1 Pusako, 24 Oktober 2011

BPS Kabupaten Solok

2

SISTEMATIKA PAPARAN

1. Landasan Hukum

2. Siklus/Tahapan Perencanaan Pembangunan

3. Dokumen Perencanaan Pembangunan, Substansi

dan Jenis Data

4. Peran Data & Informasi Pembangunan

5. Kebijakan Pembangunan

6. Kondisi Ketersediaan Data dan Informasi

7. Permasalahan

8. Solusi dan Harapan

9. Pangkalan Data Sebagai One Stop Service.

10. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi

Siapa yang Bertangung jawab

Atas Ketersediaan Data di Kab/

Kota?

Merupakan Kolaborasi/ Kerjasama antara BPS, Dinas/

Instansi dan Masyarakat, karena BPS tidak mungkin

melaksanakan sendiri

(Sesuai dengan UU No 16 tahun 1997)

4

Pasal 152 ayat 1,2 dan 3.

a. Perencanaan Pembangunan Daerah

didasarkan data dan informasi yang

akurat dan dapat dipertanggung

jawabkan.

b. Data dan informasi pada ayat 1

mencakup:

Penyelenggaraan Pemda,

Organisasi dan tata laksana

Pemda,Perangkat Daerah dan

Aparatur, Keuangan Daerah,Potensi

Sumberdaya daerah, Produktivitas,

kependudukan, Informasi dasar

kewilayahan, informasi lain terkait

c. Data dan informasi dimaksud ayat 2

dikelompokkan dlm sistem informasi

yang terintegrasi secara Nasional.

LANDASAN HUKUM

Pasal 31 :

Perencanaan Pembangunan didasarkan pada data dan informasi yg akurat dan dapat dipertanggung jawabkan

Setiap Instansi Pemerintah diharapkan meningkatkan pengelolaan statistik sektoral

UU No.32/2004 UU No.25/2004

Tuntutan UU No.16/1997

5

SIKLUS/TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Data Makro dan Mikro/ Sektoral (Outcomes, Benefit, Impact)

Data Mikro/ Sektoral (Target kinerja setiap kegiatan terukur)

Input, Output, realisasi, Kendala Kegiatan/Program

PENETAPAN RENCANA

PENGENDALIAN PELAKSANAAN

RENCANA

DATA DAN INFORMASI

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA

PENYUSUNAN RENCANA

Data Makro Sosialdan Ekonomi, Potensi SDA, RUTR)

6

PERAN DATA DAN INFORMASI

STATISTIK PEMBANGUNAN

DATA & INFORMASI STATISTIK PEMBANGUNAN

SEBAGAI ONE STOP SERVICE

Untuk mengetahui kecendrungan (Trend) yang akan terjadi pada masa datang

Digunakan utk menentukan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan dijadikan acuan dalam evaluasi,pengendalian kegiatan pembangunan.

Untuk memperkirakan antisipasi terhadap bencana,resiko dan hambatan yang dihadapi dalam pembangunan

Analisa dan evaluasi guna mengukur Kinerja dan progres pembangunan.

7

Peningkatan kualitas pemahaman & pengamalan ajaran agama

Peningkatan apresiasi seni dan budaya daerah.

Pencegahan dan pemberantasan maksiat

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas serta

pemerataan distribusi juru dakwah

2. Peningkatan frekuensi dan cakupan

dakwah

3. Peningkatan fungsi rumah ibadah dan

pelayanan keagamaan

4. Tersedianya produk hukum yang

mendukung peningkatan pemahaman dan

pengamalan ajaran agama

5. Peningkatan pemahaman dan apresiasi

terhadap budaya lokal

SASARAN UTAMA

1. Agenda Meningkatkan kehidupan Beragama dan Sosial Budaya

8

Lanjutan …

6. Peningkatan implementasi filosofi Adat

Basandi Syarak – Syarak Basandi

Kitabullah dalam kehidupan

bermasyarakat

7. Peningkatan sarana dan prasarana

pengembangan potensi seni dan

budaya daerah

8. Peningkatan kesadaran masyarakat

terhadap bahaya penyakit masyarakat

dan perbuatan maksiat

9. Peningkatan peranserta masyarakat

dalam pencegahan dan pemberantasan

perbuatan maksiat

SASARAN UTAMA (Lanjutan)

9

INDIKATOR KINERJA SATUAN 2006 2007 2008 2009 2010

Jumlah Mesjid. Unit 4.305 4.735 5.208 5.989 6.887

Pengadaan Alqur’an & buku agama

Buku 7.400 8.140 8.954 9.849 10.833

Buku dan Pembinaan Perpustakaan Budaya Minangkabau

Buku 2.075 2.282 2.510 2.886 3.318

Pembinaan Keluarga Sakinah Keluarga 1.000 1.100 1.210 1.391 1.599

Pemberdayaan pesantren se Sumbar

Pesantren 27 30 34 39 45

Pengembangan lembaga seni & budaya

Lembaga/ Sanggar

369 406 446 513 590

Fasilitasi & Pemeliharaan koleksi museum daerah

Buah 5.861 6.154 6.461 7.107 7.817

Pembinaan seni budaya langka Kegiatan 28 31 35 40 46

Pelanggaran Perda No.11 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Maksiat

% - Menurun Menurun Menurun Menurun

Contoh Indikator Kinerja Pembangunan

Lanjutan …

10

Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan.

Pemerataan & peningkatan kualitas kesehatan.

Peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga.

Peningkatan kualitas pemuda dan pembangunan olahraga

Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi penelitian & pengembangan.

2. Agenda Membangun Sumberdaya Manusia

1. Meningkatkan anggaran pendidikan pd APBD

2005 2006 2007 2008 2009 2010

3,2% 13,1% 16% 18% 20% 20%

2. Menuntaskan wajar 9 tahun & Buta Aksara

menjadi 1% tahun 2010.

3. Merehabilitasi ruang kelas yang rusak (sharing

Pusat, Provinsi, Kab/Kota) rusak berat 6.056

ruang kelas

4. Meningkatkan kualifikasi pendidikan guru SD,

SMP, SMA dan SMK (guru S1 : SD 10%, SMP

50%, SMA 84%)

5. Mempertahankan ranking UAN pada posisi 10

besar nasional.

6. Melengkapi SMP dan SMA dengan labor dan

pustaka serta membentuk sekolah unggul dan

internasional.

7. Meningkatkan kesejahteraan guru sesuai dgn

basis kompetensi dan kinerjanya .

SASARAN UTAMA

11

8. Meningkatnya : Harapan Hidup 68,4 70,9 tahun

Kematian bayi 38/1000 26/1000

Kematian Ibu 276/100.000 262/100.000

Status Gizi Kurang 14,9% 5%

9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan • Alokasi Dana 4-10% APBD 15% APBD

• Desa Siaga 188 2.100

• Puskesmas 223 (60%) 250 (100%)

• Rumah Sakit 47 57

- Swasta 30 35

- Pemerintah 17 22

10. Peningkatan kualitas SDM dan Peranan

Perempuan

11. Peningkatan Kualitas dan Partisipasi Pemuda

dalam Pembangunan

12. Pengembangan dan pendayagunaan IPTEK bagi

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Lanjutan …

12

Peningkatan Kemampuan Pemerintahan Daerah Peningkatan Kualitas pelayanan Publik Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pembangunan Hukum dan Hak Asasi manusia Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Agenda Menyelenggarakan Pemerintahan Yg Baik & Bersih

1. Peningkatan Kesejahteraan dan

Motivasi Kerja Aparatur.

2. Peningkatan Kualitas dan

Standar Pelayanan terhadap

Masyarakat.

3. Peningkatan Pengawasan dan

Peranan Masyarakat.

4. Penerapan dan penegakan

Hukum & HAM

5. Transparansi, Akuntabilitas &

Efektifitas.

SASARAN UTAMA

13

INDIKATOR KINERJA SATUAN 2006 2007 2008 2009 2010

1. SDM Aparatur – Tugas Belajar

- S3 org 1 1 1 2 2

- S2 org 5 4 4 7 8

- S1/ D-IV org 16 7 10 10 12

- D-III org 1 1 1 3 5

- Diklat lainnya % 70,00 70,00 80,00 80,00 85,00

2. Kompetensi jabatan % 60,00 70,00 75,00 80,00 85,00

3. Intensitas koordinasi antar pemerintah daerah

Kali 4 4 4 4 4

4. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

% 5,00 10,00 30,00 40,00 50,00

5. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pemprov. Sumbar

% 10,00 20,00 40,00 100,00 100,00

6. Pengisian Pakta Integritas Pemerintah Daerah

Kab/Kota 2 2 5 7 10

7. Efektifitas Perda yg dihasilkan % 40,00 45,00 50,00 63,00 75,00

8. Pelanggaran HAM % 60,00 58,00 55,00 50,00 40,00

9. Laporan Hasil Pemeriksaan LHP 200 220 240 260 280

Indikator Kinerja Pembangunan

14

4. Agenda Membangun Ekonomi

yang Tangguh dan Berkeadilan

1. Revitalisasi pertanian dan

pengembangan agroindustri.

2. Peningkatan investasi dan

pengembangan ekspor.

3. Pengembangan industri dan

pariwisata.

4. Penataan riuang, pertanahan,

pengelolaan SDA, LH dan

bencana alam.

5. Pengembangan koperasi dan

UKM serta revitalisasi

perusahaan daerah.

9. Pembangunan ketenagakerjaan

2006 2007 2008 2009 2010

PDRB 6,0 6,4 6,6 6,7 6,9

Pertanian 6,7 7,3 7,3 7,3 7,3

Industri 4,0 4,5 6,0 6,5 7,5

Lainnya 6,1 6,5 6,5 6,5 6,5

Investasi 6,5 6,6 6,5 6,5 6,5

Ekspor 12,7 14,5 14,5 14,5 14,5

2006 2007 2008 2009 2010

Pertanian 25,3 24,8 23,8 21,3 20,0

Industri 13,8 14,3 15,3 17,8 19,0

Invest. (Rp.M) 6.234,0 7.104,0 7.508,0 7.907,0 8.418,0

ICOR 3,6 3,6 3,5 3,4 3,3

Pddk Miskin (%) 12,1 11,5 11,0 10,0 9,0

Penerima BLT (%) 29,8 27,8 24,8 18,2 15,0

Pengangguran 264.907 240.000 210.000 170.000 140.000

Struktur Ekonomi

SASARAN EKONOMI MAKRO 2006 - 2010

15

5. Agenda Mengembangkan

Infrastruktur Yang Mendorong

Percepatan Pembangunan

1) Peningkatan

Pemanfaatan Sumber

Daya Air

2) Peningkatan Sarana dan

Prasarana Transportasi

3) Peningkatan Prasarana

Perumahan Dan

Permukiman

4) Pengembangan Energi

16

INDIKATOR KINERJA SATUAN 2006 2007 2008 2009 2010

Peningkatan klasifikasi areal irigasi % 29,50 35,30 40,60 45,20 46,60

Panjang saluran irigasi terbangun m 3.500 2.800 2.500 2.000 1.750

Jumlah terminal tipe B buah 5 5 6 7 8

Jumlah terminal penyeberangan buah 4 4 5 5 5

Cakupan rambu dijalan % 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00

Lingkungan siap bangun (LISIBA) ha 17,70 28,00 48,00 60,00 65,00

Cakupan pelayanan air bersih

(jumlah penduduk)

% 49,00 51,75 54,50 57,25 60,00

Rumah Tidak Layak Huni % 18,00 16,50 14,50 12,50 11,00

Daerah cakupan pelayanan listrik % 83,60 85,20 86,80 88,40 90,01

Rasio elektrifikasi % 52,83 54,64 56,46 58,29 60,14

Rasio aksesibilitas daerah Km/Km2 29,30 29,80 30,30 31,80 32,50

Tingkat Kemantapan (kondisi) jalan

dan jembatan

% 70,00 73,75 77,50 81,25 85,00

Indikator Kinerja Pembangunan

17

6. Agenda Mempercepat Penurunan

Tingkat Kemiskinan

1. Penanggulangan

kemiskinan

2. Pemberdayaan usaha

mikro

1. Mengadakan kesepakatan dengan

pemerintah Kabupaten/Kota untuk

memerangi kemiskinan.

2. Melakukan tahapan intervensi

dengan prioritas scoring menurut

data BPS

3. Tersedianya data kemiskinan yang

lengkap termasuk informasi

penanggulangannya dengan

pendekatan berbasis Nagari.

4. Tahapan penurunan kemiskinan

2006 2007 2008 2009 2010

Kemiskinan 29,8% 25% 20% 15% 10%

SASARAN UTAMA AGENDA

18

7. Agenda Memberdayakan Nagari

sebagai Basis Pembangunan

1. Peningkatan Kemampuan

Pemerintahan Nagari

2. Penataan Administrasi, Keuangan

dan Aset Nagari

3. Peningkatan Partisipasi

Masyarakat dan Perantau Dalam

Pembangunan

1. Pemantapan pemerintahan

nagari.

2. Mempersiapkan Data Base

Nagari.

3. Sistem Pengelolaan keuangan

Nagari.

4. Peningkatan SDM

penyelenggara pemerintahan

Nagari.

5. Partisipasi masyarakat

(perantau dalam pembangunan

nagari)

6. Nagari sebagai basis

pembangunan masyarakat.

SASARAN UTAMA AGENDA

19

INDIKATOR KINERJA Satuan 2006 2007 2008 2009 2010

1. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari

% 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

2. Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari

% 86,87 87,21 88,90 89,10 90,20

3. Penataan Administrasi, Keuangan dan Aset Nagari

% 81,10 83,70 85,25 87,10 90,03

4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Perantau Dalam Pembangunan Nagari

%

75,05

76,10

77,15

78,20

79,25

Indikator Kinerja Pembangunan

20

Harapan

SOLUSI :

Partisipasi Aktif Sumber Data Sektoral

Sharing data Kabupaten Kota

Kerjasama BPS

HARAPAN :

1. Data Tersedia Tepat Waktu.

2. Data Konsisten.

3. Revisi Data diikuti ejasmen data sebelumnya.

4. Data dilengkapi informasi yang akurat.

5. Kemudahan mendapatkan data.

6. Pemanfaatan teknologi informasi dalamdistribusi data.

7. Semua data perencanaan pembangunan terintegrasi pada Pusat

Data dan Statistik Pembangunan (One Stop Service)

21

Kebijakan, program pemb, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian

Perencanaan pembangunan

Sektoral/ Daerah

User/Stakeholder lain

Panduan/ Acuan Pembangunan

Pangkalan Data Perencanaan Pembangunan

Data menjadi : - Lebih lengkap - Terstruktur - Terpadu - Aksesibilitas - Berkelanjutan - Standar

PANGKALAN DATA SEBAGAI “ONE TOP SERVICE”

22

Teknik Pengumpulan Data & Informasi

Sensus BPS

Survei

Catatan

Administrasi

Sensus Penduduk

Sensus Pertanian

Sensus Ekonomi

Susenas (Survei Sosial

Ekonomi Nasional)

Suseda

Sakerda (Survei

Angkatan Kerja Daerah)

Laporan

Sinopsis

Sistem Rujukan

Statistik (Sirusa)

Pusat Data Statistik Pembangunan (Bappeda ) sbg “One Stop Service”

User / Stakeholder (SKPD)

MFD (Master Fik Desa) Gabungan data sensus penduduk, Susenas & Podes

Podes

23

Indikator Linkungan

1. Perubahan Iklim

Gas rumah kaca : Emisi CFC, CO2, CH4, Sox & NOx

2. Penggunaan bahan bakar Perusak Ozon (BPO)

BPO : Foam, Refrigerant, Halon, Aerosol,

Solvent, Tobacco & Fumigasi

3. Pencemaran Kualitas Udara

Gas : gas belerang, nitrogen & karbon

Partikel: mineral, anorganik & makluk hidup

4. Limbah Padat (P3)

Sampah : Industri, rumah tangga & niaga

5. Kualitas Air

Kadar PH air hujan

6. Sumberdaya Air

Ketersediaan air dan cekungan air tanah

7. Sumberdaya hutan

Panen sumberdaya hutan, luas kebakaran hutan

8. Sumberdaya Ikan

9. Kenaeragaman Hayati

TERIMAKASIH ATAS PERHATIANNYA

رب العالمين الحمد لله