peran apbn dalam pembangunan - anggaran… filepola penyerapan anggaran 50% direalisasikan pada...

PERAN APBN DALAM PEMBANGUNAN (Evaluasi Penganggaran 2018-2019 dan Pokok Pokok Kebijakan Penganggaran TA 2020)

Disampaikan pada

BIMBINGAN TEKNIS PENGANGGARAN TAHUN

2019

K E M E N T E R I A N K E U A N G A N Pontianak, 10 April 2019

POKOK BAHASAN

A. Evaluasi Penganggaran TA 2018

B. Arahan Presiden Pelaksanaan APBN 2019

C. Pelaksanaan Anggaran TA 2019

D. Fokus dan Arah Kebijakan APBN Tahun 2020

E. Hal baru dan strategis 2020

2

A. Evaluasi Penganggaran TA 2018

3

Ketimpangan Secara Horizontal Masih Terjadi Disparitas antardaerah masih lebar

7,5%

11,1%

22,0%

11,0%

6,5%

Pertumbuhan PDRB, 2016, YoY

Source: BPS

Tingkat Kemiskinan Daerah, per September 2016 Source: BPS

SUMATERA: 22,0% thd PDB Pertanian, Industri pengolahan,

pertambangan

KALIMANTAN: 7,9% thd PDB Pertambangan, Industri, Pertanian SULAWESI: 6,0% thd PDB

Pertanian, konstruksi, perdagangan

PAPUA: 2,5% thd PDB Pertambangan, pertanian,

dan administrasi pemerintahan

BALI-NUSRA: 13,1% thd PDB Pertanian, pariwisata, perdagangan

5,9% 14,7%

5,6 % 10,1%

4,3% 2,0%

7,4% 3,5%

1,2%

8,2% 6,6%

10,3%

5,5%

Pertumbuhan PDRB, 2015, YoY

Source: BPS

JAWA: 58,5% thd PDB Industri pengolahan,

perdagangan, konstruksi

4

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir Persentase Realisasi Anggaran Satker-Satker di Kalbar lebih baik dibandingkan Nasional

Sumber : Data BI DJA

90.7%90.0%

88.3% 88.2% 88.6%89.4%

87.7%

85.5%

91.7%91.0%

94.9%

97.5%96.2%

94.4%

91.8%

89.0%

93.5%

87.8%

93.2% 93.3%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NASIONAL KALBAR

5

Secara nasional, realisasi anggaran Satker-Satker di Kalbar Tahun 2018 berada pada urutan ke-8


NO LOKA SI PA GU DIPA

A KT UA L

REA LISA SI

A KT UA L %

1 28 MALUKU UTARA 5,835,088 5,595,849 95.9%

2 34 SULAWESI BARAT 3,653,313 3,467,577 94.9%

3 20 SULAWESI TENGGARA 7,519,660 7,124,250 94.7%

4 33 PAPUA BARAT 7,215,542 6,807,612 94.3%

5 26 BENGKULU 4,719,933 4,442,748 94.1%

6 30 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2,880,470 2,702,520 93.8%

7 21 MALUKU 8,487,077 7,929,703 93.4%

8 13 KALIMANTAN BARAT 11,794,481 11,002,093 93.3%

9 22 BALI 10,952,922 10,215,852 93.3%

10 12 LAMPUNG 10,523,061 9,796,446 93.1%

11 14 KALIMANTAN TENGAH 6,444,193 5,993,321 93.0%

12 15 KALIMANTAN SELATAN 9,597,526 8,892,673 92.7%

13 09 RIAU 8,328,669 7,716,615 92.7%

14 10 JAMBI 6,767,177 6,262,723 92.5%

15 08 SUMATERA BARAT 12,146,011 11,222,085 92.4%

….

33 29 BANTEN 11,719,930 10,366,801 88.5%

34 32 KEPULAUAN RIAU 7,183,803 6,191,760 86.2%

Grand Total 923,364,439 840,024,997 91.0%

Sampai dengan akhir tahun 2018, masih terdapat blokir anggaran sebesar Rp3,18 miliar (0,026% dari pagu) 6

dalam juta rupiah

2,2%6,0%

11,2%18,0%

25,1%32,1%

40,8%47,8%

55,4%63,5%

72,2%

91,0%

2%7%

11%

17%

24%

31%

39%

48%

56%

65%

75%

93%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

180,0%

200,0%

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUST SEPT OKT NOV DES

% nasional % kalbar

Pola penyerapan anggaran 50% direalisasikan pada triwulan ke-4

Realisasi anggaran per bulanannya relatif sama dengan realisasi bulanan nasional, perlu percepatan di Triwulan III agar tidak menumpuk pada akhir tahun 2019, dan lebih fokus pada persiapan tahun 2020 7

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

User Satker

User Unit Es. I

User K/L

Mengisi keterangan bulanan serta

analisis dan rekomendasi semesteran

dan tahunan

Melaporkan Capaian Output Program ke

Kemenkeu setiap Triwulan

Melaporkan Capaian Sasaran Program ke

Kemenkeu max akhir tahun

Melaporkan Capaian Sasaran Strategis

K/L ke Kemenkeu max akhir tahun

Nilai Kinerja Satker (aspek Implementasi)

Nilai Kinerja Es I (aspek Manafaat & Implementasi)

Nilai Kinerja KL (aspek Manafaat & Implementasi)

A. DJA : SMART (Sistem

Monitoring Kinerja Terpadu)

B. DJPB : IKPA (Indikator

Kinerja Pelaksanaan

Anggaran)

Dengan IKPA melalui OMSPAN K/L, Es, I,

Satker dapat memantau pelaksanaan

anggaran secara online dan realtime

Aspek Nilai Kinerja IKPA

C. OPINI BPK

WTP/WDP

Insentif Anggaran

Dalam KMK 689MK.02/2018 13 KL memperoleh Insentif atas

Pelaksanaan 2017 Rp1,47 Triliun

8

Hasil Capaian Kinerja K/L TA 2018 Berdasarkan Aplikasi SMART (15 K/L terbaik)

No.Kode

K/LNama K/L

Sasaran

StrategisRata-rata Es 1

Pencapaian

Kinerja

(%)180219

KETERANGAN

1 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 112,24% 90,64% 101,44% SANGAT BAIK

2 15 KEMENTERIAN KEUANGAN 106,61% 96,34% 100,00% SANGAT BAIK

3 89 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 107,26% 100,00% 100,00% SANGAT BAIK

4 29 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 110,98% 82,91% 96,95% SANGAT BAIK

5 84 BADAN STANDARDISASI NASIONAL 98,27% 92,16% 95,22% SANGAT BAIK

6 024 KEMENTERIAN KESEHATAN107,00% 83,43% 95,22% SANGAT BAIK

7 26 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 111,44% 78,62% 95,03% SANGAT BAIK

8 33 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 106,12% 83,64% 94,88% SANGAT BAIK

9 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 100,00% 89,21% 94,61% SANGAT BAIK

10 90 KEMENTERIAN PERDAGANGAN120,00% 69,04% 94,52% SANGAT BAIK

11 41 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 98,84% 88,69% 93,77% SANGAT BAIK

12 107 BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN 99,36% 86,96% 93,16% SANGAT BAIK

13 32 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 95,34% 89,66% 92,50% SANGAT BAIK

14 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 100,52% 83,30% 91,91% SANGAT BAIK

15 40 KEMENTERIAN PARIWISATA 100,00% 82,66% 91,33% SANGAT BAIK

9

Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran Tingkat Satker melalui Aplikasi SMART

Penilaian Kinerja tingkat satker = Nilai Kinerja Aspek Implementasi tingkat satker

Contoh Hasil Perhitungan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi Satker Universitas Tanjungpura (400955):

Variabel Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Impementasi beserta bobotnya:

a. Capaian Keluaran - CKK (43,5%) b. Penyerapan Anggaran – P (9,7%) c. Efisiensi – NE (18,2%) d. Konsistensi RPD Awal – K (18,2%)

Pengelompokan Nilai Kinerja Anggaran:

> 90 = Sangat Baik > 80 – 90 = Baik > 60 – 80 = Cukup > 50 – 60 = Kurang ≤ 50 = Sangat Kurang

Sumber : Dashboard Aplikasi SMART

Indikator Perhit Rule Konversi Nilai BobotNilai

TerbobotNK

Capaian Keluaran 94,43% 94,43% 43,50% 41,08% 79,35%

Penyerapan 97,89% 97,89% 9,70% 9,50%

Efisiensi -1,50% -2% 46% 46% 28,60% 13,23%

Konsistensi 85,42% 85,42% 18,20% 15,55%

Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan Satker Universitas Tanjung Pura sebesar 79,35% (termasuk kategori Cukup).

10

B. Arahan Presiden Pelaksanaan APBN 2019

11

Arahan Presiden Pada Saat Penyerahan DIPA APBN TA 2019

I. Belanja APBN harus fokus Jangan menguap tanpa hasil Jangan habis untuk rutinitas, belanja

birokrasi atau belanja operasional Bermanfaat bagi rakyat

II. Belanja APBN harus money follow program. pembangunan SDM peningkatan daya saing memperkuat ekspor dan investasi

III. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh Pimpinan K/L. 1. Persiapkan dengan baik program-program

Berjalan efektif sejak awal Januari 2019 Persiapan lelang lebih awal, Manfaatkan e-procurement, e-katalog di LKPP

2. Pastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat yang optimal dan seluas-luasnya bagi masyarakat. Fokus pada outcome bukan sekadar output Dominan untuk kegiatan utama bukan kegiatan pendukung (rapat,

perjalanan dinas, honor tim) Sinergi antara pusat dengan daerah.

3. Pastikan semua program berjalan dengan maksimal dan baik. Pantau terus kegiatan dan anggaran secara berkala.

4. Pastikan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan korupsi dan perbuatan-perbuatan menyimpang yang lainnya Jangan ada penyalahgunaan anggaran (pemborosan, markup) Optimalkan dukungan dari aparat pengawas intern.

12

C. Pelaksanaan Anggaran TA 2019

13

masalah

Penyerapan PHLN masih

perlu ditingkatkan

Tidak ada info

publik tentang

kegiatan/output

akan dilakukan

Belum efisiennya

belanja barang aparatur/

operasional

Fokus prioritas

program perlu

dipertajam

Add Your Text

HIGHLIGHT DAN RINGKASAN PERMASALAHAN BELANJA K/L

Revisi DIPA masih tinggi

(perencanaan belum matang)

Efektivitas belanja barang bantuan

pemerintah meningkat

Belum

optimalnya

pemanfaatan

e-monev

Pelaksanaan & pencairan masih

menumpuk di akhir tahun

Pelaporan kinerja perlu disederhana-

kan

Highlight Kebijakan Belanja TA 2019 Kenaikan Gaji Pokok sebesar 5% Pemberian Gaji ke-13 Pemberian THR Pengembangan Reformasi Program

Pensiun PNS Kenaikan remunerasi K/L Capping belanja barang PHLN yang produktif Prioritas pembangunan ke arah

pengembangan SDM

14

Dukungan IT dalam Proses Perencanaan Anggaran

A. Penelaahan RKAKL secara Online (untuk tahun anggaran yang direncanakan)

Mekanisme penelaahan non tatap muka Dilakukan oleh User Unit Eselon I KL, DJA dan Bappenas, User Satker Dapat diundang oleh User Es I dalam proses penelaahan

Dilakukan Dalam proses Penyusunan Himpunan RKAKL pada bulan Juli dan RKA-KL DIPA berdasarkan Alokasi Anggaran (DIPA) pada bulan November

DIPA Hasil Pengesahan (ADK dan PDF) dapat diunduh melalui website satuDJA

Telah dilaksanakan sejak tahun 2017 15

B. Revisi DIPA Online (untuk tahun anggaran berjalan)

1) Revisi Informasi Kinerja

Perubahan informasi kinerja diusulkan oleh User Unit Eselon I K/L (hierarkis internal K/L) kepada DJA

2) Revisi DIPA

Dapat Dilakukan oleh User Unit Eselon I kepada DJA dan Dit. PA DJPB, User Satker diusulkan kepada Kanwil DJPB sesuai kewenangan persetujuan revisi.

Dengan revisi DIPA Online :

Pengajuan revisi disampaikan melalui website https://satudja.kemenkeu.go.id

Proses penyelesain revisi dapat dimonitoring secara realtime

Arsip data revisi tersimpan secara digital

Pemberitahuan (Notifikasi) tahapan penyelesaian revisi melalui SMS (OTP)

Mulai dilaksanakan sejak 1 April 2019, bagi satker yang belum mempunyai user login aplikasi satuDJA dapat menyampaikan permohonan kepada DJA melalui email atau Pusat layanan DJA


16

https://satudja.kemenkeu.go.id/


Sistem Informasi PNBP Online, atau SIMPONI,

adalah sistem informasi yang dikelola oleh Ditjen

Anggaran Kemenkeu, dalam rangka memfasilitasi

pengelolaan PNBP, yaitu : sistem perencanaan PNBP,

sistem billing, dan sistem pelaporan PNBP.

Simponi dapat diakses melalui alamat :

www.simponi.kemenkeu.go.id

B. Simponi

17


Catatan Hal IV DIPA (Blokir) : i) alokasi masih harus dilengkapi loan agreement

atau nomor register (Kanwil BPN Kalbar); ii) masih memerlukan reviu BPKP (Pelaksanaan

Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalbar); dan iii) alokasi harus dilengkapi dasar hukum

pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait (satker lainnya).

NO. SATKER PAGU AKTUAL

(Juta Rp)

BLOKIR AKTUAL

(Juta Rp) %

1 130364 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

SINTANG

850,0 850,0 100,0%

2 139022 DINAS PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN KALIMANTAN BARAT

534,9 534,9 100,0%

3 131220 SEKOLAH TINGGI AGAMA KATOLIK

NEGERI PONTIANAK

38.602,2 30.571,8 79,2%

4 418964 DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN

BARAT

4.480,0 3.000,0 67,0%

5 418714 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.

SAMBAS

3.537,8 1.493,0 42,2%

6 413931 KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR

UDARA SUSILO SINTANG

52.651,4 21.645,0 41,1%

7 403495 BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

KALIMANTAN BARAT

12.125,7 2.806,8 23,1%

8 621733 BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT 10.452,2 2.415,8 23,1%

9 498200 SNVT PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER

AIR WS.KAPUAS, WS.JELAI-KENDAWANGAN

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

39.500,0 9.000,0 22,8%

10 498207 SNVT PELAKSANAAN JARINGAN

PEMANFAATAN AIR WS.KAPUAS, WS.JELAI-

KENDAWANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

155.165,5 33.950,0 21,9%

Terdapat blokir anggaran sebesar 1,8% dari pagu aktual Satker-Satker di Kalbar TA 2019

NO. SATKER PAGU AKTUAL

(Juta Rp)

BLOKIR AKTUAL

(Juta Rp) %

11 403854 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI

DARAT WILAYAH XIV

86.549,2 14.500,0 16,8%

12 431252 KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN

NASIONAL PROP. KALIMANTAN BARAT

157.895,9 25.584,3 16,2%


SEKADAU

2.749,5 334,2 12,2%


SINTANG

2.641,1 313,0 11,9%


SEKADAU

2.164,1 233,0 10,8%

TOTAL % BLOKIR TERBESAR (15 SATKER) 147.231,7

SATKER-SATKER KALBAR LAINNYA 14.957,6

TOTAL PAGU SELURUH SATKER DI KALBAR 8.879.203,3 162.189,3 1,8%

18

D. Fokus dan Arah Kebijakan APBN Tahun 2020

19

D. Fokus dan Arah Kebijakan APBN 2020

APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM

MOBILISASI PENDAPATAN YANG INOVATIF

PEMBIAYAAN YANG KREATIF

1. Reformasi perpajakan untuk merespon ekonomi digital

2. Insentif fiskal untuk mendorong daya saing investasi dan ekspor

1. Penguatan daya saing SDM

2. Program perlindungan sosial yang komprehensif: sinergi dan integrasi

3. Penguatan desentralisasi fiskal

1. Pembiayaan kreatif dan inovatif yang mengikutsertakan peran swasta

2. Penguatan efektifitas peran quasi fiskal sebagai agent development (BUMN & BLU)

Birokrasi yang efisien dan efektif

SDM yang berkualitas

Mendorong pemanfaatan anggaran lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi

perekonomian dan kesejahteraan

FOKUS

STRATEGI

TEMA

BELANJA NEGARA YANG LEBIH EFEKTIF

Akselerasi Pembangunan

Infrastruktur

Desentralisasi Fiskal yang Berkualitas

Antisipasi ketidakpastian

20

Belanja Pemerintah tahun 2020 didorong untuk lebih produktif dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan

2

4

1

3

Kesehatan Efektivitas program JKN

Konvergensi penurunan stunting

Pendidikan skill, entrepreneurship, penguasaan ICT

Kesejahteraan Menjaga daya beli

Kartu sembako

SDM yang berkualitas

Birokrasi yang efisien dan efektif

Produktivitas, integritas, dan pelayanan publik

Reformasi gaji dan skema pension

Birokrasi yang berbasis kemajuan ICT

Integrasi tunjangan kinerja dengan alokasi

konsinyering dan RDK

Transformasi industrialisasi (pangan, energy, air,

konektivitas)

Infrastruktur perkotaan (air bersih, sanitasi,

pengelolaan sampah, dan transportasi massal)

Skema pembiayaan kreatif (KPBU AP)

Akselerasi Infrastruktur

Desentralisasi fiskal yang

berkualitas

Pusat pertumbuhan ekonomi di

daerah

Pengembangan pembiayaan

kreatif (KPBU)

Pemberdayaan masyarakat desa

(Dana desa)

Antisipasi Ketidakpastian

Mitigasi risiko bencana

Stabilitas ekonomi, keamanan &

politik

21

NON K/L

K/L

Kebijakan Belanja Pegawai Tahun 2020

5%

Memperhitungkan dampak kenaikan tunjangan kinerja pada beberapa K/L di tahun 2019

Memperhitungkan gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK

yang mulai bekerja tahun 2018 dan 2019

Memperhitungkan dampak kebijakan Kenaikan gaji pokok rata-rata sebesar 5% tahun 2019

Anggaran kontribusi sosial

Manfaat pensiun aparatur Cicilan UPSL THT PNS Iuran jaminan kesehatan aparatur Iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur Iuran jaminan kematian aparatur Iuran jaminan kesehatan bagi pejabat

negara (jamkesmen dan jamkestama)

Cadangan belanja pegawai

THR pensiunan sebesar 1 kali pensiun pokok Penyesuaian tukin KL

Iuran Tapera sebesar 0,5% gaji pokok Reform program pensiun dan JHT (iuran

pemerintah sebagai pemberi kerja) Gaji dan tunjangan CPNS dan PPPK pusat

2020 (sebanyak 30.848 orang/Kemenpan) Belanja pegawai lainnya

Pemberian THR sebesar 1 kali penghasilan (gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, tunjangan kinerja)

THR

22

Kebijakan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun 2020

Melanjutkan kebijakan flat policy belanja barang (perjadin, paket meeting, dan honorarium) yang tidak melebihi real tahun 2017

Mendukung rencana kegiatan strategis antara lain:

1. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua tahun 2020

2. Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi

3. Sensus Penduduk Tahun 2020

4. Penguatan Program Vokasi

Menampung kegiatan tahun jamak (multi years contract/MYC)

23

PBI JKN dengan tarif Rp23.000 & target 96,8 jt jiwa (sama dengan tahun 2019)

program BPNT unit cost Rp110.000,- per KPM per bulan dan target 15,6 jt KPM (sama dengan tahun 2019)

program PKH target 10 jt KPM dengan conditionalities (sama dengan tahun 2019)

program PIP dan Bidikmisi Unit cost dan target sama dengan tahun 2019

BANTUAN

SOSIAL

Kebijakan Bantuan Sosial Tahun 2020

24

Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg;

Subsidi BBM dan LPG

Subsidi

Listrik

Subsidi Pupuk

Bantuan PSO

Memberikan subsidi listrik bagi

pelanggan rumah tangga miskin dan rentan dengan daya 450 VA dan 900 VA;

Penyaluran subsidi pupuk lebih tepat sasaran melalui Kartu Tani kepada 17 juta penerima

Mendukung peningkatan pelayanan

umum di bidang transportasi publik (KAI dan PELNI) dan penyediaan informasi publik (LKBN Antara)

• Memperluas akses permodalan UMKM melalui subsidi bunga KUR kepada 4,4 juta orang

• Memberikan subsidi bunga kredit perumahan hanya untuk

tagihan ulang tahun (tidak terdapat penambahan unit baru) perubahan mekanisme pembiayaan perumahan FLPP/Tapera

Subsidi Bunga Kredit

Program

Kebijakan Belanja Subsidi Tahun 2020

Mendukung peningkatan daya saing

industri tertentu dan pemberian insentif sektor panas bumi dan obligasi pemerintah

Subsidi

Pajak Subsidi Energi

Subsidi Non Energi

25

• Konvergensi penurunan stunting

Kesehatan

• skill, entrepreneurship, penguasaan ICT

Keterampilan/ Pendidikan

• penelitian, insentif riset, kebudayaan

Inovasi

Kesejahteraan

• KIP Kuliah, KIP dasar & Menengah

• Kartu Pra Kerja

• Akselerasi pengentasan kemiskinan

• PKH, BPNT, Kartu sembako

• Program JKN

Beberapa Kegiatan Strategis Tahun 2020 untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengalokasian anggaran

• Transformasi industrialisasi (pangan,

energy, air, konektivitas)

• Mitigasi risiko bencana

• pelestarian lingkungan & pengembangan EBT

• Stabilitas hankam & politik

Akselerasi Infrastruktur

Antisipasi Ketidakpastian

1. Kementerian Kesehatan

2. Kementerian Sosial

3. Kementerian Ristekdikti

4. Kementerian Dikbud

5. Kementerian Agama

6. Kementerian Ketenagakerjaan

8. Kementerian PUPR

9. Kementerian Perhubungan

13. BNPB

11. Kemenhan

12. Polri

7. Kementerian Perindustrian

10. Kementerian ESDM

26

Perlu Mensinergikan Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah

Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah dan Dan Desa

masih cukup tingginya belanja barang aparatur/operasional (perjalanan dinas, paket pertemuan, dan honorarium)

rendahnya kemampuan penyerapan belanja kementerian/lembaga dengan rata-rata hanya

sebesar 88,3 persen dalam 7 tahun terakhir

rendahnya efektivitas belanja barang bantuan pemerintah dan bantuan sosial dalam mengentaskan kemiskinan

Belum optimalnya sistem monitoring pada K/L

alokasi belanja pegawai lebih besar dibandingkan dengan belanja modal

penyerapan anggaran belum optimal khususnya pada awal tahun anggaran

Ketimpangan layanan publik antar daerah

kesalahan tata kelola keuangan daerah

Sinkronisasi K/L dan Pemda

27

E. Hal Baru dan Strategis 2020

29

Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan

PKH KARTU SEMBAKO KIP KULIAH KARTU PRA KERJA

• Ibu Hamil • Usia Dini

• SD/sederajat • SMP/sederajat • SMA/sederajat • Penyandang

Disabilitas • Lanjut Usia

• Penerima BPNT memiliki kondisi sosial ekonomi

25% terendah di daerah pelaksanaan

• Varian pangan BPNT akan diperluas menjadi Kartu Sembako

• Sasaran diutamakan bagi anak keluarga

penerima Bansos (PKH, dll.)

• Perluasan jumlah penerima Bidikmisi

Kartu Pra Kerja bertujuan untuk membantu keluarga miskin yang belum mendapatkan pekerjaan melalui pemberian pelatihan kerja dan bantuan insentif pasca training sampai

mendapatkan pekerjaan.

KIS KIS bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu

30

Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU)

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PERUBAHAN

PARADIGMA

PEMBENTUKAN ASET

(Pemerintah) PELAYANAN MASYARAKAT

KONVENSIONAL KPBU

PENGADAAN ASET

DISERAHKAN SETELAH

KERJASAMA SELESAI

KEWAJIBAN PEMERINTAH

MELAYANI MASYARAKAT

KEWAJIBAN PEMERINTAH

MELAYANI MASYARAKAT

Pembagian risiko

• yang bisa dikendalikan oleh badan usaha

menjadi tanggung jawab badan usaha

• Yang bisa dikendalikan pemerintah

menjadi tanggung jawab pemerintah

31

REVISI UU PNBP

20 TAHUN 1997

LATAR BELAKANG UU 9/2018

PERLUNYA PENGUATAN LANDASAN HUKUM

Penyesuaian dengan Amandemen UUD dan Paket UU Keuangan Negara

PERLUNYA PENINGKATAN KUALITAS

PENGELOLAAN Minimalisasi Temuan, Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

PERLUNYA PENINGKATAN PELAYANAN DAN OPTIMALISASI

PENERIMAAN Penegasan tugas dan fungsi pengelola PNBP sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan mengoptimalisasi PNBP

PERLUNYA IMPLEMENTASI KEBIIJAKAN PEMERINTAH

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan mewujudkan kemandirian ekonomi

MENGHIMPUN SUMBER PENERIMAAN NEGARA

MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

PERBAIKAN PENGATURAN Antara lain Pengaturan Ijin Penggunaan di luar Satker

penghasil dan ditujukan untuk optimalisasi

PENAMBAHAN PENGATURAN Antara lain Pengaturan penetapan atas tarif yang sering berubah ditetapkan melalui PMK

PENGUATAN PENGATURAN Antara lain Kewajiban Instansi untuk melakukan verifikasi dan Kewenangan Menteri untuk meminta Pemeriksaan

Reformasi PNBP semakin kuat dengan pengesahan Revisi UU PNBP

32

33

Rp410.200.000/thn Rp34.183.333/bln pendapatan perkapita

negara terbesar

34

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih

Informasi lebih lengkap tentang APBN : www.kemenkeu.go.id

www.anggaran.depkeu.go.id www.data-apbn.kemenkeu.go.id

Masukan, saran, pertanyaan dan informasi tentang Belanja K/L :

https://satudja.kemenkeu.go.id

[email protected] @DitjenAngaran#UangkitauntukApa

Laporan penyalahgunaan APBN :

www.wise.kemenkeu.go.id www.lapor.go.id

Kementerian Keuangan

Republik Indonesia@KemenkeuRI Kemenkeu RIKemenkeu RI



http://www.wise.kemenkeu.go.id/

peran apbn dalam pembangunan - anggaran… filepola penyerapan anggaran 50% direalisasikan pada...

Documents