per men 92008 ped.bantuan.pemb.rusun

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 9 /PERMEN/M/2008

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

PADA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN BERASRAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

Menimbang : a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, bagi mahasiswa/siswa/santri dan pendidik serta tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pendidikan berasrama secara adil dan merata, maka diperlukan Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa;

b. bahwa mahasiswa/siswa/santri serta pendidik dan tenaga kependidikan yang menginginkan tinggal atau menghuni rumah susun sederhana sewa merupakan golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah sehingga sangat memerlukan bantuan kemudahan dari pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama;

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu;

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun;

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Berlantai Banyak;

20. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2008;

Memperhatikan

: 1.

Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/SKB/M/2006, dengan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN/LL/2006, dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2006 tentang Program Pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada Perguruan Tinggi;

2.

Instruksi Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Fungsi Operasionalisasi Kebijakan Perumahan Di Lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN BERASRAMA .

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pembangunan Rusunawa adalah bantuan pembangunan fisik baik berupa bangunan baru Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), maupun rehabilitasi asrama/hunian yang telah ada dan dibiayai oleh Pemerintah melalui APBN pada Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan pada Kementerian terkait lainnya.

2. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa, adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaanya sewa serta dibangun dengan mengunakan dana Angaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.

3. Lembaga Pendidikan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor.

4. Lembaga Pendidikan Berasrama adalah penyelenggara pendidikan menengah yang berbentuk pendidikan umum, kejuruan dan/atau keagamaan atau pendidikan terpadu (pendidikan Umum dengan pendidikan agama, atau pendidikan umum dengan pendidikan kejuruan atau pendidikan agama dengan pendidikan kejuruan) yang dalam proses pembelajarannya mewajibkan peserta didiknya untuk tinggal di asrama.

5. Pendidikan menengah adalah setelah pendidikan dasar yang berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

6. Asrama adalah Rusunawa yang diperuntukkan bagi mahasiswa/siswa/santri.

7. Hunian adalah Rusunawa yang diperuntukkan bagi tenaga pendidik dan/atau kependidikan.

8. Usulan bantuan pembangunan Rusunawa adalah permohonan/proposal bantuan untuk pembangunan Rusunawa yang diperuntukkan bagi mahasiswa/siswa/santri dan bagi pendidik dan/atau tenaga kependidikan, yang memenuhi persyaratan.

9. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen usulan bantuan pembangunan Rusunawa.

10. Jenis Pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akedemik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.

11. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan

doktor yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi/Perguruan Tinggi dan berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institusi, atau universitas.

12. Badan Hukum Pendidikan adalah landasan hukum bagi penyelenggaraan satuan pendidikan, antara lain badan hukum milik negara (BHMN) yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik dengan berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang seuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

15. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

16. Daftar Isian (Checklist) adalah format isian data dan kelengkapan untuk penilaian usulan/permohonan bantuan Rusunawa.

17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

18. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota beserta perangkat sebagai unsur penyelelenggaraan pemerintah daerah.

19. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Bantuan Pembangunan Rusunawa dimaksudkan untuk memberikan fasilitasi bantuan fisik bangunan Rusunawa sehingga mendorong lembaga pendidikan tinggi dan/atau lembaga pendidikan berasrama untuk memenuhi kebutuhan asrama bagi mahasiswa/siswa/santri dan hunian bagi pendidik dan/atau tenaga kependidikan dan bertujuan sebagai pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan dalam mengajukan usulan bantuan pembangunan Rusunawa.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan bantuan pembangunan Rusunawa dalam Peraturan Menteri ini meliputi : a. bentuk bantuan pembangunan Rusunawa:

1. penyediaan asrama bagi mahasiswa/siswa/santri; 2. penyediaan hunian bagi pendidik dan/atau tenaga kependidikan; 3. peningkatan kualitas asrama bagi mahasiswa/siswa/santri dan hunian bagi

pendidik dan/atau tenaga kependidikan. b. kriteria penerima bantuan pembangunan Rusunawa:

1. kriteria umum; 2. kriteria akademik.

c. persyaratan pengajuan dan penyusunan bantuan pembangunan Rusunawa: 1. pembangunan baru; 2. rehabilitasi.

d. mekanisme bantuan pembangunan Rusunawa: 1. pengajuan usulan bantuan; 2. verifikasi; 3. penetapan bantuan; 4. pelaksanaan pembangunan; 5. penyerahan bantuan.

e. pendanaan; f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; g. pembinaan.

BAB II

BENTUK BANTUAN PEMBANGUNAN RUSUNAWA Pasal 4

(1) Bentuk bantuan pembangunan Rusunawa untuk lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pendidikan berasrama meliputi: a. pembangunan baru; dan/atau b. rehabilitasi.

(2) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa asrama bagi mahasiswa/siswa/santri khususnya untuk tahun ajaran pertama serta hunian bagi pendidik dan/atau tenaga kependidikan untuk jangka waktu menghuni selama 5 tahun.

(3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perbaikan asrama bagi mahasiswa/siswa/santri dan perbaikan hunian bagi pendidik dan/atau tenaga kependidikan.

(4) Pembangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Penggunaan Rusunawa meliputi: a. Rusunawa untuk asrama; b. Rusunawa untuk hunian.

(2) Rusunawa untuk asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi mahasiswa/siswa/santri yang lajang.

(3) Rusunawa untuk hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang lajang dan/atau keluarga.

(4) Rusunawa untuk asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan: a. luas unit sekurang-kurangnya 21 m2; b. kamar mandi komunal berada diluar unit hunian.

(5) Rusunawa untuk hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan: a. Rusunawa lajang dengan luas unitnya sekurang-kurangnya 21 m2; b. Rusunawa keluarga dengan luas unit sekurang-kurangnya 28 m2; c. kamar mandi berada di dalam masing-masing unit untuk Rusunawa keluarga.

(6) Ketentuan penggunaan Rusunawa sebagimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur lebih lanjut pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Deputi Bidang Perumahan Formal.

Pasal 6

(1) Bantuan pembangunan baru Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan ketentuan rancang bangun:

a. jumlah lantai bangunan Rusunawa sekurang-kurangnya 3 lantai dan sebanyak-banyaknya berjumlah 5 lantai;

b. lantai dasar dimanfaatkan untuk sarana sosial, umum dan/atau komersial;

c. 1 (satu) bangunan Rusunawa dapat berbentuk satu blok (mono block) atau dua blok (twin block).

(2) Ketentuan rancang bangun Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Deputi Bidang Perumahan Formal.

BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN RUSUNAWA

Bagian Kesatu Umum Pasal 7

Kriteria penerima bantuan pembangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi : a. kriteria umum; dan b. kriteria akademik.

Bagian Kedua Kriteria Umum

Pasal 8

(1) Kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah: a. pendidikan tinggi formal; dan /atau b. pendidikan menengah formal;

(2) Pendidikan tinggi formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk: a. Perguruan Tinggi Negeri (PTN); b. Perguruan Tinggi Swasta (PTS); c. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN); d. Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS); e. Perguruan Tinggi Agama lainya.

(3) Pendidikan menengah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk: a. Sekolah Menengah Atas (SMA) ; b. Madrasah Aliyah (MA) ; c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ; d. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); dan/atau e. bentuk lain yang sederajat.

(4) Pendidikan menengah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat berbentuk pendidikan menengah yang diselenggarakan secara terpadu meliputi: a. pendidikan umum dengan pendidikan agama; b. pendidikan umum dengan pendidikan kejuruan; c. pendidikan agama dengan pendidikan kejuruan.

(5) Penyelenggara pendidikan adalah: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah; c. Yayasan.

Bagian Ketiga

Kriteria Akademik Pasal 9

Kriteria akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah : a. telah memiliki ijin pendirian atau ijin penyelenggaraan pendidikan dari instansi

yang berwenang; b. telah memperoleh status akreditasi; c. jumlah mahasiswa/siswa/santri pada Rusunawa sekurang-kurangnya berjumlah

800 sampai dengan 1600 orang;

d. jumlah pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada rusunawa untuk hunian dengan ketentuan: 1. pada lembaga pendidikan tinggi sekurang-kurangnya 110 orang; 2. pada lembaga pendidikan berasrama sekurang-kurangnya 60 orang.

BAB IV PERSYARATAN PENGAJUAN DAN PENYUSUNAN USULAN BANTUAN PEMBANGUNAN RUSUNAWA

Bagian Kesatu Pembangunan Baru

Paragraf 1 Umum Pasal 10

Bantuan pembangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan: a. non teknis; b. teknis.

Paragraf 2

Persyaratan Non Teknis Pasal 11

Persyaratan non teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri : a. administrasi; b. kesiapan pengelolaan.

Pasal 12

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a terdiri: a. surat permohonan; b. surat dukungan; c. surat pernyataan; d. surat kesanggupan penyertaan.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah : a. surat permohonan bantuan pembangunan baru Rusunawa dari lembaga

pendidikan tinggi negeri ditandatangani oleh Rektor atau lembaga pendidikan tinggi swasta ditandatangani oleh Rektor dan ketua yayasan;

b. surat permohonan bantuan pembangunan baru Rusunawa dari lembaga pendidikan berasrama ditandatangani oleh ketua lembaga/ketua yayasan;

c. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditujukan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat sebagaimana dicontohkan pada lampiran 1 Peraturan Menteri ini;

(3) Surat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :

a. surat dukungan dari lembaga pendidikan tinggi atau lembaga pendidikan berasrama terdiri dari:

1. surat dukungan dari pemerintah daerah (provinsi,kabupaten/kota) yang ditandatangani oleh kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) dan Dinas Teknis yang membidangi Perumahan;

2. surat dukungan dari Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Agama yang ditandatangani oleh pejabat eselon 1.

b. surat dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi lampiran dalam surat dukungan bantuan pembangunan rusunawa dan ditujukan kepada Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Negara Perumahan Rakyat, sebagaimana dicontohkan pada lampiran 2 Peraturan Menteri ini;

(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :

a. surat pernyataan dari lembaga pendidikan tinggi atau lembaga pendidikan berasrama terdiri dari: 1. surat pernyataan kepemilikan dan penguasaan lahan; 2. surat pernyataan menyediakan dan menyerahkan lahan dalam kondisi siap

bangun; 3. surat pernyataan bersedia memberikan jaminan tidak mengalih-fungsikan

bangunan; 4. surat pernyataan bersedia menerima dan mengelola Rusunawa; 5. surat penetapan lokasi sesuai dengan master plan dengan mengacu pada

rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota; 6. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan pembangunan

rusunawa yang berasal dari APBN; 7. surat pernyataan bersedia melakukan penghijauan pada lingkungan lokasi

Rusunawa.

b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat pernyataannya sebagaimana dicontohkan pada lampiran 3 Peraturan Menteri ini.

(5) Surat kesanggupan penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: a. surat kesanggupan penyertaan dari lembaga pendidikan tinggi atau lembaga

pendidikan berasrama sebagaimana dicontohkan pada lampiran 4 Peraturan Menteri ini, yang berisikan: 1. bersedia untuk menyiapkan lahan siap bangun; 2. bersedia untuk melakukan pengajuan permohonan dan biaya perijinan

(IMB); 3. bersedia untuk menyiapkan detail engineering design (DED) atau

menggunakan desain prototipe dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat;

4. bersedia untuk penyambungan listrik, air minum, dan jaringan komunikasi beserta biaya penyambungannya;

5. bersedia menyiapkan /menyediakan meubeler; 6. bersedia menyiapkan dukungan prasarana, sarana, dan utilitas.

b. penyertaan dari pemerintah daerah dapat dalam bentuk: a. kemudahan dalam proses perijinan/IMB; b. retribusi; c. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas ; d. kemudahan dan fasilitasi penyambungan jaringan listrik, jaringan air

minum dan jaringan komunikasi.

Pasal 13

(1) Kesiapan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi: a. usulan badan pengelola ;

b. struktur badan pengelola; c. rencana biaya pengelolaan.

(2) Kesiapan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat pernyataannya sebagaimana dicontohkan pada lampiran 5 Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Persyaratan Teknis Pasal 14

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: a. lokasi; b. lahan; c. rancang bangun; dan d. penyusunan usulan bantuan pembangunan.

Pasal 15

(1) Persyaratan teknis lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah sebagai berikut: a. lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota

dengan disertai surat keterangan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) /dinas teknis terkait;

b. lokasi sesuai dengan master plan lembaga pendidikan tinggi dan master plan komplek pada lembaga pendidikan berasrama yang diperuntukan bagi asrama/hunian;

c. lokasi siap bangun yaitu bebas/kosong dari tanaman maupun bangunan; d. lokasi memiliki lebar jalan sekurang-kurangnya 6m; e. lokasi memperhitungkan daya tampung dan daya dukung lingkungan; f. dilengkapi dengan foto lokasi dan foto akses masuk.

(2) Persyaratan teknis lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi: a. lahan yang digunakan untuk pembangunan Rusunawa harus jelas status

hukum kepemilikan dan jenis hak atas tanahnya yang dibuktikan dengan sertifikat atas tanah serta status penguasaannya;

b. kondisi lahan merupakan tanah siap bangun dan sudah kosong dari bangunan dan tanaman, serta telah didukung oleh kesiapan PSU lainnya;

c. kemiringan tanah yang ditunjukan dengan peta kontur tanah; d. apabila masih diperlukan pekerjaan tambahan lainnya yang berhubungan

dengan pematangan tanah, dan perataan tanah yang diakibat oleh kondisi fisik tanah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c merupakan penyertaan dari lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pendidikan berasrama dan / atau pemerintah daerah;

e. lahan yang diperlukan untuk membangun Rusunawa sekurang-kurangnya 3000 m2 dengan lebar sekurang-kurangnya 15 m.

(3) Persyaratan teknis rancang bangun Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c harus dipenuhi apabila tidak menggunakan detail engineering design (DED) yang disiapkan Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

(4) Persyaratan rancang bangun yang tidak menggunakan detail engineering design (DED) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat surat pernyataan kesanggupan menyiapkan rancang bangun yang meliputi:

a. rancang bangun arsitektur; b. rancang bangun struktur; c. rancang bangun mekanikal elektrikal.

(5) surat pernyataan kesanggupan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana dicontohkan pada lampiran 6 Peraturan Menteri ini.

(6) Persyaratan penyusunan usulan bantuan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d disusun sebagaimana contoh sistematika penyusunan usulan bantuan pembangunan rusunawa sebagaimana dicontohkan pada lampiran 7 Peraturan Menteri ini;

(7) Persyaratan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) diatur lebih lanjut pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Deputi Bidang Perumahan Formal.

Bagian Kedua Rehabilitasi Paragraf 1 Umum Pasal 16

Bantuan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan: a. non teknis; dan b. teknis.

Paragraf 2

Persyaratan Non Teknis Pasal 17

Persyaratan non teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi: a. administrasi; b. kesanggupan pengelolaan setelah rehabilitasi.

Pasal 18

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mencakup: a. surat permohonan; b. surat dukungan; c. surat pernyataan; d. surat kesanggupan penyertaan.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah : a. surat permohonan bantuan rehabilitasi asrama/hunian/rusunawa dari

lembaga pendidikan tinggi negeri ditandatangani oleh Rektor atau lembaga pendidikan tinggi swasta oleh Rektor dan ketua yayasan;

b. surat permohonan bantuan rehabilitasi asrama/hunian/rusunawa dari lembaga pendidikan berasrama ditandatangani oleh ketua lembaga/ketua yayasan;

c. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ditujukan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat, sebagaimana dicontohkan pada lampiran 8 Peraturan Menteri ini.

(3) Surat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :

a. surat dukungan yang dipenuhi oleh lembaga pendidikan tinggi atau lembaga pendidikan berasrama terdiri dari: 1. surat dukungan dari dinas teknis kabupaten/kota yang membidangi

perumahan; 2. surat dukungan pemerintah daerah setempat yang dapat diperoleh dari

gubernur/bupati/walikota; 3. surat dukungan dari Depatemen Pendidikan Nasional atau Departemen

Agama yang ditandatangani oleh pejabat eselon 1. b. surat dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi lampiran dalam

surat dukungan bantuan pembangunan rusunawa dan ditujukan kepada Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Negara Perumahan Rakyat, sebagaimana dicontohkan pada lampiran 9 Peraturan Menteri ini.

(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah : a. surat pernyataan dari lembaga pendidikan tinggi atau lembaga pendidikan

berasrama terdiri dari: 1. surat pernyataan kepemilikan dan penguasaan lahan; 2. surat pernyataan bersedia memberikan jaminan tidak mengalih-fungsikan

bangunan; 3. surat pernyataan bersedia menerima dan mengelola rusunawa; 4. surat pernyataan lokasi rusunawa tidak mengalami perubahan peruntukan; 5. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan rehabilitasi rusunawa

yang berasal dari APBN; 6. surat pernyataan bersedia mempertahankan/meningkatkan penghijauan

pada lingkungan lokasi rusunawa. b. surat pernyataan dari Dinas Teknis terkait mengenai tingkat kerusakan

bangunan Rusunawa yang ada dengan dilengkapi data teknis umur bangunan dan perhitungan tingkat kerusakan yang meliputi antara lain: a. data tahun pembangunan (umur bangunan); b. gambar pelaksanaan (as built drawing); c. hitungan tingkat kerusakan.

c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b sebagaimana dicontohkan pada lampiran 10 Peraturan Menteri ini.

(5) Surat kesanggupan penyertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah: a. surat kesanggupan penyertaan dari lembaga pendidikan tinggi atau lembaga

pendidikan berasrama sebagaimana contoh pada lampiran 11 Peraturan Menteri ini, yang berisikan: 1. bersedia untuk membiayai perijinan/IMB; 2. bersedia menyiapkan Detail Engineering Design (DED) untuk rehabilitasi; 3. bersedia untuk menyiapkan/pengadaan meubeler; 4. bersedia untuk menata kembali sistem jaringan listrik, jaringan air minum

dan jaringan komunikasi. b. penyertaan dari pemerintah daerah dapat dalam bentuk:

1. kemudahan persyaratan dan proses perijinan (IMB); 2. keringanan retribusi; 3. peningkatan prasarana, sarana dan utilitas.

Pasal 19

(1) Kesanggupan pengelolaan setelah rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b harus dilengkapi dengan: a. bentuk dan struktur badan pengelola; b. rencana biaya pengelolaan.

(2) Kesanggupan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat pernyataannya sebagaimana dicontohkan pada lampiran 12 Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Persyaratan Teknis Pasal 20

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi: a. lokasi; b. gambar pelaksanaan (as built drawing); dan c. penyusunan usulan bantuan rehabilitasi.

Pasal 21

(1) Persyaratan teknis lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sebagai berikut : a. peruntukan lokasi tidak berubah dan sesuai dengan master plan lembaga

pendidikan tinggi dan lembaga pendidikan berasarama ; b. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota; c. disertai dengan surat keterangan dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah

(SKPD) / Dinas Teknis Terkait; (2) Persyaratan teknis gambar pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf b yang meliputi : a. gambar arsitektur; b. gambar struktur; c. gambar mekanikal elektrikal; d. gambar-gambar teknis pendukung lainya; dan/atau e. foto-foto bagian bangunan yang memerlukan rehabilitasi.

(3) Persyaratan teknis penyusunan usulan bantuan rehabilitasi asrama/hunian/rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c disusun sebagaimana contoh sistematika penyusunan usulan bantuan rehabilitasi asrama/hunian/rusunawa sebagaimana dicontohkan pada lampiran 13 Peraturan Menteri ini.

(4) Jenis dan Tingkat kerusakan bangunan beserta prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Deputi Bidang Perumahan Formal.

Pasal 22

(1) Bantuan rehabilitasi dapat diajukan setelah bangunan Rusunawa dimanfaatkan minimal selama 10 tahun kecuali dalam kondisi tertentu.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: bencana alam, huru-hara, dan kebakaran.

BAB V MEKANISME BANTUAN PEMBANGUNAN RUSUNAWA

Bagian Kesatu Pengajuan Usulan Bantuan

Pasal 23

(1) Pengajuan usulan bantuan pembangunan Rusunawa dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pendidikan berasrama kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat, tembusan kepada Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

(2) Mekanisme pengajuan usulan bantuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dicontohkan pada lampiran 14 Peraturan Menteri ini.

(3) Pengajuan usulan bantuan pembangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya bulan Maret pada tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua Verifikasi Paragraf 1

Penetapan Tim Verifikasi Pasal 24

(1) Verifikasi dilakukan terhadap usulan bantuan pembangunan Rusunawa. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang

ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Perumahan Formal.

Paragraf 2 Keanggotaan Tim Verifikasi

Pasal 25

(1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) keanggotannya terdiri dari: a. Kedeputian Bidang Perumahan Formal; b. Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat; c. Pusat Pengembangan Perumahan.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur-unsur instansi lain yang terkait.

Bagian Ketiga Penetapan Bantuan

Pasal 26

(1) Hasil penilaian verifikasi administrasi usulan bantuan pembangunan Rusunawa diajukan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai calon penerima bantuan pembangunan Rusunawa.

(2) Penetapan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh tim verifikasi dengan melakukan verifikasi lapangan.

(3) Hasil penilaian verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan pembangunan rusunawa.

(4) Menteri dapat menetapkan penerima bantuan diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) setelah mendapat pertimbangan dari Deputi Perumahan Formal.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 27

(1) Bantuan pembangunan Rusunawa yang telah ditetapkan, pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh Pusat Pengembangan Perumahan.

(2) Pusat Pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan: a. Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat; b. Kedeputian Bidang Perumahan Formal; c. lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pendidikan berasrama; dan d. pemerintah daerah.

Bagian Kelima Penyerahan Bantuan

Pasal 28

(1) Rusunawa yang telah selesai dibangun diserahkan oleh Pusat Pengembangan Perumahan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

(2) Bantuan pembangunan Rusunawa yang telah selesai pelaksanaan pembangunannya akan diserahkan kepada lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pendidikan berasrama sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Milik Negara.

(3) Selama belum dapat dilakukan pelaksanaan penyerahan Bantuan Pembangunan Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perlu ditetapkan serah terima pengelolaan sementara oleh Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat atas nama Menteri kepada lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pendidikan berasrama.

(4) Pelaksanaan serah terima pengelolaan sementara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), perlu dilakukan pengelolaan sesuai dengan fungsinya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 29

(1) Sumber pendanaan untuk pembangunan Rusunawa didapat dari beberapa sumber anggaran yaitu: a. dana rupiah murni yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) pada

Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Kementerian terkait lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah (APBD), yang penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

b. dana pinjaman luar negeri dan dana lainnya yang sah. (2) Pengalokasian dana bantuan pembangunan Rusunawa pada lembaga pendidikan

tinggi dan lembaga pendidikan berasrama berdasarkan bantuan pembangunan Rusunawa yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Menteri.

(3) Lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pendidikan berasrama yang menerima bantuan pembangunan Rusunawa harus menyediakan dana pendamping untuk mendukung penyelengaraan pembangunan Rusunawa.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring Pasal 30

(1) Monitoring dimaksudkan untuk pemantauan pemanfaatan bantuan pembangunan Rusunawa.

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan dapat melibatkan Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Pemerintah Daerah dan penerima bantuan.

Bagian Kedua Evaluasi Pasal 31

(1) Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan bantuan pembangunan Rusunawa.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan dapat melibatkan Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Pemerintah Daerah dan penerima bantuan.

Bagian Ketiga Pelaporan Pasal 32

(1) Pelaporan disusun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan pembangunan Rusunawa.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 33

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan didalam pelaksanaan program bantuan pembangunan Rusunawa di lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pendidikan berasrama.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Kementerian Negara Perumahan Rakyat; b. Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama; c. Pemerintah Daerah.

(3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk: a. pengaturan; b. pendampingan dan sosialisasi;

c. pelatihan dan penyuluhan. (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai

dengan tugas dan wewenang.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

(1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (2) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada para pihak yang berkepentingan

untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2008

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,

TTD

MOHAMMAD YUSUF ASY’ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas Sekretariat Kementerian Negara Perumahan Rakyat Agus Sumargiarto

KOP SURAT

Nomor : …………………… nama kota, tanggal,bulan, tahun Lampiran : ………………….... Perihal : Permohonan Bantuan Pembangunan Rusunawa Kepada Yth. Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Jl Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan Dengan Hormat,

Sehubungan dengan program Pemerintah melalui kantor Kementerian Negara Perumahan

Rakyat tentang pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) yang

diperuntukan bagi Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama di seluruh

Indonesia, bersama ini kami mengajukan usulan permohonan bantuan pembangunan

Rusunawa.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak Menteri, berikut kami lampirkan berkas proposal beserta

kelengkapanya.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak

kami ucapkan terima kasih.

Tembusan kepada (*sesuai dengan keperluan): 1. Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Sesmenpera);

2. Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat;

3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

4. Sekretariat Jenderal Departemen Agama*;

5. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama*;

6. Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

7. Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen), Depdiknas.

**) Dilengkapi tanda tangan dan cap oleh:

1. Rektor untuk Perguruan Tinggi Negeri;

2. Rektor dan Ketua Yayasan untuk Perguruan Tinggi Swasta;

3. Ketua Lembaga/Yayasan untuk Pendidikan Berasrama.

Hormat Kami

(Ttd dan cap)

--------------------------------- **)

LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT Nomor: 9/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Dan Lembaga Pendidikan Berasrama

Pasal 11

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

No. ...................................... Kepada Yth. Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Jl Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama : …….....……………………….……………………………………………........ Jabatan : ………….....………………….……………………………………………........ Bertindak atas nama Nama Lembaga : * ) Pendidikan Tinggi ……………………………………………………........... * ) Pendidikan Berasrama …………………………………………………....... Alamat : …………………….…………………………………………………………..... ............................................................................................................................. Telepon : …………........………………………………………………………………..... Fax : ……………....………………………………………………………………..... Dengan ini menyatakan akan melengkapi surat dukungan sebagaimana yang dipersyaratan yaitu: 1. dukungan dari Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang dibuktikan dengan

surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gubernur/Walikota/Bupati; 2. dukungan dari Dinas Teknis kabupaten/kota yang membidangi perumahan; dan 3. dukungan dari Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Agama yang

dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani pejabat eselon I yang membidangi /terkait.

Demikian Surat Pernyataan Dukungan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk memenuhi persyaratan usulan pembangunan Rusunawa. Nama kota, tanggal, bulan, tahun





(Ttd dan cap)

--------------------------------- **)

LAMPIRAN 2


Pasal 12

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

No. ......................................

Yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama : …….....……………………….……………………………………………........ Jabatan : ………….....………………….……………………………………………........ Bertindak atas nama Nama Lembaga : * ) Pendidikan Tinggi ……………………………………………………........... * ) Pendidikan Berasrama …………………………………………………....... Alamat : …………………….…………………………………………………………..... ............................................................................................................................. Telepon : …………........………………………………………………………………..... Fax : ……………....………………………………………………………………..... Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk memenuhi dan melengkapi Persyaratan Administrasi, yang telah ditentukan terdiri dari: 1. surat pernyataan kepemilikan dan penguasaan lahan; 2. surat pernyataan menyediakan dan menyerahkan lahan dalam kondisi siap bangun; 3. surat pernyataan bersedia memberikan jaminan tidak mengalih-fungsikan bangunan; 4. surat pernyataan bersedia menerima dan mengelola rusunawa; 5. surat pernyataan lokasi sesuai dengan master plan/RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)

kabupaten/kota; 6. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan pembangunan rusunawa yang berasal

dari APBN; dan 7. surat pernyataan bersedia melakukan penghijauan pada lingkungan lokasi Rusunawa. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan ditanda-tangani di atas materai yang cukup. Nama kota, tanggal, bulan, tahun **) Dilengkapi tanda tangan dan cap oleh:




(Ttd, cap dan materai)

--------------------------------- **)

LAMPIRAN 3


Pasal 12

KOP SURAT

SURAT KESANGGUPAN PENYERTAAN

No. ......................................

Yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama : …….....……………………….……………………………………………........ Jabatan : ………….....………………….……………………………………………........ Bertindak atas nama Nama Lembaga : * ) Pendidikan Tinggi ……………………………………………………........... * ) Pendidikan Berasrama …………………………………………………....... Alamat : …………………….…………………………………………………………..... ............................................................................................................................. Telepon : …………........………………………………………………………………..... Fax : ……………....………………………………………………………………..... Dengan ini menyanggupi : 1. Penyertaan dalam Bantuan Pembangunan Rusunawa, terdiri dari:

a. bersedia untuk menyediakan lahan siap bangun; b. bersedia untuk melakukan pengajuan permohonan dan biaya perijinan (IMB); c. bersedia untuk menyiapkan Detail Enginering Desain (DED) atau menggunakan desain

prototype dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat; d. bersedia untuk penyambungan listrik, air minum dan jaringan komunikasi beserta biaya

penyambungannya; e. bersedia menyiapkan /menyediakan meubeler; dan f. bersedia menyediakan /menyiapkan dukungan Prasarana, Sarana dan Utilitas.

2. Mengupayakan Kesanggupan Penyertaan dari Pemerintah Daerah dalam Bantuan Pembangunan Rusunawa, terdiri dari: e. kemudahan dalam proses perijinan/IMB; f. keringanan retribusi; g. penyediaan prasarana, sarana dan utilitas; dan h. kemudahan dan fasilitasi penyambungan jaringan listrik, jaringan air minum dan

jaringan komunikasi.

Demikian Surat Kesanggupan Penyertaan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan ditanda-tangani di atas materai yang cukup.

Nama kota, tanggal, bulan, tahun






--------------------------------- **)

LAMPIRAN 4


Pasal 12

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KESIAPAN PENGELOLAAN

No. ......................................

Yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama : …….....……………………….……………………………………………........ Jabatan : ………….....………………….……………………………………………........ Bertindak atas nama Nama Lembaga : * ) Pendidikan Tinggi ……………………………………………………...........

* ) Pendidikan Berasrama …………………………………………………....... Alamat : …………………….…………………………………………………………..... ............................................................................................................................. Telepon : …………........………………………………………………………………..... Fax : ……………....……………………………………………………………….....

Dengan ini menyatakan : 1. Bersedia untuk mengelola Rusunawa dan sanggup untuk melengkapi persyaratan dalam

kesiapan pengelolaan yang terdiri dari: d. usulan badan pengelola; e. struktur badan pengelola; dan f. rencana biaya pengelolaan.

2. Bersedia dan akan mengikuti serta mematuhi Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.

Demikian Surat Pernyataan Kesiapan Pengelolaan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan ditanda-tangani di atas materai yang cukup. Nama kota, tanggal, bulan, tahun






--------------------------------- **)

LAMPIRAN 5


Pasal 13

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN RANCANG BANGUN

No. ......................................

Yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama : …….....……………………….……………………………………………........ Jabatan : ………….....………………….……………………………………………........ Bertindak atas nama Nama Lembaga : * ) Pendidikan Tinggi ……………………………………………………........... * ) Pendidikan Berasrama …………………………………………………....... Alamat : …………………….…………………………………………………………..... ............................................................................................................................. Telepon : …………........………………………………………………………………..... Fax : ……………....………………………………………………………………..... 1. Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk memenuhi persyaratan kesanggupan

menyiapkan rancang bangun yang meliputi : a. rancang bangun arsitek; b. rancang bangun struktur; dan c. rancang bangun mekanikal elektrikal.

2. Informasi Peraturan setempat terkait dengan : � Koefisien Lahan bangunan ( KLB ) � Koefisien Dasar Bangunan ( KDB ) � Koefisien Dasar Hijau ( KDH ) � Garis Sepadan Bangunan (GSB ) � Garis Sepadan Jalan ( GSJ ) � Garis Sepadan Sungai ( GSS )

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan Rancang Bangun ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan ditanda-tangani di atas materai yang cukup. Nama kota, tanggal, bulan, tahun






--------------------------------- **)

LAMPIRAN 6


Pasal 15

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Sasaran

BAB II DATA UMUM DAN AKADEMIS 2.1. Data Umum 2.2. Data Akademis

BAB III GAMBARAN LOKASI DAN BANGUNAN 3.1. Lokasi Rusunawa 3.2. Bangunan Rusunawa

BAB IV GAMBARAN KONDISI EXISTING 4.1. Gambaran Kondisi Lingkungan Kampus/Komplek 4.2. Aksesbilitas Lokasi untuk Rusunawa 4.3. Fasilitas umum dan Sosial di Sekitar lokasi Rusunawa 4.4. Kondisi infrastruktur di sekitar lokasi Rusunawa 4.5. Master Plan Lokasi Rusunawa 4.6. Gambar Arsitektur, Struktur, Mekanikal dan Elektrikal 4.7. Blok Plan Asrama/Hunian/Rusunawa yang ada

BAB V GAMBARAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN RUSUNAWA 5.1. Rencana Induk Pengembangan 5.2. Rencana Pemberdayaan Rusunawa

BAB VI RENCANA PEMBANGUNAN RUSUNAWA 6.1. Kajian Pertumbuhan fisik/Pemekaran lokasi 6.2. Dampak Sosial Pembangunan Rusunawa 6.3. Rancang Bangun Rusunawa 6.4. Konsep Desain Rusunawa

a. Konsep Bentuk Bangunan Rusunawa b. Konsep Interior Sarusun dan Banguna Rusunawa c. Rencana Angaran Biaya Pembangunan

BAB VII RENCANA PENGELOLAAN RUSUNAWA

7.1. Badan / Unit Pengelola 7.2. Struktur Badan Pengelola. 7.3. Penentuan besarnya tarif sewa (didasari atas kemampuan

mahasiswa/siswa/santri dalam membayar sewa). 7.4. Dana untuk Pengelolaan (Dana Opersional dan

Pemeliharan Rutin) 7.5. Pola Pengelolaan kebersihan dan keamananan Rusunawa

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN 7


Pasal 15

LAMPIRAN – LAMPIRAN Data Non Teknis :

- Data Jumlah dan perkembangan jumlah mahasiswa/siswa/santri - Data Jumlah dan perkembangan jumlah pendidik dan / atau tenaga kependidikan - Data Jumlah Program studi / bidang studi - Data penghasilan rata-rata pendidik dan / atau tenaga kependidikan - Data Pekerjaan / penghasilan orang tua mahasiswa/siswa/santri

Data Teknis :

- Gambar Lahan / Lokasi - Gambar Master plan kampus/kompleks - Gambar Site Plan - dll

KOP SURAT

Nomor : …………………… nama kota, tanggal,bulan, tahun Lampiran : ………………….... Perihal : Permohonan Bantuan Rehabilitasi Kepada Yth. Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Jl Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan program Pemerintah melalui kantor Kementerian Negara Perumahan

Rakyat tentang program Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA)

yang diperuntukan bagi Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama di

Seluruh Indonesia, bersama ini kami mengajukan usulan permohonan bantuan rehabilitasi

asrama bagi mahasiswa/siswa/santri atau hunian bagi pendidik/tenaga kependidikan.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak Menteri, berikut kami lampirkan berkas proposal beserta

kelengkapannya.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak

kami ucapkan terima kasih.

Tembusan kepada (*sesuai dengan keperluan): 1. Sekretaris Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Sesmenpera);

2. Deputi Bidang Perumahan Formal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat;

3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;

4. Sekretariat Jenderal Departemen Agama*;

5. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama*;

6. Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;

7. Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen), Depdiknas.

**) Dilengkapi tanda tangan dan cap oleh: 1. Rektor untuk Perguruan Tinggi Negeri;



Hormat Kami

(Ttd dan cap)

--------------------------------- **)

LAMPIRAN 8


Pasal 18

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN BANTUAN REHABILITASI No. ......................................

Kepada Yth. Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Jl Raden Patah I No.1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Dengan Hormat, Saya yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama : …….....……………………….……………………………………………........ Jabatan : ………….....………………….……………………………………………........ Bertindak atas nama Nama Lembaga : * ) Pendidikan Tinggi ……………………………………………………........... * ) Pendidikan Berasrama …………………………………………………....... Alamat : …………………….…………………………………………………………..... ............................................................................................................................. Telepon : …………........………………………………………………………………..... Fax : ……………....………………………………………………………………..... Dengan ini menyatakan akan melengkapi surat dukungan sebagaimana yang dipersyaratan yaitu : 1. dukungan dari Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang dibuktikan dengan

surat pernyataan yang ditandatangani oleh Gubernur/Walikota/Bupati; 2. dukungan dari Dinas Teknis kabupaten/kota yang membidangi perumahan; dan 3. dukungan dari Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Agama yang

dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani pejabat eselon I yang membidangi /terkait.

Demikian Surat Pernyataan dukungan Bantuan Rehabilitasi ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk memenuhi persyaratan usulan rehabilitasi asrama/hunian/rusunawa. Nama kota, tanggal, bulan, tahun





(Ttd dan cap)

--------------------------------- **)

LAMPIRAN 9


Pasal 18

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN BANTUAN REHABILITASI No. ......................................

Yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama : …….....……………………….……………………………………………........ Jabatan : ………….....………………….……………………………………………........ Bertindak atas nama Nama Lembaga : * ) Pendidikan Tinggi ……………………………………………………........... * ) Pendidikan Berasrama …………………………………………………....... Alamat : …………………….…………………………………………………………..... Telepon : …………........………………………………………………………………..... Fax : ……………....………………………………………………………………..... Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan dalam bantuan Rehablitasi yang terdiri dari: 1. surat pernyataan kepemilikan dan penguasaan lahan; 2. surat pernyataan bersedia memberikan jaminan tidak mengalih-fungsikan bangunan; 3. surat pernyataan bersedia menerima dan mengelola rusunawa; 4. surat pernyataan lokasi rusunawa tidak mengalami perubahan peruntukan; 5. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan rehabilitasi rusunawa yang berasal dari

APBN; 6. surat pernyataan bersedia mempertahankan/meningkatkan penghijauan pada lingkungan

lokasi rusunawa; dan 7. surat pernyataan dari Dinas Teknis terkait mengenai tingkat kerusakan bangunan Rusunawa

yang ada dengan dilengkapi data teknis umur bangunan dan perhitungan tingkat kerusakan yang meliputi antara lain : d. data tahun pembangunan (umur bangunan), e. gambar us built drawing dan f. hitungan tingkat kerusakan.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan Bantuan Rehabilitasi ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan ditanda-tangani di atas materai yang cukup. Nama kota, tanggal, bulan, tahun




3. Ketua Lembaga/Yayasan untuk Pendidikan Berasram


--------------------------------- **)

LAMPIRAN 10


Pasal 18

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYERTAAN BANTUAN REHABILITASI

No. ......................................

Yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama : …….....……………………….……………………………………………........ Jabatan : ………….....………………….……………………………………………........ Bertindak atas nama Nama Lembaga : * ) Pendidikan Tinggi ……………………………………………………........... * ) Pendidikan Berasrama …………………………………………………....... Alamat : …………………….…………………………………………………………..... ............................................................................................................................. Telepon : …………........………………………………………………………………..... Fax : ……………....………………………………………………………………..... Dengan ini menyanggupi : 1. Penyertaan dalam Bantuan Rehabilitasi , terdiri dari:

g. bersedia untuk melakukan pengajuan permohonan dan biaya perijinan (IMB); h. bersedia menyediakan Detail Enginering Desain (DED) untuk rehabilitasi atau

menggunakan desain prototype dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat; i. bersedia menyiapkan /menyediakan meubeler; dan j. bersedia untuk penataan kembali sistem jaringan listrik, air minum dan jaringan

komunikasi beserta biaya penyambungannya.

2. Mengupayakan Kesanggupan Penyertaan dari Pemerintah Daerah dalam Bantuan Rehabilitasi, terdiri dari: i. kemudahan persyaratan dan proses perijinan (IMB); j. keringanan retribusi; dan k. penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).

Demikian Surat Kesanggupan Penyertaan ini dibuat dengan penuh tanggungjawab, untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan ditandatangani di atas materai yang cukup.

Nama kota, tanggal, bulan, tahun **) Dilengkapi tanda tangan dan cap oleh:





--------------------------------- **)

LAMPIRAN 11


Pasal 18

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN BANTUAN REHABILITASI

No. ......................................

Yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama : …….....……………………….……………………………………………........ Jabatan : ………….....………………….……………………………………………........ Bertindak atas nama Nama Lembaga : * ) Pendidikan Tinggi ……………………………………………………...........

* ) Pendidikan Berasrama …………………………………………………....... Alamat : …………………….…………………………………………………………..... ............................................................................................................................. Telepon : …………........………………………………………………………………..... Fax : ……………....……………………………………………………………….....

Dengan ini menyatakan : 1. Bersedia untuk mengelola asrama/hunian/Rusunawa yang telah direhabilitasi dan

sanggup untuk melengkapi persyaratan dalam kesiapan pengelolaan yang terdiri dari: g. bentuk dan struktur badan pengelola; dan h. rencana biaya pengelolaan.

2. Bersedia dan akan mengikuti serta mematuhi Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.

Demikian Surat Pernyataan Kesiapan Pengelolaan Bantuan Rehabilitasi ini dibuat dengan penuh tanggung jawab, untuk dipergunakan sebaik-baiknya dan ditanda-tangani di atas materai yang cukup. Nama kota, tanggal, bulan, tahun






--------------------------------- **)

LAMPIRAN 12


Pasal 19

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Sasaran

BAB II DATA UMUM DAN AKADEMIS 2.1. Data Umum 2.2. Data Akademis

BAB III GAMBARAN LOKASI DAN PERENCANAAN 3.1. Lokasi Bangunan yang akan di Rehab 3.2. Kesiapan Pengembangan 3.3. Gambaran Kondisi Peruntukan Lahan Rusunawa

BAB IV GAMBARAN KONDISI EXISTING 4.1. Gambar As built Drawing 4.2 Gambaran Kondisi Lingkungan Kampus/Komplek 4.3. Aksesbilitas Lokasi untuk Rusunawa 4.4. Fasilitas umum dan Sosial di Sekitar lokasi Rusunawa 4.5. Kondisi infrastruktur di sekitar lokasi Rusunawa 4.6. Master Plan Lokasi Rusunawa 4.7. Blok Plan Rusunawa

BAB V GAMBARAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN RUSUNAWA 5.1. Rencana Induk Pengembangan 5.2. Rencana Pemberdayaan Rusunawa

BAB VI RENCANA PEMBANGUNAN RUSUNAWA 6.1. Kajian Pertumbuhan fisik/Pemekaran lokasi 6.2. Usulan Rehabilitasi 6.3. Konsep Desain Gambar Desain a. Konsep Bentuk Bangunan Rusunawa b. Konsep Interior Sarusun dan Banguna Rusunawa c. Rencana Angaran Biaya Rehabilitasi

BAB VII RENCANA PENGELOLAAN RUSUNAWA 7.1. Badan / Unit Pengelola

7.2. Struktur Badan Pengelola. 7.3. Penentuan besarnya tarif sewa (didasari atas kemampuan

mahasiswa/siswa/santri dalam membayar sewa). 7.4. Dana untuk Pengelolaan (Dana Opersional dan

Pemeliharan Rutin) 7.5. Pola Pengelolaan kebersihan dan keamananan Rusunawa

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN 13


Pasal 21

LAMPIRAN – LAMPIRAN Data Non Teknis :

- Data Jumlah dan perkembangan jumlah mahasiswa/siswa/santri - Data Jumlah dan perkembangan jumlah pendidik dan / atau tenaga kependidikan - Data Jumlah Program studi / bidang studi - Data penghasilan rata-rata pendidik dan / atau tenaga kependidikan - Data Pekerjaan / penghasilan orang tua mahasiswa/siswa/santri

Data Teknis :

- Gambar Lahan / Lokasi - Gambar Master plan kampus/kompleks - Gambar Site Plan - dll

MEKANISME BANTUAN PEMBANGUNAN RUSUNAWA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN BERASRAMA

BIDANG P ERUMAHAN FORMAL

USULAN/ PERMINTAAN

SURAT DUKUNGANPEMERINTAH

DAERAH

LONGLIST

DEPUTI BIDANG

PERUMAHAN FORMAL

LEMBAGA PENDIDIKAN

TINGGI DAN LEMBAGA

PENDIDIKAN

BERASRAMA

DAERAHKEMENTERIAN NEGARA

PERUMAHAN RAKYAT

SHORTLIST

MENPERA

PUSAT PENGEMBANGAN

PERUMAHAN

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

RUSUNAWA

SESMENPERA

DEPDIKNAS &

DEPAG

SURAT REKOMENDASI

INSTANSI TERKAIT

SESMENPERASERAH TERIMA SEMENTARA PENGELOLAAN RUSUNAWA

PENGELOLAAN (PEMANFAATAN DAN

PEMELIHARAAN) RUSUNAWA

Garis TugasGaris DukunganGaris KoordinasiProduk

MENPERA

KOMPILASI DATA USULAN

USULAN CALON LOKASI

PENETAPAN CALON LOKASI

TIM VERIFIKASI (ADMINISTRASI)

TIM VERIFIKASI (LAPANGAN)

DAFTAR USULAN CALON LOKASI PROGRAM BANTUAN

PENETAPAN PENERIMA

BANTUANMENPERA

PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN RUSUNAWA

MEKANISME BANTUAN PEMBANGUNAN RUSUNAWA PADA LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN BERASRAMA

BIDANG P ERUMAHAN FORMAL

USULAN/ PERMINTAAN

SURAT DUKUNGANPEMERINTAH

DAERAH

LONGLISTLONGLIST

DEPUTI BIDANG

PERUMAHAN FORMAL

LEMBAGA PENDIDIKAN

TINGGI DAN LEMBAGA

PENDIDIKAN

BERASRAMA

DAERAHKEMENTERIAN NEGARA

PERUMAHAN RAKYAT

SHORTLISTSHORTLIST

MENPERAMENPERA

PUSAT PENGEMBANGAN

PERUMAHAN

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

RUSUNAWA

SESMENPERASESMENPERA

DEPDIKNAS &

DEPAG

SURAT REKOMENDASI

INSTANSI TERKAIT

SESMENPERASERAH TERIMA SEMENTARA PENGELOLAAN RUSUNAWA SERAH TERIMA SEMENTARA PENGELOLAAN RUSUNAWA







MENPERA

KOMPILASI DATA USULANKOMPILASI DATA USULAN

USULAN CALON LOKASIUSULAN CALON LOKASI

PENETAPAN CALON LOKASIPENETAPAN CALON LOKASI

TIM VERIFIKASI (ADMINISTRASI)TIM VERIFIKASI (ADMINISTRASI)

TIM VERIFIKASI (LAPANGAN)

DAFTAR USULAN CALON LOKASI PROGRAM BANTUANDAFTAR USULAN CALON LOKASI PROGRAM BANTUAN

PENETAPAN PENERIMA

BANTUAN

PENETAPAN PENERIMA

BANTUANMENPERAMENPERA

PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN RUSUNAWAPROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN RUSUNAWA

LAMPIRAN 14


Pasal 23

per men 92008 ped.bantuan.pemb.rusun

Documents