Peralihan Pajak Bumi Dan Bangunan SurabayaMuh Rizky Rezaldi 22 Sigit Wisnu Irawan 27

Latar Belakang Diterbitkan UU no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berlaku mulai tahun 2010 dan diharapkan pada awal 2014 seluruh wilayah sudah menerapkannya Surabaya merupakan kota pertama yang siap menjalankannya

Rumusan Masalah Bagaimanakah pengaruh UU no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyerahkan pengelolaan PBB kepada daerah? Bagaimana perbedaan jumlah pendapatan PBB Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2009, 2010 dan 2011 ?

Dasar Teori UU no 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Pengalihan PBB-P2 Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan) serta BPHTB

Pembahasan Surabaya merupakan kota yang paling siap menerapkan kebijakan peralihan PBB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Tahun 2011 adalah awal karir bagi PBB Surabaya Surabaya menjadi trendsetter bagi daerahdaerah lain

Lanjutan Pada 2009, target penerimaan PBB sebesar 473milyar Terealisasikan sebesar 308milyar Berarti pada tahun 2009 PBB kota Surabaya tidak memenuhi target karena hanya mendapat 64,8%

Lanjutan Pada tahun 2010, target penerimaan PBB sebesar 512milyar Diperoleh sebesar 421milyar Berarti pada tahun 2010 PBB kota Surabaya masih belum memenuhi target karena hanya mendapat 82,2%

Lanjutan Selanjutnya di tahun 2011, pemerintah daerah mengambil alih hak atas PBB Pada periode ini, pemkot mencanangkan target 600milyar Dan ternyata Didapat PBB sebanyak 660milyar Ini berarti melampaui target sebesar 110% Wow

Kesimpulan Peralihan PBB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sangat efektif Jumlah pajak yang dapat diperoleh lebih besar ketika PBB dikelola oleh pemerintah daerah Sumbangan PBB yang sangat signifikan terhadap APBD kota Surabaya, menjadikan PBB berpengaruh dalam kemajuan kota tersebut