per faktur pajak

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK2010

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ./2010

Tentang BENTUK, UKURAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA

PEMBUATAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN

FAKTUR PAJAK

1. Policy Statement2. Dasar Hukum3. Muatan Pasal4. Tanggal berlaku

2

MATERI

Ketentuan lama: PER-159/PJ./2006 dan KEP-524/PJ./2000 sebagaimana diubah dengan PER-97/PJ./2005

Ketentuan baru: PER-13/PJ./2010

1. Policy Statement

4

Ketentuan lama

a. dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Undang-undang PPN;

b. dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian hukum kepada Pengusaha Kena Pajak dalam membuat Faktur Pajak;

c. dalam rangka mengoptimalkan kegunaan sistem faktur pajak yang dianut dalam Undang-undang PPN, dengan dukungan teknologi informasi;

Ketentuan baruUntuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010

2. Dasar HukumPasal 9 PMK Nomor 38/PMK.03/2010

5

Ketentuan lebih lanjut mengenai:a. bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak;b. tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak; c. prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan Faktur

Pajak; d. tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak; dan e. tata cara pembatalan Faktur Pajak,diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal

6

Definisi

EXISTING (Tidak ada)

PERUBAHAN

Menambahkan definisi untuk Pedagang Eceran

ALASAN PERUBAHAN

Memberikan penegasan tentang istilah pedagang eceran yang digunakan dalam Peraturan Dirjen Pajak ini


7

Jenis Faktur Pajak

EXISTING a. Faktur Pajak Standarb. Faktur Pajak Gabunganc. Faktur Pajak Sederhana

PERUBAHAN

a. Faktur Pajakb. Faktur Pajak Gabungan

ALASAN PERUBAHAN

Menyesuaikan dengan UU PPN


8

Saat Pembuatan Faktur Pajak

EXISTING Faktur Pajak dibuat paling lambat:• Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan• Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum sebelum akhir

bulan berikutnya setelah bulan penyerahan• Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum

penyerahan• Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;

atau• Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah sebagai

pemungut PPN• Akhir bulan berikutnya dalam hal pembayaran terjadi setelah akhir bulan penyerahan, akhir

bulan penyerahan dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan penyerahan untuk Faktur Pajak gabungan

PERUBAHAN

Faktur Pajak harus dibuat pada:• Saat penyerahan BKP dan/atau JKP• Saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan• Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau• Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut

PPN• Akhir bulan penyerahan untuk Faktur Pajak gabungan

ALASAN PERUBAHAN

Menyesuaikan dengan Pasal 13 ayat (1a) dan ayat (2) UU PPN

3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal (Pelaporan oleh PKP ke KPP)(Pelaporan oleh PKP ke KPP)

9

EXISTING a. PKP telah melakukan pemusatan PPN terutang yang:sistem penerbitan FP-nya belum online antara Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang-nya; dan/atau Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang-nya ada yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan

Berikat dan/atau ditetapkan sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat dan/atau mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

Wajib lapor paling lambat sebelum Faktur Pajak Standar diterbitkan

b. PKP melakukan penambahan dan/atau pengurangan penggunaan Kode Cabang pada Kode FP, paling lambat sebelum FP Standar diterbitkan dan/atau 1 bulan sesudah pengurangan kantor cabang

c. PKP melakukan penggunaan Nomor Urut FP dimulai lagi dari 00000001 sebelum awal tahun berikutnya, paling lambat pada saat Faktur Pajak dengan nomor urut 1 diterbitkan

d. Nama pejabat yang berhak menandatangani FP disertai dengan contoh tandatangannya, paling lambat pada saat pejabat mulai menandatangani Faktur Pajak

e. PKP Orang Pribadi tidak memiliki struktur organisasi yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menandatangani FP, paling lambat saat kuasa mulai menandatangani Faktur Pajak

f. Apabila terjadi perubahan pejabat atau kuasa yang berhak menandatangani FP, paling lambat saat pejabat atau kuasa pengganti mulai menandatangani Faktur Pajak

PERUBAHAN

PKP wajib lapor kepada Kepala KPP dalam hal:PKP wajib lapor kepada Kepala KPP dalam hal: :a. PKP telah melakukan pemusatan PPN terutang yang:

sistem penerbitan FP-nya belum online antara Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabang-nya; dan/atau Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang-nya ada yang ditetapkan sebagai Penyelenggara Kawasan

Berikat dan/atau ditetapkan sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat dan/atau mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

b. PKP melakukan penambahan dan/atau pengurangan penggunaan Kode Cabang pada Kode FPc. PKP melakukan penggunaan Nomor Urut FP dimulai lagi dari 00000001 sebelum awal tahun berikutnyad. Nama pejabat yang berhak menandatangani FP disertai dengan contoh tandatangannyae. PKP Orang Pribadi tidak memiliki struktur organisasi yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk

menandatangani FPf. Apabila terjadi perubahan pejabat atau kuasa yang berhak menandatangani FPpaling lama pada akhir bulan berikutnya

ALASAN PERUBAHAN

Memberikan kemudahan kepada PKP dan menyesuaikan dengan jangka waktu pelaporan dalam UU PPN


1010

Jangka Waktu Penggantian atau Pembatalan Faktur Pajak

EXISTING Penggantian atau pembatalan Faktur Pajak hanya dapat dilakukan paling lambat 2 tahun sejak Faktur Pajak yang diganti atau dibatalkan tersebut diterbitkan

PERUBAHANPenggantian atau pembatalan Faktur Pajak tidak dibatasi jangka waktu tertentu

ALASAN PERUBAHAN

Rancangan Peraturan Dirjen Pajak ini tidak boleh mengatur norma yang tidak diatur dalam peraturan diatasnya. Jangka waktu ini tidak diatur baik di UU PPN maupun peraturan pelaksanaan di bawahnya.


11

Sanksi Administrasi

EXISTING Dikenakan sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP apabila PKP menerbitkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) dan menerbitkan Faktur Pajak melewati jangka waktu 3 bulan

PERUBAHANDikecualikan dari pengenaan sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP apabila PKP menerbitkan Faktur Pajak dengan tidak memuat keterangan mengenai:

a. nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP

b.nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP, dan nama dan tandatangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak untuk PKP pedagang eceran

ALASAN PERUBAHAN

Menyesuaikan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf e UU KUP


12

EXISTING PKP Pedagang Eceran dapat menggunakan Faktur Pajak Sederhana

PERUBAHANPKP Pedagang Eceran sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dapat menggunakan kode dan nomor seri khusus dalam Faktur Pajak berupa nomor invoice atau nomor struk

ALASAN PERUBAHAN

Memberikan kemudahan bagi PKP Pedagang Eceran

Faktur Pajak bagi PKP PE


13

Kode Transaksi pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

EXISTING a. Kode Transaksi nomor 05 digunakan untuk penyerahan yang Pajak Masukannya dideemed

b. Kode Transaksi 06 digunakan untuk penyerahan lainnyac. Kode Transaksi 07 digunakan untuk penyerahan dengan

fasilitas PPN tidak dipungut

PERUBAHANa. (Kode transaksi 05 tidak digunakan lagi)b. Kode Transaksi 06 ditambah dengan penyerahan

kepada turis asingc. Kode Transaksi 07 ditambah dengan penyerahan ke

Kawasan Bebas/KEK dan penyerahan yang PPN-nya Ditanggung Pemerintah (DTP)

ALASAN PERUBAHAN

Menyesuaikan dengan UU PPN dan perkembangan dunia bisnis

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010

44. . Tanggal berlakuTanggal berlaku

14

TERIMA KASIH

15

per faktur pajak

Documents