PERAN PENELITI DALAM PROSES KEBIJAKAN*

Soewarta Kosen

Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat – Badan Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan, Kementerian Kesehatan R.I.

Disampaikan pada Forum Nasional II: Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia,

Makassar 28-30 September 2011

Latar Belakang

• Berbagai penelitian menunjukkan kemajuan Indonesia dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas karena penyakit menular

• Penurunan fertilitas telah mengubah struktur umur penduduk menjadi lebih tua (proporsi lansia meningkat secara bermakna)

• Kedua hal diatas menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas karena penyakit kronik dan degeneratif (penyakit tidak menular)

• Kebijakan publik dan respons sistem pelayanan kesehatan terhadap transisi demografi dan epidemiologi akan mempengaruhi jumlah, distribusi dan karakteristik penyakit di masa depan

Urbanization

Industrialization

Rising Incomes

Expansion of Education

Improved medical & PH technology

Infectious Disease Mort. declines

Fertility declines

Population ages

Chronic & NCD emerges

Economic recession & increasing inequity

Persistence or reemergence of communicable diseases

Demographic Transition Epidemiologic Transition

Health Transition

Protracted –polarized epidemiologic transition

Relationships among Demographic, Epidemiologic, and Health Transition

Source: WH Mosley, JB Bobadilla and DT Jamison, 1993

• Coronary heart disease

• Stroke• Diabetes Mellitus• Peripheral vascular disease

• Several cancers• COPD/emphysema

Endpoints

Non-Communicable Diseases:Risk Factors and Endpoints

Intermediate Risk Factors/Diseases

•Hypertension

•Diabetes

•Obesity

•Blood LipidsSocio-economic, Cultural

& Environmental

Conditions

Behavioural

Risk Factors• Tobacco

• Nutrition

• Physical Activity

Non-modifiable Risk

Factors

• Age, Sex

• Genes

Latar Belakang

• Penelitian & Pengembangan Kebijakan dibedakan atas:

– Penelitian tingkat operasional: menyangkut isu operasional program kesehatan

– Penelitian tingkat implementasi: menyangkut strategi pelaksanaan suatu program

– Penelitian sistem kesehatan: menyangkut komponen dan fungsi sistem kesehatan

Definisi Operasional• Penelitian dan Pengembangan (LIPI)

– Penelitian (research): berbagai kegiatan sistimatik yang dilakukan sesuai kaidah dan menggunakan metodeilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian suatu kebenaran atau ketidak-benaran

– Pengembangan (development): kegiatan ilmupengetahuan dan teknologi yang memanfaatkan kaidahdan teori ilmu pengetahuan untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi iptek yang telah ada, ataumenghasilkan teknologi baru

• Pembangunan kesehatan: berbagai kegiatan untukmeningkatkan status kesehatan agar setiap anggotamasyarakat dapat hidup produktif secara sosial danekonomi (WHO)

6

Jenis-Jenis Data Dalam Analisis Kebijakan

• Data demografi dan sosial-ekonomi• Data cakupan dan akses pada pelayanan kesehatan ,

serta program “public goods” (air bersih, sanitasi, imunisasi) lainnya

• Inventarisasi sumber daya publik dan swasta• Data Pengetahuan, Sikap dan Perilaku (PSP) serta

preferensi masyarakat dan Penyedia Pelayanan Kesehatan

• Informasi “Cost effectiveness” berbagai program intervensi dan teknologi kesehatan

• Hasil penilaian lingkungan politik, ekonomi, sosial, kultural, institusi dan manajerial

• Data “outcome” kesehatan (morbiditas, mortalitas, disabilitas)

Diagram Sistem Penelitian Kesehatan

8

Stewardship(oversight)

Delivering Services(provision)

Responsiveness (to people’s non-medical

expectations)

Fair (financial)Contribution

HealthCreating resources(investment and

training)

Financing(collecting, pooling

& purchasing)

Objectives of the systemFunctions the system performs

Relations between functions & objectives of a health system (The World Health Report 2000)

Tujuan Sistem Kesehatan

• Meningkatkan derajat kes.masy.

• Tanggap/responsif dalam memenuhikebutuhan masyarakat akan pelayananberkualitas (“non-medical expectations”)

• Keadilan (“fairness”) dalam pembiayaankesehatan

PERAN SEKTOR PUBLIK

• Formulasi kebijakan kesehatan• Pelaksanaan UW – SPM (Urusan Wajib & Standar

Pelayanan Minimal)• Penyusunan Undang-Undang dan Peraturan

pelaksanaan• Menjamin terjadinya “equity” dalam pelayanan

kesehatan• Menjamin kualitas pelayanan• Menjamin akses fisik dan keuangan

Millennium Development Goals yang berkaitandengan kesehatan (target 2015)

• Proporsi penduduk yang kelaparan, berkurang menjadiseparuh

• Penurunan dua per tiga Tingkat Kematian Bayi dan AnakBalita

• Penurunan tiga perempat Tingkat Kematian Ibu• Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai

menurunnya jumlah kasus baru• Mengendalikan penyebaran penyakit Malaria dan

Tuberkulosis, serta mulai menurunnya jumlah kasus baru• Menyediakan akses pada obat esential yang terjangkau in

negara berkembang• Proporsi penduduk tanpa akses berkelanjutan pada air

bersih, berkurang menjadi separuh

Meningkatkan Peran Penelitian dan Pengembangandalam Pembangunan Kesehatan (WHO)

• Memanfaatkan hasil litbang untuk pembangunankesehatan

• Menghubungkan sistem penelitian kesehatan (health research system) dengan sistem kesehatan(health system)

• Litbang kesehatan dikembangkan menurutstandard etika dan metode ilmiah

• Penelitian baru harus berdasarkan pengetahuanyang sudah ada sebelumnya (sifat akumulatif darisuatu pengetahuan)

• Menjamin akses publik pada hasil-hasil litbang (baik yang dipublikasi ataupun tidak)

• Penelitian kebijakan kesehatan harus berorientasi pada penguatan sistem kesehatan (health systemsstrengthening) dan kesejahteraan masyarakat

13

RESEARCH INTO ACTION

14

15

ANALISIS EQUITY: Disparitas antartingkat pendapatan

Angka Kematian Bayi

56

47

3329 26

0

10

20

30

40

50

60

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Sumber data : SDKI 2007

22.1

19.518.1

16.5

13.7

0

5

10

15

20

25

Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5

Kekurangan Gizi

Angka Kematian Bayi dantingkat kurang gizi anak balita pada kelompok masy. miskinhampir dua kali lipatdibanding pada kelompokmasy. mampu

Kurang Gizi Pada Anak Balita

Sumber data : Susenas, 2007

REFORMASI SEKTOR KESEHATANDITUJUKAN UNTUK:

Meningkatkan efektivitas kebijakan publik sektor kesehatan

Meningkatkan efisiensi & efektivitas penggunaan sumber dayakesehatan

Memperbaiki mutu pelayanan kesehatan

Meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatanberkualitas, termasuk fasilitas rujukan

Memperbaiki “equity & fairness” bagi golongan rawan dan masyarakat miskin

Memperbaiki manajemen (termasuk SIK, SDM) dan akuntabilitassektor kesehatan

TUJUAN:

meningkatkan kinerja sektor kesehatan

Masukan efektif peneliti dalam proses penetapan kebijakan

• Menjelaskan mengapa isu tersebut penting, dan mengapa suatu kebijakan perlu dibuat

• Peneliti menyajikan fakta penting dan bukti pendukung (hasil penelitian, analisis sistimatik)

• Menyajikan perkiraan dampak suatu kebijakan

• Memberi masukan menyangkut hasil analisis situasi lingkungan (politik, sosial, psikologi, dll) dan alternatif kebijakan yang perlu dilakukan

Hubungan Peneliti dengan Pembuat Kebijakan

• Tidak selalu sejalan (beda penafsiran hasil penelitian)

• Pembuat kebijakan tidak serta merta membuat kebijakan , hanya berdasarkan rekomendasi peneliti/hasil penelitian

• Perspektif pembuat kebijakan biasanya lebih luas dari peneliti; aspek lain akan dipertimbangkan, seperti ketersediaan sumber daya, aspek politik dan kebijakan yang mendasari, perkiraan respons masyarakat, visi dan misi organisasi, dll

Situasi di Kementerian Kesehatan

• Penelitian kebijakan kesehatan dilakukan para peneliti, misalnya di institusi penelitian (Badan LitBang Kesehatan, universitas, institusi lain)

• Analisis kebijakan dilakukan oleh “policy analyst” di Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan DepKes berdasarkan hasil penelitian (“evidence”)

• Saat ini dilakukan kembali (seperti pra-PusKaBangKes) di Badan LitBang Kesehatan

• Penyampaian hasil analisis biasanya berupa “policy paper” atau “policy brief” dengan menyertakan alternatif pilihan kebijakan

Evidence 2007 (RisKesDas)

• Prevalensi Toleransi Glukosa Terganggu: 10,2 %

• Prevalensi Diabetes Mellitus: 5,7 %

• Prevalensi Hipertensi penduduk 15 tahun keatas: 33 %

• Identifikasi kabupaten & kota bermasalah kesehatan

• 93,6 % penduduk usia 10 tahun keatas, kurang makan buah dan sayur

• 48,2 % penduduk usia 10 tahun keatas kurang melakukan aktivitas fisik (<150 menit per minggu)

• Penentuan Index Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) untuk kabupaten & kota

IMPLIKASI• Pembuatan kebijakan harus berdasarkan pada bukti

yang tersedia dan hasil analisis

• Pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan harus menggunakan metode penelitian yang standar

• Pelaksanaan kebijakan tanpa bukti , perlu di evaluasi untuk menentukan “cost-effectiveness”, keuntungan ataupun dampak negatif bagi masyarakat

• Data merupakan upaya “public good” , karena itu pembiayaan kegiatan pengumpulan data dan diseminasi data/informasi menjadi tanggung jawab pemerintah

PENGGUNA HASIL ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN

• Para penentu kebijakan (Menteri, Direktur Jendral, Direktur, Pelaksana Program, Kepala Daerah)

• Para pelaksana program di daerah

• Legislatif (fraksi, komisi) pusat dan daerah

• Forum parlemen, dll

Contoh Hasil Penelitian Sebagai Masukan Kebijakan

• Kajian vaksin baru (Rota Virus, HiB)• Kajian harga obat• Kajian Bantuan Operasional Kesehatan• Kajian dampak kesehatan dan ekonomi

konsumsi tembakau• Kajian jaminan kesehatan masyarakat miskin• Kajian “health equity”• Kajian penggunaan obat Artemycin untuk

Malaria• Kajian alat resusitasi untuk bayi baru lahir

dengan asphyxia

KESIMPULAN

• Peran peneliti dalam proses formulasi kebijakan di Indonesia telah berlangsung di tingkat pusat dan daerah

• Pandangan peneliti tidak selalu sejalan dengan pembuat kebijakan, karena berbagai faktor (perspektif, interpretasi, pengaruh lingkungan, ketersediaan sumber daya)

• Peneliti berkewajiban memberi masukan baik diminta ataupun tidak diminta (upaya public goods)

• Unit Analisis Kebijakan Kesehatan di Kementerian Kesehatan perlu dikembangkan dan diformalkan, untuk mempromosikan “evidence based policy”