PERAN PERBANKAN DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Abstrak

Peran Perbankan Nasional Dalam Membangun Ekonomi merupakan salah satu sektor yang

diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional.

Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau institusi

perantara antara debitor dan kreditor. Dengan demikian, pelaku ekonomi yang membutuhkan

dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan kemudian roda perekonomian

bergerak. Untuk menciptakan perbankan sehat harus dilakukan pendekatan yang terdiri dari

tiga pilar, yaitu pengawasan, kepemerintahan intern dan disiplin pasar. Pendekatan ini harus

dilakukan karena badan pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan

liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Dengan demikian

pengawasan yang dilakukan oleh otoritas harus dilengkapi dengan disiplin internal bank serta

disipli pasar. Melibatkan kepemerintahan intern dalam melakukan pengawasan karena bank

merupakan tempat terbaik untuk mengatur dan memelihara praktik manajemen bank yang

sehat. Pentingnya pengawasan juga disebabkan karakteristik usaha bank. Berbeda dengan

perusahaan jasa keuangan lainnya bank menyediakan produk berupa penerimaan simpanan

dan pemberian kredit. Produk dalam bentuk simpanan harus dibayar oleh bank setiap saat

atau beberapa waktu setelah adanya permintaan pembayaran dari nasabah.

Kata kunci: peran perbankan dalam perekonomian di indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang sebenarnya adalah negara yang kaya, yang

memiliki potensi yang baik untuk maju. Namun sayangnya banyak sekali hambatan-

hambatan yang menghalangi kemajuan tersebut. Salah satunya adalah faktor keuangan di

Indonesia, yang sampai saat ini menjadi masalah yang dianggap cukup pelik.

Pembahasan dalam materi ini memiliki hubungan dengan materi sebelumnya, yaitu

“Peran UKM Terhadap Pertumbuhan Perekonomian di Indonesia”. Dalam materi tersebut,

terlihat seberapa berpengaruhnya peran UKM dalam pertumbuhan di Indonesia. Namun

UKM bukanlah apa-apa jika tanpa modal/dana. Seperti yang terlihat dari kata-kata UKM

yang memiliki kepanjangan Usaha Kecil Menengah, bahwa usaha ini merupakan usaha

mikro/kecil, yang sangat sensitif akan modal. Usaha ini sangat membutuhkan dana dalam

menjalankan usahanya. Untuk itu diperlukan lembaga yang bersedia memberikan suntikan

modal bagi seluruh UKM agar dapat maju dan bertahan. Salah satu lembaga yang bersedia

meminjamkan modal kepada UKM adalah perbankan.

Perbankan sendiri merupakan perantara keuangan dari dua pihak, yakni ; pihak yang

kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Hal tersebut tercermin pada UU RI no. 10

tahun 1998, tanggal 10 November 1998 yang menjelaskan mengenai Perbankan. Menurut

UU RI no. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan BANK adalah “badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari

masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat banyak”. Seperti pada pengertiannya, yang pada intinya perbankan

merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya

kembali.

Dari pengertian tersebut dapat terlihat sekilas mengenai peranan perbankan yang

diharapkan dapat memajukan perekonomian di Indonesia. Dua hal tersebut merupakan tugas

inti dari sebuah Bank Umum. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tugas dari Bank

Umum kini semakin berkembang, diantaranya yaitu:

1. Penciptaan uang. Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat

pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Kemampuan bank umum

menciptakan uang giral menyebabkan possisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan

moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar

dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.

2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran. Fungsi lain dari bank umum yang juga

sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini

dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang

berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah

kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran

dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu

plastik dan sistem pembayaran elektronik.

3. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat. Dana yang paling banyak dihimpun oleh

bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito

berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan

dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan

dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil

dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui

penyaluran kredit.

4. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional. Bank umum juga sangat dibutuhkan

untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi

barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang

berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem

moneter masing-masing negara. Kehadiran bank umum yang beroperasi dalam skala

internasional akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan

adanya bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi internasional

dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

5. Penyimpanan Barang-Barang Berharga. Penyimpanan barang-barang berharga adalah

satu satu jasa yang paling awal yang ditawarkan oleh bank umum. Masyarakat dapat

menyimpan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan, uang, dan ijazah

dalam kotak-kotak yang sengaja disediakan oleh bank untuk disewa (safety box atau safe

deposit box). Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menyebabkan bank

memperluas jasa pelayanan dengan menyimpan sekuritas atau surat-surat berharga.

6. Pemberian Jasa-Jasa Lainnya. Di Indonesia pemberian jasa-jasa lainnya oleh bank umum

juga semakin banyak dan luas. Saat ini kita sudah dapat membayar listrik, telepon

membeli pulsa telepon seluler, mengirim uang melalui atm, membayar gaji pegawai

dengan menggunakan jasa-jasa bank.

Namun pemerintah memiliki kebijakan untuk menspesialifikasikan tugas dari perbankan,

agar masing-masing memiliki konsentrasi sendiri-sendiri. Untuk itu perbankan pun dibagi

lagi menjadi 3 jenis. Adapun jenis-jenis Bank di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Bank Sentral

Bank Sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan UU no. 13 tahun 1968 yang

memiliki tiga tugas utama, yaitu diantaranya : (1) menetapkan dan melaksanakan

kebijakan moneter, (2) mengatur dana dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta

(3) mengatur dan mengawasi Bank.

2. Bank Umum

Bank Umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan

jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari

masyarakat dalam berbagai bentuk, member kredit pinjaman kepada masyarakat yang

membutuhkan, jual beli valuta asing/valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek,

menerima penitipan barang berharga, dll.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah

operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula seperti

memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan

masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana

dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat atau surat

berharga, tabungan dan lain sebagainya.

Dengan penspesialifikasian jenis perbankan, diharapkan perbankan dapat menjalankan

konsentrasi fungsinya masing-masing agar lebih maksimal. Terutama dalam hal

pembangunan sektor perekonomian di Indonesia.

Adapun Jenis perbankan dewasa ini jika dilihat dari berbagai segi, diantaranya :

1. Dilihat dari segi fungsinya, bank dibedakan berdasarkan luasnya kegiatan atau jumlah

produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya.

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan nomor 14 tahun 1967 jenis perbankan

menurut fungsinya terdiri dari :

Bank Umum - Bank pembangunan

Bank Tabungan - Bank Pasar

Bank Desa - Lumbung Desa

Bank Pegawai

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan no. 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi

pada undang-undang no. 10 Tahun 1998, jenis perbankan berdasarkan fungsinya

terdiri dari :

- Bank Umum Æ Bank Pembangunan, Bank Tabungan

- Bank Perkreditan Rakyat. Æ Bank Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Desa

Bank Umum, adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secdara konvensional

dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam

lalu lintas pembayaran”.

Bank Perkreditan Rakyat, adalah : “bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya, bank dibedakan dari segi kepemilikkan sahamnya

Ditinjau dari segi kepemilikan, maksudnya adalah siapa yang memiliki bank tersebut.

Jenis bank, adalah :

a. Bank milik negara (pemerintah), merupakan bank yang akte pendirian dan modal

bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh

keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Contoh : BNI, BRI, BTN, Bank

Mandiri

Selain itu ada bank yang dimiliki Pemerintah Daerah, yang terdapat di daerah tingkat

dan tingkat II masing-masing propinsi. Contoh : BPD DKI Jakarta, BPD JaBar, BPD

JaTeng, BPD DI Yogyakarta dll

b. Bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar

sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Contoh : Bank Central Asia, Bank

Danamon, Bank Internasional Indonesia, Bank Lippo dll.

c. Bank milik koperasi, merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh

perusahaan yang berbadan hokum koperasi, Contoh : Bank Bukopin

d. Bank milik asing, merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik

swasta asing maupun pemerintah asing. Contoh : Bank of America, American

Express Bank, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, dll.

e. Bank milik campuran, merupakan bank yang kepemilikannya sahamnya campuran

antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Contoh : BII Commonwelth, Bank

Finconesia, Bank Merincorp, Mitsubishi Buana Bank, dll.

3. Dilihat dari segi statusnya :

Dilihat dari segi kemampuannya melayani masyarakat, bank umum dapat dibagi ke

dalam 2 jenis, Jenis ini adalah :

a. Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri

atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara menyeluruh.

b. Bank non Devisa, merupakan bank yang mempunyai izin untuk melaksanakan

transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksankan transaksi seperti

halnya bank devisa.

4. Dilihat dari segi kegiatannya nya :

a. Bank Retail

b. Bank Korporasi

c. Bank komersial

d. Bank Pedesaan

e. Bank Pembangunan

5. Dilihat dari segi statusnya :

Jenis bank ini dilihat dari caranya menetukan harga, baik harga jual maupun harga

beli. Jenis initerbagi dua, yaitu :

a. Bank berdasarkan prinsip konvensional (Barat),

b. Bank berdasarkan prinsip Syariah (Islam),

JENIS KANTOR BANK

Dalam pelaksanaannya dalam satu bank terdapat berbagai jenis tingkatan yang

ditunjukkan dari volume kegiatan, kelengkapan jasa yang ditawarkan, wewenang mengambil

keputusan, serta jangkauan wilayah operasinya.

Jenis-jenis kantor suatu bank adalah :

1. Kantor pusat, merupakan kantor bank dimana terdapat semua kegiatan perencanaan sampai

pengawasan dan biasanya tidak melaksanakan kegiatan operasional sebagai mana kantor

lainnya.

2. Kantor cabang penuh, merupakan kantor bank yang memberikan jasa bank paling lengkap

dan biasanya membawahi KCP.

3. Kantor cabang pembantu, merupakan kantor bank yang hanya melayani sebagian dari

kegiatan cabang penuh.

4. Kantor kas, merupakan kantor bank paling kecil dimana kegiatannya hanya meliputi teller.

Sekarang ini bank kantor kas yang dilayani di mobil yang sering disebut dengan kas keliling.

Pada kenyataannya beberapa kantor kas terdapat juga costumer service walau prosesnya tetap

akan dilakukan di KC atau KCP.

PENGGABUNGAN USAHA BANK

Dalam dunia perbankan, faktor kepercayaan merupakan suatu hal yang sangat

penting. Penilaian tingkat kesehatan bank juga akan mempengaruhi penilaian calon nasabah

terhadap suatu bank. Bagi bank yang dinyatakan sehat, akan sangat menguntungkan. Tapi

bagi yang tidak sehat disarankan untuk melaksanakan penggabungan usaha bank. Jenis

penggabungan yang dapt dipilih dan yang biasa dilakukan di Indonesiaadalah:

1. Merger, merupakan penggabungan dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan

berdirinya salah satu dari bank yang ikut merger dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa

melikuidasi terlebh dahulu.

2. Konsolidasi, merupakan penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan

bank baru dan membubarkan bank-bank yang ikut konsolidasi tanpa proses likuidasi

3. Akuisisi, merupakan penggabungan dengan Akuisisi ini merupakan pengambil-alihan

kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Dalam

penggabungan dengan bentuk akuisisi biasanya nama bank yang diakuisisi tidak berubah,

yang berubah hanyalah kepemilikannya.

BAB II

PEMBAHASAN

Struktur perbankan Indonesia yang terdiri dari sejumlah bank dengan jumlah

kepemilikan aset yang berbeda dapat berdampak pada perbedaan respon yang diberikan

terhadap perubahan kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral. Hal tersebut sejalan

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruby P. Kishan & Opiela (2000) terhadap

perbankan di Amerika Serikat pada tahun 1980 sampai dengan 1995 yang bertujuan untuk

membuktikan berjalannya mekanisme transmisi melalui jalur kredit, dengan mengelompokan

bank menurut jumlah aset yang dimiliki dan tingkat capital leverage ratio. Selanjutnya

penelitian yang dilakukan oleh Phillip Engler dan Terhi Jokipii (2007) terhadap perbankan

Austria pada periode 1997 sampai dengan 2003 yang bertujuan menganalisis bagaimana

kelebihan cadangan modal yang dimiliki bank dapat mempengaruhi keputusan pemberian

kredit bank serta dampaknya terhadap transmisi kebijakan moneter dari bank sentral terhadap

perekonomian di Austria. Kedua penelitian tersebut menunjukan hasil yang senada yaitu

bahwa kelompok bank yang lebih responsif terhadap perubahan kebijakan moneter. Dampak

perubahan adalah kelompok bank kecil, hal ini berarti transmisi kebijakan moneter bergerak

lebih efektif pada kelompok bank kecil.

Peran Perbankan Nasional Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan Perbankan

merupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan

pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai

lembaga intermediasi atau institusi perantara antara debitor dan kreditor. Dengan demikian,

pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan

kemudian roda perekonomian bergerak.

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan

likuiditas/uang/alat tukar) dan yang kedua adalah desakan(tekanan) produksi dan/atau

distribusi (kurangnya produksi (product or service) dan/atau juga termasuk kurangnya

distribusi). Untuk sebab pertama lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan

moneter (Bank Sentral), sedangkan untuk sebab kedua lebih dipengaruhi dari peran negara

dalam kebijakan eksekutor yang dalam hal ini dipegang oleh Pemerintah (Government)

seperti fiskal (perpajakan/pungutan/insentif/disinsentif), kebijakan pembangunan

infrastruktur, regulasi, dll.

Inflasi tarikan permintaan terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan dimana

biasanya dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang

tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau

likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan

bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Meningkatnya

permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi

meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total sewaktu

perekonomian yang bersangkutan dalam situasi full employment dimanana biasanya lebih

disebabkan oleh rangsangan volume likuiditas dipasar yang berlebihan. Membanjirnya

likuiditas di pasar juga disebabkan oleh banyak faktor selain yang utama tentunya

kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank

sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan.

Inflasi desakan biaya terjadi akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau juga termasuk

adanya kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang

meningkat secara signifikan. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya

produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai

dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai

keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru.

Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis

di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dll), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan

baku untuk menghasilkan produksi tsb, aksi spekulasi (penimbunan), dll, sehingga memicu

kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi

pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat

penting.

Meningkatnya biaya produksi dapat disebabkan 2 hal, yaitu :

Kenaikan harga, misalnya bahan baku dan kenaikan upah/gaji, misalnya 

Kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta menaikkan harga

barang-barang.

Tidak dapat menahan uang lebih lama disebabkan nilai uang terus merosot disebut inflasi

yang tidak terkendali (Hiperinflasi Berdasarkan asalnya, inflasi dapat digolongkan menjadi

dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri.

Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya terjadi akibat terjadinya defisit anggaran belanja

yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga

bahan makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang

terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi

barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.

Inflasi juga dapat dibagi berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Jika

kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan satu atau dua barang tertentu, inflasi itu

disebut inflasi tertutup (Closed Inflation). Namun, apabila kenaikan harga terjadi pada semua

barang secara umum, maka inflasi itu disebut sebagai inflasi terbuka (Open Inflation).

Sedangkan apabila serangan inflasi demikian hebatnya sehingga setiap saat harga-harga terus

berubah dan meningkat sehingga orang).

Berdasarkan keparahannya inflasi juga dapat dibedakan :

1. Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)

2. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)

3. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)

4. Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

Bank sentral memainkan peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral

suatu negara pada umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar.

Beberapa bank sentral bahkan memiliki kewenangan yang independen dalam artian bahwa

kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh pihak di luar bank sentral -termasuk pemerintah.

Hal ini disebabkan karena sejumlah studi menunjukkan bahwa bank sentral yang kurang

independen -- salah satunya disebabkan intervensi pemerintah yang bertujuan menggunakan

kebijakan moneter untuk mendorong perekonomian -- akan mendorong tingkat inflasi yang

lebih tinggi.

Bank sentral umumnya mengandalkan jumlah uang beredar dan/atau tingkat suku

bunga sebagai instrumen dalam mengendalikan harga. Selain itu, bank sentral juga

berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar mata uang domestik. Hal ini disebabkan

karena nilai sebuah mata uang dapat bersifat internal (dicerminkan oleh tingkat inflasi)

maupun eksternal (kurs). Saat ini pola inflation targeting banyak diterapkan oleh bank sentral

di seluruh dunia, termasuk oleh Bank Indonesia.

Fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu,

keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat penting dijaga guna

meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta untuk mencegah

terjadinya bank runs and panics. Kepercayaan masyarakat juga diperlukan karena bank tidak

memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar kewajiban kepada seluruh nasabahnya

sekaligus, Industri perbankan di Indonesia telah mengalami masalah-masalah yang apabila

diamati akar penyebabnya (root causes) adalah lemah dan tidak diterapkannya tata kelola

perusahaan yang baik (good corporate governance). Hal ini menyebabkan industri perbankan

tidak dapat secara berhati-hati (prudent) menyerap pertumbuhan risiko kredit dan harga

domestik yang cepat berubah. Sementara itu, tidak transparannya praktik dan pengelolaan

(practices and governance) suatu bank mengakibatkan badan pengawas sulit mendeteksi

praktik kecurangan yang dilakukan oleh pengurus dan pejabat bank.

Tantangan lain yang dihadapi bank adalah berpalingnya nasabah tradisional bank kepada

sumber pembiayaan lain. Tersedianya banyak alternatif sumber dana bagi perusahaan-

perusahaan besar yaitu antara lain dari perusahaan-perusahaan modal ventura,perusahaan-

perusahaan leasing, perusahaan-perusahaan hire-purchase, perusahaan-perusahaan anjak

piutang, perusahaan-perusahaan forfeiting, pasar uang, dan pasar modal dengan berbagai debt

instrumentsnya seperti promissory notes dan obligasi serta equity instrumentnya

mempertajam persaingan yang dihadapi bank. Sementara itu, larangan terhadap bank untuk

melakukan kegiatan di pasar modal mempersempit kemampuan bank dalam menyalurkan

dananya sehingga menjadi alasan bagi bank untuk melakukan kegiatan pada pemberian kredit

yang berisiko tinggi yang pada gilirannya berakibat pada keamanan dan kesehatan industri

perbankan.

Masalah paling berat yang dihadapi industri perbankan dan badan pengawas bank

adalah kelalaian pengurus bank serta penipuan dan penggelapan yang mereka lakukan. Hal

ini dapat dilihat dari praktik para bankir antara lain berupa besarnya kredit yang disalurkan

kepada kelompok usahanya sendiri. Pemberian kredit kepada kelompok usaha sendiri

tersebut sering kali tidak diiringi dengan analisis pemberian kredit yang sehat.

Padahal praktik seperti ini pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai penipuan. Untuk

mendapatkan dan atau mempertahankan kepercayaan masyarakat, industri perbankan harus

diatur dan diawasi dengan ketat baik melalui peraturan langsung (direct regulation) maupun

peraturan tidak langsung (indirect regulation). Peraturan langsung bertujuan mengurangi

kewenangan pengurus bank dalam menjalankan kegiatan usaha. Bank misalnya dilarang

memberikan kredit kepada suatu perusahaan melebihi prosentase tertentu dari modalnya.

Sedangkan peraturan tidak langsung didasarkan pada pemberian insentif yang bertujuan

mempengaruhi sikap tertentu dari pengurus bank, misalnya melalui penerapan peraturan

mengenai persyaratan risk-based capital.

Beberapa prinsip dapat dijadikan landasan dalam menyusun peraturan perbankan

yaitu: efisiensi, keadilan sosial, pengembangan sistem, dan pemeliharaan institusi. Tujuannya

adalah untuk menciptakan perbankan yang aman dan sehat (safe and sound banking).

Untuk mencapai tujuan tersebut kepada badan pengawas bank perlu diberi kewenangan luas

untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan. Kewenangan tersebut antara lain berupa

kewenangan menetapkan berapa besarnya modal yang harus dimiliki, berapa besarnya

pinjaman yang dapat diberikan kepada suatu perusahaan, siapa yang boleh menjadi pengurus

bank dan sebagainya. Kewenangan mengawasi diberikan dengan tujuan untuk memonitor

apakah bank melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu pula

dikaji untuk memberikan kewenangan penyidikan kepada badan pengawas. Kewenangan

tersebut bertujuan untuk melindungi nasabah, melindungi perekonomian dan menjaga tidak

terjadinya konsentrasi bisnis.

Perlindungan terhadap nasabah merupakan alasan paling dasar untuk mengawasi bank

karena nasabah merupakan target yang mudah bagi pencurian oleh pengurus bank.

Pentingnya pengawasan terhadap industri perbankan secara jelas dinyatakan oleh

Adam Smith sebagai berikut:

“being the managers of other people’s money than of their own, it cannot well be expected,

that they should wacth over it with the same anxious vigilance with which partners in a

private copartnery frequently watch over their own… Negligence and profusion, therefore,

must always prevails, more or less, in the management of the affairs of such a company.”

Pentingnya pengawasan juga disebabkan karakteristik usaha bank. Berbeda dengan

perusahaan jasa keuangan lainnya bank menyediakan produk berupa penerimaan simpanan

dan pemberian kredit. Produk dalam bentuk simpanan harus dibayar oleh bank setiap saat

atau beberapa waktu setelah adanya permintaan pembayaran dari nasabah.

Produk bank berupa pemberian kredit menggunakan sumber dana yang berasal dari simpanan

nasabah. Aset bank dalam bentuk pemberian kredit tersebut hanya dapat ditagih oleh bank

sesuai dengan jangka waktu perjanjian kredit yang disepakati bank dengan nasabahnya.

Singkat kata, utang bank adalah utang yang setiap saat dapat ditagih dan wajib dibayar

sedangkan piutang bank hanya dapat ditagih oleh bank berdasarkan jangka waktu tertentu.

Demikian bank terekspose kepada kemungkinan terjadinya kekurangan dana apabila nasabah

penyimpan menarik simpanannya pada bank. Kondisi ini terjadi apabila mereka kehilangan

kepercayaan kepada bank. Itulah sebabnya bank disebut sebagai lembaga kepercayaan.

 Alan Greenspan mengatakan “When confidence in the integrity of a financial institutions is

shaken or its commitment to the honest conduct of business is in doubt, public trust erodes

and the entire system is weakened.”

Sementara itu, kurang transparannya bank menyebabkan reputasi merupakan masalah

sangat penting bagi kelangsungan hidup suatu bank. Rumor dapat memperlemah kepercayaan

nasabah terhadap bank. Untuk itu bank harus menerapkan prinsip kehatihatian dalam

menjalankan kegiatan usahanya. Industri perbankan tidak saja rawan di rampok oleh

pengurus dan atau pemiliknya tetapi juga rawan sebagai tempat penyembunyian hasil

kejahatan. Itulah sebabnya bank harus mengenal nasabahnya yaitu dengan menerapkan

prinsip mengenal nasabah (know your customer Principe) dan juga menerapkan prinsip

kenali karyawan (know your employee). Dengan menerapkan kedua prinsip itu maka reputasi

bank akan terjaga dan kepercayaan nasabah meningkat.

Pengalaman menunjukan bahwa penyelesaian likuidasi bank selalu berlarut-larut

sehingga merugikan nasabah dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat

membuat kepercayaan masyarakat terhadap bank menurun. Padahal untuk menyelesaian bank

bermasalah telah diberlakukan ketentuan yang berbeda dengan ketentuan penyelesaian

perusahaan non bank. Maksudnya adalah agar penyelesaian bank bermasalah dapat dilakukan

dengan cepat. Kecepatan penyelesaian bank bermasalah merupakan kunci terciptanya

kepercayaan masyarakat. Berkurangnya kepercayaan terhadap suatu bank dengan mudah

menyebar ke bank lain yang pada dasarnya sehat. Ini terjadi karena nasabah mengetahui

bahwa apabila terjadi rush, maka nilai aset bank akan turun dengan cepat sehingga nasabah

akan berupaya menarik simpanannya sebelum nasabah yang lain.

Untuk mempermudah dikeluarkannya bank bermasalah dari sistem perbankan salah

satu caranya adalah dengan mendirikan asuransi simpanan. Asuransi simpanan merupakan

mekanisme untuk mempermudah bank bermasalah “dikeluarkan” dari industri perbankan.

Alasannya adalah asuransi simpanan menyediakan jalan agar biaya sosial dan politik akibat

kebangkrutan bank dapat diminimalkan. Disamping itu asuransi simpanan juga bertujuan

menurunkan kemungkinan terjadinya rush, dan sekaligus melindungi nasabah penyimpan

kecil yang secara sosial dan politik tidak dapat menanggung beban kerugian akibat

kebangkrutan bank. Teori keuangan modern mengajarkan bahwa pada suatu masyarakat yang

corruption-resistant sekalipun, nasabah penyimpan harus tetap khawatir tentang sikap

oportunistik pengurus dan pemilik bank.

Kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam mengkordinir aksi kolektif guna

mengawasi sikap oportunistik pengurus dan pemilik bank memiliki dua akar yang menjalin.

Pertama, kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam memperoleh informasi

terpercaya tentang perkembangan yang tidak menguntungkan dan mengobservasi tindakan

merugikan oleh pengurus bank termasuk kesemberonoan, ketidak hati-hatian, kecurangan dan

self dealing. 

Kedua, kesulitan yang dihadapi nasabah penyimpan dalam menganalisis dan

merespons setiap informasi yang diperoleh.

Untuk menanggulangi kesulitan yang dihadapi oleh nasabah penyimpan setidaknya

ada dua pendekatan yang dapat diambil, yaitu keterbukaan maksimal dan pencegahan

maksimal. Keterbukaan maksimal adalah suatu kerangka keterbukaan yang secara sempurna

dan tanpa biaya memberikan informasi kepada nasabah penyimpan tentang perubahan kinerja

bank dan kegiatan penuh risiko yang dilakukan pengurus bank. Sedangkan pencegahan

maksimal adalah suatu situasi dimana nasabah dengan segera mengerti implikasi dari

informasi yang mengalir secara sempurna dan mereka mampu melindungi dirinya sendiri

secara lengkap dan tanpa biaya dari segala ancaman terhadap kekayaan mereka. Situasi

seperti itu tentunya sangat sulit bahkan mustahil untuk tercipta. Untuk itu diperlukan suatu

keseimbangan dimana informasi yang tersedia tidak menyebabkan biaya yang terlalu tinggi

bagi industri perbankan sehingga menghambat pengembangan usaha mereka.

Dalam melakukan pembaruan terhadap industri perbankan, badan pengawas harus sangat

berhati-hati. Pemberlakuan ketentuan dan kebijakan yang di anggap tidak tepat oleh pasar

akan berpengaruh sangat buruk bagi stabilitas perbankan dan keuangan.

Ketua US Federal Reserve, Alan Greenspan mengingatkan bahwa :

"The new world of financial trading can punish policy misalignments with amazing alacrity.

This is a lesson repeated time and again, taught most recently by the breakdown of the

European Exchange Rate Mechanism in 1992 and the plunge in the value of Mexican Peso

(in 1994). In the process of pursuing their domestic objectives, central banks cannot be

indifferent to the signals coming from international financial markets. Although markets can

be harsh teachers at times, the constrains that impose discipline our policy choices and

remind us every day of our longer run responsibilities."

Untuk menciptakan perbankan sehat harus dilakukan pendekatan yang terdiri dari tiga

pilar, yaitu pengawasan, internal governance dan disiplin pasar. Pendekatan ini harus

dilakukan karena badan pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan

liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Dengan demikian

pengawasan yang dilakukan oleh otoritas harus dilengkapi dengan disiplin internal bank serta

disiplin pasar. Melibatkan internal governance dalam melakukan pengawasan karena bank

merupakan tempat terbaik untuk mengatur dan memelihara praktik manajemen bank yang

sehat. Pengikutsertaan disiplin pasar mencerminkan fakta bahwa tanpa pasar yang kompetitif

dan punitive atas kegagalan bersaing di pasar, maka tidak cukup insentif bagi pemilik bank,

pengurus dan nasabah untuk melakukan keputusan keuangan yang tepat. Untuk itu, perlu

dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perbankan.

Banyak negara sepakat bahwa salah satu pendekatan yang diperlukan untuk

membangun suatu sistem perbankan yang sehat dan kuat adalah dengan memberikan jaminan

yang eksplisit bagi nasabah penyimpan. Sebelum pembentukan suatu lembaga penjamin yang

permanen, diperlukan langkah-langkah pembaruan sistem perbankan sebagai prasyarat agar

sistem tersebut dapat berjalan efektif. Alasan dasar (rationale) bagi pemerintah untuk

memfasilitasi pendirian lembaga penjamin simpanan adalah kepercayaan pada industri

perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang

diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan

tersebut dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah. Selain itu, kesetaraan

sosial juga merupakan pertimbangan. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak

bertanggungjawab adalah suatu pendekatan yang adil dan tepat. Dengan demikian, bank

dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya untuk menyediakan kredit dalam jumlah

cukup untuk kesehatan perekonomian, mendukung sistem moneter yang aman dan efisien

sekaligus mencegah pengurus bank mengambil risiko berlebihan yang pada gilirannya

menghindari kemungkinan bailout oleh pemerintah.

Pada bagian pendahuluan telah dijelaskan sekilas mengenai perbankan. Dari yang

telah dibahas diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa peranan Bank tersebut antara lain

sebagai berikut:

1. Peranan Bank Dalam Pembangunan Nasional

Kegiatan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana yang menganggur dari

masyarakat dan perusahaan-perusahaan kemudian disalurkan ke dalam usaha-usaha yang

produktif untuk berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, perindustrian,

pengangkutan, perdagangan dan jasa-jasa lainnya akan meningkatkan pendapatan

nasional dan pendapatan masyarakat.

Demikian pula akan membuka dan memperluas lapangan atau kesempatan kerja.

Sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang menganggur di dalam masyarakat. Kegiatan

dalam pemberian jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dapat

membantu memperbesar dan memperlancar arus barang-barang dan jasa-jasa dalam

masyarakat.

2. Peranan Bank dalam Pembagian Pendapatan Masyarakat

Dalam kebijakan pemberian kredit bank mempunyai peranan yang sangat penting karena

turut menentukan pembagian pendapatan masyarakat.

Kredit merupakan sarana yang ampuh bagi mereka yang memperolehnya, sebab dengan

memperoleh kredit seseorang dapat menguasai faktor-faktor produksi untuk kegiatan

usahanya. Makin besar kredit yang diperoleh, makin besar pula faktor produksi yang

dikuasai, sehingga makin besar pula bagian pendapatan masyarakat yang dapat diraihnya.

Sehubungan dengan itu melalui sistem perbankan yang kita miliki dan kebijakan

perkreditan yang tepat bank dapat melaksanakan fungsinya dalam membantu pemerintah

untuk memeratakan kesempatan berusaha dan pendapatan di dalam masyarakat. Dengan

demikian kita dapat turut mewujudkan masyarakat yang kita cita-citakan, yaitu

masyarakat yang adil dan makmur.

>>> Sekilas mengenai Peranan Bank Indonesia Dalam Stabilitas Keuangan

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank

Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan

(perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas

moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter dan stabilitas

keuangan ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kebijakan moneter memiliki

dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan begitu pula sebaliknya, stabilitas

keuangan merupakan pilar yang mendasari efektivitas kebijakan moneter. Sistem keuangan

merupakan salah satu alur transmisi kebijakan moneter, sehingga bila terjadi ketidakstabilan

sistem keuangan maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan secara normal.

Sebaliknya, ketidakstabilan moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem

keuangan akibat tidak efektifnya fungsi sistem keuangan. Inilah yang menjadi latar belakang

mengapa stabilitas sistem keuangan juga masih merupakan tugas dan tanggung jawab Bank

Indonesia.

Bagaimana peranan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas sistem keuangan?

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas

sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam

menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain

melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk

mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat

gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi.

Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat

mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan

stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut inflation

targeting framework.

Kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga

keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti

itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara

lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab

itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu

perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan

kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui

kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (law

enforcement) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang

menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu,

upaya penegakan hukum (law enforcement) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan

stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk

menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah

menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

Ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran

sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta dalam

sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan

mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko

yang bersifat menular (contagion risk) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat

sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi

risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan

menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal dengan nama sistem

RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan

kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia

memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem

pembayaran.

Keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat

mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui

pemantauan secara macroprudential, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor

keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (potential shock) yang berdampak pada stabilitas

sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan

indikator macroprudential untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan

pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam

mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

Kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan

melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Fungsi LoLR merupakan

peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna

menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup

penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada

bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang

bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang

mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk

membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus

menghindari terjadinya moral hazard. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan

persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

>>>Peranan Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran

Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peranan penting dalam sistem pembayaran. Ada beberapa pihak yang terlibat di dalam sistem pembayaran yaitu pihak yang menyelenggarakan sistem pembayaran, pihak yang mendukung sistem pembayaran, pihak yang memberikan jasa dalam sistem pembayaran, dan pihak yang mengatur serta mengawasi sistem pembayaran.

Peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran sangat luas, karena sebagai operator, regulator, dan sekaligus sebagai pengawas. Hubungan bank sentral dengan sistem pembayaran setiap Negara memiliki kadar yang berbeda, ada yang memiliki keterlibatan tinggi (Indonesia), dan ada yang sedikit (Hongkong).

Peranan bank sentral dalam sistem pembayaran dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1: Peran Bank Sentral Dalam Sistem Pembayaran

Negara Keterlibatan Hubungan Dengan Sistem Pembayaran

Hongkong Sedikit Memberi saran dalam regulasi

Perancis Sedikit Pengawas

Brunei Sedikit Dilakukan oleh Brunei Association of Banks

USA Sebagian Pengawas dan Operator

Inggris Sebagian Pengawas dan Operator RTGS

Belanda Sebagian Pengawas dan Operator

Indonesia Ya Operator, Regulator, dan Pengawas

Jepang Ya Operator dan Pengawas

Malaysia Ya Kliring dan Transfer Elektro

Saudi Arabia Ya Operator dan Pengawas

Sumber: Maxwell, et all. (1996). Chandavarkar (1996). BIS dalam Tri Subari SM, dan Ascarya (2003).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan UU. No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, wewenang mengatur, mengawasi, dan memberi atau mencabut izin berdirinya bank mutlak menjadi wewenang Bank Indonesia. Luasnya cakupan tugas dan wewenang BankIndonesia menimbulkan kerentanan akan keefektifan khususnya tugas pengawasan. Mengingat begitu banyaknya bank-bank umum dan Bank Prekreditan Rakyat yang harus diawasi. Maraknya kasus perbankan seperti kasus Bank Century, City Bank, dan pembobolan bank oleh orang dalam menunjukkan lemahnya system intern bank itu sendiri dan pengawasan oleh Bank Indonesia.

Oleh sebab itu, timbul gagasan tugas pengawasan perbankan diserahkan ke lembaga khusus. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang yang pembentukannya dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Tetapi sampai dengan akhir tahun 2010, lembaga yang rencananya akan diberi nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum terbentuk.

Tarik menarik kepentingan antara Bank Indonesia dengan pihak-pihak lain terus terjadi, sehingga terbentuknya OJK berjalan dengan alot. Rencanana OJK tidak hanya bertugas mengawasi sektor perbankan, tetapi juga jasa keuangan lainnya seperti: asuransi, dana pensiun, bursa efek, bursa berjangka, dan badan penyelenggara program jaminan sosial.

Hiruk-pikuk di kalangan pemerintah seputar pencalonan Gubernur BankIndonesia selaku pimpinan otoritas moneter di Indonesia menggantikan pimpinan sebelumnya yang terganjal kasus aliran dana ke DPR RI beberapa waktu lalu. Mengapa begitu genting hingga akhirnya memunculkan nama Boedionon yang ketika itu menjabat Menko Perekonomian sebagai calon kuat menggantikan Burhanuddin. Apa dan bagaimanakah sesungguhnya lembaga yang disebut BankIndonesia? Apa pula peranannya jika dikaitkan dengan konteks perekonomian? Bagaimanakah politik yang mungkin dimainkan dalam kekuasaan moneter?

Peran Bank Dunia dalam Kemunduran Perekonomian Indonesia

Sejarah Bank Dunia

Bank Dunia adalah sebuah lembaga keuangan global yang secara struktural berada di bawah PBB dan diistilahkan sebagai “specialized agency”. Bank Dunia dibentuk tahun 1944 sebagai hasil dari Konferensi Bretton Woods yang berlangsung di AS. Konferensi itu diikuti oleh delegasi dari 44 negara, namun yang paling berperan dalam negosiasi pembentukan Bank Dunia adalah AS dan Inggris. Tujuan awal dari dibentuknya Bank Dunia adalah untuk mengatur keuangan dunia pasca PD II dan membantu negara-negara korban perang untuk membangun kembali perekonomiannya.

Sejak tahun 1960-an, pemberian pinjaman difokuskan kepada negara-negara non-Eropa untuk membiayai proyek-proyek yang bisa menghasilkan uang, supaya negara yang bersangkutan bisa membayar kembali hutangnya, misalnya proyek pembangunan pelabuhan, jalan tol, atau pembangkit listrik. Era 1968-1980, pinjaman Bank Dunia banyak dikucurkan kepada negara-negara Dunia Ketiga, dengan tujuan ideal untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara tersebut. Pada era itu, pinjaman negara-negara Dunia Ketiga kepada Bank Dunia meningkat 20% setiap tahunnya.

Peran Bank Dunia dalam Ekonomi dan Politik Global

Rittberger dan Zangl (2006: 172) menulis, sejak tahun 1970-an Bank Dunia mengubah konsentrasinya karena situasi semakin meningkatnya jurang perekonomian antara negara berkembang dan negara maju. Pada era itu, seiring dengan merdekanya negara-negara yang semula terjajah, jumlah negara berkembang semakin meningkat. Negara-negara berkembang menuntut distribusi kemakmuran (distribution of welfare) yang lebih merata dan negara-negara maju memenuhi tuntutan ini dengan cara menyuplai dana pembangunan di negara-negara berkembang.

Basis keuangan Bank Dunia adalah modal yang diinvestasikan oleh negara anggota bank ini yang berjumlah 186 negara. Lima pemegang saham terbesar di Bank Dunia adalah AS, Perancis, Jerman, Inggris, dan Jepang. Kelima negara itu berhak menempatkan masing-masing satu Direktur Eksekutif dan merekalah yang akan memilih Presiden Bank Dunia. Secara tradisi, Presiden Bank Dunia adalah orang AS karena AS adalah pemegang saham terbesar. Sementara itu, 181 negara lain diwakili oleh 19 Direktur Eksekutif (satu Direktur Eksekutif akan menjadi wakil dari beberapa negara).

Bank Dunia berperan besar dalam membangun kembali tatanan ekonomi liberal pasca Perang Dunia II (Rittberger dan Zangl, 2006: 41). Pembangunan kembali tatanan ekonomi liberal itu dipimpin oleh AS dengan rancangan utama mendirikan sebuah tatanan perdagangan dunia liberal. Untuk mencapai tujuan ini, perlu dibentuk tatanan moneter yang berlandaskan mata uang yang bebas untuk dikonversi. Rittberger dan Zangl (2006: 43) menulis, “Perjanjian Bretton Woods mewajibkan negara-negara untuk menjamin kebebasan mata uang mereka untuk dikonversi dan mempertahankan standar pertukaran yang stabil terhadap DollarAS.”

Lembaga yang bertugas untuk menjaga kestabilan moneter itu adalah IMF (International Monetary Funds) dan IBRD (International Bank for Reconstruction dan Development). IBRD inilah yang kemudian sering disebut “Bank Dunia”. Pendirian Bank Dunia dan IMF tahun 1944 diikuti oleh pembentukan tatanan perdagangan dunia melalui lembaga bernama GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) pada tahun 1947. Pada tahun 1995, GATT berevolusi menjadi WTO (World Trade Organization).

Meskipun tugas Bank Dunia adalah mengatur kestabilan moneter, namun dalam prakteknya, Bank Dunia sangat mempengaruhi politik global karena hampir semua negara di dunia menjadi penerima hutang dari Bank Dunia. Sejak awal beroperasinya, Bank Dunia sudah mempengaruhi politik dalam negeri negara yang menjadi penghutangnya. Penerima

hutang pertama Bank Dunia adalah Perancis, yaitu pada tahun 1947, dengan pinjaman sebesar $ 987 juta. Pinjaman itu diberikan dengan syarat yang ketat, antara lain staf dari Bank Dunia mengawasi penggunaan dana itu dan menjaga agar Perancis mendahulukan membayar hutang kepada Bank Dunia daripada hutangnya kepada negara lain. AS juga ikut campur dalam proses pencairan hutang ini. Kementerian Dalam Negeri AS meminta Perancis agar mengeluarkan kelompok komunis dari koalisi pemerintahan. Hanya beberapa jam setelah Perancis menuruti permintaan itu, pinjaman pun cair.

Kebijakan yang diterapkan Bank Dunia yang mempengaruhi kebijakan politik dan ekonomi suatu negara, disebut SAP (Structural Adjustment Program). Bila negara-negara ingin meminta tambahan hutang, Bank Dunia memerintahkan agar negera penerima hutang melakukan “perubahan kebijakan” (yang diatur dalam SAP). Bila negara tersebut gagal menerapkan SAP, Bank Dunia akan memberi sanksi fiskal. Perubahan kebijakan yang diatur dalam SAP antara lain, program pasar bebas, privatisasi, dan deregulasi.

Karena adanya SAP ini, tak dapat dipungkiri, pengaruh Bank Dunia terhadap politik dan ekonomi dalam negeri Indonesia juga sangat besar, sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

Kinerja Bank Dunia di Indonesia

Bank Dunia telah aktif di Indonesia sejak 1967. Sejak saat itu hingga saat ini, Bank Dunia telah membiayai lebih dari 280 proyek dan program pembangunan senilai 26,2 milyar dollar atau setara dengan Rp243,725 triliun (dengan kurs Rp9.302 per USD). Menurut Managing Director The World Bank Group, Ngozi Okonjo (30/1/2008), pinjaman tersebut telah digunakan pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan energi, industri, dan pertanian. Sementara yang sektor yang paling mendominasi selama 20 tahun pertama yakni infrastruktur yang pemberiannya kepada masyarakat miskin. Total hutang Indonesia kepada Bank Dunia adalah 243,7 Trilyun rupiah dan total hutang pemerintah Indonesia kepada berbagai pihak mencapai 1600 Trilyun rupiah. Anggoro (2008) menulis, ada beberapa tugas Bank Dunia di Indonesia. Pertama, memimpin Forum CGI. Aggota CGI (Consultative Group meeting on Indonesia) adalah 33 negara dan lembaga-lembaga donor yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia. CGI “membantu” pembangunan di Indonesia dengan cara memberikan pinjaman uang serta bantuan teknik untuk menciptakan aturan-aturan pasar dan aktivitas ekonomi liberal. Dalam hal ini, Bank Dunia bertugas menciptakan pasar yang kuat bagi kepentingan negara-negara dan lembaga donor.

Tugas kedua Bank Dunia adalah menyediakan hutang dalam jumlah besar, bekerjasama dengan Jepang dan ADB (Asian Development Bank). Tugas Bank Dunia yang lain adalah mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan privatisasi dan kebijakan yang memihak pada perusahaan-perusahaan besar. Dana hutang yang diberikan kepada Indonesia, antara lain dalam bentuk hutang proyek dan hutang dana segar.

a. Hutang Proyek

Hutang proyek adalah hutang dalam bentuk fasilitas berbelanja barang dan jasa secara kredit. Namun, sayangnya, hutang ini justru menjadi alat bagi Bank Dunia untuk memasarkan barang dan jasa dari negara-negara pemegang saham utama, seperti Amerika, Inggris, Jepang dan lainnya kepada Indonesia.

b. Hutang Dana Segar

Hutang dana segar bisa dicairkan bila Indonesia menerima Program Penyesuaian Struktural (SAP). SAP mensyaratkan pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan yang bentuknya, antara lain:

1. swastanisasi (Privatisasi) BUMN dan lembaga-lembaga pendidikan

2. deregulasi dan pembukaan peluang bagi investor asing untuk memasuki semua sektor

3. pengurangan subsidi kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti: beras, listrik, pupuk

4. menaikkan tarif telepon dan pos

5. menaikkan harga bahan bakar (BBM)

Besarnya jumlah hutang (yang terus bertambah) membuat pemerintah juga harus terus mengalokasikan dana APBN untuk membayar hutng dan bunganya. Sebagai illustrasi, dapat kita lihat data APBN 2004 dimana pemerintah mengalokasikan Rp 114.8 trilyun (28% dari total anggaran) untuk belanja daerah, Rp 113.3 trilyun untuk pembayaran utang dalam dan luar negeri (27% dari total anggaran), dan subsidi hanya Rp 23.3 trilyun (5% dari total anggaran). Dari ketiga komponen anggaran belanja tersebut, anggaran belanja daerah dan subsidi masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp 2 trilyun dan Rp 2.1 trilyun. Sedangkan alokasi untuk pembayaran utang mengalami kenaikan sebesar Rp 14.1 trilyun.

Komposisi dalam anggaran belanja negara tersebut mencerminkan besarnya beban utang tidak saja menguras sumber-sumber pendapatan negara, tetapi juga mengorbankan kepentingan rakyat berupa pemotongan subsidi dan belanja daerah. Karena itu, meski Bank Dunia memiliki semboyan “working for a world free of poverty”, namun meski telah lebih dari 60 tahun beroperasi diIndonesia, angka kemiskinan masih tetap tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2009, ada 31,5 juta penduduk miskin di Indonesia.

Anggoro (2008), peneliti dari Institute of Global Justice, menulis, kerugian yang diderita Indonesia karena menerima pinjaman dari Bank Dunia adalah sebagai berikut.

1. Kerugian dalam bidang ekonomi

Indonesia kehilangan hasil dari pengilangan minyak dan penambangan mineral (karena diberikan untuk membayar hutang dan karena proses pengilangan dan penambangan itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan transnational partner Bank Dunia)

Jebakan hutang yang semakin membesar, karena mayoritas hutang diberikan dengan konsesi pembebasan pajak bagi perusahaan-perusahaan AS dan negara donor lainnya.

Hutang yang diberikan akhirnya kembali dinikmati negara donor karena Indonesia harus membayar “biaya konsultasi” kepada para pakar asing, yang sebenarnya bisa dilakukan oleh para ahli Indonesia sendiri.

Hutang juga dipakai untuk membiayai penelitian-penelitian yang tidak bermanfaat bagi Indonesia melalui kerjasama-kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas-universitas.

Bahkan, sebagian hutang dipakai untuk membangun infrastuktur demi kepentingan perusahaan-perusahaan asing, seperti membangun fasilitas pengeboran di ladang minyak Caltex atau Exxon Mobil. Pembangunan infrastruktur itu dilakukan bukan di bawah kontrol pemerintah Indonesia, tetapi langsung dilakukan oleh Caltex dan Exxon.

2. Kerugian dalam bidang politik

Keterikatan pada hutang membuat pemerintah menjadi sangat bergantung kepada Bank Dunia dan mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dibuat pemerintah. Pemerintah harus berkali-kali membuat reformasi hukum yang sesuai dengan kepentingan Bank Dunia.

Hal ini juga diungkapkan ekonom Rizal Ramli (2009), ”Lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan sebagainya dalam memberikan pinjaman, biasanya memesan dan menuntut UU ataupun peraturan pemerintah negara yang menerima pinjaman, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga di bidang sosial. Misalnya, pinjaman sebesar 300 juta dolar AS dari ADB yang ditukar dengan UU Privatisasi BUMN, sejalan dengan kebijakan Neoliberal. UU Migas ditukar dengan pinjaman 400 juta dolar AS dari Bank Dunia.”

Cara kerja Bank Dunia (dan lembaga-lembaga donor lainnya) dalam menyeretIndonesia (dan negara-negara berkembang lain) ke dalam jebakan hutang, diceritakan secara detil oleh John Perkins dalam bukunya, “Economic Hit Men”. Perkins adalah mantan konsultan keuangan yang bekerja pada perusahaan bernama Chas T. Main, yaitu perusahaan konsultan teknik. Perusahaan ini memberikan konsultasi pembangunan proyek-proyek insfrastruktur di negara-negara berkembang yang dananya berasal dari hutang kepada Bank Dunia, IMF, dll.

Bank Dunia sesungguhnya telah melanggar Piagam PBB yang menyebutkan, “to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples”. Dengan kata lain, Bank Dunia sebagai salah satu organ PBB mendapatkan mandat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa. Bank Dunia malah memfokuskan operasinya pada penguatan pasar dan keuangan melalui ekspansi ekonomi perusahaan multinasional, dan membiarkan Indonesia selalu berada dalam jeratan hutang tak berkesudahan.

BAB III

PENUTUP

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan

kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes

atau yang dikenal sebagai Banknote. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa

Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Umum Syariah, dan juga Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Fungsi bank sangat krusial bagi perekonomian suatu

negara. Oleh karena itu, keberadaan aset bank dalam bentuk kepercayaan masyarakat sangat

penting dijaga guna meningkatkan efisiensi penggunaan bank dan efisiensi intermediasi serta

untuk mencegah terjadinya bank runs and panics.

Peran Perbankan Nasional Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan Perbankan

merupakan salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan

pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai

lembaga intermediasi atau institusi perantara antara debitor dan kreditor. Dengan demikian,

pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan

kemudian roda perekonomian bergerak.

Pentingnya pengawasan juga disebabkan karakteristik usaha Bank. Berbeda dengan

perusahaan jasa keuangan lainnya bank menyediakan produk berupa penerimaan simpanan

dan pemberian kredit. Produk dalam bentuk simpanan harus dibayar oleh bank setiap saat

atau beberapa waktu setelah adanya permintaan pembayaran dari nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

http://agroterpadu.blogspot.com/2009/02/peran-perbankan-dalam-perekonomian.html.

http://id.shvoong.com/business-management/1999272-fungsi-dan-tujuan-perbankan

indonesia/#ixzz1qBiSqpYz

http://id.wikipedia.org/wiki/Bank

http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Kebijakan+Moneter/Tinjauan+Kebijakan+Moneter/

tkm_0112.htm

Titin Susbiantini Soekasno, FE UI, 2010.

staffsite.gunadarma.ac.id/kartika/index.php?

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia

http://www.bi.go.id/web/id/

http://id.wikipedia.org/wiki/Boediono

http://kolom.pacific.net.id/ind/prof_m._sadli/artikel_prof_m._sadli/menteri_keuangan_berkampanye.html