peran kepemimpinan dalam rangka reformasi birokrasi
TRANSCRIPT
PERAN KEPEMIMPINAN DALAM RANGKA REFORMASI BIROKRASI GUNA
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
Disampaikan Oleh: Deddy S Bratakusumah, PhD
STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAHKEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
2010
DEFINISI GOVERNANCE
• THE EXERCISE OF POLITICAL POWERS TO MANAGE A NATION’S AFFAIRS (THE WORLD BANK)
• THE EXERCISE OF POLITICAL, ECONOMIC, AND ADMINISTRATITIVE AUTHORITY TO MANAGE A NATIONS AFFAIR AT ALL LEVELS(THE UNDP)
• KEPEMERINTAHAN
KATA KUNCI GOVERNANCE(DARI BERBAGAI DEFINISI)
• POWER (KEKUASAAN)• AUTHORITY (KEWENANGAN)• EXERCISE (PENERAPAN)• MANAGEMENT (PENGELOLAAN)
PARA PIHAK DALAM “GOVERNANCE”PARA PIHAK DALAM “GOVERNANCE”
PEMERINTAH SWASTA
MASYARAKAT
PARA PIHAK
EXECUTIVEJUDICIARY
LEGISLATUREPUBLIC SERVICE
MILITARYPOLICE
CITIZENS ORGANIZED INTO:COMMUNITY-BASED ORGANIZATIONS
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONSPROFESSIONAL ASSOCIATIONS
RELIGIOUS GROUPSWOMEN’S GROUPS
MEDIA
SMALL / MEDIUM / LARGE ENTERPRISESMULTINATIONAL CORPORATIONS
FINANCIAL INSTITUTIONS STOCK EXCHANGE
BUSINESS
STATE
CIVIL SOCIETY
PROSES DALAM “GOVERNANCE”PROSES DALAM “GOVERNANCE”
PEMERINTAH SWASTA
MASYARAKAT
DEMOKRASI
PRIVATISASI
KEWIRAUSAHAAN(ENTERPRENEURSHIP)
EKSTRIM DALAM “GOVERNANCE”EKSTRIM DALAM “GOVERNANCE”
PEMERINTAH SWASTA
MASYARAKATKOMUNIS
ETATIS KAPITALIS
KEMITRAAN DALAM PEREKONOMIAN KEMITRAAN DALAM PEREKONOMIAN MENURUT UUD 1945MENURUT UUD 1945
PEMERINTAH SWASTA
MASYARAKATKOPERASI
PERUSAHAANBUMN
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
1. WAWASAN KE DEPAN (VISIONARY)
2. KETERBUKAAN & TRANSPARANSI (OPENNESS &TRANSPARENCY)
3. PARTISIPASI MASYARAKAT (PARTICIPATION)
4. TANGGUNG GUGAT (ACCOUNTABILITY)
5. SUPREMASI HUKUM (RULE OF LAW)
6. DEMOKRASI (DEMOCRACY) 7. PROFESIONALISME &
KOMPETENSI (PROFESIONALISM & COMPETENCY)
8. DAYA TANGGAP (RESPONSIVENESS)
9. KEEFISIENAN & KEEFEKTIFAN (EFFICIENCY & EFFECTIVENESS)
10.DESENTRALISASI (DECENTRALIZATION)
11.KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA SWASTA DAN MASYARAKAT (PRIVATE SECTOR & CIVIL SOCIETY PARTNERSHIP)
12.KOMITMEN PADA PENGURANGAN KESENJANGAN (COMMITMENT TO REDUCE INEQUALITY)
13.KOMITMEN PADA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (COMMITMENT TO ENVIRONMENTAL PROTECTION)
14.KOMITMEN PADA PASAR YANG FAIR (COMMITMENT TO FAIR MARKET )
MANFAAT GOOD GOVERNANCE
1. BERKURANGNYA SECARA NYATA PRAKTIK KKN DI BIROKRASI.
2. TERCIPTANYA SISTEM KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFISIEN, EFEKTIF, TRANSPARAN, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL.
3. TERHAPUSNYA PERATURAN PERUU-AN DAN TINDAKAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF TERHADAP WARGA NEGARA, KELOMPOK, ATAU GOLONGAN MASYARAKAT.
4. MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK.
5. TERJAMINNYA KONSISTENSI DAN KEPASTIAN HUKUM SELURUH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BAIK DI TINGKAT PUSAT MAUPUN DAERAH.
TANTANGAN DAERAH
KESADARAN DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT ATAS HAK HIDUP LAYAK DAN BAIK
PERSAINGAN DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS DAN GLOBALISASI
DAERAH
PERUBAHAN PARADIGMA
• SENTRALISTIS• PEMBANGUNAN
FISIK• PEMECAHAN
MASALAH• SERBA PEMERINTAH• PENGERAHAN
MASYARAKAT• DEMOKRASI SEMU
• DESENTRALISTIS• FOKUS PADA
PELAYANAN• BERWAWASAN
MASA DEPAN• PARTISIPASI• PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT• DEMOKRASI
KONSEPSI DAN IMPLEMENTASIKONSEPSI DAN IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN APARATUR KEPEMIMPINAN APARATUR
NEGARA/BIROKRASINEGARA/BIROKRASI
LINGKUNGANEKSTERNAL
LINGKUNGANINTERNAL
TURBULEN, MASSIF
SERBA TERBATAS
PERANKEPEMIMPINAN
EMPOWERMENTBERDAYAKAN UNSUR
ORGANISASIUNTUK MAMPU
MENGELOLALINGKUNGAN
MELALUI DECISION MAKING
STAKE HOLDER
SATISFACTIONMEMENUHIHARAPAN
MASY.
THRUSTKEPER
CAYAAN
IMAGECITRA
PUAS PERCAYA CITRA
AKTUALISASIAKTUALISASI KEPEMIMPINAN KEPEMIMPINAN
KEUNGGULAN ORGANISASI :AKUNTABILITAS KINERJA YANG BAIK
PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA
Perubahan Sebagai: Aktualisasi Peran Kepemimpinan
KeadaanSekarang
Keadaan Transisi
Keadaan yang diharapkan
di masa depan
KONSEPSI REFORMASI BIROKRASIKONSEPSI REFORMASI BIROKRASI
POLITIK
HUKUM
EKONOMI
BUDAYA
REFORMASIREFORMASIBIROKRASIBIROKRASI
LPNK
KAB/KOTAPROV
LNSKEMENTERIAN
POLRI
MIND SET CULTURAL SET
SISTEMMANAJEMEN
RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP
““REFORMASI TOTALREFORMASI TOTALNATION & STATE ASPECT”NATION & STATE ASPECT”
SOSIAL
KEC/KEL/DESA
KESET.LEMTINA
KEAMANAN
TNI
PERTAHANAN
IDELOGI
18
1. Desentralisasi (Penyerahan kewenangan pusat ke daerah tahun 2000) penataan perangkat kelembagaan dan berbagai aspek lainnya dalam pelaksanaan tugas kepemerintahan dan pembangunan
2. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan upaya percepatan pemberantasan korupsi
3. Perbaikan iklim investasi dalam rangka mengakselerasikan program pemerintah pro poor, pro job dan pro growth
4. Penyelesaian peraturan perundang-undangan untuk mendukung pilar reformasi birokrasi
Reformasi Birokrasi Gelombang IReformasi Birokrasi Gelombang I
Meskipun Reformasi Birokrasi Gelombang Kesatu belum mencapai hasil yang diharapkan dan pelaksanaannya belum diterapkan di seluruh instansi pemerintah, namun semangat reformasi birokrasi telah memberikan dampak perbaikan pada proses penyelenggaraan pemerintahan.
Hal ini tercermin antara lain dari:
– peningkatan best practices pelayanan publik, – peningkatan kualitas pengelolaan anggaran melalui
kebijakan anggaran berbasis kinerja, – penyempitan ruang gerak terjadinya
penyimpangan/penyalahgunaan wewenang/KKN, – peningkatan kesadaran perlunya penerapan reward and
punishment.
19
Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Gelombang IGelombang I
Percepatan Reformasi Birokrasi yang menyeluruh bersifat sistemik dan komprehensif
20
GRAND DESIGN GRAND DESIGN Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk untuk kurun waktu 2010-2025 yang berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek KKN
Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Gelombang IIGelombang II
21
ROAD MAP ROAD MAP Reformasi Birokrasi SEBAGAI BENTUK OPERASIONALISASI Grand Design Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan lain selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama (2010) akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya.
1 Reformasi Birokrasi dan Tata KelolaReformasi Birokrasi dan Tata Kelola2 Pendidikan3 Kesehatan4 Penanggulangan Kemiskinan5 Ketahanan Pangan
6 Infrastruktur7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha8 Energi
9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
11 P
riorit
as N
asio
nal
Kabi
net I
ndon
esia
Ber
satu
II 2
009-
2014
11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan13 Bidang Perekonomian14 Bidang Kesejahteraan RakyatPr
iorit
as
Lain
nya
PRIORITAS NASIONAL (RPJMN)
22
23
1. Berhasil meletakkan landasan politik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia
2. Indonesia dipandang sebagai negara yang berhasil melalui masa krisis perubahan dengan baik.
3. Dalam bidang ekonomi, Indonesia kembali ke dalam jajaran middle income country.
4. Ada empat hal yang terkait dengan birokrasi yang digarisbawahi oleh Global Competitiveness Index (GCI, 2009) sebagai “the most problematic factors for doing businesses” di Indonesia, yaitu: inefficient government bureaucracy, policy instability, corruption, dan restrictive labor regulations.
Kondisi Obyektif Kondisi Obyektif
24
5. Dalam hal Corruption Perception Index (CPI, 2009) dari Transparency International yang dianggap mencerminkan “kebersihan birokrasi”, Indonesia masih berada pada kelompok peringkat terbawah dengan skor 2.8, dari skala 1 sampai 10.
6. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Political and Economy Risk Consultancy (PERC, 2010) di 16 negara tujuan investasi di Asia Pasifik, Indonesia dikategorikan sebagai negara paling korup dengan skor 9.27, turun secara signifikan dibandingkan skor tahun 2009 yaitu, 8.32 (dalam skala 0 – 10)
25
Pada tahun 2025 :
Diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara
Kondisi dan Postur Birokrasi yang Kondisi dan Postur Birokrasi yang diinginkan diinginkan
26
Postur birokrasi yang ingin diwujudkan pada tahun 2014, adalah :
1.PNS yang jumlahnya proporsional sesuai rasio antara beban kerja dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan karakteristik daerah yang perlu dikembangkan serta prosentase belanja pegawai dalam APBN/APBD
2.Profesional, berintegritas tinggi, pelayan masyarakat dan abdi negara yang tercermin dari:
Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Peningkatan profesionalime SDM aparatur, mendorong mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat dan daerah, serta memperoleh gaji dan jaminan kesejahteraan
Permasalahan BirokrasiPermasalahan Birokrasi
• Efektivitas peraturan Efektivitas peraturan perundang-undanganperundang-undangan
Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara yang masih tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multi tafsir, pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain
• Pola pikir (Pola pikir (mind-setmind-set) dan ) dan budaya kerja (budaya kerja (culture-setculture-set))
Belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik
• Penyelenggaraan Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabelbebas KKN dan akuntabel
Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, serta belum mantapnya akuntabilitas kinerja pemerintah
• Pelayanan PublikPelayanan Publik Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk.
• SDM AparaturSDM Aparatur Manajemen sumber daya manusia aparatur yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi.
27
28
Area Perubahan dan Hasil Yang Ingin Dicapai
Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran(right sizing)
BudayaKerja Aparatur Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
TatalaksanaSistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
Peraturan Perundang-undangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindihdan kondusif
Sumber daya manusia aparatur
SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
Area Perubahan Hasil Yang Ingin Dicapai
Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
RPJPN2005 - 2025
RPJMN2010 - 2014
RPJMN2015 - 2019
RPJMN2020 - 2024
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI2010 - 2025
ROADMAPREFORMASI BIROKRASI
ROADMAPREFORMASI BIROKRASI
ROADMAPREFORMASI BIROKRASI
Keterkaitan Grand Design dan Roadmap dengan RPJPN 2005 – 2025 dan RPJMN 2010 – 2014, RPJMN 2015 – 2019, dan RPJMN 2020 – 2025
29
Peru
baha
n M
inds
et d
an C
ultu
re S
et
Birokrasi yang Bersih, dan Bebas KKN
Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
Peningkatan Kualitas Pelayanan
SDM
Organisasi
Tatalaksana
Monitoring Dan Evaluasi
MANAJEMEN PERUBAHAN
PengawasanDan
Akuntabilitas
Quick Win(yang langsung dirasakan
masyarakat)
Strategi Pelaksanaan
PENGELOLAAN PENGETAHUAN RB30
Ruang Lingkup dan Tahapan Umum Dalam Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Grand Design
BAGAIMANA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE?• MEMBUTUHKAN KOMITMEN KUAT, DAYA TAHAN
DAN WAKTU YANG TIDAK SINGKAT, DIPERLUKAN PEMBELAJARAN, PEMAHAMAN, SERTA IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK PADA SELURUH STAKEHOLDER.
• PERLU ADANYA KESEPAKATAN BERSAMA SERTA RASA OPTIMISTIK YANG TINGGI DARI SELURUH KOMPONEN BANGSA BAHWA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAPAT DIWUJUDKAN DEMI MENCAPAI MASA DEPAN BANGSA DAN NEGARA YANG LEBIH BAIK.
• MELAKUKAN REFORMASI BIROKRASI
32