peran sekretariat jenderal dpr ri dalam mendukung tugas dan...

1

Dr. Winantuningtyas Titi S., M.Si. Sekretaris Jenderal DPR RI

Peran Sekretariat Jenderal DPR RI dalam Mendukung Tugas dan

Fungsi DPR RI

Sekretariat Jenderal DPR RI

Dasar Hukum

Dasar

Hukum

UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana telah

diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI

Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI No. 3

Tahun 2015

Peraturan Sekjen DPR RI No. 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekjen DPR RI No. 2 Tahun 2016

2


Landasan Kerja Setjen DPR

3

Pasal 413—Pasal 415 UU MD3 dan Pasal 294—297 Tatib :

• Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPR, dibentuk Sekretariat Jenderal DPR, yang susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan peraturan Presiden atas usul lembaga DPR.

• Pegawai Sekretariat Jenderal terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap.

• Sekretariat Jenderal DPR dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diusulkan oleh pimpinan lembaga sebanyak 3 (tiga) orang kepada Presiden.

Pasal 4 Perpres No. 27 Tahun 2015 dan Pasal 3 Persekjen No. 6 Tahun 2015:

• Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang administrasi dan persidangan.


Perubahan Paradigma Dukungan Setjen

DPR Kepada DPR RI

4

Era 1980-1990

• Setjen DPR sebagai unsur pelayanan kepada DPR RI.

Era 1990-2000

• Setjen DPR memberikan dukungan teknis dan administratif.

Era 2000-2015

• Setjen DPR memberikan dukungan Teknis, Administratif, dan Keahlian.

Era 2015-skrng

• Setjen DPR memberikan dukungan di bidang Administrasi dan Persidangan.

• Format dukungan Setjen DPR tersistem dan terstruktur secara bertahap, berkinerja tinggi, dan terukur.


Visi dan Misi DPR dan

Setjen DPR

5

Visi DPR

• Terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang modern, berwibawa, dan kredibel.

Visi Setjen DPR

• Menjadi Sekretariat Jenderal DPR RI yang profesional, andal, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR RI.

Misi DPR

• menyelenggarakan fungsi DPR RI untuk mendukung pembangunan nasional dalam kerangka representasi rakyat; dan

• memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah.

Misi Setjen DPR

• Memberikan dukungan di bidang Persidangan yang andal;

• Memberikan dukungan di bidang Administrasi yang akuntabel.


Gambaran Hubungan

Setjen DPR dengan DPR RI

6

SEKRETARIAT JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA

(SETJEN DPR RI)

DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA

(DPR RI)

TANTANGAN

MENIMBULKAN

IMPLIKASI PADA

MOTIVASI

LEMBAGA

PERWAKILAN YANG

ASPIRATIF DAN

BERPIHAK PADA RAKYAT

(FUNGSI REPRESENTATIF)

SEBAGAI

LEMBAGA PENDUKUNG

(ADMINISTRASI,

DAN PERSIDANGAN)

REFORMASI BIROKRASI

MELAKUKAN

PERUBAHAN SESUAI

SITUASI DAN

KONDISI

LINGKUNGAN

HARAPAN & TUNTUTAN MASYARAKAT

TERHADAP DPR RI SAAT INI ____________________________________________

(PROAKTIF, AKOMODATIF, RESPONSIF,

PROGRESIF, INIASIATIF)

2

1

3

4

Counterpart

(K/L/KLN)

PEMERINTAH/

MASYARAKAT


Transformasi Setjen DPR RI

7

Tuntutan

Kinerja Setjen

DPR RI

OUTPUT YG DIHASILKAN

Konsep Strategi

(blueprint/renstra)

MENJADI SISTEM

PENDUKUNG YANG

PARIPURNA

(PROFESIONAL,EFISIEN

DAN EFEKTIF

VISIONER

KREATIF

RESPONSIF

PROGRESIF

INISIATIF

INOVATIF

OUTPUT YG DIHARAPKAN

DUKUNGAN PRIMA DAN

OPTIMAL (CEPAT, TEPAT,

DAN AKURAT)

SASARAN

MELAKUKAN

PERUBAHAN

SIGNIFIKAN

TERSISTEM

(RB)

OUTCOME

DPR YANG KUAT:

Public trust

Publik

representative

Aspiratif

Partisipatif

Akuntabel

Transparan

Responsif

Ekspektasi

yang tinggi

dari

stakeholder

dinamika

lingkungan

strategis Kelembagaan

SDM

Tata Laksana

Menuju


Nilai-Nilai Dasar Kinerja Setjen DPR

8

Nila

i-N

ilai D

asar

Religius, adalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas.

Akuntabilitas, adalah sikap yang mencerminkan tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugas dan fungsi PNS.

Profesional, adalah sikap dalam melaksanakan tugas dengan terus meningkatkan kompetensi dan ketrampilan khusus untuk keberhasilan

kinerja yang optimal.

Integritas, adalah totalitas sikap yang menunjukkan komitmen, ketaatan dan konsistensi terhadap prinsip-prinsip etika dan moral.


SDM Pendukung DPR

9


Dukungan Setjen DPR

Dukungan Setjen DPR

Dukungan di Bidang Administrasi

Dukungan di Bidang Persidangan

Dukungan di Bidang Data dan Informasi

10


Dukungan Setjen DPR di Bidang

Administrasi

Dukungan di Bidang

Administrasi

Keprotokolan Dukungan keprotokolan dalam acara, upacara, dan penyaluran delegasi mayarakat.

Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Dukungan dalam bidang hukum dan analisis surat pengaduan masyarakat.

Kepegawaian dan Organisasi

Dukungan di bidang kepegawaian, administrasi Keanggotaan dan kesekretariatan Fraksi, organisasi dan tata laksana, dan pelayanan kesehatan.

Perencanaan dan Keuangan

Dukungan di bidang perencanaan, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan serta perjalanan.

Pengelolaan Barang Milik

Negara

Dukungan administrasi BMN, pengelolaan gedung dan instalasi, pengelolaan rumah jabatan, pengelolaan wisma DPR.

Umum Dukungan layanan pengadaan, persuratan dan penyimpanan, kendaraan, dan pengamanan dalam.

11


Dukungan Setjen DPR di Bidang

Persidangan

Dukungan di Bidang Persidangan

Persidangan Dukungan persidangan kepada Komisi, Badan, Mahkamah, Pansus, dan Persidangan Paripurna.

Kerja Sama Antar-Parlemen

Dukungan dalam kerja sama organisasi internasional, organisasi regional, kerja sama bilateral, dan administrasi kegiatan luar negeri anggota.

Kesekretariatan Pimpinan

Dukungan kesekretariatan Ketua DPR, Wakil-wakil Ketua DPR, Badan Musyawarah, Musyawarah Pimpinan, TU Pimpinan Setjen, dan TU Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR.

Pemberitaan Parlemen

Dukungan Pemberitaan di media cetak, media sosial dan website, serta pelayanan masyarakat dan pelayanan informasi publik, televisi dan radio parlemen, penerbitan.

12


Dukungan Setjen DPR di Bidang Data dan

Informasi

Dukungan di Bidang Data dan

Informasi

Perpustakaan

Pengolahan Data dan Teknologi

Informasi

Pengarsipan dan Museum

Risalah Rapat

13


Layanan Perpustakaan www.perpustakaan.dpr.go.id

14


Layanan Data dan Teknologi Informasi

Layanan Data dan Teknologi

Informasi

Layanan Jaringan

Layanan Helpdesk (5756100)

Layanan Pengembangan

Aplikasi

15


Layanan Jaringan Internet

Langganan Jasa Internet dengan 2 provider dengan kapasitas 400 mbps dan rincian sebagai berikut:

PT Telkom Indonesia 200 mbps.

PT Mora Telekomunikasi Indonesia 200 MBPS.

Langganan jasa internet untuk Griya Sabha Kopo sebesar 30 mbps.

Langganan jasa internet untuk layanan TV Parlemen sebesar 20 mbps.

Langganan jasa internet RJA Ulujami sebesar 5 mbps, digunakan untuk penarikan data mesin presensi.

Langganan jasa internet RJA Kalibata sebesar 5 mbps, digunakan untuk penarikan data mesin presensi.

16


17

Layanan Pengembangan Aplikasi

• Website resmi dengan domain www.dpr.go.id

• Email resmi bagi Anggota Dewan dan pegawai Setjen DPR dengan domain @dpr.go.id;

• SMS Gateway sebagai sarana informasi bagi Anggota Dewan dan pegawai Setjen DPR;

• Aplikasi kepegawaian, aplikasi ini berisi data tentang data pegawai Setjen DPR RI, aplikasi ini digunakan oleh Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Pelayanan Kesehatan dan Bagian Perpustakaan;

• Aplikasi Anggota, aplikasi ini berisi data tentang Anggota DPR RI, aplikasi ini digunakan oleh Bagian Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Pelayanan Kesehatan dan Bagian Perpustakaan;

• Aplikasi Tenaga Ahli dan Asisten Anggota¸ aplikasi ini berisi data data tentang data Tenaga Ahli dan Asisten Anggota DPR RI, aplikasi ini digunakan oleh Bagian TU TA, Sekretariat Fraksi, Bagian Keuangan, Bagian Pelayanan Kesehatan dan Bagian Perpustakaan;

• Aplikasi Portal, sebagai fasilitas pintu gerbang untuk masuk kedalam aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI untuk membantu pelaksanaan tugas sehari-hari;

• Keamanan aplikasi menggunakan layanan Single Sign On (SSO), yaitu sebuah fasilitas otentikasi identitas sebagai mekanisme otomatis yang menghubungkan pengguna dengan aplikasi/sistem informasi yang akan digunakan selanjutnya.


Layanan Pengarsiapan dan Museum

18

Penerimaan arsip/dokumen

• Menerima arsip/dokumen dari semua unit-unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR-RI sesuai Jadwal Retensi Arsip yang telah ditentukan;

Pengolahan arsip/dokumen (Arsip konvensional, arsip media baru)

Melakukan pemilahan arsip konvensional (teks) sesuai judul dan disusun secara kronologis;

• Melakukan pemilahan arsip media baru sesuai jenis arsipnya (kaset rekaman suara, kaset VHS, CD, DVD);

Pelayanan data dan informasi (Eksternal melalui PPID, Internal langsung)

• Memberikan pelayanan data dan informasi kepada pengguna informasi yang bersumber pada arsip/dokumen;

Perawatan/pemeliharaan arsip dan dokumen

• Melakukan perawatan arsip/dokumen secara berkala agar fisik dan informasi arsip/dokumen dapat terpelihara dengan baik.

Pengadaan, penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan museum.


Koleksi Arsip

• Arsip/dokumen Proses pembahasan RUU tahun 1950 – 2015 sebanyak 921

berkas.

• Arsip/dokumen Risalah rapat Paripurna DPR RI tahun 1950 – 2010 sebanyak 575

berkas.

• Arsip Media baru (Kaset Rekaman Suara ) tahun 1982 – 2015 meliputi rapat

Paripurna, rapat pembahasan RUU dan rapat pengawasan AKD sebanyak 53.428

kaset.

• Surat keputusan DPR RI sebanyak 615 berkas.

• Surat Keputusan Pimpinan DPR RI sebanyak 615 berkas

• Surat Keputusan Sekjen DPR RI tahun 1975 – 2015 sebanyak 4.081 berkas.

• Personal file Anggota DPR RI sebanyak 820 berkas

• Personal file Pegawai Setjen DPR RI sebanyak 1.096 berkas.

• SK Sekjen tentang Tenaga Ahli Anggota DPR RI tahun 2011-2012 sebanyak 4.608

berkas.

• SK Sekjen tentang Asisten Anggota DPR RI tahun 2011 – 2012 sebanyak 2.365

berkas.

19


Layanan Risalah Rapat

Layanan Bidang Risalah

Perekaman Rapat.

Pencatat Rapat.

Menstranskrip Rekaman Rapat.

Meng-edit hasil transkrip dan menyusun ke bentuk Risalah.

Mencetak, memperbanyak dan Mendistribusi (hard copy dan soft copy) Risalah Rapat Paripurna ke seluruh

Anggota DPR RI.

20


Upaya Perubahan untuk Penataan dan

Peningkatan Kelembagaan

1. Penataan Struktur Organisasi: Evaluasi Organisasi.

2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS: Analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; kebijakan

moratorium dan minus growth PNS; dan Redistribusi/realokasi PNS.

3. Pengembangan Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS Secara Terbuka: Kebijakan Penerimaan CPNS

berkualitas dan bebas KKN; dan Kebijakan Mutasi dan Promosi PNS dengan sistem merit.

4. Peningkatan Profesionalisasi PNS: Penetapan Standar Kompetensi Jabatan; Peningkatan Kompetensi PNS;

Pengukuran Kinerja Individu; Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri; dan Pengembangan dan

Penguatan Jabatan Fungsional.

5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi: Pengintegrasian TIK dari silo ke resource

sharing; Peningkatan efisiensi belanja infrastruktur TIK; dan Penerapan Aplikasi IT dalam: e-Office, e-

Planning, e-Budgetting, e-Procurement, e-Performance, e-Audit.

6. Peningkatan Pelayanan Publik: Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Masyarakat; Penguatan Budaya

Pelayanan Prima Kepada Masyarakat; Program Quick Wins; dan engelolaan Pengaduan Masyarakat

7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur: Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK &

WBBM (Pelaporan Harta Kekayaan PNS; Whistle Blower System; Keterbukaan Informasi Publik ; Program

Pengendalian Gratifikasi; dan Penguatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah); dan akuntabilitas

(Pengintegrasian Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Manajemen Kinerja serta Peningkatan

Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah).

8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri: Perbaikan Struktur Penggajian; Pemberian Tunjangan Berbasis

Kinerja; dan Perbaikan Sistem Pensiun/purna tugas.

9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur: Efisiensi Perjalanan Dinas; Efisiensi Sarana dan Prasarana Kerja;

dan Pendayagunaan Fasilitas Pemerintah yang Ada.

21


22


23


24


25


26


27

The Ultimate PowerPoint Design Package SEKIAN DAN

TERIMA KASIH

28

peran sekretariat jenderal dpr ri dalam mendukung tugas dan...

Documents