peran perempuan sebagai anggota partai politik dalam ...repository.fisip-untirta.ac.id/503/1/peran...

xi

Peran Perempuan Sebagai Anggota Partai Politik Dalam

Aktivitas Komunikasi Politik

(Studi Deskriptif Pada Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan Dewan Pimpinan Daerah Banten)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi

pada Konsentrasi Ilmu Humas Program Studi Ilmu Komunikasi

Disusun Oleh:

AMALLIA UTAMI PUTRI

NIM. 6662102121

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

2015

xii

ii

xiii

iii

xiv

iv

xv

Saat seseorang menginginkan sesuatu, seluruh semesta

bekerja sama untuk mewujudkannya. Semesta tidak

menghakimi, semesta membantu mewujudkan apa

yang kita inginkan (Paulo Coelho)

Laki-laki dan perempuan adalah dua sayapnya

seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka

terbanglah burung itu samapai ke puncak yang

setinggi-tingginya, jika patah satu dari pada dua

sayap itu, maka tak dapat terbang dari burung itu

sama sekali (Sarinah, Bung Karno)

Skripsi Ini ku persembahkan untuk bapak Rusman

Efendi, ibu Rice Hartati Ningsih, dan adik-adikku

yang tanpa putus memberikan doa dan cinta kasih,

selalu mendukung dan membuat penulis mampu

menghadapi apapun untuk bisa menggapai cita-cita.

v

xvi

ABSTRAK

Amallia Utami Putri. NIM 102121. Skripsi. Peran Perempuan Sebagai

Anggota Partai Politik Dalam Aktivitas Komunikasi Politik (Studi Deskriptif

Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Daerah

Banten). Pembimbing I: Mia Dwianna, S.Sos, M.Ikom., dan Pembimbing II:

Andin Nesia S.IK, M.Ikom

Keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30% mendorong seluruh partai

politik berlomba-lomba untuk memenuhi kuota tersebut, namun yang menjadi

pertanyaan apakah kader perempuan yang dikirim untuk bersaing di parlemen

adalah yang terbaik dan memang memiliki kemampuan yang baik dalam

melaksanakan aktivitas komunikasi politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui peran perempuan sebagai anggota partai politik dalam aktivitas

komunikasi politik di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan

Pimpinan Daerah (DPD) Banten. Teori yang digunakan dalam penelitian ini

adalah teori Nurture. Menurut teori nurture, adanya perbedaan perempuan dan

laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga

menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Anggapan bahwa perbedaan

psikologis antara perempuan dan laki-laki sebagian besar disebabkan oleh

kostruksi sosial melalui sosialisasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif

kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah tiga orang anggota perempuan Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa tidak ada perbedaan peran antara anggota laki-laki dan perempuan. Akan

tetapi yang membedakan pembagian kerja adalah pembatasan diri dalam hal ruang

gerak yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri, sehingga membuat stereotype

anggota laki-laki terhadap anggota perempuan di Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDI-P).

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Peran Perempuan, Aktivitas Komunikasi

Politik, Teori Nurture.

vi

xvii

ABSTRACT

AmalliaUtamiPutri. NIM102121.Thesis. Role ofWomen asPolitical Parties

MembersInPoliticalCommunicationActivity(Descriptive Study ofIndonesia

Demokrasi Perjuangan Parties Regoinal Leadership Council Banten).

Supervisor I: MiaDwianna, S. Sos, M.Ikom., AndSupervisorII:

andinNesiaS.IK, M.Ikom

Representation of women in parliament by 30 % to encourage all political parties

vying to meet the quota , but the question whether women cadres sent to compete

in parliament is the best and it has a good ability to carry out activities of political

communication . The purpose of this study was to determine the role of women as

members of political parties in the activities of political communication in

Indonesia Demokrasi Perjuangan Parties (PDI-P) Regional Leadership Council

(DPD) Banten. The theory used in this study is the Nurture theory . According to

nurture theory , the existence of differences between women and men is

essentially the result of socio-cultural construction resulting in different roles and

tasks . The assumption that the psychological differences between women and

men is largely due to social constructs through socialization . This study used a

qualitative descriptive method , by collecting data through interviews and

observations . Key informants in this study were three female members

ofIndonesia Demokrasi Perjuangan Parties (PDI-P). The results of this study

indicate that there is no difference between the role of the male member and

female . But what distinguishes the division of labor is self-limiting in terms of

the space that is done by the women themselves , thus making stereotypical male

members against female members inIndonesia Demokrasi Perjuangan Parties

(PDI-P).

Keywords: Political Communication, Role of Women, Communication

Activity Politics, Theory of Nurture.

vii

xviii

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

rakhmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan

penyusunan skripsi ini, yang berjudul “PERAN PEREMPUAN SEBAGAI

ANGGOTA PARTAI POLITIK DALAM AKTIVITAS KOMUNIKASI

POLITIK (STUDI DESKRIPTIF PADA PARTAI DEMOKRASI

INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PIMPINAN DAERAH BANTEN)”.

Shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita

Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir

zaman.

Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi

salah satu syarat menempuh ujian sarjana program S1 (Strata Satu) pada program

studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat di Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh

karena itu pada kesempatan ini penulis dengan kerendahan hati menyampaikan

rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sholeh Hidayat, M.PD selaku Rektor Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa atas kontribusinya sebagai pemimpin di kampus

penulis.

2. Bapak Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial

dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

3. Ibu Neka Fitriyah, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng

Tirtayasa

viii

xix

4. Ibu Mia Dwianna, S.Sos, M.Ikom. selaku dosen pembimbing satu

skripsi, terimakasih karena telah membantu memberikan arahan serta

masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Andin Nesia S.IK, M.Ikom. Selaku dosen pembimbing dua skripsi

yang telah membantu memberikan arahan serta masukan untuk

menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak M.Jaiz M.Ikom selaku ketua penguji sidang, terima kasih waktu

dan kebaikan hatinya telah memberi saya nilai yang baik.

7. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sihabudin M.Si selaku penguji sidang yang

telah meluangkan waktunya untuk menguji saya.

8. Bapak/Ibu Dosen jurusan Ilmu Komunikasi yang telah banyak

memberikan ilmu kepada penulis. Tak lupa juga untuk para staf dan

karyawan jurusan Ilmu Komunikasi.

9. Kedua orang tua, Rusman Efendi dan Rice Hartati Ningsih, yang tanpa

putus memberikan doa dan cinta kasih, terimakasih yang tak terkira

untuk motivasi dan nasihat yang telah Papa dan Mama berikan hingga

pendidikan ini selesai.

10. Adik-adik tersayang, Adelia Nurhaliza dan Abrar Rabiul Azka.

Terimakasih atas segala keceriaan dan dukungannya sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Para informan kunci ibu Dra. Hj. Amah Suhamah, M.Si, ibu

Suparmi,ST, ibu Sri Hartati, SH, dan informan pendukung bapak Drs.

Sabdo Waluyo yang telah menyempatkan waktunya dan memberikan

banyak informasi kepada penulis, sehingga penelitian ini dapat berjalan

dengan lancar.

12. Terimakasih kepada bapak Gandung Ismanto,S.Sos, MM, dan bapak

Iksan Ahmad, S.Ip, M.Si atas waktu, informasi, dan kesediaannya

menjadi informan ahli dalam penelitian ini.

13. Trami Vidya Veliyanti, S.Ikom, Ichsan Faruly, S.Ikom, Andrianis

Januar, S.Ikom, dan A Nasir (Ocing) terimakasih atas segala dukungan

ix

xx

berupa data-data dan arahan yang telah kalian berikan kepada penulis

hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

14. Mondar Mandir Management Indra Handayani, Akmal Alamsyah,

Steptian Akbar, Amriyatunnisa, dan Dhamar Indraloka. Terimakasih

atas segala sindiran, doa dan dukungannya yang membuat penulis

termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Kalian sahabat terbaik.

15. Mami Nadia, Agung, Rangga, Sausan (Uchan), Alif, Fandi, Teguh, bang

Yanto, bang Nida, Ichon dan teman menunggu dosen lainnya,

terimakasih atas bantuan dan dukungannya

16. Teh Annisarizki M.Ikom, Aulia Shofan Hidayat,Aulia Ibadurrahman,

S.Ikom, Henry Pramudya, S.Ikom, Rian Surya, Naufal, Oka Maulana,

Wahyu Annas, Galuh, dan teman-teman KOVIKITA, Terimakasih

sudah banyak membantu dan menemani dengan canda tawa kalian

selama pengerjaan skripsi ini.

17. Teman-teman Ilmu Komunikasi 2010 kelas F NR Yosa, Eki, Risya,

Puput, Mbak Putri, Maya, Vita, Sarah, Widi, Windi, Bunda Sinta, Tata,

Ai, Caca, Grego, Agi, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

namanya, terimakasih atas segala kenangan yang penuh dengan warna.

Terimakasih telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

18. Teman-teman seperjuangan di HIMAKOM 2012-2013, dan IMIKI

Untirta. Terimakasih banyak atas pengalaman berharga yang telah kalian

berikan kepada penulis selama berorganisasi di kampus.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan baik dari segi

kemampuan penyajian maupun pengetahuan yang dimiliki oleh penulis dalam

penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mohon maaf atas segala

kekurangan dan kesalahan yang ada, maka kritik dan saran yang membangun

sangat diharapkan penulis untuk memperbaiki kesalahan dan melengkapi

kekurangan. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan

manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Serang, Januari 2015

Penulis

x

xxi

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .................................... ii

LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................. iii

LEMBAR PENGESAHAN ................................................................. iv

LEMBAR PERSEMBAHAN ............................................................... v

ABSTRAK ............................................................................................. vi

ABSTRACT ............................................................................................ vii

KATA PENGANTAR ........................................................................... viii

DAFTAR ISI .......................................................................................... xi

DAFTAR TABEL.................................................................................. xvi

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................... xvii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Masalah............................................................. 1

1.2 Fokus Penelitian ......................................................................... 7

1.3 Pertanyaan Penelitian ................................................................. 7

1.4 Tujuan Penelitian ....................................................................... 8

1.5 Manfaat Penelitian ..................................................................... 8

1.5.1 Manfaat Akademis ........................................................... 8

1.5.2 Manfaat Praktis ................................................................ 9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA ........................................................ 10

2.1 Komunikasi Politik .................................................................... 10

2.1.1 Pengertian Komunikasi Politik......................................... 11

2.1.2 Fungsi Komunikasi Politik ............................................... 14

2.2 Gender dan Komunikasi ............................................................ 15

2.3 Peran........................................................................................... 16

2.4 Perempuan.................................................................................. 19

2.5 Peran Perempuan ....................................................................... 20

2.5.1 Perempuan dan Partisipasi Politik .................................... 21

2.6 Partai Politik .............................................................................. 23

2.6.1 Fungsi Partai Politik ......................................................... 24

2.6.2 Partai Politik dan Perlibatan Perempuan .......................... 24

2.7 Sosialisasi .................................................................................. 25

2.7.1 Jenis Sosialisasi ................................................................ 26

2.7.2 Tipe Sosialisasi ................................................................. 27

2.7.3 Pola Sosialisasi ................................................................. 28

2.7.4 Proses Sosialisasi .............................................................. 28

xi

xxii

2.7.5 Agen Sosialisasi ................................................................ 31

2.8 Aktivitas Komunikasi Politik .................................................... 32

2.9 Hambatan Komunikasi .............................................................. 43

2.10 Teori Nurture ............................................................................ 46

2.11 Kerangka Pemikiran ................................................................ 50

2.12 Penelitian terdahulu ................................................................. 51

BAB III METODOLOGI PENELITIAN .......................................... 54

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian ............................................ 54

3.2 Lokasi Penelitian ........................................................................ 57

3.3 InformanPenelitian ..................................................................... 57

3.4 Teknik Pengumpulan Data ......................................................... 60

3.4.1 Wawancara ....................................................................... 60

3.4.2 Observasi .......................................................................... 61

3.5 Sumber Data ............................................................................... 62

3.5.1 Data Primer ....................................................................... 62

3.5.2 Data Sekunder................................................................... 63

3.6 Teknik Analisis Data .................................................................. 63

3.6.1 Reduksi Data..................................................................... 63

3.6.2 Penyajian Data .................................................................. 64

3.6.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi .............................. 64

3.7 Validitas Data ............................................................................. 66

3.8 Jadwal Penelitian ....................................................................... 68

BAB IV HASIL PENELITIAN ........................................................... 69

4.1Deskripsi Objek Penelitian ......................................................... 69

4.1.1 Sejarah Partai Demokrasi Indonesia

Menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ........... 69

4.2 Deskripsi Informan Penelitian ................................................... 71

4.2.1 Informan-informan Kunci (Key Informants) .................... 71

4.2.2 Informan Pendukung ........................................................ 76

4.2.3 Informan Ahli ................................................................... 76

4.3 Pembahasan ................................................................................ 77

4.3.1 Hak dan Kewajiban Anggota Perempuan

di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dalam Aktivitas Komunikasi Politik ............................... 77

4.3.2 Anggota Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan Dalam Aktivitas Komunikasi Politik ............ 97


Perjuangan Bersosialisasi dan Berinternalisasi

xii

xxiii

Dalam Aktivitas Komunikasi Politik ............................... 110

4.3.4 Hambatan Anggota Perempuan di Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Aktivitas

Komunikasi Politik........................................................... 120

4.3.5 Sistem Perekrutan dan Pengkaderan Anggota

Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan dalam Memenuhi Pengetahuan

Komunikasi Politik........................................................... 131

BAB V PENUTUP ................................................................................. 142

5.1 Kesimpulan ................................................................................ 142

5.2 Saran .......................................................................................... 144

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 146

LAMPIRAN ........................................................................................... 149

BIODATA PENULIS

xiii

54

DAFTARTABEL

Halaman

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu ............................................................... 50

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian .................................................................... 67

Tabel 4.1 Kategorisasi Hak dan Kewajiban Anggota Perempuan

di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam

Aktivitas Komunikasi Politik ................................................. 92

Tabel 4.2 Kategorisasi Anggota Perempuan di Partai


Komunikasi Politik ................................................................. 105

Tabel 4.3 Kategorisasi Anggota Perempuan di Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan Bersosialisasi

dan Berinternalisasi dalam Aktivitas Komunikasi Politik ...... 114

Tabel 4.4 Kategorisasi Hambatan Anggota Perempuan di Partai



Tabel 4.5 Kategorisasi Sistem Perekrutan dan Pengkaderan

Anggota Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan dalam Memenuhi Pengetahuan


xiv

55

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Dokumentasi ................................................................... 149

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup Informan Kunci ke 1 ................... 151

Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Informan .............. 152

Lampiran 4 Transkrip Wawancara Informan Kunci ke 1 ................... 153







Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup Informan Pendukung .................. 180


Lampiran 13 Transkrip Wawancara Informan Pendukung .................. 182

Lampiran 14 Daftar Riwayat Hidup Informan Ahli ke 1 ..................... 187


Lampiran 16 Transkrip Wawancara Informan Ahli ke 1...................... 189

Lampiran 17 Daftar Riwayat Hidup Informan Ahli ke 2 ..................... 195


Lampiran 19 Transkrip Wawancara Informan Ahli ke 2...................... 197

Lampiran 20 Catatan Lapangan ............................................................ 199






Lampiran 26 Struktur Organisasi DPD PDI-P Prov. Banten ................ 205

Lampiran 27 Grafik Perolehan Suara Partai Politik ............................. 206

Lampiran 28 Jumlah Anggota Aktif DPC Se- Provinsi Banten....... 207

xv

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran gender dalam masyarakat ternyata juga dapat menyebabkan

subordinasi terhadap perempuan terutama dalam pekerjaan. Anggapan bahwa

perempuan itu irrasional atau emosional menjadikan perempuan tidak bisa tampil

sebagai pemimpin, dan ini berakibat pada munculnya sikap yang menempatkan

perempuan pada posisi yang kurang penting.58

Padahal perjuangan perempuan

sudah dimulai sejak adanya emansipasi wanita yang digagas oleh R.A Kartini dan

masih banyak pejuang-pejuang wanita lainnya yang mempertahankan agar wanita

atau perempuan dapat disamakan harkat dan derajatnya dengan laki-laki.

Selama ini, ada kesan bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki. Kesan

ini muncul akibat adanya image yang mungkin tidak sepenuhnya tepat tentang

kehidupan politik; bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik dan semacamnya.

Akibatnya, dibelahan dunia manapun jumlah wanita yang terjun di dunia politik

relatif kecil, termasuk di negara-negara yang tingkat demokrasi dan persamaan

hak asasinya lebih tinggi.59

Namun, dengan adanya undang-undang No. 12/2004 pemerintah

menegaskan perlunya menjamin alokasi minimum 30% kepada perempuan untuk

duduk di lembaga legislatif.

58

Khusnul Khotimah. 2009. Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan Dalam Sektor Pekerjaan.

Purwokerto.: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto. Hal 6 59

Liza Hadiz. 2004. Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru : Pilihan Artikel Prisma. Jakarta.

Pustaka LP3ES Indonesia. Hal 398

2

Pasal 65 ayat 1 menegaskan bahwa setiap partai politik dapat mengajukan

calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap

daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan terus dianut

dalam undang-undang pemilu.

Komisioner Hadar Nafis Gumay mengatakan bahwa calon legislatif

perempuan dalam pemilu 2014 untuk kursi DPR meningkat dibandingkan pemilu

tahun 2009. "Sekarang itu ada 37 persen total calon untuk DPR RI, total calonnya

itu ada 6607 didalam 6607 itu ada 2467 caleg perempuan dan itu jumlahnya 37

persen," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di Gedung KPU, Kamis

(27/2). Dia mengatakan pemilu tahun 2009 caleg perempuan jumlahnya hanya

mencapai presentase 30 persen. Hadar juga menyebut calon DPD perempuan juga

meningkat dari 11 persen menjadi 12,47 persen dalam pemilu kali ini60

Kenaikan presentase ini menjadi perhatian besar, mengenai kemampuan

berpolitik perempuan, kebanyakan laki-laki menganggap perempuan sebagai

pihak lemah yang biasanya dianggap hanya pemanis dalam dunia partai politik.

Akan tetapi banyak pula perempuan yang sudah menunjukan eksistensi dan

kinerjanya di dunia politik, sehingga menjadi sorotan masyarakat yang sedikit

banyaknya mendongkrak popularitas dan citra partai yang menaungi politikus

perempuan tersebut.

Hal itu membuat seluruh partai politik berlomba-lomba mencari kandidat

terbaik untuk dijadikan calon legislatif partai politik mencari kandidat perempuan

60

http://politik.teraspos.com/read/2014/02/27/81312/persentase-caleg-perempuan-meningkat

Diakses Pada Tanggal 15 Mei 2014 Pukul 09:32 WIB


3

yang berpengaruh di daerah tertentu atau bahkan meminang artis untuk menarik

perhatian publik, suara, citra sekaligus untuk memenuhi keterwakilan 30%.

Kuota 30% untuk perempuan masih menyisakan perdebatan tentang

keadilan yang perlu diberikan, seperti lipstick yang menghiasi perhelatan

pemilihan umum berbasis distrik proporsional. Wacana ini, berasumsikan bahwa

laki-laki dan perempuan yang menyuarakan kepentingan rakyat akan bersama-

sama memperbaiki aspirasi seluruh penduduk Indonesia yang 56% perempuan.61

Dalam pemerintahan reformatif, ketika iklim politik semakin terbuka dan

munculnya banyak partai politik yang mencerminkan keinginan bagi partisipasi

masyarakat secara luas, sesungguhnya merupakan peluang emas bagi perempuan.

Partai politik sesungguhnya adalah wadah paling strategis untuk partisipasi politik

perempuan dalam negara demokratis.62

Namun, sangat banyak partai politik yang

menyalahgunakan hal tersebut dikarenakan minimnya pengkaderan terhadap

perempuan. Alhasil banyak partai politik yang asal merekrut perempuan hanya

untuk memenuhi kuota tersebut.

Dalam beberapa kesempatan artis perempuan dijadikan subjek yang

dipakai untuk menarik massa agar memilih partai yang menaungi artis tersebut.

Beberapa diantaranya artis tersebut memang artis yang berkompeten yang

memang sudah biasa menjadi aktivis perempuan ataupun lainnya. Mereka sudah

biasa membela hak-hak rakyat yang terenggut ataupun ketidakadilan yang

menhapiri setiap individu yang lemah.

61

Najilah Naqiah. 2005. Otonomi Perempuan. Malang. Bayumedia Publishing. Hal 60 62

Khofifah Indar Parawansa.2006. Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran Tentang

Keserasian Jender. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia. Hal. 21

4

Disatu sisi banyak juga artis perempuan yang diragukan kemampuannya

dalam berpolitik, latar belakang pendidikan yang sama sekali bukan dari politik,

membuat banyak orang meragukan kemampuan artis perempuan untuk duduk di

kursi pemerintahan serta dalam menjalankan tugasnya.

Selain artis beberapa tokoh perempuan yang aktif di berbagai bidang dan

organisasi tertentu juga dapat dijadikan subjek pencitraan partai. Hal ini dirasa

lebih baik dikarenakan anggota yang berlatar belakang seperti ini memiliki

kapasitas yang memadai untuk dijadikan anggota legislatif, dan dianggap mampu

dan tau cara mensosialisasikan kegiatan politik yang baik, berkampanye yang

baik, melakukan pencitraan dan lain sebagainya.

Perempuan yang memiliki dasar dan wawasan politik yang kuat, akan

sangat membantu partai politik baik dari segi kinerja dan kegiatan-kegiatan politik

lainnya. Dengan kata lain, perempuan yang memiliki kemampuan dalam

melakukan kegiatan politik, akan mempermudah dirinya mendapat simpatik dan

membentuk citra dirinya yang secara otomatis akan berimbas kepada citra partai

yang dinaunginya,

Setiap lembaga dalam hal ini partai politik akan melakukan kegiatan

politik guna membangun kepercayaan masyarakat dalam konteks ini masyarakat

sebagai pemilih yang akan memilih partai politik tersebut. Nasib sebuah partai

politik sangat ditentukan oleh pemilih, sehingga setiap anggota dari partai politik

tersebut baik secara tanggung jawab sebagai anggota partai maupun untuk

kepentingan pribadi akan melakukan kegiatan-kegiatan politik yang akan

meningkatkan citra partai itu sendiri.

5

Berdasarkan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan

suara pemilihan umum (pemilu) anggota DPR, DPD, DPRD provinsi pemilu 2014

di tingkat provinsi Banten yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2014 di

pendopo gubernur Banten dengan tingkat partisipasi pemilih sekitar 71%, hasil

dari rekapitulasi tersebut adalah partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

sebagai partai pemenang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD provinsi

Banten dengan perolehan sebesar 815,517 suara. Disusul oleh partai Golongan

Karya (Golkar) dengan 650,492 suara, dan dipossisi ke tiga adalah partai Gerindra

sebesar 641,510 suara.63

Sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan

Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi dan DPRD Kab./Kota yaitu Pasal 40 ayat (4), KPU Provinsi Banten

mengumumkan nama-nama calon terpilih Anggota DPRD Provinsi Banten hasil

Pemilu Tahun 2014 yaitu sebagai berikut: Jumlah perolehan kursi, Partai

NasDem memperoleh 5 kursi, PKB memperoleh 7 kursi, PKS memperoleh 8

kursi, PDI Perjuangan memperoleh 15 kursi, Partai Golkar memperoleh 15 kursi,

Partai Gerindra memperoleh 10 kursi, Partai Demokrat memperoleh 8 kursi, PAN

memperoleh 3 kursi, PPP memperoleh 8 kursi, Partai Hanura memperoleh 6 kursi,

PBB memperoleh 0 kursi, dan PKPI memperoleh 0 kursi. Dari 85 Calon terpilih

63

kpu-bantenprov.go.id/ Diakses pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 Pukul 13.45 WIB

6

Anggota DPRD Provinsi Banten Hasil Pemilu 2014 diketahui laki-laki sebanyak

69 orang (81.18%), dan perempuan sebanyak 16 orang (18.82%).64

Dari 16 orang perempuan PDI-P adalah partai yang paling banyak

menyumbangkan caleg perempuan yaitu sebanyak 4 orang. Mereka adalah Hj. Rt.

Ella Nurlaella, SH.,M.Kn, Sri Hartati, SH, Jenny Vina Ruthmauli, Diana

Drimawati Jayabaya, SH. Memang partai Golkarpun menyumbangkan 4 nama

perempuan, akan tetapi partai Golkar bukanlah partai pemenang pemilu di tahun

2014 ini.

PDI-P sendiri memiliki ketua umum perempuan yaitu ibu Megawati

Soekarno Putri yang juga pernah menjabat sebagai presiden perempuan pertama

Republik Indonesia. Megawati mewarisi kemampuan politik dari ayahnya yaitu

presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno.

Melihat beberapa perempuan dari PDI-P yang terjun didunia politik

melalui lembaga legislatif, dan juga ada beberapa lembaga yang didalamnya

terdapat anggota perempuan yang berasal dari PDI-P, dengan latar belakang

tersebut peneliti ingin mengetahui Peran Perempuan Sebagai Anggota Partai

Dalam Aktivitas Komunikasi Politik” (Studi Deskriptif Anggota Partai

Perempuan Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan PimpinanDaerah

Banten).

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh peneliti, maka telah

ditetapkan fokus dalam penelitian sebagai berikut:

64

kpu-bantenprov.go.id/ Diakses pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 Pukul 13.50 WIB

7

“Bagaimana Peran Perempuan Sebagai Anggota Partai Dalam Aktivitas

Komunikasi Politik” (Studi Deskriptif Anggota Partai Perempuan Pada Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan PimpinanDaerah Banten).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka pertanyaan penelitiannya adalah :

1. Bagaimana hak dan kewajiban anggota perempuan di partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik?

2. Bagaimana anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

bersosialisasi dan berinternalisasi dalam aktivitas komunikasi politik?

3. Bagaimana hambatan anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik?

4. Bagaimana sistem perekrutan dan pengkaderan anggota partai perempuan

di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenuhi pengetahuan

komunikasi politik

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan hak dan kewajiban anggota perempuan di partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik.

2. Menjelaskan anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan bersosialisasi dan berinternalisasi dalam aktivitas komunikasi

politik.

8

3. Mengungkap hambatan anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik.

4. Menjelaskan sistem perekrutan dan pengkaderan calon legislatif

perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam aktivitas

komunikasi politik.

1.5 Manfaat Peneletian

1.5.1. Manfaat Akademis

Secara spesifik, penelitian ini bermaksud mengungkap pengalaman

informan, dalam hal ini anggota partai perempuan partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik. Penelitian ini diharapkan

bermanfaat untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan atau wawasan

baru dalam ruang lingkup komunikasi genderdan mengetahui relevansi teori

dengan fakta yang sebenarnya, juga diharapkan dapat memberi rangsangan

untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan dan

melengkapi serta memberi kritik yang membangun bagi penelitian ini. Dengan

demikian, hasil penelitian dalam kajian ini semakin kaya dan semakin

sempurna.

1.5.2. Manfaat Praktis

Dalam tataran praktis, penelitian ini diharapkan mampu diharapkan dapat

memberikan manfaat bagi para praktisi dalam bidang komunikasi untuk

menambah wawasannya dalam hal komunikasi gender dalam hal ini adalah

9

perempuan yang terjun di partai politik, menambahkan sebuah nuansa baru

bagi siapa saja yang membacanya. Dan khususnya bagi Partai Demokrasi

Perjuangan Indonesia (PDI-P) Banten. Selain itu, penelitian ini juga

diharapkan menjadi bahan evaluasi atau masukan bagi PDI-P Banten dalam

upaya pengkaderan dan pemenuhan pengetahuan politik anggota partai

perempuan.

`

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi Politik

Dalam pengertian umum komunikasi adala hubungan dan interaksi yang

terjadi antara dua orang atau lebih. Interaksi itu terjadi karena seseorang

menyampaikan pesan dalam bentuk lambang-lambang tertentu, diterima oleh

pihak lain yang menjadi sasaran, sehingga tercapai kesepahaman makna dari

sebuah proses komunikasi tersebut.

Menurut Michael Rush dan Phillip Althoff mendefinisikan komunikasi

politik sebagai suatu proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari

satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial

dengan sistem-sistem politik.65

Istilah komunikasi politik masih relatif baru dalam ilmu politik. Istilah

tersebut mulai banyak disebut-sebut semenjak terbitnya tulisan Gabriel Almond

(1960:3) dalam bukunya yang berjudul The Politics of the Development Areas,

dia membahas komunkasi politik secara lebih rinci. Menurut Almond (1960:12),

didefinisikan politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem

politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan politik untuk

membandingkan berbagai sistem politik dengan latar budaya berbeda. Arti

penting dari sumbangan pemikiranAlmond terletak pada pandangannya bahwa

semua sistem politik yang pernah ada di dunia ini, yang ada sekarang, dan yang

65

Michael Rush dan Phillip Althoff. 1997. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta. PT. Raja Grafindo

Persada. Hal 24

11

akan nanti punya persamaaan-persamaan yang mendasar, yaitu adanya kesamaan

fungsi yang dijalankan oleh semua sistem politik.66

Komunikasi politik merupakan salah satu dari tujuh fungsi yang

dijalankan oleh setiap sistem politik. Seperti dikemukakan oleh Almond, semua

fungsi (tujuh fungsi) yang dilakukan sistem politik yaitu (1) Sosialisasi Politik, (2)

Perekrutan, (3) Artikulasi interest (artikulasi kepentingan), (4) Agregasi interest

(Agregasi kepentingan), (5) Pembuatan aturan, (6) Aplikasi aturan, dan (7)

Aturan putusan hakim, harus dilakukan melalui komunikasi.67

Seperti yang sudah dijabarkan pada paragaraf sebelumnya menunjukan

bahwa ada kaitan antara fungsi politik dengan komunikasi politik. Fungsi

komunikasi politik bukanlah fungsi yang berdiri sendiri. Komunikasi politik

merupakan proses penyampaian pesan yang terjadi pada saat fungsi lainnya

dijalankan. Dapat disimpulkan bahwa fungsi komunikasi politik berkaitan erat di

dalam setiap fungsi sistem politik.

2.1.1 Pengertian Komunikasi Politik

Drs. Soemarno, AP. SH. Dalam bukunya Dimensi-Dimensi

Komunikasi Politik mengutip beberapa pengertian komunikasi politik dari

beberapa pakar antara lain dari: Astrid S. Susanto, Phd merumuskan

definisi komunikasi dalam bukunya “Komunikasi Sosial di Indonesia”

sebagai berikut: “Komunikasi politik adalah komunikasi yang di arahkan

kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah

66

Ardial. 2010. Komunikasi Politik. Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Media. 67

Almond Gabriel. 1963. The Civic Culture. Princenton: Princenton University Press.

12

yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua

warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan oleh lembaga politik.”

Dr. Rusadi Kartaprawira, SH. Dalam Buku “Sistem Politik

Indonesia”, melihat komunikasi politik pada kegunaanya yaitu: “Untuk

menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik intra

golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik

pemerintah.”

Drs. Soemarno, AP. SH. Menyatakan bahwa jika dilihat dari tujuan

politik an sich (semata-mata) maka: “Hakekat komunikasi politik adalah

upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik

atau ideologi tertentu di dalam rangka menguasai atau memperoleh

kekuasaan, dan dengan kekuasaan mana tujuan pemikiran politik dan

ideology tersebut dapat diwujudkan.”

Astrid lebih lanjut mngungkapkan lebih lanjut bahwa “komunikasi

politik merupakan suatu kegiatan pra politik, melalui kegiatan mana akan

terjadilah realisasi penghubungan atau pengkaitan masyarakat dengan

lingkup Negara.”

Berbeda dari pendapat para pakar tersebut, bahwa komunikasi

politik memiliki lingkup pembahasan yang cukup luas. Tidak hanya

membahas tentang bagaimana politik dikomunikasikan kepada khalayak

luar untuk tujuan memperoleh kekuasaan secara internal, namun

membahas bagaimana suatu sistem berlangsung untuk dipertahankan atau

diturunkan kepada generasi penerusnya.

13

Sebagaimana yang terdapat dalam komunikasi pada umumnya,

komunikasi politikpun terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut

yaitu komunikator, pesan, komunikan, media dan pengaruh. Komponen-

komponen tersebut dibidang komunikasi politik terdapat di dalam dua

situasi politik atau struktur politik, yaitu pada suprastruktur politik dan

infrastruktur politik.

Beberapa komponen yang termasuk dalam suprastruktur politik

terbagi menjadi tiga kelompok yaitu yang berada dalam lembaga

eksekutif, legislatif, yudikatif. Dilain pihak komponen-komponen yang

berada di masyarakat atau infrastruktur politik terbagi dalam asosiasi-

asosiasi, antara lain:

a) Partai Politik (Political Party)

b) Kelompok Kepentingan (Interest Group)

c) Para Tokoh Politik (Political Figures)

d) Media Komunikasi Politik (Media of political Communication)

Dengan demikian, dalam sistem politik komunikasi berfungsi sebagai

penghubung antara situasi kehidupan politik yamg ada pada suprastruktur

politik dan infrastruktur politik.

2.1.2 Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi

melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem

politik. Fungsi dari komunikasi politik adalah struktur politik yang

menyerap berbagai aspirasi, pandangan, dan gagasan yang berkembang

14

dalam masyarakat dan menyalurkannya sebagai bahan dalam penentuan

kebijakan. Dengan demikian fungsi membeawakan arus informasi balik

dari masyarakat ke pemerintah dan dari pemerintah ke masyarakat.68

Sedangkan menurut Soemarno fungsi komunikasi polirik dapat

dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, fungsi komunikasi politik yang

berada pada struktur pemerintahan (suprastruktur politik) atau disebut juga

denga istilah the governmental political sphere, berisikan informasi yang

menyangkut kepada seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Isi komunikasi ditujukan kepada upaya untuk mewujudkan loyalitas dan

integritas nasional untuk mencapai tujuan Negara yang lebih luas. Kedua,

fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) yang

disebut pula dengan istilah the socio political sphere, yaitu sebagai

agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi

tersebut sebagai proses komunikasi yang berlangsung di antara kelompok

asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap

pemerintah dan hasil agregasi dan artikulasi tersebut.69

Dengan kata lain penulis menyimpulkan fungsi komunikasi adalah

jembatan antara sosialisasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan

keluhan atau aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui komunikasi

politik kepada pemerintah.

68

Mas‟oed Mochtar & Colin Mac Andrew. 1993. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: UGM

Press. 69

Sumarno AP. 1993. Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik. Bandung. Citraaditya Bakti. Hal. 28

15

2.2 Gender dan Komunikasi

Penelitian Griffin (2003) berdasarkan pada refleksi personal menemukan 3

pola mengenai perbedaan perempuan dan laki-laki yang terdiri dari sebagai

berikut70

:

1. Ada lebih banyak persamaan antara laki-laki dan perempuan daripada

perbedaan

2. Ada variabilitas, yang besar berkenaan dengan gaya komunikasi antara

laki-laki dan perempuan feminis vs maskulinitas

3. Seks adalah fakta sedangkan gender merupakan gagasan

Gender adalah sistem makna, sudut pandang melalui posisi di mana

kebanyakan laki-laki dan perempuan dipisahkan secara lingkungan, material,

simbolis.

Berikut adalah beberapa perbedaan pola komunikasi yang terjadi dalam

perbedaan gender :

a. Perempuan lebih mudah memahami makna laki-laki daripada laki-laki

memahami makna perempuan;

b. Perempuan cenderung lebih ekspresif dibanding laki-laki;

c. Perempuan cenderung lebih menggunakan perasaan daripada laki-laki

yang lebih to the point;

d. Perempuan cenderung basa-basi dalam pengolaan kata-kata daripada laki-

laki yang lebih menggunakan logika;

e. Perempuan lebih halus dan lembut dalam berkata-kata daripada laki-laki;

70

E. A. Griffin.2003. A First Look at Communication Theory (5 ed.). Boston: McGraw-Hill. Hal

460

16

f. Perempuan cenderung lebih terbuka dibanding laki-laki yang lebih tertutup

g. Perempuan cenderung implisit dibanding laki-laki yang eksplisit;

h. Perempuan lebih peka/sensitif daripada laki-laki dalam menggunakan

perasaan;

i. Perempuan lebih sering menggunakan komunikasi non verbal.

2.3 Peran

Dalam penelitian ini, peran yang dimaksud yaitu peran merupakan tugas

utama yang diharapkan oleh masyarakat berupa aktivitas anggota partai poltik

perempuan dalam komunikasi politik. Peran dalam ilmu sosial terkait mengenai

peran aktif yang berdampak positif bagi keyakinan masyarakat terhadap anggota

perempuan partai politik.

Soekanto menyatakan bahwa Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan

(status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.71

Menurut Poerwadarminta

peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam

suatu peristiwa.72

Pengertian tentang peranan yang dikemukakan oleh Komarudin tentang

peran (role) dapat didefenisikan sebagai berikut73

:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam

manajemen.

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu usaha.

71

Soerjono Soekanto. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Pers. Hal 268 72

W. J. S Poerwadarminta. 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. PT. Balai Pustaka Hal

751 73

Komaruddin, 1994, Esiklopedia Manajemen, edisi kesatu, Bumi Aksara, Jakarta. Hal 768

17

3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang

adanya padanya.

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peran menurut Robbins singkatnya adalah seperangkat pola perilaku yang

diharapkan dikaitkan pada seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam

suatu unit sosial.74

Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur peranan atau role adalah75

:

1). Aspek dinamis dari kedudukan

2). Perangkat hak-hak dan kewajiban

3). Perilaku sosial dari pemegang kedudukan

4). Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Persepsi peran diperoleh dari semua rangsangan yang ada disekitar kita

(teman,buku, televisi, Koran, radio, dan lain sebagainya) yang merupakan

pandangan seorang individu mengenai bagaimana ia seharusnyabertindak dalam

suatu situasi tertentu, dan harapan peran adalah bagaimana orang lain meyakini

bagaimana seseorang tersebut seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu.

Jika situasi yang muncul berupa perbedaan dimana seorang individu dihadapkan

pada pengharapan peran yang berlainan maka disebut sebagai konflik peran.

Sebenarnya terdapat sesuatu kesepakatan tak tertulis yang menentukan apa yang

diharapkan dan menekankan pentingnya mengkomunikasikan dengan tepatdan

akurat mengenai pengharapan peran, yaitu berupa kontrak psikologis, yang

74

Stephen P Robbins. 2001. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi. Jakarta.

Prenhallindo. Hal 249 75

Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafmdo Persada. 2002. Hal 441

18

mendefinisikan pengharapan perilakuyang mengiringi semua peran. Jika

pengharapan peran yang tersirat dalam kontrak psikologis tidak terpenuhi, maka

terjadi reaksi (reperkusi) negative pada kinerja dan kepuasan orang-orangyang

terkait dalam peran tersebut dalam hal ini masyarakat sebagai pemilih.

Menurut Biddle dan Thomas yang dimaksud dengan peran adalah

serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari

pemegang kedudukan tertentu. Pada teori Biddle dan Thomas ini terbagi

peristilahan dalam teori peran kedalam empat golongan yaitu76

:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial

2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut

3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku

4. Kaitan antara orang dan perilaku

Menurut Levinson peranan mencakup tiga hal yaitu77

:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi

atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang

penting bagi struktur sosial masyarakat.

76

Sarlito Wirawan Sarjono.2006. Teori-Teori Psikologi Sosial. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja

Grafindo Persada. Hal 215 77


Grafindo Persada. Hal 244

19

Dari teori-teori di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa peranan

adalah suatu bagian dari tugas utama yang dilaksanakan oleh seseorang sesuai

dengan kedudukan dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

sebagai wujud pemenuhan hak dan kewajiban berupa tindakan yang diharapkan

oleh masyarakat sesuai dengan kedudukannya.

2.4 Perempuan

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan

gender dan sex. Perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang

melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam

pengertian sex merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat

reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil,

melahirkan dan menyusui. Pemahaman masyarakat terhadap perempuan

mengalami stereotype dalam persoalan peran sosialnya. Namun demikian,

Nasaruddin Umar memberikan batasan dalam melihat persoalan ini, yakni gender

lebih menekankan pada aspek maskulinitas atau feminimitas, sedangkan sex lebih

menekankan pada perkembangan dan komposisi kimia dalam tubuh.78

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa perempuan terdpat

dalam 2 konteks yaitu gender dan sex. Pemahaman masyarakat terhadap

perempuan mengalami stereotype dalam persoalan peran sosialnya, namun harus

dibedakan dalam cara melihat persoalan ini lebih menekankan pada gender.

78

http://www.referensimakalah.com/2013/01/konsep-perempuan.html Diakses pada hari Kamis

tanggal 12 Desember 2013 pukul 11:17 WIB

20

2.5 Peran Perempuan

Peran perempuan dalam pembangunan Indonesia dibawa pada nilai-nilai

modernisasi yang berorientasi pada produktivitas, efisian dan rasional seperti di

negara-negara industri.79

Dalam pembangunan saat ini, perempuan memiliki kesempatan untuk

berpartisipasi dalam segala hal, namun demikian keberadaan perempuan masih

menyimpan dilema. Di satu sisi perempuan dituntut bersikap elegan dan memiliki

penguasaan diri yang sangat tinggi saat berhadapan dengan publik, sedangkan di

sisi lain dalam ruang domestik perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga

yang penuh cinta kasih, pengabdian dan setia, bahkan harus rela hanya menjadi

orang kedua setelah suami yang merupakan kepala rumah tangga (Pembayun,

2009:91).80

Perdebatan tentang gender baik pada kalangan intelektual, cendikiawan,

rohaniawan, maupun pada kalangan masyarakat awam sekalipun, sampai detik ini

masih menjadi topik pembicaraan yang tak pernah ada akhirnya. Kata gender

dalam bahasa Indonesia dipinjam dari kamus bahasa inggris tidak secara jelas

dibedakan pengertian antara kata sex dan kata gender. Konsep gender harus

dibedakan dengan konsep sex dimana gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan

Tuhan. Oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana

seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata

nilai dan struktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan

79

Prosiding. 2012. Seminar dan Konferensi Nasional Ilmu Komunikasi: Kontribusi Ilmu

Komunikasi Dalam Pembangunan. Serang . Program Studi Ilmu Komunkasi FISIP Untirta hal 109 80

Prosiding. 2012. Seminar dan Konferensi Nasional Ilmu Komunikasi: Kontribusi Ilmu

Komunikasi Dalam Pembangunan. Serang . Program Studi Ilmu Komunkasi FISIP Untirta. Hal 49

21

demikian gender dapat dikatakan perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara

perempuan dan laki-laki yang dibentuk/dikonstruksi oleh sosial budaya dan dapat

berubah sesuai perkembangan zaman. Konsep lain mengatakan bahwa gender

merupakan sikap yang diletakan pada kaum laki-laki maupun yang dikonstruksi

secara sosial.81

Dari pengertian di atas peneliti menyimpulkan bahwa peran perempuan

memiliki peran ganda, yaitu peran pada profesinya dan pada hakikatnya sebagai

perempuan. Proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan

berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai dan struktur, ketentuan sosial dan

budaya di tempat mereka berada.

2.5.1 Perempuan dan Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan

negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi

politik. Dalam pengertian umum, partisipasi adalah kegiatan seseorang

atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan

politik. Kegiatan ini dapat berupa pemberian suara dalam pemilu, menjadi

anggota suatu partai dan lain sebagainya. Herbert McClosky mengatakan

bahwa: Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga

masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses

pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses

pembentukan kebijakan umum.82

81

Mansour Fakih.2008. Analisis Gender dan Transformasi Sosial (cetakan ke-13). Yogyakarta.

Insist Press. Hal 8 82

www.dewivivi07.wordpress.com/2009/05/26/partisipasi-perempuan-melalui-keterwakilannya-

dalam-lembaga -legislatif/ Diakses pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 Pukul 14.00 WIB

22

Salah satu implementasi nyata bagi perempuan Indonesia dalam

bidang politik adalah pemilu 1955 dimana perempuan yang memenuhi

persyaratan untuk dipilih dan memilih telah ikut serta dalam kegiatan

politik yang sangat berarti itu. Sejak saat itu partisipasi perempuan dalam

berbagai lembaga pemerintahan dari yang rendah sampai yang tinggi serta

berkecimpungnya mereka dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan

politik tidak lagi merupakan hal yang aneh (Isbodroini, 1993).

Keserasian dan keadilan jender dapat dicapai dengan berbagai

ikhtiar pemberdayaan politik perempuan. Pertama, melakukan ikhtiar-

ikhtiar penguatan institusi (institutional building). Kehadiran “Wanita

Persatuan”, misalnya, sebagai salah satu instrumen partai tidak hanya

menjadi institusi “pemanis”, tetapi gerakan perempuan harus menunjukan

dirinya sebagai institusi yang secara substansial dapat memberikan bobot

demokrasi bagi ikhtiar-ikhtiar komunikasidan agregasi politik perempuan.

Kedua, yang dapat dilakukan oleh gerakan perempuan adalah melakukan

penguatan kapasitas dan kapabilitas politisi perempuan (capacity building)

sehingga kader perempuan partai dapat secara aktif dan kompetitif ikut

dalam proses rekrutmen kader, baik dalam struktur kepengurusan partai

maupun pada lembaga legislatif. Proses itu dapat dicapai dengan

penguatan kapasitas politisi perempuan di lingkungan organisasi atau

partai politik. Penguatan kualitas kader partai dan politisi perempuan

disebuah partai politik dapat diarahkan pada kematangan visi perjuangan

partai, kemampuan untuk memimpin secara baik, berkomunikasi, mau

23

mendengar dan mengikuti, serta memiliki kekuatan dan kemauan untuk

menghadapi tantangan, disamping kemampuannya untuk memelihara

kredibilitas.83

Berdasarkan teori diatas peneliti menyimpulkan bahwa perempuan

di dunia politik kini bukanlah hal yang aneh, karena sudah banyak yang

terjun dan meduduki posisi dari yang terendah dan tertinggi, akan tetapi

jumlahnya masih sangat sedikit. Untuk itu perempuan harus melakukan

ikhtiar-ikhtiar penguatan institusi (institutional building) dan penguatan

kapasitas dan kapabilitas politisi perempuan (capacity building).

2.6 Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok

terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-

cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik

dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional-untuk

melaksanakan programnya.84

Di Indonesia kita terutama mengenal sistem multi-partai, sekalipun gejala

partai-tunggal dan dwi-partai tidak asing dalam sejarah kita. Sistem yang

kemudian berlaku berdasarkan sistem tiga orsospol dapat dikategorikan sebagai

sistem multi-partai dengan dominasi satu partai. Tahun 1998 mulai masa

reformasi, Indonesia kembali ke sistem multi-partai (tanpa dominasi satu partai).85

83


Keserasian Jender. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia. Hal. 23 84

Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi. Jakarta.PT. Gramedia Pustaka

Utama. Hal 403 85

Ibid Hal 422

24

Dengan kata lain dapat disimpulkan partai politik adalah wadah untuk

mencapai tujuan dalam konteks kekuasaan politik yang tidak didominasi oleh satu

nama partai saja.

2.6.1 Fungsi Partai Politik

Dibagian terdahulu telah disinggung bahwa pandangan yang

berbeda secara mendasar mengenai partai politik di Negara yang

demokratis dan di Negara otoriter. Perbedaan pandangan tersebut

berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai di masing-masing

Negara. Di Negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya

sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi

warga Negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan

bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa.

Sebaliknya di Negara otoriter , partai tidak dapat menunjukan harkatnya,

tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa.86

2.6.2 Partai Politik dan Perlibatan Perempuan

Di bidang politik, peranan politik wanita juga menunjukan

fenomena menarik. Wanita tidak hanya memerankan politik secara

tradisional (domestik) sebagaimana pernah ditulis oleh Almond dan Verba

sebagai agen sosialisasi politik bagi anak-anaknya, tetapi mulai aktif

memperjuangkan kepentingan umum atau kepentingan kelompoknya

melalui lembaga sosial atau lembaga politik. Bahkan, tidak jarang mereka

86


Utama. Hal 405

25

menyalurkan kepentingannya melalui saluran nonkonvensional, seperti

unjuk rasa dan demonstrasi.87

Sebagai saluran aspirasi dan partisipasi politik, parpol secara serius

dan berkelanjutan berperan dalam melakukan rekruitmen jabatan politik.

Melalui rekruitmen jabatan politik, perempuan memiliki kesempatan yang

sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam politik. Partai politik

bertanggung jawab dalam menempatkan perempuan pada posisi dan

tanggung jawab organisatoris yang signifikan, selain mempersiapkan dan

menempatkan perempuan sebagai caleg yang setara dengan caleg laki-

laki.88

Hal ini juga didukung oleh adanya Pasal 65 ayat 1 menegaskan

bahwa setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD

Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan

dengan memperhatiakan keterwakilan perempuan terus dianut dalam

undang-undang pemilu. Alhasil pada survey yang diadakan, keterlibatan

perempuan dalam dunia politik ditinjau dari adanya kenaikan calon

legislative dari 2009 sebesar 1,47%.

2.7 Sosialisasi

Berdasarkan buku Sosiologi Suatu Pengantar yang ditulis oleh

Soerjono Soekanto, “sosialisasi adalah suatu proses, dimana anggota

87

Liza Hadiz (Editor). 2004. Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel

Prisma.Jakarta.Pustaka LP3ES Indonesia. Hal 399 88http://dewivivi07.wordpress.com/2009/05/26/partisipasi-politik-perempuan-melalui-

keterwakilannya-dalam-lembaga-legislatif/ Diakses pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014

Pukul 15.00 WIB

http://dewivivi07.wordpress.com/2009/05/26/partisipasi-politik-perempuan-melalui-keterwakilannya-dalam-lembaga-legislatif/


26

masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai

masyarakat di mana dia menjadi anggota”.89

Menurut M.J. Herskovits, “sosialisasi adalah suatu proses dimana

seorang anak menyesuaikan diri dengan norma-norma dalam

keluarganya”.90

Richard T. Schaefer dalam buku Sociology a Brief Introduction

memaparkan, “Socialization, in which people learn the attitudes, values,

and behaviours appropriate for members of a particular culture.

Socialization occurs through human interactions that begin in infancy and

continue through retirement”.

(Sosialisasi adalah di mana orang mempelajari sikap, nilai, perilaku

yang tepat bagi anggota kebudayaan tertentu. Sosialisasi terjadi melalui

interaksi manusia yang dimulai pada masa bayi hingga usia lanjut).

Sedangkan sosialisasi menurut Sean Macbride yang dikutip

Cangara, “yakni menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan

bagaimana orang bersikap sesuai nilai-nilai yang ada, serta bertindak

sebagai anggota masyarakat secara efektif”.91

2.7.1 Jenis Sosialisasi

Berdasarkan jenisnya sosialisasi menurut Robert M. Lawang dibagi

menjadi dua, yaitu92

:

89

Soejono Soekanto, 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Hal 59 90

Ibid. Hal 60 91

Hafied Cangara. (2008). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 62 92

http://file.upi.edu/direktori/fpips/m_k_d_u/196604251992032

elly_malihah/pokok_materi_sosiologi,_elly_m/4._sosialisasi_dan_pembentukan_skl.pdf diakses

pada hari Sabtu 27 September 2014 pukul 15: 55 WIB


27

1. Sosialisasi primer, yaitu sosialisasi pertama yang dijalani individu

semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga).

Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun. Secara

bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di

sekitar keluarganya. Dalam tahap ini, peran orang-orang yang terdekat

dengan anak menjadi sangat penting karena watak dan/atau

kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh warna kepribadian dan

interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga

terdekatnya.

2. Sosialisasi sekunder, yaitu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi

primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu

dalam masyarakat. Salah satu bentuknya

adalah resosialisasi (pemberian identitas diri yang baru)

dan desosialisasi ('pencabutan' identitas diri yang lama).

2.7.2 Tipe Sosialisasi

Tipe sosialisasi dibedakan menjadi dua, yaitu93

:

1. Formal

Sosialisasi formal terjadi melalui lembaga-lembaga yang

berwenang menurut ketentuan negara. Contohnya sekolah.

2. Informal

93

http://www.bukupr.com/2013/04/sosialisasi.html diakses pada hari Sabtu 27 September 2014

pukul 15: 55 WIB

http://www.bukupr.com/2013/04/sosialisasi.html

28

Sosialisasi informal terdapat dalam pergaulan yang bersifat

kekeluargaan. Contohnya teman, anggota klub, dan kelompok-

kelompok sosial dalam masyarakat.

Walaupun proses sosialisasi dipisahkan menjadi dua yaitu formal

dan informal, namun hasilnya sangat sulit untuk dipisahkan karena

individu biasanya mendapat sosialisasi formal dan informal sekaligus.

2.7.3 Pola Sosialisasi

Sosialisasi dapat dibagi menjadi dua pola, yaitu94

:

1. Sosialisasi represif (repressive socialization), yang menekankan

pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan. Komunikasinya

bersifat satu arah. Keluarga berperan sebagai significant other.

2. Sosialisasi partisipatoris (participatory socialization), yang

menekankan pada interaksi dan komunikasi lisan yang bersifat dua arah.

Hukuman dan imbalannya bersifat simbolik. Keluarga berperan sebagai

generalized other.

2.7.4 Proses Sosialisasi

1. George Herbert Mead

Menurut George Herbert Mead, tahapan proses sosialisasi yang

dilalui seseorang adalah sebagai berikut95

:

94


pukul 15: 55 WIB 95


pukul 15: 55 WIB



29

a. Tahappersiapan (preparatory stage)

Tahap ini dialami saat seorang anak mempersiapkan diri untuk

mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman

tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan

meniru meski tidak sempurna.

Contoh: Kata "makan" yang diajarkan ibu kepada anaknya yang

masih balita diucapkan "mam". Arti kata tersebut juga belum dipahami

benar oleh anak. Lama-kelamaan anak memahami secara tepat arti kata

makan dengan kenyataan yang dialaminya.

b. Tahap meniru (play stage)

Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak

menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa.

Kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain mulai

terbentuk, anak juga sadar bahwa dunia sosial manusia berisi banyak

orang. Sebagian dari orang tersebut adalah orang-orang yang dianggap

penting bagi pembentukan dan bertahannya diri, yaitu dari mana anak

menyerap norma dan nilai. Bagi seorang anak, orang-orang ini disebut

orang-orang yang amat berarti (significant other).

c. Tahap memainkan (game stage)

Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan diganti

oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh

kesadaran. Kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain pun

meningkat sehingga memungkinkan adanya

http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat

http://id.wikipedia.org/wiki/Ibu

http://id.wikipedia.org/wiki/Balita

http://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa

http://id.wikipedia.org/wiki/Norma_sosial

http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai_sosial

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peranan_sosial&action=edit&redlink=1

30

kemampuan bermainsecara bersama-sama. Pada tahap ini

lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin

kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di

luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya

secara bertahap juga mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, anak

mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar

keluarga.

d. Tahap penerimaan norma kolektif (generalized stage)

Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat

menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata

lain, ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang

berinteraksi dengannya tapi juga dengan masyarakat luas. Manusia

dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama--

bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya secara mantap.

Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadi

warga masyarakat dalam arti sepenuhnya.

2. Charles H. Cooley

Charles H. Cooley lebih menekankan pada peran interaksi dalam

teorinya. Menurutnya, self concept (konsep diri) terbentuk dari

interaksi seseorang dengan orang lain, yang disebut looking-glass self.

Tahap-tahap terbentuknya looking-glass self yaitu96

:

a. Kita membayangkan bagaimana kita di hadapan orang lain

96


pukul 15: 55 WIB

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Main&action=edit&redlink=1

http://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi




31

b. Kita membayangkan bagaimana orang lain menilai kita

c. Bagaimana perasaan kita sebagai akibat dari penilaian itu

Tahapan di atas berkaitan erat dengan teori labeling, di mana

seseorang akan berusaha memainkan peranan yang sesuai dengan

penilaian orang terhadap dirinya, walaupun penilaian itu belum tentu

benar.

2.7.5 Agen Sosialisasi

Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melakukan sosialisasi

yang membantu seseorang membentuk pandangannya sendiri tentang

dunianya dan membuat persepsi tentang tindakan-tindakan yang pantas

dan tidak pantas dilakukan. Dalam beberapa kasus, pengaruh-pengaruh

agen-agen ini sangat besar.

Agen sosialisasi antara lain97

:

1. Keluarga

2. Teman sepermainan

3. Sekolah

4. Lingkungan pekerjaan

5. Masyarakat umum

6. Media massa

Berdasarkan definisi diatas peneliti menyimpulkan bahwa

sosialisasi adalah suatu proses menyesuaikan diri dengan norma-norma

dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Dalam hal ini, proses

97


pukul 15: 55 WIB


32

sosialisasi tersebut dilakukan oleh anggota perempuan di partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan dengan sesama politikus.

2.8 Aktivitas Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan komunikasi persuasi yang selalu dilakukan

oleh politikus maupun partai politik untuk mencapai tujuan politiknya. Dalam hal

ini, kegiatan komunikasi politik kegiatan persuasi dan hampir tidak ada kegiatan

komunikasi politik yang tidak berusaha untuk mempersuasi orang atau khalayak

maupun pemilih yang bertujuan mengubah atau mempertahankan persepsi,

perasaan, pikiran, maupun pengharapan agar mereka bersikap dan berperilaku

sesuai dengan keinginan komunikator politik. Dalam hal ini Dan Nimmo

menyebutkan persuasi merupakan suatu pembicaraan politik yang bertujuan

mengubah persepsi, pikiran, perasaan, dan pengharapannya.

Karena itu, manuver-manuver politik yang sering keluar dari sejumlah

elite dan aktor politik pada umumnya, pada gilirannya dapat berimplikasi pada

pembentukan perilaku individu dan kelompok yang terlibat dalam proses tersebut.

Pesan-pesannya akan menjadi rujukan penting dalam mengambil tindakan-

tindakan formal ataupun informal khususnya berkenaan dengan aktivitas politik.98

Beberapa bentuk komunikasi politik sebagai aktivitas komunikasi politik

yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam dunia politik adalah retorika

politik, propaganda politik, public relation politik, lobi-lobi politik, periklanan

politik, dan sebagainya.

98

Asep Saeful Muhtadi. 2008. Komunikasi Politik Indonesia:Dinamika Islam Politik Pasca-Orde

Baru. Bandung.PT.Remaja Rosdakarya.Hal 21

33

1. Retorika

Retorika atau dalam bahasa Inggris rhetoric berasal dari kata latin

rehtorica yang berarti ilmu bicara. Aristoteles menyebutkan retorika sebagai

seni persuasi yaitu uraian yang singkat, jelas dan menyakinkan dengan

menggunakan keindahan bahasa dalam penyampaiannya. Retorika merupakan

seni sekaligus teknik yang sering diaplikasikan dalam dunia politik. Pada awal

kemunculannya retorika bersifat dua arah atau dialogis karena biasa digunakan

untuk perdebatan – perdebatan di dalam ruangan.Secara umum kajian retorika

didefinisikan sebagai simbol kehidupan manusia. Menurut Littlejohn dalam

Ariffin (2011:126) Retorika kemudian diperluas dengan mencakup segala cara

manusia menggunakan simbol untuk mempengaruhi lingkungannya.

Dalam pengertian yang lebih luas retorika diartikan sebagai seni

mempergunakan bahasa secara efektif. Aristoteles menegaskan bahwa retorika

dipergunakan untuk membenarkan (corrective), memerintah (instructive),

mendorong (suggestive), dan mempertahankan (defensive) sesuatu yang

didasarkan pada kebaikan masyarakat secara luas.

Retorika merupakan komunikasi dua arah, satu kepada satu. Dalam

pengertian bahwa seseorang berbicara kepada beberapa orang atau seseorang

berbicara kepada seorang lainnya, yang masing-masing berusaha dengan sadar

untuk mempengaruhi pandangan satu sama lainnya, melalui tindakan timbal

balik satu sama lain.99

Retorika juga dimaksudkan sebagai upaya komunikasi

dalam membangun citra, melalui retorika bertujuan menyatukan perasaan,

99

Dan Nimo. 2004. Komunikasi Politik: Komunikator, pesan, dan media.Bandung. PT.Remaja

Rosdakarya.Hal 140

34

harapan, sikap dan akhirnya diharapkan untuk dapat bekerja sama sesuai

dengan tujuan komunikator dan hal tersebut dilakukan dengan cara berpidato

(negosiasi).

Untuk dapat melakukan retorika yang persuasif dan mencapai tujuan

retorika dimaksud, harus didasarkan dan diperhatikan faktor ethos, pathos dan

logos. Ethos merupakan faktor kredibilitas seorang komunikator, ini

menunjukkan bahwa retorika akan berhasil apabila disampaikan oleh

komunikator yang dipercaya oleh masyarakat (komunikan), pathos adalah

kemampuan dalam memilih dan menggunakan bahasa atau kata-kata yang

baik, manarik dan simpatik untuk mempengaruhi emosi khalayak pendengar,

dan logos adalah seorang komunikator adalah seorang yang mempunyai

pengetahuan yang luas dan mendalam tentang apa yang disampaikannya

dalam berpidato maupun berbicara di depan publik.

Dengan demikian retorika politik dapat dipahami sebagai sebuah seni

menggunakan bahasa untuk mempengaruhi orang lain dengan tujuan -tujuan

politik. Retorika politik juga sering disebut sebagai suatu proses negosiasi.

Selanjutnya, menurut Aristoteles ada tiga macam retorika politik yaitu100

:

a. Deleberative rhetoric, yaitu sebuah komunikasi yang dirancang untuk

menggoyang orang yang ada kaitannya dengan public policy dengan cara

menggambarkan keuntungan dan kerugian relatif dan jalan alternatif yang

ditempuh. Fokusnya diletakkan kepada apa yang akan terjadi dikemudian

hari akan suatu kebijakan yang akan diambil.

100


Rosdakarya. Hal 142

35

b. Forensic rhetoric, yaitu komunikasi yang memiliki sifat ke fungsi judicial.

Tujuannya adalah untuk menunjukkan suatu kekeliruan atau kebenaran,

tanggung jawab, hukuman atau ganjaran yang telah dibuat dimasa lalu.

c. Demonstrative rhetoric, yaitu komunikasi yang menggambarkan tentang

kebaikan atau keburukan orang lain, organisasi, ide, dan sebagainya.

2. Propaganda Politik

Propaganda merupakan usaha yang dilancarkan berkesinambungan

dengan tujuan menggalang dukungan bagi suatu pendapat, kredo (paham),

atau kepercayaan tertentu.101

Propaganda merupakansuatu kegiatan komunikasi yang erat

kaitannya dengan persuasi. Sehingga Scott M. Cutlip dan H. Center

menyebut persuasi sebagai upaya menyampaikan informasi lewat cara

tertentu yang membuat orang menghapus gambaran lama dalam benaknya

atau memori pikirannya dan menggantikannya dengan gambaran baru

sehingga berubalah perilakunya. Hal tersebut menunjukkan bahwa

persuasi merupakan kegiatan mengkonstruksi pesan dan membangun citra

diri dalam pikiran orang lain dengan tujuan mempengaruhi orang tersebut.

Mempengaruhi orang lain berarti sebuah upaya mengubah sikap orang

tersebut terhadap diri kita atau terhadap suatu objek102

.

Jacques Ellul, seorang sosiolog dan filosof Prancis, merangkum

cirri-ciri dalam mendefinisikan propaganda sebagai komunikasi yang

101

Jefkins Frank disempurnakan oleh Yadin Daniel.2004. Edisi ke-5 Public Relations.Jakarta. PT.

Gelora Aksara Pratama.Hal.16 102

Dedy Djamaluddin Malik dan Yosal Iriantara. 1994. Komunikasi Persuasif. Bandung. PT.

Remaja Rosdakarya. Hal 32

36

digunakan oleh suatu kelompok atau terorganisasi yang ingin menciptakan

partisipasi aktif atau pasif dalam tindakan-tindakan suatu massa yang

terdiri atas individu-individu, dipersatukan secara psikologis melalui

manipulasi psikologis dan digabungkan di dalam suatu organisasi.103

Propaganda merupakan salah satu alat untuk membangun opini di

tengah-tengah masyarakat. Jenis-jenis propaganda juga bermacam-macam,

sesuai dengan tujuan propaganda tersebut. Yang pertama ada propaganda

politik dan propaganda sosial, propaganda politik melibatkan usaha-usaha

pemerintah, partai, atau golongan yang berpengaruh untuk mencapai

tujuan strategis atau taktis,. Ia beroprasi melalui imbauan-imbauan khas

berjangka pendek. Propaganda sosiologi kuran kentara, lebih berjangka

panjang. Melalui proses ini orang disuntik dengan suatu cara hidup;suatu

ideologi. 104

Ellul juga membedakan propaganda vertikal dan propaganda

horizontal. Yang pertama adalah satu-kepada-banyak dan terutama

mengandalkan media massa bagi penyebaran imbauannya. Propaganda

horizontal bekerja lebih di antara keanggotaan kelompok ketimbang dari

pemimpin kelompok, lebih banyak melalui komunikasi interpersonal dan

komunikasi organisasi ketimbang melalu komunikasi massa. Secara

tradisional partai-partai politik mengandalkan propaganda horizontal.105

3. Public Realitions

103


Rosdakarya. Hal 124 104

Ibid. Hal 126 105

Ibid. hal 127

37

Kata public relations (PR) atau biasa yang disebut dengan humas,

merupakan kegiatan yang diterapkan disemua jenis organisasi, baik

pemerintah, swasta, lembaga politik, LSM, dan sebagainya. Hal itu

dimaksudkan sebagai suatu kegiatan menciptakan hubungan yang baik dan

berkesinambungan dengan publik (masyarakat) untuk suatu tujuan

tertentu.

Public relations adalah suatu bentuk komunikasi yang berlaku

untuk semua jenis organisasi, baik itu yang bersifat komersial mupun non-

komersial, di sector public (pemerintah) maupun privat (pihak swasta).

Terdapat begitu banyak definisi PR. Namun pada intinya, PR senantiasa

berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan,

dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan muncul perubahan

yang berdampak.106

Public relation dalam dunia kampanye politik biasanya disebut

konsultan kampanye yang bertugas membangun image (citra) politik

terhadap partai politik maupun kandidat, sedangkan dilain pihak

membangun kesan negatif kepada para pesaingnya. PR didunia politik

juga memainkan peranan spin doctor sebagai stage manager yang mampu

mengatur jalannya kampanye, seperti; memberi naskah pidato, membuat

agenda dan daftar pernyataan (statement) politik yang akan disampaikan

kandidat ketika berkampanye. Ia juga merancang isi pesan dan memilih

media yang tepat dalam mempromosikan kandidat, dengan tujuan untuk

106

Jefkins Frank disempurnakan oleh Yadin Daniel.2004. Edisi ke-5 Public Relations.Jakarta. PT.

Gelora Aksara Pratama.Hal.2

38

menggarahlan opini publik dan pencitraan kandidat. Di Indonesia spin

doctor biasa disebut dengan istilah manager kampanye.

Permasalahan-permasalahan negeri ini yang sempat mencuat

menjadi agenda setting-nya media massa, ternyata bisa dipotret dari

perspektif etika, public relations, dan politik. Etika bagi para pejabat

menyangkut penampilan (profil) dalam rangka menciptakan citra dan

reputasi (lihat Soleh Soemirat dan Elvinaro Ardianto. 2006 171).

Sedangkan public relations berfungsi sebagai "jembatan komunikasi"

antara suatu organisasi dan lembaga lain serta berbagai elemennya.

Tujuannya supaya terjadi saling pengertian antara kedua belah pihak, dan

akhirnya terciptanya citra positif serta dukungan publik terhadap

keberadaan organisasi (lihat Elvinaro Ardianto. 2009 27). Sementara

politik itu sendiri berkaitan dengan masalah kekuasaan, termasuk

mempertahankan kekuasaan.

a. Public Relations & Personal Branding Tokoh Partai Politik

Nilai belanja iklan para calon-calon kepala daerah yang

dibelanjakan diberbagai media, cetak dan elektronik mencapai ratusan juta

rupiah. Bahkan, terdengar isu, salah seorang calon kepala daerah di

wilayah pemilihan Jawa Tengah konon mengeluarkan 1 Milyar rupiah

sebagai upaya personal branding lewat iklan. Jumlah itu belum ada apa-

apanya dibandingkan iklan para ketua partai besar yang ditengarai sedang

mempersiapkan diri menuju kursi RI-1. Sebut saja Wiranto, Prabowo dan

39

Sutrisno Bachir. Nama yang disebut belakangan ini konon kabarnya

menggelontorkan belanja iklan hingga 30 milyar rupiah.

b. Public Relations : Awareness, Attitude and Action

Kesadaran, bersikap dan bertindak. Sebuah mantra di dunia PR

yang didengung-dengungkan sejak dulu. Strategi PR hadir sebagai alat

bantu untuk mendekatkan sebuah rencana menuju ke sebuah keberhasilan.

Jika iklan dihadirkan untuk menunjukkan sebuah produk atau seorang

tokoh yang memuji-muji dirinya sendiri lewat jargon-jargon bombastis

khas iklan, maka PR melakukan hal yang berbeda.

4. Lobi-lobi Politik

Kata “Melobi” terdapat dalam kamus bahasa Indonesia dengan

pengertian : melakukan pendekatan secara tidak resmi, menilik asal kata lobi

yang berarti teras atau ruang depan yang terdapat di hotel-hotel, tempat

dimana para tamu duduk-duduk dan bertemu dengan santai kemungkinan kata

lobi melatar belakangi perkembangan istilah “melobi” yang terjadi karena

kebiasaan para anggota parlemen di Inggris yang biasa berkumpul di lobi

ruang sidang dan memanfaatkan pertemuan di ruang tersebut untuk

melakukan berbagai pendekatan, diantara persidangan. Sedangkan pelobian

adalah bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau

kelompok untuk menghubungi para pejabat pemerintah atau pimpinan politik

dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau masalah yang dapat

menguntungkan sejumlah orang.107

107

http://kbbi.web.id/melobi Diakses pada Tanggal 17 Oktober 2014 Pukul 16:30 WIB

http://kbbi.web.id/melobi

40

Di era globalisasi seperti sekarang ini, konsep lobi merupakan suatu

keharusan untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada, baik dalam skala

lokal maupun internasional. Penggunaan lobi (lobbying) dalam sistem politik

telah menjadi fenomena umum sejak lahirnya politik itu sendiri.

Bagaimanapun kebijakan publik diformulasikan akan selalu ada

kecenderungan dari mereka yang sangat terpengaruh untuk mempengaruhi

hasil.

Dalam dunia politik lobi dapat diartikan sebagai suatu upaya persuasi dan

pendekatan yang dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kepentingan

tertentu untuk memperoleh dukungan dari pihak lain yang dianggap memiliki

pengaruh atau wewenang dalam upaya pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

Sebagaimana praktek lobi-lobi dalam dunia politik di Indonesia telah

ditunjukkan ketika para kandidat berusaha melobi partai politik untuk

mendukung dan memberikan kendaraan politik untuk pencalonan kepala

daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota. Dalam hal itu, keberhasilan

melobi partai politik untuk mendukung pada momentum pilkada langsung

merupakan keberhasilan awal mencapai tujuan politik.

5. Periklanan Politik

Periklanan politik, menurut H.B. Widagdo (1999) merupakan usaha untuk

menyampaikan pesan-pesan politik kepada khalayak dengan mengetengah-kan

berbagai pertimbangan dan alasan kuat perlunya masyarakat mendukung

keberadaan partai politik maupun kandidat yang akan dipilih dalam kegitan

pemilihan umum. Pesan-pesan tersebut disampaikan dan disebarluaskan

41

melalui media massa baik cetak maupun elektronik, seperti televisi, radio,

surat kabar, majalah, media iklan, internet, dan sebagainya.

Iklan sendiri dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk komunikasi yang

terdiri atas informasi dan gagasan tentang suatu produk yang ditujukan kepada

khalayak secara serempak agar memperoleh sambutan baik. Iklan berusaha

untuk memberikan informasi, membujuk dan meyakinkan.108

Seperti halnya dengan iklan komersial, tujuan iklan politik tak lain adalah

mempersuasi dan memotivasi pemilih untuk memilih kandidat tertentu. Untuk

mencapai tujuan tersebut iklan politik tampil impresif dengan senantiasa

mengedepankan informasi tentang siapa kandidat (menonjolkan nama dan

wajah kandidat), apa yang telah kandidat lakukan (pengalaman dan track

record kandidat, bagaimana posisinya terhadap isu-isu tertentu (issues

posisition) dan kandidat mewakili siapa (group ties). Isi (content) Iklan politik

senantiasa berisi pesan-pesan singkat tentang isu-isu yang diangkat (policy

position), kualitas kepemimpinan (character), kinerja (track record-nya) dan

pengalamannya. Iklan politik, sebagaimana dengan iklan produk komersial

yang tak hanya memainkan kata-kata (word), tetapi juga, gambar, suara dan

musik.

Untuk mencapai sasaran obyektifnya iklan politik, harus menjawab lima

pertanyaan dasar yang diajukan oleh Beaudry dan Schaerier (1986). Pertama,

apa pesan tunggal yang paling penting untuk disampaikan kepada para

108 Sudiana. 1986. Komunikasi Periklanan Cetak. Bandung: Remadja Kary

42

pemilih. Kedua, siapa para pemilih yang dapat dipersuasi untuk memilih anda.

Ketiga, metode apa yang paling efektif digunakan agar pesan anda sampai

kepada pendukung potensial. Keempat, kapan saat terbaik untuk

menyampaikan pesan anda kepada audiens yang dibidik. Kelima, sumberdaya

apa yang tersedia untuk menyampaikan pesan kepada audiens yang

diinginkan.109

Iklan dibuat sebagai alat memengaruhi dukungan publik. Namun, karena

realitas keterisolasian iklan dengan preferensi pemilih, tujuan ini tidak efektif

untuk memperluas dukungan suara. Kecuali, memperteguh pendapat pemilih

yang telah mengikatkan emosinya. Jadi, iklan bukan pada posisi untuk

memengaruhi, melainkan menguatkan pendirian-pendirian pemilih yang

memiliki ikatan tradisional tertentu dengan capres.110

Kenneth Goldstein, ahli ilmu politik Universitas Wiscounsin mengatakan,

iklan politik bisa mempengaruhi, terutama dalam pemilihan antara dua calon

presiden yang memiliki kualitas dan kemampuan hampir sama. Di negara

maju, partai politik yang bersaing dalam pemilu memiliki massa fanatik

sendiri yang disebut true believers sehingga suara swing voters yang kecil

akan sangat menentukan kemenangan.111

Dengan demikian jelas bahwa iklan politik memang seharusnya tidak

dijadikan sebagai alat utama dalam kampanye kandidat, namun hanya sebagai

109

Adnan Nursal. 2004. Political Marketing : Strategi Memenangkan Pemilu. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama. Hal 230 110

Afdal Makkuraga Putra. Emosionalitas dan Negativity dalam Iklan Politik Pilkada, Jurnal

Media Watch, 31 Agustus 2007 111

T. Yulianti, Iklan Politik di Televisi, Kompas, 15 Maret 2004

43

alat penunjang. Kita tahu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih

akan ditentukan paling tidak oleh kondisi awal pemilih media masa (iklan dan

berita) serta partai politik atau kontestan. Bisa jadi faktor keluarga dimana

individu hidup didalamnya akan lebih kuat sehingga sangat menentukan

pilihan-pilihan politik. Atau kualitas pendidikan dalam masyarakat sangat

tinggi, sehingga mereka tidak begitu saja percaya dengan pemberitaan atau

iklan.

2.9 Hambatan Komunikasi

Pada hakikatnya komunikasi sebagai suatu sistem, maka gangguan

komunikasi dapat terjadi pada semua elemen atau unsure-unsur yang

mendukungnya, termasuk factor lingkungan dimana komunikasi terjadi.

Menurut Shannon dan Weaver (1949) dala McQuail dan Windahl (1985)

gangguan komunikasi terjadi, jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu

elemen komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak dapat berjalan efektif.

Sedangkan hambatan komunikasi terjadi karena gangguan yang membuat proses

komunikasi tidak dapat berlangsung sesuai harapan komunikator dan komunikan.

Hambatan komunikasi dapat dibedakan kedalam dua (2) hal, yaitu hambatan

objektif dan subjektif. Hambatan objektif adalah gangguan atau halangan terhadap

jalannya komunikasi, yang tidak sengaja dibuat oleh pihak lain, tapi mungkin juga

disebabkan oleh keadaan yang tidak menguntungkan dalam Effendy (2000),

diuraikan sebagai berikut112

:

1) Hambatan Teknis

112

Ahmad Sihabudin dan Rahmi Winangsih. 2012. Komunikasi Antarmanusia.Serang. Pustaka

Getok Tular. Hal 28

44

Hambatan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam

berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi

melalui saluran mengalami kerusakan (channel noise), misalnya gangguan

pada stasiun radio atau tv, gangguan jaringan telepon, rusaknya pesawat

radio sehingga terjadi suara bising dan semacamnya.

2) Hambatan Semantik

Hambatan semantic adalah gangguan komunikasi disebabkan karena

kesalahan bahasa yang digunakan (Blake, 1979). Gangguan semantik

sering terjadi karena:

a. Kata-kata yang digunakan terlalu banyak memakai jargon bahasa

asing, sehingga sulit dimengerti oleh khalayak tertentu;

b. Bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan penerima

pesan;

c. Struktur bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya,

sehingga membingungkan penerima;

d. Latar belakang budaya menyebabkan salah persepsi terhadap

symbol-simbol bahasa digunakan.

3) Hambatan Psikologis

Hambatan psikologis terjadi seringkali disebabkan karena persoalan-

persoalan individu. Misalnya rasa curiga penerima kepada sumber, situasi

berduka atau gangguan jiwa lainnya, sehingga dalam menerima dan

member informasi tidak sempurna.

45

4) Hambatan Fisik

Hambatan fisik disbabkan karena kondisi geografis, misalnya jarak yang

jauh, sehingga sulit dicapai, tidak ada sarana kantor pos, telepon,

transportasi, dan semacamnya. Dalam komunikasi antar manusia,

hambatan fisik dapat juga diartikan sebagai gangguan organik, yakni tidak

berfungsinya salah satu pancaindera penerima pesan.

5) Hambatan Status

Hambatan Status terjadi disebabkan jarak sosial antara peserta

komunikasi, misalnya perbedaan status antara senior dan yunior atau

atasan dan bawahan. Perbedaan status seperti ini biasanya menuntut

perilaku komunikasi yang selalu memperhitungkan kondisi dan etika yang

sudah membudaya dalam masyarakat, yakni bawahan cenderung hormat

pada atasannya, atau rakyat pada raja yang memimpinnya.

6) Hambatan Kerangka Acuan Berfikir/ Pendidikan

Gangguan ini disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator

dan khalayak terhadap pesan yang disampaikan dalam berkomunikasi. Hal

ini disebabkan latar belakang pengalaman dan pendidikan yang berbeda.

7) Hambatan Budaya

Hambatan Budaya merupakan gangguan yang terjadi disebabkan karena

adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai dianut oleh pihak-

pihak terlibat dalam komunikasi. Pada negara sedang berkembang,

46

masyarakat cenderung menerima informasi dari sumber yang banyak

memiliki kesamaan dengan dirinya, seperti bahasa, agama, dan kebiasaan-

kebiasaan lainnya.

2.10Teori Nurture

Perbedaan perempuan dan laki-laki pada dasarnya merupakan hasil dari

konsepsi budaya yang tercipta melalui sosialisasi dan internalisasi dengan

lingkungannya. Perbedaan ini dikonstruksi melalui sistem pranata sosial yang

melingkupinya. Menurut Fakih proses sosialisasi dan internalisasi konsep

perbedaan gender tersebut berakumulasi dalam ruang dan waktu yang sangat

lama, diwariskan pada generasi selanjutnya dan juga diperkuat oleh negara dan

agama sehingga perbedaan gender tersebut sesungguhnya „dilekatkan‟ secara

kultural dianggap sebagai sesuatu yang „dikodratkan‟ oleh Tuhan atau alamiah.

Pembagian tugas dalam keluarga kemudian menempatkan perempuan

sebagai individu yang tertindas. Randall Collin (1987) beranggapan keluarga

adalah wadah tempat pemaksaan, suami sebagai pemilik dan wanita sebagai abdi.

Margrit Eichlen beranggapan keluarga dan agama adalah sumber terbentuknya

budaya dan perilaku diskriminasi gender.

Menurut teori nurture, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada

hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran

dan tugas yang berbeda. Anggapan bahwa perbedaan psikologis antara perempuan

dan laki-laki sebagian besar disebabkan oleh kostruksi sosial melalui

sosialisasi.113

Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal

113

A. Nunuk P. Murniati, 2004. Getar Gender. Hal XVIII

47

dan terabaikan peran dan konstribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara. Kostruksi sosial menetapkan laki-laki dan perempuan

dalam perebedaan kelas. Laki-laki di identikkan dengan kelas borjuis dan

perempuan sebagai kelas proletar.114

Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orang-orang yang konsen

memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki (kaum feminis) yang

cenderung mengejar “kesamaan” atau fifty-fifty yang kemudian dikenal dengan

istilah kesamaan kuantitas (perfect equality). Perjuangan tersebut sulit dicapai

karena berbagai hambatan, baik dari nilai agama maupun budaya. Oleh karena itu,

aliran nurture melahirkan paham sosial konflik yang memperjuangkan kesamaan

proporsional dalam segala aktivitas masyarakat seperti di tingkatan manajer,

menteri, militer, DPR, partai politik, dan bidang lainnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibuatlah program khusus (affirmatif

action) guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan yang

kadangkala berakibat timbulnya reaksi negatif dari kaum laki-laki karena apriori

terhadap perjuangan tersebut.

Pembagian kerja secara seksual seringkali dikonstruksi berdasarkan

gender. Kegiatan-kegiatan ekonomis cenderung terklasifikasikan menurut jenis

kelamin. Beberapa peran dilihat sebagai maskulin atau feminin. Namun fakta

semakin menguatkan bahwa peran sosial laki-laki dan perempuan merupakan

hasil konstruksi masyarakat, sehingga mengakibatkan adanya sebuah peran yang

di suatu tempat dianggap maskulin tetapi di tempat lain dianggap feminin. Salah

114

Fahmi Salatalohy, Rio Pelu. 2004. Nasionalisme Kaum Pinggiran. Hal 71

48

satu pekerjaan yang identik dengan pekerjaan maskulin adalah menjadi seorang

jurnalis.

Pembagian kerja secara seksual merupakan pembagian yang berdasarkan

seksisme atau stereotipe. Secara ilmiah para ahli telah membuktikan bahwa

kemampuan otak perempuan sama dengan laki-laki. Bahwa perempuan cenderung

lebih emosional, hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan kemampuan otak,

melainkan sebagai kekhasandari makhluk perempuan.115

Politik yang kita pahami saat ini masih bersifat bias gender dan sangat

berorientasi maskulin. Segala aktivitas politik masih didominasi oleh kaum lelaki.

Hal tersebut mengakibatkan pandangan terhadap isu-isu politik masih berorientasi

pada pandangan, pengalaman, dan sensitifitas lelaki. Hal ini, mengakibatkan

rusaknya lingkungan hidup dan pemenuhan hak-hak asasi manusia sera kesetaraan

adalah dampak dari maskulinitas yang terjadi.

Perempuan dalam politik selalu diremehkan karena terkadang hanya

menjadi hiasan semata tanpa didukung adanya kemampuan berpolitik yang baik.

Keterwakilan 30% diparlemen seharusnya dijadikan ajang mencari kader

perempuan yang unggul untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam hal ini kita akan melihat hak dan kewajiban, proses sosialisasi,

hambatan yang ditemui dan pengkaderan anggota perempuan di partai Demokrasi

Perjuangan Indonesia (PDI-P) DPD Banten menggunakan teori nurture.

2.11 Kerangka Pemikiran

115

Hetty Siregar. 2001. Menuju Dunia Baru. Hal 67

49

Kerangka berpikir yang dimaksud adalah bagaimana peran anggota parta

perempuan di PDI-P DPD Banten dalam aktivitas komunikasi politik. Dalam

dunia politik, peran perempuan memang kurang begitu dominan, dan cenderung

diragukan kemampuannya dalam melakukan aktivitas komunikasi politik.

Hal itu terlihat dari lebih banyaknya jumlah politikus laki-laki

dibandingkan politikus perempuan dan hal tersebut akan menemukan hambatan-

hambatan. Kemudian bagaimana anggota partai perempuan belajar memenuhi

kewajibannya dan memperjuangkan haknya, agar tidak lagi dipandang sebelah

mata.

Budaya Politik lahir dari budaya bangsa yang ada salam masyarakat.

budaya bangsa merupakan cerminan pola hidup masyarakat. Budaya yang

dominan di Idonesia adalah budaya Patrimonialistik. Kuatnya pengaruh budaya

bangsa ini lambat laun membentuk budaya politik yang kemudian menjai cara

pandang dan persepsi masyarakat mengenai politik.

Politik dihubungkan dengan hal-hal yang lebih bersifat maskulin yang

dianggap kontras dengan sikap-sikap keperempuanan yang feminim. Perempuan

dianggap tidak cocok untuk terjun di dunia politik yang keras karena perempuan

memiliki watak yang lembut, tidak kuat dan tidak tegas, permpuan juga dianggap

tidak mampu dalam segi pengetahuandi dunia politik.

50

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Berfikir

Peran Perempuan

Sebagai Anggota

Partai Politik dalam

Aktivitas Komunikasi

Politik

Konstruksi

budaya

tentang

perempuan

Orientasi

Politik

Perempuan

Hak dan

Kewajiban

sebagai anggota

partai

Bersosialisasi dan

berinternalisasi

sebagai anggota

Pertai

Hambatan-

Hambatan dalam

melakukan

aktivitas

komunikasi

politik

Perekrutan

dan

Pengkaderan

Teori

Nurture

51

2.12 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO

Item

Siti Nur Aini

Institut Agama Islam Negeri

(Iain) Walisongo

Semarang

Trami Vidya

Veliyanti

Universitas

Sultan Ageng

Tirtayasa

Amallia Utami Putri

Universitas Sultan

Ageng Tirtayasa

1 Judul Analisis Terhadap Peran

Politik Perempuan

Di Lembaga Legislatif

Kabupaten Rembang

Tahun 2004 – 2009

Strategi

Komunikasi

Politik dalam

Memenuhi

Kuota 30%

Keterwakilan

Perempuan di

Parlemen

Peran Perempuan

Sebagai Anggota

Partai Politik Dalam

AktivitasKomunikasi

Politik

(Studi Deskriptif

Pada Partai

Demokrasi

Perjuangan Dewan

Pimpinan Daerah

Banten)

2 Tahun 2009 2013 2014

3 Tujuan

Penelitian

Pokok permasalahan dalam

penelitian ini setidaknya

terdiri dari dari dua hal

penting, yaitu: apa yang

menjadi penyebab minimnya

partisipasi perempuan

dalam politik di Kabupaten

Rembang dan bagaimana

peran politik perempuan

yang secara kuantitas minim

tersebut di lembaga legislatif

Kabupaten Rembang

tahun 2004 – 2009

Mengetahui

strategi yang

digunakan oleh

kaukus

perempuan

politik Indonesia

kota Serang

dalam memenuhi

kuota 30%

keterwakilan

perempuan di

parlemen, serta

apa saja faktor-

faktor

penghambat

keterwakilan

perempuan di

parlemen.

Penetapan kuota 30%

diparlemen sangat

membuat partai

politik kewalahan

mencari kader partai

perempuan.

Seharusnya hal ini

sudah diantisipasi

dengan melakukan

perekrutan dan

pengkaderan anggota

partai dengan baik

dan benar. Agar

kebutuhan ilmu

politik mereka

terpenuhi karena itu

adalah bagian dari

hak mereka sebagai

anggota partai, dan

kewajiban dari sebuah partai politik.

4 Teori Feminisme Nurture

52

5 Metode /

Paradigma

Kualitatif / Naturalistik Kualitatif/

Konstruktivistis

Kualitatif/ Post -

Positifistis

6 Hasil

Penelitian

Hasil penelitian

menunjukkan bahwa

minimnya partisipasi

perempuan

dalam politik di Kabupaten

Rembang, ini bisa dilihat dari

jumlah anggota

legislatif di Kabupaten

Rembang yang hanya empat

orang dari 45 kursi yang

disediakan atau 8.8% dari

yang seharusnya 30% sesuai

UU. Pemilu.

Hasil penelitian

ini menunjukan

bahwa strategi

ysng digunakan

Kaukus

Perempuan

Politik Indonesia

kota Serang

adalah

komunikasi,

propaganda,

mengadvokasi,

sosialisasi

politik, strategi

media, strategi

pesan.

Sedangkan

faktor-faktor

penghambat

keterwakilan

perempuan

dalam parlemen

adalah kultur,

caring, cas,

confiden.

-

7 Persamaan Meneliti tentang peran

politik perempuan

Meneliti tentang

perempuan di

dunia politik

8 Perbedaan Teori yang digunakan dan

penelitian ini lebih mengarah

pada politik perempuan

dalam islam, lokasi

penelitian.

Teori yang

digunakan dan

paradigma

penelitian, lokasi

penelitian.

9 Kritik Seharusnya teori

dicantumkan pada skripsi

tersebut.

Agar penulisan

lebih konsisten

untuk

menggunakan

footnote atau

bodynote,

banyak sumber

yang tidak jelas.

10 Sumber http://library.walisongo.ac.id/

digilib/files/disk1/86/

Perpustakaan

Pusat Untirta

http://library.walisongo.ac.id/

53

jtptiain-gdl-sitinuraii-4297-1-

skripsi-p.pdf

54

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Metodologi Penelitian

Untuk memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai peran

perempuan sebagai anggota partai politik dalam aktivitas komunikasi politik,

peneliti menggunakan pendekatan kualiatif. Hal ini dipilih agar peneliti bisa

medapatkan pemahaman yang dalam terhadap permasalahan yang ada.

Dengan digunakan pendekatan kualitatif, maka data yang didapat akan

lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian

dapat tercapai. Sehingga dapat ditemukan data yang bersifat proses kerja,

perkembangan suatu kegiatan, deskripsi yang luas dan mendalam, perasaan,

norma, keyakinan, sikap mental, etos kerja dan budaya yang dianut seorang

maupun sekelompok orang dan lingkungannya kerjanya.116

Melalui penelitian kualitatif ini, peneliti berupaya untuk menggambarkan

dan mengungkapkan mengenai peran perempuan sebagai anggota partai politik

menyangkut hak dan kewajibannya, cara anggota perempuan di partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan bersosialisasi dan berinternalisasi dalam aktivitas

komunikasi politik, hambatan anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik, sistem perekrutan dan

pengkaderan anggota partai perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

dalam memenuhi pengetahuan komunikasi politik.

116

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta. Hal.

181

55

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah “deskriptif”, yaitu

suatu metode yang bertujuan tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak

menguji hipotesis atau membuat prediksi, melainkan mengukur dengan cara

menghimpun data dan fakta.117

Metode deskriptif, dimana peneliti tidak hanya menggambarkan atau

menjelaskan masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan fakta, tetapi juga

didukung oleh pertanyaan-pertanyaan dengan melakukan wawancara mendalam

dengan subjek penelitian yang kemudian datanya dikumpulkan, disusun,

dijelaskan, kemudian dianalisa yang disertai dengan pemecahan masalah atau

solusi sesuai dengan masalah yang diteliti.118

Dalam penelitian deskriptif , untuk menggambarkan tentang karakteristik

(ciri-ciri ) individu, situasi atau kelompok tertentu yaitu anggota perempuan pada

PDI-P. Penelitian relatif sederhana yang tidak memerlukan landasan teoritis rumit

atau pengajuan hipotesis tertentu. Metode ini juga bertujuan untuk melukiskan

secara menyeluruh dan sistematis fakta atau karakteristik individu atau kelompok

tertentu secara mendalam dan cermat. Dalam hal ini fakta yang dilihat adalah

kesesuaian antara hasil wawancara dengan kenyataan yang terjadi dilapangan

dengan informan-informan yaitu anggota PDI-P.

Paradigma adalah basis kepercayaan utama dari sistem berpikir; basis dari

ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dalam pandangan filosof, paradigma

merupakan pandangan awal yang membedakan, memperjelas dan mempertajam

orientasi berpikir seseorang. Hal ini membawa konsekuensi praktis terhadap

117

,Jalaluddin Rakhmat , Metode PenelitianKomunikasi. PT Remaja RosdaKarya. Bandung. 2001

hal 24 118

Ibid. Hal. 12

56

prilaku, cara berpikir, intepretasi dan kebijakan dalam pemilihan masalah.

Paradigma memberi representasi dasar yang sederhana dari informasi pandangan

yang kompleks sehingga orang dapat memilih untuk bersikap atau mengambil

keputusan (Salim, 2001).

Paradigma menurut Kuhn didefinisikan sebagai suatu cara pandang, nilai-

nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara memecahkan sesuatu masalah, yang

dianut oleh suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu.119

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan paradigma post –

positivis. Paradigma ini berbicara bukan hanya terlibat, terasa dan teraba saja

tetapi mencoba memahami makna dibalik yang ada. Realitas sosial menurut

paradigm ini adalah suatu gejala yang utuh yang terikat dengan konteks, bersifat

kompleks, dinamis dan penuh makna. Oleh karena itu, mengetahui keberadaannya

tidak dalam bentuk ukuran akan tetapi dalam bentuk eksplorasi untuk dapat

mendeskripsikannya secara utuh.120

karena dengan menggunakan paradigma post

– positivis ini, peneliti berusaha untuk memahami tentangPeran Perempuan

Sebagai Anggota Partai Dalam Aktivitas Komunikasi Politik (Studi Deskriptif

Anggota Partai Perempuan Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan

Pimpinan Daerah Banten). Selain itu peneliti tidak hanya mengolah data

mentahnya saja, tetapi peneliti lebih mencari tahu di setiap kejadian apa yang

menyangkut penelitian ini.

119

Djaman Satori & Aan Komariah. 2010. Metodelogi Penelitian Kualitatif.Bandung: Alfabeta.

Hal 9. 120

Ibid. Hal 12

57

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Partai Politik pemenang pemilu tahun

2014, yaitu Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P) Dewan Pimpinan Daerah

Banten.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif , istilah sampel yang sering digunakan dalam

penelitian yang berasumsi statistik dan mekanistis, hal ini tidak lagi berlaku dalam

metode penelitian kualitatif, karena dalam penelitian kualitatif istilah diganti

dengan istilah informan. Bagaimana disebutkan oleh Sjoberg dan Nett yaitu

“bahwa penelitian kualitatif menggunakan pendekatan humanistic untuk

memahami realitas sosial yang idealis, penekanan lebih terbuka tentang kehidupan

social dan dipandang sebagai kreativitas bersama”121

.

Dunia kehidupan sosial merupakan hal yang tidak tetap , dinamis dan

mengalami perubahan perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan. Dengan kata

lain , subjek penelitian dalam penelitian kualitatif memilki peranan yang sangat

penting dalam penelitian sehingga posisi subjek penelitian tidak hanya sekedar

sampel untuk pemenuhan data statistik tetapi lebih berperan sebagai informan

dimana penelitian kualitatif dapat berkembang lebih dinamis.

Pada penelitian ini ada tiga macam informan yaitu :

a. Informan-Informan kunci ( key informants ) yaitu informan yang

dianggap tahu banyak memberikan informasi dan jawaban yang

121

Djaman Satori & Aan Komariah. 2010. Metodelogi Penelitian Kualitatif.Bandung: Alfabeta.

Hal.214

58

dibutuhkan atas pertanyaan-pertanyaan atau masalah penelitian dan

yang mendukung penelitian ( memberi informasi paling besar ).

Kriteria key informants dalam penelitian ini adalah :

1. Perempuan

2. Anggota Aktif PDI-P DPD Banten

3. Masuk dalam struktur kepengurusan PDI-P DPD Banten

4. Berkompeten dalam bidang komunikasi politik

b. Informan Pendukung yaitu informan yang dianggap tahu atau memberi

bantuan dan dapat memberi jawaban atau pertanyaan-pertanyaan

penelitian tapi tidak lebih dari informan kunci.

Kriteria informan pendukung dalam penelitian ini adalah :

1. Laki-laki atau perempuan

2. Anggota Aktif PDI-P DPD Banten

3. Masuk dalam struktur kepengurusan PDI-P DPD Banten

4. Berkompeten dalam bidang komunikasi politik

c. Informan Ahli yaitu para ahli yang sangat memahami dan dapat

memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian

dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal.

Kriteria informan ahli dalam penelitian ini adalah:

1. Laki-laki atau perempuan

2. Akademisi

3. Menguasai dan berkompeten di bidang komunikasi politik

59

Pemilihan informan dalam penelitian menggunakan purposive sampling,

dimana seleksi responden dalam penelitian kualitatif tidak statis atau ditentukan

pada awal penelitian melainkan bersifat dinamis , dari fase ke fase, berurut,

berkembang, dan kontekstual.122

Dengan kata lain pemilihan informan dalam

penelitian ini sejalan dengan penelitian sehingga dapat memunculkan pemikiran

ataupun hipotesis baru.

Berdasarkan purposive sampling, peneliti memiliki pertimbangan dalam

menentukan informan yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Keakuratan dan validitas informasi yang diperoleh. Berdasarkan hal ini

maka bahan informasi yang dapat dianalisis adalah informasi yang

didapat dari informan yang benar-benar menguasai masalah penelitian.

2. Jumlah informan sangat bergantung pada pencapaian tujuan

penelitiannya. Artinya bila masalah penelitian yang diajukan sudah

terjawab dari 3 informan maka jumlah tersebut adalah jumlah yang

tepat. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan-informan

yaitu orang anggota perempuan PDI-P DPD Bantensebagai sumber

utama data penelitian. hal ini bertujuan untuk mendapatkan keakuratan

dan validitas informasi, peneliti hanya melakukan penelitian dari

Ketua PDI-P DPD Banten sebagai informasi pendukung untuk

melengkapi deskripsi data.

3. Peneliti melakukan wawancara kepada informan mengenai bagaimana

Peran Perempuan Sebagai Anggota Partai Dalam Aktivitas

122

A.Chaedar Alwasilah, Pokoknya kualitatif. PT.Dunia Pustaka jaya hal. 146

60

Komunikasi Politik (Studi Deskriptif Anggota Partai Perempuan Pada

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Daerah

Banten).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah :

3.4.1. Wawancara

Wawancara ini merupakan salah satu metode pengumpulan

data pada riset kualitatif. Wawancara dalam riset kualitatif yang

disebut sebagai wawancara mendalam (depth interview)atau

wawancara intensif (intensive-interview) dan kebanyakan tak

terstruktur. Tujuannnya adalah untuk mendapatkan data kualitattif

yang mendalam.123

Menurut Baskin yang dikutip dalam buku Dodi M. Gozali

mengatakan bahwa wawancara bisa menjadi berhasil untuk

memperoleh informasi dari publik, apabila pewawancara terampil

sehingga dapat memperoleh informasi yang mungkin sulit

dilakukan oleh pewawancara biasa. Wawancara bisa dilakukan

secara tatap muka (face-to-face), bisa juga melalui telepon.124

Dalam wawancara ini, peneliti ingin mengetahui mengenai:

1. Peran anggota perempuan dalam memenuhi hak dan

kewajiban anggota perempuan di partai Demokrasi


123

A.Chaedar Alwasilah, Pokoknya kualitatif. PT.Dunia Pustaka jaya. Hal 98 124

Dodi M. Gozali, 2005. Communication Measurament : Konsep dan Aplikasi Pengukuran

Kinerja Public Relations. Bandung: Simbiosa Rekatama. Hal 62

61

2. Hambatan anggota perempuan di partai Demokrasi


3. Mengetahui cara anggota perempuan di partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan bersosialisasi dan berinternalisasi

dalam aktivitas komunikasi politik.

4. Melihat sistem perekrutan dan pengkaderan calon legislatif

perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

unyuk memenuhi keahlian dalam aktivitas komunikasi

politik.

Hal-hal yang ditanyakan dan hasilnya tercantum pada lampiran

pedoman wawancara serta hasil wawancara.

Teknik wawancara yang peneliti lakukan yaitu, dengan

mewawancarai anggota partai perempuan pada PDI-P DPD

Banten.

3.4.2 Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian

manusia dengan menggunakan pacaindra mata sebagai alat bantu

utama selain pacaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut,

dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang

untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pacaindra

mata serta dibantu dengan pacaindra lainnya. Metode observasi

62

adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data

penelitian melalui pengamatan pacaindra peneliti.125

Selain itu jenis observasi yang digunakan pada penelitian

ini adalah partisipasi pasif, dimana peneliti mengamati tetapi tidak

terlibat dalam kegiatan tersebut.Observasi dalam penelitian ini

termasuk dalam teknik pengumpulan data yang bersifat sekunder

atau bukan yang utama.

Observasi dapat dilakukan dengan melihat cara dan

penguasaan informan menjawab pertanyaan pada saat interview

berlangsung. Selain itu, peneliti juga mengikuti anggota

perempuan di PDI-P tersebut saat melakukan aktivitas komunikasi

politik. Adapun pedoman dan hasil observasi telah dicantumkan

peneliti pada lampiran.

3.5 Sumber Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang dilakukan tersebut maka

sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

3.5.1 Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan yang menjadi objek

penelitian. Datatersebut diperoleh melalui wawancara dengan anggota

perempuan DPD PDI-P,anggota laki-laki DPD PDI-P, informan ahli, juga

hasil observasi dan pengamatan penulis.

125

Elvinaro Ardianto. 2010. Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif.

Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Hal 162

63

3.5.2 Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen partai yang berupa

data-data penunjang data primer dan studi literatur dari sumber

kepustakaan yang dapat menunjang penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data, peneliti akan menggunakan tiga

langkah pengolahan data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data , dan

penarikan kesimpulan. Dalam pelaksanaannya reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan, merupakan sebuah langkah yang sangat luwes , dalam arti

tidak terikat oleh batasan kronologis. Secara keseluruhan langkah-langkah

tersebut saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data.

Milles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam

analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Sugiyono, tahap

analisis data menurut model Milles and Huberman126

adalah:

3.6.1 Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci untuk segera dilakukan

analisis data melalui reduksi data.Mereduksi data berarti merangkum

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting

dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

126

Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif. hal 247

64

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

Disinilah peneliti menyaring dan mengolah data hasil wawancara

dan observasi dengan narasumber. Dilakukan guna mendapatkan data

yang akurat sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu Peran

Perempuan Sebagai Anggota Partai Dalam Aktivitas Komunikasi

Politik (Studi Deskriptif Anggota Partai Perempuan Pada Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Daerah Banten).

3.6.2 Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah

mendisplaykan data. Dalam penelitian kulitatif, penyajian data bisa

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

kategori, flowchart dan lain-lain. Menurut Milles and Huberman

(1984) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang

telah dipahami tersebut.

3.6.3 Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan

kesimpulan dan verifikasi.Kesimpulan awal yang dikemukakan masih

bersifat semantara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

65

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal,

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti

kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan

baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Untuk menganalisis data terkumpul sehingga diperoleh kesimpulan

yang valid , maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

a. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data-data penelitian

menurut perumusan masalah.

b. Mencari jawaban bagaimana Peran Perempuan Sebagai

Anggota Partai Dalam Aktivitas Komunikasi Politik (Studi

Deskriptif Anggota Partai Perempuan Pada Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan Dewan Pimpinan Daerah Banten)..

c. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan, tentang

bagaimana Peran Perempuan Sebagai Anggota Partai Dalam

Aktivitas Komunikasi Politik (Studi Deskriptif Anggota Partai

Perempuan Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Dewan Pimpinan Daerah Banten).

Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data dengan cara

uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data yang dilakukan dengan

66

triangulasi. Yang merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber

data yang telah ada.

3.7 Validitas Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan agar memperoleh hasil yang valid

dan dapat dipertanggung jawabkan serta dipercaya oleh semua pihak. Peneliti

dalam penelitian ini menguji keabsahan data dengan cara uji kredibilitas atau

kepercayaan terhadap data yang dilakukan dengan menggunakan triangulasi,

dengan menggunakan teknik triangulasi, peneliti ingin mendapatkan data yang

lebih konsisten.

Ada 4 macam triangulasi Sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai

keabsahan, yaitu :

a. Triangulasi data

Mengguanakan berbagai sumber data seperti dokumen,

arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan

mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memeiliki

sudut pandang yang berbeda.

b. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa

hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing

studi kasus bertindak Sebagai pengamat (expert judgement) yang

memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

67

c. Triangulasi Teori

Penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk

memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki

syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab

II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

d. Triangulasi metode

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal,

seperti metode wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian

ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan

metode observasi pada saat wawancara dilakukan.

Menurut Susan Stainback tujuan dari triangulasi bukan untuk

mencari kebenaran dari beberapa fenomena, melainkan lebih pada

peningkatan pemahanan peneliti tentang apa yang telah ditemukan.127

Tujuan penelitian kualitatif memang lebih kepada pemahaman subjek

terhadap dunia sekitarnya. Bukan semata-mata hanya untuk

mencarikebenaran.

Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi data, teori dan

metode, peneliti juga berusaha membandingkan data dari hasil

wawancara, hasil pengamatan dan data dokumentasi

127

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Cetakan ke -13). Bandung 2011.

Alfabeta. Hal:241

68

3.8 Jadwal Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2014 hingga bulan Desember

2014. Hal tersebut dilakukan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan hingga ke

penyelesaian dengan perincian waktu pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Jadwal Penelitian

No Nama

Kegiatan

Juli Agustus September Oktober Nobember Desember

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 * Prariset

2 Penyusunan

Skripsi Bab

I-III

3 Sidang

Outline

4 Riset

Lapangan

5 Penyusunan

Bab IV-V

6 Sidang

Skripsi

69

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Partai Demokrasi Indonesia menjadi Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan

Pada tanggal 9 maret 1970, PNI, Partai Kristen Indonesia

(Parkindo), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

(IPKI), dan Murba memebentuk Kelompok Demokrasi Pembangunan,

yang kemudian di kukuhkan dengan pernyataan bersama kelima partai

politik tersebut pada tanggal 28 oktober 1971. Dan akhirnya pada

tanggal 10 januari 1973 melakukan langkah strategis menfusikan diri

menjadi satu wadah perjuangan politik rakyat berdasarakan Pancasila

dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada penutupan

Kongres ke-2 PDI di Jakarta tanggal 17 Januari 1981 kelima partai

yang berfusi tersebut menegaskan bahwa perwujudan fusi telah

paripurna, serta menyatakan pengakhiran eksistensi masing-masing.

Dalam perkembangan selanjutnya dan didorong oleh tuntutan

perkembangan situasi dan kondisi politik nasional yang terjadi, serta

berdasarkan hasil keputusan Kongres ke-5 Partai Demokrasi Indonesia

di Denpasar Bali, maka pada tanggak 1 Februari 1999 PDI telah

mengubah namanya menjadi PDI Perjuangan, dengan asas Pancasila

dan bercirikan kebangsaan , kerakyatan, dan keadilan sosial.

70

Untuk mencapai status nya sebagai bagian dari prinsipil dari

perjuang rakyat mewujudkan cita-cita itu, PDI Perjuangan telah

berketetapan menjadikan dirinya menjadi partai modern yang

mempertahankan jati dirinya sebagai partai kerakyatan dengan tetap

berpegang teguh pada prinsip berdaulatdi bidang politik, berdikari di

bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

Sebagai partai yang mempunyai roh kedaulatan rakyat, PDI

Perjuanagn di cirikan oleh adanya pengakuan dan penghargaan

terhadap demokrasi kebangsaan dan keadilan sosial. Demokrasi

menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat yang diwujudkan

melalui kedaulatan anggota partai dan diselengarakan sepenuhnya

melalui kongres partai. Kebangsaan menempatkan prinsip

kewarganegaraan yang mengakui adanya kesamaan hak dan kewajiban

warga negara tanpa kecuali sebagai dasar satu-satunya dalam

pengelolaan partai. Bagi PDI Perjuangan prinsip ini menemukan

bentuk konkret nya lewat sifatnya sebagai partai terbuka yang

menempatkan kemajemukan sebagai kekayaan dan rahmat Tuhan.

Keadilan sosial mengungkapkan komitmen PDI Perjuang untuk

senantiasa mengarahkan semua aktivitas nbagi kepentingan rakyat

banyak.

Cita-cita Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis,

adil, dan makmur, serta beradab dan berketuhanan menuntut partai

politik modern yang mempunyai roh kedaulatan rakyat dan juga

71

menuntut komitmen, moralitas, dedikasi, loyalitas, dan militansi yang

tinggi dari para penyelengaranya.

Oleh karena itu, arah politik dan program PDI Perjuangan pertama-

tama adalah menjadika dirinya sebagai kekuatan perekat bangsa yang

menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

segala cita-cita luhurya serta mewujudkan penyelenggara yang

bertanggung jawab, berkeadilan, bersih, dan berwibawa. Penuntasan

praktek KKN dan berbagai bentuk penyalah gunaan kekuasaan yang

diikuti oleh perjuangan untuk mewujudkan adanya supremasi dan

tegaknya hukum, pembagian, dan pembatasan kekuasaan yang

memungkinkan berjalan nya prinsip keseimbangan dan kesejahteraan,

dan berjalan nya pengawasan politik dan sosial merupakan agenda

pokok PDI Perjuangan yang harus diwujudkan oleh setiap kader dan

anggota PDI Perjuangan.

4.2 Deskripsi Informan Penelitian

Dalam penelitian ini ada tiga jenis informan, yang pertama

informan-informan kunci (key informants) , informan pendukung dan

informan ahli.

4.2.1 Informan - Informan Kunci (Key Informants)

Key Informants adalah yaitu informan yang dianggap tahu

banyak memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan

atas pertanyaan-pertanyaan atau masalah penelitian dan yang

mendukung penelitian ( memberi informasi paling besar ).

72

Dalam penelitan ini, peneliti memilih key informants yaitu

Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si selaku Plt Pimpinan Anak

Cabang (PAC) PDI-P Kecamatan Serang, Suparmi ST selaku

wakil bendahara PDI-P DPD Banten, Sri Hartati, SH selaku

sekertaris internal PDI-P DPD Banten. Karena memenuhi

criteria yang telah dijelaskan pada bab 3.

Data yang diambil oleh peneliti lebih banyak dari

wawancara dengan key informants, karena informasi yang

didapat dari key informantscukup mendalam dan menjawab

semua identifikasi masalah penelitian. Dokumentasi kegiatan

dan wawancara dengan informan tambahan dan informan ahli

digunakan sebagai penguatan data yang didapat dari key

informants, untuk memperoleh gambaran yang utuh serta

relevansi antara keseluruhan yang pada akhirnya dapat

mengungkap, mengecek kebenaran yang terjadi antara hasil

wawancara dan realita yang terjadi di lapangan, dan

menyelaraskan hasil dari penelitian ini.

a. Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si ( Informan Kunci Ke 1)

Perempuan kelahiran Martapura, 11 Nopember

1953 ini sudah 2 kali mencalonkan diri menjadi anggota

legislatif dari daerah pilih kota Serang. Namun, belum

berhasil untuk menduduki kursi anggota dewan

dikarenakan kekurangan suara. Ibu Amah biasa dia

73

dipanggil, merupakan anggota PDI-P sejak tahun 2009

sampai sekarang, sudah 5 tahun perjalanan panjang

dilewati. Selama menjadi anggota PDI-P ibu Amah pernah

menjadi Sekertaris Cabang Kecamatan Serang, kemudian

sekarang menjabat sebagai Plt. Pimpinan Anak Cabang

(PAC) Kecamatan Serang.

Ibu Amah memang orang yang senang berorganisasi

semenjak sekolah, beliau pernah masuk beberapa

organisasi diantaranya pelajar islam Indonesia, HMI,

perguruan silat TTKKDH. Alasan beliau tertarik pada

dunia politik adalah kekecewaaanya kepada anggota

dewan, ketika beliau diutus dinas pendidikan selaku

perwakilan kepala sekolah untuk datang rapat dengan

anggota dewan yang menjabat pada saat itu. Pada saat itu

ibu Amah merasa terpanggil untuk duduk di legislatif agar

dapat mengurusi urusan pendidikan sesuai dengan

profesinya. Setelah pensiun muda, beliau mencari

kendaraan politik untuk mencalonkan diri pada Pileg 2009,

jatuhlah pilihannya kepada PDI-P. Kemudian keanggotaan

terus berlanjut walaupun belum berhasil duduk di kursi

pemerintahan.

74

b. Suparmi ST ( Informan Kunci Ke 2)

Suparmi ST adalah perempuan pertama selama 21

tahun pemerintahan kota Tangerang yang menjadi ketua

DPRD kota Tangerang, kemudian saat ini beliau juga

menjabat sebagai wakil bendahara di PDI-P DPD Banten.

Kiprahnya di dunia politik yang begitu panjang membuat

beliau belajar banyak tentang perpolitikan terutama

aktivitas komunikasi politik, yang awalnya hanya

membaca peluang wacana keterwakilan 30% di parlemen

kemudian memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai

calon legislatif pada tahun 2009, membuat beliau belajar

ilmu baru yaitu politik dikarenakan awalnya beliau hanya

ibu rumah tangga biasa dan lulusan sarjana teknik mesin.

2 periode duduk sebagai wakil rakyat di DPRD kota

Tangerang, pernah menjadi sekertaris Fraksi PDI-P, wakil

ketua komisi 2 DPRD kota Tangerang, Ketua fraksi PDI-

P, ketua Komisi 4 DPRD kota Tangerang, dan sekarang

menjadi ketua DPRD kota Tangerang. Dalam

perjalananannyapun ibu Suparmi aktif dibeberapa

organisasi diantaranya menjadi bendahara KPPI kota

Tangerang, dan Sekertaris DPC Taruna Merah Putih kota

Tangerang. Lahir di Solo, 11 Juni 1976 membuat ibu

Suparmi langsung menjatuhkan pilihan pada PDI-P,

75

karena beliau merasa PDI-P sangat erat hubungannya

dengan orang Jawa.

c. Sri Hartati, SH ( Informan Kunci Ke 3)

Sri Hartati sudah 3 periode duduk sebagai wakil

rakyat, periode pertama di DPRD kota Tangerang,

kemudian di periode ke 2 nya beliau mencalonkan diri ke

jenjang yang lebih tinggi yaitu DPRD provinsi Banten

pada tahun 2009-2014 kemudian terpilih kembali menjadi

anggota DPRD provinsi Banten untuk periode 2014-1019.

Saat ini menjabat sebagai wakil Sekertaris Internal DPD

PDI-P provinsi Banten, dan wakil ketua fraksi PDI-P

DPRD provinsi Banten.

Perempuan kelahiran Yogyakarta, 10 Mei 1965 ini

adalah orang yang sangat bersemangat untuk berbicara,

berdiskusi, dan memajukan kepentingan perempuan,

beliau adalah orang yang sangat mendukung emansipasi

perempuan. Dibuktikan dengan keaktifannya di 2

organisasi perempuan yaitu Srikandi Indonesia dan

Kaukus Politik Perempuan Indonesia DPD Banten sebagai

Ketua. Background pendidikan Sarjana hukum membuat

beliau tidak takut dan ragu untuk mengemukakan pendapat

pada saat rapat, bahkan beliau berani berdebat dengan laki-

76

laki jika memang hal tersebut dirasa salah olehnya. Hal itu

membuat beliau disegani sesama politisi perempuan dan

laki-laki, dan kapabilitasnya sebagai politisi patut

diperhitungkan.

4.2.2 Informan Pendukung

Informan Pendukung yaitu informan yang dianggap tahu

atau memberi bantuan dan dapat memberi jawaban atau

pertanyaan-pertanyaan penelitian tapi tidak lebih dari informan

kunci. Dan untuk mengecek kebenaran yang terjadi dilapangan

apakah sesuai dengan hasil wawancara dati informan-informan

kunci.

a. Drs Sabdo Waluyo

Sabdo waluyo lahir di Klaten, 2 Maret 1965, sekarang

menjabat sebagai wakil ketua bidang pendidikan,

kebudayaan, dan keagamaan. Beliau adalah orang yang

cukup lama di PDI-P dan cukup mengetahui anggota yang

berkompeten atau tidak dalam berkomunkasi politik.

4.2.3 Informan Ahli

Informan Ahli yaitu para ahli yang sangat memahami dan

dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan

penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal.

Informan ahli dibutuhkan untuk memberi pandangan dan nilai dari

77

jawaban key informants, serta memberikan gambaran politik

Banten khususnya politik perempuan yang terjadi pada saat ini.

a. Gandung Ismanto S.Sos, M.M ( Informan Ahli Ke 1)

Gandung Ismanto lahir di Tanjung Karang pada

tahun 1974. Wakil Dekan 3 bagian kemahasiswaan FISIP

Untirta ini sudah banyak mengikuti dan mengamati

perkembangan politik khususnya di Provinsi Banten.

Diantaranya pernah memimpin panitia pengawas pemilu

Kabupaten Serang tahun 2004, ketua pengawas

Pemilukada Provinsi Banten 2006, dan Konsultan

perencana pada beberapa instansi pemerintah dan pernah

menjadi host pada acara dialog interaktif “Sudut Pandang”

di Banten TV 2010-2011.

b. Ikhsan Ahmad S.Ip, M.si ( Informan Ahli Ke 2)

Informan ahli ke 2 adalah salah satu dosen ilmu

komunikasi Untirta, yang mengajar mata kuliah pengantar

ilmu politik dan komunikasi politik.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Hak dan Kewajiban Anggota Perempuan di Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan dalam Aktivitas Komunikasi Politik

Pengertian Hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah128

:

128

http://kbbi.web.id/hak Diakses pada Tanggal 17 Oktober 2014 Pukul 16:18 WIB

http://kbbi.web.id/hak

78

a. Benar

b. Milik; kepunyaan

c. Kewenangan

d. Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (krn telah ditentukan

oleh undang undang, aturan, dsb)

e. Kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut

sesuatu

f. Derajat atau martabat

g. Wewenang menurut hukum

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan

penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contoh : hak

mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari dosen dan

sebagainya.

Pengertian Kewajiban menurut Kamus Besar

BahasaIndonesia129

:

a. (Sesuatu) yang diwajibkan; sesuatu yang harus

dilaksanakan; keharusan

b. Pekerjaan; tugas

c. Tugas menurut hukum

d. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan

penuh rasa tanggung jawab. Contoh : melaksanakan tata

129

http://kbbi.web.id/kewajiban Diakses pada Tanggal 17 Oktober 2014 Pukul 16:18 WIB

http://kbbi.web.id/kewajiban

79

tertib di kampus, melaksanakan tugas yang diberikan

dosen dengan sebaik baiknya dan sebagainya.

Sesuai pengertian hak adalah kewanangan yang dimiliki

setiap orang dan kewajiban adalah suatu keharusan terhadap suatu

hal yang dijalankan dalam hal ini anggota partai menjalankan

AD/ART partai.

Pada dasarnya sesuai yang tertuang pada AD/ART partai

PDI-P anggota/kader perempuan maupun laki-laki memiliki hak

dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban tersebut yang

menjadi bagian peran perempuan sebagai anggota partai, partai

juga memiliki kewajiban memenuhi hak tersebut.

Dalam menjalankan aktivitas komunikasi politik, hak dan

kewajiban perempuan dan laki-laki juga sama. Hak dipilih dan

memilih pada anggota PDI-P baik perempuan dan laki-laki juga

sama, dapat dibuktikan melalui banyaknya anggota perempuan

yang menjadi pemimpin atau menjabat jabatan strategis di partai

dan di parlemen.

Sesuai AD pasal 14 tentang anggota poin 1 adalah

mendapat perlakuan yang sama di dalam partai. Artinya setiap

anggota partai berhak mendapatkan perlakuan yang sama baik

anggota laki-laki maupun perempuan.

Soekanto menyatakan bahwa Peran adalah aspek dinamis

dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan

80

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan

suatu peran.130

Menurut Poerwadarminta peranan adalah tindakan

yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu

peristiwa.131

Informan 1 memberikan jawaban yang relevan dengan apa

yang tertuang pada AD partai PDI-P.“Semua partai memiliki

AD/ART disana sudah diatur tentang hak-hak anggota apakah itu

laki-laki apakah itu perempuan dalam partai, semua diperlakuan

sama, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan”132

Peran menurut Robbins singkatnya adalah seperangkat pola

perilaku yang diharapkan dikaitkan pada seseorang yang menduduki

suatu posisi tertentu dalam suatu unit sosial.133

Hal ini dibuktikan

oleh informan kedua. Informan ke 2 membenarkan pula adanya

kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan melalui

kedudukannya saat ini.“Kalo di PDI-P kita berbicara PDI-P ya, kalo

di PDI-P kuota 30% itu memang kita diutamakan banget. Tapi tidak

ada diskriminasi ataupun perbedaan gitu.”134

Informan ke 3 juga menjelaskan hal senada dengan

informan 1 dan 2, bahwa sesuai partai telah menjalankan sesuai

yang tertuang dalam AD/ART:

130

Soerjono Soekanto. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Pers. Hal 268 131

W. J. S Poerwadarminta. 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta. PT. Balai Pustaka

Hal 751 132

Wawancara dengan Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 08:30 WIB 133

Stephen P Robbins. 2001. Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi. Jakarta.

Prenhallindo. Hal 249 134

Wawancara dengan Suparmi ST, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 15.30 WIB

81

“Sesuai AD/ART ataupun undang-undang urutan

hirarkinya ada itu berlaku untuk semua, tidak ada diskriminasi

di dalam peraturan undang-undang itu. Termasuk juga

AD/ART partai bahwa tidak ada diskriminasi laki-laki memiliki

domain hak dan kewajibannya yang berbeda dengan perempuan

gak ada.”135

Informan pendukung mengatakan bahwa dalam

praktiknyapun partai telah memberikan hak dan kewajiban, tidak

ada perbedaan pula untuk hak dan kewajiban anggota perempuan

maupun laki-laki. Informan ahli ke 1 juga membenarkan bahwa

seharusnya memang dimanapun tempatnya tidak ada perbedaan

antara laki-laki dan perempuan, kemudian semua anggota partai

berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Hal ini sudah tertuang

dalam AD pasal 14 partai PDI-P tentang anggota:

“Ya kalo hak dan kewajiban itu saya kira sama, mereka

memiliki kedudukan yang sama yang setara dan seimbang

dengan anggota yang lain khususnya yang laki-laki. Tidak

ada perbedaan peran formal secara mendasar apalagi

dalam era sekarang posisi perempuan di partai politik itu

sudah jauh lebih baik, tidak hanya dilindungi undang-

undang, tapi juga oleh perubahan sosial masyarakat yang

turut mendukung terhadap eksistensi kaum perempuan di

partai politik”.136

Poin kedua dalam AD PDI-P pasal 14 tentang anggota

adalah Menghadiri rapat-rapat partai. Informan 1 mengungkapkan

bahwa salah satu kegiatan yang wajib dihadiri adalah rapar-rapat:

“Kita harus hadir dalam rapat-rapat, harus hadir dalam kegiatan-

135

Wawancara dengan Sri Hartati SH, Tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 14.00 WIB 136

Wawancara dengan Gandung Ismanto,S.Sos., MM, Tanggal 30 September 2014 Pukul 09:30

WIB

82

kegiatan, kalau kita tidak hadir kita harus ada hitam diatas putih,

izin untuk tidak mengikuti kegiatan”137

.

Informan ke 2 dan ke 3 mengungkapkan bahwa mereka

Hadir dalam rapat internal sesuai AD/ART 2 minggu sekali, rapat

fraksi untuk menentukan atau memutuskan suatu hal.

Menurut Levinson peranan mencakup tiga hal yaitu138

:

4. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi

atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

5. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

6. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang

penting bagi struktur sosial masyarakat.

Ke 3 peranan di atas jika dikaitkan dengan jawaban

informan 2 dan 3 menunjukan bahwa dengan menghadiri rapat

fraksi mereka melakukan peranan individu sebagai sebuah

organisasi dalam hal ini sebagai anggota partai politik, yang penting

bagi stuktur masyarakat dengan memutuskan suatu kebijakan

pemerintah yang pro terhadap rakyat. Peneliti juga melihat pada saat

observasi di lapangan bahwa informan ke 2 dan ke 3 melakukan

rapat fraksi untuk kepentingan sidang paripurna yang sudah

137



Grafindo Persada. Hal .244

83

dianggedakan oleh masing-masing DPRD dimana informan ke 2

dan 3 bernaung.

Poin ke 3 dalam AD pasal 14 tentang anggota adalah

menyampaikan pendapat dan keinginan kepada partai, baik tertulis

maupun lisan. Perempuan dalam hal ini anggota PDI-P yang duduk

di kursi parlemen seharusnya memang tidak takut untuk

menyampaikan pendapat, menolak jika memang kebijakan-

kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan pendapatnya sendiri.

Namun, ada juga anggota partai yang hanya diam mengikuti alur

yang dibuat oleh anggota dewan lainnya, tidak berani atau bahkan

malu untuk membuka dan meberikan suaranya. Hal ini dijelaskan

oleh informan ke 3:

“Nah artinya bahwa seorang perempuan jika sudah

memasuki dunia politik pasti juga mereka tidak akan

berkarakter menjadi perempuan. Karena apa karena

AD/ARTnya saja muatannya untuk laki-laki, kalau toh kita

jadi yang lemes-lemes seperti perempuan gak masuk dong,

perlunya hal tersebut untuk seorang politisi perempuan.

Pasti akan berbeda jadinya jika perempuan di profesi

lain.”139

Informan 2 juga mengatakan bahwa dia menyatakan

pendapat pada rapat fraksi maupun rapat lainnya karena dia adalah

seorang pemimpin yang juga harus memutuskan suatu hal atas

kesepakatan bersama: “Pada rapat-rapat fraksi saya menyampaikan

139

Wawancara dengan Sri Hartati SH, Tanggal 6 Oktober 2014 Pukul 14.00 WIB

84

pendapat tentunya jika itu berkenaan dengan masyarakat, karena

saya adalah pimpinan disini”.140

Poin ke 4 AD pasal 14 tentang anggota yaitu menggunakan

hak suara dalam rapat serta hak memilih dan dipilih untuk jabatan,

baik di dalam maupun di luar partai

Informan 2 menjelaskan bahwa dia adalah perempuan

tetapi terpilih menjadi pemimpin, hal ini menjelaskan bahwa

perempuan maupun laki-laki dapat mengisi jabatan apapun jika dia

mampu dan memiliki kapasitas yang baik:

“Buktinya ibu sekarang ini PDIP di kota Tangerang ini

jadi partai pemenang 10 kursi ya, 10 kursi ada

perempuannya 3, laki-lakinya 7, tapi ibu terpilih menjadi

pimpinan gitu kenapa gak yang laki? Yakan? Ya itu jadi

kita gak ngeliat laki-laki atau gimana gak, tapi ya kalo

memang dia perempuan dan dia sanggup dan dia bisa ya

kenapa enggak.”141

Informan ke 3 juga mengatakan hal yang sama yaitu hak

dipilih dan memiliki antara laki-laki dan perempuan itu sama: “Ibu

menjadi anggota dewan sudah 3 periode, kemudian menjadi

sekertaris internal partai, wakil fraksi di DPRD provinsi. Artinya

hak memilih dan dipilihnya sama.”142

Informan ke 1 mencalonkan dirinya 2 periode, namun masih

gagal untuk menjadi anggota legislatif dikarenakan kurangnya

suara, dan politik di Banten yang transaksional:

140

Wawancara dengan Suparmi ST, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 15.30 WIB 141



85

“Kebetulan ibu juga belum berhasil udah dua kali tapi

gagal ya namanya beum rejeki. Ya kemenangan yang

tertundalah gak dijadikan suatu apa kegagalan atau kita

pesimis ya lantas kita down gitu ya. Gak usah kita masih

punya kegiatan yang lain.”143

Salah satu implementasi nyata bagi perempuan Indonesia

dalam bidang politik adalah pemilu 1955 dimana perempuan yang

memenuhi persyaratan untuk dipilih dan memilih telah ikut serta

dalam kegiatan politik yang sangat berarti itu. Sejak saat itu

partisipasi perempuan dalam berbagai lembaga pemerintahan dari

yang rendah sampai yang tinggi serta berkecimpungnya mereka

dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan politik tidak lagi

merupakan hal yang aneh.144

Peneliti melihat hal tersebut sudah dibuktikan oleh ke 3

informan kunci pada penelitian ni, terlepas dari terpilih atau

tidaknya informan-informan kunci sebagai anggota legislatif, dan

sudah mau dan terjun ke dunia politik saja sudah merupakan hal

atau langkah awal yang baik bagi perpolitikan perempuan di

Banten. Dan dalam hal ini PDI-P mewadahi para perempuan

tersebut untuk mendukung sebagai kendaraan politik dalam

pencalonan legislatif.

Poin ke 5 AD pasal 14 tentang anggota ialah memperoleh

perlindungan dan pembelaan dari partai, ke 3 informan menjawab

bahwa Partai akan melindungi semua anggotanya, membela tanpa

143


Isbodoroini Suryanto. 1989. Perkembangan Peranan DPR-RI ; Suatu Tinjauan Budaya Politik.

Makalah Seminar AIPI. Yogyakarta.

86

pandang bulu. Dia laki-laki atau perempuan, kalau tidak melakukan

kesalahan yang bersifat melanggar hukum pasti akan di bela.

Apalagi anggota yang loyal kepada partai pasti akan dibela seperti

dia membela partai itu sendiri.

Poin ke 6 sekaligus poin terakhir dalam AD pasal 14

tentang anggota adalah untuk dapat dipilih dan ditetapkan pada

jabatan dalam partai, anggota baru harus telah membuktikan

kesetiaan, kemampuan, pengabdian, dan disiplinnya.

Sesuai dengan AD pasal 14 tentang anggota adalah untuk

dapat dipilih dan ditetapkan pada jabatan dalam partai, anggota baru

harus telah membuktikan kesetiaan, kemampuan, pengabdian, dan

disiplinnya, informan ke 1 menjelaskan bahwa sudah 5 tahun berada

di PDI-P, dengan beberapa jabatan yang dijabat. Diantaranya

sekertaris PAC dan Plt Ketua PAC:

“2009 saya pensiun muda, kemudian ibu memilih

kendaraan politiknya PDIP, memang sebenarnya PDI itu

dari dulu memang bagus. Kemudian saya bermusyawarah,

sebenarnya tertarik tidak tertarik, awalnya coba-coba tapi

kemudian sampai sekarang.”145

Informan ke 2 juga menjelaskan hal yang sama yaitu:

“Kayak ini ibu mau maju ke DPRD kota kemarin pertama

dinilai dan dilihat dulu, ini dari struktural tingkat apa,

kedua sudah pernah di tugaskan sama partai itu apa aja,

kemudian kalau ketiga incumbent dia pernah jadi apa,

apakah ketua komisi atau apa itu ada nilainya semua.”146

145



87

Informan ke 3 menyampaikan hal yang serupa,

menceritakan pengalamannya yang panjang dalam berpolitik147

:

“Perjalanan ibu sudah panjang, ibu terjun dipolitik sudah 3 periode

bersama PDI-P. Dari pengurus RT sampai sekarang pegurus di

DPD dan menjadi anggota DPRD provinsi dan wakil fraksi PDI-P

provinsi Banten.”

Ketiga pernyataan dari key informants tersebut peneliti

melihat dan menarik pandangan bahwa hal tersebut adalah wujud

dari untuk dapat dipilih mengisi jabatan penting dan ditetapkan

pada jabatan dalam partai baik secara struktural partai maupun

legislatif, telah membuktikan kesetiaan, kemampuan, pengabdian,

dan disiplinnya. pengabdian mereka terhadap partai karena sudah

kurang lebih 5 tahun mereka bersama PDI-P.

Pasal berikutnya yang termasuk dalam pembahasan hak dan

kewajiban anggota partai adalah Anggaran Dasar (AD) pasal 15

tentang kewajiban anggota. Kewajiban anggota PDI-P yang

pertama adalah memegang teguh asas dan jati diri partai. Peneliti

melihat pada saat wawancara berlangsung di kediaman informan

ke 1, cat rumah informan pada bagian depan berwarna merah yang

melambangkan warna pokok dari PDI-P, kemudian ada papan

nama pengurus PAC (Pimpinan Anak Cabang). Hal ini

147


88

membuktikan bahwa informan memegang teguh asas dan jati diri

partai bahkan melibatkannya pada kehidupan sehari-hari.

Kemudian mengenai hal yang sama informan ke 2

menjelaskan bahwa informan memegang asas dan jati diri partai

karena kekagumannya kepada bung Karno dalam memperjuangkan

kemerdekaan Indonesia:

“Tentu saja, karena saya mendengar dulu perjuangan d

bung Karno dia kan bapak bangsa, kemudian kalo kita ikut

pendidikan kader partai saya merasa sedih mendengar

dulu pak Karno itu memperjuangkan kemerdekaan kita itu

ternyata susahnya luar biasa.”148

Informan ke 3 menyetujui pernyataan-pernyataan dari

informan ke 1 dan ke 2: “Bahwa setiap anggota partai harus

menjunjung tinggi asas dan jati diri partai melalui piagam

perjuangan, mukadimah, dan ajaran-ajaran bung Karno”. 149

Poin kedua dalam AD pasal 15 tentang kewajiban anggota

adalah melaksanakan tujuan, fungsi, tugas, dan kebijakan partai.

Pada hakikatnya dalam organisasi apapun termasuk partai politik

dalam hal ini PDI-P, anggota partai akan melakukan kegiatan yang

meliputi tujuan, tugas, dan kebijakan partai. Karena itu merupakan

sebuah kewajiban seorang anggota sesuai dengan yang sudah

tertuang dalam AD/ART PDI-P.

Pada tingkatan terendah dalam hal ini sebagai Pimpinan

Anak Cabang (PAC), informan 1 melakukan tujuan, tugas, dan

148



89

kebijakan partai dalam hal yang sederhana: “Melaksanakan rapat-

rapat, membantu mensosialisasikan visi dan misi partai, program

menolong orang sakit.”150

Selanjutnya informan ke 2 melakukan tujuan, tugas, dan

kebijakan partai dalam hal yang lebih kompleks karena sudah

masuk dalam tataran sebagai wakil bendahara dan ketua DPRD

kota Tangerang: “Pastinya melaksanakan karena memang itu

kewajiban sebagai anggota partai. Contohnya mensosialisasikan

kebijakan partai, dulu partai PDI-P adalah oposisi, sekarang partai

pendukung pemerintah.”151

Informan ke 3 melanjutkan penjelasan yang sederhana

namun kompleks dalam tataran pemerintahan provinsi Banten,

karena perannya sebagai sekertaris internal DPD PDI-P dan wakil

ketua fraksi PDI-P DPRD provinsi Banten: “Masuk dalam DPRD

atas nama partai juga termasuk menjalankan fungsi, dan tugas

partai. Kemudian menjalankan tujuan partai yang sudah ada di

AD/ART.”152

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah

suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai

orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini

adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut

kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional-untuk

150




90

melaksanakan programnya.153

Partai politik PDI-P menggunakan

kader-kader partainya untuk melaksanakan programnya baik itu

yang duduk dalam pemerintahan, maupun kader yang tidak duduk

dalam pemerintahan tetap menjalankan hal yang disebutkan pada

AD/ART yaitu tentang kewajiban anggota adalah melaksanakan

tujuan, fungsi, tugas, dan kebijakan partai.

Poin ke 3 dalam AD pasal 15 tentang kewajiban anggota

adalah mentaati peraturan dan keputusan partai, dalam hal ini ke 3

informan kunci sudah menaati peraturan dan keputusan partai,

dapat dilihat sampai hari ini mereka masih ada dalam partai dan

merupakan kader yang diunggulkan oleh partai.

Sejauh ini tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh

informan-informan kunci. Dengan kata lain, ke 3 informan menaati

peraturan dan keputusan partai, jika tidak aka nada sanksi atau

peringatan dari partai yang dikemukakan oleh informan

pendukung:

“Kalau sanksi dilihat dari kesalahan atau pelanggarannya,

disitu kan sudah tertuang jelas dalam AD/ART. Sebelum

dikasih sanksi kan di SP dulu, gak semena-mena salah

langsung dipecat, klarifikasi dulu kalau memang benr-

bener dia salah yaudah ga ada ampun lagi.”154

Akan tetapi fenomena lain juga diungkapkan oleh informan

ahli ke 1 tentang sanksi sosial masyarakat terhadap pemenuhan hak

153


Utama. Hal 403 154


91

dan kewajiban yang dijalankan atau tidak oleh anggota partai yang

menjabat sebagai anggota legislatif:

“Agak susah ya bicara sanksi sosial, karena perangkat

sistem nilai masyarakat kita belum terlalu kuat untuk

menjustifikasi mereka politisi perempuan yang tidak

menjalankan kewajiban. Problemnya adalah politik kita

yang terlalu transaksional, sehingga orang tidak melihat

kapasitas, melihat apakah dia menjalankan hak dan

kewajiban atau tidak. Yang penting pada saat dibutuhkan

ya hadir, secara transaksional memenuhi kebutuhan

konstituennya. Jadi publik juga gak melihat, kapasitasnya

bagaimana, cara bicaranya, kemampuan

berkomunikasinya, saya kira dalam konteks Banten

umumnya ya fenomenanya begitu.” 155

Kemudian pembahasan hak dan kewajiban anggota partai

poin akhir adalah menjaga nama baik dan kehormatan partai

Informan ke 1 dan 2 dengan kompak menjawab hal yang sama

yaitu sesuai yang di AD/ART, jadi harus dijalankan. Informan

ketiga menjelaskan bahwa dia melakukan hal-hal tertentu untuk

upayanya menjaga nama baik partai: “Pasti harus menjaga nama

baik dan kehormatan partai, lewat cara-cara tidak korupsi dan

mengedepankan, memperjuangkan hak rakyat.”156

Semua poin yang tertuang dalam AD/ ART PDI-P adalah

sebuah patokan yang kuat untuk menuntun anggota perempuan maupun

laki-laki PDI-P tentang hak dan kewajiban mereka sebagai anggota partai.

Dan peneliti melihat bahwa hak dan kewajiban yang sudah tertuang dalam

rangkaian AD/ART tersebut telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh

155


WIB 156

Wawancara dengan Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 08.30 WIB

92

informan-informan kunci, dan pada kenyataanya tidak ada perbedaan baik

secara hak dan kewajiban. Semua sama dan tidak ada diskriminasi di PDI-

P mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota partai.

Berbicara peran perempuan di kancah politik atau perempuan dan

partisipasi politik ada Keserasian dan keadilan jender dapat dicapai dengan

berbagai ikhtiar pemberdayaan politik perempuan. Pertama, melakukan

ikhtiar-ikhtiar penguatan institusi (institutional building). Kehadiran

“Wanita Persatuan”, misalnya, sebagai salah satu instrumen partai tidak

hanya menjadi institusi “pemanis”, tetapi gerakan perempuan harus

menunjukan dirinya sebagai institusi yang secara substansial dapat

memberikan bobot demokrasi bagi ikhtiar-ikhtiar komunikasidan agregasi

politik perempuan.

Kedua, yang dapat dilakukan oleh gerakan perempuan adalah

melakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas politisi perempuan

(capacity building) sehingga kader perempuan partai dapat secara aktif dan

kompetitif ikut dalam proses rekrutmen kader, baik dalam struktur

kepengurusan partai maupun pada lembaga legislatif. Proses itu dapat

dicapai dengan penguatan kapasitas politisi perempuan di lingkungan

organisasi atau partai politik. Penguatan kualitas kader partai dan politisi

perempuan disebuah partai politik dapat diarahkan pada kematangan visi

perjuangan partai, kemampuan untuk memimpin secara baik,

berkomunikasi, mau mendengar dan mengikuti, serta memiliki kekuatan

93

dan kemauan untuk menghadapi tantangan, disamping kemampuannya

untuk memelihara kredibilitas.157

Berdasarkan hasil observasi pada saat wawancara berlangsung

peneliti melihat adanya ikhtiar-ikhtiar tersebut yaitu berupa penguatan

institusi (institutional building) dalam keseharian mereka memegang teguh

nilai-nilai institusi yang manaungi mereka yaitu PDI-P lewat jawaban-

jawaban diplomatis yang mengarah kepada nila-nilai yang diajarkan oleh

PDI-P.

Kemudian mereka juga melakukan melakukan penguatan

kapasitas dan kapabilitas politisi perempuan (capacity building) seperti

ikut dalam kegiatan-kegiatan partai yang bersifat politis untuk memenuhi

kebtuhan politik individu, mengikuti pengkaderan-pengkaderan yang

diadakan PDI-P dan lembaga yang menaungi aktivitas politik mereka

seperti lembaga legislatif.

Berikut adalah gambaran peran sesuai dengan posisi informan-informan

kunci dalam struktur organisasi PDIP-P DPD Banten:

157


Keserasian Jender. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia. Hal. 23

94

Gambar 4.1 Stuktur organisasi DPD Provinsi Banten

Gambar 4.2 Alur Koordinasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Banten

95

Berdasarkan gambar diatas dapat dideskripsikan peran informan-informan

kunci sangatlah penting, karena informan-informan kunci ada dalam

kepengurusan inti partai dalam hal ini PDI-P DPD Banten.

Informan ke 1 duduk dalam struktur partai terendah yaitu sebagai Plt

pimpinan anak cabang kecamatan Serang. Perannya sangat penting untuk

mengurus anggota-anggota partai dalam lingkup yang lebih kecil, perannya juga

sangat dibutuhkan pada saat perekrutan kader-kader baru. Karena kader-kader

baru yang berkompeten banyak lahir dari anak cabang-anak cabang yang ada di

Banten.

Informan ke 2 duduk dalam struktur partai inti di DPD Banten, yaitu

sebagai wakil bendahara DPD PDI-P, tugasnya mengurus segala keuangan yang

ada di tubuh partai. Perannya sangat penting, karena sebuah partai tidak dapat

beroperasi jika tidak ada dana yang cukup.

Informan ke 3 duduk dalam struktur partai inti di DPD Banten, yaitu

sebagai sekretaris bagian internal DPD PDI-P, tugasnya mengurus segala surat

menyurat bagian internal partai. Seperti membuat surat undangan rapat internal,

dan mengurus surat keluar dan masuk partai.

Tabel 4.1

Kategorisasi Hak dan Kewajiban Anggota Perempuan di Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Aktivitas Komunikasi Politik

NO AD Pasal 14 Hak

Anggota

(1)

Dra. Hj. Amah

Suhamah M.Si

(2)

Suparmi, ST

(3)

Sri Hartati,SH

(4)

1.

a. Mendapat perlakuan

yang sama di dalam

partai

Semua diperlakuan

sama, tidak ada

bedanya antara laki-

laki dan peremuan

Tidak ada diskriminasi

ataupun perbedaan

Sesuai AD/ART

ataupun undang-

undang urutan

hirarkinya ada itu

berlaku untuk semua,

tidak ada diskriminasi

di dalam peraturan

undang-undang itu.

Termasuk juga

AD/ART partai

bahwa tidak ada

diskriminasi

perempuan dan laki-

96

laki tentang

(1) (2) (3) (4)

hak dan kewajibannya

b. Menghadiri rapat-

rapat partai

Kita harus hadir dalam

rapat-rapat, harus

hadir dalam kegiatan-

kegiatan, kalau kita

tidak hadir kita harus

ada hitam diatas putih,

izin untuk tidak

mengikuti kegiatan

Hadir dalam rapat

internal sesuai

AD/ART 2 minggu

sekali, rapat fraksi

untuk menentukan

atau memutuskan

suatu hal

Ikut hadir dalam rapat

fraksi, hadir dalam

rapat yang diadakan

partai

c. Menyampaikan

pendapat dan

keinginan kepada

partai, baik tertulis

maupun lisan

Kita harus berani

menyampaikan

pendapat yang benar

kalau itu untuk

kepentingan orang

banyak

Pada rapat-rapat fraksi

saya menyampaikan

pendapat tentunya jika

itu berkenaan dengan

masyarakat, karena

saya adalah pimpinan

disini

Saya termasuk orang

yang berani

menyampaikan

pendapat jika itu

menyimpang dan

bertentangan.

d. Menggunakan hak Banyak sebenarnya Buktinya ibu sekarang Ibu menjadi anggota

suara dalam rapat serta

hak memilih dan

dipilih untuk jabatan,

baik di dalam

maupun di luar

partai

yang sudah di lakukan,

karena kita kan bukan

anggota dewan, dan

kebetulan ibu juga

belum berhasil sudah

dua kali mencalonkan

diri tapi gagal.

Ibujabatan dalam

struktur adanya di

PAC. sekarang ibu

PLT pimpinan anak

cabang

ini PDI-P di kota

Tangerang ini jadi

partai pemenang, dan

mendapat 10 kursi.

Dari 10 kursi ada 3

perempuan, dan 7 laki-

laki, tapi ibu terpilih

menjadi pimpinan.

Padahal banyak laki-

laki, tapi saya yang

terpilih.

dewan sudah 3

periode, kemudian

menjadi sekertaris

internal partai, wakil

fraksi di DPRD

provinsi. Artinya hak

memilih dan

dipilihnya sama.

e.Memperoleh

perlindungan dan

pembelaan dari

partai

Partai akan membela

kader yang loyal, pasti

ada timbal balik dari

apa yang sudah kita

lakukan untuk partai.

Pasti kader dilindungi

dan dibela, kalau tidak

melakukan kesalahan

yang bersifat

melanggar hukum

Partai akan

melindungi semua

anggotanya, membela

tanpa pandang bulu.

Dia laki-laki atau

perempuan.

2. AD Pasal 15

Kewajiban Anggota

a. Memegang teguh

asas dan jati diri

partai

Dapat dilihat dari cat

dan papan nama PDI-P

Tentu saja, karena

saya mendengar dulu

Pasti memegang

teguh jati diri partai,

yang ada di rumah ibu, perjuangan d bung dari piagam

97

bahwa ibu memegang

teguh hal tersebut

Karno dia kan bapak

bangsa, kemudian kalo

kita ikut pendidikan

perjuangan

mukadimah, partai

yang paling konsisten

(1) (2) (3) (4)

kader partai saya

merasa sedih

mendengar dulu pak

Karno itu

memperjuangkan

kemerdekaan kita itu

ternyata susahnya luar

biasa.

dengan urusan rakyat

sampai saat ini

menurut saya PDI-P

b. Melaksanakan

tujuan, fungsi, tugas,

dan kebijakan partai

Melaksanakan rapat-

rapat, membantu

mensosialisasikan visi

dan misi partai,

program menolong

orang sakit.

Pastinya

melaksanakan karena

memang itu kewajiban

sebagai anggota partai.

Contohnya

mensosialisasikan

Masuk dalam DPRD

atas nama partai juga

termasuk

menjalankan fungsi,

dan tugas partai.

Kemudian

kebijakan partai, dulu

partai PDI-P adalah

oposisi, sekarang

partai pendukung

pemerintah.

menjalankan tujuan

partai yang sudah ada

di AD/ART.

c. Mentaati peraturan

dan keputusan partai

Ya Pasti, kalau kita di

PDI-P harus taat pada

peraturan PDI-P,

demikian juga kalau

kita berada di partai

lain

Semua anggota partai

wajib mengikuti dan

menaati peraturan

partai

d. Menjaga nama baik

dan kehormatan

partai.

Ya, itu semua ada di

AD/ART, jadi harus

dijalankan.

Ya, sesuai yang di

AD/ART pokoknya

kita jalankan

Pasti harus menjaga

nama baik dan

kehormatan partai,

lewat cara-cara tidak

korupsi dan

mengedepankan, hak

rakyat


Perjuangan dalam Aktivitas Komunikasi Politik

98

Aktivitas komunikasi politik adalah salah satu hal yang

harus dilakukan untuk keberlangsungan karir dan eksistensi

seorang politisi. Untuk itu peneliti membahas hal ini untuk

mengetahui apakah informan-informan kunci sudah melakukan

hal-hal tersebut.

Beberapa bentuk komunikasi politik yang sudah lama

dikenal dan dilakukan dalam dunia politik adalah retorika dan

agitasi politik, propaganda politik, public relation politik, lobi-lobi

politik, periklanan politik, dan sebagainya.

Melalui wawancara dengan informan ahli ke 2 peneliti

menanyakan apa saja hal-hal yang menjadi bagian dari aktivitas

komunikasi: “Yang termasuk dalam aktivitas komunikasi politik

adalah kampanye politik, berita politik, rapat, lobi-lobi politik, PR

partai.”158

1. Retorika

Retorika atau dalam bahasa Inggris rhetoric berasal dari

kata latin rehtorica yang berarti ilmu bicara. Aristoteles

menyebutkan retorika sebagai seni persuasi yaitu uraian yang

singkat, jelas dan menyakinkan dengan menggunakan keindahan

bahasa dalam penyampaiannya. Kebanyakan dari politisi

melakukan retorika pada saat berkampanye dalam hal ini untuk

kepentingan pemilihan legislatif.

158

Wawancara dengan Ikhsan Ahmad, S.Ip, M.Si, Tanggal 7 Oktober 2014 Pukul 13.15

99

Retorika merupakan komunikasi dua arah, satu kepada satu.

Dalam pengertian bahwa seseorang berbicara kepada beberapa

orang atau seseorang berbicara kepada seorang lainnya, yang

masing-masing berusaha dengan sadar untuk mempengaruhi

pandangan satu sama lainnya, melalui tindakan timbal balik satu

sama lain.159

Informan-informan kunci juga menjelaskan bahwa tidak

hanya sebatas itu mereka juga melakukannya pada saat situasi-

situasi tertentu seperti yang diungkapkan informan ke 2: “Pada

saat saya berbicara di depan orang banyak, dalam hal ini saya

sebagai pemimpin kepada anggota lainnya”160

Kemudian informan ke 3 juga mengutarakan hal yang

serupa: “Saya melakukan hal itu saat saya berkampanye,

menyampaikan kebijakan-kebijakan partai maupun pemerintah

kepada masyarakat.”.161

Selanjutnya, menurut Aristoteles ada tiga macam retorika

politik yaitu162

:

d. Deleberative rhetoric, yaitu sebuah komunikasi yang dirancang

untuk menggoyang orang yang ada kaitannya dengan public

policy dengan cara menggambarkan keuntungan dan kerugian

relatif dan jalan alternatif yang ditempuh. Fokusnya diletakkan

159

Nimo Dan. 2004. Komunikasi Politik: Komunikator, pesan, dan media.Bandung. PT.Remaja

Rosdakarya.Hal 140 160



Ibid. Hal 142

100

kepada apa yang akan terjadi dikemudian hari akan suatu

kebijakan yang akan diambil.

e. Forensic rhetoric, yaitu komunikasi yang memiliki sifat ke

fungsi judicial. Tujuannya adalah untuk menunjukkan suatu

kekeliruan atau kebenaran, tanggung jawab, hukuman atau

ganjaran yang telah dibuat dimasa lalu.

f. Demonstrative rhetoric, yaitu komunikasi yang menggambarkan

tentang kebaikan atau keburukan orang lain, organisasi, ide, dan

sebagainya.

Dari ketiga macam politik tersebut informan ke 1 hanya

melakukan Demonstrative rhetoric dimana informan hanya

menggambarkan organisasi kepada peneliti organisasi disini

adalah PDI-P sebagai partai politik yang dinaungi oleh

informan, kemudian informan menyampaikan ide kepada partai

pada saat rapat internal berlangsung.

Informan ke 2 dan ke 3 melakukan dua bentuk retorika.

Deleberative rhetoric sebagai orang yang duduk di parlemen

atau kursi pemerintahan, mereka berhak memeberikan pendapat

untuk kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan diambil dan

kemudian diputuskan unutk dijalankan oleh msyarakat. Dan

sama halnya dengan informan ke 1 Demonstrative rhetoric

dimana informan hanya menggambarkan organisasi kepada

peneliti organisasi disini adalah PDI-P sebagai partai politik

101

yang dinaungi oleh informan, kemudian informan

menyampaikan ide kepada partai pada saat rapat internal

maupun rapat fraksi, paripurna dan rapat lainnya.


Propaganda merupakan usaha yang dilancarkan

berkesinambungan dengan tujuan menggalang dukungan bagi

suatu pendapat, kredo (paham), atau kepercayaan tertentu.163

Propaganda merupakan suatu kegiatan komunikasi yang

erat kaitannya dengan persuasi. Sehingga Scott M. Cutlip dan H.

Center menyebut persuasi sebagai upaya menyampaikan

informasi lewat cara tertentu yang membuat orang menghapus

gambaran lama dalam benaknya atau memori pikirannya dan

menggantikannya dengan gambaran baru sehingga berubalah

perilakunya164

:

“Wajar saja kan kalo misalnya di rumah ibu ada plang

PAC itu juga salah satu propaganda, itu salah satu

pemberitahuan secara tidak langsung bahwa ini loh

sekertariat PDIP kemudian di DPD, DPC dan pusat juga

seperti itu. Daerah-daerah lain juga seperti itu, mengapa

163

FrankJefkins disempurnakan oleh DanielYadin.2004. Edisi ke-5 Public Relations.Jakarta. PT.

Gelora Aksara Pratama.Hal.16 164

Dedy Djamaluddin Malik dan Yosal Iriantara. 1994. Komunikasi Persuasif. Bandung. PT.

Remaja Rosdakarya. Hal 32

102

itu harus dilakukan masyarakat supaya tau, oh ya disini

ada PDIP bahwa ibu ini orang politik”165

Begitulah informan 1 menjelaskan kegiatan propaganda

yang dilakukan di rumahnya. Informan ke 2 dan ke 3 juga

melakukan kegiatan propaganda politik dalam situasi yang

berbeda yaitu pada ranah pemerintahan.

Propaganda merupakan salah satu alat untuk

membangun opini di tengah-tengah masyarakat. Jenis-jenis

propaganda juga bermacam-macam, sesuai dengan tujuan

propaganda tersebut. Yang pertama ada propaganda politik dan

propaganda sosial, propaganda politik melibatkan usaha-usaha

pemerintah, partai, atau golongan yang berpengaruh untuk

mencapai tujuan strategis atau taktis,. Ia beroprasi melalui

imbauan-imbauan khas berjangka pendek. Propaganda sosiologi

kurang kentara, lebih berjangka panjang. Melalui proses ini

orang disuntik dengan suatu cara hidup;suatu ideologi. 166

Propaganda yang dilakukan ke 3 informan adalah propaganda

politik kepada masyarakat, kemudian propaganda sosiologi

dilakukan oleh PDI-P kepada anggotanya pada saat

pengkaderan, yaitu menanamkan ideologi PDI-P sehingga dapat

diterapkan dalam jangka panjang oleh seluruh anggotanya.

165

Wawancara dengan Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si dan Suparmi ST, Tanggal 8 Oktober 2014

Pukul 16.30 WIB 166

DanNimo. 2004. Komunikasi Politik: Komunikator, pesan, dan media.Bandung. PT.Remaja

Rosdakarya.Hal 126

103

Ellul juga membedakan propaganda vertikal dan

propaganda horizontal. Yang pertama adalah satu-kepada-

banyak dan terutama mengandalkan media massa bagi

penyebaran imbauannya. Propaganda horizontal bekerja lebih di

antara keanggotaan kelompok ketimbang dari pemimpin

kelompok, lebih banyak melalui komunikasi interpersonal dan

komunikasi organisasi ketimbang melalu komunikasi massa.

Secara tradisional partai-partai politik mengandalkan

propaganda horizontal.167

3. Public Relations

Public relations adalah suatu bentuk komunikasi yang

berlaku untuk semua jenis organisasi, baik itu yang bersifat

komersial mupun non-komersial, di sektor publik (pemerintah)

maupun privat (pihak swasta). Terdapat begitu banyak definisi

PR. Namun pada intinya, PR senantiasa berkenaan dengan

kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, dan

melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan muncul

perubahan yang berdampak.168

Usaha penyebaran informasi dan mempersuasi khalayak,

tak jarang PR melakukan tindakan-tindakan spin doctor yaitu

suatu upaya untuk mengubah gambaran/pandangan buruk

167

DanNimo. 2004. Komunikasi Politik: Komunikator, pesan, dan media.Bandung. PT.Remaja

Rosdakarya. Hal 127 168

Frank Jefkins disempurnakan oleh DanielYadin.2004. Edisi ke-5 Public Relations.Jakarta. PT.

Gelora Aksara Pratama.Hal.2

104

menjadi baik atas suatu produk maupun institusi di tengah-

tengah masyarakat. Tindakan spin doctor tersebut dapat

dikatakan merupakan kegiatan utama public relations.

Sebagai anggota partai informan-informan kunci akan

menjaga citra dan nama baik partai sesuai yang tertuang dalanm

AD/ART PDI-P. Mereka juga akan berusaha meyakinkan orang-

orang untuk masuk ke dalam partai dan kemudian diberikan

pemahaman melalui ilmu yaitu suatu seminar ataupun

pengkaderan sehingga muncul perubahan persepsi terhadap

partai dalam hal ini adalah PDI-P.

Kemudian informan-informan kunci juga melakukan

kegiatan spin doctor yaitu upaya-upaya mengubah padangan

buruk masyarakat terhadap PDI-P menjadi pandangan baik.

Seperti yang dikatakan oleh informan ke 3: “Komunikasi politik

menjadi penting karena itu bagian dari mengPRkan diri kita, dan

mengPRkan partai.”169

Apalagi ditengah-tengah permasalahan kubu merah putih

(lawan dari koalisi PDI-P) dan kubu indonesia hebat (kubu

koalisi PDI-P) anggota partai wajib melakukan kegiatan spin

doctor tersebut untuk meluruskan dan membentuk opini public

yang baik untuk partai.

169


105

Public relations berfungsi sebagai "jembatan komunikasi"

antara suatu organisasi dan lembaga lain serta berbagai

elemennya. Tujuannya supaya terjadi saling pengertian antara

kedua belah pihak, dan akhirnya terciptanya citra positif serta

dukungan publik terhadap keberadaan organisasi.170

Sementara

politik itu sendiri berkaitan dengan masalah kekuasaan,

termasuk mempertahankan kekuasaan.

Hal ini yang harus dilakukan oleh anggota partai bagaimana

mereka melakukan kegiatan PR untuk mencapai tujuan yang

sama dan saling pengertian, namun tidak melupakan bahwa

mereka juga harus mempertahankan kekuasaan. Yang paling

penting dalam kegiatan PR adalah citra positif serta dukungan

publik terhadap keberadaan organisasi, jika publik sudah

memberikan citra positif secara tidak langsung itu akan

memberikan efek yang baik karena publik akan memilih

kembali partai tersebut dengan kata lain partai dapat merebut

atau mempertahankan kekuasaaanya. Tercapai sudah tujuan

kegiatan PR dan kegiatan politik dari partai tersebut.

4. Lobi-lobi politik

Di era globalisasi seperti sekarang ini, konsep lobi

merupakan suatu keharusan untuk memecahkan berbagai

persoalan yang ada, baik dalam skala lokal maupun

170

Elvinaro Ardianto. 2009. Metode Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif.

Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Hal 27

106

internasional. Penggunaan lobi (lobbying) dalam sistem politik

telah menjadi fenomena umum sejak lahirnya politik itu sendiri.

Bagaimanapun kebijakan publik diformulasikan akan selalu ada

kecenderungan dari mereka yang sangat terpengaruh untuk

mempengaruhi hasil.

Seperti yang dikatakan oleh informan ke 2: “Tentu saja

melakukan itu semua, karena kita duduk di legislatif, lobi-lobi

politik harus jalan pada saat voting menentukan keputusan di

parlemen.”171

Kemudian informan ke 3 juga menyatakan: “Melakukan

lobi-lobi politik untuk menyamakan persepsi dan pendapat

orang dengan apa yang kita mau.”172

Hal ini menunjukan bahwa memang benar lobi-lobi politik

sangat dibutuhkan dan wajib dilakukan untuk mencapai tujuan

atau kesepakatan tertentu dalam tataran sistem pemerintahan

atau orang-orang yang duduk di parlemen. Dalam hal ini

informan ke 1 tidak melakukan kegiatan lobi-lobi politik

dikarenakan profesinya sebagai dosen tidak membutuhkan hal

tersebut.


Periklanan politik, menurut H.B. Widagdo (1999)

merupakan usaha untuk menyampaikan pesan-pesan politik

171



107

kepada khalayak dengan mengetengahkan berbagai

pertimbangan dan alasan kuat perlunya masyarakat mendukung

keberadaan partai politik maupun kandidat yang akan dipilih

dalam kegitan pemilihan umum. Pesan-pesan tersebut

disampaikan dan disebarluaskan melalui media massa baik cetak

maupun elektronik, seperti televisi, radio, surat kabar, majalah,

media iklan, internet, dan sebagainya.

Informan ke 1 pun melakukan periklanan politik melalui

pamflet, banner, dan spanduk173

:

“Adapun umpamanya, kegiatan yang sifatnya akbar

memberikan ucapan lewat baner atau spanduk itu kan hal-hal

yang wajar, semua juga pasti ada. Nah kalau momen yang

besar seperti pemilu itu harus seperti pamflet gitu ya, hanya

tidak berlebihan.”

Informan ke 2 dan ke 3 menjawab pertanyaan dengan

jawaban yang sama. Mereka melakukan kegiatan periklanan

politik pada saat kampanye dan mengucapkan hari-hari besar di

koran maupun radio.

Iklan dibuat sebagai alat memengaruhi dukungan publik.

Namun, karena realitas keterisolasian iklan dengan preferensi

pemilih, tujuan ini tidak efektif untuk memperluas dukungan

suara. Kecuali, memperteguh pendapat pemilih yang telah

mengikatkan emosinya. Jadi, iklan bukan pada posisi untuk

memengaruhi, melainkan menguatkan pendirian-pendirian

173

Wawancara dengan Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si dan Suparmi ST, Tanggal 8 Oktober 2014

Pukul 16.30 WIB

108

pemilih yang memiliki ikatan tradisional tertentu dengan

capres.174

Dapat kita lihat pada penelitian ini, bahwa pencitraan yang

dilakukan anggota DPRD dalam hal ini Suparmi dan Sri Hartati

yang mengiklankan diri mereka melalui ucapan-ucapan tertentu

dihari besar dengan gambar atau foto wajah mereka disamping

ucapan tersebut, sedikit banyak membuat orang mengenal dan

mengingat, kemudian menetapkan pilihan dan meperkuat

pendirian pemilih terhadap para informan untuk dipilih kembali

dalam pemilihan legislatif 2014. Dan cara ini berhasil, karena

informan ke 2 dan ke 3 terpilih kembali menjadi anggota dewan

untuk DPRD Kota Tangerang dan DPRD Provinsi Banten pada

periode 2014-2019.

Tabel 4.2

Kategorisasi Anggota Perempuan di Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan dalam Aktivitas Komunikasi Politik

NO

Aktivitas

Komunikasi

Politik

(1)

Hj. Amah Suhamah

(2)

Suparmi, ST

(3)

Sri Hartati,SH

(4)

1. Retorika

Melakukan, pada saat

saya pileg

Pada saat saya

berbicara di

depanorang banyak,

dalam hal ini saya

Saya melakukan hal

itu saat saya

berkampanye,

menyampaikan

174

Afdal Makkuraga Putra. Emosionalitas dan Negativity dalam Iklan Politik Pilkada, Jurnal

Media Watch, 31 Agustus 2007

109

(1) (2) (3) (4)

sebagai pemimpin

kepada anggota

lainnya

kebijakan-kebijakan

partai maupun

pemerintah kepada

masyarakat.


Di rumah ibu ada

papan nama PAC, itu

juga salah satu

propaganda, itu salah

satu pemberitahuan

secara tidak langsung

bahwa ini loh

sekertariat PDI-P

kemudian di DPD,

DPC dan pusat juga

seperti itu.

Melakukan

propaganda politik

di parlemen

Melakukan

propaganda politik di

parlemen

3. Public Relation

Kalau PR untuk

mengarahkan orang

memilih PDI-P di

segala kesempatan

tidak. Hal-hal lain

yang terkait kita

singgung sedikit-

Menjadi PR partai

secara tidak

langsung pada saat

saya ditunjuk

sebagai pimpinan

disini. Pasti orang

menanyakan dari

Komunikasi politik

menjadi penting

karena itu bagian dari

mengPRkan diri kita,

dan mengPRkan partai

kita.

sedikit saja, tapi

bukan partai PDI-P

nya, tapi kebijakan

ekonomi yang

dipandang dari sudut

suatu partai atau dari

suatu sudut politik.

partai mana.

4. Lobi-lobi Politik

Tentu saja

melakukan itu

semua, karena kita

duduk di legislatif,

lobi-lobi politik

harus jalan pada

saat voting

menentukan

keputusan di

parlemen

Melakukan lobi-lobi

politik untuk

menyamakan persepsi

dan pendapat orang

dengan apa yang kita

mau

110

(1) (2) (3) (4)


Kegiatan yang

sifatnya akbar

memberikan ucapan

lewat baner itu kan

hal-hal yang wajar,

semua juga pasti ada.

Misalnya dikoran

saya mengucapkan

pada hari-hari

besar, atau momen

tertentu

Ucapan pada hari-hari

besar, atau momen

tertentu di koran atau

radio


Perjuangan Bersosialisasi dan Berinternalisasi dalam Aktivitas

Komunikasi Politik

Apapun profesi dan bidang pekerjaan yang dipilih,

kemampuan sosialisasi sangat mutlak diperlukan. Sekalipun

pekerjaan itu tidak mengharuskan untuk bertemu dengan banyak

orang, sebagai makluk sosial kita tetap dituntut untuk mampu

bersosialisasi. Sekecil apapun lingkungan kerja, tetap perlu

berinteraksi dengan orang-orang yang berada disekitarnya.

Kemampuan sosialisasi memang selalu diidentikkan

dengan kemampuan berkomunikasi dengan lingkungan. Namun

tentu saja bukan hanya sekedar komunikasi biasa yang harus

dilakukan. Dengan memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik,

maka dapat dengan mudah diterima dilingkungan tempat kerja.

Begitu juga menjadi seorang yang terjun dalam dunia politik dan

duduk sebagai anggota legislatif, yang sehari-hari harus bertemu

dengan banyak orang dan ditempat yang berbeda-beda.

Kemampuan berkomunikasi yang baik dapat mempermudah untuk

diterima oleh orang-orang baru yang ditemui.

111

Berdasarkan buku Sosiologi Suatu Pengantar yang ditulis

oleh Soerjono Soekanto, “sosialisasi adalah suatu proses, dimana

anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan

nilai-nilai masyarakat di mana dia menjadi anggota”.175

Dari hasil observasi peneliti dapat diketahui bahwa jenis

yang dilakukan informan-informan kunci adalah jenis sosialisasi

sekunder, dimana informan melakukan proses sosialisasi lanjutan

setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu sebagai

kelompok tertentu dalam masyarakat dalam hal ini mereka sebagai

anggota PDI-P kepada masyarakat. Dalam proses sosialisasi baik

sesama anggota partai maupun sesame politisipun berdasarkan

hasil pengamatan berjalan dengan baik, hal ini didukung dengan

penyataan informan kunci ke 1: “Dengan yang lain ibu komunikasi

biasa aja, Insya Allah untuk komunikasi dengan teman tidak ada

masalah.”176

Kemudian informan kunci ke 2 menyatakan hal yang

serupa yaitu:

“Kalau dengan politisi itu kan paling sifatnya hanya

silahturahmi ya, tapi kalau dengan internal kita itu

konsilidasi, itu sudah ada ketetapannya dalam AD/ART

partai. Jadi kalau tingkat provinsi itu kita harus rapat di

struktural DPD itu seminggu sekali, Karena itukan diatur

dalam AD/ART partai, terus kalau di tingkat DPP itu

misalkan ini seminggu 2 kali terus saat kita maunturun ke

bawah ke PAC, DPC untuk tingkat provinsi itukan ada

175

Soejono Soekanto, 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Hal 59 176

Wawancara dengan Dra. Hj. Amah Suhamah M.Si, Tanggal 1 Oktober 2014 Pukul 08:30 WIB

112

momen-momen tersendiri gitu. Apa dalam rangka ulang

tahun partai, atau apa, jadi gak harus juga tiap saat”177

Tidak berbeda dengan key informants ke 1 dan 2, key

informan ke 3 juga menyatakan bahwa hubungan yang baik dan

kekeluargaan terjadi di dalam PDI-P:

“Kalau di PDIP partai yang paling solid dan

kekeluargaan, makanya adakan symbol keluarga besar

PDIP itu menjadi keluarga betul keluarga PDIP. Seujung

kuku merasa sakitpun semua merasa sakit. Itu komitmen

PDIP, kalau ada ya biasalah selek sedikit mah saya rasa

dimana-mana pasti ada, marah antara pimpinan sama

anggota, atau sesama anggota tapi gak jadi gimana-

gimana. Itu aja besok juga baik lagi. Itu dinamika

berpolitik.”178

Kemudian berdasarkan hasil pengamatan peneliti tipe

sosialisasi yang dilakukan oleh key informan ke 1 adalah sosialisasi

formal ketika acara rapat partai, paripurna,rapat fraksi,dsb. Dan

sosialisasi informal pada saat silahturahmi antar kader dan obrolan

diluar dari kegiatan partai maupun pekerjaan. Sedikit perbedaannya

dengan informan ke 1 adalah informan ke 2 dan ke 3 melakukan

Sosialisasi formal ketika acara rapat partai, paripurna,rapat

fraksi,dsb. Dan sosialisasi informal pada saat silahturahmi antar

kader dan obrolan diluar dari kegiatan partai maupun pekerjaan.

Sedangkan pola sosialisasi yang dilakukan key informants

menurut hasil observasi peneliti dan melihat jawaban-jawaban dari

key informants ke 2 dan ke 3adalah pola sosialisasi represif

177



113

digunakan untuk orang-orang tertentu saja yang menjadi pembicara

pada saat pengkaderan atau pendidikan kader partai, dikarenakan

mereka sudah menjadi guru kader dan berhak berbicara dan

mengisi materi pada saat pengkaderan berlangsung, sedangkan

pola yang paling sering dilakukan dari semua key informantsadalah

pola partisipatorisyang menekankan pada interaksi dan komunikasi

lisan yang bersifat dua arah. Hukuman dan imbalannya bersifat

simbolik.

Pada proses sosialisasi ada beberapa tahapan yang dilalui

oleh ke 3 key informants. Hal ini dilihat dari analisis lapangan atau

observasi peneliti, dan jawaban-jawaban yang relevan dengan

tahap-tahap tersebut179

:

a. Tahap persiapan (preparatory stage)

Tahap ini dialami saat seorang caleg mempersiapkan

diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk

memperoleh pemahaman tentang dirinya, mengenal

dunia politik.

b. Tahap meniru (play stage)

Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya

seorang politisi menirukan peran-peran yang dilakukan

oleh orang yang lebih dulu terjun kedalam dunia politik

(senior). Kemampuan untuk menempatkan diri pada

179


pukul 15: 55 WIB




114

posisi orang lain mulai terbentuk, politisi juga sadar

bahwa dunia sosial dan politik manusia berisi banyak

orang. Sebagian dari orang tersebut adalah orang-orang

yang dianggap penting bagi pembentukan dan

bertahannya diri, yaitu dari mana politisi

menyerap norma dan nilai yang berlaku dikalangan

politisi dan dunia politik.

c. Tahap memainkan (game stage)

Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan

diganti oleh peran yang secara langsung dimainkan

sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuan

menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat

sehingga memungkinkan adanya kemampuan bekerja

secara bersama-sama.

Pada tahap ini lawan berinteraksi semakin banyak dan

hubungannya semakin kompleks.

d. Tahap penerimaan norma kolektif (generalized

stage)

Pada tahap ini seseorang telah dianggap matang dalam

dunia perpolitikan. Dia sudah dapat menempatkan

dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Manusia

dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan

bekerja sama bahkan dengan orang lain yang tidak




http://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi

115

dikenalnya secara mantap. Dan dengan bekal tahapan

yang begitu panjang dalam dunia politik, maka pada

tahap ini politisi sudah diakui baik kemampuan dan

keberadaannya di dunia politik.

Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori

mengenai peranan (role theory), karena dalam proses sosialisasi

diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.

Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu

misalnya sebagai anggota partai, anggota legislatif, pengacara,

dokter, guru, orangtua, anak, wanita, pria, dan lain sebagainya,

diharapkan agar orang tersebut berperilaku sesuai dengan peran

tersebut. Melalui interaksi dengan orang lain, seseorang

memperoleh identitas, mengembangkan nilai-nilai dan aspirasi-

aspirasi. Artinya sosialisasi diperlukan sebagai sarana untuk

menumbuhkan kesadaran diri.

Dengan demikian, perempuan yang terjun dalam dunia

politik harus mampu menunjukkan perannya dalam statusnya

sebagai politisi. Anggota perempuan pada PDI-P harus mampu

menunjukkan perannya yang selama ini mendapatkan stereotipe

dalam bidang politik, konstruksi masyarakat yang masih belum

percaya dengan kemampuan perempuan. Dengan begitu, pelabelan

negatif perempuan dalam dunia politik pun akan hilang. Selain itu

citra negatif yang diciptakan masyarakat pun akan hilang seiring

116

peran yang dilakukan oleh perempuan dalam lingkungan

masyarakat. Hal ini juga dibenarkan oleh informan ahli ke 1 dalam

petikan wawancara berikut ini:

“Hanya saja memang, ada kendala, ada sedikit hambatan

nilai budaya misalnya yang masih menempatkan

perempuan pada peran-peran yang identik seperti peran

domestik partai politik misalnya. Kalau di acara formal

penerima tamu itu pasti perempuan, kemudian MC itu

perempuan, dirijen juga perempuan, nah itukan stereotype

gender yang tidak mudah dilepaskan begitu saja”180

Dalam perkembangan sosiologi, menurut dalil teori nurture

bahwa pembagian kerja disebabkan karena faktor pembiasaan dari

lingkungan sangat tepat. Citra seorang perempuan memang

dibentuk oleh masyarakat dan bukan didapat secara

alamiah.Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa dalam

bersosialisasi saat melakukan sosialisasi berjalan dengan baik. Hal

itu terjadi karena sikap yang ditunjukkan oleh anggota perempuan

lebih luwes, sabar, ramah dan sopan, berbeda dengan anggota laki-

laki yang lebih tak acuh. Informan ahlipun memperkuat hasil

observasi peneliti diatas: “Perempuan seharusnya lebih bisa

berperan sesuai dengan kodratnya, sebagai seorang ibu, dia pasti

punya kesabaran, lebih idealis, lebih berpegang pada prinsip,

dibandingkan laki-laki.”.181

Dari hasil percakapan dan observasi peneliti dengan key

informants dapat disimpulkan bahwa agen sosialisasi ke 3

180


WIB 181


117

informan kunci adalah keluarga, rekan se profesi (politisi), dan

masyarakat.

Tabel 4.3

Kategorisasi Anggota Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan Bersosialisasi dan Berinternalisasi dalam Aktivitas

Komunikasi Politik

NO

Sosialisasi dan

Internalisasi

(1)

HJ. Amah

Suhamah

(2)

Suparmi, ST

(3)

Sri Hartati,SH

(4)

1. Jenis Sosialisasi

a. Primer b. Sekunder

Sekunder Sekunder Sekunder

2. Tipe Sosialisasi

a. Formal

b. Informal

Sosialisasi formal

ketika acara rapat

partai,

paripurna,rapat

fraksi,dsb.

Kemudian

sosialisasi

informal pada saat

silahturahmi antar

kader dan obrolan

diluar dari

kegiatan partai

maupun

pekerjaan.

Sosialisasi formal

ketika acara rapat

partai,

paripurna,rapat

fraksi,dsb.

Kemudian

sosialisasi

informal pada saat

silahturahmi antar

kader dan obrolan

diluar dari

kegiatan partai

maupun

pekerjaan.

Sosialisasi formal

ketika acara rapat

partai,

paripurna,rapat

fraksi,dsb.

Kemudian

sosialisasi

informal pada

saat silahturahmi

antar kader dan

obrolan diluar

dari kegiatan

partai maupun

pekerjaan.

3. Pola Sosialisasi

a. Sosialisasi represif

(repressive

socialization)

b. Sosialisasi

partisipatoris

(participatory

socialization)

Pola sosialisasi

represif

digunakan untuk

orang-orang

tertentu saja yang

menjadi

pembicara pada

saat pengkaderan

atau pendidikan

kader partai,

sedangkan pola

yang paling

Pola sosialisasi

represif

digunakan untuk

orang-orang

tertentu saja yang

menjadi

pembicara pada

saat pengkaderan

atau pendidikan

kaderpartai,

sedangkan pola

yang paling

Pola sosialisasi

represif

digunakan untuk

orang-orang

tertentu saja yang

menjadi

pembicara pada

saat pengkaderan

atau pendidikan

kader partai,

sedangkan pola

yang paling sering

118

sering dilakukan

adalah pola

partisipatoris

sering dilakukan

adalah pola

partisipatoris

dilakukan adalah

pola partisipatoris

(1) (2) (3) (4)

4. Proses Sosialisasi

e. Tahap persiapan

(preparatory stage)

Tahap ini dialami

saat Seorang

caleg

mempersiapkan

diri untuk

mengenaldunia

sosialnya,

termasuk untuk

memperoleh

pemahaman

tentang dirinya,

mengenal dunia

politik.

Tahap ini dialami

saat Seorang caleg

mempersiapkan

diri untuk

mengenal dunia

sosialnya,termasuk

untuk memperoleh

pemahaman

tentang dirinya,

mengenal dunia

politik.

Tahap ini dialami

saat Seorang caleg

mempersiapkan

diri untuk

mengenal dunia

sosialnya,

termasuk untuk

memperoleh

pemahaman

tentang dirinya,

mengenal dunia

politik.

f. Tahap meniru (play

stage)

.

Tahap ini ditandai

dengan semakin

sempurnanya

seorang politisi

menirukan peran-

peran yang

dilakukan oleh

orang yang lebih

dulu terjun

kedalam dunia

politik (senior).

Sebagian dari

orang tersebut

adalah orang-

orang yang

dianggap penting

bagi pembentukan

dan bertahannya

diri, yaitu

darimana politisi

menyerap norma

dan nilai yang

berlaku

dikalangan politisi

dan dunia politik

Tahap ini ditandai

dengan semakin

sempurnanya

seorang politisi

menirukan peran-

peran yang

dilakukan oleh

orang yang lebih

dulu terjun kedalam

dunia politik

(senior). Sebagian

dari orang tersebut

adalah orang-orang

yang

dianggappenting

bagi pembentukan

dan bertahannya

diri, yaitu dari

mana politisi

menyerap norma

dan nilai yang

berlakudikalangan

politisi dan dunia

politik

Tahap ini ditandai

dengan semakin

sempurnanya

seorang politisi

menirukan peran-

peran yang

dilakukan oleh

orang yang lebih

dulu terjun

kedalam dunia

politik (senior).

Sebagian dari

orang tersebut

adalah orang-orang

yang dianggap

penting bagi

pembentukan dan

bertahannya diri,

yaitu dari mana

politisimenyerap n

orma dan nilai

yang berlaku

dikalangan politisi

dan dunia politik

g. Tahap memainkan

(game stage)

Peniruan yang

dilakukan sudah

Peniruan yang

dilakukan sudah

Peniruan yang

dilakukan sudah



















119

.

mulai berkurang

dan diganti

oleh peran

yangsecara

langsung

mulai berkurang

dan diganti

oleh peran yang

mulai berkurang

dan diganti

oleh peran yang

(1) (2) (3) (4)

dimainkan sendiri

dengan penuh

kesadaran.

Kemampuan

menempatkan diri

pada posisi orang

lain pun

meningkat

sehingga

memungkinkan

adanya

kemampuan

bekerja secara

bersama-sama.

Pada tahap ini

lawan berinteraksi

semakin banyak

dan hubungannya

semakin

kompleks

secara langsung

dimainkan sendiri

dengan penuh

kesadaran.

Kemampuan

menempatkan diri

pada posisi orang

lain pun meningkat

sehingga

memungkinkan

adanya

kemampuan

bekerja secara

bersama-sama.

Pada tahap ini

lawan berinteraksi

semakin banyak

dan hubungannya

semakin kompleks

secara langsung

dimainkan sendiri

dengan penuh

kesadaran.

Kemampuan

menempatkan diri

pada posisi orang

lain pun

meningkat

sehingga

memungkinkan

adanya

kemampuan

bekerja secara

bersama-sama.

Pada tahap ini

lawan berinteraksi

semakin banyak

dan hubungannya

semakin

kompleks

h. Tahap penerimaan

norma kolektif

(generalized stage)

Pada tahap ini

seseorang telah

dianggap matang

dalam dunia

perpolitikan.

Manusia dewasa

menyadari

Pada tahap ini

seseorang telah

dianggap matang

dalam dunia

perpolitikan.

Manusia dewasa

menyadari

pentingnya

peraturan,

Pada tahap ini

seseorang telah

dianggap matang

dalam dunia

perpolitikan.

Manusia dewasa

menyadari

pentingnya

peraturan,

pentingnya

peraturan,

kemampuan

bekerja sama

bahkan dengan

orang lain yang

tidak dikenalnya secara mantap.

Dan dengan bekal

kemampuan

bekerja sama

bahkan dengan

orang lain yang

tidak dikenalnya

secara mantap. Dan

dengan bekal tahapan yang

begitu panjang

kemampuan

bekerja sama

bahkan dengan

orang lain yang

tidak dikenalnya

secara mantap.

Dan dengan bekal tahapan yang

begitu panjang




120

tahapan yang

begitu panjang

dalam dunia

politik, maka pada

tahap ini politisi

dalam dunia politik,

maka pada tahap ini

politisi sudah

diakui baik

kemampuan dan

dalam dunia

politik, maka pada

tahap ini politisi

sudah diakui baik

kemampuan dan

(1) (2) (3) (4)

sudah diakui baik

kemampuan dan

keberadaannya di

dunia politik.

keberadaannya di

dunia politik

keberadaannya di

dunia politik

5. Agen Sosialisasi Keluarga,

masyarakat dan

sesame politisi.

Kalau dalam

struktur partai

agen

sosialisasinya

DPP,DPD,DPC,

ranting, anak

ranting.

Keluarga,

masyarakat dan

sesame politisi.

Kalau dalam

struktur partai

agen sosialisasinya

DPP,DPD,DPC,

ranting, anak

ranting.

Keluarga,

masyarakat dan

sesame politisi.

Kalau dalam

struktur partai

agen

sosialisasinya

DPP,DPD,DPC,

ranting, anak

ranting.

4.3.4 Hambatan Anggota Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan dalam Aktivitas Komunikasi Politik

Dalam setiap kegiatan atau dimanapun kita melakukan

suatu hal pasti aka nada hambatan-hambatan tertentu, baik itu

hambatan kecil yang tidak menggangu sampai hambatan besar

yang memang sangat menggangu dari aktivitas itu sendiri. Dalam

hal ini anggota perempuan di PDI-P memiliki beberapa hambatan

tertentu, dalam hal ini peneliti merumuskan beberapa hambatan

dan penyelesaiannya dari hasil wawancara dengan ke 3 informan-

informan kunci.

121

Dari hasil wawancara dengan ke 2 informan ahli ada

beberapa hambatan yang terjadi pada anggota perempuan di partai

secara general. Informan ahli ke 1 mengatakan bahwa kapasitas

adalah hal utama yang menjadi hambatan perempuan dalam

melakukan aktivitas komunikasi politik:

“Ya paling tidak kan latar belakang pendidikannya, track

record sebagai politisinya, apakah dia politisi yang

menempuh proses panjang, dlam kaderisasi partai yang

berjenjang, atau dia politisi instant tadi asal rekrut.

Kategori pertama adalah politisi yang merangkak dari

bawah, dan dengan pendidikan yang memadai, diramu

dengan mengalaman yang cukup itu dia tampil dengan

politisi yang tidak mengecewakan. Tetapi kategori kedua

ada politisi perempuan yang instan tadi muncul karena

wacana 30%, punya modal, lalu dia masuk, tapi kemudian

menguasai sumber daya dia melompat karirnya untuk

duduk di posisi tertentu. Nah yang tipe kedua ini yang saya

lihat, memang lebih banyak jadi asesoris partai tadi. Yao

rang yang begini ini menjabat dulu baru belajar, harusnya

orang yang masuk dalm jabatan publik itu dia sudah dalam

posisi cukup dalam bekerja, ini dia malah untuk belajar

mengurusi masyarakat” 182

Informan ahli ke 2 menyatakan hal yang senada dengan

menambahkan hambatan lainnya:

“Kenapa keterwakilan perempuan tidak memenuhi target

30%, ini banyak faktor yang esensial itu pertama

pendidikan politik terhadap perempuan itu memang minim,

kedua proses pemilu itu berbasis pada sebuah transaksi

politik yang kemudian menyebabkan perempuan kalah

bersaing, kemudian yang ketiga persoalan-persoalan yang

membuat perempuan kalah bersaing adalah selain 2

persoalan tadi ada faktor budaya.”183

182


WIB 183


122

Dapat dilihat dari ke 2 jawaban informan ahli tersebut

bahwa hambatan menurut mereka adalah kapasitas perempuan

yang masih belum memadai dikarenakan minimnya pendidikan

politik yang masih sangat minim yang diterima oleh para kader

perempuan partai. Berikutnya adalah konstruksi masyarakat yang

melihat perempuan sebagai perempuan tidak mampu untuk

bersaing dan berkompetisi dengan laki-laki.

Informan ke 3 menjelaskan hal yang serupa dengan

informan ahli, bahwa dilapangan terjadi hambatan yaitu minimnya

pendidikan politik kader perempuan. Akan tetapi hambatan itu

hanya untuk pemula, yang belum melewati tahapan panjang seperti

key informan ke 3:

“Kesulitan itu akan muncul bagi pemula, pasti akan

mengatakan iya begini, begini, kompetisi dengan laki-laki

yang pertama itu, kepercayaan publik terhadap perempuan

yang mengatakan kemampuan perempuan diatas laki-laki

kan belum ada. Berharapsemitra aja belom dikasi

ruang.”184

Informan ke 1 menyatakan hal yang sama dengan informan

ke 3 melalui jawabannya:

“Hanya mungkin karena wanita ini langkah nya tidak

seperti laki-laki sehingga dianggap oleh orang itu kadang-

kadang kan perempuan bisa apa sih. Itu sebenarnya pada

kenyataanya perempuan itu biasanya lebih banyak

berhasilkepemimpinannya dibanding laki-laki.”185

184



123

Konstruksi masyarakat yang sudah terbentuk membuat

seolah-olah langkah perempuan menjadi lemah, membuat

perempuan yang sudah masuk dalam dunia politik harus

membuktikan bahwa perempuan tidak seperti apa yang mereka

bayangkan. Mereka bekerja keras untuk merubah paradigma

tersebut: “Kalau orang bilang perempuan hanya pemanis kalau

buat saya tidak ada itu perempuan hanya pemanis, buktinya saya

bisa memimpin DPRD kota Tangerang. Jadikan kata-kata orang itu

motivasi buat kita.”186

Faktor lainnya yang disebut oleh informan ahli adalah

kapasistas perempuan dan pendidikan politik masih yang sangat

minim yang dimiliki oleh perempuan: “Cuma kan kembali lagi

kepada diri kita secara SDMnya, dan niat tidak. Kalau kita udah

males kayaknya yang hambatannya ringan juga jadi berat, tapi

kalau kita itu merasa ini udah misi saya, niat saya pasti tidak ada

hambatan”187

Begitulah penjelasan dari informan ke 2 yang

diperkuat oleh jawaban dari informan ke 3 mengenai SDM

perempuan: “Kembali lagi SDM perempuan menjadi penting dan

prioritas. Kalau perempuan yang tidak memiliki SDM yang baik

pasti memiliki hambatan. Makanya kalau mau terjun ke duni

politik ya sudah harus menguasai itu pastinya.”188

186




124

Kemudian informan ke 2 juga menyatakan bahwa salah

satu hambatan lainnya yang ditemui adalah persaingan sesama

perempuan pada saat pileg berlangsung:

“Kalau di politik itu hambatan banyak banget ya mbak,

misalnya saya sendiri nih mau jadi caleg gitu ya itukan

harus dinilai bobotnya, strukturnya memenuhi gak gitu,

dari situ terus psikotes kita, semuanya ada satu itu, dua

belom lagi dari internal kita yang temen satu dapil dengan

ibu gitu misalnya ini mah di PDIP aja ya sebenernya sama

di semua partai, saingan gitu pasti ada saya pengen

menang nih tapi ada da pasti saya kalah, gimana caranya

ya saya bisa nama dia terdelete gitu.”189

Informan ke 1 juga menyebutkan persaingan sesama caleg

perempuan pada saat itu tidak sehat dikarenakan sistem politik di

Banten yang terlalu transaksional: “Saya kalah bukan karena saya

tidak bagus, akan tetapi perpolitikan kita yang terlalu

transaksional”.190

Faktor selanjutnya yang menjadi hambatan adalah

budgeting pada saat pencalonan yang minim juga membuat

aktivitas komunikasi politik menjadi terhambat. Aktivitas

komunikasi politik, seharusnya akan lebih bermanfaat jika

dilakukan setelah duduk pada kursi legislatif, informan ke 1

menjelaskan bahwa salah satu faktor kekalahannya adalah

minimnya budget yang dikeluarkan pada saat kampanye: “Karena

saya tidak memiliki uang yang banyak, kemudian mencetak alat

189



125

peraga kampanye juga sedikit, takut mubazir juga. Mungkin itu

salah satu faktor saya kalah.”191

Hal ini juga disetujui oleh informan ke 3 bahwa faktor

budgeting perempuan akan kalah dengan laki-laki: “Kendala yang

mendominasi untuk perempuan berkiprah di dunia politik pastinya

yang pertama adalah faktor pembiayaan atau budgeting seorang

perempuan pasti akan kalah dengan laki-laki”.192

Dari hasil wawancara dengan informan ahli dan informan-

informan kunci dapat disimpulkan bahwa ada 4 hambatan yang

ditemui anggota perempuan di PDI-P dalam melakukan aktivitas

komunikasi politik yaitu persaingan dengan calonsesama

perempuan, faktor budgeting pada saat pencalonan yang minim,

kepercayaan publik masih kecil terhadap perempuan, dan SDM

perempuan yang kurang memadai dalam berkomunikasi politik.

Menurut Shannon dan Weaver (1949) dala McQuail dan

Windahl (1985) gangguan komunikasi terjadi, jika terdapat

intervensi yang mengganggu salah satu elemen komunikasi,

sehingga proses komunikasi tidak dapat berjalan efektif.

Sedangkan hambatan komunikasi terjadi karena gangguan yang

membuat proses komunikasi tidak dapat berlangsung sesuai

harapan komunikator dan komunikan. Hambatan komunikasi dapat

dibedakan kedalam dua (2) hal, yaitu hambatan objektif dan

191



126

subjektif. Hambatan objektif adalah gangguan atau halangan

terhadap jalannya komunikasi, yang tidak sengaja dibuat oleh

pihak lain, tapi mungkin juga disebabkan oleh keadaan yang tidak

menguntungkan dalam Effendy (2000), diuraikan sebagai

berikut193

:

8) Hambatan Teknis

Hambatan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam

berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang

ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan (channel noise),

misalnya gangguan pada stasiun radio atau tv, gangguan jaringan

telepon, rusaknya pesawat radio sehingga terjadi suara bising dan

semacamnya.

9) Hambatan Semantik

Hambatan semantic adalah gangguan komunikasi disebabkan

karena kesalahan bahasa yang digunakan (Blake, 1979). Gangguan

semantik sering terjadi karena:

e. Kata-kata yang digunakan terlalu banyak memakai jargon bahasa

asing, sehingga sulit dimengerti oleh khalayak tertentu;

f. Bahasa yang digunakan pembicara berbeda dengan penerima

pesan;

g. Struktur bahasa yang digunakan tidak sebagaimana mestinya,

sehingga membingungkan penerima;

193

Ahmad Sihabudin dan Rahmi Winangsih. 2012. Komunikasi Antarmanusia.Serang. Pustaka

Getok Tular. Hal 28

127

h. Latar belakang budaya menyebabkan salah persepsi terhadap

symbol-simbol bahasa digunakan.

10) Hambatan Psikologis

Hambatan psikologis terjadi seringkali disebabkan karena

persoalan-persoalan individu. Misalnya rasa curiga penerima

kepada sumber, situasi berduka atau gangguan jiwa lainnya,

sehingga dalam menerima dan member informasi tidak sempurna.

11) Hambatan Fisik

Hambatan fisik disbabkan karena kondisi geografis, misalnya jarak

yang jauh, sehingga sulit dicapai, tidak ada sarana kantor pos,

telepon, transportasi, dan semacamnya. Dalam komunikasi antar

manusia, hambatan fisik dapat juga diartikan sebagai gangguan

organik, yakni tidak berfungsinya salah satu pancaindera penerima

pesan.

12) Hambatan Status

Hambatan Status terjadi disebabkan jarak sosial antara peserta

komunikasi, misalnya perbedaan status antara senior dan yunior

atau atasan dan bawahan. Perbedaan status seperti ini biasanya

menuntut perilaku komunikasi yang selalu memperhitungkan

kondisi dan etika yang sudah membudaya dalam masyarakat, yakni

bawahan cenderung hormat pada atasannya, atau rakyat pada raja

yang memimpinnya.

13) Hambatan Kerangka Acuan Berfikir/ Pendidikan

128

Gangguan ini disebabkan adanya perbedaan persepsi antara

komunikator dan khalayak terhadap pesan yang disampaikan

dalam berkomunikasi. Hal ini disebabkan latar belakang

pengalaman dan pendidikan yang berbeda.

14) Hambatan Budaya

Hambatan Budaya merupakan gangguan yang terjadi disebabkan

karena adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai dianut

oleh pihak-pihak terlibat dalam komunikasi. Pada negara sedang

berkembang, masyarakat cenderung menerima informasi dari

sumber yang banyak memiliki kesamaan dengan dirinya, seperti

bahasa, agama, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya.

Dari beberapa hambatan diatas peneliti melihat dari hasil

wawancara dan observasi bahwa ada beberapa hambatan yang

ditemukan yaitu hambatan status dan hambatan budaya.

Kemudian peneliti merumuskan cara penyelesaian

hambatan tersebut menjadi 3, sesuai dengan hambatan itu sendiri

yaitu berserah diri kepada Allah, berfikir jernih dan positif,

meningkatkan SDM dan pengalaman agar tahu cara menyelesaikan

masalah dengan baik.

129

Tabel 4.4

4.1.1 Kategorisasi Hambatan Anggota Perempuan di Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Aktivitas Komunikasi

Politik

Hambatan

(1)

Hj. Amah Suhamah

(2)

Suparmi, ST

(3)

Sri Hartati,SH

(4)

a. Persaingan

dengan

calonsesama

perempuan

Saya kalah bukan

karena saya tidak

bagus, akan tetapi

perpolitikan kita yang

terlalu transaksional

Belom lagi dari internal

kita yang teman satu

dapil dengan ibu,

misalnya di PDI-

P.Sebenarnya sama di

semua partai,

persaingan pasti ada

dalam hati masing-

masing berkata “saya

(1) (2) (3) (4)

ingin menang tapi ada

dia, pasti saya kalah.

Gimana caranya nama

dia bisa terhapus dari

daftar persaingan saya”.

b. Faktor

Budgeting

pada saat

pencalonan

yangMinim

Karena saya tidak

memiliki uang yang

banyak, kemudian

mencetak alat peraga

kampanye juga sedikit,

takut mubazir juga.

Mungkin itu salah satu

faktor saya kalah

Kendala yang

mendominasi untuk

perempuan

berkiprah di dunia

politik pastinya yang

pertama adalah

faktor pembiayaan

atau budgeting

seorang perempuan

pasti akan kalah

dengan laki-laki

c. Kepercayaan

publik masih

kecil terhadap

Perempuan

Hanya mungkin

karena wanita ini

langkah nya tidak

seperti laki-laki

Kalau orang bilang

perempuan hanya

pemanis kalau buat

saya tidak ada itu

Kompetisi dengan

laki-laki yang

pertama itu,

kepercayaan publik

130

sehingga dianggap

oleh orang itu kadang-

kadang kanperempuan

bisa apa sih.Itu

sebenarnya pada

kenyataanya

perempuan itu

biasanya lebih banyak

berhasil

kepemimpinannya

dibanding laki-laki.

perempuan hanya

pemanis, buktinya saya

bisa memimpin DPRD

kota Tangerang.Jadikan

kata-kata orang itu

jadikan motivasi buat

kita

terhadap perempuan

yang mengatakan

kemampuan

perempuan diatas

laki-laki kan belum

ada. Berharap

semitra aja belom

dikasi ruang

d. SDM

perempuan yang

kurang memadai

dalam

berkomunikasi

politik

Cuma kan kembali lagi

kepada diri kita secara

SDMnya, dan niat

tidak. Kalau kita udah

males kayaknya yang

hambatannya ringan

juga jadi berat, tapi

kalau kita itu merasa ini

udah misi saya, niat

saya pasti tidak ada

hambatan

Kembali lagi SDM

perempuan menjadi

penting dan

prioritas. Kalau

perempuan yang

tidak memiliki SDM

yang baik pasti

memiliki hambatan.

Makanya kalau mau

terjun ke duni politik

ya sudah harus

menguasai itu

(1) (2) (3) (4)

pastinya dengan cara

belajar dan belajar.

Penyelesaian

hambatan

1. Berserah

dirikepada

Allah

Bismillah dan sungguh-

sungguh mengerjakan

niat kita jujur, ikhlas,

tulus apapun pasti bisa

terselesaikan hambatan

apapun.

1. Berfikir jernih

dan positif

Dan kekalahan atau

ketidak berhasilan ibu,

bukan berarti

masyarakat tidak mau

membela atau saya

musuhin mereka, oh

tidak. Justru ibu

dating, ibu rangkul.

Agar mereka

berfikir,oh sebenarnya

ini lho yang saya

butuhkan. Mungkin

Kita berfikirnya jernih

aja, pastituhanmemberi

masalah ada jalan

keluarnya, dipecahkan

dulu mana nih ujung-

ujung dari masalahnya,

kemudian awalnya

dimana akhirnya

dimana kita harus

uraikan satu-satu.

131

mereka salah pilih

karena kepuasan

sesaat.

2. Meningkatkan

SDM dan

pengalaman agar

tahu cara

menyelesaikan

masalah dengan

baik

Kembali lagi kepada

kemampuan individu

si perempuan yang

katakanlah sudah

terjun ke dunia

politik, komunikasi

politik menjadi

penting.

Kalau perempuan

yang tidak memiliki

SDM yang baik pasti

memiliki hambatan.

4.3.5 Sistem Perekrutan dan Pengkaderan Anggota Partai

Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam

Memenuhi Pengetahuan Komunikasi Politik

Keserasian dan keadilan jender dapat dicapai dengan

berbagai ikhtiar pemberdayaan politik perempuan. Pertama,

melakukan ikhtiar-ikhtiar penguatan institusi (institutional

building). Kehadiran “Wanita Persatuan”, misalnya, sebagai salah

satu instrumen partai tidak hanya menjadi institusi “pemanis”,

tetapi gerakan perempuan harus menunjukan dirinya sebagai

institusi yang secara substansial dapat memberikan bobot

demokrasi bagi ikhtiar-ikhtiar komunikasidan agregasi politik

perempuan. Kedua, yang dapat dilakukan oleh gerakan perempuan

adalah melakukan penguatan kapasitas dan kapabilitas politisi

132

perempuan (capacity building) sehingga kader perempuan partai

dapat secara aktif dan kompetitif ikut dalam proses rekrutmen

kader, baik dalam struktur kepengurusan partai maupun pada

lembaga legislatif. Proses itu dapat dicapai dengan penguatan

kapasitas politisi perempuan di lingkungan organisasi atau partai

politik. Penguatan kualitas kader partai dan politisi perempuan

disebuah partai politik dapat diarahkan pada kematangan visi

perjuangan partai, kemampuan untuk memimpin secara baik,

berkomunikasi, mau mendengar dan mengikuti, serta memiliki

kekuatan dan kemauan untuk menghadapi tantangan, disamping

kemampuannya untuk memelihara kredibilitas.194

Sebagai saluran aspirasi dan partisipasi politik, parpol

secara serius dan berkelanjutan berperan dalam melakukan

rekruitmen jabatan politik. Melalui rekruitmen jabatan politik,

perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk

berpartisipasi dalam politik. Partai politik bertanggung jawab

dalam menempatkan perempuan pada posisi dan tanggung jawab

organisatoris yang signifikan, selain mempersiapkan dan

menempatkan perempuan sebagai caleg yang setara dengan caleg

laki-laki.195

194


Keserasian Jender. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia. Hal. 23 195

http://dewivivi07.wordpress.com/2009/05/26/partisipasi-politik-perempuan-melalui-

keterwakilannya-dalam-lembaga-legislatif/ Diakses pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 Pukul

15.00 WIB



133

Sesuai dengan ART Pasal 1 tentang Keanggotaan mengenai

Syarat untuk menjadi anggota partai ke 3 key informants

menjelaskan bahwa siapapun boleh masuk ke dalam partai tanpa

memandang suku, agama, dan ras tententu atapun strata sosial

tertentu:

“Siapapun boleh, tidak membedakan mau agama apa saja

boleh, suku apa saja boleh, yang penting memang kita

komitmen dan bersungguh-sungguh. Karena kalau dipartai

itukan semua punya aturan, semua partai punya aturan.

Kalau di DPIP semua boleh masuk kok, terbuka.”196

Hal ini juga dibenarkan oleh informan pendukung bahwa

PDI-P menerima siapapun untuk menjadi anggota partai asalkan

memenuhi syarat menjadi anggota yang sudah tertuang dalam

AD/ART PDI-P:

“Intinya perekrutan itu siapapun orangnya, siapapun itu

lulusannya kalau mau masuk ke PDIP terbuka. Kita tidak

membeda-bedakan, mau itu miskin atau kaya,

pengangguran. Semua silahkan masuk ke partai manapun,

kita gak membedakan suku agama, atau ras tertentu. PDIP

nasionalis, asasnya Pancasila 1 Juni.”197

Adapun informan ke 1 menjelaskan sistem perekrutan yang

terjadi pada PDI-P:

“Kalau merekrut anggota memang tidak seperti merekrut

karyawan. Kadang-kadang dari kesadaran orang-orang itu

sendiri, tapi kalau untuk perekrutan calon dewan yang

diluar dari anggota itu memang mekanismenya harus ada

beberapa tahapan dan orang partai itu sendiripun ada

tahapan-tahapannya untuk mencalonkan.”198

196


Wawancara dengan Drs. Sabdo Waluyo, Tanggal 2 Oktober 2014 Pukul 13.00 WIB 198


134

Anggapan buruknya sistem perekrutan yang terjadi di partai

politik menyisakan pertanyaan besar bagi para pemilih. Apakah

calon yang mereka pilih benar-benar calon yang berkompeten dan

memiliki kapasistas yang baik, khususnya pada anggota

perempuan. Anggapan yang sudah melekat bahwa banyak parta

asal merekrut untuk memenuhi kuota 30%, tanpa melihat

bibit,bebet, dan bobot dari perempuan itu sendiri. Hal ini

ditegaskan oleh jawaban dari informan ahli ke 1 bahwa memang

sistem rekrutmen parti pada saat ini sangat buruk:

“Nah itu nampaknya menjadi catatan yang tersisa bagi

kebijakan afirmatif 30% keterwakilan itu, karena memang

sulit di nafikan rekrutmen partai secara umum itu buruk,

tidak hanya membicarakan soal perempuan tapi rekrutmen

partai, rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai secara

umum itu buruk. Ditambah dengan fungsi-fungsi partai

yang lain, fungsi sosialisasi, pendidikan politik, komunikasi

politik, itu partai relatif buruk. Apalagi misalnya kalau

rekrutmen politik untuk memenuhi kuota 30% itu.”199

Penjelasan diatas membuat partai cukup mendapatkan

perhatian yang serius dari pengamat politik. Partai dianggap lalai

dalam sistem perekrutan, untuk mencetak kader-kader perempuan

yang unggul yang mampu bersaing secara kompetitif dengan kader

laki-laki maupun kader perempuan dari partai lain. Namun hal ini

dijelaskan oleh informan ke 3 dalam sebuah jawaban politis

mengenai ketidakseimbangan rekrutmen yang terjadi:

199


WIB

135

“Kenapa rekrutmen partai jadi nampak tidak seimbang

antara laki-laki dan perempuan, karena sebenarnya

keinginan para perempuan untuk masuk dunia politik atau

di dalam kepartaian itu , partisipasi perempuan yang

memang belum banyak, belum sampai kepada titik yang

kita harapkan.”200

Setelah melalui sistem perekrutan yang baik dan benar,

anggota partai akan diberikan kaderisasi oleh partai dalam hal ini

PDI-P memberikan pengkaderan atau pendidikan kader kepada

seluruh anggotanya. Sesuai dengan AD pasal 12 mengenai

keanggotaan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kader

Partai adalah anggota partai yang dedikasi, loyalitas, dan

pengabdiannya kepada partai dan masyarakat umum tidak tercela.

Informan ke 1, 2, dan 3 sudah layak untuk ditetapkan

sebagai kader partai. Dari hasil pengamatan peneliti dedikasi,

loyalitas dan pengabdian key informants sangatlah baik. Dapat

dilihat dari pengabdian mereka selama ini menjadi anggota partai,

kemudian dalam memberikan jawab key informants sangat

memegang tegus asas PDI-P dan menganggap PDI-P adalah partai

yang terbaik dan mereka tidak pernah menyesal masuk dalam

partai tersebut: “Saya sudah 5 tahun ada di PDI-P, mengabdi

sebagai ketua PAC. Saya banyak disenangi orang karena tidak

sombong dan suka menolong kalau ada yang sedang sakit.”201

200



136

Begitulah informan ke 1 memberikan jawabannya,

kemudian informan ke 2 memberikan jawaban yang sedikit

berbeda dengan informan ke 1: “Ibu sudah 2 periode terpilih

menjadi anggota dewan melalui PDI-P, secara tidak langsung

berdedikasi terhadap partai dan masyarakat, loyal terhadap

partai”202

Senada dengan jawaban informan ke 2, informan ke 3

menjelaskan dedikasi dan loyalitasnya kepada partai, dan kecintan

masyarakat kepadanya dikarenakan sudah 3 periode terpilih

menjadi anggota dewan dan pada pemilihan terakhir informan ke 3

mendapatkan suara terbanyak ada daerah pilihnya:

“Ibu sudah 3 periode terpilih menjadi anggota dewan

melalui PDIP, dan Alhamdulillah di dapil ibu mendapatkan

suara terbanyak. Berarti masyarakat percaya kan pada

kemampuan ibu, dan secara tidak langsung berdedikasi

terhadap partai dan masyarakat, loyal terhadap partai.”203

Poin yang kedua AD pasal 12 mengenai keanggotaan

adalah Jenjang Kader yaitu sebagai berikut Kader Pratama, Kader

Madya, Kader Utama, Guru Kader. Dalam penelitian ini informan ke 1

merupakan kader madya, kemudian informan ke 2 dan ke 3 merupakan

guru kader. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan

pendukung untuk menjawab pertanyaan apakah semua key informants

dalam penelitian ini telah melewati sistem pengkaderan yang sesuai

dengan AD/ART partai ataukah belum: “Iya sudah, karena ibu Suparmi

202



137

itu sudah ikut pendidikan kader guru, ibu Sri juga, bu Amah madya

kalau tidak salah.”204

Pada pembahasan selanjutnya sesuai ART Pasal 2 tentang

keanggotaan mengenai seluruh anggota harus melalui masa pembinaan.

Dijelaskan oleh informan pendukung bahwa ada beberapa pembinaan

dan pengkaderan yang diselenggarakan oleh PDI-P unutk memenuhi

kebutuhan informasi komunikasi politik dan sejarah partai:

“Pendidikan politik dasar itu ya asas-asas dari PDIP

dibuat dalam suatu workshop atau seminar, 2 – 3 hari.

Dikasih pembekalan, ajaran bung Karno, ajaran-ajaran

dari mana-dari mana, itupun materinya dari luar banyak.

Dari dosen-dosen kemarin itu banyak. Waktu di Jogja itu

yang mengadakan DPP , untuk guru kader.”205

Hal tersebut diakui oleh informan ke 1 bahwa dia sudah

mengikuti pengkaderan yang diadakan oleh PDI-P: “Saya ikut pelatihan

pengkaderan, satu tahun biasanya tiga hari. Didalamnya terdapat

pengkaderan bagaimana cara kita berpolitik, latar belakang PDI-P itu

apa, sejarah PDI-P itu seperti apa.”206

Jawaban serupa juga didapatkan dari informan ke 2:

“Ibu ikut di DPD waktu itu, kemudia saat menjadi

pimpinan ini di bidakara 2 hari. Setelah jad, di tes lagi

untuk calon pimpinan DPRD kemarin ada 4 orang, Setelah

itu kita se Indonesia dari tingkat 2 sampai tingkat 1

diadakan pembekalan caleg terpilih.”207

Informan ke 3 juga menjelaskan hal yang tidak jauh beda

dari apa yang sudah dikemukakan oleh informan ahli dan 2 informan

204





138

kunci lainnya: “Kalau dari partai saya ikut pendidikan kader 3 hari

khusus kader fraksi PDI-P anggota terpilih. Digembleng persoalan

politik , kepartaian, demokrasi, dsb”208

Dengan demikian sistem perekrutan dan pengkaderan yang

ada di PDI-P sudah cukup baik, dalam perekrutan dan pengkaderan

sudah melalui tahap-tahap terentu, anggota partai yang ingin menjadi

calon anggota legislatifpun dilakukan fit and proper test atau tahapan-

tahaopan tes tertentu seperti tes psikologi, kesehatan, ilmu pengetahuan,

dll. Akan tetapi ada harapan dari informan ke 3 untuk sistem perekrutan

PDI-P agar kedepannya PDI-P semakin baik dan baik lagi untuk

mencetak kader-kader partai yang unggul dan kompetitif khususnya

untuk kader perempuan:

“Ibu menyatakan bahwa teknis saja mbak , teknis

dilapangan saat rekrutmen itu. Karena asal comot, asal

sodara, belom professional. Mungkin itu saran saya bahwa

di perekrutan itu ya betul-betul orang yang punya SDM

dibidangnya, menurut ibu. Nah ini PDIP kedepannya harus

seperti itu”209

Informan ahli ke 1 juga menyatakan bahwa partai harus

menanggapi serius persoalan perekrutan dan pengkaderan ini, agar

partai tidak menjadi oligarki ( yang ada di partai orang yang itu-itu saja)

dan memiliki kader yang unggul dan kompetitif:

“Secara sistemik partai harus berubah haluan dari partai

masa menjadi partai kader, partai secra terus menerus

melakukan kaderisasi, rekrutmennya dilakukan secara

terbuka dari waktu ke waktu. Sistem yang terbaik tentu saja

208



139

melalui mekanisme kaderisasi yang berjenjang. Yang

mengharuskan seseorang untuk duduk pada jabatan di

atasnya, dia harus duduk dulu dari bawah, penataan sistem

partai politik ini yang sekarang itu tidak terbangun di

Indonesia. Seseorang yang belum pernah duduk du DPRD

kota/kabupaten sudah mencalonkan diri di provinsi, belum

di provinsi tiba-tiba nyalon DPR RI, nah sehingga

keguncangan-keguncangan sistemik itu sering kali

terjadi.”210

Kemudian informan ahli ke 2 menambahkan bahwa partai politik

harus mengadakan sistem kaderisasi yang sehat:

“Proses kaderisasi parpol yang sehat, yang sehat itu

berdasarkan rekrutmen dengan kadar ideologis dan

manajemen organisasi yang baik, wawasan yang baik,

kemudian moralitas yang baik, jadi semua ini berakumulasi

pada bagaimana penilaian kader terhadap identitas,

kapasitas, untuk bertarung di arena politik yang

sesungguhnya.”211

Kini partai politik harus kembali lagi ke fungsi dasarnya untuk

melakukan 4 hal, kaderisasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik,

dan melakukan resolusi konflik. Bagaimana kader dididik untuk menjadi

komunikator, dan dapat bersosialisasi. Komunikator buat masyarakatnya,

konstituennya, dan gagasan-gagasan partai, pada satu sisi disisi lain dia

menyerap aspirasi untuk dipola di agresasikan menjadi kebijakan yang

relevan bagi masyarakat. Proses ini harus dilakukan secara berjenjang agar

mereka terlatih, kemampuannya terasah dalam lingkupnya, kemudian

diberikan tanggung jawab besar yang lebih luas dan seterusnya. Dan di

negara maju ini yang dilakukan, sehingga politisi yang lahir adalah politisi

210


WIB 211


140

yang memiliki pengalaman yang utuh di level-level tertentu, sehingga

mereka memiliki kecakapan yang tinggi untuk berperan sebagai politisi.

Tabel 4.5

4.3.6 Kategorisasi Sistem Perekrutan dan Pengkaderan Anggota

Partai Perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

dalam Memenuhi Pengetahuan Komunikasi Politik

NO AD Pasal 12

Kader Partai

(1)

Hj. Amah Suhamah

(2)

Suparmi, ST

(3)

Sri Hartati,SH

(4)

1. Kader Partai adalah

anggota partai yang

dedikasi, loyalitas,

Saya sudah 5 tahun

ada di PDI-P,

mengabdi sebagai

Ibu sudah 2 periode

terpilih menjadi

anggota dewan

Ibu sudah 3 periode

terpilih menjadi

(1) (2) (3) (4)

dan pengabdiannya

kepada partai dan masyarakat umum

tidak tercela.

ketua PAC. Saya

banyak disenangi orang karena tidak

sombong dan suka

menolong kalau ada

yang sedang sakit

melalui PDI-P,

secara tidak langsung berdedikasi

terhadap partai dan

masyarakat, loyal

terhadap partai

anggota dewan

melalui PDI-P, secara tidak

langsung

berdedikasi

terhadap partai dan

masyarakat, loyal

terhadap partai

2. Jenjang Kader

adalah

a. Kader Pratama

b. Kader Madya

c. Kader Utama

d. Guru Kader

Kader Madya

Guru Kader Guru Kader

3. ART Pasal 1

tentang

Keanggotaan

mengenai Syarat

Kalau merekrut

anggota memang

tidak seperti merekrut

karyawan. Kadang-

Siapapun boleh,

tidak membedakan

mau agama apa saja

boleh, suku apa saja

Kenapa rekrutmen

partai jadi nampak

tidak seimbang

antara laki-laki dan

perempuan, karena

141

untuk menjadi

anggota partai

kadang dari

kesadaran orang-

orang itu sendiri, tapi

kalau untuk

perekrutan calon

dewan yang diluar

dari anggota itu

memang

mekanismenya harus

ada beberapa tahapan

dan orang partai itu

sendiripun ada

tahapan-tahapannya

untuk mencalonkan.

boleh, yang penting

memang kita

komitmen dan

bersungguh-

sungguh. Karena

kalau dipartai itukan

semua punya aturan,

semua partai punya

aturan. Kalau di

DPIP semua boleh

masuk kok, terbuka.

sebenarnya

keinginan para

perempuan untuk

masuk dunia politik

atau di dalam

kepartaian itu ,

partisipasi

perempuan yang

memang belum

banyak, belum

sampai kepada titik

yang kitaharapkan.

4. ART Pasal 2

tentang

keanggotaan

mengenai Seluruh

anggota harus

melalui masa

pembinaan

Saya ikut pelatihan

pengkaderan, satu

tahun biasanya tiga

hari. Didalamnya

terdapat pengkaderan

bagaimana cara kita

berpolitik, latar

belakang PDI-P itu

Ibu ikut di DPD

waktu itu, kemudia

saat menjadi

pimpinan ini di

bidakara 2 hari.

Setelah jad, di tes

lagi untuk calon

pimpinan DPRD

kemarin ada 4 orang,

Kalau dari partai

saya ikut

pendidikan kader 3

hari khusus kader

fraksi PDI-P

anggota terpilih.

Digembleng

persoalan politik ,

(1) (2) (3) (4)

apa, sejarah PDI-P itu

seperti apa.

Setelah itu kita se

Indonesia dari

tingkat 2 sampai

tingkat 1 diadakan

pembekalan caleg

terpilih

kepartaian,

demokrasi, dsb.

142

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peran perempuan sebagai anggota partai politik dalam aktivitas

komunikasi politik meliputi hak dan kewajiban sebagai anggota partai.

Sesuai AD/ART PDI-P bahwa tidak ada perbedaan antara hak dan

kewajiban laki-laki, dengan kata lain peran perempuan di PDI-P sama

dengan halnya laki-laki. Pada kenyataannya bukan partai yang membuat

perbedaan antara anggota laki-laki dan anggota perempuan, akan tetapi

perempuan sendirilah yang membatasi dirinya sendiri dan kemudian hal

tersebut menjadi pembeda pembagian kerja antara anggota laki-laki dan

perempuan. Dalam aktivitas komunikasi politik peran perempuan sama

dengan laki-laki, dikarenakan perempuan memiliki kesempaan yang sama

untuk melakukan aktivitas komunikasi politik seperti retorika, propaganda,

public relations, lobi-lobi politik, dan periklanan politik. Anggota

perempuan juga diberikan kesempatan yang sama untuk menjabat dalam

jabatan struktural dan jabatan penting. Dua dari Informan-informan kunci

menjabat pada jabatan strategis di legislatif.

2. Dalam bersosialisasi dan berinternalisasi anggota perempuan lebih banyak

melakukan pembicaraan pada saat bertemu dengan anggota lainnya di

rapat-rapat, baik itu rapat partai atau rapat legislatif. Jenis sosialisasi yang

dilakukan anggota perempuan adalah sosialisasi sekunder yaitu tahap

lanjutan dari sosialisasi primer yaitu memperkenalkan individu ke dalam

143

kelompok tertentu dalam masyarakat , kemudian tipe sosialisasi formal

dan informal digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang

berlangsung. Pola sosialisasi represif digunakan untuk orang-orang

tertentu saja yang menjadi pembicara pada saat pengkaderan atau

pendidikan kader partai. Pola yang paling sering dilakukan adalah pola

partisipatoris yang mengandalkan komunikasi 2 arah atau timbal balik dari

lawan bicaranya. Anggota perempuan di PDI-P juga mengikuti tahap-

tahap dalam proses sosialisasi yaitu tahap persiapan (preparatory stage),

tahap meniru (play stage), tahap memainkan (game stage), dan tahap

penerimaan norma kolektif (generalized stage). Adapun yang termasuk

dalam agen sosialisasi informan-informan kunci adalah keluarga,

masyarakat dan sesama politisi. Dalam struktur partai sebagai agen

sosialisasin informan-informan kunci adalah DPP,DPD,DPC, ranting, anak

ranting.

3. Hambatan yang ditemui oleh anggota perempuan dalam melakukan

aktivitas komunikasi politik adalah persaingan dengan calon sesama

perempuan, faktor budgeting pada saat pencalonan yang minim,

kepercayaan publik masih kurang terhadap perempuan, dan SDM

perempuan yang kurang memadai dalam berkomunikasi politik. Adapun

penyelesaian hambatannya adalah berserah diri kepada Allah, berfikir

jernih dan positif, meningkatkan SDM dan pengalaman agar tahu cara

menyelesaikan masalah dengan baik

144

4. Sistem perekrutan dan pengkaderan di PDI-P telah cukup baik karena

berjalan sesuai dengan AD/ART pasal AD Pasal 12 mengenai Kader

Partai, para informan kunci yaitu anggota-anggota perempuan PDI-P telah

berdedikasi, loyalitas, dan mengabdikan diri kepada partai dan masyarakat

umum, tidak berbuat tindakan tercela. Selurruh informan telah melewati

jenjang kader yaitu Kader Pratama, Kader Madya, Kader Utama, dan

Guru Kader. Mengenai perekrutan anggota partai telah di atur dalam ART

Pasal 1 tentang Keanggotaan mengenai Syarat untuk menjadi anggota

partai, dan ART Pasal 2 tentang keanggotaan mengenai Seluruh anggota

harus melalui masa pembinaan. Sesuai dengan aturan tersebut semua

anggota mengikuti pengkaderan dan tahapan-tahapan untuk masuk ke

dalam PDI-P, seluruh kalangan, golongan dan lapisan masyarakat secara

bebas dapat turut serta dalam mendaftarkan diri sebagai anggota partai.

Akan tetapi setiap orang yang akan masuk sebagai anggota partai harus

melewati tahap-tahap pengkaderan terlebih dahulu yang cukup ketat, dan

jika ingin mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif harus melalui

serangkaian tes kemampuan, kesehatan dan psikologi agar calon yang

dikirimkan PDI-P adalah kader-kader yang unggul.

5.2 Saran

1. Pada saat pencalonan legislatif hendaknya PDI-P lebih mementingkan

kader yang berpotensi ketimbang kader yang memiliki uang lebih banyak

145

2. Calon legislatif yang bukan anggota sebaiknya diberikan pengkaderan

minimalnya setara dengan grade kader pratama agar lebih terjamin kualitas

dalam berpolitiknya.

3. PDI-P hendaknya memberi kuota lebih dari 30% terhadap anggota

perempuan untuk masuk dalam structural partai maupun sebagai anggota

legislatif.

146

DAFTAR PUSTAKA

Alwasilah, A.Chaedar. Pokoknyakualitatif. PT.DuniaPustakajaya

AP, Sumarno. 1993. Dimensi-DimensiKomunikasiPolitik. Bandung. Citra Aditya

aaaaaBakti

Ardial. 2010. KomunikasiPolitik. Jakarta: PT. IndeksPermataPuri Media.

Ardianto, Elvinaro. 2010. MetodePenelitianuntuk Public Relations Kuantitatif

Dan aaaaaKualitatif. Bandung: SimbiosaRekatama Media

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-DasarIlmuPolitikEdisiRevisi. Jakarta.PT.

aaaaaGramediaPustakaUtama

Cangara, Hafied. (2008). PengantarIlmuKomunikasi. Jakarta: RajawaliPers

Frank, Jefkinsdisempurnakanoleh Daniel,Yadin.2004. Edisi ke-5

PublicRelations.aaaaaJakarta. PT. GeloraAksaraPratama

Gozali, Dodi M.2005. Communication Measurament

:KonsepdanAplikasiaaaaaPengukuranKinerja Public Relations. Bandung:

SimbiosaRekatama

Griffin E. A. 2003. A First Look at Communication Theory (5 ed.). Boston:

McGraw-aaaaaHill

Hadiz, Liza. 2004. PerempuandalamWacanaPolitikOrdeBaru

:PilihanaaaaaArtikelPrisma. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia

Hafied, Cangara, H. (2008). PengantarIlmuKomunikasi. Jakarta: RajawaliPers

Komaruddin, 1994, EsiklopediaManajemen, edisikesatu, BumiAksara, Jakarta

Khotimah, Khusnul. 2009. Diskriminasi Gender

TerhadapPerempuanDalamSektoraaaaaPekerjaan. Purwokerto:PusatStudi Gender

STAIN Purwokerto

Malik, DedyDjamaluddindanIriantara, Yosal. 1994. KomunikasiPersuasif.

aaaaaBandung. PT. RemajaRosdakarya

Muhtadi, AsepSaeful. 2008. KomunikasiPolitikIndonesia:Dinamika Islam

PolitikaaaaaPasca-OrdeBaru. Bandung.PT.RemajaRosdakarya

Murniati, A. Nunuk P. 2004. Getar Gender. Hal XVIII

147

Naqiah, Najilah. 2005. OtonomiPerempuan. Malang. Bayumedia Publishing

Nimo, Dan. 2004. KomunikasiPolitik: Komunikator, pesan, danmedia.Bandung.

aaaaaPT.RemajaRosdakarya

Nursal, Adnan. 2004. Political Marketing :StrategiMemenangkanPemilu. Jakarta:

aaaaaGramediaPustakaUtama

Parawansa, Khofifah Indar.2006.

MengukirParadigmaMenembusTradisi:aaaaaPemikiranaaaaaTentangKeserasianJe

nder. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia

Poerwadarminta,W. J. S. 1995. KamusUmumBahasa Indonesia. Jakarta.

PT.aaaaaBalaiaaaPustaka

Robbins, Stephen P. 2001. PerilakuOrganisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi.

aaaaaJakarta. Prenhallindo.

Rakhmat, Jalaluddin. MetodePenelitianKomunikasi. PT RemajaRosdaKarya.

aaaaaBandung. 2001

Rush, Michael danAlthoff, Phillip. 1997. PengantarSosiologiPolitik. Jakarta. PT.

aaaaaRajaGrafindoPersada

Salatalohy, FahmidanPelu, Rio. 2004. NasionalismeKaumPinggiran

Sarjono, Sarlito Wirawan.2006. Teori-TeoriPsikologiSosial. EdisiRevisi. Jakarta.

aaaaaPT. Raja GrafindoPersada

Satori, Djaman&Komariah, Aan. 2010. MetodelogiPenelitianKualitatif.Bandung:

aaaaaAlfabeta

Siregar, Hetty. 2001. MenujuDuniaBaru

Soekanto, Soerjono. 1990. SosiologiSuatuPengantar. Jakarta :RajawaliPers

Sudiana. 1986. KomunikasiPeriklananCetak. Bandung: RemadjaKarya

Sugiyono. MetodePenelitianKuantitatifdanKualitatif(Cetakanke -13). Bandung

aaaaa2011. Alfabeta

SumberLainnya:

Jurnal:

148

Fakih, Mansour.2008. Analisis Gender danTransformasiSosial (cetakan ke-13).

aaaaaYogyakarta. Insist Press

Gabriel, Almond. 1963. The Civic Culture. Princenton: Princenton University

Press.

Mochtar, Mas‟oed& Andrew, Colin Mac. 1993. PerbandinganSistemPolitik.

Yogyakarta: UGM PressPutra, AfdalMakkuraga. Emosionalitasdan Negativity

aaaaadalamIklanPolitikPilkada, Jurnal Media Watch, 31 Agustus 2007

Prosiding. 2012. Seminar danKonferensiNasionalIlmuKomunikasi:

aaaaaKontribusiIlmuKomunikasi Dalam Pembangunan. Serang. Program Studi

aaaaailmuKomunkasi FISIP Untirta

Yulianti, T. IklanPolitik di Televisi, Kompas, 15 Maret 2004

Website:

http://dewivivi07.wordpress.com/2009/05/26/partisipasi-politik-perempuan-

melalui-keterwakilannya-dalam-lembaga-legislatif/Diakses pada hariSabtu

tanggal 19 Juli 2014 Pukul 15.00 WIB


elly_malihah/pokok_materi_sosiologi,_elly_m/4._sosialisasi_dan_pembentukan_s

kl.pdf diakses pada hari Sabtu 27 September 2014 pukul 15: 55 WIB

http://kbbi.web.id/melobiDiaksespadaTanggal 17 Oktober 2014 Pukul 16:30 WIB

http://politik.teraspos.com/read/2014/02/27/81312/persentase-caleg-perempuan-

meningkatDiakses PadaTanggal 15 Mei 2014 Pukul 09:32 WIB

http://www.bukupr.com/2013/04/sosialisasi.html diaksespadahari Sabtu 27

September 2014 pukul 15: 55 WIB

http://www.referensimakalah.com/2013/01/konsep-perempuan.html

DiaksespadahariKamistanggal 12 Desember 2013 pukul 11:17 WIB

kpu-bantenprov.go.id/ DiaksespadahariSabtutanggal 19 Juli 2014 Pukul 13.45

WIB




http://kbbi.web.id/melobi



http://www.bukupr.com/2013/04/sosialisasi.html%20diakses

149

Lampiran 1

Kampanye Ibu Suparmi, ST (Informan ke 2)

Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Tangerang

150

Kampanye Ibu Sri Hartati, SH (Informan ke 3)

Pelantikan Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2014-1019

151

Lampiran 2

DAFTAR RIWAYAT HIDUP INFORMAN

Nama : Dra. Hj. Amah Suhamah, M.Si

Tempat/Tanggal lahir : Martapura, 11 November 1953

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. 45 No. 38 RT 03/04 Cikulur Serang

No Telepon : 081808714743

Riwayat Pendidikan:

S1 STIA MY tahun 1986

S2 STIKM tahun 2006

Riwayat Organisasi:

PGRI (Anggota, Sekretaris, Ketua Cabang) tahun 1978-2009

PDI Perjuangan (Sekretaris Cabang) tahun 2009-2013

PDI Perjuangan (Plt. Ketua Cabang) tahun 2013-Sekarang

152

Lampiran 3

153

Lampiran 4

Transkrip Wawancara Informan Kunci ke 1

Ibu Dra.Hj. Amah Suhamah M.Si Ketua PAC PDIP

Hak dan kewajiban anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan dalam aktivitas komunikasi politik

5. Apakah anda ada dalam struktur kepengurusan PDIP DPD Banten?

Anda menempati posisi apa dalam kepengurusan?

Ibu,jabatan dalam struktur adanya di PAC. Jadi pimpinan anak cabang

awalnya ibu sekretaris anak cabang , karena kemarin ada ketuanya itu

berhalangan mengingat dia bekerja diluar kota Serang sehingga kan untuk

fokus mengurus partai agak repotya, jadi dia hanya mengundurkan diri

sementara ya mungkin hanya sebagai anggota saja, sekarang bu PLT

pimpinan anak cabang.

6. Bagaimana peran anda di PDIP dalam struktur kepengurusan

tersebut?

Sebenarnya memang dalam partai politik itu kegiatannya sepertinya gak

keliatan ya sama orang-orang, kayak LSM. Partai politik itu tidak seperti

itu kita lebih banyak fokus ke internal partai khusus nya anggota, yang

kedua kita juga ke masyarakat, dalam artian ke masyarakat itu seperti

begini ya, sudah banyak yang di bantu oleh PDIP dalam arti kata orang

yang sakit, tidak mampu,. Memang kegiatannya, kegiatan untuk itu tidak

terekpose oleh wartawan kegiatan seperti itu banyak sebenarnya. Jadi

karena partai politik itu kan tujuannya untuk rakyat. Jadi bagaimana

anggota partai ini bisa terjun di masyarakat maka, makanya itu di internal

partai dulu, tidak serta-merta kita ini terjun ke lapangan kita tidak

membawa apa-apa. Dalam arti kata membawa apa-apa itu bukan materi

tapi membawa apa-apa itu, apasih yang keluhan yang ada di masyarakat.

Banyak sebenernya yang sudah di lakukan, karena kita kan bukan anggota

dewan ya, dan kebetulan ibu juga belum berhasil udah dua kali tapi gagal

ya namanya beum rezeky. Ya kemenangan yang tertundalah gak dijadikan

154

suatu apa kegagalan atau kita pesimis ya lantas kita down gitu ya. Gak

usah kita masih punya kegiatan yang lain. Mengabdi ke masyarakat itu

bukan hanya menjadi anggota dewan, justru lebih enak lagi kalo kita

diluar, kalo kita mau membantu kita tidak menggunakan fasilitas orang

malah lebih puas gitu kan. Kalau misalnya kita nganter orang sakit, atau

apa kita punya sendiri jadi kita gak nyombong-nyombongin diri karena itu

salah satu kegiatan partai kita.

7. Bagaimana hak dan kewajiban anggota perempuan di PDIP, apakah

ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan?

Sebenarnya,UU partai politik itukan menurut gender itukan sekarang

sudah tidak ada perbedaan ya antara perempuan dengan laki-laki ya, hanya

mungkin karena wanita ini langkah nya tidak seperti laki-laki gitu ya

sehingga dianggap oleh orang itu kadang-kadang kan perempuan bisa apa

sih. Itu sebenernya kalau ibu pikir ya, perempuan itu biasanya lebih

banyak berhasilnya loh kepemimpinannya disbanding laki-laki. Nah,

mohon maaf ibukan pegawai negri, itu dari sekian puluh sekolah yang ada

di kota serang itu di dominasi oleh perempuan kepala sekolahnya termasuk

ibu. Lalu, keberhasilan daripada kepemimpinan itu banyaknya perempuan,

Perempuan itu kalau diberi tugas tanggung jawabnya lebih besar,

sebenernya hak dan kewajibannya sama secara tertulis ini menurut Negara,

tapi secara agama perempuan harus sesuai dengan kodrat-kodrat

perempuan. Tapi gak semua laki-laki kayak gitu, bukan berarti perempuan

itu tidak mampu, hanya mungkin kesempatannya sulit untuk diraih, untuk

dijangkau oleh seorang perempuan.

8. Bagaimana hak anggota perempuan di PDIP sebagai anggota partai?

Partai sudah, kitakan di partai. Semua partai memiliki AD/ART disana

sudah diatur tentang hak-hak anggota apakah itu laki-laki apakah itu

perempuan dalam partai, hanya tadi saja orang-orang di PDIP dari DPP

banyak anggota perempuan yang justru kita lihat coba PDIP pusat saja

Ribka Ciptaning, Rieke Dyah Pitaloka, Puan Maharani, disini juga di DPD

ada ibu Suparmi, ibu Sri Hartati, ada ibu Ida lagi sekarang. Hanya satu di

155

DPRD kota ini untuk perempuan belum ada. Itu cukup keterwakilan kita

ada AD/ART nya yang mengatur hak dan kewajiban antara perempuan

dan laki-laki itu sama. Bisa gak dia jadi ini, kalau mampu ya bisa

9. Apakah sesuai antara tertulis di AD/ART dan realitanya yang

terjadi?

Sesuai lah, untuk saat ini sesuai. Ibu rasa di partai politik yang paling

tertib dalam administrasi itu hanya PDIP. Karena komunikasi partainya

sama dengan anggota DPP, DPD, dan DPC, jadi semuanya sudah

tercover. Dan kalaupun ada bentrokan kecil di partai keliatan,

10. Bagaimana kewajiban anggota perempuan di PDIP sebagai anggota

partai?

Sebenernya kewajiban kita anggota gak beda dengan kewajiban anggota

organisasi lain, artinya kita harus hadir dalam rapat-rapat, harus hadir

dalam kegiatan-kegiatan, kalau kita tidak hadir kita harus ada hitam diatas

putih, kemudian kewajiban kita yang lain karena di partai itu gak ada iuran

kayak organisasi masyarakat kita gak dituntut itu. Adapun kewajiban yang

lain kalau seandainya seperti kemarin pileg kita punya kewajiban untuk

membantu partai seperti baner, bendera, karena kita mencalonkan diri, kita

harus memenuhi itu.

11. Aktivitas komunikasi politik seperti propaganda politik, agitasi

politik, lobi-lobi politik, iklan politik, dll ibu melakukan tidak di

partai?

Kalau untuk istilahnya tidak ada kegiatan apa-apa memang tidak sebesar

itu, paling kita seperti ini. Wajar saja kan kalo misalnya di rumah ibu ada

plang PAC itu juga salah satu propaganda, itu salah satu pemberitahuan

secara tidak langsung bahwa ini loh sekertariat PDIP kemudian di DPD,

DPC dan pusat juga seperti itu. Daerah-daerah lain juga seperti itu,

mengapa itu harus dilakukan masyarakat supaya tau, oh ya disini ada PDIP

bahwa ibu ini orang politik, Adapun umpamanya, kegiatan yang sifatnya

akbar memberikan ucapan lewat baner atau spanduk itu kan hal-hal yang

156

wajar, semua juga pasti ada. Nah kalau momen yang besar seperti pemilu

itu harus seperti pamflet gitu ya, hanya tidak berlebihan.

12. Apakah ibu melakukan kegiatan menjadi PR partai mengarahkan

masyarakat untuk memilih PDIP?

Kalau kita harus membedakan bisa memproporsionalkan adanya dimana.

Kalau kita profesinya sebagai dosen, ya sebagai dosen, kalau di partai ya

kita jadi kader partai. Adapun hal-hal lain yang terkait kita singgung

sedikit-sedikit, tapi bukan partai PDIPnya, tapi kebijakan ekonomi yang

dipandang dari sudut suatu partai atau dari suatu sudut politik. Mengapa

kita tidak fokus dengan satu partai, itu akan membuat orang-orang atau

mahasiswa menganggap saya lebai, hanya kita menggambarkan saja

mengapa ilmu ekonomi itu di dalamnya mempelajari ilmu politik, ilmu

hukum.

Hambatan anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia


13. Hambatan dalam hal apa saja yang ditemui oleh anggota perempuan

di PDIP dalam aktivitas komunikasi politik?

Sebenernya ibu sampai saat ini belum nemu hambatan itu, bahkan

mungkin kalau dari masyarakat mungkin ibu sudah dikenal dulu, sekarang

berpolitikpun ibu lebih dikenal. Dan kekalahan atau ketidak berhasilan

ibu, bukan berarti masyarakat tidak mau ngebela saya atau saya musuhin

mereka, oh tidak. Justru kita datengin, kita rangkul, oh sebenernya ini lho

yang saya butuhkan, mungkin mereka salah pilih karena tadi kepuasan

sesaat.

Anggota perempuan di partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

bersosialisasi dan berinternalisasi dalam aktivitas komunikasi politik

14. Bagaimana anggota perempuan di PDIP bersosialisasi dan

berinternalisasi dalam aktivitas komunikasi politik?

Mungkin kalo ibu orangnya familiar banget, baru kenal aja udah langsung

ini. Tapi ibu kadang-kadang kayak ada naluri yang lain, kalau emang

orang ini begitu kita tegur, kita sapa memang tidak ini, dengan sendirinya

157

ibu harus menarik diri, mengurangi volume-volume keakraban, karena ibu

tau punya feeling. Dengan yang lain ibu komunikasi biasa aja, Insya Allah

untuk komunikasi dengan teman tidak ada masalah.

15. Apakah salah satu hambatan yang ditemui anggota perempuan di

PDIP adalah dalam bersosialisasi dan berinternalisasi dalam

lingkungan partai dan lingkungan dengan sesama politisi?

Gak ada ya, malah ibu sekarang dianggapnya orang yang paling bisa

komunikasi. Karena kita harus bisa bawa diri, dimanapun kita harus bisa

bawa diri. Kita ikutin seperti air mengalir, nanti dimana air itu berlabuh

nah baru kita bicara. Dan pembicaraanpun kalau tidak membela orang

banyak, atau anggota kita harus sedikit mengajukan solusi lain.

16. Siapa saja yang termasuk dalam ruang lingkup sosialisasi dari

anggota perempuan PDIP?

Anggota partai, masyarakat.

17. Media apa saja yang digunakan sebagai sarana sosialisasi dari


Telpon, SMS, BBM, dan surat. Tapi lebih sering SMS karena lebih cepat,

nanti baru surat menyusul. Misalnya ada undangan rapat lewat SMS

dahulu nanti baru surat menyusul, agar kordinasinya cepat. DPP

mengabari DPD, kemudian ke DPC dan PAC, nanti saya selaku PAC

menyebarkan lagi lewat sms kepada seluruh anggota saya.

Sistem perekrutan dan pengkaderan anggota partai perempuan di partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenuhi pengetahuan

komunikasi politik

18. Bagaimana sistem perekrutan anggota partai perempuan di partai


komunikasi politik?

Kalau merekrut anggota memang gak seperti merekrut karyawan, oh di

PDIP dibuka perekrutan untuk menjadi anggota PDIP. Kadang-kadang

dari kesadaran orang-orang itu sendiri, tapi kalau untuk perekrutan calon

dewan yang diluar dari anggota itu memang mekanismenya harus ada

158

beberapa tahapan dan orang partai itu sendiripun ada tahapan-tahapannya

untuk mencalonkan. Tespsikotes, tes psikologi, tes akademik, tapi kalau

untuk merekrutjadi anggotanya itu umpamanya menjadi anggota partai,

kita tidak merekrut seperti karyawan, bikin pengumuman gitu. Hanya

mungkin kalau misalnya anda ikut dong bu, sini foto kopi KTP aja, nanti

kalau ada apa-apa ikut ya kegiatan- kegiatan seperti itu nanti akan dilihat

oleh pengurus oh si ini aktif seperti itu.

19. Hasil dari tahapan tes tadi mempengaruhi tidak untuk maju atau

tidaknya menjadi anggota dewan?

Mempengaruhi, artinya gini kalau di memang tes IQ nya ada yang jeblok,

ya jangan. Apalagi tes kesehatan. Kita tes psikotesnya aja dengan lembaga

dari universitas ternama. Jadi ada penjadwalan, misalnya DPRD provinisi,

kota.

20. Bagaimana sistem pengkaderan anggota partai perempuan di partai


komunikasi politik?

Ada pelatihan pengkaderan

21. Kalau misalnya untuk orang yang tidak ada background politik

bagaimana bu, apakah ada pelatihan tertentu?

Ada, satu tahun biasanya tiga hari jadi bagaimanasih cara kita berpolitik,

latar belakang PDIP itu apa, ya biasalah sejarah PDIP itu seperti apa.

Narasumber-narasumbernya juga dibagi-bagi yang ini membewakan

materi sejarah politik ke PDI-an yang itu membawakan materi sejarah

bangsa, dll. Bahkan termasuk juga orang yang sudah di dalam pelatihan

seperti itu setahun itu satu kali, waktunya tentatif,

Pertanyaan Tambahan

22. Alasan apa yang melatar belakangi anda terjun ke dunia politik dan

masuk ke dalam partai politik?

Jadi gini, sebenernya ibu itu orang yang seneng berorganisasi. Semenjak

sekolah ibu tuh seneng banget berorganisasi, organisasi yang ibu senengin

itu pelajar islam Indonesia, HMI, kemudian ibu sendiri dari orang tua

159

diamanatkan bahwa orang tua ibu itu punya suatu perguruan silat

TTKKDH amanat itu diturunkan ke ibu, jadi sekarang jadi ketua satu, se-

Banten dan bahkan Nasional. Jadi ibu seneng seperti itu, lalu kenapa iu

tertarik pada politik karena sederhana ketika ibu menjadi kepala sekolah

ibu diutus oleh dinas pendidikan untuk mewakili rapat di dewan tentang

pendidikan, ternyata orang-orang dewan itu gak paham tentang

pendidikan. Ibu berfikir kok dia bisa, kenapa saya gak nyalon jadi dewan

aja. 2009 saya pensiun muda, kemana nih arah ibu untuk berlabuh

misalnya kendaraan politiknya nih kemana, memang sebenernya PDI itu

dari dulu memang bagus terus, Cuma orang-orang yang gak suka sama

PDI ini banyak yang ingin menghancurkan. Kenapa karena PDI ini

dianggapnya radikal, selalu inginnya ke rakyat. Terus saya

bermusyawarah, sebenernya tertarik gak tertarik ya, makanya nyoba-nyoba

sampai terus sekarang.menjadi anggota partai Golkar.

23. Kenapa memilih PDIP?

Waktu itu memang peluang di PDIP masih besar, kedua ibu liat PDIP ini

partai orang kecil, yang didalamnya itu tidak wah. Bukan berarti di PDIP

gak banyak orang yang kaya, cuma tidak diperlihatkan semuanya itu sama.

Ibu memang belum pernah berpartai, karena stelsel pasif PNS kan Golkar.

Yang namanya stelselpasif kan hanya ada di kartu aja tapi gak pernah

ngikutin kegiatannya, mau gak mau dia harus.

24. Sudah berapa lama di PDIP?

Ibu udah dari 2009, udah 5 tahun berarti.

160

Lampiran 5


Nama : Suparmi, ST

Tempat/Tanggal lahir : Solo, 11 Juni 1976


Alamat : Kampung Jati RT 03/01 No 63 Kel. Jati Uwung Kec.

Cibodas

Kota Tangerang

No Telepon : 087880002078

Riwayat Pendidikan:

S1 Universitas Trisakti Jurusan Teknik Mesin tahun 1994-2000

Riwayat Organisasi:

Bendahara KPPI Kota Tangerang

Sekretaris DPC Taruna Merah Putih Kota Tangerang

Wakil Bendahara DPD Banten

Sekretaris Fraksi PDI-P

Wakil Ketua Komisi II

Ketua Fraksi PDI-P

Ketua Komisi IV

Ketua DPRD Kota Tangerang

161

Lampiran 6

162

Lampiran 7

Transkrip WawancaraInforman Kunci 2

Ibu Suparmi, ST (Ketua DPRD Kota Tangerang)





Wakil Bendahara DPD PDIP provinsi Banten


tersebut?

Yaitu audit aset, kalau bendahara itukan maaf ya itukan uang ya, bicaranya

kalau bendahara uang. Kalau kita wakil aset-aset yang mebeler segala

macem, sertifikat kita punya gedung, kita kan punya gedung sendiri tuh

ada sertifkatnya itu semua ada di saya. Bendahara gak harus uang aja kan

dia, termasuk aset-aset kan juga uang juga kan.

3. Apakah partai sudah memberikan hak yang sesuai kepada anda

selaku kader perempuan tanpa membedakan dengan hak laki-laki?

Kalo di PDIP kita berbicara PDIP ya, kalo di PDIP kuota 30% itu memang

kita diutamakan banget. Tapi tidak ada diskriminasi ataupun perbedaan

gitu, buktinya ibu sekarang ini PDIP di kota Tangerang ini jadi partai

pemenang 10 kursi ya, 10 kursi ada perempuannya 3, laki-lakinya 7, tapi

ibu terpilih menjadi pimpinan gitu kenapa gak yang laki? Yakan? Ya itu

jadi kita gak ngeliat laki-laki atau gimana gak, tapi ya kalo memang dia

perempuan dan dia sanggup dan dia bisa ya kenapa enggak. Jadi haknya

ya sesuai aja, yang di AD/ART dan pelaksanaannya.

4. Bagaimana pendapat ibu tentang konstruksi yang terjadi di

masyarakat bahwa perempuan hadir di parlemen hanya untuk

pemanis, dan pelengkap saja?

Kalo menurut ibu sih itu ma kata orang aja ya, karena yang menjalankan

kan kita ya. Kalo ibu boleh dibuktikan gitu ya, ibu awalnya dari teknik

163

tidak ada ketertarikan di politik, dari situ kan ibu harus putar haluan

berapa ratus derajat. Bayangkan aja dari yang teknik itu kita harus belajar

politik gitu, tenyata kita apa bisa gitu kan dan mampu, jadi tergantung

individunya gitu. Kalau orang bilang perempuan hanya pemanis kalau buat

saya gak ada itu perempuan hanya pemanis, buktinya saya bisa memimpin

DPRD kota Tangerang. Gak ada nih perempuan itu jangan mau kalah dari

laki-laki enak aja, say amah gak mau. Saya tuh paling gak bisa dihina

orang, artinya gini dihina kita misalnya kita dimarahin orang saya gak

akan jawab tapi dalam hati saya kapan ya bisa lebih seperti dari dia gitu.

Ya itu motivasinya disitu

5. Bagaimana kewajiban anggota perempuan di PDIP dalam aktivitas

komunikasi politik?

Itu yang umum ya kalau sebagai kader kita ya jelas ya kalau di PDIP itu

kalau kita harus mampu memetakan wilayah, kedua harus membumikan

tuag-tuagas partai itu kita harus bisa memasyarakatkan, mensosialisasikan

gitu. Kalau kita kader partai, misalnya kita kader partai hanya diem aja

kan orang gak tau gitu ya aasih yang menjadi program PDIP kan nah kita

sebagai kader partaiya sekaligus yang ada di legislatif gitu ya. Kita turun

ke bawah menyampaikan ini lho programnya PDIP, dia itu maunya begini,

yang pro rakyat, yang tidak mau ada bbm naik misalnya, kan ada

kebijakan-kebijakan pusat yang harus kita selamatkan gitukan. Kayak di

DPR gitukan voting apa kan PDIP berbeda itu pada saat PDIP menjadi

partai oposisi, kalau sekarang kan PDIP menjadi partai pemerintahan,

koalisi, jadi mindsetnya harus diubah lagi, ya itu membumikan tugas-tugas

partai, mampu memetakan, mensosialisasikan.





Kalau hambatan mah semua juga ada ya, yang ringan mau yang berat,

suatu pekerjaan itu ada aja hambatannya. Cuma kan kembali lagi ke

164

kitanya gitu lho, kita dengan niat gak. Kalau kita udah males gitu yaudah

kayaknya hambatannya ringan juga jadi berat, gitukan tapi kalau kita itu

oh ini udah misi saya, niat saya gitu. Jadi kalau orang cinta itu gunung

tinggi di daki, lautan luas ku sebrangi kan gitu.

7. Bagaimana cara menyelesaikan hambatan tersebut?

Kalau ibu mah hambatan ada pasti, Cuma kalau ibu sudah niat bismillah,

ya apapun itu , Pasti kita kalau lagi ada masalah kan gitu banyak ataupun

kusut keliatannya, kita berfikirnya jernih aja, kita diem dulu lah gitu, tru

kita berfikir, mungkin tuhan itu ngasih masalah ada jalan keluarnya, pasti

ada satu satu gitu, nah dari situ aja dipecahin dulu mana nih ujung-ujung

masalahnya dimana, trus awalnya dimana akhirnya dimana kita harus

uraian satu-satu.

8. Kalau boleh lebih spesifikasi apa saja sih bu hambatannya?

Hambatan apa nih? Di partai? Apa di parlemen? Apa pas pencalonan

menjadi anggota DPRD? Kalau di politik itu hambatan banyak banget ya

mbak, misalnya saya sendiri nih mau jadi caleg gitu ya itukan harus

dinilai bobotnya, strukturnya memenuhi gak gitu, dari situ terus psikotes

kita, semuanya ada satu itu, dua belom lagi dari internal kita yang temen

satu dapil dengan ibu gitu misalnya ini mah di PDIP aja ya sebenernya

sama di semua partai, saingan gitu pasti ada “saya pengen menang nih tapi

ada da pasti saya kalah, gimana caranya ya saya bisa nama dia terdelete

gitu”. Makanya kalo dipolitik itu kan nyawanya harus ganda, double

bemper, double gardan, dan semuanya, yang penting kita bismillah ajalah

percaya gitu, kalu tuhan udah kasih jalan ini. Kalau di fikir-fikir ibu juga

kok bisa ya jadi ketua DPRD kota Tangerang padahal perempuan, dan

dulu gak ada niat kan karena dulu ibu rumah tangga murni, gak nyangka

kalau sekarang jadi ketua DPRD. Kalau jadi anggota dewan 2009-2014 itu

ibu kan karena baru ya dulu kerja aja di bengkel gitu kan, pas terjun di

politik kan ibu harus belajarnya banyak, kalo difikir ake logika kok bisa

ibu jadi ketua komisi 2 wakru itu 2 tahun setengah, terus 2kan 5 tahun ya 2

tahun setengahnya lagi ibu jadi ketua komisi 4 bidang infrastruktur, ibu

165

juga jadi ketua fraksi 2 jabatannya, padahal ibu perempuan, sebanten itu

belom ada lho ketua bidang infrastruktur itu perempuan baru ibu kayaknya

deh. Nah itu kalau di nalar kan gak mungkin banget gitu, nah sekarang

terus jadi ketua dewan lagi perempauan, nah itu kan buat kota Tangerang

sejarah selama 21 tahun. Ya emang kalau di nalar gak masuk logika, dank

ok bisa gitu, tapi dengan kita yang bismillah dan sungguh-sungguh

mengerjakan niat kita jujur, ikhlas, tulus ya itu pasti bisa, apapun pasti

bisa.





Kalo dengan politisi itu kan paling sifatnya hanya silahturahmi ya, tapi

kalau dengan internal kita itu konsilidasi, itu sudah ada ketetapannya

dalam AD/ART partai. Jadi kalau tingkat provinsi itu kita harus rapat di

struktural DPD itu seminggu sekali, Karena itukan diatur dalam AD/ART

partai, terus kalau di tingkat DPP itu misalkan ini seminggu 2 kali terus

saat kita maunturun ke bawah ke PAC, DPC untuk tingkat provinsi itukan

ada momen-momen tersendiri gitu. Apa dalam rangka ulang tahun partai,

atau apa, jadi gak harus juga tiap saat.




Ya itu tadi kalau saya bilang mah hambatan pasti ada, apalagi politisi

kepentingan, berbicara politik kan bicara kepentingan. Ya ada pasti ada,

Cuma kalau sebatas internal untuk konsolidasi kan ya biasa aja kan kalo

kita konsolidasi itu memang sudah kewajiban, apalagi sebagai anggota

dewan kalau gak banyak turun ke partai ke internalnya kan kita di bilang

sombong udah jadi.

11. Bagaimana cara penyelesaian hambatan tersebut?

166

Jadi ya kita harus banyak konsolidasi, mau gak mau, suka gak suka, ada

atau tidak hambatan kita harus jalankan.



Kalau secara structural di PDIP sendiri itu banyak dari tingkat RT, RW,

lurah, camat, walikota, DPD, DPP. Jadi anak ranting, ranting, PAC, DPC,

DPD, DPP. Kalo DPD ya turun ke DPCnya, kalau DPC ke PACnya, PAC

ke ranting, ranting ke anak rsnting gitukan saling turun, boleh juga DPD

ke PAC juga boleh, apalagi kan kita sebagai anggota dewan, harus banyak

turun ke mereka juga, karenakan kita jadi karena mereka.

Kemasyarakat juga harus, kalau gak ke mereka nanti yang milih kita siapa,

kalau sesama politisi kan gak komunikasi, gak silahturahmi, gak ada

koalisi dong. Lobi-lobi politik gak jalan dong. Kalau voting gimana,

sendiri kalah nanti.



Ya media biasa aja, misalnya ada agenda Pilkada, Pilpres ya kita undang

kita rapat gitu aja.



komunikasi politik



komunikasi politik?

Siapapun boleh, siapa aja boleh, maaf ya gak membedakan mau agama

apa aja boleh, suku apa aja boleh, yang penting memang kita komitmen

dan bersungguh-sungguh. Karena kalau dipartai itukan semua punya

aturan, semua partai punya aturan. Kalau di DPIP semua boleh masuk kok,

terbuka.

167



komunikasi politik?

Untuk pengkaderan kita ada pembekalan atau pedidikan kader dari tingkat

madya, utama, pratama itu ada semua.

16. Bagaimana cara PDIP memfilter kadernya untuk memenuhi kuota

30% agar yang terpilih adalah benar-benar kader terbaik?

Kalau di PDIP berdasarkan bobot nilai ya, kita yang diutamakan struktural

partai, kita kan menjadi kader ka nada yang punya KTA ada yang enggak

satu itu, kedua kita jadi kader itu ada tingkatannya, misalnya ibu dari RT

dulu naik jadi RW, naik lagi jai camat, walikota gitukan, dari situ kan bisa

diliat bobotnya. Kayak ini ibu mau maju ke DPRD kota kemaren ya dinilai

dan dilihat dulu, ini dari struktural tingkat apa kan satu itu, kedua udah

pernah di tugaskan sama partai itu apa aja, trus kalau ketiga incumbent dia

pernah jadi apa, apakah ketua komisi atau apa itu ada nilainya semua. Nah

kalau kader, kalau kader hanya simpatisan biasa itukan belum ada nilainya

nol, kecuali memang kalau perempuannya kurang. Tapi kalau gak kurang

kan disitu ada penilaian-penilaian tersendiri,

17. Apaka benar bahwa untuk menjadi anggota legislatf harus melewati

beberapa tahapan psikotes, dll?

Iya ibu waktu itu psikotes oleh UI kalau tidak salah, ibu ikut di DPP waktu

itu, sama waktu mau jadi pimpinan ini di bidakara 2 hari. Setelah kita jadi

tes dulu untuk calon pimpinan DPRD kemarin ada 4 orang, Setelah itu kita

se Indonesia dari tingkat 2 sampai tingkat 1 diadakan pembekalan caleg

terpilih masing-masing provinsi. Yang mengadakan partai PDIP di

mambruk selama 3 hari. Bahkan ada pre-tesnya dan ada post tesnya

kemarin.

18. Apa kritik dan saran anda untuk sistem perekrutan dan pengkaderan

untuk memenuhi kuota perempuan 30% di parleemen agar PDIP

memiliki kader yang unggul?

168

Kalau untuk partai lain ibu tidak bisa komentar ya, masing-masong punya

caranya tersendiri. Kalau untuk PDIP sih sudah bagus ya, hanya tinggal

tingkatkan lagi aja. Sudah meningkat dibanding kemarin lah, karena kan

kita juga mempersiapkan kalau kita jadi pemenang, itu kita harus punya

SDM yang bagus.

Pertanyaan Tambahan


masuk ke dalam parpol?

Gak sengaja. Jadi waktu itu kuota wanita 30% itu pada 2009 kan harus

terpenuhi ya, sedangkan DPD PDIP itu kekurangan kader perempuan. Jadi

waktu itu ibu hanya untuk memenuhi kebutuhan kuota 30% wanita, nah

ibu berfikir kenapa kesempatan itu kan datengnya gak 2 kali ya. Jadi

kenapa gak kita gunakan gitu, ibu kan incumbent jadi ibu gunakan ya dari

dapil 2 waktu itu , dari 12 kandidat dari PDIP hanya 1 yang lolos ibu. Kalo

untuk 1 kota 5 dapil itu ada 5.

20. Tapi apakah ibu sudah memiliki ketertarikan di dunia politik pada

saat itu?

Waktu itu? Gak ada. Yaitu tadi karena kuota 30% wanita terus ibu fikir

ada kesempatan kenapa enggak gitu.


Sebenarnya gak kenapa milih PDIP ya karena kan ibu kan orang Jawa ya.

Jadi memang udah kayaknya udah budayanya tuh PDIP gitu, jadi ya

ngikut gitu dulu juga kan masih ada 3 partai ya PDIP, Golkar dan PPP. Ya

ibu ngikut orang keturunannya PDI ya ikut terus gitu PDI dan gak mau

pindah ke yang lain lagi, konsisten aja. Udah ngerasa klop aja, terus kan

pidato-pidato bung Karnonya itu, gak pernah denger sih Cuma kalo dari

cerita-cerita gitu kayaknya, oh iya yah dia kan bapak bangsa gitu ya, ya itu

trus kalo kita ikut lemharnas, kita ikut pendidikan kader partai itu

kayaknya sedih juga ya dulu pak Karno itu memperjuangkan kemerdekaan

kita itu ternyata luar biasa. Jadi ya saya semakin ehhh..jalanin aja.

169

Lampiran 8


Nama : Sri Hartati, SH

Tempat/Tanggal lahir : Yogyakarta, 10 Mei 1965


Alamat : Taman Royal I, Jl. Damar 6 No 3B. Kota Tangerang

No Telepon : 081317879606

Riwayat Pendidikan:

S1 Hukum

Riwayat Organisasi:

Srikandi Indonesia

Ketua Kaukus Politik Perempuan Indonesia DPD Provinsi Banten

Wakil Sekretaris DPD PDI-P Provinsi Banten

Wakil Ketua Fraksi PDI-P DPRD Provinsi Banten

170

Lampiran 9

171

Lampiran 10

172

Transkrip Wawancara Informan Kunci 3

Ibu Sri Hartati (Aanggota DPRD Provinsi Banten)





Saya sekertaris internal PDIP, kan sekertaris itu ada 3, Sekertaris, wakil

sekertaris internal, dan wakil sekertaris eksternal.


tersebut?

Tugasnya ke dalam, urusan surat menyurat dan urusan yang bersifat

internal.

3. Apakah partai sudah memberikan hak yang sesuai kepada anda

selaku kader perempuan tanpa membedakan dengan hak laki-laki?

Sesuai AD/ART ataupun undang-undang urutan hirarkinya ada itu berlaku

untuk semua, tidak ada diskriminasi di dalam peraturan undang-undang

itu. Termasuk juga AD/ART partai bahwa tidak ada diskriminasi laki-laki

memiliki domain hak dan kewajibannya yang berbeda dengan perempuan

gk ada. Nah artinya bahwa seorang perempuan jika sudah memasuki dunia

politik pasti juga mereka tidak akan berkarakter menjadi perempuan,

Karena apa karena AD/ARTnya saja muatannya untuk laki-laki, kalau toh

kita jai yang lemes-lemes seperti perempuan gak masuk dong, perlunya

sorang politisi perempuan pasti akan berbeda jadinya jika perempuan di

profesi lain. Karena apa tuntutan AD/ART tadi, kita juga harus bersama-

sama fight dalam memilih dan dipilih atau dalam hak suara semuanya

sama. Dalam pelaksanaannya pun sama, artinya tidak ada diskriminasi.

Tapi dalam pelaksanaan yaitu kalo menurut saya karena saya objektif

karena saya perempuan disisihkan, saya sih tidak sependapat. Perempuan

ya mari berkompetisi. Saya katakan perebutan ketua atau apa, saya akan

bertarung sesuai dengan porsi saya, boleh ya fairplay, artinya kalau

perempuan yang belum mampu dipaksakan, harus berkompetisi sama,

173

tidak ada bedanya. Tapi ketika perempuan sudah punya kemampuan untuk

sama dengan laki-laki tolong dong beri ruang untuk si perempuan itu

berkompetisi, jangan di patahkan saja bahwa diangap perempuan tidak

mampu. Ini kembali lagi kepada si perempuan itu sendiri, kalau

perempuan itu sendiri mau diremehkan atau dianggap kamu belum mampu

berkompetisi ya kita harus sadar diri apa iya saya belum mampu

berkompetisi, apa iya artinya bahwa kita harus belajar dan belajar untuk

mengisi kekurangan, kekurangan dalam artian pasti laki-laki merasa lebih.

Padahal kalau di adu gak juga, naih ini dari segi teori dan praktek kalau

menurut saya, saya dengan kacamata yang professional ya, tidak kacamata

saling melemahkan, kalo berbicara saling melemahkan pasti “apa

perempuan, apaan sih jadi ketua, pasti posisinya bendahara, sekertaris aja

masih direbut laki-laki” ini luar biasa masih ada fenomena itu. Antara teori

dengan praktek memang masih ada sih sekat sebenarnya, tapi tergantug si

perempuan itu sendiri, kalau memang petarung gak akan pernah takut, tapi

kalau bukan petarung yang akhirnya minggi-minggir, mundur, ilang lagi

keberadaan perempuan. Tapi kalau memang perempuan yang berani

bertempur, berani bertarung diditu ya gak akan pernah mundur

selangkahpun





Kembali lagi kepada kemampuan individu si perempuan yang katakanlah

sudah terjun ke dunia politik, komunikasi politik menjadi penting karena

itu bagian dari mengPRkan diri kita, dan mengPRkan partai kita. Nah

seorang politisi perempuan juga sudah harus sanggup berkomunikasi

politik dengan baik, karena kendalanya pasti begini ini kalau ibu mungkin

tahapannya sudah panjang, dari pengurus kecamatan sampai bla bla bla

artinya ibu gak akan ngomong senior juga enggak, lebih dulu deh. Ibu

lebih dulu berperan, ibu lebih dulu bermain, ibu lebih dulu menekuni

174

dunia politik, mungkin kalau dipertanyakan hari ini kesulitannya ya

lumayan sudah tidak sulit. Kesulitan itu akan muncul bagi pemula, pasti

akan mengatakan iya begini, begini, kompetisi dengan laki-laki yang

pertama itu, kepercayaan publik terhadap perempuan yang mengatakan

kemampuan perempuan diatas laki-laki kan belum ada. Berharap semitra

aja belom dikasi ruang, contoh kalau pembahasan APBD yang untuk

kepentingan rakyat yang menyangkut pendidikan,kesehatan ibu dan anak,

dll, untuk menjadi kebijakan yang nomor 1 tapi berbicara persoalan

perempuan itu namanya para laki-laki itu sudah nganggepnya gak penting,

dianggepnya apaan sih urusan pkk urusan begini begini tidak menjadi

penting. Artinya laki-laki akan berfikir bagaimana itu proyek jalan,proyek

jembatan. Ini kan harus dihadapkan dengan politisi perempuan yang

sanggup melawan itu, melawan kebijakan laki-laki, ini yang penting yang

di bilang mbak tadi seberapa penting pern perempuan di pemerintahan,

kehidupan sehari-hari itu contohnya.

5. Bagaimana cara menyelesaikan hambatan tersebut?

Nah perempuan sebenarnya lebih mudah melakukan komunikasi politik

wong perempuan itu luwes dengan cara apa aja kita sanggup. Yang merasa

kesulitan karena dia belom ngerti bagaimana cara untuk bisa melakukan

itu, kembali lagi SDM perempuan menjadi penting dan prioritas. Kalau

perempuan yang tidak memiliki SDM yang baik pasti memiliki hambatan.

Makanya kalau mau terjun ke duni politik ya sudah harus menguasai itu

pastinya dengan cara belajar dan belajar. Kalau ibu jadi malah pengen

berpesan kepada seluruh perempuan yang berpolitik, mari sama-sama

kedepannya kita bisa mengajak bagaimana menerobos Banten dengan

eksistensi perempuan di Banten.





175

Kalau di PDIP partai yang paling solid dan kekeluargaan, makanya adakan

symbol keluarga besar PDIP itu menjadi keluarga betul keluarga PDIP.

Seujung kuku merasa sakitpun semua merasa sakit. Itu komitmen PDIP,

kalau ada ya biasalah selek sedikit mah saya rasa dimana-mana pasti ada,

marah antara pimpinan sama anggota, atau sesame anggota tapi gak jadi

gimana-gimana. Itu aja besok juga baik lagi. Itu dinamika berpolitik.




Gak ada kendala kalau mau dibuat ya bisa saja terjadi, “lho aku

perempuan gak bisa dong pulang malem” yang membuat perempuan

disebut negatif itu ya perempuan itu sendiri.

8. Bagaimana cara penyelesaian hambatan tersebut?

Kalau sudah niat menjadi politisi perempuan sudah tidak ada lagi

perbedaan dengan politisi laki-laki katanya kepengen sama, 30% harus ada

sementara pas ada waku yang harus fight ngomong perempuan lho gak

bisa.



Kalau sosialisasi internal partai antara DPP,DPD,DPC, ranting, anak

ranting, itu yang di bilang sosialisasi internal, artinya terstruktur lembaga

partai dari tingkat atas sampai bawah. Bagaimana politisi berkomunikasi

dengan masyarakat yaitu rakyat, karena politisi adalah alat perjuangan

rakyat. Sesama politisi seperti saat ini kita rapat fraksi, kita sedang

membicarakan hal-hal yang menyangkut kebijakan politik.



Banyak, sms,telpon,surat-menyurat,facebook, dll. Pertemuan silahturahmi

secara langsung kepada masyarakat dan kader

176



komunikasi politik



komunikasi politik?

Kenapa rekrutmen partai jadi Nampak tidak seimbang antara laki-laki dan

perempuan, karena sebenarnya keinginan para perempuan untuk masuk

dunia politik atau di dalam kepartaian itu , partisipasi perempuan yang

memang belum banyak, belum sampai kepada titik yang kita harapkan.

Jadi komunitasnya menjadi banyak komunitas laki-laki sehingga keliatan

sekali dari luar. Sekarang menjadi paradigm bahwa ya sudah memenuhi

UU saja 30% kalau kepengurusannya 19 dalam struktur organisasi itu,

yasudah cukup 4 saja. Berarti dengan muatan 30% yang belum sampaipun

ada indikasi menjadi sebuah pelemahan menurut ibu, karena laki-laki kan

komunikasinya lebih bisa dia akan menyampaikan bahwa yasudah 30%

saja kalau strukturnya ada 19 ya cukup 4 saja perempuannya. Ruang itu

ditutup oleh komunitas yang lebih besar dengan 30% UU itu. Apa tidak

sebaiknya keleluasaan perempuan masuk dalam dunia politik atau dunia

kebijakan tidak dibatas 30%. Sisi negatifnya wong 30% saja belum

sampai kok, mau dibebaskan, harus dikaitkan dengan tadi bagaimana

kekuatan 30% bisa masuk manakala di dalam rekrutmen organisasi

sebagai induk kita berpijak sudah di cut dulu , cukup dengan 30%. Coba

tidak ada wacana itu, kan kita bisa ngatur kekuatan kan. Kalau perempuan

seperti ibu sri diangkat yang mampu berkompetisi dengan baik yah

silahkan, kalau perempuan yang tidak tau apa-apa tiba-tiba diangkat naik

mereka kaum laki-laki tidak terima, nah ini persoalan lain. Kembali lagi

bahwa kemampuan perempuan untuk brtarung harus sudah setara dengan

laki-laki,.

177



komunikasi politik?

Kalau background awalnya bukan dari politik terus orang itu tidak mau

menambah bagaimana ilmu yang sekarang dia punyai, ilmu yang harus dia

punya sebagai background politisi pasti fals, tapi ketika seorang insinyur

dia terjun di dunia politik kan insinyurnya juga bisa digunakan manakala

dia ada di legislasi persoalan pembangunan, kan dia punya background

yang mampu mengatahui kebutuhan pembangunan. Tapi dia juga harus

punya ilmu dasar politik, yang dia harus miliki bbagaimana dia juga

memiliki komunikasi politik yang baik terhadap masyarakat ataupun

pemerintah sebagai anggota dewan katakanlah. Kalau dia mampun

mengcombain antara 2 ilmu itu clear, tapi ketika dia juga tidak mau

mengcombain 2 kekuatan ilmunya itu ya pasti gak bisa.

Kalau dari partai ada pendidikan kader 3 hari khusus kader fraksi PDIP

anggota terpilih. Digembleng persoalan politik , kepartaian,demokrasi,

dsb.

13. Apa kritik dan saran anda untuk sistem perekrutan dan pengkaderan

untuk memenuhi kuota perempuan 30% di parleemen agar PDIP

memiliki kader yang unggul?

Kalau sistem perekrutan dan pengkaderan pasti sudah adaAD/ART partai

yang itu sudah diputuskan di kongres, ibu menyatakan bahwa itu clear. Ibu

menyatakan bahwa teknis saja mbak , teknis dilapangan saat rekrutmen

itu. Karena asal comot, asal sodara, belom professional. Mungkin itu saran

saya bahwa di perekrutan itu ya betul-betul orang yang punya SDM

dibidangnya, menurut ibu. Nah ini PDIP kedepannya harus seperti itu.

Pertanyaan Tambahan

14. Keterwakilan perempuan di parlemen yang 30% membuat partai

kebingungan mencari kader perempuan?

Kenapa tadi disampaikan peran perempuan di legislatif yang 30% mampu

menduduki institusi kebijakan ya sebagai kader partai atau politisi, ya

178

diharapkan untuk mampu menjadi salah satu keterwakilan perempuan di

dalam pengambilan kebikjakan, contohnya sebagai anggota legislatif kan

dan juga sebagai kepala daerah . Nah ini kalau dengan 30% saja diberi

keleluasaan untuk bagaimana 30% sanggup partai politik mengakomodir

kekuatan perempuan inipun tadi menurut pengamatan bahwa masih

kesulitan, inilah sebenarnya menjadi kewajiban kita bersama apalagi

sebagai generasi muda para perempuan-perempuan untuk tidak takut lagi

dalam berpolitik. Kalau saya bukan tidak setuju, malah sebebas-bebasnya

porsi perempuan baik didalam kepartaian, partai politik, ataupun di dalam

lembaga legislatif, ataupun di lembaga eksekutif, untuk diberi keleluasaan

seluas-luasnya dalam konteks membangun kemitraan antara laki-laki dan

perempuan. Jadi jangan dibatasi seakan-akan diukur bahwa perempuan

tidak sanggup dan tidak mampu, padahal kalau kita melihat keterwakilan

perempuan atau perempuan itusendiri diberi kebebasan akan punya ruang.

Ini persoalannya berkompetisinya di dalam praktek politik itu kan yang

menjadi berat, Contoh ada kendala yang mendominasi untuk perempuan

berkiprah di dunia politik pastinya yang pertama adalah faktor pembiayaan

atau budgeting seorang perempuan pasti akan kalah dengan laki-laki, ini

yang menjadi momok. Nah keterbatasan perempuan itu masih tidak, ada

pepatah kalau laki-laki panjang langkahnya nah perempuan kan tidak

punya pepatah itu. Nah ini yang harus sama-sama dikikis bagaimana para

perempuan Indonesia mulai menekuni dunia itu, karena bangsa Indonesia

dibuat, dibentuk dengan politik. Nah mestinya kita bersama-sama jangan

takut untuk terjun.


masuk ke dalam parpol?

Sederhana juga sebenarnya, karena melihat situasi negri ini yang memang

harus terwarnai menurut ibu terwarnai oleh perempuan. Karena perempuan

masih punya sisi lebih didalam pengambilan kebijakan , ya walaupun

boleh nanti dibantah kok banyak bu perempuan yang korupsi? Perempuan

yang menyalahgunakan kewenangan itu pasti ada. Tapi minimalnya

179

perempuan pasti lebih dengan memakai hati ketika melakukan kompromi

politik atau melakukan kebijakan politik atau yang lain, ini yang menjadi

saya kenapa terobsesi untuk menjadi wakil rakyat, kebetulan latar

belakang saya yang memang seneng dengan urusan rakyat dengan urusan

masyarakat, akhirnya ya saya harus nyemplung, harus masuk ke dalam

sistem. Kalau tidak masuk ke dalam sistem ya ngapain gak bisa berbuat

apa-apa, yang ada malah menjadi oposisi, tidak menjadi dalam keputusan

politik itu sendiri. Politik itu sebenarnya menyangkut kepentingan hajat

hidup orang banyak menurut ibu, ini pas menurut ibu bahwa ya saya harus

terjun kedunia politik dan kalau kita masuk sudah masuk kedalam dunia

politik itu sendiri sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Dan memang

meknisme itu aturan itu harus dijalani, jadi sampai hari ini masih apa 30%

belum DPRD provinsi Banten aja belum, boro-boro baru 18% masih jauh.

Ini mestinya ada sosialisasi yang seporadis menurut saya bagaimana

perempuan tertarik. Waktu dulu ya mbak, wartawan media sudah mulai

berbicara dengan saya, ibu boleh gak saya masuk kepartai, boleh gak bu

saya belajar politik, boleh gak masuk, dengan senang hati saya balas

BBMan, boleh nanti ibu yang sounding dengan di DPC dimana mbak ana

tinggal. Artinya ada ketertarikan perempuan untuk bagaimana yang 30%

itu terpenuhi, itu pasti bisa terwujud manakala para perempuan yang

sekarang sudah bergelut berani mengeksplor dirinya dan berani merekrut

yang belum berani melakukan itu. Mungkin seperti itu gambarannya.


Kenapa memilih PDIP, karena pastinya saya orang nasionalis beependapat

bahwa UUD 45 dan Pancasila menjadi dasar Negara disitu sudah include

bahwa kepentingan hajat hidup orang banyak ada disitu. Kalau urusan

agama menjadi domain pribadi berurusan dengan tuhan kita masing-

masing. Yang melatarbelakangi ibu masuk PDIP karena partai yang tidak

berbicara persoalan agama didalam mengorganisir kekuatan

masyarakatnya, artinya menjamin kemajemukan, menjamin kesatuan,

menjamin kebinekaan itu yang menjadikan ibu masuk ke PDIP itu alasan

180

yang tidak bisa di tawar lagi, kenapa ibu gak masuk ke yang lain? Yang

punya plafon agama, plafon ini, plafon itu, karena ibu tidak mau

mnekotak-kotakan kepentingan masyarakat, ibu menjadikan sebagai leader

yang mampu mengorganisir kekuatan masyarakat dalam kebhinekaan. Dan

PDIP partai yang selalu konsisten dengan rakyat sampai hari ini.

181

Lampiran 11


Nama : Drs. Sabdo Waluyo

Tempat/Tanggal lahir : Klaten, 2 Maret 1965

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Perumahan Pegadingan Permai Kramatwatu

No Telepon : 087871182299

Riwayat Pendidikan:

S1 Universitas Tidar Magelang FISIP Jurusan Administrasi Negara

Riwayat Organisasi:

Ketua Ranting PDI-P Kel. Kotabumi Kec. Purwakarta Kota Cilegon

Ketua Pimpinan Anak Cabang Kec. Purwakarta

Wakil Ketua DPD PDI-P Provinsi Banten Bidang Pemuda dan Olahraga

Wakil Ketua DPD PDI-P Provinsi Banten Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan

Keagamaan

182

Lampiran 12

183

Lampiran 13

Transkrip Wawancara Untuk Informan Pendukung



1. Bagaimana peran anggota perempuan sebagai kader partai?

Peran perempuan di partai politik tidak ada pembatasan, ya contohnya

aja sekarang udah banyak perempuan-perempuan yang menjadi

eksekutif, legislatif, dsb. Jadi kalau DPD khususnya PDIP gak ada

perbedaanya mau itu perempuan maupun laki-laki sama. Karena

semuanya ingin belajar berpartai politik, yang demokratis, yabenar,

yang bisa menjunjung tinggi aspirasi dari masyarakat. Baik itu nanti

kalau jadi eksekutif, legislatif, harus sesuai dengan ajaran bung karno,

trisaktinya bung karno.

2. Bagaimana hak dan kewajiban anggota perempuan di PDIP

dalam aktivitas komunikasi politik?

Ya sama, tidak ada perbedaan

3. Bagaimana PDIP memberikan sanksi atau reward terhadap

pemenuhan atau tidak terpenuhinya kewajiban anggota partai

perempuan ?

Kalau sanksi dilihat dari kesalahan atau pelanggarannya, disitu kan

sudah tertuang jelas dalam AD/ART. Sebelum dikasih sanksi kan di

SP dulu, gak semena-mena salah langsung dipecat, klarifikasi dulu

kalau memang benr-bener dia salah yaudah ga ada ampun lagi. Karena

di AD/ART sudah jelas kalau kamu melanggar harus dipecat.

Rewardnya ya paling katakanlah sekarang kita sebagai pengurus

partai, gak jadi eksekutif, gak jadi legislatif, tapi suatu saat kalau partai

memang membuuhkan kita, ya nanti kalau mencalonkan diri menjadi

eksekutif maupun legislatif di utamakan.

4. Bagaimana PDIP memberikan jaminan terhadap hak antara

anggota partai perempuan dan anggota partai laki-laki?

184

Ya sekarang hak di bidang apa, dengan catatan anggota harus merasa

memiliki, partai itu milik dia, tapi kalau cuma anggota-anggota biasa

tapi gak merasa bahwa PDIP adalah milik saya, siapapun yang

menghina PDIP tetap harus kita bela. Ya haknya ya kita harus

membela partai, lambang partai, itu semua harus kita bela.



5. Bagaimana pendapat bapak tentang konstruksi yang terjadi di

masyarakat bahwa perempuan hadir di parlemen hanya untuk

pemanis, dan pelengkap saja untuk memenuhi kuota 30% di

parlemen?

Gak juga, memang kuota perempuan itukan tertuang di dalam undang-

undang partai politik itu kan yang ketok palu juga kan anggota DPR,

MPR, sedangkan anggota DPR, MPR yang menggodok juga ada laki-

laki dan perempuan. Memang dibatasi untuk 30%, karena selama ini

perempuan itu mau gak mau, pada males untuk masuk ke partai

politik. Tergantung dari alasan masing-masing orang, ah gak maul ah

masu ke parpol, lebih baik ngurus rumah tangga, dll. Sebenarnya

perempuan kalau mau dalam 1 dapil contohnya kota Serang, itukan

merebutkan 5 kursi untuk provinsi, disitu diisi oleh lebih banyak

perempuan gak masalah dengan catatan bahwa perempuan itu bisa

meraup suara untuk memenangkan satu partai,jadi gak ada batesan-

batesan lah. Contohnya aja untuk pemilu legislatif kemarin, suara

terbanyak dari PDIP itu perempuan dari Kalimantan, nomor 2 nya

Puan Maharani. Sebenarnya konstruksi masyarakat sudah bergeser

tentang perempuan pada saat ini. Cuma dari perempuannya itu sendiri

masuk partai poliik gak mau, jadi dari individunya, pribadi

manusianya.

185

6. Hambatan dalam hal apa saja yang ditemui oleh anggota

perempuan di PDIP dalam aktivitas komunikasi politik?

Gak ada ya, cuma kadang-kadang yang bersangkutan sendiri yang

merasa terhambat. Contohnya ada pendidikan partai, “ibu ikut

pendidikan partai disana ya? Oh gak bisa anak saya masih kecil” nah

seperti itu. Padahal kita sudah menginstruksikan.

7. Adakah hambatan perempuan dalam meakukan aktivitas

komunikasi politik seperti propaganda politik, agitasi politik, lobi-

lobi politik, iklan politik, dll ?

Tergantung orangnya juga, katakanlah sekarang ada demo di DPRD

perempuan harus berani menghadapi demo itu. “Wah saya takut”, gak

boleh takut kita harus tetep berani. Dengan catatan kita harus benar ,

kalau kita salah ya sudah.

8. Berarti permasalahannya berada dari internal individunya, pada

umumnya bagaimana mereka menyelesaikan hambatan tersebut?

Agak susah kalau untuk masalah keluarga, karena kebanyakn

perempuan lebih memilih keluarga ketimbang partai politik. Partai

paling mencari pengganti untuk dikirim ikut pendidikan kader. Tapi

intinya partai tidak membatasi perempuan untuk maju, siapapun

perempuan yang ingin maju, jadi pimpinan atau apa kalau memang dia

siap untuk menanggung resiko ya langsung jalan. Maksudnya

menanggung resiko, keluarga di nomor duakan.





Sosialisasinya sama aja dengan laki-laki, gak ada perbedaan. Pokoknya

tergantung masing-masing anggota, mau sosialisasi sitem apa-sitem

apa silahkan.

186




Untuk hambatan juga tidak ada, ya hambatannya paling ibu-ibu tadi ah

gak maulah saya ikut parpol.



komunikasi politik


Demokrasi Indonesia Perjuangan?

Kalau sistem perekrutannya kita selaku anggota partai katakanlah itu

anak ranting itu tingkat RW ranting itu tingkat kelurahan/desa, PAC

tingkat kecamatan, DPC tingkat kabupaten/kota, DPD tingkat provinsi,

DPP pusat. Kita selaku pengurus, bagaimana PDIP khususnya di

provinsi Banten ini untuk disukai orang dan untuk anggota itu lebih

banyak ya kita nyari anggota. “Om, dek, masuk PDIP yuk nanti saya

bikini KTA”, gitu aja khususnya anak-anak yang masih muda yang

belum memiliki KTA.

12. Bagaimana sistem pengkaderan anggota partai perempuan di

partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memenuhi

pengetahuan komunikasi politik?

Ya tadi pada tingkatan itu, yang kira-kira itu pada setiap tahun harus

ada pengkaderan.

13. Bagaimana partai membuat pengkaderan untuk kader partai atau

anggota partai yang tidak memilki background politik?

Pendidikan politik itu sama tidak membeda-bedakan, mau dari SD,

SMP, SMA, S1 jurusan apapun itu tetap sama. Pendidikan politik

dasar itu ya asas-asas dari PDIP dibuat dalam suatu workshop atau

seminar, 2 – 3 hari. Dikasih pembekalan, ajaran bung Karno, ajaran-

ajaran dari mana-dari mana, itupun materinya dari luar banyak. Dari

187

dosen-dosen kemarin itu banyak. Waktu di Jogja itu yang mengadakan

DPP , untuk guru kader.

14. Apa kritik dan saran anda untuk sistem perekrutan dan

pengkaderan untuk memenuhi kuota perempuan 30% di

parlemen agar PDIP memiliki kader yang unggul?

Intinya perekrutan itu siapapun orangnya, siapapun itu lulusannya

kalau mau masuk ke PDIP terbuka. Kita tidak membeda-bedakan, mau

itu miskin atau kaya, pengangguran. Semua silahkan masuk ke partai

manapun, kita gak membedakan suku agama, atau ras tertentu. PDIP

nasionalis, asasnya Pancasila 1 Juni.

15. Tentang pandangan partai politik memenuhi keterwakilan 30%

perempuan asal merekrut saja yang penting memenuhi kuota,

bagaimana anda menanggapi dan menyanggah bahwa PDIP tidak

seperti itu?

Ada yang seperti itu. PDIP terbuka untuk umum, siapapun khususnya

gender yang ingin menjadi anggota legislatif, maupun anggota

eksekutif misalnya silahkan. Dengan catatan nanti sebelom menjadi

anggota DPRD harus ada fit and proper test. Begitu juga untuk

menjadi bupati dan walikota harus melewati tahapan itu, kalau fit and

proper testtersebut istilahnya tidak memenuhi syarat kita berfikir 2

kali. Gak semua orang masuk PDIP ingin menjadi pejabat tapi hasil

tesnya jelek, nanti kalau udah jadi bagaimana gitu. Sistem perekrutan

PDIP ya dibilang ideal ya sudah, di bilang belum ya belum. Ya

belumnya masih banyak orang yang kurang memahami “kok mau jadi

anggota partai aja harus ada gini, di partai lain aja tdiak ada” apalagi

masyarakat sekarang khususnya di provinsi Banten masih terjadi

politik transaksional.

16. Apakah menurut anda, key informan sudah melalui semua sistem

perekrutan dan pengkaderan yang sesuai dengan prosedur PDIP?

Iya sudah, karena ibu Suparmi itu sudah ikut pendidikan kader guru,

ibu Sri juga, bu Amah madya kalau tidak salah

188

Lampiran 14


Nama : Gandung Ismanto, S.Sos, MM

Tempat/Tanggal lahir : Tanjung Karang, 7 Agustus 1974


Alamat : Serang

No Telepon : 08121824494

Riwayat Pendidikan:

S1 Semarang

S2 Jakarta

S3 Bandung

Riwayat Organisasi:

Wakil Dekan 3 FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

189

Lampiran 15

190

Lampiran 16

Transkrip Wawancara Informan Ahli 1

Gandung Ismanto



1. Bagaimana hak dan kewajiban perempuan sebagai anggota partai

dalam perspektif anda sebagai akademisi?

Ya kalo hak dan kewajiban itu saya kira sama, mereka memiliki

kedudukan yang sama yang setara dan seimbang dengan anggota yang lain

khususnya yang laki-laki. Tidak ada perbedaan peran formal secara

mendasar apalagi dalam era sekarang posisi perempuan di partai politik itu

sudah jauh lebih baik, tidak hanya dilindungi undang-undang, tapi juga

oleh perubahan sosial masyarakat yang turut mendukung terhadap

eksistensi kaum perempuan di partai politik. Hanya saja memang, ada

kendala, ada sedikit hambatan nilai budaya misalnya yang masih

menempatkan perempuan pada peran-peran yang identik seperti peran

domestik partai politik misalnya. Kalau di acara formal penerima tamu itu

pasti perempuan, kemudian MC itu perempuan, dirijen juga perempuan,

nah itukan stereotype gender yang tidak mudah dilepaskan begitu saja.

Ada kesetaraan antara hak dan kewajiban di partai politik.

2. Bagaimana kewajiban anggota perempuan di PDIP memenuhi

kebutuhan pengetahuan komunikasi politik dalam aktivitas

komunikasi politik?

Nah itu nampaknya menjadi catatan yang tersisa bagi kebijakan afirmatif

30% keterwakilan itu, karena memang sulit di nafikan rekrutmen partai

secara umum itu buruk, tidak hanya membicarakan soal perempuan tapi

rekrutmen partai, rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai secara

umum itu buruk. Ditambah dengan fungsi-fungsi partai yang lain, fungsi

sosialisasi, pendidikan politik, komunikasi politik, itu partai relatif buruk.

Apalagi misalnya kalau rekrutmen politik untuk memenuhi kuota 30% itu.

Hambatannya lain adalah budaya yang belum cukup mendukung terhadap

191

keterlibatan perempuan di partai politik. Karena ada ciri perempuan yang

terlibat pada partai politik itu adalah mereka yang di dorong oleh

keluarganya atau suaminya. Karena mereka umumnya sudah memilki

status sosial ekonomi tertentu, misalnya dia dari kalangan pengusaha

istrinya didorong untuk masuk partai supaya jadi donator politik dia

istrinya. Artinya apa perempuan pada umumnya itu belum tentu akan

memilki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam partai politik. Dan

ketika bicara soal akses atau pengaruh di dalam partai politikpun

perempuan yang dengan status ekonomi menengah kebawah, itu tidak

memiliki ruang yang cukup untuk berkompetisi atau kesempatan yang

sama dengan yang lain. Karena tadi akses dari sistem politik dan ketidak

mampuan partai dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya tadi.

3. Dengan kata lain perempuan belum melakukan usaha-usaha untuk

memenuhi kebutuhan komunikasi politiknya pak?

Saya melihat itu baru dipenuhi ketika mereka duduk dalam jabatan-jabatan

formal, jadi kira-kira learning by doing. Jadi pada saat mereka menduduki

baru dituntut atau dipaksa atau terpaksa untuk memenuhinya. Contoh

mutakhir saya kira bisa kita lihat dari salah satu pejabat Banten, dia saya

kira model politisi perempuan yang ketika dia masuk ke dalam partai

politik dia bukan siapa-siapa, dia tidak punya kapasitas apa-apa, dia tidak

punya nilai lebih sedikitpun. Tapi dia di dorong oleh keluarganya , oleh

suaminya, dengan modal yang sangat besar jadilah dia salah satu pejabat

Banten. Ketika duduk pada jabatan itulah kemudian dia terpaksa untuk

menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dia belajar public speaking, dia

punya guru atau konsultan khusus yang terus memperbaiki caranya bicara,

sampai dia punya performa public yang khas gitu ya cara dia bicara, cara

pidatonya, dan itu adalah hasil bentukan kemudian ketika dia duduk di

dalam jabatan politik. Meski tidak semua seperti itu ada juga contoh figur

yang baik, dia seorang intelektual, berpendidikan tinggi, dia punya

kapasitas yang cukup, terlibat di dalam politik, dan terpilih terus menjadi

anggota DPRD. Ya itu tadi memang tidak semua, tetapi pada umumnya

192

politisi kita politisi Banten itu karena rekrutmennya buruk, asal comot,

asal penuhi 30%, sehingga mereka tidak memiliki kapasitas yang cukup

sebenernya untuk terlibat di dalam politik.

4. Adakah sanksi sosial dari sesama politisi jika tidak menjalankan hak

dan kewajiban tersebut?

Agak susah ya bicara sanksi sosial, karena perangkat sistem nilai

masyarakat kita belum terlalu kuat untuk menjustifikasi mereka politisi

perempuan yang tidak menjalankan kewajiban. Problemnya adalah politik

kita yang terlalu transaksional, sehingga orang tidak melihat kapasitas,

melihat apakah dia menjalankan hak dan kewajiban atau tidak. Yang

penting pada saat dibutuhkan ya hadir, secara transaksional memenuhi

kebutuhan konstituennya. Jadi publik juga gak melihat, kapasitasnya

bagaimana, cara bicaranya, kemampuan berkomunikasinya, saya kira

dalam konteks Banten umumnya ya fenomenanya begitu.


5. Apakah aktivitas komunikasi politik tersebut harus dilakukan oleh

semua anggota partai atau politisi?

Oh ya tentu saja, harus karena itulah peran penting mereka untuk

mengkomunikasikan gagasan, baik dari bawah ke atas maupun dari atas ke

bawah. Asumsinya harusnya politisi perempuan itu punya kapasitas lebih

secara natural, karena dia lebih luwes, pendekatannya lebih manusiawi,

lebih keibuan, tetapi asumsi itu sepertinya banyak terkoreksi kalau

melihat bagaimana kemampuan dan prilaku politisi di Banten. Yang tidak

cukup mumpuni misalnya bicara soal lobi, politik Banten itukan terlalu

maskulin ya, pendekatannya juga terlalu kelaki-lakian, kejawaraan, dengan

mobilitas yang sangat tinggi, persaingan yang sangat ketat, nah pada titik

itu politisi perempuan kita di Banten ini belum cukup mampu di arena

politik yang terlalu maskulin tadi. Sehingga mereka cenderung tersisih,

menjadi asesoris partai itu bahasa kasarnya.



193

6. Sebenarnya hambatan terbesar yang ditemui oleh anggota partai

perempuan itu apa saja sih pak?

Kapasitas ya, bisa dihitung dengan jari lah misalnya di periode yang lalu.

7. Kapasitas itu indikator ukurnya apa sih pak?

Ya paling tidak kan latar belakang pendidikannya, track record sebagai

politisinya, apakah dia politisi yang menempuh proses panjang, dlam

kaderisasi partai yang berjenjang, atau dia politisi instant tadi asal rekrut.

Kategori pertama adalah politisi yang merangkak dari bawah, dan dengan

pendidikan yang memadai, diramu dengan mengalaman yang cukup itu dia

tampil dengan politisi yang tidak mengecewakan. Tetapi kategori kedua

ada politisi perempuan yang instan tadi muncul karena wacana 30%,

punya modal, lalu dia masuk, tapi kemudian menguasai sumber daya dia

melompat karirnya untuk duduk di posisi tertentu. Nah yang tipe kedua ini

yang saya lihat, memang lebih banyak jadi asesoris partai tadi. Yao rang

yang begini ini menjabat dulu baru belajar, harusnya orang yang masuk

dalm jabatan publik itu dia sudah dalam posisi cukup dalam bekerja, ini

dia malah untuk belajar mengurusi masyarakat.



komunikasi politik

8. Sistem perekrutan yang bobrok tadi secara umum atau di Banten saja

pak?

Ini efek sistemik dari politik kita yang liberal, yang menghasilkan pada

satu sisi iklim demokrasinya itu baik, sangat terbuka, sangat kompetitif,

tetapi sistem yang sangat kompetitif dan liberal ini kemudia hanya bisa

diikuti olh kalangan tertentu saja yaitu mereka yang memiliki fasilitas

financial yang tinggi. Seperti yang sudah saya ceritakan politisi perempuan

kebanyakan dri kalangan menegah keatas yang memiliki uang yang cukup

untuk mebiayai akivitas komunikasi politiknya. Karena aktivitas politik itu

menjadi lahan untuk menduplikasi kekayaan ekonominya. Jadi kalau

istrinya di DPRD punya akses untuk proyek tertentu suaminya yang

194

menjalankan. Ada motif-motif ekonomi juga dibalik keterlibatan

perempuan di dunia politik.

Nah problemnya saya kira sistemik meski Banten bisa dibilang sebagai

model praktek terburuk lahn dari oligarki partai. Jadi partai itu kenapa

disebut oligarki karena hanya mereka-mereka saja yang mengisi partai.

9. Sistem perekrutan dan pengkaderan yang seperti apakah yang

seharusnya diberikan kepada anggota perempuan untuk memenuhi

kuota perempuan 30% di parlemen agar PDIP memiliki kader yang

unggul?

Secara sistemik partai harus berubah haluan dari partai masa menjadi

partai kader, partai secra terus menerus melakukan kaderisasi,

rekrutmennya dilakukan secara terbuka dari waktu ke waktu. Sistem yang

terbaik tentu saja melalui mekanisme kaderisasi yang berjenjang. Yang

mengharuskan seseorang untuk duduk pada jabatan di atasnya, dia harus

duduk dulu dari bawah, penataan sistem partai politik ini yang sekarang itu

tidak terbangun di Indonesia. Seseorang yang belum pernah duduk du

DPRD kota/kabupaten sudah mencalonkan diri di provinsi, belum di

provinsi tiba-tiba nyalon DPR RI, nah sehingga keguncangan-

keguncangan sistemik itu sering kali terjadi. Jadi sistem apa yang terbaik

saya rasa partai harus kembali lgi ke fungsi dasarnya sebagai untuk

melakukan 4 hal, kaderisasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik,

dan melakukan resolusi konflik. Nah 3 persoalan yang awal itukan

menyangkut persoalan kaderisasi, itu bagaimana kader dididik untuk

menjadi komunikator, sosialisasi, komunikasi. Komunikator buat

masyarakatnya, konstituennya, dan gagasan-gagasan partai, pada satu sisi

disisi lain dia menyerap aspirasi untuk dipola di agresasikan menjadi

kebijakan yang relevan bagi masyarakat. Proses ini harus dilakukan secara

berjenjang agar mereka terlatih, kemampuannya terasah dalam lingkupnya,

kemudia diberikan tanggung jawab besar yang lebih luas dan sterusnya.

Dan di negara maju ini yang dilakukan, sehingga politisi yang lahir adalah

politisi yang memiliki pengalaman yang utuh di level-level tertentu,

195

sehingga mereka memiliki kecakapan yang tinggi untuk berperan sebagai

politisi.

196

Lampiran 17


Nama : Ikhsan Ahmad, S.Ip, M.Si

Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 22 Desember 1984


Alamat : Taman Banten Lestari

No Telepon : 081218596108

Riwayat Pendidikan:

S1 Universitas Pasundan FISIP Jurusan HI

S2 Institut Pertanian Bogor Jurusan KMP

197

Lampiran 18

198

Lampiran 19

Transkrip Wawancara untuk Informan Ahli ke 2



10. Bagaimana hak dan kewajiban perempuan sebagai anggota partai

dalam perspektif anda sebagai akademisi?

Tergantung platform masing-masing partai, namun secara general sebagai

anggota parpol baik itu perempuan maupun laki-laki dia mestinya tunduk

pada platform dan ideologi parpol. Ujungnya adalah keyakinan terhadap

perjuangan itu menjadi dasar dia menduduki jabatan-jabatan politik

tertentu, bukan lagi berdasarkan kepentingan-kepentingan parpol lagi


11. Apa saja yang termasuk dalam aktivitas komunikasi politik secara

konseptual?

Yang termasuk dalam aktivitas komunikasi politik adalah kampanye

politik, berita politik, rapat, lobi-lobi politik, agitasi politik, PR partai.

12. Apakah aktivitas komunikasi politik tersebut harus dilakukan oleh

semua anggota partai atau politisi?

Komunikasi itukan sebagai sebuah dasar, artinya basis berpolitik itu

adalah komunikasi. Maka komunikasi menjadi hal yang wajib dikuasai

dalam pengertian pada kepentingan-kepentingan tertentu. Misalkan

menjalin komunikasi dengan konstituen, menjalin komunikasi politik

dengan lembaga-lembaga politik.



13. Bagaimana seharusnya anggota partai perempuan menghadapi

hambatan yang ditemuinya?

Perempuan seharusnya lebih bisa berperan sesuai dengan kodratnya,

sebagai seorang ibu, dia pasti punya kesabaran, lebih idealis, lebih

berpegang pada prinsip, dibandingkan laki-laki.

199



komunikasi politik

14. Bagaimana pendapat bapak tentang partai yang kebingungan

mencari kader perempuan untuk memenuhi kuota 30% di parlemen,

yang mngakibatkan partai asal merekrut saja?

Kuota yang ditetapkan UU terhadap kuota 30% perempuan dalam sebuah

esensi demokrasi ini bukan berangkat dari sebuah driving force demokrasi,

tapi sebuah upaya mobilisasi atas kepentingan demokrasi secara

procedural. Bahwa keterlibatan perempuan itu ada, sehingga ada sebuah

legitimasi, justifikasi, keterlibatan perempuan ini menjadi bagian dari

dipenuhinya instrument hak asasi manusia, instrument kebebasan politik

yang dibangun untuk persoalan gender, dsb. Tapi kemudian dari 2 periode

pemilihan ke belakang sampai sekarang belum ada satu kouta 30%

perempuan yang memang terpenuhi. Kalau gak salah saya ada datanya

baru PKB yang mendekati kuota, dan yang paling sedikit itu PKS. Kenapa

keterwakilan perempuan tidak memenuhi target 30%, ini banyak faktor

yang esensial itu pertama pendidikan politik terhadap perempuan itu

memang minim, kedua proses pemilu itu berbasis pada sebuah transaksi

politik yang kemudian menyebabkan perempuan kalah bersaing, kemudian

yang ketiga persoalan-persoalan yang membuat perempuan kalah bersaing

adalah selain 2 persoalan tadi ada faktor budaya.

15. Sistem perekrutan dan pengkaderan yang seperti apakah yang

seharusnya diberikan kepada anggota perempuan untuk memenuhi

kuota perempuan 30% di parlemen agar PDIP memiliki kader yang

unggul?

Proses kaderisasi parpol yang sehat, yang sehat itu berdasarkan rekrutmen

dengan kadar ideologis dan manajemen organisasi yang baik, wawasan

yang baik, kemudian moralitas yang baik, jadi semua ini berakumulasi

pada bagaimana penilaian kader terhadap identitas, kapasitas, untuk

bertarung di arena politik yang sesungguhnya.

200

Lampiran 20

CATATAN LAPANGAN

Catatan Lapangan No : 1

Pengamatan/Wawancara : P dan W

Waktu : 1 Oktober 2014 Pukul 08:30 WIB

Disusun : 2 Oktober 2014 Pukul 07:00 WIB

Tempat : Rumah Informan ke 1 (Ibu Hj. Amah Suhamah)

Subyek Penelitian : Informan ke 1 ( Ibu Hj. Amah Suhamah)

Bagian Deskriptif

Wawancara dan pengamatan dengan ibu Hj. Amah Suhamah mengenai peran

perempuan sebagai anggota partai politik dalam aktivitas komunikasi politik

Bagian Reflektif

Informan memilih tempat wawancara di rumahnya dikarenakan informan tidak

terpilih menjadi wakil rakyat di parlemen. Namun, dilihat dari cat rumah yang

berwarna merah dan papan nama DPC yang ada di depan rumah informan

menunjukan loyalitas dan keseriusan dalam menjadi anggota sekaligus PR partai .

Informan mau dan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh

peneliti, informan juga sangat kooperatif pada saat menjawab pertanyaan.

Informan juga menerima haknya sebagai anggota partai, hal tersebut dapat dilihat

pada saat informan menerima SMS dari DPD untuk datang pada saat rapat

bulanan partai.

201

Lampiran 21

CATATAN LAPANGAN





Tempat : Pusat Pemerintahan, DPRD Kota Tangerang

Subyek Penelitian : Informan kunci ke 2 (Ibu Suparmi ST)

Bagian Deskriptif

Wawancara dan pengamatan dengan Ibu Suparmi ST mengenai peran perempuan

sebagai anggota partai politik dalam aktivitas komunikasi politik

Bagian Reflektif

Informan memilih tempat wawancara di DPRD Kota Tangerang dikarenakan

informan merupakan ketua DPRD Kota Tangerang. Informan mau dan mampu

menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, informan juga sangat

kooperatif pada saat menjawab pertanyaan. Informan juga menerima haknya

sebagai anggota partai, dikarenakan informan diberikan hak yang sama dengan

anggota laki-laki untuk memimpin dan menjabat pada jabatan strategis.

202

Lampiran 22

CATATAN LAPANGAN





Tempat : Kantor PDI-P DPD Banten

Subyek Penelitian : Informan pendukung (Bapak Drs. Sabdo Waluyo)

Bagian Deskriptif

Wawancara dan pengamatan dengan Bapak Drs. Sabdo Waluyo mengenai peran


Bagian Reflektif

Informan memilih tempat wawancara di Kantor PDI-P DPD Banten dikarenakan

informan merupakan salah satu pengurus partai yaitu sebagai wakil kepala bidang

pendidikan, kebudayaan dan keagamaan. Informan mau dan mampu menjawab

seluruh pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, informan juga sangat kooperatif

pada saat menjawab pertanyaan. Informan menyatakan bahwa partai sudah

memenuhi semua hak dan kewajiban partai terhadap anggotanya yaitu sesuai

dengan AD/ART PDI-P yang berlaku. Dan menurut pengamatan peneliti hal itu

memang sudah dilakukan oleh partai.

203

Lampiran 23

CATATAN LAPANGAN





Tempat : DPRD Provinsi Banten

Subyek Penelitian : Informan kunci ke 3 ( Ibu Sri Hartati, SH)

Bagian Deskriptif

Wawancara dan pengamatan dengan ibu Ibu Sri Hartati, SH mengenai peran


Bagian Reflektif

Informan memilih tempat wawancara di DPRD Provinsi Banten dikarenakan

informan merupakan anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi PDI-P. Informan

mau dan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh peneliti,

informan juga sangat kooperatif pada saat menjawab pertanyaan. Informan juga

menerima haknya sebagai anggota partai, hal tersebut dapat dilihat dari

dipercayanya informan menjadi wakil ketua fraksi PDI-P. Hal tersebut

membuktikan bahwa hak semua anggota sama dalam hal memilih dan dipilih.

204

Lampiran 24

CATATAN LAPANGAN


Pengamatan/Wawancara : P



Tempat : Rumah Informan ke 1 (Ibu Hj. Amah Suhamah)

Subyek Penelitian : Informan ke 1 ( Ibu Hj. Amah Suhamah)

Bagian Deskriptif

Pengamatan dan meminta kekurangan data dengan ibu Hj. Amah Suhamah

mengenai peran perempuan sebagai anggota partai politik dalam aktivitas

komunikasi politik

Bagian Reflektif

Peneliti melihat adanya hubungan baik antara informan dengan sesama anggota

partai dibuktikan dengan telpon informan yang mengundang anggota partai

lainnya untuk makan siang bersama di rumah informan. Dengan kata lain

sosialisasi informan cukup baik dengan anggota partai ataupun sesama politisi.

205

Lampiran 25

CATATAN LAPANGAN


Pengamatan/Wawancara : P



Tempat : DPRD Provinsi Banten

Subyek Penelitian : Informan ke 3 (Ibu Sri Hartati, SH)

Bagian Deskriptif

Pengamatan dan meminta kekurangan data dengan Ibu Sri Hartati, SH mengenai

peran perempuan sebagai anggota partai politik dalam aktivitas komunikasi

politik

Bagian Reflektif

Peneliti melihat adanya hubungan baik antara informan dengan sesama anggota

partai dibuktikan dengan setelah sidang paripurna istimewa informan mengajak

berfoto bersama sesama politisi dan anggota fraksi, kemudian sesuai pengamatan

peneliti pada saat informan mengobrol, lawan bicara informan terlihat senang

dengan adanya percakapan tersebut. Dengan kata lain sosialisasi informan cukup

baik dengan anggota partai ataupun sesama politisi.

206

Lampiran 26

207

Lampiran 27

208

Jumlah Anggota Aktif DPC Se- Provinsi Banten

Cilegon

Jumlah Anggota : 15

Ketua DPC : H. Nanan Sumarna

Sekretaris DPC : Agus Suparman

Bendahara DPC : Suud

Kota Serang

Jumlah Anggota : 15

Ketua DPC : Bambang Janoko

Sekretaris DPC : Rudi Kurniadi

Bendahara DPC : Samaun

Kabupaten Serang

Jumlah Anggota : 15

Ketua DPC : Hj. Ida Rosida

Sekretaris DPC : Fatma Subai

Bendahara DPC : Tb. Badrululu

Pandeglang

Jumlah Anggota : 15

Ketua DPC : H. Edi Santibi

Sekretaris DPC : Duriat

Bendahara DPC : Hasannudin

pLebak

Jumlah Anggota : 19

Ketua DPC : H. Ade Sumardi

209

Sekretaris DPC : Hezibua Fauzu

Bendahara DPC : H. Ade Suryana

Kota Tangerang

Jumlah Anggota : 15

Ketua DPC : Hendri Zen

Sekretaris DPC : Johan Saragi

Bendahara DPC : Yulistini

Kabupaten Tangerang

Jumlah Anggota : 17

Ketua DPC : Barhum HS

Sekretaris DPC : Mukhlis

Bendahara DPC : Didin Muhidin

Tangerang Selatan

Jumlah Anggota : 15

Ketua DPC : Tb. Bayu Murdani

Sekretaris DPC : Bambang Triyadi

Bendahara DPC : Dodi

BIODATA PENULIS

Nama : Amallia Utami Putri

Tempat Tanggal Lahir : Serang, 6 februari 1992

Agama : Islam


Email : [email protected]

No. Hp : 087778512612

Alamat : Jl. Ayip Usman Perum Bumi Agung Permai 1 Blok C8 No 27

Kota Serang Provinsi Banten, 42151

Riwayat Pendidikan:

2010 - 2015 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

2007 - 2010 SMAN 2 Kota Serang

2004 - 2007 SMP Informatika Serang

1998 - 2004 SDN Karya Bakti 1 Serpong - Tangerang

Pengalaman Organisasi:

1. Himpunan Mahasiswa Komunikasi UNTIRTA

2. Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia (IMIKI)

3. Komunitas Video Ilmu Komunikasi Untirta (KOVIKITA)

peran perempuan sebagai anggota partai politik dalam ...repository.fisip-untirta.ac.id/503/1/peran...

Documents