2. Selama tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitas

eksekutif dari perusahaan tersebut atau perusahaan anggota lainnya.

3. Selama tiga tahun terakhir tidak menjadi ketua dari penasihat

profesional atau konsultan dari perusahaan tersebut atau

perusahaan anggota lainnya atau menjadi pekerja dari perusahaan

konsultan tersebut.

4. Tidak menjadi konsumen atau pemasuk hal-hal hal-hal yang

material dari perusahaan tersebut atau anggota perusahaan lainnya

atau menjadi pekerja dari perusahaan konsumen dan pemasuk tadi.

5. Tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan perusahaan atau

anggota perusahaan.

6. Tidak mengabdi atau melayani kepada direksi dalam periode

tertentu dimana dalam pelayanannya dapat secara material

mempengaruhi keputusan direksi tersebut.

7. Bebas dari segala kepentingan dan segala hubungan bisnis yang

menurut persepsi yang wajar mengintervensi secara material

kemampuan direksi untuk bertindak sesuai dengan kepentingan

perusahaan.

148Ibid


126

Selain hal-hal diatas perlu juga memperhatikan hubungan antara

direktur independen dengan direktur lainnya yang mungkin akan mempengaruhi

independensi dari direktur independen tersebut. Perlu juga kiranya diperhatikan

hubungan antara direksi independen dengan organ perusahaan lainnya untuk

menjamin kelancaran tugas dari direktur independen tersebut.


127

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pengaturan mengenai prinsip Good Corporate Governance didalam perundang

– undangan di Indonesia terdapat didalam Perundang – undangan Perseroan

Terbatas, Undang – Undang Pasar Modal, Undang – Undang Perbankan dan

Undang – Undang Penanaman Modal. Penerapan prinsip GCG dalam Undang –

Undang Perseroan Terbatas yaitu Prinsip Transparansi ( Pasal 66 ayat 1 dan ayat

2), Prinsip Akuntabilitas ( Pasal 92 ayat 1), Prinsip Responsibilitas ( Pasal 74),

Prinsip Independency ( Pasal 36 ayat 1) dan Prinsip Fairness ( Pasal 53 ayat 2).

Didalam Undang – Undang Pasar Modal, penerapan prinsip good corporate

governance terdapat didalam UU Nomor 8 tahun 1995 yaitu pasal 1 angka 25

mengenai Prinsip Keterbukaan. Penerapaa prinsip GCG dalam UU Perbankan

diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang

pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum yang terdapat didalam

pasal 2, 61 dan 62 PBI dan Penerapan good corporate governance dalam UU

Penananaman Modal terdapat didalam UU Nomor 25 tahun 2007 pasal 15.

2. Kedudukan direktur independen didalam perusahaan publik terdapat didalam

Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia No. SE-00001/BEI/02-2014 menggantikan


128

Keputusan Direksi BEJ Nomor Kep-305/BEJ/07-2004. Dalam hal ini direktur

independen diangkat dan diberhentikan melalui RUPS. Direktur independen dapat

menjalankan tugasnya setelah perusahaan terssebut tercatat. Tugas dan fungsi

direktur independen dalam perusahaan publik sama halnya dengannya direksi

pada Perseroan Terbatas. Tugas dan fungsi direktur independen dalam halnya

direksi dalam perusahaan publik atau Perseroan Terbatas yang terdapat didalam

Pasal 92 ayat (1) UUPT berisikan tugas utama organ perseroan yang bernama

direksi, yaitu menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan

dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dalam hal menjalankan

perseroan, seorang direktur independen memiliki hubungan dengan organ

perseroan lainnya. Perseroan memiliki keyakinan bahwa salah satu

keberhasilan dalam menerapkan GCG sangat bergantung kepada hubungan antar

Organ Perseroan dimana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dengan tegas telah memisahkan fungsi serta peranan Rapat Umum

Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris serta organ tambahan seperti

komisaris independen, komite audit dan sekretaris perusahaan.

3. Peranan Direktur Independen didalam perusahaan publik dapat dilihat melalui

tugas dan tanggung jawab direktur idependen didalam melaksanakan prinsip good

corporate governance. Direktur independen bertanggung jawab dalam menjamin

keberlangsungan prinsip good corporate governance dengan itikad baik dan

penuh tanggung jawab sebagaimana yang tertuang di dalam 97 ayat 2 UUPT

Nomor 40 tahun 2007 yang menyebutkan bahwa setiap anggota direksi wajib

dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk


129

kepentingan dan usaha perseroan. Dalam rangka menjalankan prinsip good

corporate governance direksi( dalam hal ini direktur independen) didalam suatu

perseroan maupun di perusahaan publik pada prinsipnya haruslah bertanggung

jawab secara pribadi tidak hanya tindakannya yang dilakukan dalam kapasitasnya

sebagai pribadi, tetapi juga dalam hal tertentu, terhadap perbuatan yang dilakukan

dalam kedudukannya sebagai direktur perusahaan. Dengan penuh tanggung jawab

dan itikad baik dari direksi atau direktur independen dapat meningkatkan

penerapan good corporate governance didalam perusahaan publik.

B. Saran

1. Sebaiknya hukum perusahaan di Indonesia terutama Undang Undang Perseroan

Terbatas dalam amandemen berikutnya maupun dalam Peraturan Bursa Efek

Indonesia dan OJK dimasukkan status keberadaan direktur independen secara

jelas termasuk struktur, tanggung jawab dan proses penunjukan direktur

independen sehingga dapat dibedakan dengan direksi lainnya.

2. Perlunya peningkatan proses penunjukan direktur independen dalam

penerapannya terhadap perusahaan publik dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria

yang telah ditetapkan, yang mana kriteria-kriteria tersebut juga disarankan untuk

dimasukkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan lebih lanjut,

sehingga fungsi dan tanggung jawab direktur independen dalam persuhaan publik

lebih terarah.


130

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dibyo Serfianto dan Iswi Hariyani, Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal.

Jakarta : Transmedia Pusaka, 2010.

Fakhruddin, M Hendy , Go Public: Strategi Pendanaan dan Peningkatan Nilai

Perusahaan. Jakarta : PT Elex Media Komputindo,2008.

Fuady, Munir, Perlindungan Pemegang Saham Minoritas.Bandung : CV Utomo,

2009.

Ibrahim, Johanes, Hukum Organisasi Perusahaan-Pola Kemitraan Badan

Hukum.Bandung : PT Refika Aditama, 2006.

Nadapdap, Binoto, Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta : Permata Aksara, 2013.

Nasarudin, M. Irsan, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia.Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, 2008.

Pakarti Piji dan Panji Anoraga, Pengantar Pasar Modal. Jakarta:Rineka Cipta,

2003.

Qamariyanti Yulia dan Tavinayati, Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Sinar

Grafika, 2009.

Saliman, Abdul Rasyid, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh,

cet.1, ed.2. Jakarta: Kencana, 2005.

Simanjuntak Cornelius dan Natalie Mulia, Ogan Perseroan Terbatas. Jakarta:

Sinar Grafika, 2009.

Surya Indra dan Ivan Yustiavandana, Penerapan Good Corporate Governance,

Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha. Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, 2006.

Sutedi, Adrian, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta : Raih Asa

Sukses, 2015.

Sutedi, Adrian, Good Corporate Governance, Ed. 1 Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika,

2012.

Tjager, I Nyoman, Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan bagi

Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta: PT. Prenhallindo, 2004.


131

Usman, Rachmadi, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika. Jakarta: Djambatan ,2000.

Wicaksono, Frans, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris

Perseroan Terbatas (PT). Jakarta:Transmedia Pustaka, 2009.

Widiyono, Try, Direksi Perseroan Terbatas(Bank dan Perseroan). Bogor: Ghalia

Indonesia, 2005.

Yulfani, Hukum Pasar Modal. Jakarta: Badan Penerbit Ilbam, 2005.

B. Perundang – Undangan

Undang – Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA NOMOR : Kep-

305/BEJ/07-2004 bagian III.1.5.1 Peraturan Nomor 1-A

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan

Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER — 01 /MBU/2011 tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate

Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara

C. Skripsi

Sidhi Dodi Purnomo, Tinjauan Yuridis Keberlangsungan Undang –Undang

Penanaman Modal Nomor 25 tahun 2007 dan Undang – Undang Perseroan

Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Terhadap Implikasi Corporate Social

Responsibility Perseroan Terbatas Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan

Batu Bara Di Indonesia Untuk Mewujudkan Prinsip Good Corporate

Governance, Universitas Indonesia, 2007

Mas Achmad Daniri, “ Reformasi Corporate Governance Di Indonesia”, Jurnal

Hukum Bisnis, Volume 24, No.3, Tahun 2005, Hal 23





132

D. Website

http://asevysobari.blogspot.co.id/2014/04/direktur-independen-pada-

emiten-atau.html, diakses tanggal 25 Januari 2017 Jam 14.20

Bismar Nasution, “Pertanggung Jawaban Direksi Dalam Pengelolaan

Perseroan, https://bismar.wordpress.com/, diakses tanggal 24 Februari 2017 jam

10.45.





133


peranan direktur independen dalam menjamin …

Documents