penyusunan rencana pembangunan jangka menengah

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010 ‐ 2015

Kata Pengantar Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah

berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang

dituangkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam

strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas daerah, dan arah

kebijakan keuangan daerah.

Dokumen ini merupakan hasil pengkajian dalam proses Penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2010-

2015, yang telah melewati mekanisme perencanaan secara tekhnokratis dan

partisipatif. Dokumen RPJMD ini terdiri dari sembilan bab yakni; pendahuluan,

gambaran umum kondisi daerah daerah, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan

kerangka pendanaan, analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi

dan kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, penetapan

indikator kinerja daerah, serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Selain itu

juga terdapat lampiran berupa matrik sebagai panduan umum pelaksanaan program

dan kegiatan bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis

hingga tahun 2015.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak

yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam proses

penyusunan materi hingga Dokumen RPJMD ini dapat diselesaikan sesuai dengan

waktu dan telah di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor ..

Tahun 2011.

Terima kasih, semoga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) ini dapat menjadi dasar dan acuan dalam proses Perencanaan dan

pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis lima tahun ke depan.

BUPATI BENGKALIS

Ir. H. Herliyan Saleh, M.Sc

i


Daftar Isi

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR viii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Pengertian I-3

1.3. Maksud Dan Tujuan I-3

1.4. Dasar Hukum Penyusunan I-3

1.5. Hubungan Antar Dokumen I-7

1.6. Sistematika Penyusunan I-9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1. Kondisi Saat Ini II-1

2.1.1 Perkembangan Penduduk II-3

2.1.2 Ketenagakerjaaan II-6

2.1.3 Infrastruktur II-6

2.1.4. Pendidikan II-8

2.1.5 Kesehatan II-11

2.1.6 Kondisi Produksi Sektor Ekonomi II-13

2.1.7 Perindustrian dan Perdagangan II-19

2.1.8 Pariwisata II-22

2.1.9 Pertambangan II-23

2.2 Perkembangan Perkonomian Daerah Kabupaten Bengkalis II-23

ii


BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA

PENDANAAN III-1

3.1. Pengelolaan Keuangan Daerah III-1

3.2. Penerimaan Daerah III-3

3.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) III-4

3.2.2 Dana Perimbangan III-7

3.3. Pengelolaan Belanja Daerah III-10

3.4. Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah III-12

3.5. Arah Pengelolaan Aset Daerah III-13

3.6. Kerangka Pendanaan III-13

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS IV-1

4.1. Isu Strategis Nasional (RPJMN) Yang Berdampak Kepada

Kabupaten Bengkalis. IV-1

4.1.1 Visi Indonesia IV-1

4.1.2 Misi Pembangunan IV-4

4.1.3 Isu-Isu Strategis Nasional IV-6

4.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Riau IV-8

4.2.1 Visi Dan Misi Pembangunan Provinsi Riau IV-8

4.2.2 Isu-Isu Strategis Pembangunan Provinsi Riau IV-10

4.3. Isu Strategis RPJP Kabupaten Bengkalis (2005-2025) IV-12

4.3.1. Visi Dan Misi Pembangunan Daerah IV-12

4.3.2. Isu-Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis IV-14

4.4. Isu-isu Strategis RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2010 IV-15

4.4.1. Visi Dan Misi Pembangunan IV-15

4.4.2. Isu-Isu Strategis IV-16

4.5 . Isu-Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015 IV-18

iii


4.5.1 Isu Dan Masalah Kesehatan IV-18

4.5.2 Isu Dan Masalah Infrastruktur IV-21

4.5.3 Isu Dan Masalah Perekonomian IV-30

4.5.4 Isu Dan Masalah Pendidikan IV-32

4.5.5 Isu Dan Masalah Birokrasi Serta Kepemerintahan Yang

Baik Dan Bersih IV-34

4.5.6 Isu Dan Masalah Implementasi Otonomi Desa IV-35

4.5.7 Isu dan Masalah Pelestarian Sumber Daya Alam Dan

Lingkungan Hidup IV-36

4.5.8 Isu Dan Masalah Pangan, Air Dan Energi IV-37

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1

5.1 Visi V-1

5.2 Misi V-2

5.3 Tujuan dan Sasaran V-3

BAB VI STRATEGI DAN KEBIJAKAN VI-1

6.1 Grand Strategi VI-1

6.1.1 Grand Strategi Pengembangan Empat Kawasan VI-1

6.1.2 Grand Strategi Enam Jaminan pada Masyarakat VI-4

6.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Daerah VI-7

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-1

7.1 Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Menurut Misi VII-1

7.2 Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Dalam

Pengembangan Empat Kawasan VII-11

7.3 Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Dalam

iv


v

Pengembangan Enam Jaminan pada Masyarakat VII-16

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-1

8.1 Target Indikator Sasaran Tiap Misi VIII-1

8.2 Pagu Tentatif Per SKPD Tahun 2011 – 2015 VIII-14

BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN IX-1

9.1 Pedoman Transisi IX-1

9.1.1 Program Transisi Tahun 2016 IX-1

9.2 Kaidah Pelaksanaan IX-2

LAMPIRAN:

- LAMPIRAN I : MATRIKS HUBUNGAN SASARAN, STRATEGI, KEBIJAKAN DAN

PROGRAM RPJMD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010-2015.

- LAMPIRAN II : MATRIK PENGEMBANGAN EMPAT KAWASAN KABUPATEN

BENGKALIS TAHUN 2010 – 2015.

- LAMPIRAN III : MATRIK ENAM JAMINAN KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN

BENGKALIS TAHUN 2010 – 2015.

- LAMPIRAN IV : INDIKATOR KINERJA PROGRAM RPJMD KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2010 – 2015.

- LAMPIRAN V : INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN

PENDANAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011 – 2015.


Daftar Tabel

Tabel 2.1 Posisi Geografis II-1

Tabel 2.2 Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2009 II-2

Tabel 2.3 Perkembangan Penduduk Tahun 2005 – 2009 II-3

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Menurut

Kecamatan Tahun 2010 II-5

Tabel 2.5 Banyaknya TK, SD, SMP,SMA Dan SMK Menurut Kecamatan

Tahun 2009 II-9

Tabel 2.6 Rasio Murid Terhadap Guru Setiap Jenjang Pendidikan

Menurut Kecamatan Tahun 2009 II-9

Tabel 2.7 Data Guru Menurut Tingkat Pendidikan SLTA s.d D.III Tahun 2009 II-10

Tabel 2.8 Data Guru Menurut Tingkat Pendidikan D.IV s.d S3 Tahun 2009 II-11

Tabel 2.9 Data Bidang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bengkalis

Tahun 2009 II-12

Tabel 2.10 Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2006-2009 II-13

Tabel 2.11 Produksi Perikanan Tahun 2009 II-18

Tabel 2.12 Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Per Kecamatan II-20

Tabel 2.13 Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Berdasarkan Kategori II-20

Tabel 2.14 Data Industri Besar di Kabupaten Bengkalis II-20

Tabel 2.15 Kondisi Objek Wisata II-23

Tabel 2.16 Distribusi PDRB Tahun 2006-2009 Menurut Harga Berlaku

(Milyar Rupiah) II-24

Tabel 2.17 Distribusi PDRB Tahun 2006-2009 Menurut Harga Konstan

Tanpa Migas Tahun 2000 (Milyar Rupiah) II-25

Tabel 2.18 Indikator Makro Perekonomian II-27

Tabel 3.1 Realisasi Penerimaan Keuangan, Tahun 2005-2009 (Juta Rupiah) III-4

Tabel 3.2 Ringkasan Realisasi Pengeluaran Keuangan

Tahun 2008 Dan 2009 (Juta Rupiah) III-12

Tabel 3.3 Prediksi Penerimaan Keuangan Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah) III-14

Tabel 4.1 Rasio Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Bengkalis IV-18

Tabel 4.2 Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Bengkalis IV-19

Tabel 5.1 Tujuan dan Sasaran Misi I V-3

vi


vii

Tabel 5.2 Tujuan dan Sasaran Misi II V-6

Tabel 5.3 Tujuan dan Sasaran Misi III V-7

Tabel 5.4 Tujuan dan Sasaran Misi IV V-9

Tabel 5.5 Tujuan dan Sasaran Misi V V-11

Tabel 6.1 Strategi dan Kebijakan Empat Kawasan VI-1

Tabel 6.2 Strategi dan Kebijakan Enam Jaminan Pada Masyarakat VI-4

Tabel 6.3 Strategi dan Kebijakan Misi I VI-7

Tabel 6.4 Strategi dan Kebijakan Misi II VI-9

Tabel 6.5 Strategi dan Kebijakan Misi III VI-9

Tabel 6.6 Strategi dan Kebijakan Misi IV VI-11

Tabel 6.7 Strategi dan Kebijakan Misi V VI-12

Tabel 7.1 Kebijakan dan Program Misi I VII-I

Tabel 7.2 Kebijakan dan Program Misi II VII-4

Tabel 7.3 Kebijakan dan Program Misi III VII-5

Tabel 7.4 Kebijakan dan Program Misi IV VII-7

Tabel 7.5 Kebijakan dan Program Misi V VII-10

Tabel 7.6 Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan I VII-12

Tabel 7.7 Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan II VII-13

Tabel 7.8 Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan III VII-14

Tabel 7.9 Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan IV VII-15

Tabel 7.10 Kebijakan dan Program Pengembangan Jaminan I VII-16

Tabel 7.11 Kebijakan dan Program Pengembangan Jaminan II VII-17

Tabel 7.12 Kebijakan dan Program Pengembangan Jaminan III VII-18

Tabel 7.13 Kebijakan dan Program Pengembangan Jaminan IV VII-19

Tabel 7.14 Kebijakan dan Program Pengembangan Jaminan V VII-20

Tabel 7.15 Kebijakan dan Program Pengembangan Jaminan VI VII-21

Tabel 8.1 Target Indikator Sasaran Misi I VIII-1

Tabel 8.2 Target Indikator Sasaran Misi II VIII-6

Tabel 8.3 Target Indikator Sasaran Misi III VIII-7

Tabel 8.4 Target Indikator Sasaran Misi IV VIII-9

Tabel 8.5 Target Indikator Sasaran Misi V VIII-11

Tabel 8.6 Pagu Tentatif Per SKPD Tahun 2011 – 2015 VIII-18


Daftar Gambar

Gambar 1.1 Alur Perencanaan Pembangunan Derah I-8

Gambar 2.1 Persentase Luas Daerah Menurut Kecamatan II-2

Gambar 2.2 Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2009 II-4

Gambar 2.3 Produksi Sayur-sayuran Tahun 2009 II-16

Gambar 2.4 Produksi Tanaman Buah-buahan Tahun 2009 II-16

Gambar 2.5 Jumlah Ternak dan Unggas Tahun 2009 II-17

Gambar 2.7 Produksi Perkebunan Tahun 2009 II-19

Gambar 2.8 Perkembangan Ekspor Impor Tahun 2006-2009 II-22

Gambar 3.1 Trend PAD dan Kontribusinya terhadap Pendapatan daerah

Tahun 2005-2009 III-3

Gambar 3.2 Realisasi Bagian Penerimaan PAD (Milyar Rupiah) Tahun 2009 III-5

Gambar 3.3 Penerimaan Pajak Dearah dan Kontribusinya Terhadap PAD

Tahun 2005-2009 III-5

Gambar 3.4 Retribusi Dearah dan Kontribusinya Terhadap PAD

Tahun 2005-2009 III-6

Gambar 3.5 Laba BUMD dan Kontribusinya Terhadap PAD Tahun 2005-2009 III-7

Gambar 3.6 Distribusi Penerimaan Dana Perimbangan Tahun 2005-2009 III-7

Gambar 3.7 Bagi Hasi Pajak dan Kontribusinya terhadap Dana Perimbangan

Tahun 2005-2009 III-8

Gambar 3.8 Bagi Hasi Bukan Pajak dan Kontribusinya terhadap Dana

Perimbangan Tahun 2005-2009 III-9

Gambar 3.9 DAU dan DAK dan Kontrusinya terhadap Dana Bengkalis

Tahun 2005-2009 III-10

Gambar 4.1 Persentase Tingkat Kemandirian Posyandu IV-19

viii


Pendahuluan I-1

BBBAAABBB III PPPEEENNNDDDAAAHHHUUULLLUUUAAANNN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa daerah diharuskan menyusun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setelah Kepala Daerah terpilih

dilantik. Oleh karena itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh

Pemerintah Kabupaten Bengkalis setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati periode

2010 - 2015 pada tanggal 5 Agustus 2010.

Sesuai dengan hal tersebut, maka Kabupaten Bengkalis melakukan

penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015, yang secara terpadu,

terintegrasi, selaras serta harus mengacu dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkalis Tahun

2005 – 2025.

RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 – 2025 difokuskan pada

pembangunan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi kerakyatan,

pembangunan dan pengembangan infrastruktur, peningkatan daya saing

daerah/kapasitas inovasi daerah. Sementara itu, RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun

2005 – 2010 yang merupakan tahap awal dan fondasi pembangunan Kabupaten

Bengkalis 2005 – 2025 memfokuskan pada empat pilar yaitu: 1) pembangunan

sumberdaya manusia, 2) pembangunan infrastruktur, 3) pembangunan ekonomi

kerakyatan dan 4) pembangunan faktor pendukung lainnya.

Sebagai kelanjutan dari RPJMD Kabupaten Bengkalis 2005 – 2010 dalam

rangka mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang 2005 – 2025, RPJMD

Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015, difokuskan pada lima misi yang dielaborasi

dengan dua Grand Strategy yaitu Grand Strategy Pengembangan Empat Kawasan dan

Grand Strategy Enam Jaminan.

Capaian-capaian RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 yang ingin

diwujudkan adalah : 1) Terbangunnya Pusat Pendidikan Nasional di Pulau Bengkalis,

2) Terwujudnya penuntasan wajib belajar 9 tahun menjadi 12 tahun, 3) Terwujudnya


pengembangan agribisnis di Pulau Bengkalis, 4) Terbangunnya kawasan transit dan

industri di Duri dan Pinggir serta terbangunnya landmark Kota Minyak Nasional di

Duri, 5) Terwujudnya kawasan pariwisata dan sarana penunjangnya yang terintegrasi

dengan kawasan agroindustri di Pulau Rupat, 6) Terwujudnya kawasan industri dan

sarana penunjangnya di Kecamatan Bukit Batu (Buruk Bakul), 7) Terwujudnya

peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal, 8) Terwujudnya

kemandirian pangan dalam rangka meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Untuk mewujudkan capaian RPJMD tersebut perlu diperhatikan kebijakan

peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur, pengendalian penggunaan lahan,

peningkatan kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah,

memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan

kualitas pelayanan terhadap masyarakat, meningkatkan kapasitas aparatur desa,

mendorong peran serta masyarakat melalui lembaga-lembaga pelayanan dalam

berbagai bidang (lembaga pelatihan, penyuluhan, layanan sosial dll).

Selain itu, perlu juga dilakukan pemetaan sumberdaya manusia dengan

menerapkan sistem informasi kependudukan, perluasan dan pendayagunaan

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pembangunan sistem informasi tata ruang

dan Sumber Daya Alam (SDA), peningkatan kelestarian lingkungan hidup; termasuk

memulihkan lingkungan yang terlanjur rusak; memacu tumbuhnya formasi rumpun

usaha dan meningkatkan peran serta investor dari luar daerah, penyederhanaan

regulasi usaha, pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik, dan

pemanfaatan energi terbarukan, terutama untuk kawasan perdesaan.

Dokumen RPJMD diperlukan agar hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai

sebelumnya dapat terjamin keberlanjutannya, dan permasalahan serta tantangan

yang sedang dihadapi daerah dapat diatasi dengan lebih optimal. Oleh karena itu,

dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu dipertimbangkan

program pembangunan yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang demikian

cepat.

Sebagai pijakan perencanaan pembangunan untuk kurun waktu lima tahun ke

depan, maka pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 tercantum indikasi

rencana program prioritas tahunan daerah yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu

lima tahun beserta kebutuhan pendanaannya. Oleh karenanya RPJMD Kabupaten

Bengkalis Tahun 2010 - 2015 menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan

tahunan daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis

pada kurun waktu 2010 - 2015. RPJMD memuat tolok ukur kinerja pembangunan

Pendahuluan I-2


Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama lima tahun. Pada akhirnya RPJMD Kabupaten

Bengkalis Tahun 2010 – 2015 akan dipertanggungjawabkan oleh Bupati/Wakil Bupati

Bengkalis diakhir masa jabatannya.

1.2. PENGERTIAN

RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 merupakan penjabaran visi,

misi, dan program Kepala Daerah yang secara subtansi merupakan bagian pencapaian

visi RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 - 2025 dan selaras dengan visi RPJMD

Provinsi Riau dan visi RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015

memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan

umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan

program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi

dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk rentang waktu 5 (lima) tahun

terhitung mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015, ditetapkan dengan maksud

memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan

(pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dengan tujuan untuk mewujudkan visi,

misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang

dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling

melengkapi satu dengan lainnya didalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.4. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 adalah sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

Pendahuluan I-3


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4355);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengn Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia


4700);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang



Pendahuluan I-4


12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4664);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816)

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Pendahuluan I-5


21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5107);

22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025

(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);

27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 -

2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten

Bengkalis Tahun 2004 Nomor 22);

29. Peraturan Daerah Kabupten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);

30. Peraturan Daerah Kabupten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);


Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten

Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 08);

Pendahuluan I-6



Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 09);


Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 10);


Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran

Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 13);


Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Kabupaten Bengkalis

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 14);

36. Peraturan Daerah Kabupten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis

Tahun 2008 Nomor 03);

1.5. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan pembangunan

yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan yang

menjadi kewenangan daerah. Atas dasar tersebut untuk menjamin terciptanya

konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan

antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi, maka dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah diatur

hirarki perencanaan dimaksud. Sesuai dengan amanat Undang-Undang

tersebut jenis perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5

tahun dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk kurun waktu 1

tahun.

Pendahuluan I-7


Sumber: Bappenas, 2010

Gambar 1.1: Alur perencanaan pembangunan daerah

Pada Gambar 1.1, dapat dilihat hubungan dan keterkaitan antar dokumen

perencanaan pembangunan daerah, baik dengan dokumen perencanaan

pembangunan Kabupaten Bengkalis lainnya maupun dengan dokumen perencanaan

pembangunan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 dijadikan sebagai

acuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Tahun 2011 - 2015 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode tahun 2011 sampai

dengan tahun 2015. Selain itu di dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 -

2015 juga dicantumkan program-program tahun transisi, sebagai dasar penyusunan

RKPD Tahun 2015 yaitu sebelum ditetapkannya RPJMD periode berikutnya.

Pendahuluan I-8


1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Pengertian

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.4. Dasar Hukum Penyusunan

1.5. Hubungan Antar Dokumen

1.6. Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Saat Ini

2.1.1 Perkembangan Penduduk

2.1.2 Ketenagakerjaaan

2.1.3 Infrastruktur

2.1.4. Pendidikan

2.1.5 Kesehatan

2.1.6 Kondisi Produksi Sektor Ekonomi

2.1.7 Perindustrian dan Perdagangan

2.1.8 Pariwisata

2.1.9 Pertambangan

2.2 Perkembangan Perkonomian Daerah Kabupaten Bengkalis

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA

PENDANAAN

3.1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pendahuluan I-9


3.2. Penerimaan Daerah

3.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

3.2.2 Dana Perimbangan

3.3. Pengelolaan Belanja Daerah

3.4. Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah

3.5. Arah Pengelolaan Aset Daerah

3.6. Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Isu Strategis Nasional (RPJMN) yang Berdampak Kepada Kabupaten

Bengkalis.

4.1.1 Visi Indonesia

4.1.2 Misi Pembangunan

4.1.3 Isu-Isu Strategis

4.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau

4.2.1 Visi Dan Misi Pembangunan Provinsi Riau

4.2.2 Isu-Isu Strategis Pembangunan Provinsi Riau

4.3 Isu Strategis RPJP Kabupaten Bengkalis (2005-2025)

4.3.1. Visi Dan Misi Pembangunan Daerah

4.3.2. Isu-Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis

4.4. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bengkalis (2005-2010)

4.4.1. Visi Dan Misi Pembangunan

4.4.2. Isu-Isu Strategis

4.5 Isu Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun (2010-2015)

4.5.1 Isu Dan Masalah Kesehatan

4.5.2 Isu Dan Masalah Infrastruktur

4.5.3 Isu Dan Masalah Perekonomian

4.5.4 Isu Dan Masalah Pendidikan

Pendahuluan I-10


4.5.5 Isu Dan Masalah Birokrasi Serta Kepemerintahan yang Baik dan

Bersih

4.5.6 Isu Dan Masalah Implementasi Otonomi Desa

4.5.7 Isu dan Masalah Pelestarian Sumber Daya Alam Dan

Lingkungan Hidup

4.5.8 Isu Dan Masalah Pangan, Air Dan Energi

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

5.2 Misi

5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI DAN KEBIJAKAN

6.1 Grand Strategi dan Kebijakan Pendukung Pencapaian Misi

6.1.1 Strategi dan Kebijakan Pengembangan Empat Kawasan

6.1.2 Strategi dan Kebijakan Enam Jaminan pada Masyarakat

6.2 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Derah

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1 Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Menurut Misi

7.2 Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan

Empat Kawasan

7.3 Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Dalam Pengembangan

Enam Jaminan pada Masyarakat

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

8.1 Target Indikator Sasaran Tiap Misi

8.2 Pagu Tentatif Per SKPD Tahun 2011 - 2015

Pendahuluan I-11


Pendahuluan I-12

BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

9.1 Pedoman Transisi

9.1.1 Program Transisi Tahun 2016

9.2 Kaidah Pelaksanaan


GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

BBBAAABBB IIIIII

GGGAAAMMMBBBAAARRRAAANNN UUUMMMUUUMMM KKKOOONNNDDDIIISSSIII DDDAAAEEERRRAAAHHH

2.1. KONDISI SAAT INI

Wilayah Kabupaten Bengkalis menurut sejarah pembentukannya merupakan

suatu kawasan yang terjadi dari endapan lumpur. Endapan lumpur ini membentuk

pulau-pulau kecil dan besar sebanyak lebih kurang 16 buah pulau. Ditinjau dari

letaknya, Kabupaten Bengkalis terletak di bagian pesisir Timur Pulau Sumatera.

Secara geografis, posisi wilayah Kabupaten Bengkalis berada pada 2°7'37,2’’ -

0°55'33,6” Lintang Utara dan 100°57'57,6” – 102°30'25,2” Bujur Timur. Luas wilayah

Kabupaten Bengkalis saat ini adalah 7.773,93 km2, yang terdiri dari pulau, daratan

dan lautan serta memiliki kawasan pesisir dan laut dengan garis pantai sepanjang 446

km.

Tabel 2.1. Posisi Geografis

Kabupaten Bengkalis

Posisi Geografis

Utara Selatan Timur Barat

Selat Malaka Kabupaten Siak

Kabupaten Kepulauan

Meranti

Kota Dumai dan Kab.

Rokan Hilir Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, 2010.

Letak Kabupaten Bengkalis sangat strategis karena berbatasan langsung

dengan negara tetangga yaitu Malaysia, serta berada di jalur perdagangan

internasional selat Malaka. Berdasarkan batas wilayah, Kabupaten Bengkalis di

sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah Timur dengan wilayah

Kabupaten Kepulauan Meranti, sebelah Selatan dengan Kabupaten Siak dan Sebelah

Barat berbatasan dengan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten

Bengkalis terdiri dari 8 kecamatan dengan luas setiap kecamatan dapat dilihat dari

tabel berikut :


Tabel 2.2 Luas Daerah Berdasarkan Kecamatan Tahun 2009

Kecamatan

Gambar 2.1 : Persentase Luas Daerah Menurut Kecamatan

Kabupaten Bengkalis beriklim tropis yang dipengaruhi dua musim yaitu musim

Mandau12,06%

Pinggir32,20%

Bukit Batu14,51%

Siak Kecil9,55%

Rupat11,53%

Rupat Utara8,08%

Bengkalis6,61%

Bantan5,46%

PersentaseKm 2

Luas Daerah Wide AreaHaSub-Regency Percentage (%)

(2) (3) (4)(1)

Mandau 937,47 93.747 12,06

Pinggir 2.503,00 250.300 32,20

1.128,00 112.800 14,51

742,21 74.221 9,55

896,35 89.635 11,53

628,50 62.850 8,08

514,00 51.400 6,61

424,40 42.440 5,46

7.773,93 777.393 100,00Sumber :

Kab. Bengkalis BPS Kabupaten Bengkalis 2010

Bukit Batu

Siak Kecil

Bengkalis

Bantan

Rupat

Rupat Utara

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2010



hujan dan musim kemarau, yang masing-masing berlangsung selama enam bulan.

Musim hujan dimulai dari bulan September sampai Januari, dan musim kemarau dari

Februari sampai Agustus setiap tahunnya. Berdasarkan klasifikasi iklim Smidt

Ferguson, daerah ini termasuk tipe musim iklim A dengan curah hujan antara 900-

1500 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan kurang dari 110 hari pertahun. Suhu

rata-rata antara 26°C – 32°C dengan kelembapan udara 85 persen. Selain itu

Kabupaten Bengkalis juga mengenal empat musim angin yaitu; angin utara, angin

timur, angin barat, dan angin selatan. Keadaan laut di utara dan timur sangat

dipengaruhi oleh sifat kimia dan fisika perairan selat Malaka, sedangkan dibagian

selatan dan barat dipengaruhi oleh air Sungai Siak yang bermuara ke Selat Bengkalis.

Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan dataran rendah yang ditumbuhi

hutan tropis, pantainya landai dan merupakan endapan lumpur sebagai hasil erosi

sungai terutama di Pulau Bengkalis. Daerah perbukitan yang tingginya lebih dari 25 M

di atas permukaan laut hanya terletak di wilayah Kecamatan Mandau. Kabupaten

Bengkalis dialiri oleh beberapa sungai yang memiliki arti sangat penting sebagai

sarana transportasi utama dalam perekonomian masyarakat, di antaranya adalah

Sungai Siak Kecil 90 Km dan Sungai Mandau 87 Km.

2.1.1 Perkembangan Penduduk

Perkembangan penduduk di Kabupaten Bengkalis termasuk relatif rendah

dengan laju pertumbuhannya di bawah rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi

Riau, yakni sekitar 1,32 persen pada pada periode tahun 2005-2008. Laju

pertumbuhan penduduk juga dipengaruhi oleh dinamika pembangunan di daerah

berdasarkan potensi sumber daya alam yang cukup kaya dan letak daerah yang

strategis.

Tabel 2.3. Perkembangan Penduduk Tahun 2005 – 2009

Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Pertumbuhan

2005 368.514 350.378 718.892 -

2006 373.440 355.725 729.165 1,43

2007 378.166 360.830 738.996 1,35

2008 384.276 363.521 747.797 1,19

2009 250.265 234.492 484.757 -

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2010.



Jika dilihat dari angka-angka tersebut, maka dapat dikatakan bahwa meskipun

ada peningkatan jumlah penduduk namun pertumbuhan penduduk di Kabupaten

Bengkalis setiap tahunnya mengalami penurunan sejak tahun 2005 - 2008. Dan

pertumbuhan penduduk biasanya akan selalu diikuti dengan pertambahan permintaan

terhadap barang konsumsi berupa pangan, sandang maupun perumahan dan juga

peningkatan permintaan terhadap jasa pelayanan umum lainnya berupa sarana

pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Distribusi penduduk berdasarkan data kependudukan pada tahun 2008 dan

2009 dari sisi jenis kelamin, perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan

penduduk perempuan (sex ratio) menunjukkan bahwa di Kabupaten Bengkalis jumlah

penduduk laki-laki ternyata lebih besar dibandingkan dengan penduduk perempuan

yakni pada tingkat 107. Sedangkan penduduk kabupaten Bengkalis berdasarkan

kecamatan tahun 2009 (berdasarkan publikasi BPS tahun 2010) sex ratio terbesar di

Kecamatan Rupat sebesar 109, yang terkecil adalah di Rupat Utara sebesar 102.

Gambar 2.2 : Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2009

Pinggir15,97%

Bukit Batu5,78%

Rupat Utara2,49%

Bengkalis13,78%

Bantan7,41%

Mandau44,84%

Siak Kecil3,60%

Rupat6,14%

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis

Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, di Kabupaten Bengkalis berdasarkan

data Bengkalis Dalam Angka Tahun 2010. Maka tingkat kepadatan penduduk adalah

62,00 jiwa/km2 dengan penyebaran penduduk menurut wilayah kecamatan yang

paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Mandau yaitu 217.355 jiwa dengan

tingkat kepadatan penduduk 232,00 jiwa/km2 dan kecamatan yang paling sedikit

penduduknya adalah Kecamatan Rupat Utara yaitu 12.071 jiwa dengan tingkat



kepadatan penduduk 19,00 jiwa/km2. Tapi jika dilihat dari luas wilayah, Kecamatan

Pinggir merupakan wilayah yang paling luas dibandingkan kecamatan lain, luas

Kecamatan Pinggir adalah 2.503,00 KM2, kemudian diikuti Kecamatan Bukit Batu

seluas 1.128,00 KM2 dan yang terkecil adalah Kecamatan Bantan seluas 424,40 KM2.

Tabel 2.4. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010

Luas (Km 2 ) PendudukKepadatan per

Km 2

Wide Area Population Density per Km 2

(2) (3) (4)

1. 937,47 217.355 232 2. 2.503,00 77.398 31

3. 1.128,00 28.011 25

4. 742,21 17.432 23

5. 896,35 29.758 33

6. 628,50 12.071 19

7. 514,00 66.822 130 8. 424,40 35.910 85

7.773,93 484.757 62

Bengkalis

Bantan

Jumlah Total

Bukit Batu

Siak Kecil

Rupat

Rupat Utara

Kecamatan Sub-Regency

Pinggir

(1)

Mandau


Tingginya tingkat kepadatan di Kecamatan Mandau disebabkan karena letaknya

sangat strategis yaitu di lintas jalur timur sumatera dan menjadi salah satu pusat

kegiatan perminyakan dengan adanya Duri Steam Fluid (DSF) yang

membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak, berkembangnya usaha

perkebunan besar swasta, pusat perdagangan, pusat perkantoran dan pusat

pelayanan jasa, serta juga berkembangnya sejumlah industri lainnya.

Sedangkan cukup tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan

Bengkalis dikarenakan perannya sebagai pusat pemerintahan Kabupaten

Bengkalis.

Dari gambaran jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis berdasarkan kelompok

umur, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berada dalam usia produktif atau

berusia antara 15 - 64 tahun mencapai 66,70 persen yakni sebesar 323.241 jiwa

sedangkan penduduk yang berada pada usia non produktif yakni penduduk yang

berusia 0 - 14 tahun dan berusia 65 tahun ke atas sebanyak 161.516 jiwa atau sekitar

33,30 persen dari jumlah penduduk. Dengan demikian dapat diketahui bahwa rasio

ketergantungan (dependency ratio) antara penduduk yang berusia produktif dan yang



tidak produktif adalah 33 yang berarti bahwa diantara 100 orang yang produktif

terdapat sebanyak 33 orang yang tidak produktif.

2.1.2 Ketenagakerjaaan

Jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja senantiasa mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun sebagai akibat dari per tumbuhan penduduk di wilayah ini. Dari

Susenas 2008, jumlah penduduk usia kerja (>15 tahun) sebanyak 68,04 persen terdiri

dari 243.244 laki-laki dan 238.729 perempuan. Dari jumlah usia kerja di atas yang

menjadi angkatan kerja sebanyak 54,24 persen terdiri dari 80,98 persen laki-laki dan

19,02 persen perempuan. Dari sejumlah angkatan kerja tersebut, 46,42 persen telah

bekerja di berbagai sektor dan 7,82 persen mencari kerja.

Dari jumlah angkatan kerja yang bekerja, tercatat di sektor pertanian

sebanyak 40,50 persen, sektor pertambangan/penggalian 12,44 persen, industri 4,39

persen, listrik, Gas dan air 0,25 persen konstruksi 13,90 persen, perdagangan 13,31

persen, jasa angkatan dan komunikasi 7,68 persen, keuangan 1,00 persen, dan sektor

jasa sebanyak 11,91 persen. Jika dirinci menurut jenis kelamin, angkatan kerja wanita

yang bekerja telah mencapai 21,07 persen dari total penduduk wanita usia kerja.

Dalam hal ini sebanyak 45,88 persen angkatan kerja wanita bekerja pada sektor

pertanian, 1,34 persen pada sektor pertambangan dan penggalian, 8,76 persen sektor

industri, 1,48 persen sektor konstruksi, 27,46 persen sektor jasa, 21,46 persen sektor

perdagangan, dan 0,89 persen bekerja pada sektor keuangan.

2.1.3 Infrastruktur

A. Prasarana dan Sarana Transportasi

Infrastruktur yang berupa prasarana dan sarana transportasi di Kabupaten

Bengkalis lebih bercirikan pada sifat dan bentuk geografis berupa wilayah perairan

dengan jumlah pulau yang cukup banyak. Hal ini tercermin dari cukup banyaknya

pelabuhan yang dapat disandari oleh kapal berukuran besar maupun kecil, baik untuk

angkutan penumpang maupun barang.

Dari beberapa pelabuhan yang dikelola Pemerintah, terdapat dua pelabuhan

yang relatif besar dengan intensitas bongkar-muat barang dan naik-turunnya

penumpang yang cukup tinggi, yakni pelabuhan Bengkalis yang juga melayani

pelayaran ke luar negeri, dan pelabuhan Sungai Pakning, dimana di samping untuk

bongkar muat barang dan naik turun penumpang juga terdapat pelabuhan untuk



bongkar muat minyak karena di daerah tersebut terdapat kilang minyak milik Unit

Pengolahan Pertamina. Disamping itu, pelabuhan Selat Baru di Pulau Bengkalis juga

telah beroperasi dengan fokus melayani pelayaran ke luar negeri terutama Malaysia.

Namun, pengoperasian pelabuhan ini masih terganjal beberapa kendala akibat pasang

surut dan pendangkalan wilayah sekitar pelabuhan. Sedangkan pelabuhan-pelabuhan

lainnya merupakan pelabuhan yang tetap dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai

prasarana untuk melakukan mobilitas.

Kondisi geografis Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari wilayah daratan dan

kepulauan memerlukan kelengkapan prasarana dan sarana perhubungan dengan

sistem yang terpadu antar moda transportasi, guna menghubungkan antara wilayah

daratan dan wilayah kepulauan. Sistem transportasi di Kabupaten Bengkalis terdiri

dari sistem transportasi darat dan transportasi laut yang ditunjang oleh transportasi

udara. Untuk transportasi darat, di Kabupaten Bengkalis terdapat jalan dengan kondisi

yang beragam mulai dari jalan yang baik, sedang, rusak dan rusak berat serta dengan

permukaan yang beragam pula mulai dari permukaan aspal, kerikil, tanah, dan beton.

Dari segi kondisi kualitas jalan kabupaten sepanjang 1.139 km terdapat 50,04 persen

yang kondisinya dalam keadaan baik, dan 49,96 persen dengan kondisi rusak dan

rusak berat dengan kondisi permukaan jalan 34,17 persen berupa tanah dan kerikil

serta 65,83 persen berupa aspal dan beton.

Dalam mencapai sistem transportasi darat yang terpadu, diperlukan

prasarana jembatan dan dermaga penyeberangan yang merupakan keperluan

dalam sistem tersebut. Prasarana jembatan utama di Kabupaten Bengkalis

meliputi jembatan yang tersebar pada ruas-ruas jalan utama pada kecamatan

Siak Kecil, Bukit Batu, Bantan, Rupat, serta Rupat Utara. Sedangkan dermaga

penyeberangan yang ada di Bengkalis dua buah yaitu dermaga Ro Ro di Sei

Selari Kecamatan Bukit Batu dan Air Putih Kecamatan Bengkalis. Selain itu

untuk memperlancar aksesibilitas antar daerah Kabupaten Bengkalis ke wilayah

lain bahkan jalur hubungan internasional, maka dibangun juga dermaga Ro Ro di

Tanjung Kapal Kecamatan Rupat menuju Kota Dumai.

Prasarana transportasi udara di Kabupaten Bengkalis didukung oleh bandara di

Sei. Selari Kecamatan Bukit Batu. Bandara ini milik Pertamina UP II Dumai-Sei.

Pakning yang merupakan bandara khusus, namun dalam jangka panjang akan dapat

melayani kepentingan umum.



B. Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi

Prasarana air bersih yang dikelola dengan manajemen PAM, baru tersedia di

Ibukota Bengkalis; Duri Kecamatan Mandau; dan Sungai Pakning Kecamatan Bukit

Batu. Sedangkan kecamatan lain masih mengandalkan kemampuan swadaya dalam

bentuk sumur bor maupun sumur gali yang dikelola masing-masing pemiliknya untuk

kebutuhan sehari-hari.

Prasarana listrik di Kabupaten Bengkalis dikelola oleh PLN, yang

mengoperasikan PLTD yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Untuk listrik

pedesaan terpasang 53 unit PLTD dengan kapasitas perunit adalah 15 KVA, dan

tersebar pada 8 kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Jumlah tersebut belum termasuk

captive power yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang

beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Konsumsi listrik di Kabupaten Bengkalis dari jumlah rumah tangga yang ada

77,92 persen menggunakan sumber penerangan listrik PLN dan non PLN dan 22,08

persen rumah tangga masih menggunakan petromak, pelita, dan lainnya. Dari 77,92

persen rumah tangga yang menggunakan listrik sekitar 81,16 persen atau sekitar

73.915 rumah tangga yang hanya menggunakan listrik PLN sedangkan 18,84 persen

atau 17.125 rumah tangga yang menggunakan listrik non PLN yang dikelola oleh

masyarakat.

Di bidang pelayanan jasa telekomunikasi, pengembangannya dilaksanakan oleh

PT. Telkom, Indosat serta Telkomsel, telah mampu menjangkau seluruh wilayah

kabupaten, baik dengan pesawat telepon biasa maupun telepon seluler. Kapasitas

sentral telepon biasa dan telepon fleksi yang dikelola oleh PT. Telkom telah mencapai

masing-masing 16.690 unit dan 10.955 unit, sedangkan untuk jaringan

telekomunikasi, terdapat jaringan telepon dengan sistem kabel yang dikelola oleh PT.

Telkom, bahkan juga saat ini telah beroperasi telepon wireless yakni telepon Flexi, di

samping itu juga sejumlah operator telepon seluler (GSM) telah mampu menjangkau

ke sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkalis, terutama pada daerah-daerah yang

mengalami perkembangan yang relatif cepat.

2.1.4. Pendidikan

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan komitmen utama Pemerintah

Kabupaten Bengkalis, selain pendidikan SD, SLTP dan SLTA, pada jenjang pendidikan

tinggi telah tersedia Sekolah Tinggi llmu Ekonomi (STIE) Syari’ah Bengkalis, dan

Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam (STAI) Bengkalis, serta Politeknik Bengkalis. Selain



itu, telah pula dibangun Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Duri dan Akbid Bengkalis

di Duri.

Tabel 2.5: Banyaknya TK, SD, SMP,SMA dan SMK Menurut Kecamatan Tahun 2009

Nama Kecamatan Jumlah

TK SD SLTP SMA SMK

1. Mandau 42 96 22 12 4

2. Pinggir 25 42 19 7 2

3. Bukit Batu 7 29 11 4 1

4. Siak Kecil 3 20 4 2 1

5. Rupat 10 30 7 3 1

6. Rupat Utara 4 11 4 1 -

7. Bengkalis 14 59 12 5 3

8. Bantan 13 30 6 2 -

Jumlah 120 317 85 36 12

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis. 2010.

Tabel 2.6 : Rasio Murid terhadap Guru Setiap Jenjang Pendidikan

Menurut Kecamatan Tahun 2009

Kecamatan Mandau menempati urutan pertama banyaknya sekolah, kurang

lebih 30% lembaga pendidikan tingkat TK, SD, SMP, SMA dan SMK berada di

Kecamatan Mandau. Sedangkan rasio murid terhadap guru menurut jenjang

pendidikan dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Kecamatan

Rasio Murid Terhadap Guru

SD SLTP SLTA SMK 1. Mandau 12.03 35.10 17.68 11.25

2. Pinggir 8.58 17.51 8.34 3.81

3. Bukit Batu 10.07 10.77 9.82 5.04

4. Siak Kecil 10.67 11.99 19.36 3.24

5. Rupat 5.96 11.59 17.78 6.16

6. Rupat Utara 8.30 14.08 15.19 -

7. Bengkalis 11.48 9.64 8.36 9.08

8. Bantan 6.13 10.09 13.61 -

Jumlah 10.02 16.82 16.82 8.71




Salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan atau keberhasilan pendidikan

adalah ketersedian pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi

pendidikan formal setingkat sarjana yang memiliki kompetensi pada setiap disiplin

keilmuan. Data menunjukkan bahwa, di Kabupaten Bengkalis masih terdapat kurang

dari 40% guru yang masih belum menamatkan pendidikannya setaraf sarjana strata

satu (S-1), serta masih terdapatnya sejumlah guru yang masih berpendidikan

setingkat SLTA atau yang sederajat (9%), kondisi tersebut membawa konsekwensi

kepada perlunya kebijakan pengembangan kualifikasi pendidikan pendidik dan tenaga

kependidikan ke jenjang standar yakni setaraf sarjana strata satu (S-1). Tabel di

bawah ini menunjukkan keadaan tersebut.

Tabel 2.7 : Data Guru Menurut Tingkat Pendidikan SLTA s.d D.III Tahun 2009

NO KECAMATAN SLTA D1 DII DIII

JLH % JLH % JLH % JLH %

1 BENGKALIS 32 10.6 27 8.91 33 10.89 45 14.85

2 BANTAN 12 9.7 0 0.00 8 6.45 21 16.94

3 BUKIT BATU 18 13.0 0 0.00 11 7.97 22 15.94

4 SIAK KECIL 4 4.9 3 3.70 7 8.64 7 8.64

5 RUPAT 9 8.2 0 0.00 28 25.45 8 7.27

6 RUPAT UTARA 7 20.0 0 0.00 4 11.43 4 11.43

7 MANDAU 26 3.8 23 3.36 35 5.12 105 15.35

8 PINGGIR 25 8.4 4 1.34 10 3.36 38 12.75

JUMLAH 133 57 136 250

Sumber: BPS Kabupaten BengkalisTahun 2010



Tabel 2.8 : Data Guru Menurut Tingkat Pendidikan D.IV s.d S3

Tahun 2009

NO KECAMATAN DIV/S1 S2 S3 JUMLAH

GURU JLH % JLH % JLH %

1 BENGKALIS 163 53.80 3 0.99 0 0 303

2 BANTAN 80 64.52 3 2.42 0 0 124

3 BUKIT BATU 87 63.04 0 0.00 0 0 138

4 SIAK KECIL 60 74.07 0 0.00 0 0 81

5 RUPAT 64 58.18 1 0.91 0 0 110

6 RUPAT UTARA 19 54.29 1 2.86 0 0 35

7 MANDAU 483 70.61 11 1.61 1 0.15 684

8 PINGGIR 221 74.16 0 0.00 0 0 298

JUMLAH 1177 19 1 1773

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 2.1.5 Kesehatan

Periode pembangunan di Kabupaten Bengkalis 5 (lima) tahun terakhir telah

memberikan kontribusi besar pada kepentingan pelayanan kesehatan masyarakat.

Hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan dan sudah pula dinikmati oleh

masyarakat tersebut dapat dijelaskan, diantaranya pembangunan Rumah sakit

bertaraf Internasional yang terletak di Bengkalis dan Duri. Pembangunan 11 unit

Puskesmas, Puskesmas dengan ruang rawat Inap sebanyak 4 unit, serta telah pula

dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi terhadap 38 unit Poskesdes, 52 unit

Puskesmas Pembantu dan 32 unit polindes.

Untuk kelancaran pelayanan kesehatan dan dekatnya akses masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan yang baik telah pula dibangun 13 unit rumah dokter,

tersedianya 27 unit rumah Paramedis, dengan penyediaan peralatan di rumah sakit

maupun Puskesmas yang ada, serta penyediaan obat-obatan. Kesehatan masyarakat

yang baik tidak terlepas dari kegiatan imunisasi, penyuluhan serta pengamatan

terhadap penyakit menular. Selain itu telah pula dilaksanakan pelayanan terhadap

kesehatan ibu hamil, pembinaan terhadap dukun bayi, supervisi bidan desa serta

peningkatan kegiatan Pos Yandu. Pada bagian lain, telah pula dilaksanakan kegiatan



penyuluhan kesehatan remaja terhadap anak sekolah. Terhadap 64.773 anak-anak

telah pula diberikan Vitamin A, serta terhadap 10.196 ibu hamil telah diberikan Tablet

Tambah Darah, telah pula dipulihkan 500 Balita kurang gizi dalam waktu 90 hari, dan

pemberian makanan tambahan terhadap 40.000 anak Sekolah Dasar dalam waktu 8

bulan.

Tabel 2.9 : Data Bidang Pelayanan Kesehatan Tahun 2009

NO INDIKATOR JUMLAH SATUAN JLH

KASUS ( % )

1. Angka Kematian Bayi 16.521 Bayi 138 8,35 per 1000 KLH

2. Angka Kematian Ibu Malahirkan 16.521 Ibu 8 108,95 per

100.000 KLH

3. Persentase Balita Gizi Buruk (BB/TB)

43.935 Balita 2 0,004

4. Persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas

545.737 Pddk 446.628 81,839

5. Rasio Dokter persatuan jumlah penduduk

a. Dokter Spesialis 26 Orang Rasio 6 - b. Dokter Umum 71 Orang Rasio 13 - c. Dokter Gigi 23 Orang Rasio 4 - 6. Rasio Tenaga Paramedis Per

Satuan Jumlah Penduduk 746 Orang Rasio

137 14,04

7. Persentase Penduduk yang Memanfaatkan RSUD

545.737 Pddk 98.001 17,958

8. Bed Occupancy Rate (BOR) 124 t. tidur - 41,3 9. Turn Over Interval (TOI) 124 t. tidur - 6,5 10. Nett Dead Rate (NDR) 124 t. tidur - 12,1 11. Umur Harapan Hidup - Tahun - 70,6 thn 12. Prevalensi Gizi Buruk (BB/U) 92.829 Balita 265 0,3 13. Cakupan Rawat Jalan Puskesmas 545.737 Pddk 445.838 81,694 14. Cakupan Rawat Inap RS 545.737 Pddk 101.665 18,629 15. Angka Kesakitan TB-Paru 254 Penderita 195 76,77 16. Angka Kesakitan DBD 545.737 Penderita 481 88,137 17. Angka Kesakitan Kusta 545.737 Penderita 73 13,376 per

100.000 pddk

18. Angka Kesakitan AFP 213.741 Kasus 5 2,33 per 100.000 pddk

19. Universal Child Imunation (UCI) 102 Desa/kel 90 88,24

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2010



Tabel 2.10 : Perkembangan Komponen Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2006-2009

No Komponen IPM Tahun Kenaikan

2006 - 2009 2006 2007 2008 2009

1 2 3 4

IPM Indeks Harapan Hidup • Angka Harapan Hidup

(thn) Indeks Pendidikan • Angka Melek Huruf (%) • Rata-rata Lama Sekolah

MYS (thn) Indeks Pendapatan • Pendapatan Perkapita

73,10

69,90

97,29 8,60

621.740

73,36

70,06

97,29 8,60

623.990

74,12

70,13

97,78 8,86

629.490

74,64

70,25

97,39 8,99

633.400

2,10

0,49

1,10 4,58

1,88

Sumber : data di olah dari berbagai sumber 2010.

2.1.6 Kondisi Produksi Sektor Ekonomi

Kabupaten Bengkalis mempunyai potensi sumberdaya alam yang sangat besar

dan beragam. Potensi tersebut menyebar hampir merata di seluruh wilayah

kecamatan, antara lain pertanian (tanaman pangan dan peternakan), perikanan,

perkebunan, kehutanan, pertambangan (minyak bumi), hasil hutan, endapan gambut

dan pariwisata. Potensi endapan gambut yang sangat dominan terdapat di Kecamatan

Bukit Batu. Endapan gambut ini sangat baik dan memenuhi persyararatan untuk

bahan bakar baik PLTU, industri dan keperluan industri rumah tangga.

Sebagian besar penduduk di daerah ini bermata pencaharian sebagai petani.

Oleh karena itu Kabupaten Bengkalis merupakan daerah penghasil padi, palawija,

hortikultura dan tanaman perkebunan seperti karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, pinang

dan kakao.

Potensi lahan perkebunan di Kabupaten Bengkalis adalah 181.528 hektar

dengan Komoditi yang paling banyak dikembangkan adalah kelapa sawit yang

mencapai 129,369 hektar atau 71,27 persen dengan kapasitas produksi yang

dihasilkan mencapai 519.642 ton TBS (Tandan Buah Segar). Areal perkebunan sawit

yang terbesar terdapat di Kecamatan Pinggir yang mencapai 49.771 hektar. Untuk

tanaman karet di Kabupaten Bengkalis mencapai 39.990 hektar atau 22,03 persen

dengan kapasitas produksi yang dihasilkan mencapai 16.927 ton (Ojol). Sedangkan

untuk tanaman kelapa di Kabupaten Bengkalis mencapai 17.244 hektar atau 9,50

persen dengan kapasitas produksi yang dihasilkan mencapai 40.999 ton. Selanjutnya



tanaman sagu di Kabupaten Bengkalis yang termasuk ke dalam jenis tanaman

perkebunan, pada tahun 2009 memiliki luas area tanaman sebesar 8.983 hektar atau

4,95 persen, dengan produksi 8.163 ton. (sumber, BPS Kabupaten Bengkalis 2010).

A. Pertanian

Tanaman Padi dan Palawija

Pengembangan kawasan sentra produksi khususnya tanaman padi

dilaksanakan pada kecamatan Siak Kecil, Bukit Batu, Bantan, dan Rupat. Penetapan 4

(empat) Kecamatan ini sebagai sentra produksi padi karena selain wilayah kecamatan

ini mempunyai potensi lahan yang cukup luas juga masyarakat petani sudah terbiasa

menanam padi pada lahan sawah tadah hujan walaupun intensitas pertanamannya

baru satu kali setahun (IP 100) dengan luas garapan sekitar 1–1,5 Ha/KK.

Kawasan sentra produksi padi di Kecamatan Siak Kecil meliputi beberapa desa

yaitu desa Sepotong, Langkat, Tanjung Damai, Lubuk Gaung, Lubuk Garam, Sei Siput,

Bandar Jaya, Tajung Belit, Lubuk Muda dan Desa Sei. Linau yang mempunyai potensi

lahan sebesar 4.708 ha, dengan luas panen 3.686 ha, dan produksi mencapai 12.130

ton Gabah Kering Giling, jumlah kelompok tani penggarap sebanyak 133 kelompok

dengan jumlah anggota 3.271 orang.

Kawasan sentra produksi padi di Kecamatan Bukit Batu meliputi beberapa desa

yaitu Desa Bukit Batu, Sukajadi, Parit 1 Api-api, Temiang, Api-api dan desa Tanjung

Leban mempunyai potensi lahan seluas 2.000 ha, dengan luas panen 921 ha, dan

produksi mencapai 3.029 ton Gabah Kering Panen Giling, jumlah kelompok tani

penggarap sebanyak 40 kelompok dengan jumlah anggota 800 orang.

Kawasan sentra produksi padi di Kecamatan Bantan meliputi beberapa desa

yaitu Desa Selat Baru, Bantan Tengah, Bantan Air dan Desa Teluk Pambang

mempunyai potensi lahan seluas 1.800 ha, dengan luas panen 1.104 ha, dan produksi

mencapai 3.631 ton Gabah Kering Giling, jumlah kelompok tani penggarap sebanyak

56 kelompok dengan jumlah anggota 1.400 orang.

Kawasan sentra produksi padi di Kecamatan Rupat meliputi beberapa desa

yaitu Desa Tanjung Kapal, Batu Panjang, Parit Kebumen, Sei Cingam dan Desa Hutan

Panjang mempunyai potensi lahan seluas 2.000 ha, dengan luas panen 487 ha, dan

produksi mencapai 1.602 ton Gabah Kering Giling, jumlah kelompok tani penggarap

sebanyak 96 kelompok dengan jumlah anggota 1.920 orang.



Disamping keempat wilayah sentra produksi tanaman padi tersebut, tanaman

padi juga ditanam di kecamatan Mandau dengan luas panen 398 Ha dengan produksi

sebesar 1.309 ton Gabah Kering Giling dan Kecamatan Pinggir dengan luas panen

sebesar 625 ha, dengan 2.056 ton Gabah Kering Giling.

Dari potensi lahan untuk tanaman padi seluas 13.908 ha, sampai dengan tahun

2009 luas panen 7.322 ha dengan jumlah produksi 24.083 ton Gabah Kering Giling,

kelompok tani penggarap 328 kelompok.

Selain tanaman padi, di Kabupaten Bengkalis dibudidayakan tanaman palawija

antara lain ubi kayu (386 ha), ubi jalar (73 ha), jagung (81 ha), kacang tanah (30

ha), talas (7 Ha) dan kacang hijau (21 ha).

Tanaman Hortikultura

Pengembangan kawasan sentra tanaman hortikultura ini disesuaikan dengan

potensi wilayah, potensi pasar serta budaya masyarakat setempat.

1. Tanaman Sayuran

Pengembangan tanaman sayuran dibudidayakan di semua wilayah Kabupaten

Bengkalis. Penetapan kawasan sentra pada kecamatan Bengkalis, Bukit Batu dan

Mandau sebagai wilayah sentra tanaman sayuran disamping masyarakatnya telah

mengusahakan komoditi tersebut juga peluang pasar sangat menjanjikan.

Tanaman sayuran yang telah dikembangkan adalah tanaman Cabai 140 ha, Sawi

41 ha, Kacang Panjang 93 ha dan terong 34 ha.

2. Tanaman Buah-buahan

Tanaman buah-buahan dengan pola pekarangan dikembangkan pada kecamatan

Bengkalis, Bantan, Rupat, Rupat Utara, Bukit Batu, Mandau dan Pinggir. Data

tanaman buah-buahan yang telah berkembang di Kabupaten Bengkalis adalah

tanaman Durian (194 ha), Mangga (73 ha), Nenas (13 ha) Manggis (33 ha) dan

Pisang (227 ha).



Gambar 2.3 Produksi Sayur-sayuran Tahun 2009

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Saw

i

Tom

at

Baya

m

Kang

kung

Labu

Teru

ng

Kc P

anja

ng

Cab

e be

sar

Cab

e ra

wit

Ketim

un

Sumber: BPS Kab. Bengkalis 2010

Gambar 2.4 : Produksi Tanaman Buah-buahan Tahun 2009


0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

3500,00

4000,00

Alpu

kat

Man

gga

Duk

u

Jeru

k Be

sar

Jeru

k Si

am

Dur

ian

Saw

o

Pepa

ya

Pisa

ng

Jam

bu B

iji

Nan

gka

Suku

n

Nan

as

Man

ggis

Ton

Peternakan

Di bidang peternakan potensi untuk pengembangan ternak ruminansia (kerbau,

sapi dan kambing) dan unggas masih sangat besar, baik di daerah pemukiman

penduduk maupun di areal perkebunan. Melalui sistem integrasi ternak dan tanaman,

luas areal perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Bengkalis sejumlah



117.385 ha, dengan asumsi 70 % atau seluas 82.170 ha mampu menampung

sejumlah 20.542 ekor ternak sapi. Sedangkan jumlah ternak yang ada di areal

perkebunan sejumlah 1.340 ekor, berarti masih terdapat peluang pengembangan

sebanyak 19.202 ekor namun jika pola pemeliharaan lebih diintensifkan maka daya

tampung dapat ditingkatkan.

Gambar 2.5 : Jumlah Ternak dan Unggas Tahun 2009

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

ekor

Sapi Kerbau Kambing Domba Ayamras

Ayamkampung


Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Bengkalis adalah perikanan laut dan budidaya.

Pengembangan perikanan laut adalah perikanan tangkap dan budidaya laut. Potensi

penangkapan ikan laut mencapai 11.200 ton dengan tingkat produksi sebesar

9.443,80 ton/tahun. Kondisi ini sudah cukup tinggi, sehingga pengembangan sektor

perikanan diarahkan kepada pengembangan budidaya laut berupa ikan kakap putih,

udang windu dan vaname yang dikembangkan Kecamatan Bantan, Rupat, Bengkalis,

dan Bukit Batu. Potensi perikanan darat di Kabupaten Bengkalis adalah perairan

umum (danau, sungai, rawa) dan potensi budidaya kolam. Jenis ikan yang dapat

dikembangkan adalah ikan mas, lele, gurame dan patin, serta pengembangan benih

ikan air tawar. Lokasi pengembangannya adalah Kecamatan Mandau dan Pinggir.

Potensi yang dimiliki saat ini berupa tambak, keramba jaring apung dan kolam seluas

2.000,94 hektar, dengan perkiraan produksi mencapai 91,08 ton.



Tabel 2.11 : Produksi Perikanan Tahun 2009

No. Kecamatan Ikan Laut Tangkap

Air tawar

Ikan Air

tawar Tangkap Tambak KJA

1. Bengkalis 1.990,9 - - - -

2. Bantan 2.750,7 4,6 - - -

3. Bukit Batu 1.532 - - 5,10 -

4. Siak Kecil 81,30 - - 9,85 -

5. Rupat 1.132 0,25 0,25 - 0,2

6. Rupat Utara 1.956,9 - - - -

7. Mandau - - - 1,9 59,1

8. Pinggir - - - 327,5 26,7

Jumlah 9.443,80 4,85 0,25 344,35 85,98

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Bengkalis Tahun 2010

B. Perkebunan dan Kehutanan

Perkebunan

Luas tanaman perkebunan kelapa sawit rakyat dan perusahaan mencapai

98.918 hektar pada tahun 2007, namun pada tahun 2009 naik menjadi 107.878

hektar. Terletak di beberapa kecamatan dengan total produksi 1.027.719 ton TBS

(Tandan Buah Segar) pada tahun 2009. Lokasi pengembangannya diarahkan pada

Desa Sebanga Kecamatan Mandau, Desa Sepahat Kecamatan Bukit Batu, dan

Kecamatan Rupat. Luas areal potensial pengembangan komoditi ini mencapai 26.000

hektar.

Luas areal perkebunan kelapa di Bengkalis mencapai 48.964 hektar pada tahun

2007, sedangkan pada tahun 2009 luasnya adalah 22.490 hektar, penurunan luas

lahan kelapa terkait dengan telah terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Bengkalis

dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti. Areal perkebunan kelapa

tersebar hampir di seluruh kecamatan, terutama di Kecamatan Bantan sehingga arah

pengembangan lokasi perkebunan kelapa adalah Kecamatan Bantan.

Luas areal tanaman karet di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2007 adalah

50.138 hektar, sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 40.953 hektar. Perkebunan

karet rakyat tersebar hampir di seluruh kecamatan, terutama Kecamatan Bukit Batu

dan Mandau. Sentra pengembangan produksi karet berada di Kecamatan Bengkalis,

Kecamatan Bukit Batu Desa Buruk Bakul. Areal yang memiliki potensi untuk




dikembangkan sebagai perkebunan adalah Kecamatan Bukit Batu dan Rupat.

Gambar 2.7 : Produksi Perkebunan Tahun 2009

Kehutanan

Kawasan hutan berdasarkan RTRW Kabupaten Bengkalis 2002 - 2012 adalah

seluas 476.997 hektar, terdiri dari kawasan hutan produksi tetap, hutan produksi

terbatas, hutan produksi konversi, hutan bakau dan hutan suaka alam. Untuk hutan

mangrove, banyak terdapat di kawasan pesisir Bengkalis antara lain bakau, nipah dan

api-api. Ketiga jenis tanaman ini tersebar disetiap gugusan pulau-pulau besar dan

kecil, kecuali di sekitar kawasan pemukiman, pelabuhan, indusri, tanaman pangan

basah serta perkebunan. Jika dilihat dari fungsi ekologis sebagian besar kawasan

hutan mangrove masih optimal untuk pengembangbiakkan udang, ikan dan biota laut

lainnya serta sebagai penghambat terjadinya intrusi dan abrasi pantai, khususnya

hutan mangrove yang terdapat di kawasan pesisir perairan Selat Melaka.

2.1.7 Perindustrian dan Perdagangan

A. Industri

Pada tahun 2010 usaha industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten

Bengkalis tercatat sebanyak 4.605 IKM. Jumlah terbesar berada di Kecamatan Mandau

0 ,0 50 .000 ,0 100 .000 ,0 150 .000 ,0

ton

ka re t

ke lapa s aw it

ke lapa

s agu

kop i

p inang

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2010.


dengan 1.537 IKM, dan jumlah terkecil di Kecamatan Siak Kecil sebanyak 125 IKM.

Tabel 2.12 : Jumlah Industri Kecil dan Menengah Per Kecamatan

Kecamatan

Tahun Mandau Pinggir

Bukit

Batu

Siak

Kecil Rupat

Rupat

Utara Bengkalis Bantan

2007 413 177 87 32 112 218 270 250 2008 501 195 97 39 135 290 312 271

2009 615 247 115 47 196 396 382 323

2010 1537 349 442 125 334 369 913 516

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis, 2010

Tabel 2.13: Jumlah Industri Kecil dan Menengah Berdasarkan Kategori

Industri

Tahun

Kain

Tenun &

Pintal

Makanan

&

Minuman

Anyaman

dari Daun

Furniture Logam Batu

Bata &

Keramik

Lainnya

2007 190 265 315 97 67 595 30 2008 230 301 370 112 80 692 55

2009 277 377 407 195 107 885 73

2010 900 1.349 357 217 848 785 149


Tabel. 2.14: Data Industri Besar di Kabupaten Bengkalis

NO Kecamatan 2007 2008 2009 2010

1. Mandau 24 26 32 32

2. Pinggir 5 6 7 7

3. Bukit Batu - - - -

4. Siak Kecil - - - -

5. Bengkalis - - - -

6. Bantan - - - -

7. Rupat - - - -

8. Rupat Utara - - - -

Jumlah 29 32 39 39


Jenis industri besar yang ada di Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan



Mandau merupakan industri pendukung sektor pertambangan, industri transportasi

dan industri hulu kelapa sawit.

Sedangkan jenis industri yang ada di Kecamatan Pinggir adalah industri

pendukung transportasi (Bengkel mobil dan alat-alat berat), industri crumb ruber, dan

industri hulu kelapa sawit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 07/M-IND/per/5/2005 tentang

Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Masing Direktorat Jenderal Di

Lingkungan Departemen Perindustrian, maka kelompok Industri Kecil dan Menengah

(IKM) di Kabupaten Bengkalis dapat dibagi menjadi :

1. Industri Kain Tenun dan Pintal.

2. Industri Makanan dan Minuman.

3. Industri Anyaman dari Daun.

4. Industri Furniture dari Kayu, Rotan, Bambu, dan barang Lainnya dari Kayu.

5. Barang Dari Logam

6. Industri Batu Bata dari Tanah Liat/Keramik.

Perkembangan UKM di Kabupaten Bengkalis berjalan dengan kondisi yang belum

memuaskan, hal ini disebabkan sebaran wilayah dan tempat usaha masih terbatas

pada skala lokal, sehingga menyulitkan untuk berkembang secara optimal. Disamping

itu motivasi kewirausahaan pelaku IKM belum menunjukkan perkembangan, hal ini

akibat dari lemahnya sumberdaya manusia dari pelaku usaha tersebut.

Pada sektor industri pelaku usaha hanya puas dengan skala usaha yang ada,

dengan tidak berusaha mengembangkan usahanya dengan pemakaian teknologi dan

perbaikan proses produksi untuk meningkatkan daya saing produk terutama

peningkatan mutu produk dan perbaikan kemasan/packaging yang disertai dengan

sertifikasi produk.

B. Perdagangan

Salah satu sektor yang dapat menjadi andalan daerah ke depan adalah sektor

perdagangan, ini karena didukung oleh posisi geografis Kabupaten Bengkalis yang

berada di jalur perdagangan internasional. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010 terdapat sebanyak 75

perusahaan yang terdiri dari 54 perusahaan perdagangan besar, 13 perusahaan

perdagangan menengah, dan 8 perusahaan perdagangan kecil. Sedangkan untuk



perdagangan luar negeri, di Kabupaten Bengkalis tercatat ada 5 perusahaan ekspor

dan 5 perusahaan impor.

Nilai ekspor di Kabupaten Bengkalis hingga Desember 2009 mencapai

95.048.430 US$. Nilai ekspor yang terbesar dari pelabuhan Sungai Pakning sebesar

94.321.891 US$. Sementara itu nilai impor di Kabupaten Bengkalis selama 2009

mencapai 1.697.819 US$ melalui pelabuhan Bengkalis.

Gambar 2.8: Perkembangan Ekspor Impor Tahun 2006-2009

-

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

2006 2007 2008 2009

Nila

i (US

$)

Ekspor ImporSumber: BPS Kabupaten Bengkalis 2010

2.1.8 Pariwisata

Potensi pariwisata Kabupaten Bengkalis cukup banyak dan beragam,

sehingga prospektif untuk dikembangkan. Pontensi pariwisata tersebut adalah;

wisata alam terdiri dari Pantai Selat Baru di Kecamatan Bantan dan Pantai

Tanjung Medang di Kecamatan Rupat Utara; dan Tasik Tiga Puluh Tiga di Siak

Kecil ; hutan lindung/suaka margasatwa di Bukit Batu; dan pusat pelatihan

gajah di Muara Basung Mandau. Sedangkan wisata budaya meliputi; Balai Adat Sakai

di Mandau, Tarian Zapin Api di Rupat Utara, dan Tarian Rakyat Bengkalis.

Tabel 2.15: Kondisi Objek wisata di Kabupaten Bengkalis



No Nama Objek Wisata Jenis Objek Lokasi Kecamatan

Luas (ha)

1 Pantai Selat Baru Bahari Bantan 150 2 Taman Andam Dewi Taman Rekreasi Bengkalis --- 3 Pantai Prapat Tunggal Bahari Bengkalis --- 4 Pusat Pelatihan Gajah Atraksi gajah Mandau 5.000 5 Tasik Serai Alam/Tasik Mandau --- 6 Kawasan Masyarakat

Tradisional Suku Sakai Budaya Mandau ---

7 Pantai Pasir Putih Tj.Medang Bahari Rupat Utara 1.000 8 Pulau Payung Bahari Rupat 310 9 Kawasan Masyarakat

Tradisional Suku Akit Budaya Rupat dan Rupat

Utara ---

10 Ladang Percontohan Riset Gambut

Ilmu Pengetahuan

Mandau 500

Sumber : BPS, Kabupaten Bengkalis, 2009

2.1.9 Pertambangan

Sektor ini masih merupakan sumber penerimaan terbesar bagi Kabupaten

Bengkalis. Kapasitas produksi pertambangan minyak bumi yang dikelola oleh Chevron

di Kecamatan Mandau mencapai 295.747.233 barrel/tahun, dan gas bumi 33.652.231

MSCF/tahun. Lapangan minyak Chevron yang masih berproduksi adalah Duri, Melibur

dan Lapangan Selatan berupa daratan (onshore), Selain potensi pertambangan

minyak, pertambangan pasir laut juga potensial untuk dikembangkan. Lokasi yang

cukup potensial adalah Pulau Rupat. Namun hingga saat ini penambangan pasir laut

masih menjadi kontroversi berkaitan dengan kelestarian lingkungan, terutama sebagai

objek wisata pantai dan sentra perikanan laut.

2.2 PERKEMBANGAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Perekonomian Kabupaten Bengkalis tahun 2009 menunjukkan kinerja yang

baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari perkembangan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik berdasarkan harga konstan tahun 2000

maupun harga berlaku. Jumlah PDRB (tanpa migas) berdasarkan harga berlaku pada

tahun 2009 mencapai Rp 13,29 triliun atau naik 19,88% dari tahun 2008 sebesar Rp

11,08 triliun. Naiknya nilai PDRB tersebut tidak terlepas dari peran sektor pertanian;

pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih;

bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; angkutan dan komunikasi; keuangan,

sewa dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa yang mengalami kenaikan.



Tabel 2.16. Distribusi PDRB Tahun 2006 - 2009

Menurut Harga Berlaku (Milyar Rp)

No Sektor 2006 2007 2008 2009

1 Pertanian 2.237.230,50 2.698.650,80 3.252.532,40 3.820.398,70

2 Pertambangan 33.933.051,90 44.345.880,70 60.104.014,50 64.781.760,50

3 Industri Pengolahan 3.584.905,40 4.412.642,50 5.773.778,10 7.785.568,10

4 Utilitas 45.238,40 53.671,60 63.635,60 75.489,30

5 Konstruksi 256.045,70 407.352,30 602.278,90 755.158,00

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.364.128,20 1.614.076,20 2.074.503,90 2.462.529,70

7 Transportasi dan Komunikasi 144.800,30 165.346,10 192.864,40 228.038,10

8 Jasa Keuangan 151.037,10 183.674,30 218.964,40 271.012,30

9 Jasa-Jasa 587.667,70 689.558,40 813.587,30 954.729,40

PDRB dengan Migas 42.304.105,20 54.570.853,10 73.096.159,50 81.134.684,00

PDRB tanpa Migas 7.532.708,60 9.066.187,00 11.088.427,80 13.292.774,80

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, Bengkalis Dalam Angka 2010

Tingkat pertumbuhan tertinggi di sektor industri pengolahan sekitar 34,84%,

diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 25,38%, dan jasa keuangan sebesar 23,77%.

Sektor-sektor yang tumbuh lambat adalah sektor pertambangan, jasa-jasa dan

pertanian. Peranan sektoral dari PDRB Kabupaten Bengkalis atas dasar harga berlaku

dari tahun 2006 – 2009 masih didominasi sektor pertambangan yang mencapai rata-

rata 80% dari seluruh PDRB. Sektor PDRB tanpa pertambangan dan industri

pengolahan migas paling besar adalah perdagangan, hotel dan restoran, diikuti sektor

pertanian.

Untuk menjadikan Kabupaten Bengkalis sebagai pusat perdagangan yang

didukung oleh industri yang kuat, maka upaya pembangunan harus lebih

dikonsentrasikan pada pembangunan infrastruktur yang memadai sesuai dengan

tuntutan dan standard yang diperlukan untuk menjadi pusat kegiatan ekonomi, seperti

tersedianya pembangkit listrik dengan kapasitas tinggi, tersedianya

pelabuhan/terminal barang/cargo, jaringan transportasi yang menuju pusat-pusat

perekonomian yang memadai dan dengan biaya yang murah, adanya jaringan

pelayanan telekomunikasi dan air bersih yang memadai, dan sebagainya.

Guna memperoleh informasi yang riil terhadap perkembangan Produk



Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana faktor inflasi diminimalkan pengaruhnya,

maka berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 diperoleh

gambaran bahwa tingkat per tumbuhan yang terjadi pada tahun 2009 tidak sebesar

PDRB yang dihitung berdasarkan harga berlaku. Jumlah PDRB (tanpa migas)

berdasarkan harga konstan 2000 pada tahun 2009 sebesar Rp. 3.19 triliun atau naik

7,13% dari tahun sebelumnya yakni tahun 2008 dengan nilai Rp. 2,98 triliun.

Sektor perdagangan sebagai salah satu sektor kunci pada tahun 2009

perannya dalam perekonomian mengalami peningkatan dari 31,17% menjadi 31,45%

demikian pula untuk sektor jasa naik dari 14,36% menjadi 14,87%. Sedangkan sektor

pertanian terus mengalami penurunan selama periode 2006 – 2009, dari 27,72%

menjadi 25,83%. Kontribusi sektor pertambangan migas terhadap pembentukan PDRB

Kabupaten juga terus mengalami penurunan, walaupun peranannya masih sangat

dominan dan seluruh sektor ekonomi trumbuh karena adanya aktivitas sektor

pertambangan.

Tabel 2.17. Distribusi PDRB Tahun 2006 - 2009 Menurut Harga Konstan Tanpa Migas Tahun 2000 (Rp milyar)

No. Sektor 2006 2007 2008 2009

1 Pertanian 708.571,10 751.988,20 793.129,60 824.861,00

2 Pertambangan 19.901.738,50 19.828.846,60 20.567.019,90 20.518.814,30

3 Industri Pengolahan 1.069.660,60 1.047.437,00 1.090.063,50 1.187.096,80

4 Utilitas 19.721,80 21.218,30 22.876,60 24.469,70

5 Konstruksi 132.541,80 145.330,00 156.283,80 166.201,70

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 789.200,30 855.017,80 929.144,00 1.004.241,50

7 Transportasi dan Komunikasi 95.120,30 103.729,00 114.054,40 124.845,40

8 Jasa Keuangan 71.416,10 76.564,10 89.000,40 94.683,80

9 Jasa-Jasa 356.939,40 390.616,90 427.912,00 474.758,10

PDRB dengan Migas 23.144.909,80 23.220.748,00 24.189.484,30 24.419.972,40

PDRB tanpa Migas 2.556.288,50 2.760.497,50 2.980.470,00 3.192.949,10

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, 2010

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis (PDRB tanpa migas) pada



tahun 2009 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008, yakni dari 7,93 persen

pada tahun 2008 menjadi 7,13 persen pada tahun 2009. Kenaikan penerimaan PDRB

tidak sama pada setiap sektor, struktur perekonomian Kabupaten Bengkalis

didominasi oleh 3 sektor kunci, yakni sektor perdagangan diikuti oleh sektor

pertanian sebesar 29,85 persen, industri dan jasa-jasa.

Berdasarkan perhitungan PDRB dengan harga konstan tidak dapat dipungkiri

bahwa secara riil peran sektor pertanian di Kabupaten Bengkalis masih kuat, namun

ketika dibandingkan dengan perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku terlihat

bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap tingkat perkembangan harga yang cukup

tajam, di mana tampak bahwa harga atas barang-barang pertanian mengalami

tekanan yang cukup berat sehingga mengakibatkan harga jual barang pertanian

menjadi lebih murah, sementara terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor

industri harga jualnya cukup tinggi. Kondisi ini menggambarkan bahwa para petani

masih belum memperoleh kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat

kesejahteraannya oleh karena harga atas output yang dihasilkannya masih memiliki

nilai yang rendah, pada hal di sektor ini cukup banyaknya masyarakat yang

menggantungkan hidupnya. Rendahnya harga atas output yang dihasilkan sektor

pertanian tersebut, lebih disebabkan oleh karena pada sektor ini kebijakan-kebijakan

yang dirumuskan dalam pengembangan pertanian masih berorientasi pada on farm

(usaha tani) dan bersifat parsial belum bersifat komprehensif. Oleh karenanya jika

ingin sektor pertanian Kabupaten Bengkalis dapat berkembang dengan baik dan

memberikan nilai tambah berupa meningkatnya kesejahteraan petani dan semakin

mapannya peran sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian Kabupaten

Bengkalis, maka pemerintah perlu melakukan kebijakan pertanian yang berorientasi

pada sistem agribisnis terpadu dengan fokus perhatian pada:

1. Pengembangan kegiatan sektor hulu (up stream), yakni kebijakan yang

bertujuan mengefisiensikan dan meminimalkan biaya input bagi petani

guna menjaga keberlangsungan kegiatan usaha tani seperti usaha

pembenihan, industri pupuk, rekayasa teknologi yang akan dapat

meningkatkan kinerja petani, peralatan mesin pertanian beserta suku

cadang, dan sebagainya.

2. Pengembangan kegiatan sektor hilir (down stream), yaitu berupa

kegiatan yang mampu menampung hasil pertanian dengan tingkat harga

yang wajar dan mampu memberikan nilai tambah bagi petani itu sendiri.

3. Pengembangan sistem pendukung (supporting system), berupa kebijakan yang




mampu memberikan mendukung bagi berkembangnya sektor pertanian secara

menyeluruh mulai dari tingkat hulu, usaha tani, maupun tingkat hilir.

Dukungan tersebut adalah menyangkut aspek kelembagaan

distribusi/pemasaran, penyediaan sumber permodalan, dan kelembagaan

pengambil kebijakan (policy maker) yang mampu mewujudkan suasana yang

kondusif bagi berkembangnya kegiatan sektor pertanian.

Tabel 2.18. Indikator Makro Perekonomian

Uraian 2006 2007 2008 2009

1 PDRB non Migas ADH Berlaku (Rp. Milyar) 7.532,70 9.066,20 11.088,40 13.292,80

2 PDRB non Migas AHD 2000 (Rp. Milyar) 2.556,29 2.760,50 2.980,47 3.192,95

3 PDRB Per Kapita ADH Berlaku (Rp. Juta) 14,60 16,80 20,30 24,10

4 PDRB Per kapita ADH Konstan (Rp. Juta) 4,94 5,12 5,46 5,79

5 Pendapatan Regional Per Kapita ADH Berlaku (Rp. Juta) 13,30 15,40 18,60 22,00

6 Pendapatan Regional Per Kapita ADH Konstan (Rp. Juta) 4,52 4,68 4,99 5,29

7 Pertumbuhan Ekonomi (%) 7,87 7,99 7,97 7,13

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, Tahun 2010

Dari berbagai hal tersebut di atas, maka secara umum bahwa kinerja

perekonomian di Kabupaten Bengkalis selama tahun 2009 apabila dibandingkan

dengan tahun sebelumnya tahun 2008 dari sisi pertumbuhan ekonomi mengalami

penurunan, namun dari sisi PDRB pertumbuhan PDRB tanpa minyak dan gas,

menunjukkan peningkatan. Dilihat pada beberapa indikator ekonomi makro dimana

jumlah PDRB, PDRB Perkapita, pendapatan per kapita yang dicapai lebih tinggi maka

masih menunjukkan kinerja ekonomi yang cukup baik.


GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN III-1

BBBAAABBB IIIIIIIII GGGAAAMMMBBBAAARRRAAANNN PPPEEENNNGGGEEELLLOOOLLLAAAAAANNN KKKEEEUUUAAANNNGGGAAANNN DDDAAAEEERRRAAAHHH DDDAAANNN KKKEEERRRAAANNNGGGKKKAAA PPPEEENNNDDDAAANNNAAAAAANNN

3.1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah Kabupaten Bengkalis dikelola sesuai dengan ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam

Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 junto Permendagri Nomor 59 Tahun

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-

undangan lain yang terkait.

Secara spesifik pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis diatur

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur

dalam peraturan daerah ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, asas

umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, pelaksanaan APBD,

perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi

keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kerugian daerah,

pengelolaan keuangan BUMD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan

daerah, serta sistem informasi keuangan daerah. Pedoman penatausahaan

pelaksanaan APBD setiap tahun diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati yang

biasanya ditetapkan pada akhir Desember sebagai pedoman pelaksanaan APBD tahun

berikutnya.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen

pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis adalah keuangan daerah dikelola secara

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis,

transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,

dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam

suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan

dengan Peraturan Daerah.


APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses

pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Landasan administrasi yang mengatur pengelolaan anggaran daerah antara lain

prosedur dan teknis penganggaran harus secara tertib dan taat azas agar APBD dapat

disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar.

Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah antara

lain adalah: (1) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur

secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. sedangkan

belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja: (2)

penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam

jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia

atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) semua

penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus

dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan kebijakan

(policy). perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) antara pemerintah

pusat dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi agar tidak tumpang tindih.

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi

makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat

sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan

pengelolaan anggaran secara baik.

Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi kebijakan umum APBD seperti : terdapat keadaan yang menyebabkan

harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar

jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun

sebelumnya dan harus digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun berjalan. Dalam

rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah

daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa : (1) laporan realisasi

anggaran, (2) neraca, (3) laporan arus kas, dan (4) catatan atas laporan keuangan

yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan diaudit oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

3.2. PENERIMAAN DAERAH

Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah



dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan

Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil

Bukan Pajak/SDA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain

Pendapatan Daerah yang sah serta Perkembangan target Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Bengkalis selama kurun waktu 5 tahun.

Pemerintah Daerah tidak mempunyai sumber-sumber pendapatan lain, kecuali

yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Apabila Pemerintah Daerah

tidak mengambil langkah-langkah yang kreatif inovatif untuk menggali potensi

pendapatan asli daerah, maka ketergantungan dari Pemerintah Pusat semakin tinggi.

Kabupaten Bengkalis menjadi daerah otonom yang memiliki kapabilitas PAD rendah,

hanya mencapai 4 % dari total APBD tahun 2009. Apabila diperhatikan trend PAD

sejak tahun 2005 - 2009, PAD Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari grafik berikut :

Gambar 3.1 Trend PAD dan Kontribusinya Terhadap

Penerimaan Daerah 2005 - 2009

33.322

127.859112.362

121.845

138.345

1,8

4,1

2,8 2,7

4,0

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2005 2006 2007 2008 2009-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

PAD Kontribusi thd Penerimaan Daerah (%)

Data laporan tahunan sosial ekonomi Kabupaten Bengkalis tahun 2010

menunjukan realisasi penerimaan keuangan Kabupaten Bengkalis 2009 mencapai Rp.

3,54 trilyun, turun 20,28 persen dibanding 2008 sebesar Rp. 4,471 trilyun.

Penerimaan keuangan terbesar dari Sisa Anggaran Tahun Lalu mencapai Rp. 1,818

triliun (51,37%), Dana Perimbangan sebesar Rp. 1,528 trilyun (43,19 %) dan dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 138,345 milyar (3,91%). Melalui Tabel 3.1

dapat dilihat perkembangan penerimaan daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2005 –

2009.



Tabel 3.1. Realisasi Penerimaan Keuangan, 2005-2009 (Juta Rupiah)

URAIAN 2005 2006 2007 2008 2009

A. PENERIMAAN DAERAH 1.896.261 3.153.455 4.031.744 4.435.365 3.486.009

1. Sisa Anggaran Tahun Lalu 325.367 817.614 2.030.774 1.814.397 1.818.723

2. Pendapatan Asli Daerah 33.322 127.859 112.362 121.845 138.345

Pajak Daerah 7.327 6.631 9.337 24.249 23.835

Retribusi Daerah 6.234 8.096 8.567 13.583 13.652

Laba BUMD 1.411 3.408 8.353 4.090 7.161

Penerimaan Lainnya 18.350 109.724 86.104 79.923 93.696

3. Dana Perimbangan 1.523.767 2.207.982 1.888.609 2.499.123 1.528.941

Bagi Hasil Pajak 209.016 287.473 335.534 285.446 278.353

Bagi Hasil Bukan Pajak 1.304.196 1.920.509 1.336.620 2.141.203 1.224.542

Dana Alokasi Umum 206.732 206.732 206.723 51.681 -

Dana Alokasi Khusus 10.556 - 9.731 20.794 26.046

B. PENERIMAAN LAIN-LAIN 13.805 - - 36.054 54.256

TOTAL PENERIMAAN 1.910.066 3.153.455 4.031.744 4.471.419 3.540.266 Sumber : Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis (Dalam Laporan Tahunan Sosial Ekonomi Kabupaten Bengkalis, 2010)

3.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Kabupaten Bengkalis tahun 2009 sebesar Rp. 138,345 milyar

naik 13,54% dibanding 2008 sebesar Rp. 121.845 milyar. Kenaikan PAD tahun 2009

terutama disebabkan meningkatnya laba BUMD mencapai 75,11% dari Rp. 4.090

milyar menjadi Rp. 7.161 milyar. Retribusi daerah dan penerimaan lainnya juga

mengalami peningkatan di tahun 2009 masing-masing sekitar 0,51 % dan 17,23%.

Sedangkan dana penerimaan pajak daerah turun sekitar 1,71% dari Rp. 24.249 milyar

tahun 2008 menjadi 23,835 milyar tahun 2009. Secara keseluruhan, kontribusi

penerimaan lainnya terhadap PAD Kabupaten Bengkalis Tahun 2009 merupakan yang

terbesar mencapai 67,73%, pajak daerah mencapai 17,23%, retribusi daerah sekitar

9,87% dan laba BUMD hanya 5,18%, seperti terlihat dari Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Realisasi Bagian Penerimaan PAD (Milyar Rupiah) Tahun 2009

67,73%

9,87%17,23%

5,18%

Pajak Daerah Retribusi Daerah Laba BUMD Penerimaan Lainnya

Pajak Daerah

Walaupun pajak daerah Kabupaten Bengkalis terus mengalami kenaikan dari

tahun 2005 – 2009, namun kontribusinya tidak mengalami peningkatan berarti.

Tahun 2005 penerimaan pajak daerah hanya Rp. 7,327 milyar dengan kontribusi

mencapai 21% terhadap PAD, kecenderungan penurunan terjadi di tahun 2005

menjadi hanya Rp. 6,631 milyar dan kontribusinya menurun jauh hanya menjadi

sekitar 5,10%.

Gambar 3.3 Penerimaan Pajak Daerah dan Kontribusinya

Terhadap PAD Tahun 2005 – 2009

7.327

23.835

24.249

9.337

6.631

21,99

17,23

19,90

8,31

5,19

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2005 2006 2007 2008 20090

5

10

15

20

25

Penerimaan (Rp. Milyar) Kontribusi (%)



Pada tahun 2007 pajak daerah Kabupaten Bengkalis kembali naik menjadi Rp.

9,377 milyar dan kontribusinya meningkat menjadi 5,31%. Perbaikan terus terjadi

hingga tahun 2008 dengan penerimaan pajak mencapai Rp. 24,240 milyar dan

kontribusnya mencapai 19,90%. Namun di tahun 2009 kembali terjadi penurunan

menjadi Rp. 23,825 milyar dengan kontribusi 17,23%.

Retribusi Daerah

Perkembangan retribusi daerah sama halnya dengan pajak daerah. Tahun 2005

jumlahnya hanya Rp.6,234 milyar namun kontribusnya cukup besar mencapai

18,71%. Tahun 2006 jumlahnya meningkat menjadi Rp. 8 milyar tetapi kontribusinya

turun jauh menjadi hanya 6,33% terhadap PAD Kabupaten Bengkalis. Tahun 2007 dan

2008 terus terjadi peningkatan yang berarti di dalam penerimaan retribusi, baik dari

jumlahnya maupun kontribusnya terhadap PAD. Pada tahun 2009 kembali meningkat

menjadi Rp. 13,652 milyar dengan kontribusi yang berkurang menjadi hanya 9,87%.

Gambar 3.4 Retribusi Daerah dan Kontribusinya


6.234

13.65213.583

8.5678.096

18,71

9,87

11,15

7,62

6,33

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2005 2006 2007 2008 2009-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Retribusi Daerah (Rp. Milyar) Kontribusi (%)

Laba BUMD

Laba BUMD dari tahun 2005 hingga tahun 2009 terus meningkat, rata-rata

101,85%. Laba BUMD tertinggi dibukukan pada tahun 2007 sebesar Rp. 8,353 milyar

atau sekitar 7,43% dari total PAD Kabupaten Bengkalis. Namun di tahun 2008 terjadi



penurunan sekitar 51% dibanding tahun 2007 menjadi Rp. 4,090 milyar, dan ditahun

2009 kembali meningkat sekitar 75,11% menjadi Rp. 7,161 milyar.

Gambar 3.5 Laba BUMD dan Kontribusinya


1.411

7.161

4.090

8.353

3.408

4,24

5,18

3,36

7,43

2,67

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2005 2006 2007 2008 2009-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Laba BUMD (Rp. Milyar) Kontribusi (%)

3.2.2 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pembiayaan utama bagi pembangunan

Kabupaten Bengkalis, walaupun SiLPA tahun 2008 yang digunakan untuk tahun 2009

masih lebih besar. Namun sumber dana SiLPA tersebut juga merupakan sisa

penerimaan dari dana perimbangan tahun 2008. Bila dilihat dari struktur dana

perimbangan Kabupaten Bengkalis tahun 2009, komponen utamanya adalah bagi hasil

bukan pajak yang diperoleh dari eksploitasi SDA yang ada di Kabupaten Bengkalis,

yaitu komoditi minyak mentah dan gas serta produk olahannya mencapai 80,09%.

Gambar 3.6 Distribusi Penerimaan Dana Perimbangan

Tahun 2005 – 2009

Dana Alokasi Khusus 1,70%

Bagi Hasil Pajak 18,21%

Bagi Hasil Bukan Pajak 80,09%



Sebagai daerah yang memiliki sumber pembiayaan dari dana bagi hasil,

penerimaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus di Kabupaten Bengkalis tidak

memberikan kontribusi berarti, hanya 1,70% dari total dana perimbangan yang

diperoleh. Sedangkan penerimaan dari bagi hasil pajak, kontribusinya mencapai

18,21% dari penerimaan dana perimbangan.

Bagi Hasil Pajak

Penerimaan dana perimbangan dari bagi hasil pajak meningkat dari tahun 2005

sebesar Rp. 209,016 milyar menjadi Rp. 278,353 milyar di tahun 2009. Selain

peningkatan dalam nominal juga terjadi perbaikan kontribusinya, dari 13,72%

menjadi 18,21% terhadap total penerimaan dana perimbangan. Secara keseluruhan

rata-rata pertumbuhan penerimaan bagi hasil pajak sekitar 8,29% pertahun.

Gambar 3.7 Bagi Hasil Pajak dan Kontribusinya

Terhadap Dana Perimbangan Tahun 2005 – 2009

209.016

278.353287.473

335.534

285.44613,72

13,02

17,77

11,42

18,21

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2005 2006 2007 2008 2009-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Bagi Hasil Pajak (Rp. Milyar) Kontribusi (%)

Tren penerimaan bagi hasil pajak mengalami kenaikan hingga tahun 2007,

namun setelahnya terus mengalami penurunan rata-rata 8,52% hingga tahun 2009.

Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian, karena kemandirian daerah selain dari

Pendapatan Asli Daerah juga dilihat dari bagi hasil sektor pajak.



Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi hasil bukan pajak sebagai komponen dari dana perimbangan merupakan

sumber penerimaan terbesar bagi Kabupaten Bengkalis. Tahun 2009 mencapai Rp.

1.224,5 milyar atau sekitar 80% dari total dana perimbangan yang diperoleh. Nilai

tersebut sama dengan 8,85 kali besar PAD Kabupaten Bengkalis. Namun di dalam

realisasinya, penerimaan dari bagi hasil bukan pajak ini tidak dapat diprediksi dengan

tepat karena adanya fluktuasi harga minyak dunia dan lifting minyak dari perusahaan

yang beroperasi di Kabupaten Bengkalis, dengan demikian penerimaan sektor ini

sangat dipengaruhi faktor eksternal.

Gambar 3.8 Bagi Hasil Bukan Pajak dan Kontribusinya

Terhadap Dana Perimbangan Tahun 2005 – 2009

1.304.1961.224.542

1.920.509

1.336.620

2.141.20385,59 86,98

70,77

85,68

80,09

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2005 2006 2007 2008 2009-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Bagi Hasil Bukan Pajak (Rp. Milyar) Kontribusi (%)

Gambar di atas memperlihatkan fluktuasi penerimaan dana perimbangan dari

bagi hasil bukan pajak yang mengalami penurunan sejak tahun 2005 dan

kontribusinya juga semakin turun menjadi 80% dibandingkan dengan tahun 2005

yang mencapai 85,50%

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, Dana Bagi Hasil menjadi

primadona penerimaan sehingga Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

menjadi sangat kecil atau tidak memberi besaran yang berarti. Bahkan di tahun 2006,

kedua sumber penerimaan tersebut tidak diperoleh sama sekali. Rata-rata penerimaan

dari dana alokasi tersebut kurang dari 0,1%.



Gambar 3.9 DAU dan DAK dan Kontribusinya

Terhadap Dana Bengkalis Tahun 2005 – 2009

26.046

10.556

72.474

216.454

-0,02

0,03

0,11

0,000,01

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2005 2006 2007 2008 2009-

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

DAU & DAK Kontribusi (%)

3.3. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, pada tahun

anggaran 2004-2006 struktur belanja dalam APBD Kabupaten Bengkalis terdiri dari

belanja aparatur dan belanja pelayanan publik. Pada tahun anggaran 2007 - 2008

struktur belanja dipilah atas belanja tidak langsung dan belanja langsung,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja tidak langsung meliputi; Belanja pegawai dalam bentuk gaji dan

tunjangan, tambahan penghasilan pegawai, penerimaan lainnya untuk pimpinan dan

Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan biaya pemungutan pajak

daerah. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah

daerah kepada pihak lainnya.

Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada

perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat

terjangkau oleh masyarakat.

Belanja hibah yaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan program dan

kegiatan yang bersifat cross cutting issue. Bantuan Sosial yaitu bantuan sosial

organisasi kemasyarakatan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan,

kemasyarakatan dan bantuan partai politik. Untuk Belanja tidak langsung dan belanja

langsung dapat dijelaskan sebagai berikut :



1. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara

langsung. Belanja Bagi Hasil meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi

daerah kepada Desa/Kelurahan. Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun

khusus kepada Desa/Kelurahan. Belanja tak terduga untuk kegiatan yang sifatnya

tidak bisa atau diharapkan tidak terulang.

2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan

program dan kegiatan. Belanja langsung meliputi; Belanja Pegawai, dipergunakan

untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur.

Belanja Barang dan Jasa dipergunakan untuk pengeluaran bahan habis pakai,

bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor,

cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan

dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian

kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus,

pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis perjalanan pindah tugas dan lain

sebagainya. Belanja Modal dipergunakan untuk pengeluaran pengadaan tanah,

alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak

bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat angkutan di air tidak

bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan,

peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Realisasi pengeluaran keuangan Kabupaten Bengkalis 2009 mencapai

Rp. 2.855 milyar berarti 87,92% persen dari total belanja yang dianggarkan. Realisasi

pengeluaran tersebut meningkat sekitar 11,07% dibandingkan dengan tahun

sebelumnya sebesar Rp. 2.571 milyar. Realisasi belanja langsung menjadi komponen

terbesar pengeluaran Kabupaten Bengkalis yang mencapai 60,22% tahun 2009 yaitu

sebesar Rp. 1.720 milyar, sedangkan di dalam anggaran mencapai 63,17%. Tahun

2009 dianggarkan defisit mencapai 47% dari penerimaan, namun dalam realisasinya

hanya mencapai 39,74%. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2008, sebenarnya

tahun 2009 terjadi penurunan kinerja keuangan daerah karena di tahun 2008 terjadi

surplus sekitar 47,67% di anggaran dan 8,93% di dalam realisasinya.

Pada Tahun Anggaran 2008 hingga 2009, peningkatan realisasi penyerapan

anggaran belanja mencapai 11,7% menunjukkan bahwa tingkat penyerapan dalam

batas proporsi yang masih ideal karena dalam realisasi sebuah anggaran akan

dipengaruhi berbagai hal, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Rincian



selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah dapat disajikan

dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2. Ringkasan Realisasi Pengeluaran Keuangan

Tahun 2008 dan 2009 (juta rupiah)

Belanja Anggaran Realisasi 2009 2008 2009 2008

1 Belanja Tidak Langsung

1.319.627.675.501 939.432.382.508 1.135.963.291.294 863.240.483.974

2 Belanja Langsung

2.263.509.478.325 2.726.969.447.856 1.719.519.639.041 1.707.654.931.809

Jumlah Belanja

3.583.137.153.826 3.666.401.830.363 2.855.482.930.334 2.570.895.415.783

Surplus (Defisit)

(1.709.020.136.958) (1.747.906.905.023) (1.134.651.417.835) 229.475.092.737

3.4. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan

atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri

dari; Penerimaan pembiayaan yang mencakup SiLPA tahun anggaran sebelumnya,

Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, Penerimaan

piutang daerah, Penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah, dan Penerimaan kembali dana talangan.

Pengeluaran pembiayaan yang mencakup; Pembentukan dana cadangan,

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, Pembayaran pokok utang,

Pemberian pinjaman daerah, Pembayaran utang belenja, Pemberian dana talangan

dan SiLPA tahun berkenaan.

Bertolak pada kondisi Kabupaten Bengkalis saat ini dibutuhkan peran serta

masyarakat dalam proses percepatan pembangunan karena sangat mustahil visi 2010

– 2015 dicapai tanpa dukungan semua pemangku kepentingan. Untuk itu peran sektor

swasta sangat penting dalam mewujudkan capaian target indikator ekonomi makro

Kabupaten Bengkalis, mengingat tingkat multiplier effect APBD terhadap

pembentukan PDRB Kabupaten Bengkalis hanya 0,094 atau proporsinya 9,4%, maka



diperlukan investasi swasta yang sangat besar yaitu mencapai 90% lebih. Simbiosis

mutualisme antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan dukungan investasi

swasta dalam berbagai sektor diharapkan menjadi sumber pembiayaan pembangunan

baik langsung maupun tidak langsung.

3.5. ARAH PENGELOLAAN ASET DAERAH

Arah pengelolaan aset meliputi penatausahaan aset dan penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan aset barang daerah. Penatausahaan aset

terdiri dari pencatatan dan pelaporan akuntasi atas perolehan, pemeliharaan,

rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/

digunakan.

Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.

Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu

kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi,

meningkatkan efisiensi dan/atau menambah masa manfaat. Perubahan klasifikasi aset

tetap sebagaimana diuraikan di atas berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain

aset tetap atau sebaliknya. Penyusutan sebagaimana diuraikan di atas merupakan

penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu

aset tetap. Pengelolaan aset daerah berpedoman pada Standar Akuntasi Pemerintah

(SAP).

3.6. KERANGKA PENDANAAN

Pendapatan asli daerah merupakan komponen pendapatan yang penggaliannya

sangat tergantung pada kinerja dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Sehingga keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menggali potensi pendapatan asli

daerah akan mendongkrak tingginya pendapatan daerah. Dengan segala potensi yang

dimiliki Kabupaten Bengkalis diprediksikan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2011 -

2015 akan mengalami peningkatan, utamanya dari obyek pajak daerah dan retribusi

daerah. Proyeksi pertumbuhan rata-rata PAD selama kurun waktu 2011 - 2015

sebesar 25% per tahun. Pajak daerah diprediksi akan mengalami kenaikan secara

bertahap rata-rata sebesar 25%, dengan asumsi kondisi perekonomian stabil.

Sedangkan kontribusi pajak terhadap PAD diproyeksikan sebesar 18,33% tahun 2015.

Gambaran tentang prediksi PAD dan pajak daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2011 -

2015, dapat lihat pada tabel 3.3 berikut ini.




Tabel 3.3 Prediksi Penerimaan Keuangan

Tahun 2011-2015 (juta Rupiah)

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

1. PENDAPATAN DAERAH 2,306,243 2.470.805 2,629,278 2,808,582 3,005,339

1.1 Pendapatan Asli Daerah 188,359 235,449 282,539 339,046 406,855

Pajak Daerah 34,530 43,163 51,795 62,154 74,585

Retribusi Daerah 18,156 22,695 27,234 32,681 39,217

Laba BUMD 9,757 12,196 14,636 17,563 21,075

Penerimaan Lainnya 125,916 157,395 188,874 226,649 271,979

1.2 Dana Perimbangan 2,050,279 2,150,356 2,255,743 2,366,844 2,484,096

Bagi Hasil Pajak 333,823 367,206 403,926 444,319 488,751

Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA

1,609,968 1,666,317 1,724,638 1,785,001 1,847,476

Dana Alokasi Umum 72,353 77,521 82,689 87,857 93,025

Dana Alokasi Khusus 34,135 39,312 44,490 49,667 54,844

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

67,605 85,000 90,996 102,692 114,388

3. PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

1,100,000 200,000 190,000 180,000 170,000

SiLPA 1,100,000 200,000 190,000 180,000 170,000

TOTAL PENERIMAAN 3,406,243 2,670,805 2,819,278 2,988,582 3,175,339

Sumber : Estimasi Data Keuangan Kabupaten Bengkalis, 2010

Post Anggaran Penerimaan pembiayaan daerah dari sisa anggaran tahun lalu

(SiLPA), diprediksi persentasenya turun dari 37% ditahun 2011 menjadi hanya 5,5%

pada tahun 2015. Tingginya angka Silpa pada tahun 2011 lebih disebabkan karena

masa transisi RPJMD 2005 – 2010 menjadi RPJMD 2010 – 2015. Dengan lebih

fokusnya pelaksanaan pemerintahan, maka SiLPA pada tahun 2012 diprediksi

menurun jauh dari 37% menjadi 7,7%. Penerimaan utama APBD Kabupaten Bengkalis

masih bertumpu pada dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil bukan pajak yang

berkisar sekitar 75% dari Total Dana Perimbangan.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010‐2015

ANALISIS ISU‐ISU STRATEGIS IV-1

BBBAAABBB IIIVVV

AAANNNAAALLLIIISSSIIISSS IIISSSUUU---IIISSSUUU SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIISSS

RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010–2015 merupakan dokumen

perencanaan yang tetap mengikuti arahan dan mengacu pada RPJM Nasional,

RPJMD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025. Oleh

karena itu isu-isu strategis pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010–

2015 berkaitan erat dengan isu-isu RPJM Nasional (2010-2014), RPJM Provinsi

(2009-2014), RPJPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 dan RPJMD

Kabupaten Bengkalis Tahun 2010–2015. Berikut ini, disusun rangkaian isu-isu

strategis pembangunan kabupaten Bengkalis yang dipengaruhi oleh RPJM

Nasional yang berdampak kepada daerah, RPJM Provinsi Riau, RPJPD

Kabupaten Bengkalis (2005-2025) dan evaluasi pelaksanaan atau hasil-hasil

yang dicapai di dalam RPJMD Bengkalis tahun 2005-2010.

4.1 ISU STRATEGIS NASIONAL (RPJMN) YANG BERDAMPAK KEPADA

KABUPATEN BENGKALIS.

Isu-isu strategis merupakan identifikasi masalah kekinian yang diproyeksikan akan

dihadapi dalam satu periode pembangunan jangka menengah dalam skala nasional,

regional maupun internasional yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak

langsung sebagai akibat dari hubungan interaksi lintas wilayah, sektor maupun isu-isu

ekonomi dan politik yang lebih besar. Sehingga dalam dokumen RPJMD diperlukan

telaahan terkait proyeksi isu terkini yang berdampak terhadap pembangunan daerah

lima tahun ke depan.

4.1.1 Visi Indonesia

Indonesia memiliki modal yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak

geografis yang strategis, struktur demografis penduduknya yang ideal, sumber daya

kultural yang beragam dan kuat, serta masyarakatnya yang memiliki potensi dan

kreativitas yang tidak terbatas untuk dapat merubah krisis dan tantangan menjadi

peluang dan kesempatan. Di bidang energi, Indonesia memiliki berbagai sumber energi


mulai dari minyak bumi, gas, batubara dan sumber energi yang terbarukan yang

melimpah seperti geotermal dan air, disamping itu tersedia lahan yang luas dan subur

sehingga bisa ditanami dengan berbagai komoditas pangan dan pertanian. Penduduk

Indonesia memiliki potensi yang besar di berbagai bidang, ilmu pengetahuan dan

teknologi, kesenian dan budaya, olahraga, serta kreativitas.

Dengan perkiraan ekonomi dunia akan mengalami pemulihan secara bertahap,

serta tidak lagi terjadi gejolak (shock) berskala global yang baru, maka kinerja ekonomi

nasional juga akan pulih secara bertahap. Kinerja ekonomi Indonesia telah dan terus

diupayakan untuk mengatasi dampak krisis dengan memacu potensi ekonomi dalam

negeri, fondasi ekonomi dan stabilitas harus tetap dapat dipelihara dan bahkan harus

diperkuat. Dengan kondisi itulah, rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke

depan akan dapat dijaga pada kisaran 6,3%-6,8%. Jika pemulihan ekonomi global terjadi

secara lebih cepat dan tidak terjadi gejolak ekonomi baru, melalui strategi penguatan

ekonomi domestik dan penguatan ekspor, maka pertumbuhan ekonomi rata-rata

tersebut dapat dipacu lebih tinggi dan pada akhir periode lima tahun ke depan mencapai

7% atau lebih. Dengan pertumbuhan ini, tingkat kemiskinan akan dapat diturunkan

menjadi 8%-10% dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5%-6%.

Pengalaman lima tahun terakhir memberikan pelajaran bahwa pertumbuhan

ekonomi yang tinggi hanya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat bila disertai

pemerataan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi yang berpihak nyata pada

kelompok masyarakat yang paling lemah. Kebijakan ekonomi harus dengan pendekatan

yang menyeluruh dan seimbang, konsisten dan adil. Kemiskinan terjadi bukan sekadar

karena belum terpenuhinya kebutuhan pokok, tetapi kemiskinan terjadi karena tidak

adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akses tidak hanya mencakup

ketersediaan pasokan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi

kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya, dan keamanan pasokan sepanjang

waktu. Oleh karena itu, rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera bila hak dan aksesnya

untuk memenuhi kebutuhan dasar terjamin.

Mekanisme pasar dan globalisasi tidak dapat diandalkan untuk secara

otomatis menyejahterakan rakyat. Bahkan mekanisme pasar tanpa batas telah

membuahkan krisis keuangan global yang berdampak luas dan dapat

menyengsarakan masyarakat dunia. Peranan pemerintah yang kuat, cerdas, bersih,

dan efisien sangat penting dalam melindungi kelompok masyarakat yang rentan

denhan menjaga kepentingan negara dan rakyat dari eksploitasi pasar yang tidak

terbatas. Reformasi birokrasi dan peranan pemerintah yang efektif dan bebas dari

konflik kepentingan menjadi suatu keharusan dalam menjaga kepentingan nasional



dan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir telah mencapai hampir 6%,

yang merupakan pertumbuhan tertinggi sejak krisis ekonomi terjadi tahun 1998.

Tingkat pengangguran dan kemiskinan juga mengalami penurunan. Namun, tingkat

pengangguran dan kemiskinan masih harus terus diturunkan. Saat ini masih banyak

masyarakat yang hidup di sekitar dan di bawah garis kemiskinan. Kehidupan mereka

masih sangat rentan terhadap berbagai gejolak, terutama gejolak harga pangan.

Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang harus ditangani secara lebih substantif

dan mendasar.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menjamin pemerataan

(growth with equity) harus didukung dengan stabilitas dan fundamental negara

yang kuat. Pertumbuhan ekonomi yang memihak masyarakat hanya tercapai bila

alokasi anggaran belanja pemerintah secara sungguh-sungguh dirancang untuk

benar-benar memihak masyarakat dan membantu mereka keluar dari lingkaran

kemiskinan. Perlindungan sosial juga harus terus diberikan bukan hanya karena

merupakan kewajiban konstitusional, namun juga karena pertimbangan strategis

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang produktif,

terdidik, terampil, dan sehat. Manusia seperti ini akan menjadi modal berharga bagi

bangsa yang kuat, unggul dan berdaya saing dalam menghadapi berbagai tantangan,

baik pada lingkup nasional, regional maupun internasional.

Kita harus menunjukkan proses perbaikan kualitas manusia Indonesia secara

konsisten. Untuk itu diperlukan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis yang

memberikan jaminan akses kepada setiap rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan

hidup. Tujuannya agar kebijakan yang diambil memang bermanfaat dan ditujukan

sebesar-besarnya untuk mencapai kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, upaya

konsolidasi demokrasi harus tetap dilanjutkan, kebebasan berpendapat harus makin

dijamin dan pilar-pilar demokrasi harus makin ditegakkan yang diimbangi dengan

peningkatan kepatuhan hukum.

Indonesia berhasil melalui sebuah proses transformasi politik dari negara

otoriter menjadi sebuah negara dengan tatanan politik yang lebih demokratis.

Konsolidasi demokrasi telah berhasil dilaksanakan dengan baik melalui proses

pemilihan umum baik di tingkat nasional maupun lokal. Ke depan berbagai usaha

harus dilakukan untuk membawa demokrasi prosedural ini menjadi demokrasi

substansial. Di dalam konstitusi Indonesia dengan tegas dinyatakan prinsip-prinsip

pengawasan antar kekuasaan secara timbal balik dan berimbang, konstitusi juga



secara tegas memuat sejumlah pasal yang berisi pengakuan terhadap hak asasi

manusia. Sebagai negara hukum yang demokratis, supremasi hukum, pemerintahan

yang bertanggung jawab, partisipatif dan terbuka, serta penghargaan terhadap hak

asasi manusia mutlak harus diwujudkan.

Indonesia saat ini telah menjadi sebuah negara dengan tata kelola

pemerintah yang lebih baik, lebih bersih dan lebih berwibawa dan bebas dari berbagai

kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Upaya ini harus terus diperkuat

untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, berwibawa dan bebas KKN serta

memberikan pelayanan publik yang baik, efisien dan murah bagi berbagai pelaku

kepentingan sehingga dihormati oleh dunia internasional.

Memperhatikan uraian di atas dan mencermati tantangan ke depan, maka

kerangka Visi Indonesia 2014 adalah :

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN

BERKEADILAN”

4.1.2 Misi Pembangunan

Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan pada periode 2004 - 2009, tentu

harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Capaian dan prestasi pembangunan di

periode 2004 - 2009 adalah salah satu modal dasar yang harus dilanjutkan untuk

meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik lagi pada periode 2010 -

2014. Pada periode 2010-2014 bangsa Indonesia harus terus berupaya keras untuk

mencapai perbaikan di bidang kesejahteraan rakyat, membangun keadilan,

penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas demokrasi

serta menjaga kesatuan dan keamanan negara.

Misi Pembangunan Indonesia 2010 - 2014 merupakan bagian awal dari proses

menuju cita-cita tersebut. Dalam menjalankan misinya, Indonesia tidak dapat

terlepas dari pengaruh kondisi regional dan pengaruh global. Krisis dan gejolak

harga pangan dan energi serta krisis ekonomi global yang terjadi sejak awal 2008

dan belum pulih sepenuhnya hingga saat ini, telah mempengaruhi kondisi dunia.

Ekonomi dunia mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 2009 yang disebabkan

rusaknya lembaga-lembaga keuangan dunia yang pada akhirnya akan

mempengaruhi secara negatif kegiatan ekonomi riel dan perdagangan dunia. Pada



akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat dunia akan mengalami penurunan, dan

target penurunan kemiskinan global pada 2015 seperti yang tertuang dalam Millenium

Development Goals (MDG) juga akan mengalami hambatan.

Meskipun pada tingkat pimpinan dunia terdapat inisiatif untuk mengatasi

krisis global, antara lain yang telah dilakukan oleh forum G-20, namun pemulihan

ekonomi global sepenuhnya masih akan memerlukan proses yang cukup panjang.

Hal ini disebabkan perbaikan kembali sektor keuangan, memperbaiki regulasi dan

pengawasan sektor keuangan, melakukan program counter cyclical melalui stimulus

fiskal dan mencegah proteksionisme dengan terus menjaga arus perdagangan antar

negara membutuhkan koordinasi yang rumit antar negara, selain juga melalui proses

politik di masing-masing negara yang tidak mudah.

Sementara itu, munculnya kesadaran kolektif global mengenai masalah

perubahan iklim (climate change) juga akan mempengaruhi strategi pembangunan di

semua negara. Setiap negara, baik yang sudah maju maupun yang sedang berkembang

memiliki tanggung jawab yang sama meskipun dengan peran dan cara yang berbeda-

beda dalam mengatasi masalah perubahan iklim global. Wujud dari makin maraknya

kesadaran kolektif global atas dampak dari fenomena perubahan iklim adalah makin

mengemukanya strategi pembangunan ekonomi yang harus menempatkan kesadaran

akan daya dukung lingkungan alam pada prioritas yang tinggi. Bila hal tersebut tidak

dilakukan, rangkaian bencana alam akibat ulah manusia dan dampak industrialisasi

akan makin sering terjadi dan dapat membahayakan umat manusia sendiri.

Upaya Indonesia untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pada periode 2010-

2014 masih akan dibayangi oleh kondisi krisis ekonomi global dan agenda perubahan

iklim (climate change) tersebut. Indonesia memiliki potensi untuk mencapai

pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3%-6,8% pada periode 2010-2014 dengan asumsi

perekonomian global tidak akan mengalami pemburukan dalam periode 2010, stabilitas

sektor keuangan dunia sudah pulih, serta harga komoditas pangan dan energi

menyesuaikan secara bertahap dan tidak mengalami gejolak tajam.

Indonesia memiliki potensi geografi yang strategis yang ditopang oleh sumber

daya alam yang memadai, warisan luhur budaya yang kuat, dan sumber daya manusia

yang besar dan mendapat pendidikan makin baik dari waktu ke waktu. Dalam lima belas

tahun mendatang, komposisi penduduk usia produktif masih akan meningkat, yang

berarti menjadi tantangan dan sekaligus kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan

investasi sumber daya manusia yang bermutu dan berkesinambungan untuk

menciptakan bangsa yang memiliki daya saing yang makin tinggi.



Bangsa Indonesia saat ini menjadi model transisi demokrasi dunia yang

sebelumnya diragukan keberhasilannya akibat kompleksitas dan heterogenitasnya.

Proses desentralisasi sistem pemerintahan yang telah dijalankan dari waktu ke waktu

telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Demokrasi dan

desentralisasi adalah suatu kombinasi yang kompatibel dan dapat menjadi kekuatan

yang dahsyat dalam tatanan ekonomi dan politik global. Untuk mewujudkannya

diperlukan upaya yang konsisten secara terus-menerus untuk membangun lembaga

pemerintahan yang kompeten, bersih, dan dapat dipercaya melalui proses reformasi

yang konsisten.

4.1.3 Isu-Isu Strategis Nasional

Isu strategis berkaitan erat dengan misi pembangunan 2010 - 2014 sebagai

rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2014, yaitu

terwujudnya Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Misi pemerintah dalam

periode 2010 - 2014 diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera,

aman dan damai, serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan

demokratis. Pencapaian misi tersebut tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan

lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2010 - 2014 yang mempengaruhinya.

Paling tidak terdapat 6 isu strategis utama yang dirumuskan secara eksplisit

dalam RPJM Nasional yang berkaitan dengan rencana pembangunan Kabupaten Bengkalis

lima tahun ke depan.

Pertama, optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan dimana

selama ini nilai tambah komoditas unggulan dalam tingkat yang rendah. Disamping

itu rendahnya peran sektor pariwisata dalam perekonomian wilayah menjadi isu

penting karena pariwisata dapat menjadi sektor unggulan yang dapat memberi

sumbangan besar dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat;

Kedua, keterbatasan sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan

ekonomi lokal. Belum terpenuhinya permintaan energi listrik wilayah yang terus

tumbuh menjadi hambatan bagi laju pertumbuhan investasi yang pada gilirannya

menyebabkan stagnasi perkembangan industri manufaktur dan industri jasa;

Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penanggulangan

kemiskinan. Strategi pengembangan difokuskan pada upaya meningkatkan akses



pendidikan dasar, menengah dan tinggi, memperluas jangkauan pelayanan

kesehatan khususnya kepada rumah tangga miskin, meningkatkan akses pelatihan

keterampilan kerja, meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan

dengan menjangkau sasaran rumah tangga miskin.

Keempat, kualitas birokrasi dan tata kelola. Strategi pengembangan difokuskan

pada meningkatkan kualitas legislasi dengan prioritas; penataan Daerah Otonom

dan Otonomi Khusus, pembinaan dan fasilitasi dana perimbangan, pembinaan

administrasi anggaran daerah, pembinaan dan fasilitasi pertanggungjawaban dan

pengawasan keuangan daerah, pembinaan administrasi pejabat negara di daerah

dan DPRD, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian serta pendidikan

dan pelatihan bidang pemerintahan dan politik.

Kelima, pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil.

Tingginya potensi penyelundupan dikawasan perbatasan, termasuk perdagangan

sumber daya alam ilegal ke negara tetangga sebagai akibat kesenjangan

kesejahteraan dengan negara tetangga di kawasan perbatasan;

Keenam, kerawanan bencana dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan

hidup. Tingginya frekuensi bencana alam terkait kondisi geologi dan terkait

perbuatan manusia seperti banjir, longsor, kebakaran hutan menjadi isu serius

baik dalam kaitan dengan tingkat kesejahteraan rakyat maupun dalam kaitan

dengan pergaulan antar wilayah.

Ketujuh, Strategi pembangunan spasial nasional, adalah mengembangkan enam

koridor ekonomi nasional, yang tersebar dari pulau sumatera, Jawa, hingga ke

bahagian Timur Indonesia, khusus untuk Pulau sumatera, salah satu wilayah yang

masuk dalam pembangunan koridor ekonomi nasional adalah poros Pekanbaru -

Duri – Dumai - Rupat. Rancang bangun pengembangan koridor ekonomi nasional

tersebut akan berfokus kepada penyedian infrastruktur jalan, pengembangan

kawasan ekonomi (kawasan industri dan infrastruktur pendukungnya). Pembangun

infrstruktur ekonomi tersebut akan diikuti dengan penyiapan paket regulasi khusus

yang berlaku di kawasan ekonomi khusus, seperti Kawasan Ekonomi Khusus

Pariwisata Nasional (KEK) Pulau Rupat dan KEK Dumai. Perencanaan jangka

menengah nasional tersebut akan berimplikasi positif terhadap pembangun di Riau

umumnya dan Kabupaten Bengkalis khususnya, oleh karena itu rencana

pembangunan Kabupaten Bengkalis kedepan seyogyanya disesuaikan dengan arah



kebijakan pembangunan nasional agar terjadi sinergitas yang pada akhirnya akan

mendorong akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

4.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH

PROVINSI RIAU

4.2.1 Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Riau

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 2005-2025 (sesuai UU

Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025) merupakan

kristalisasi komitmen dan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat. Riau sebagai

mana dinyatakan dalam Visi Riau 2020 sesuai Perda No. 36 Tahun 2001 yang relevan

untuk melandasi pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025, yakni "

Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan kebudayaan

Melayu dalam lingkungan masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan

Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2010"

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Provinsi Riau maka Kepala Daerah menyusun Visi Antara pembangunan jangka

menengah lima tahunan kedua yang ditetapkan sebagai Visi Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009-2014 yaitu "Terwujudnya

Pembangunan Ekonomi yang Mapan dan Pengembangan Budaya Melayu secara

Proposional melalui Kesiapan Infrakstruktur dan Peningkatan Pembangunan

Pendidikan dalam Masyarakat yang Agamis"

a. Pembangunan ekonomi yang mapan merupakan kondisi perekonomian dalam

berbagai sektor sudah berjalan dengan baik atau tidak mudah dipengaruhi oleh

fluktuasi dan pekembangan perekonomian yang datang dari luar sehingga

terwujudnya Propinsi Riau sebagai pusat perekonomian yang memiliki

kawasan terbesar, unggul serta mampu bersaing dan berpengaruh dalam

seluruh kegiatan ekonomi, perdagangan, dan lalu lintas barang dan jasa.

Kemapanan ekonomi ini terletak pada sistem perekonomian yang berbasis

kerakyatan.

b. Pengembangan Budaya Melayu secara proposional merupakan upaya terus-

menerus untuk menggali dan menerapkan nilai-nilai budaya Melayu sebagai

jati diri dan menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam

karsa dan karya pembangunan di Provinsi Riau.



c. Kesiapan Infrastruktur merupakan tersedianya prasarana dasar yang mendukung

lancarnya arus barang, jasa, orang, dan informasi antara masyarakat dengan

pemerintah serta pelaku ekonomi lainnya. Kesiapan infrakstruktur bertujuan

untuk memajukan dan mengembangkan seluruh potensi daerah sehingga

memiliki daya saing yang tinggi dan kapasitas daerah yang kuat untuk

kemakmuran rakyat.

d. Peningkatan Pembangunan Pendidikan merupakan upaya terus-menerus

mempersiapkan sumber daya manusia di Provinsi Riau agar memiliki

kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis

iman dan takwa. Upaya peningkatan tersebut dilakukan dengan

meningkatkan mutu, pemerataan, dan keadilan dalam memperoleh

kesempatan pendidikan bagi semua penduduk melalui penyelenggaraan

pendidikan yang responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan pembangunan.

e. Masyarakat yang Agamis merupakan kondisi kehidupan masyarakat yang

mengamalkan ajaran agama secara konsisten untuk terwujudnya suasana

kehidupan yang harmonis, sejahtera, lahir dan batin.

Misi Pembangunan jangka menengah Provinsi Riau Tahun 2009-2014 adalah sebagai

berikut :

a. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yang profesional dan bermoral

melalui keteladanan pemimpin dan aparat.

b. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai kelanjutan

pengentasan kebodohan.

c. Memperkuat keseimbangan pembangunan antar-wilayah sebagai

kelanjutan pembangunan infrakstruktur.

d. Meningkatkan pembangunan perekonomian berbasis potensi sumber daya

daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi

dan UKM sebagai kelanjutan pengentasan kemiskinan.

e. Meningkatkan penanaman modal untuk mendukung pertumbuhan dan

pembangunan perekonomian yang mapan.

f. Meningkatkan peran masyarakat dan kelembagaan di pedesaan dalam

pembangunan.

g. Mewujudkan budaya melayu menjadi payung kebudayaan daerah dan alat

pemersatu berbagai budaya yang ada di Provinsi Riau.

h. Meningkatkan kualitas lingkungan dan perlindungan lingkungan.

i. Meningkatkan kemampuan penanganan permasalahan regional dan global

secara terpadu dan berkesinambungan.



4.2.2 Isu-Isu Strategis Pembangunan Provinsi Riau

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Riau di atas, perlu memperhatikan

beberapa isu strategis yang harus direspons dalam kebijakan pembangunan

Provinsi Riau.

Pertama, kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia melalui pendidikan dengan perhatian utama pada pelayanan dasar

pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang dapat mendorong

Link and Match antara dunia pendidikan dengan pasar kerja. Disamping

meningkatkan kuantitas pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

melalui perbaikan layanan, peningkatan penyediaan sarana/prasarana

kesehatan serta peningkatan penyediaan dan peningkatan kopetensi tenaga

medis di rumah sakit , Puskesmas dan Pos pelayanan Kesehatan di pedesaan

dan lain-lain perlu dilakukan. Sedangkan berkenaan dengan ketenagakerjaan

lebih ditekankan pada upaya pendekatan keterampilan kerja dan mendorong

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta penguatan iman

dan Taqwa (IMTAQ) melalui pendekatan keagamaan baik dalam bentuk

jenjang pendidikan formal maupun informal (dakwah), pengajian dll;

Kedua, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pendekatan utama dilakukan melalui penguatan asset ekonomi baik melalui

perlindungan/jaminan sosial ekonomi masyarakat, penguatan asset produktif

serta kredit usaha rakyat yang diperlukan dengan perluasan jaringan pasar,

penguasaan teknologi dan pemberdayaan koperasi serta UKM dalam

menunjang pengembangan Agribisnis dan Agroindustri;

Ketiga, penyediaan infrakstruktur dalam upaya mendukung peningkatan

Investasi, pemerataan pembangunan dan pelayanan kebutuhan masyarakat di

wilayah perkotaan, pedesaan, pedalaman, wilayah pesisir, daerah kepulauan,

perbatasan, daerah aliran sungai serta penguatan Kawasan Andalan yaitu

pusat kegiatan nasional (PKN) pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat

kegiatan lokal dalam bentuk infrakstruktur jalan/jembatan, air bersih, listrik,

perhubungan darat, laut dan udara , perumahan dan lain-lain.

Keempat, melaksanakan revitalisasi pertanian melalui kerjasama daerah

antar Provinsi dan Kabupaten/Kota se-provinsi Riau dengan sasaran pokok



mengembangkan agribisnis sistem terpadu, penggunaan teknologi tepat guna,

serta reinventing manajemen permodalan yang diimplementasikan dalam

program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) untuk mencapai swasembada

pangan dan atau mengurangi ketergantungan pangan dari luar provinsi Riau.

Kemudian melakukan agribisnis peternakan, budidaya perikanan dan agribisnis

perkebunan yang diarahkan untuk pengembangan perkebunan dan revitalisasi

kebun tua;

Kelima, Peningkatan investasi dunia usaha melalui regulasi perizinan seperti

pelayanan satu atap (one stop-service), complain board, penguatan promosi

investasi, serta dukungan pelayanan infrakstruktur guna mendorong

pertumbahan ekonomi baik dalam upaya berkembangnya kawasan industri,

kawasan ekonomi khusus, perdagangan dan sebagainya, yang berpengaruh

pada peluang dan kesempatan kerja serta bermuara pada peningkatan

pendapatan masyarakat;

Keenam, pelaksanaan PON XVII Tahun 2012 dengan mempersiapkan sarana,

prasarana fisik serta pembinaan atlet. PON XVIII yang akan dilaksanakan di

sejumlah tempat di Provinsi Riau dengan capaian target sukses yakni (1)

sukses pelaksanaan dan prestasi; (2) sukses penguatan ekonomi masyarakat;

dan (3) sukses menggalakan wisata ;

Ketujuh, tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (Good

Governance dan Clean Government) dalam rangka memberikan pelayanan maksimal

kepada masyarakat; penegakan dan perlindungan Hukum dan Ham, mendukung dan

melanjutkan upaya pelaksanaan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi,

penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menciptakan kondisi rukun

antar umat beragama, peningkatan kinerja aparatur, baik dalam upaya

mendorong peningkatan produktivitas kerja, disiplin dan ethos kerja serta

memperkuat upaya terciptanya aparatur pemerintah yang baik, berwibawa dan

akuntabel;

Kedelapan, mewujudkan Kebudayaan Melayu sebagai akar jati diri masyarakat

Riau serta sebagi payung negeri untuk mempersatukan budaya lainnya yang

ada di Provinsi Riau. Pengembangan dan pelestarian menempatkan Provinsi Riau

sebagai pusat bahasa dan dokumentasi melayu, serta pusat pendidikan melayu

yang diaktualisasikan melalui lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakan



lainnya melalui pembinaan simbol-simbol, pranata, pewarisan yang

diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat;

Kesembilan, optimalisasi pengembangan potensi pariwisata. Arah

kebijakannya adalah membangun objek-objek wisata unggulan di setiap

Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau dan menyelenggarakan event-event

pariwisata bertaraf nasional dan internasional;

Kesepuluh, pembangunan pedesaan yang diarahkan untuk mengimplementasikan

otonomi desa secara bertahap dengan membuat peraturan sebagai payung

hukum (Peraturan Gubenur dan Peraturan Daerah), pemberdayaan masyarakat

perdesaan dalam upaya mengurus asset dan mengembangkan diri secara

mandiri. Arahan kebijakan di sini adalah mewujudkan penyelenggaraan desa

yang demokratis, transparan, akuntabel dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui kemandirian lembaga pemerintah desa, lembaga adat dan

lembaga lainnya disamping upaya penguatan infrakstruktur pedesaan yaitu

infrakstruktur jalan desa, air bersih pedesaan, listrik desa dan rumah sederhana

layak huni dan sebagainya;

Kesebelas, pelestarian lingkungan hidup dengan memantapkan sistem

koordinasi, sosialisasi dan penegakan hukum serta melaksanakan

pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini diarahkan pada aktivitas

penanganan banjir, masalah kebakaran, pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup serta pelestarian lingkungan hidup baik melalui

rehabilitasi maupun konservasi lahan kritis, gambut, hutan suaka margasatwa

dan sebagainya.

4.3 ISU STRATEGIS RPJP KABUPATEN BENGKALIS (2005-2025)

4.3.1. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Bengkalis saat ini, tantangan yang

dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta memperhitungkan modal dasar dan

potensi yang dimiliki oleh Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Bengkalis,

serta amanat pembangunan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, maka

visi Pembangunan Kabupaten Bengkalis yang hendak diwujudkan pada tahun

2025 mendatang adalah : "Menjadi Salah Satu Pusat Perdagangan di Asia



Tenggara, Dengan Dukungan Industri yang Kuat dan Sumber Daya Manusia Yang

Unggul, Guna Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Makmur".

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka akan ditempuh

melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas; Sumber daya

manusia yang berkualitas merupakan hal yang utama agar

pembangunan Kabupaten Bengkalis dapat dikelola secara lebih baik lagi.

Dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, maka

kemampuan mentransformasikan, memanfaatkan dan

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan dapat

terlaksana untuk memacu pembangunan daerah. Kualitas sumber manusia

yang diharapkan adalah sumber daya manusia disamping memiliki kualitas

intelektual dalam bidang penguasaan dan pengaplikasian ilmu

pengetahuan dan teknologi juga meningkatkan kualitas sumber daya

manusia yang memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, yakni

keimanan dan ketaqwaan yang tinggi serta berjati diri sebagai

"Orang Melayu";

2. Mewujudkan daya saing daerah; Sebagai kabupaten yang memiliki keunggulan

komperatif dan keunggulan kompetitif dari sisi letak, kekayaan sumber daya

alam, kondisi topografi dan geomorfologi daerah, maka perekonomian

daerah dikembangkan dan diperkuat dengan berbasis pada potensi dan

keunggulan daerah yang ada serta pada kekuatan ekonomi rakyat,

meningkatkan pengelolaan dan pemanfatan kekayaan sumberdaya alam

secara efisien dan efektif dengan tetap memegang prinsip-prinsip

keberlanjutan (sustainable), membangun dan mengembangkan

infrakstruktur yang maju agar dapat diakses dan mengakses secara merata

ke seluruh wilayah;

3. Mewujudkan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang

demokratis berlandaskan hukum; Menjadikan suasana kehidupan

masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah yang dinamis, responsif,

akuntabel, dan demokratis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang

terkandung dalam falsafah Pancasila dan konstitusi negara dalam koridor

negara Kesatuan Republik Indonesia, semakin berkembang dari

mantapnya eksistensi kelembagaan politik, sosial kemasyarakatan dan

kebudayaan sebagai upaya untuk mewujudkan dan mengembangkan

"kearifan lokal", semakin dinamis dan berkembangnya komunikasi dan



interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam memperjuangkan dan

mewujudkan kepentingan publik yang lebih luas, serta semakin

berkembang dan mapannya suasana kehidupan yang menjunjung hukum

dan perwujudan penegakan hukum yang adil, konsisten, menjunjung tinggi

hak-hak azasi manusia, serta tanpa diskriminasi.

4. Mewujudkan peran penting daerah pada tingkat regional, nasional

dan internasional; Mengingat letaknya yang sangat strategis di jalur

Selat Malaka, adalah bagaimana mewujudkan Kabupaten Bengkalis

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kenegaraan atau

sistem politik, sistem sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada tataran

regional, nasional dan internasional, sehingga perlu semakin

dimantapkan identitas dan integritas yang dapat menjadikan

kebanggaan tersendiri sebagai masyarakat Kabupaten Bengkalis,

mendorong, meningkatkan dan mengembangkan kemitraan yang sejajar dan

saling menguntungkan di berbagai bidang dengan berbagai pihak di dalam

maupun di luar daerah pada skala regional, nasional dan

internasional;

5. Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral, beretika dan

berbudaya; Menciptakan keadaan kondusif yang memungkinkan

berkembangnya seluruh aktivitas Masyarakat dan pemerintah pada

berbagai aspek seperti aspek ekonomi, sosial budaya, dan polit ik;

sebagai daerah yang pada awalnya memiliki t ingkat heterogenitas

namun telah melebur dalam satu nilai kultural yang dijunjung secara

bersama yakni Melayu, maka harmonisasi dalam kehidupan masyarakat

yang telah terwujud harus dapat dipertahankan terus dan dikembangkan agar

mampu menjadi filter yang handal untuk menangkal masuknya nilai-

nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan

mengakomodir nilai-nilai yang mampu membawa perubahan masyarakat

pada kondisi yang maju, sejahtera dan makmur.

4.3.2. Isu-Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis

Dalam rumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten

Bengkalis periode 2005 - 2025 termuat isu-isu starategis yang harus

diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan yang terumuskan dalam RPJMD.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :



Pertama, pengembangan sumber daya manusia yang diarahkan pada

peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan

pendapatan;

Kedua, peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat

perekonomian daerah dengan berbasis ekonomi rakyat dan potensi

sumberdaya alam yang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan

kompetitif, percepatan pembangunan infrastruktur sehingga tersedia jaringan

infrakstruktur yang handal di seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis, dan

peningkatan kemampuan aparatur;

Ketiga, penataan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan

pemerintahan yang demokratis dengan menyelenggarakan penegakkan

hukum, penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dan

pembangunan budaya polit ik;

Keempat, mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang memiliki peran

penting di lingkungan regional, nasional dan internasional, dengan

mengembangkan kerjasama regional, nasional, internasional,

pengembangan wilaya perbatasan dan meningkatkan investasi dari luar,

Kelima, pembentukan suasana aman, damai, dan harmonis yang

bermoral, beretika dan berbudaya, dengan mengembangkan sistem

keamanan dan ketertiban masyarakat, dan pengembangan nilai-nilai

Budaya Melayu.

4 .4. ISU STRATEGIS RPJMD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN

2005-2010

4.4.1. Visi dan Misi Pembangunan

Mencermati perkembangan global dan regional yang terkait dengan analisis Geo

Ekonomi, Geo politik, dan Geo Strategi, maka visi pembangunan daerah

Kabupaten Bengkalis adalah: Menjadi Salah Satu Pusat Perdagangan di Asia

Tenggara, Dengan Dukungan Industri Yang Kuat dan Sumber Daya Manusia Yang



Unggul, Guna Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera dan Makmur Pada Tahun

2020".

Untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita sesuai dengan visi di atas,

maka misi pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis adalah:

1. Mengembangkan infrakstruktur perkotaan dan perdesaan.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, agar memiliki kemampuan dan

daya saing yang tinggi.

3. Mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya alam baik yang ada di daratan

maupun lautan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan tetap

memperhatikan aspek kesinambungan dan kelestarian lingkungan.

4. Mengembangkan daerah pantai, pesisir dan pulau-pulau secara terpadu

untuk membuka isolasi daerah dan mengembangkan potensi sumber daya

alamnya melalui pembangunan prasarana dan sarana yang memadai.

5. Mengembangkan secara berkelanjutan nilai-nilai agama untuk mewujudkan

kehidupan yang tertib dan tentram di tengah-tengah masyarakat dengan

dilandasi pengalaman ajaran agama oleh masyarakatnya.

6. Menggali, memelihara, mengaktualisasikan dan mengapresiasikan nilai-nilai

budaya Melayu guna terwujudnya suasana yang kondusif bagi

penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.

7. Pengembangan potensi industri dan perdagangan melalui perluasan jangkauan

dan aksesbilitas ke kantong-kantong produksi dan pemasaran.

4.4.2. Isu-Isu Strategis

Isu strategis Kabupaten Bengkalis 2005 - 2010 meliputi peningkatan dan

pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, optimalisasi

pengembangan sumber daya alam, mengembangkan dan meningkatkan

pembangunan serta memperkecil kesenjangan antar wilayah, penciptaan suasana

kehidupan masyarakat yang kondusif, mengembangkan kehidupan beragama yang

kondusif, menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan, dan menjaga dan

mengendalikan kualitas lingkungan:



Pertama, meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu

dan berdaya saing tinggi melalui perluasan dan peningkatan aksesibilitas pada

sumber palayanan dasar masyarakat ;

Kedua, memberdayakan, mengembangkan dan memajukan perekonomian rakyat

yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan serta dapat mewujudkan

perekonomian daerah yang tangguh berbasis pada potensi dan sumberdaya yang

tersedia;

Ketiga, mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan secara efisien dan

efektif potensi sumberdaya alam yang ada di wilayah daratan, pesisir dan

kelautan untuk memperkuat struktur perekonomian daerah dan meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang berada di sekitarnya;

Keempat, mengatasi dam memperkecil kesenjangan antar wilayah guna

mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam pembangunan dengan

mengembangkan infrakstruktur guna mendukung percepatan peningkatan

kesejahteraan dan peningkatan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan

standar pelayanan minimal ;

Kelima, memelihara, meningkatkan dan mengembangkan suasana yang

kondusif bagi berkembangnya aktifitas sosial kemasyarakatan, ekonomi,

politik, dan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan;

Keenam, memelihara, meningkatkan dan mengembangkan suasana kehidupan

beragama yang rukun dan harmonis melalui peningkatan kualitas iman dan

taqwa;

Ketujuh, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam menggali dan

mengelola sumber-sumber keuangan daerah agar efisien dan efektif dan;

Kedelapan, menjaga dan mengendalikan kualitas lingkungan untuk

mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan.



4.5 ISU STRATEGIS RPJMD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010-2015

4.5.1 Isu dan Masalah Kesehatan

Berdasarkan hasil pemantauan kinerja/mutu kesehatan dan indikator kesehatan dari

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan tahun 2010, ada beberapa isu strategis

kesehatan yang menjadi permaslahan dan kebutuhan kesehatan di kabupaten

Bengkalis. Isu tersebut antara lain:

‐ Belum optimalnya perencanaan pengadaan dan pendayagunaan SDM kesehatan

sesuai kebutuhan. Hal ini terlihat dari jumlah tenaga kesehatan yang ada belum

memenuhi kebutuhan daerah (dilihat dari indikator rasio kecukupan tenaga

kesehatan dan jumlah penduduk) serta pendistribusian tenaga kesehatan yang

belum merata di setiap kecamatan. Beberapa data yang mendukung antara lain.

Tabel 4.1 : Rasio Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Bengkalis

INDIKATOR SATUAN Baseline (2010)

Terget IS 2010

Rasio Jumlah Dokter per 100.000 penduduk

Orang 6

40

Rasio Jumlah Dokter spesialis per 100.000 penduduk

Orang 2

6

Rasio Jumlah Sarjana Kesehatan Masyarakat Per 100.000 penduduk

Orang 3

49

Rasio Jumlah Dokter Gigi Per 100.000 penduduk

Orang 3

11

Rasio Jumlah Bidan Per 100.000 penduduk

Orang 24

100

Rasio Jumlah Perawat Per 100.000 penduduk

Orang 23

117

Rasio Jumlah Ahli Gizi Per 100.000 penduduk

Orang 3

22

Rasio Jumlah Sanitarian Per 100.000 penduduk

Orang 1 40

Rasio Jumlah Apoteker Per 100.000 penduduk

Orang 0,3 10

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis 2010

‐ Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan medik

spesialistik. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya kesanggupan pelayanan



kesehatan dasar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,

khususunya bagi puskesmas yang berada di daerah terpencil. Selanjutnya juga

tingkat pemanfaatan (utilisasi) dan fungsionalisasi pelayanan rujukan/RSUD

(spesialistik) belum memenuhi target yang ideal, baik RSUD Bengkalis maupun

RSUD Duri. Beberapa data yang mendukung antara lain:

Tabel 4.2: Indikator Kinerja RSUD Kabupaten Bengkalis

INDIKATOR KINERJA

SATUAN Baseline (2010)

Target IS 2010

Utilisasi rate RSUD Bengkalis:

‐ BOR ‐ NDR

‐ GDR ‐ ALoS

% Orang/ 1000 penderita keluar

Orang/ 1000 penderita keluar

hari

48 <25

<40

4

60-90 <25

<40 7-9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010.

‐ Belum optimalnya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat terhadap aspek

kesehatan, hal ini terlihat dari masih kurangnya secara kualitas bentuk/jenis

kegiatan yang berbasis masyarakat (UKBM) serta upaya-upaya pemberdayaan

terhadap masalah kesehatan yang berujung kepada terbentuknya perilaku sehat

masyarakat. Beberapa data yang mendukung antara lain:

Gambar 4.1 Persentase Tingkat Kemandirian Posyandu

54,77

28,64

14,91

1,680

10

20

30

40

50

60

PratamaMadyaPurnamaMandiri

Sumber:Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2010.

‐ Belum memadainya pembiayaan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dan

memecahkan persolan kesehatan masyarakat, terutama untuk pelayanan

promotif dan preventif.



Hal ini terlihat dari masih rendahnya proporsi anggaran sektor kesehatan

baik dari penerimaan APBN, APBD maupun sumber dana untuk kesehatan

lainnya. Dari pembiayaan kesehatan tersebut, proporsi untuk pelayanan promotif

dan preventif pun belum proporsional. (kesimpulan profil kesehatan Kabupaten

Bengkalis: ”Keterbatasan Dana Pemerintah merupakan kendala utama

Pencapaian Derajat Kesehatan yang Optimal, untuk itu perlu meningkatkan

Peran Sektor Swasta khususnya dalam Upaya yang bersifat Kuratif

(Penyembuhan) dan Rehabilitatif (Pemulihan)

Strategi yang dirumuskan untuk mengatasi permasalahan kesehatan utama di atas

antara lain:

Peningkatan kualitas manajemen kesehatan;

Penggerakan dan memberdayakan masyarakat terhadap aspek kesehatan;

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;

Peningkatan pembiayaan kesehatan;

Berdasarkan isu strategis dan strategi di atas maka kebijakan prioritas yang

dirumuskan untuk aspek kesehatan di kabupaten Bengkalis antara lain adalah:

‐ Meningkatkan perencanaan pengadaan dan pendayagunaan SDM kesehatan sesuai

kebutuhan serta terciptanya SDM yang berkualitas dan beretika (memiliki

professional behavior yang baik);

‐ Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan medik

spesialistik;

‐ Meningkatkan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan

upaya kesehatan, pemenuhan kebutuhan dan kesinambungan pelayanan

kesehatan;

‐ Menyediakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kapasitas dan

aksesabilitas kesehatan;

‐ Meningkatkan pelayanan kesehatan komprehensif terhadap penyakit menular

(berbasis lingkungan dan perilaku) dan penyakit bersumber binatang;

‐ Merumuskan kebijakan pembiayaan kesehatan dan jaminan pemeliharaan

kesehatan masyarakat /sosial;



4.5.2. Isu dan Masalah Infrastruktur

Aksesibilitas perhubungan jalan dan jembatan

Ketersediaan akses jalan dan jembatan yang menjadi penghubung antar kota,

kecamatan, kelurahan dan desa dengan kualitas yang baik merupakan harapan

masyarakat dari pembangunan daerah yang baik. Akses jalan dan jembatan dengan

kualitas yang baik secara nyata merupakan indikator utama yang paling terlihat dan

dirasakan oleh masyarakat. Tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang

menghubungkan antar daerah dalam kabupaten selain mempererat hubungan

kemasyarakatan, membuka isolasi daerah terpencil dan akses pelayanan masyarakat

dan pemerintahan, juga menunjang pembangunan perekonomian masyarakat dan

daerah itu sendiri. Selain itu tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan juga

menjadi daya tarik investor untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Pembangunan jalan dan jembatan di kabupaten Bengkalis hingga saat ini

masih berlanjut. Jalan-jalan yang telah dibangun dengan kualitas yang memadai lebih

terfokus pada daerah perkotaan. Selain itu, sebagian besar jalan yang ada (total

panjang jalan yang ada 1.139 km) sekitar 34,17% merupakan jalan tanah dan

perkerasan kerikil, sisanya merupakan jalan aspal dan semenisasi/beton yakni

65,83% dengan kondisi baik dan rusak berat. Oleh karena itu, untuk mendukung

strategi pembangunan, pelayanan masyarakat dan pengembangan ekonomi

masyarakat dan daerah, perlu melaksanakan program-program kegiatan yang

menyangkut aksesibilitas perhubungan antara lain:

a. Pembangunan jalan dan jembatan yang meliputi prioritas-prioritas pembangunan

sebagai berikut:

• Pembangunan jalan poros Rupat-Rupat Utara.

• Pembangunan jalan lingkar Pulau Bengkalis.

• Pembangunan jalan pendukung kawasan pariwisata Selat Baru.

• Pembangunan jalan lingkar Pulau Rupat.

• Pembangunan jalan pendukung kawasan ekonomi khusus pariwisata Rupat

Utara.

• Pembangunan jalan poros Bukit Batu – Duri.

• Pembangunan jalan lingkar Kota Duri.

• Pembangunan jalan lingkar Kecamatan Siak Kecil.



• Pembangunan jalan pendukung kawasan eco-tourism Tujuh Tasik di Kec. Siak

Kecil dan Kec. Pinggir.

• Pembangunan Jalan Poros Kecamatan Pinggir.

• Pembangunan jalan pendukung kawasan Sumatera Central Park di Duri.

• Pembangunan jalan alternatif pesisir Kecamatan Bukit Batu.

• Pembangunan jalan lingkar Kecamatan Bukit Batu (Buruk Bakul - Siak Kecil)

sebagai pendukung Kawasan Industri Buruk Bakul.

• Pembangunan Jembatan pada jalan-jalan poros, lingkar dan jalan pendukung

lainnya.

b. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan untuk mempertahankan

dan meningkatkan kualitas jalan dan jembatan yang sudah terbangun.

c. Program pembangunan dan implementasi sistem informasi / data base jalan dan

jembatan.

d. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.

Pengendalian Banjir Secara Sistematis dan Terpadu

Wilayah kabupaten Bengkalis termasuk dalam wilayah dataran rendah dengan

ketinggian dari permukaan laut rata-rata 2 hingga 10 meter yang rentan dengan

bahaya banjir. Oleh karena itu pengendalian bahaya banjir menjadi isu yang penting.

Infrastruktur yang berkaitan dengan pengendalian masalah banjir perlu terus

ditingkatkan seperti pembangunan saluran drainse dan gorong-gorong serta

pemeliharaannya. Disamping itu, teknis pembangunan saluran drainase perlu ditinjau

ulang seperti ketepatan elevasi dan dimensi. Beberapa pembangunan saluran drainase

yang berlangsung pada saat ini dilaksanakan dengan elevasi yang kurang tepat

dimana beberapa bagian saluran drainase jalan lebih tinggi dari muka jalan dan sering

meluap saat musim hujan. Oleh karena itu, perencanaan, pembangunan dan

pengawasan konstruksi saluran drainase perlu perhatikan agar tepat sasaran.

Selain akibat limpahan air permukaan, banjir di bagian pesisir wilayah

kabupaten Bengkalis juga disebabkan oleh air pasang laut yang sering disebut

”pasang keling”. Untuk itu perlu dilakukan kajian mendetail untuk pembangunan

infrastruktur penanganan masalah banjir seperti penggunaan tanggul banjir,

pengerukan/normalisasi sungai melalui program pengendalian banjir.



Pengendalian Abrasi

Sebagian besar wilayah kabupaten Bengkalis terdiri dari pulau-pulau dan

wilayah pesisir. Sebagai konsekwensinya sering terjadi abrasi wilayah pantai akibat

gelombang laut, untuk itu diperlukan kebijakan dan penanganan secara sistematis dan

berkelanjutan. Daerah yang mengalami abrasi dengan tingkat kerusakan tinggi

terdapat di bagian utara dan timur pulau Bengkalis seperti desa Meskom, Muntai dan

Teluk Pambang. Selain itu juga di daerah pesisir timur kecamatan Bukit Batu seperti di

desa Sepahat dan Tenggayun. Di pulau Rupat juga mengalami abrasi yang kuat

seperti di desa Kadur, Terkul dan kelurahan Batu Panjang. Laju abrasi pertahun

mencapai 6 hingga 7 M. Daerah-daerah ini berhadapan dengan selat Malaka yang

memiliki karakteristik arus gelombang laut yang kuat.

Akibat dari abrasi di daerah tersebut sudah meresahkan masyarakat seperti

hilangnya lahan perkebunan kelapa dan halaman rumah masyarakat. Oleh karena itu

perlu dilaksanakan pembangunan penahan abrasi seperti turap atau talud bronjong,

pemecah gelombang dan rehabilitasi bangunan-bangunan penahan abrasi yang telah

ada.

Meningkatkan Ketersediaan Air Bersih dan Pengelolaan Air Limbah

Persoalan air bersih di Kabupaten Bengkalis merupakan persoalan lama yang

belum terselesaikan dengan baik. Hingga saat ini masyarakat secara umum lebih

mengandalkan air bersih dari tadah hujan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor

antara lain; sulitnya mendapatkan sumber air baku yang memadai dan pengolahan

sumber air baku yang ada secara ekonomis.

PDAM kabupaten Bengkalis telah secara bertahap mengupayakan penyediaan

pelayanan air bersih yang hingga saat ini masih belum direkomendasikan sebagai

sumber air minum. Untuk itu peningkatan ketersediaan air bersih perlu dilaksanakan

Program penyediaan dan pengelolaan air baku dan Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum terutama untuk pulau Bengkalis, Duri, Sungai Pakning dan

Rupat.

Disamping air bersih, hal-hal yang menyangkut pengelolaan air limbah perlu

diupayakan terutama untuk daerah yang diperuntukkan sebagai kawasan industri,

perumahan dan pariwisata. Hal ini dilaksanakan dengan program pengembangan

pengelolaan air limbah secara baik agar tidak mengganggu lingkungan hidup.



Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan

Wilayah Kabupaten Bengkalis yang secara geografis terpisah-pisah antara

daratan dan pulau-pulau membuat masalah berkenaan dengan perhubungan menjadi

krusial. Sistem perhubungan yang baik menjamin sinergi dan percepatan

pembangunan antara daerah kepulauan dan daratan Sumatera. Hingga saat ini

terdapat beberapa sarana perhubungan yang telah terbangun, antara lain yang utama

adalah penyeberangan ro-ro Sungai Pakning - Bengkalis dan penyeberangan ro-ro

Dumai - Tanjung Kapal. Program-program penting dalam peningkatan sarana dan

prasarana perhubungan untuk Kabupaten Bengkalis antara lain;

a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

• Studi tentang Pembangunan dermaga kontainer sebagai sarana pendukung

daerah industri Buruk Bakul.

b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas lalu lintas angkutan

jalan (LLAJ).

c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

• Optimalisasi pelabuhan penyeberangan Ro-Ro Sei. Pakning – Air Putih.

d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

• Revitalisasi dan Pengelolaan Terminal AKAP di Duri (masih belum berfungsi).

• Peningkatan fasilitas penyeberangan ro-ro Rupat – Dumai.

e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Desa dan Antar Pedesaan

Salah satu arah pembangunan kabupaten Bengkalis adalah penguatan

pembangunan di tingkat pedesaan. Hal ini menjadi isu utama pembangunan karena

terkait erat dengan program pengentasan kemiskinan di mana penduduk miskin

banyak tinggal di pedesaan, sehingga peningkatan dan percepatan pembangunan

infrastruktur di desa diharapkan dapat membantu mempercepat pengentasan

kemiskinan. Selain itu, produk-produk pertanian dan perkebunan berasal dari daerah

pedesaan, karena itu peningkatan infrastruktur antar desa juga berarti peningkatan

bagi produksi pertanian dan perkebunan.

Pemerintah kabupaten Bengkalis dalam hal ini akan melaksanakan

pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan desa dan antar pedesaan.



Mempersiapkan infrastruktur daerah cepat tumbuh dan strategis

Pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis secara spasial dibagi kepada

empat wilayah, yaitu pulau Bengkalis sebagai pusat pendidikan, Kecamatan Bukit Batu

dan Kecamatan Siak kecil sebagai pusat industri dan agroindustri, pulau Rupat

sebagai pusat pariwisata dan agrobisnis serta Kecamatan Mandau dan Pinggir sebagai

wilayah kota transit dan agroindustri. Empat wilayah ini memiliki daerah yang cepat

tumbuh dan strategis sehingga memiliki persoalan tersendiri yang menyangkut

kecepatan pertumbuhan penduduk dan ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur

terutama untuk pelayanan kebutuhan jumlah penduduk yang relatif besar menjadi

perhatian tersendiri.

Kota Duri merupakan kawasan cepat tumbuh dan strategis yang mesti

mendapat perhatian khusus. Persoalan yang mengemuka di kota ini antara lain adalah

keberadaan pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat di kota Duri yang kurang

representatif. Perlu dipikirkan untuk merevitalisasi pasar ini dan mencarikan alternatif

lain untuk melayani kebutuhan masyarakat akan pasar. Selain itu kondisi drainase

perkotaan yang kurang baik sering menyebabkan banjir di tengah-tengah kota Duri.

Akibatnya banyak kegiatan perekonomian dan aktifitas masyarakat lainnya menjadi

terhambat, sementara itu tingginya aktivitas masyarakat dan kegiatan perekonomian

di kota Duri ditambah dengan jumlah penduduk yang cukup besar, maka penanganan

sampah perkotaan menjadi masalah serius. Kesan kotor dan kumuh yang hinggap

pada kota Duri selama ini harus bisa diubah dengan meningkatkan program

pengelolaan kebersihan kota. Pengelolaan ruang terbuka hijau dan taman kota adalah

kebutuhan lain yang harus dipenuhi untuk mendukung kawasan Mandau dan Pinggir

ini menjadi Sumatera Central Park.

Kawasan cepat tumbuh dan strategis lainnya seperti daerah industri Buruk

Bakul dan kawasan ekowisata di Pulau Rupat masih minim infrastruktur jalan, air

bersih, dan energi listrik. Karena itu, penyediaan infrastruktur utama ini menjadi

keharusan pada tahap awal pengembangan daerah-daerah tersebut.

Peningkatan pelayanan kelistrikan masyarakat

Pelayanan kelistrikan di kabupaten Bengkalis saat ini mayoritas pada

lingkungan perkotaan dengan suplai yang masih belum mencukupi kebutuhan aktual.

Suplai listrik Kabupaten Bengkalis saat ini sebagian dari PLN dan sebagian disediakan

pemerintah daerah melalui BUMD dengan total suplai listrik saat ini sebesar 16.05

MW. Sedangkan perkiraan total kebutuhan listrik saat ini mencapai 38 MW. Untuk kota



Duri dan Kecamatan Pinggir disuplai dari jaringan interkoneksi listrik dari pembangkit

di Sumatera, sedangkan daerah lain khususnya di pedesaan, banyak disuplai oleh

listrik pedesaan yang operasionalnya kurang efisien. Menurut catatan dinas

pertambangan dan energi kabupaten Bengkalis tahun 2010, sebanyak lebih kurang

26.000 keluarga (22.08% dari total jumlah keluarga belum menikmati layanan listrik).

Disamping itu, antrian permohonan sambungan listrik mencapai lebih kurang 10.000

pelanggan. Dari data-data ini dapat dicermati bahwa kabupaten Bengkalis masih

sangat kekurangan energi listrik.

Untuk realisasi pelayanan masyarakat, suplai kelistrikan perlu ditingkatkan

terlebih lagi untuk mendukung arah program-program strategis pemerintah hingga

2015 nantinya. Permasalahan kelistrikan di kabupaten Bengkalis adalah sangat

kurangnya daya listrik akibat kurangnya pembangkit listrik. Sementara suplai dari

interkoneksi sangat tidak mencukupi. Oleh karena itu, fokus peningkatan kelistrikan di

kabupaten Bengkalis adalah pembangunan pembangkit listrik sebagai penghasil energi

listrik. Selain itu, pembangunan jaringan tegangan menengah sebagai penghantar

listrik ke wilayah yang membutuhkan listrik perlu dilanjutkan, terutama untuk wilayah

yang belum memiliki jaringan.

Dalam rangka penyediaan pelayanan listrik di Kabupaten Bengkalis diperlukan

program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan yang mencakup sub-sub

program seperti:

• Rehabilitasi dan revitalisasi fasilitas pembangkit listrik yang ada;

• Pembangunan Pembangkit Listrik di Duri 2 x 45 MW dan 2 x 40 MW di Pinggir;

• Pembangunan pembangkit listrik di Buruk Bakul 2x30 MW;

• Pengembangan jaringan interkoneksi bawah laut untuk sambungan dari daratan

Sumatera ke Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis;

• Pembangunan pembangkit listrik di Rupat 2x20 MW untuk pelayanan energi

listrik pada kawasan pariwisata dan agribisnis Rupat;

• Pembangunan pembangkit listrik 4 x 10 MW di Bengkalis untuk pelayanan Pusat

Pendidikan Nasional dan Cyber City di Bengkalis;

• Pengkajian dan pengembangan daerah percontohan energi alternatif (angin di

Rupat, surya di Duri dan Bengkalis);



Peningkatan Upaya Konservasi Sumber Daya Air

Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Di

kabupaten Bengkalis, lingkungan alam sebagian besar berkaitan dengan perairan atau

sumber daya air. Permasalahan kelestarian sumber daya air yang memadai sebagai

sumber air bersih atau sumber air untuk irigasi pertanian guna menunjang program

pembangunan di bidang agroindustri merupakan persoalan penting sehingga program

pembangunan ke arah upaya konservasi sumber daya air perlu ditetapkan.

Selain itu, kondisi tanah di Kabupaten Bengkalis yang didominasi oleh tanah

rawa dan gambut membutuhkan konservasi sumber daya air yang serius. Jika ini tidak

dilakukan, maka kerawanan bencana seperti kekeringan dan kebakaran hutan dan

lahan gambut akan terus terjadi. Hal ini telah terbukti pada beberapa tahun

belakangan ini, kebakaran lahan selalu terjadi ketika hujan tidak turun dalam jangka

waktu yang cukup lama. Sifat alamiah tanah gambut yang selalu dalam keadaan

basah harus terus dijaga melalui upaya konservasi sumber daya air sehingga

keseimbangan alam tercapai dan tidak mengundang bencana yang lebih besar.

Meningkatkan upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang

berkelanjutan

Disamping kelestarian sumber daya air, upaya pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup secara umum juga perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan

gangguan pada kualitas kehidupan masyarakat. Isu lingkungan penting yang terjadi di

Kabupaten Bengkalis khususnya di daerah cepat tumbuh adalah pengelolaan

persampahan. Sebagai contoh, masalah sampah di kota Duri sempat menuai

keresahan masyarakat dan perlu penanganan yang serius. Isu lingkungan lainnya juga

sering menjadi perhatian dimasyarakat seperti pencemaran lingkungan, kebakaran

hutan yang terjadi hampir setiap tahun, polusi, kerusakan ekosistem pesisir dan laut,

minimnya fasilitas taman kota yang memadai dan sebagainya. Oleh karena itu,

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup perlu direncanakan secara terpadu

untuk menunjang program strategis pemerintah secara spasial serta meningkatkan

kualitas hidup masyarakat. Program-program pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup yang perlu diperhatikan untuk kabupaten Bengkalis dapat dijabarkan

sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;

c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;



d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;

e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup;

f. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;

g. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan

Konservasi Laut dan Hutan;

h. Program Pengendalian Kebakaran Hutan;

i. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut;

j. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);

k. Program Penataan Keindahan Kota

Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungannya

Pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis terus meningkat setiap

tahunnya dengan angka pertumbuhan yang cenderung meningkat. Jumlah ini belum

termasuk para pendatang yang menetap dalam waktu lama dan tidak tercatat pada

data kependudukan Kabupaten Bengkalis seperti para pekerja industri dilingkungan

perusahaan atau lainnya. Oleh karena itu, pengembangan perumahan dengan

lingkungan yang sehat dan aman perlu ditingkatkan.

Upaya penciptaan lingkungan perumahan yang sehat erat kaitannya dengan

program preventif kesehatan masyarakat. Penanganan kebersihan lingkungan adalah

langkah awal yang sangat strategis untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat

yang bersifat preventif. Penanganan lingkungan perumahan yang sehat yang memiliki

drainase yang baik, ketersediaan air bersih, penyaluran limbah domestik yang tertata,

serta pengaturan lingkungan lainnya menjadi program strategis.

Disamping itu, untuk beberapa perumahan dan lingkungan perumahan yang

ada khususnya di desa-desa atau yang berdekatan dengan wilayah pesisir sering

terancam bahaya bencana seperti banjir, kebakaran hutan dan juga abrasi.

Peningkatan kesiagaan pencegahan bahaya-bahaya di lingkungan perumahan tersebut

serta program perbaikan perumahan yang terkena bencana perlu dipersiapkan.

Sebagai kelengkapan untuk lingkungan perumahan, pengembangan dan pengelolaan

areal pemakaman merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dan perlu dipersiapkan

dan diatur dengan baik.

Penataan dan Pengendalian tata ruang daerah

Tata ruang daerah merupakan acuan untuk lokasi pelaksanaan pembangunan.



Oleh karena itu ketepatan rasionalitas rencana tata ruang yang bersinergi dengan tata

ruang wilayah di tingkat propinsi maupun nasional perlu diperhatikan. Beberapa

program pembangunan di Kabupaten Bengkalis sebelum ini sering terhambat karena

berbenturan dengan peruntukan ruang wilayah yang ditetapkan di tingkat nasional

seperti wilayah hutan lindung, konservasi alam, bahkan wilayah HTI atau perkebunan.

Untuk itu, perencanaan dan pemanfaatan tata ruang perlu dikaji dengan lebih akurat

untuk mendukung kelancaran program pembangunan selanjutnya. Disamping itu,

permasalahan tapal batas juga menjadi isu yang berkembang saat ini, dimana

kejelasan tapal batas antar kecamatan, kabupaten dan dengan wilayah HTI belum

tuntas dan sering berujung pada konflik horizontal. Pengendalian wilayah perbatasan

ini perlu dilaksanakan secara tuntas, dan pengembangan sistem informasi dan data

mengenai tata ruang perlu dilakukan sehingga kasus-kasus yang muncul mengenai

masalah tata ruang dapat diselesaikan secara cepat tanpa adanya konflik yang

berkelanjutan.

Peningkatan pelayanan sistem administrasi pertanahan

Untuk melaksanakan suatu pembangunan fisik, pemerintah terlebih dahulu

melaksanakan proses pembebasan kepemilikan lahan atau tanah dari masyarakat.

Proses pembebasan lahan ini sering kali menjadi penghambat kelancaran proses

pembangunan. Kelemahan selama ini adalah tidak tersedianya data kepemilikan lahan

yang jelas dan dibeberapa tempat terjadi tumpang tindih. Oleh karena itu,

pengembangan sistem pendaftaran tanah, pengendalian dan penataan kepemilikan

dan pemanfaatan lahan sangat diperlukan agar penyelesaian proses pembebasan

lahan sebagai langkah awal proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa melalui

proses hukum. Hal ini juga bermanfaat bagi masyarakat karena status kepemilikan

lahan menjadi lebih jelas dan kuat disisi hukum.

Peningkatan kualitas perencanaan daerah

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan,

diperlukan perencanaan yang detail dan matang. Sering kali terlihat dengan jelas

pembangunan-pembangunan sebelum ini tidak tepat sasaran dan tanpa perencanaan

yang matang sehingga menyebabkan pembangunan yang telah dilaksanakan

terbengkalai dan tidak dapat difungsikan sebagaimana yang diharapkan, hal ini tentu

menimbulkan kerugian dana yang tidak sedikit. Untuk pembangunan kabupaten

Bengkalis lima tahun ke depan perencanaan-perencanaan yang mendetail menjadi



pilar utama agar arahan dan prioritas pembangunan menjadi akurat dan hasil dari

program pembangunan sesuai dengan harapan dan dapat dinikmati oleh masyarakat

kabupaten Bengkalis. Untuk hal ini, program-program yang berkaitan dengan

perencanaan pembangunan kabupaten Bengkalis lima tahun ke depan perlu

dilaksanakan seperti:

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Daerah;

c. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

d. Program Perencanaan Sosial Budaya;

e. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;

f. Program kerjasama pembangunan;

g. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

4.5.3 Isu Dan Masalah Perekonomian

Tingginya Tingkat Kemiskinan

Di balik kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) dan besarnya APBD yang

dimiliki Kabupaten Bengkalis ternyata juga menyimpan kemiskinan pada

masyarakatnya. Berdasarkan data tahun 2006, jumlah rumah tangga miskin

(RTM) di Kabupaten Bengkalis tercatat sebanyak 89 ribu rumah tangga

(sekitar 11,57%), menurun menjadi 80 ribu rumah tangga (10,69%) pada

tahun 2007 dan di akhir tahun 2008 semakin rendah menjadi 69 ribu rumah

tangga (8,94%). Keadaan di atas merupakan gambaran kemiskinan yang

masih merupakan permasalahan pokok bagi daerah-daerah di Provinsi Riau

yang kaya.

Setelah terjadi pemisahan Kabupaten Meranti, jumlah rumah tangga

miskin tahun 2009 menurun menjadi hanya 26.372 rumah tangga dan di tahun

2010 hanya sebanyak 22.399 rumah tangga (4,48% dari total Riau).

Penurunan tersebut sekitar 15,07% lebih baik dibandingkan dengan kondisi di

Provinsi Riau turun dari 527.490 rumah tangga di tahun 2009 menjadi 500.260

rumah tangga pada tahun 2010 atau turun sekitar 5,16%.



Kemandirian Keuangan Daerah

Negara berkembang seperti Indonesia menganggap belanja pemerintah

masih memiliki peran yang cukup besar pada pembangunan. Sesungguhnya,

belanja pemerintah tidak saja dapat dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan

pemerintah, namun dapat digunakan untuk memicu kapasitas inovatif

masyarakat terutama para pemasok kebutuhan pemerintah.

Penerimaan keuangan terbesar Kabupaten Bengkalis tahun 2009 dari

Sisa Anggaran Tahun Lalu mencapai Rp. 1,818 triliun (51,37%), Dana

Perimbangan sebesar Rp. 1,528 trilyun (43,19 %), dan dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sebesar Rp. 138,345 milyar (3,91%). Hal ini menggambarkan

rendahnya kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bengkalis, karena masih

menjadikan dana perimbangan sebagai sumber utama penerimaan. Dilihat dari

struktur dana perimbangan Kabupaten Bengkalis tahun 2009, komponen

utamanya adalah bagi hasil bukan pajak yang diperoleh dari eksploitasi SDA

yang ada di Kabupaten Bengkalis, yaitu komoditi minyak mentah dan gas serta

produk olahannya yang mencapai 80.09%.

Belum Optimalnya Kinerja BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Laksamana Jaya terus

mendapat suntikan dana APBD Kabupaten Bengkalis. Namun binvestasi

tersebut belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.

Berdasarkan laporan APBD Kabupaten Bengkalis tahun 2009, kontribusi BUMD

hanya 5,15 persen terhadap penerimaan PAD. Suntikan dana dari APBD tidak

banyak membantu kinerja BUMD, bahkan BUMD yang ada (PT Bumi Laksamana

Jaya) menimbun kewajiban sebesar Rp. 20 milyar, termasuk denda pajak dan

hutang kepada pihak ketiga. Beberapa usaha yang di percayakan

pengelolaannya kepada PT. BLJ juga tidak memberikan kontribusi maksimal.

Tingginya Pengangguran

Penduduk tahun 2009 sebanyak 484.757 orang. Dari total pengangguran

atau pencari kerja (pencaker) sebanyak 223.166 orang yang tercatat

sepanjang tahun 2009, baru sekitar 157.418 orang yang mendapatkan

pekerjaan tetap.



Lemahnya Koperasi Dan UMKM

Koperasi dan UMKM merupakan kelompok penghela potensial bagi

Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu agenda penguatannya perlu mengacu

kepada prinsip modernisasi, baik secara individual maupun secara kolektif

berlandaskan rumpun usaha spesifik. Untuk lebih meningkatkan daya saing

daerah, pembangunan usaha yang selama ini bersifat sektoral, perlu

disempurnakan dengan landasan (platform) pendekatan rumpun yang bersifat

multi-pihak yang saling terhubung.

Tujuan pemberdayaan koperasi dan UMKM adalah menumbuhkan dan

mengembangkan kemampuan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah

menjadi usaha yang tangguh dan mandiri: dengan meningkatkan peran

koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah,

penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi,

dan pengentasan kemiskinan.

Lebih dari Rp 235 milyar dana yang disalurkan lewat dana bergulir bagi

koperasi, hanya sekitar Rp.100 juta lebih yang kembali, atau 0,05 persen. Hal

ini menunjukkan lemahnya pengelolaan dan SDM pengelola. Untuk itu,

pendidikan dengan muatan kewirausahaan perlu diberikan dengan lebih

terorganisasi dan terarah. Kewirausahaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan

keberdayaan dan kemandirian.

4.5.4 Isu Dan Masalah Pendidikan

Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

1. Belum tercapainya ketuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun secara merata terutama

di daerah sulit dan terpencil;

2. Belum idealnya APK dan APM untuk kelompok umur 16 – 18 tahun terutama di

daerah sulit dan terpencil;

3. Masih rendahnya APK dan APM kelompok umur perguruan tinggi (19 – 23

tahun);

4. Masih besarnya kesenjangan antara partisipasi pendidikan di setiap jenjang

pendidikan antar kecamatan;

5. Masih belum idealnya ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang

perluasan akses pendidikan untuk semua jenjang;



6. Masih relatif rendahnya angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs

ke SMA/SMK/MA;

7. Masih belum tercapainya angka ideal bagi perbandingan antar jenjang sekolah

(TK terhadap SD/MI; SD/MI terhadap SMP/MTs dan SMP/MTs terhadap

SMA/SMK/MA;

8. Masih relatif rendahnya angka pertisipasi sekolah;

Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan

1. Masih relatif besarnya kesenjangan mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan

antar kecamatan;

2. Masih besarnya persentase guru yang belum memenuhi standar kualifikasi yang

sudah ditentukan (S1);

3. Masih besarnya persentase guru yang mengajarkan mata pelajaran yang tidak

sesuai dengan bidang keahliannya (ijazahnya) di tingkat SMP, MTs, SMA, SMK,

dan MA;

4. Masih belum meratanya distribusi guru antar daerah pada semua jenjang dan

jenis pendidikan;

5. Masih relatif besarnya angka ketidaklulusan dan angka putus sekolah (drop-out)

di sekolah-sekolah yang berada di daerah sulit dan terpencil;

6. Belum dimanfaatkannya secara optimal ICT dalam pembelajaran;

7. Masih relatif rendahnya persentase guru yang memperoleh sertifikasi;

8. Masih belum idealnya prolehan rata-rata nilai Ujian Nasional pada jenjang

SMP/MTs dan SMA/SMK/MA;

9. Masih belum terpetakannya standar kompetensi guru untuk semua mata

pelajaran pada semua jenjang pendidikan;

10. Masih relatif rendahnya persentase kesetersediaan fasilitas sekolah dan fasilitas

penunjang pendidikan;

11. Masih rendahnya rasio buku dan siswa;

12. Masih rendahnya persentase SMK yang melaksanakan sistem ganda;

13. Masih rendahnya angka lulusan SMK yang terserap oleh dunia kerja;

Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

1. Belum dimanfaatkannya ICT dalam pengelolaan data pendidikan dan pemberian

pelayanan;



2. Belum tersusunnya data-base pendidikan;

3. Belum diimplimentasikannya Manajemen Berbasis Sekolah secara utuh di

sekolah-sekolah;

4. Belum terwujudnya good governance dan pelayaan prima dalam manajemen

pendidikan;

5. Belum efektifnya sistem kepengawasan kependidikan;

6. Belum tertatanya dengan baik manajemen aset pendidikan;

7. Relatif masih rendahnya angka koefisien efisiensi pendidikan;

8. Rekrutmen dan penempatan tenaga/staf di lingkungan Dinas Pendidikan belum

sepenuhnya mengacu pada konsep “the right man in the right place”

4.5.5 Isu dan Masalah Birokrasi serta Kepemerintahan Yang Baik dan

Bersih

Salah satu isu yang mengemuka dewasa ini adalah mengembangkan dan

menjalankan sistem pemerintahan yang baik dan bersih, yang dijalankan secara bijak,

transparan dan bertanggungjawab (akuntabel). Bentuk dan model Kepemerintahan

yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek

administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule government

menjadi good governance. Membangun good governance bukan semata-mata masalah

memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah

persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam good governance tidak lagi pemerintah,

tetapi juga citizen, masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan

dalam governance, masyarakat bangsa.

Efektivitas dan efisiensi penerapan good governance dapat dilakukan melalui

sinergi manajemen sektor publik, sektor swasta dan masyarakat yang saling

berinteraksi dan berkoordinasi. Pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan

politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan

pendapatan, sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi

dan politik.

Telah disadari bahwa kebijakan yang kondusif merupakan prasyarat

berhasilnya agenda pembangunan. Namun fakta menunjukkan bahwa masih banyak

kelemahan di bidang ini, antara lain dapat dirasakan dengan masih terdapatnya

regulasi yang menghambat, belum terdapat koherensi kebijakan pada tataran

pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, pemerintah sebagai kelompok yang diberi

mandat dan perangkat kewenangan dapat lebih berperan untuk memacu kegiatan



ekonomi dan inovasi dengan instrumen pengadaan pemerintah.

Pemetaan sumber daya manusia sebagai potensi pembangunan Kabupaten

Bengkalis perlu dilakukan dengan menerapkan sistem informasi kependudukan,

dengan segala atribut. Berdasarkan pemetaan potensi sumber daya manusia yang

akurat ini diharapkan akan dapat dirumuskan kebijakan perencanaan pembangunan

yang tepat. Agenda penting dalam tahap ini adalah pembangunan sistem informasi

tata ruang untuk melengkapi sistem informasi kependudukan yang telah diuraikan di

atas. Sistem informasi tersebut, merupakan bagian dari suatu sistem basis data

pembangunan daerah yang dipelihara secara kontinyu untuk mendukung proses

pengambilan keputusan. Kemangkusan implementasi agenda ini membutuhkan

komitmen dari semua pemangku kepentingan.

Dalam rangka percepatan pembangunan, pemerintah daerah dan masyarakat

membentuk lembaga-lembaga pelayanan dalam berbagai bidang. Lembaga pelatihan,

penyuluhan, layanan sosial merupakan sebagian dari lembaga-lembaga dimaksud.

Interaksi lembaga pelayanan dengan masyarakat perlu ditingkatkan dengan memberi

penekanan agar anggota masyarakat dapat mengaksesnya. Anggota masyarakat

didorong untuk membentuk dan memperkuat kelompok minat dan atau profesi agar

terjadi interaksi yang lebih terstruktur antarkelompok pelaku. Kondisi ini akan

memacu tumbuhnya kapasitas inovatif yang menghasilkan nilai tambah.

4.5.6 Isu dan Masalah Implementasi Otonomi Desa

Salah satu program strategis yang telah digulirkan baik oleh pemerintah

pusat maupun pemerintah Provinsi Riau adalah pelaksanaan otonomi desa,

pemerintah telah membuat aturan yang terkait dengan kebijakan tersebut

antara lain pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah dan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2007 tentang Desa yang

memuat aturan tentang implementasi otonomi desa. Kedua Undang-undang

tersebut mengamanatkan perlunya desentralisasi kewenangan dan keuangan

kepada desa. Namun dalam perjalannya, baik pemerintah provinsi maupun

pemerintah kabupaten belum mengimplementasi kebijakan otonomi desa

secara maksimal, itu terlihat dari beberapa hal, seperti (1) belum adanya tata

aturan yang dapat dipakai sebagai dasar legalitas implementasi kebijakan

otonomi desa, (2) belum adanya pemberian sebahagian kewenangan keuangan

yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten kepada desa, serta (3) hak-hak

keuangan desa belum diberikan secara utuh oleh pemerintah kabupaten,



Ke depan dalam perencanaan pembangunan daerah, otonomi desa akan

menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan

memberikan hak-hak keuangan desa serta membagi kewenangan kepada desa.

4.5.7 Isu dan Masalah Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Salah satu masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan saat

ini adalah keseimbangan alam dan ekosistem sebagai dampak dari pembangunan,

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda yaitu sebagai modal

pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa

lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air

secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan

manusia. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan

sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam

menipis.

Dengan menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini

apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan

pada tiga ancaman yaitu krisis pangan, krisis air dan krisis energi. Ketiga krisis itu

menjadi tantangan jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan

dampak buruk bagi kehidupan masyarakat.

Bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dengan menggunakan lahan hutan

akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air.

Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan

memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan

menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air waduk dan sungai

pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan perlu dipadukan dengan

penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah untuk menjamin

kelestarian lingkungan hidup termasuk memulihkan lingkungan yang terlanjur rusak.

Program pembangunan bertujuan agar alam dengan sumber dayanya dapat terus

menerus mampu mendukung kegiatan manusia di dalamnya. Oleh karena itu dalam

pembangunan data base juga harus mengakomodasi kebutuhan akan sistem informasi

sumber daya alam (SDA). Dengan sistem informasi ini maka kebijakan dan

implementasi pendayagunaan SDA secara lestari dapat terwujud.

Dalam Pengelolaan sumber daya air misalnya, pembangunan diarahkan untuk

menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah



tangkapan air dan keberadaan air tanah, mewujudkan keseimbangan antara pasokan

dan kebutuhan melalui pendekatan demand management yang ditujukan untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan

supply management yang ditujukan untuk meningkatan kapasitas dan keandalan

pasokan air, serta memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan

keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

4.5.8 Isu dan Masalah Pangan, Air dan Energi

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang relatif pesat

menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu disebabkan

oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya,

rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, dan menurunnya kondisi

jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu. praktik pertanian konvensional

mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi

pertanian.

Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan

menghadapi tantangan. Oleh karena itu upaya meningkatkan pasokan air baku yang

ditempuh melalui pengembangan prasarana penampung air yang dapat dikelola

bersama masyarakat perlu dilakukan. Selain itu pengembangan sarana dan

prasarana pengendali daya rusak air harus mampu mengantisipasi perkembangan

daerah-daerah permukiman dan industri baru. Pengelolaan jaringan irigasi belum

diselenggarakan dengan mengutamakan peran masyarakat petani melalui dukungan

penuh dari pemerintah dan pihak pengguna air irigasi. Peningkatan kemampuan

kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumber daya air harus terus

dikembangkan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu

(integrated water resources management). Upaya mempertahankan kondisi kualitas

air yang ada serta pemulihan terhadap kualitas air yang telah tercemar diwujudkan

melalui pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi. Akses

terhadap air minum yang juga menyangkut masalah lingkungan termasuk dalam

agenda prioritas tahap ini.




Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam

kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk

tingkat rumah tangga. Hal ini perlu didukung kebijakan pengendalian penggunaan

lahan.

Peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan

stabilitas ketahanan sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan,

pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan,

berkelanjutan, optimal dan terpadu. Sementara itu, kelangkaan ketersediaan energi

tak terbarukan juga terus terjadi karena pola konsumsi energi masih menunjukkan

ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan. Tantangan utama dalam

penyediaan energi adalah mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan

meningkatkan energi terbarukan seperti biogas, biomassa, panas bumi (geothermal).

energi matahari, arus laut, dan tenaga angin. Masyarakat mulai mengambil peran

dalam lingkungan dan inisiasi pemanfaatan energi terbarukan, antara lain melalui

kajian pemanfaatan bio-energi, panas bumi, dan tenaga surya untuk kelistrikan

sebagai upaya mengatasi kelangkaan ketersediaan energi.


BBBAAABBB VVV VVVIIISSSIII,,, MMMIIISSSIII,,, TTTUUUJJJUUUAAANNN DDDAAANNN SSSAAASSSAAARRRAAANNN

5.1. VISI

Visi pembangunan Kabupaten Bengkalis sebagai rumusan umum mengenai

keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan 5 (lima)

tahun kedua 2010 - 2015 dan merupakan bagian dari visi RPJPD Kabupaten

Bengkalis Tahun 2005 - 2025 dirumuskan sebagai berikut:

”TERCAPAINYA MASYARAKAT YANG UNGGUL, SEJAHTERA, MANDIRI DAN

BERTAQWA DENGAN MEWUJUDKAN KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI

SALAH SATU DAERAH OTONOM TERBAIK DI INDONESIA TAHUN 2015”

Secara spesifik, penjabaran dari visi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Masyarakat dan Daerah Kabupaten Bengkalis adalah seluruh lapisan masyarakat

dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang berada di wilayah Kabupaten

Bengkalis;

2. Masyarakat Kabupaten Bengkalis yang unggul, ditandai dengan tingginya derajat

pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat yang prima serta

masyarakat yang memiliki daya saing yang tinggi.

3. Masyarakat yang sejahtera ditandai dengan adanya kemajuan, peningkatan

pendapatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. kondisi tersebut

diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita, Angka Kemiskinan,

Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Crime Index.

4. Kabupaten Bengkalis yang mandiri ditandai dengan peningkatan kapasitas

penalaran dan fisik manusia yang diukur berdasarkan perubahan Indeks

Pembangunan Manusia (Human Development Index), yang mencakup; Tingkat

Pendidikan Penduduk, Tingkat Partisipasi Sekolah, Daya Serap Lembaga

Pendidikan Formal, Usia Harapan Hidup Penduduk, Lama Hari Sakit Penduduk,

Status Gizi Balita, Tingkat Kematian Bayi dan Ibu Hamil dan Nisbah Sarana

Kesehatan per Penduduk, serta tingkat ketersediaan infrastruktur.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN V-1


5. Bertaqwa, Kabupaten Bengkalis yang religius ditandai dengan adanya kemajuan

dan peningkatan dalam kehidupan beragama, dimana Islam yang merupakan

agama mayoritas di wilayah ini dijadikan landasan norma kemasyarakatan untuk

diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan dan

menjaga kerukunan hidup dengan umat beragama lain. Peningkatan aspek

batiniah dilaksanakan dengan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan

pembangunan daerah dan semakin mantapnya keimanan dan ketaqwaan

masyarakat. Hal ini dapat diukur dengan berkurangnya tingkat kejahatan pada

masyarakat dalam berbagai bentuk, terciptanya keamanan dan ketertiban

masyarakat, dan terciptanya situasi kondusif untuk penyelenggaraan kehidupan

bermasyarakat;

5.2. MISI

Misi pembangunan sebagai penjabaran dari upaya yang akan dilaksanakan

untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bengkalis dirumuskan sebagai

berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM terutama pembangunan sektor pendidikan, kesehatan,

kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan.

2. Menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan,

perekonomian perdesaan serta kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan.

3. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat serta meningkatkan

investasi dan UMKM dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang

terbarukan.

4. Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan prasarana jalan,

jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan

lingkungan, penataan ruang dan perumahan.

5. Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam

sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance).



5.3. TUJUAN DAN SASARAN

5.5.1 Tujuan dan Sasaran Misi I : Meningkatkan Kualitas SDM Terutama

Pembangunan Sektor Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan Dan

Ketenagakerjaan.

Tabel 5.1

Tujuan dan Sasaran Misi I

NO TUJUAN / SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

I.1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat

1. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat

1. Angka melek huruf %

2.

Angka partisipasi kasar % - TK/PAUD - SD/MI/Paket A - SMP/MTs/Paket B - SMA/SMK/MA/Paket C - PLB 3. Angka partisipasi murni % - TK/PAUD - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA - PLB 4. Angka partisipasi sekolah % - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA 5. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Angka - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA 6. Rasio guru terhadap murid Angka - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA

7. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Angka - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA

8.

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) %

9. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik %



TUJUAN / NO INDIKATOR KINERJA SATUAN SASARAN

10.

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik %

11. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 12. Angka Putus Sekolah (APS) % - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA 13. Angka Kelulusan (AL) % - SD/MI - SMP/MTs - SMA/SMK/MA

14.

Angka Melanjutkan (AM) dari TK/PAUD/Usia Sekolah ke SD/MI %

15. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs % 16. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % 17. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % 2. Meningkatnya

pemahaman akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

1. Jumlah grup kesenian Jumlah 2. Jumlah gedung kesenian Jumlah 3. Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah 4. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah 5. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan % 3. Tumbuhnya minat

baca masyarakat 1. Jumlah perpustakaan Jumlah

2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Jumlah 3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah 4. Pengelolaan arsip secara baku % 5. Peningkatan SDM pengelola kearsipan Jumlah I.2. Meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat

4. Meningkatnya

akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat

1. Angka kelangsungan hidup bayi Angka 2. Angka usia harapan hidup Tahun 3. Persentase balita gizi buruk % 4. Rasio posyandu per satuan balita Angka 5. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Angka 6. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Angka 7. Rasio dokter per satuan penduduk - Dokter umum Angka

- Dokter spesialis Angka - Dokter gigi Angka 8. Rasio tenaga medis per satuan penduduk - Bidan Angka - Perawat Angka - Apotoker Angka - Ahli gizi Angka




- Kesmas Angka

- Sanitarian Angka 5. Meningkatnya

kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana

1. Rata-rata jumlah anak per keluarga Angka 2. Rasio akseptor KB % 3. Cakupan peserta KB aktif %

4. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Angka

6. Meningkatnya

kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak

1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 3. Rasio KDRT Angka 4. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur % 5. Partisipasi angkatan kerja perempuan % 6. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan

anak dari tindakan kekerasan %

7. Meningkatnya

cakupan layanan kesehatan masyarakat

1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani %

2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan %

3. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization

(UCI) %

4. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan %

5. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

TBC BTA %

6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

%

7. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat

miskin %

8. Cakupan kunjungan bayi % 9. Cakupan puskesmas % 10. Cakupan pembantu puskesmas % I.3. Meningkatkan

layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

8. Tercapainya

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah

1. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk % 2. Rasio bayi berakte kelahiran % 3. Rasio pasangan berakte nikah % 4. Kepemilikan KTP Jumlah 5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk %

6. Ketersediaan database kependudukan Ada/Tdk

Ada

7. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah /

Belum




I.4. Menurunkan angka pengangguran

9. Meningkatnya

kualitas dan produktifitas tenaga kerja

1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Angka 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja % 3. Rasio lulusan S1/S2/S3 %

10. Meningkatnya lapangan usaha dan kesempatan kerja

1. Rasio penduduk yang bekerja % 2. Angka partisipasi angkatan kerja %

3. Tingkat pengangguran terbuka %

4. Rasio ketergantungan % 5. Rasio daya serap tenaga kerja % I.5. Membentuk

generasi muda yang berkualitas

11. Meningkatnya

partisipasi generasi muda dalam pembangunan

1. Jumlah klub olah raga Angka 2. Jumlah gedung olah raga Angka 3. Jumlah organisasi pemuda Angka 4. Jumlah organisasi olahraga Angka 5. Jumlah kegiatan kepemudaan Angka 6. Jumlah kegiatan olahraga Angka 7. Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Angka 8. Lapangan olahraga Angka

5.5.2 Tujuan dan Sasaran Misi II : Menanggulangi Kemiskinan Dan

Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan, Perekonomian Perdesaan Serta

Kelompok Masyarakat Minoritas Dan Terpinggirkan.

Tabel 5.2

Tujuan dan Sasaran Misi II


II. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1. Meningkatnya 1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan %



TUJUAN / NO INDIKATOR KINERJA SATUAN SASARAN pendapatan

masyarakat 2. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat %

3. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) %

4. LPM Berprestasi % 5. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK % 6. PKK aktif % 7. Posyandu aktif % 8. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat % 9. Kemiskinan Angka

2. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial

1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Jumlah

2. PMKS yg memperoleh bantuan sosial % 3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial % II.2. Meningkatkan

kualitas dan produktifitas masyarakat dalam Mendukung Kepariwisataan

3. Meningkatnya kunjungan wisatawan

1. Kunjungan wisata Angka

5.5.3 Tujuan dan Sasaran Misi III : Mengembangkan Perekonomian Daerah

Dan Masyarakat Serta Meningkatkan Investasi Dan UMKM Dengan

Memanfaatkan Kekayaan Sumber Daya Alam Yang Terbarukan.

Tabel 5.3

Tujuan dan Sasaran Misi III

NO TUJUAN / SASARAN INDIKATOR KINERJA Satuan

III.1 Mengembangkan perekonomian daerah

1. Meningkatnya

ketahanan pangan

1. Regulasi ketahanan pangan %

2. Ketersediaan pangan utama % 3. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB % 4. Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB % 5. Cakupan bina kelompok petani %



TUJUAN / NO INDIKATOR KINERJA Satuan SASARAN 6. Produksi perikanan % 7. Konsumsi ikan % 8. Cakupan bina kelompok nelayan % 9. Produksi perikanan kelompok nelayan %

10. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total

desa %

11. Nilai tukar petani %

2. Meningkatnya produksi perkebunan dan kehutanan

1. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

%

2. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis % 3. Kerusakan Kawasan Hutan % 4. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB % 3. Berkembangnya

koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

1. Persentase koperasi aktif % 2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Unit 3. Jumlah BPR/LKM Unit 4. Usaha Mikro dan Kecil %

III.2 Meningkatkan nilai investasi daerah

4. Meningkatnya

iklim investasi yang kondusif

1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Angka 2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Angka 3. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar

rupiah) %

4. Lama proses perizinan Hari 5. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Angka

5. Meningkatnya kapasitas produksi bagi industri daerah

1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB % 2. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor

Industri %

3. Pertumbuhan Industri. % 4. Cakupan bina kelompok pengrajin % 6. Meningkatnya

perdagangan dan luasnya pemasaran

1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 2. Ekspor Bersih Perdagangan

3. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal



5.5.4 Tujuan dan Sasaran Misi IV : Meningkatkan Infrastruktur Daerah

Antara Lain Peningkatan Prasarana Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Energi

Listrik, Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelolaan Lingkungan,

Penataan Ruang Dan Perumahan.

Tabel 5.4

Tujuan dan Sasaran Misi IV


IV.1 Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana wilayah serta akses inter dan antar kawasan

1. Meningkatnya

kualitas jalan dan jembatan

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik % 2. Panjang jalan dilalui Roda 4 KM 3. Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan

pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) %

4. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) %

2. Meningkatnya

kualitas jaringan pengairan

1. Rasio Jaringan Irigasi %

2. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak

tersumbat %

3. Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

% 3. Meningkatnya

kualitas pelayanan perhubungan

1. Jumlah arus penumpang angkutan umum Angka 2. Jumlah uji kir angkutan umum Angka 3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Angka 4. Pemasangan rambu-rambu % IV.2 Meningkatkan

fasilitas pelayanan dasar

4. Meningkatnya

cakupan pelayanan kelistrikan

1. Rasio ketersediaan daya listrik % 2. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik %

5. Meningkatnya

fasilitas permukiman

1. Rumah tangga pengguna listrik % 2. Rumah tangga pengguna air bersih % 3. Rumah tangga ber-Sanitasi % 4. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Angka

5.

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Angka



TUJUAN / NO INDIKATOR KINERJA SATUAN SASARAN 6. Terpenuhinya

ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin

1. Rumah layak huni % 2. Lingkungan pemukiman kumuh % 3. Persentase rumah tinggal bersanitasi %

4. Rasio rumah layak huni Angka

5. Rasio permukiman layak huni Angka

6. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

IV.3 Meningkatkan

kualitas lingkungan hidup

7. Meningkatnya

pengelolaan lingkungan hidup

1. Persentase penanganan sampah % 2. Persentase penduduk berakses air minum % 3. Persentase luas permukiman yang tertata % 4. Pencemaran status mutu air %

5.

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air %

6. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal % 7. Tempat pembuangan sampah persatuan penduduk % 8. Penegakkan hukum lingkungan %

IV.4 Meningkatkan penataan ruang

8. Meningkatnya

kualitas perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfataan ruang

1. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan % 2. Persentase luas lahan bersertifikat % 4. Penyelesaian kasus tanah Negara % 5. Penyelesaian izin lokasi % 6. Persentase penduduk yang memiliki lahan %

7.

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar %

8. Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar % 9. Ketaatan terhadap RTRW % 10. Luas wilayah produktif % 11. Luas wilayah industri % 12. Luas wilayah kebanjiran % 13. Luas wilayah kekeringan % 14. Luas wilayah perkotaan %



5.5.5 Tujuan dan Sasaran Misi V : Mengimplementasikan Desentralisasi

Politik, Keuangan Dan Administrasi Dalam Sistem Pemerintahan

Daerah Serta Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good

Governance).

Tabel 5.5

Tujuan dan Sasaran Misi V


V.1 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

1. Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

Ada / Tidak

2. Jumlah penerimaan CPNS setiap tahun * Angka 3. Jumlah CPNS gol. I dan II yang mengikuti LPJ * Angka

4. Jumlah CPNS gol. III yang mengikuti LPJ * Angka 5. Jumlah PNS yang mengikuti diklat pim IV * Angka 6. Jumlah PNS yang mengikuti diklat pim III * Angka 7. Jumlah PNS yang mengikuti diklat pim II * Angka 8. Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional * Angka

V.2 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah

1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada / Tidak

2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada / Tidak

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah

ditetapkan dgn PERKADA Ada / Tidak

4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD % 5. Pertumbuhan PDRB % 6. Laju inflasi % 7. PDRB per kapita Rupiah 8. Pertumbuhan ekonomi %

9.

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB %



TUJUAN / NO INDIKATOR KINERJA SATUAN SASARAN 3. Meningkatnya

Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1. Jumlah temuan dalam pemerikasaan Angka 2. Jumlah pelanggaran disiplin pegawai Angka V.3 Meningkatkan

kualitas pelayanan data dan informasi

4. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi daerah

1. Sistim Informasi Manajemen Pemda Jumlah

2. Buku ”kabupaten dalam angka” Ada /

Tidak

3. Buku ”PDRB kabupaten” Ada /

Tidak 4. Jumlah surat kabar nasional/lokal Angka 5. Jumlah penyiaran radio/TV lokal Angka

6. Web site milik pemerintah daerah Ada / Tidak

V.5 Meningkatkan

Kapasitas Keuangan Daerah

5. Meningkatnya

Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Jenis, kelas, dan jumlah restoran Angka 2. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel Angka 3. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah Angka V.6 Meningkatkan

Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

6. Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1. Penegakkan Perda % 2. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Angka 3. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Angka

4. Cakupan patroli petugas Satpol PP Kali / 24

Jam 5. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentraman, keindahan) di Kabupaten %

6. Angka kriminalitas %

7.

Angka kriminalitas yang tertangani %





V.7 Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana

7. Meningkatnya

Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana

1. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Angka 2. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten % 3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten %

4.

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

%

V.8 Meningkatkan

kehidupan demokrasi dan supremasi hukum

8. Meningkatnya

kualitas kehidupan demokrasi, serta penegakan hukum dan HAM

1. Jumlah LSM Jumlah 2. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Jumlah 3. Kegiatan pembinaan politik daerah Jumlah

4. Jumlah demo Jumlah


STRATEGI DAN KEBIJAKAN VI-1

BBBAAABBB VVVIII

SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIII DDDAAANNN KKKEEEBBBIIIJJJAAAKKKAAANNN

6.1. GRAND STRATEGI Sebagai upaya untuk lebih memberikan pedoman bagi fokus-fokus prioritas dalam melaksanakan misi guna mencapai visi telah ditetapkan grand strategy yang menyajikan program dan kegiatan yang dianggap merupakan program dan kegiatan prioritas. Grand strategy ini terdiri dari grand strategy pengembangan empat kawasan dan enam jaminan.

6.1.1. Grand Strategi Pengembangan Empat Kawasan

Guna mendukung pencapaian kelima misi disiapkan grand strategy

pengembangan empat kawasan yang terdiri dari :

1. Kawasan Pusat Pendidikan dan Agribisnis di Pulau Bengkalis;

2. Kawasan Pusat Industri, Pelabuhan dan Agroindustri di Kecamatan Bukit

Batu dan Kecamatan Siak Kecil;

3. Kawasan Pariwisata dan Agribisnis di Pulau Rupat;

4. Kawasan Kota Transit dan Petropolitan di Kecamatan Mandau dan

Kecamatan Pinggir;

Adapun strategi dan kebijakan terhadap pengembangan empat kawasan di Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada matrik berikut ini :

Tabel 6.1 Strategi dan Kebijakan Empat Kawasan

NO. KAWASAN / TUJUAN / SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

I. KAWASAN I PUSAT PENDIDIKAN DAN AGRIBISNIS DI PULAU BENGKALIS I.1 TUJUAN Menjadikan Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan sebagai

salah satu Pusat Pendidikan di Sumatera serta sebagai kawasan Agribisnis.




I.2 SASARAN I.2.1 Terwujudnya Pulau Bengkalis

sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada pusat pendidikan dan kawasan agribisnis.

1. Menyiapkan sarana dan prasarana menuju Pulau Bengkalis sebagai pusat pendidikan.

1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan Pulau Bengkalis sebagai pusat pendidikan.

2. Penyiapan Fasilitas, Sarana dan

Prasarana Mendukung Terwujudnya Pulau Bengkalis Sebagai Kawasan Pusat Pendidikan

2. Memperkuat dukungan sarana dan akses permodalan bagi pengembangan agribisnis

3. Pengembangan kawasan pertanian holtikultura

4. Pengembangan usaha perikanan 5. Pengembangan akses permodalan

II. KAWASAN II PUSAT INDUSTRI, PELABUHAN DAN AGROBISNIS DI

KECAMATAN BUKIT BATU DAN KECAMATAN SIAK KECIL

II.1 TUJUAN Menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil

sebagai Kawasan Industri dan Agrobisnis II.2 SASARAN II.2.1 Terwujudnya Kecamatan Bukit

Batu dan Siak Kecil sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada kawasan industri, pelabuhan dan agribisnis.

1. Menyiapkan sarana dan prasarana menuju terwujudnya Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai kawasan industri, pelabuhan dan agribisnis.

1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai kawasan industri dan pelabuhan.


Prasarana Mendukung Terwujudnya Kawasan Industri dan Pelabuhan di Kecamatan Bukit Batu.

3. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian untuk mendukung terwujudnya aktivitas agroindustri.




III KAWASAN III PUSAT PARIWISATA DAN AGROBISNIS DI PULAU RUPAT III.1 TUJUAN Menjadikan Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara sebagai

Kawasan Pariwisata dengan didukung oleh Agrobisnis

III.2 SASARAN III.2.1 Terwujudnya Kecamatan

Rupat dan Kecamatan Rupat Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada kawasan pariwisata dan kawasan agribisnis.

1. Menyiapkan sarana dan prasarana menuju terwujudnya Kecamatan Rupat dan Rupat Utara sebagai kawasan pariwisata dan agribisnis.

1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Rupat dan Rupat Utara sebagai kawasan pariwisata dan agribisnis.


Prasarana Mendukung Terwujudnya Kawasan Pariwisata dan Agrisbisnis di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara.

IV. KAWASAN IV KOTA TRANSIT DAN PETROPOLIS DI KECAMATAN MANDAU

DAN KECAMATAN PINGGIR

IV.1 TUJUAN

Menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis

IV.2 SASARAN IV.2.1 Terwujudnya Kecamatan

Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada Kota Transit dan Petropolis.

1. Menyiapkan sarana dan prasarana menuju terwujudnya Kecamatan Mandau dan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis.

1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan dan payung hukum bagi Kecamatan Mandau dan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis.


Prasarana Mendukung Terwujudnya Kota Transit dan Petropolis di Kecamatan Mandau dan Pinggir.


6.1.2. Grand Strategi Enam Jaminan pada Masyarakat

Selain grand strategi pengembangan kawasan juga ditetapkan enam jaminan

kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Jaminan berusaha masyarakat dan pengentasan kemiskinan;

2. Jaminan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru;

3. Jaminan kesehatan dan keluarga sejahtera;

4. Jaminan akses infrastruktur dasar;

5. Jaminan pelayanan publik, pembinaan birokrasi dan kelembagaan

daerah;

6. Jaminan pemerataan dan percepatan pembangunan daerah;

Adapun strategi dan kebijakan terhadap enam jaminan kepada masyarakat Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada matrik berikut ini :

Tabel 6.2 Strategi dan Kebijakan Enam Jaminan pada Masyarakat

No. Jaminan / Tujuan / Sasaran Strategi Kebijakan

I Jaminan I : Jaminan Berusaha Masyarakat Dan Pengentasan

Kemiskinan

I.1 Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat I.2 Sasaran : I.2.1 Meningkatnya Taraf Hidup

Masyarakat 1. Peningkatan

Kemampuan Berusaha Masyarakat

1. Mengalokasikan Anggaran Usaha Ekonomi Desa

2. Sertifikasi Lahan Usaha Masyarakat Keluarga Miskin

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

3. Redistribusi Asset Produktif

4. Raskin Gratis bagi Keluarga Miskin 5. Pembangunan Rumah Sederhana

Layak Huni





II. Jaminan II : Jaminan pendidikan, kualitas dan kesejahteraan guru II.1 Tujuan : Memberikan jaminan pelayanan pendidikan yang berkualitas II.2 Sasaran : II.2.1 Terlengkapinya sarana dan

prasarana pendidikan pada setiap strata pendidikan

1. Melengkapi sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan serta pembangunan strata sekolah baru

1. Melengkapi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi dan Pendidikan keagamaan.

II.2.2 Terwujudnya kurikulum muatan lokal dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi penduduk usia sekolah

2. Mengembangkan kurikulum muatan lokal dan pemerataan kesempatan pendidikan

2. Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal

3. Menyediakan dukungan dana bagi anak berprestasi dan dari keluarga miskin

II.2.2 Meningkatnya kapasitas dan kesejahteraan guru

3. Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru

4. Mengembangkan kemampuan guru

5. Memberikan insentif/tambah penghasilan

III Jaminan III : Jaminan kesehatan dan keluarga sejahtera III.1 Tujuan : Memberikan jaminan kesehatan menuju keluarga sejahtera III.2 Sasaran : III.2.1 Tersedianya Layanan

Kesehatan Standard bagi Masyarakat menuju Terwujudnya Keluarga Sejahtera

1. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Serta Kualitas Layanan Kesehatan

1. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas dan Layanan Kesehatan

2. Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga medis dan paramedic

2. Pemerataan Layanan Kesehatan

3. Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

4. Mengadakan Ambulance/Mobil Jenazah untuk setiap desa/kelurahan yang tidak memiliki fasilitas Puskesmas Rawat Inap




IV Jaminan IV : Jaminan akses infrastruktur dasar IV.1 Tujuan : Menjamin tersedianya infrastruktur dasar bagi percepatan

pembangunan kawasan

IV.2 Sasaran : IV.2.1 Terpenuhinya akses

koneksitas inter dan antar kawasan

1. Pembangunan jalan penghubung inter dan antar kawasan

1. Membangun dan Meningkatkan Jalan Poros dan Jalan Lingkar

2. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung empat kawasan

2. Membangun Infrastruktur pendukung di empat Kawasan

3. Pembangunan dan pengembangan akses perhubungan

3. Pembangunan Kawasan Bandara di pulau Bengkalis dan Rupat Utara

4. Pembangunan Kawasan Pelabuhan Buruk Bakul sebagai pelabuhan peti kemas, kargo dan benda cair

V. Jaminan V : Jaminan pelayanan publik, birokrasi dan kelembagaan

daerah

V.1 Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan V.2 Sasaran : V.2.1 Meningkatnya kualitas

pelayanan publik 1. Meningkatkan Kapasitas

SDM Aparatur Profesional

1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur dan pelayanan publik yang bebas KKN

2. Peningkatan kapasitas kelembagaan desa

VI Jaminan VI : Jaminan pemerataan dan percepatan pembangunan daerah VI.1 Tujuan : Mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah VI.2 Sasaran : VI.2.1 Terarahnya Pembangunan

sesuai potensi dan kekhususan setiap wilayah

1. Menyiapkan dokumen perencanaan yang aplikatif dan aspiratif

1. Mengoptimalkan hasil pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten




2. Menyiapkan dokumen perencanaan untuk semua kegiatan fisik dan kegiatan strategis lainnya

3. Pemanfaatan dokumen perencanaan

untuk tindak lanjut penganggaran dan perencanaan pengelolaan keuangan daerah

2. Meningkatkan peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan

4. Optimalisasi pelaksanaan Otonomi Desa

6.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka

secara umum upaya pencapaian visi kemudian dijabarkan secara lebih global

dan sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan untuk setiap

misi sebagai berikut :

1. I: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia terutama

Pembangunan Sektor Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan

Ketenagakerjaan.

Misi

Tabel 6.3

Strategi dan Kebijakan Misi I

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

1. Meningkatnya akses

dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat

1.1 Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan

1.1.1 Meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah (Wajib Belajar 12 Tahun)

1.1.2 Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini, non formal dan luar biasa

1.1.3 Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta kapasitas manajemen pelayanan pendidikan

2. Meningkatnya

pemahaman akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

2.1 Peningkatan pemahaman akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

2.1.1 Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan dan nilai budaya lokal

3. Tumbuhnya minat baca masyarakat

3.1 Pembinaan perpustakaan dan kearsipan

3.1.1 Meningkatkan dan menumbuhkembangkan minat baca masyarakat

3.1.2 Meningkatkan fasilitas pustaka dan



SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

kearsipan 4. Meningkatnya akses

dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat

4.1 Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

4.1.1 Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan

4.1.2 Meningkatkan pembinaan pola hidup

sehat masyarakat

4.1.3 Meningkatkan kapasitas dan kualitas

sarana parsarana kesehatan 4.1.4 Memperbaiki status gizi masyarakat 4.1.5 Mengendalikan penyakit menular dan

penyakit yang bersumber binatang 5. Meningkatnya kualitas

dan jangkauan layanan keluarga berencana

5.1 Peningkatan pembinaan dan pelayanan keluarga berencana

5.1.1 Meningkatkan pembinaan, kesertaan dan kemandirian ber -KB

6. Meningkatnya kualitas

kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak

6.1 Peningkatan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak

6.1.1 Meningkatkan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak

7. Meningkatnya cakupan layanan kesehatan masyarakat

7.1 Peningkatan cakupan layanan dan fasilitas kesehatan

7.1.1 Memperluas cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

7.1.2 Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu,

anak dan lansia 8. Tercapainya

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah

8.1 Penataan dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

8.1.1 Meningkatkan kapasitas sistem, SDM aparatur dan sarana pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil


dan produktifitas tenaga kerja

9.1 Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

9.1.1 Merevitalisasi dan mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja

9.1.2 Melakukan pelatihan dan worskhop

ketrampilan teknis 10.

Meningkatnya lapangan usaha dan kesempatan kerja

10.1 Peningkatan kesempatan kerja

10.1.1 Melakukan perluasan lapangan usaha

11.

Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan

11.1 Peningkatan partisipasi pemuda dalam mewujudkan generasi yang sehat

11.1.1 Meningkatkan prasarana dan prestasi olahraga

11.1.2 Meningkatkan peran pemuda dalam

pencegahan penyalahgunaan narkoba



2. II: Menanggulangi Kemiskinan dan Memberdayakan Ekonomi

Kerakyatan, Perekonomian Perdesaan serta Kelompok Masyarakat

Minoritas dan Terpinggirkan.

Misi

Tabel 6.4

Strategi dan Kebijakan Misi II

SASARAN

STRATEGI KEBIJAKAN

1. Meningkatnya pendapatan masyarakat

1.1 Peningkatan pemberdayaan ekonomi perdesaan

1.1.1 Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi perdesaan

1.1.2 Meningkatkan kualitas pelaku ekonomi perdesaan

2. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial

2.1 Peningkatan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial

2.1.1 Meningkatkan kualitas kelembagaan kesejahteraan sosial

2.1.2 Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS

2.2 Penyiapan dan pengembangan lokasi transmigrasi

2.2.1 Mengembangkan wilayah potensial transmigrasi

3. Meningkatnya

kunjungan wisatawan 3.1 Peningkatan

kenyamanan lingkungan wisata

3.1.1 Mengembangkan infrastruktur pariwisata 3.2 Meningkatnya

pemasaran bagi produk lokal

3.2.1 Meningkatkan kemitraan dan pemasaran daerah pariwisata

3. isi III: Mengembangkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat serta

Meningkatkan Investasi dan UMKM dengan Memanfaatkan Kekayaan

Sumber Daya Alam yang Terbarukan.

M

Tabel 6.5

Strategi dan Kebijakan Misi III

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

1. Meningkatnya ketahanan

pangan 1.1 Peningkatan produksi

pertanian dan peternakan

1.1.1 Meningkatkan hasil produksi dan tekhnologi pertanian/peternakan



SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

1.1.2 Meningkatkan kapasitas penyuluhpertanian/peternakan

1.2 Peningkatan produksi perikanan

1.1.1 Memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir

1.1.2 Meningkatkan Produktifitas Perikanan 2. Meningkatnya produksi

perkebunan dan kehutanan

2.1 Peningkatan produktifitas perkebunan dan Kehutanan

2.1.1 Meningkatkan teknologi pengolahan dan produksi pertanian/perkebunan

2.1.2 Merehabilitasi, konservasi dan

pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan

3. Berkembangnya

koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

3.1 Peningkatan kualitas koperasi dan UMKM

3.1.1 Meningkatkan iklim usaha yang kondusif

3.1.2 Meningkatkan dan Mengembangkan

kewirausahaan masyarakat 3.1.3 Meningkatkan kemampuan manajemen

dan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM

4. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif

4.1 Peningkatan kualitas kelembagaan promosi dan investasi daerah

4.1.1 Meningkatkan peran kelembagaan promosi dan investasi daerah

4.2 Peningkatan

kerjasama promosi dan investasi

4.2.1 Meningkatkan kerjasama promosi dengan berbagai pihak

5. Meningkatnya kapasitas

produksi bagi industri daerah

5.1 Pengembangan kawasan industri

5.1.1 Menjadikan Buruk Bakul Sebagai Kawasan Industri

5.1.2 Mengembangkan tekhnologi industri yang berbasis potensi daerah

6. Meningkatnya perdagangan dan luasnya pemasaran

6.1 Pengembangan kerjasama perdagangan

6.1.1 Mengembangkan kerjasama perdagangan antar daerah dan luar negeri

6.2 Memperluas pasar

bagi produk daerah 6.2.1 Meningkatkan mutu produk daerah



4. IV: Meningkatkan Infrastruktur Daerah antara lain Peningkatan

Prasarana Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Energi Listrik, Pengelolaan

Sumber Daya Air, Pengelolaan Lingkungan, Penataan Ruang dan

Perumahan.

Misi

Tabel 6.6

Strategi dan Kebijakan Misi IV

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN


jalan dan jembatan 1.1 Pembangunan,

pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan

1.1.1 Membangun, memelihara dan meningkatkan daya dukung dan kualitas jalan dan jembatan


jaringan pengairan 2.1 Peningkatan daya

dukung dan kualitas jaringan pengairan

2.1.1 Memelihara, merehabilitasi dan meningkatkan daya dukung jaringan pengairan

2.1.2 Memelihara dan memanfaatkan

sumberdaya air dan pengendalian banjir 3. Meningkatnya kualitas

pelayanan perhubungan 3.1 Peningkatan

ketersediaan dan kualitas sarana perhubungan

3.1.1 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana perhubungan

3.1.2 Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan manajemen angkutan

4. Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan

4.1 Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan jaringan kelistrikan

4.1.1 Meningkatkan penyediaan dan kualitas jaringan kelistrikan perdesaan

5. Meningkatnya fasilitas permukiman

5.1 Peningkatan ketersediaan dan kualitas fasilitas permukiman

5.1.1 Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum

5.1.2 Meningkatkan ketersediaan areal pemakaman

6. Terpenuhinya

ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin

6.1 Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan

6.1.1 Meningkatkan fasilitasi pengembangan perumahan

6.1.2 Meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan

7. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup

7.1 Peningkatan kinerja pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup

7.1.1 Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan prasarana persampahan

7.1.2 Mengendalikan pencemaran, polusi dan

kerusakan lingkungan hidup



SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

7.1.3 Penyajian informasi lingkungan hidup

strategis 7.1.4 Meningkatkan perlindungan, konservasi

dan rehabilitasi sumber daya alam lingkungan hidup

8. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfataan ruang

8.1 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

8.1.1 Menyusun Rencana Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis

8.1.2 Menyelesaikan persoalan pertanahan

5. V: Mengimplementasikan Desentralisasi Politik, Keuangan, dan

Administrasi dalam Sistem Pemerintahan Daerah serta Melaksanakan Tata

Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance).

Misi

Tabel 6.7

Strategi dan Kebijakan Misi V

SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN

1. Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.1 Penataan birokrasi dan pelayanan publik

1.1.1 Menata sistem birokrasi yang efisien dan optimal

1.1.2. Melaksanakan transparansi pelayanan

publik 1.2 Peningkatan kegiatan

administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintah daerah

1.2.1 Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintahan daerah

1.3 Pembinaan dan

peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur

1.3.1 Meningkatkan Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur



SASARAN

STRATEGI

KEBIJAKAN


perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah

2.1 Peningkatan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah

2.1.1 Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan anggaran SKPD

3. Meningkatnya Kualitas

Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

3.1 Penataan dan pemantapan pengawasan dan pengendalian kebijakan

3.1.1 Menata sistem dan kapasitas kelembagaan serta SDM pengawasan dan pengendalian kebijakan

4. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi daerah

4.1 Peningkatan kualitas data dan informasi pembangunan daerah

4.1.1 Menyiapkan sistem informasi dan data pembangunan daerah yang berkualitas dan dapat diakses publik

5. Meningkatnya


5.1 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

5.1.1 Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak daerah dan retribusi daerah

5.2 Peningkatan

kapasitas kelembagaan dan aparatur pengelola keuangan

5.2.1 Mengembangkan jaringan dan sistem keuangan terpadu

6. Meningkatnya

Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

6.1 Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan

6.1.1 Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan

7. Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana

7.1 Peningkatan pencegahan dan penanggulangan korban bencana yang terstruktur dan tanggap

7.1.1 Menyiapkan sistem kerja pencegahan dan penanggulangan bencana

7.1.2 Meningkatkan daya dukung penanganan

bencana

8. Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi, serta penegakan hukum dan HAM

8.1 Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang demokrasi, supremasi hukum dan HAM

8.1.1 Memberikan pemahaman hukum dan sosialisasi kehidupan demokrasi dan HAM kepada masyarakat


KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH VII-1

BBBAAABBB VVVIIIIII KKKEEEBBBIIIJJJAAAKKKAAANNN UUUMMMUUUMMM DDDAAANNN PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM

PPPEEEMMMBBBAAANNNGGGUUUNNNAAANNN DDDAAAEEERRRAAAHHH

Sebagai penjabaran dari visi,misi, sasaran dan strategi dalam menjawab isu

strategis dan permasalah pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis 2010 – 2015,

telah ditetapkan dalam kebijakan umum dan program pembangunan daerah berupa 5

misi, pengembangan empat kawasan dan enam jaminan pada masyarakat yang dapat

dijabarkan kedalam matrik sebagai berikut :

7.1. KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH MENURUT MISI

7.1.1 Misi I : Meningkatkan Kualitas SDM terutama Pembangunan Sektor

Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk mencapai Misi I adalah sebagai

berikut :

Tabel 7.1

Kebijakan dan Program Misi I

Kebijakan Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas SKPD

1. Meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah (Wajib Belajar 12 Tahun)

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah Dua Belas Tahun

DISDIKNAS

2. Program Pendidikan Anak Usia Dini DISDIKNAS 2. Meningkatkan pelayanan

pendidikan usia dini, non formal dan luar biasa

3. Program Pendidikan Nonformal DISDIKNAS 4. Program Pendidikan Luar Biasa DISDIKNAS 3. Meningkatkan kualitas

pendidik dan tenaga kependidikan serta kapasitas manajemen pelayanan pendidikan

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

DISDIKNAS

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan DISDIKNAS




4. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan dan nilai budaya lokal

7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya DISBUDPARPORA 8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya DISBUDPARPORA 9. Program Peningkatan Pengetahuan dan

Pengembangan Keagamaan [*] SETDA

5. Meningkatkan dan

menumbuhkembangkan minat baca masyarakat

10. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

BPUAD

6. Meningkatkan fasilitas

pustaka dan kearsipan 11. Program Perbaikan Sistem Administrasi

Kearsipan BPUAD

12. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

BPUAD

13. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

BPUAD

14. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

BPUAD

7. Meningkatkan

ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan

15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan DISKES, RSUD 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat DISKES, RSUD 17. Program Pengawasan Obat dan Makanan DISKES 18. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia DISKES 8. Meningkatkan

pembinaan pola hidup sehat masyarakat

19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

DISKES

20. Program Pengembangan Lingkungan Sehat DISKES 21. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan DISKES, RSUD 22. Program Pengembangan Pusat Pelayanan

Informasi dan Konseling KRR BPP dan KB

23. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV/AIDS

BPP dan KB

24. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

DISKES

9. Meningkatkan kapasitas

dan kualitas sarana parsarana kesehatan

25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

DISKES

26. Program Pengadaan, Peningkatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

RSUD

27. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

RSUD

10. Memperbaiki status gizi masyarakat

28. Program Perbaikan Gizi Masyarakat DISKES 11. Mengendalikan penyakit

menular dan penyakit yang bersumber binatang

29. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

DISKES




12. Meningkatkan pembinaan, kesertaan dan kemandirian ber -KB

30. Program Keluarga Berencana BPP dan KB 31. Program Kesehatan Reproduksi Remaja BPP dan KB 32. Program Pelayanan Kontrasepsi BPP dan KB 33. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat

dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri BPP dan KB

13. Meningkatkan kualitas

kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak

34. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

BPP dan KB

35. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

BPP dan KB

14. Memperluas cakupan

dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

36. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

RSUD

15. Meningkatkan pelayanan

kesehatan ibu, anak dan lansia

37. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak

DISKES

38. Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita DISKES 39. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Lansia DISKES


sistem, SDM aparatur dan sarana pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

40. Program Penataan Administrasi Kependudukan DISDUKCAPIL

17. Merevitalisasi dan

mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja

41. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

DISNAKERTRAN

18. Melakukan pelatihan dan

worskhop ketrampilan teknis

42. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja

DISNAKERTRAN

19. Melakukan perluasan

lapangan usaha 43. Program Peningkatan Kesempatan Kerja DISNAKERTRAN

44. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

DISBUDPARPORA

20. Meningkatkan prasarana

dan prestasi olahraga 45. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga DISBUDPARPORA

46. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

DISBUDPARPORA, CIPTAKARYA

Jumlah Kebijakan : 20 Jumlah Program : 46 Jumlah SKPD : 10 SKPD


7.1.2 Misi II : Menanggulangi Kemiskinan dan memberdayakan ekonomi

Kerakyatan,Perekonomian Perdesaan Serta kelompok masyarakat

Minoritas dan terpinggirkan.

Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk mencapai Misi II adalah sebagai

berikut :

Tabel 7.2

Kebijakan dan Program Misi II


1. Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi perdesaan

1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

BPMPD

2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) [*]

BPMPD, CIPTA KARYA


pelaku ekonomi perdesaan

3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

BPMPD

4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

BPMPD


kelembagaan kesejahteraan sosial

5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo DINSOS 6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial DINSOS, SETDA

7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

DINSOS

4. Meningkatkan

pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS

8. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

DINSOS, SETDA

9. Program Pembinaan Anak Terlantar DINSOS 10. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat

dan Trauma DINSOS

11. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

DINSOS

12. Program Penanggulangan Kemiskinan [*] BPMPD 5. Mengembangkan wilayah

potensial transmigrasi 13. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi DISNAKERTRAN

6. Mengembangkan

infrastruktur pariwisata 14. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata DISBUDPARPORA

7. Meningkatkan kemitraan

dan pemasaran daerah 15. Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata DISBUDPARPORA





pariwisata 16. Program Pengembangan Kemitraan DISBUDPARPORA Jumlah Kebijakan : 7 Jumlah Program : 16 Jumlah SKPD : 6 SKPD

7.1.3 Misi III : Mengembangkan Perekonomian daerah dan masyarakat serta

meningkatkan masyarakat investasi dan UMKM dengan Memanfaatkan

kekayaan sumber daya alam yang terbarukan.

Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk mencapai Misi III adalah sebagai

berikut :

Tabel 7.3

Kebijakan dan Program Misi III

KEBIJAKAN

Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas SKPD

1. Meningkatkan hasil produksi dan tekhnologi pertanian/peternakan

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

BKPPP, DISTANAK, DISBUNHUT

2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

DISTANAK, DISBUNHUT

3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani DISTANAK, BKPPP, DISBUNHUT

4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

DISTANAK, DISBUNHUT

5. Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan

DISTANAK

6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

DISTANAK

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

DISTANAK


penyuluhpertanian/peternakan

8. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

BKPPP

9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

DISBUNHUT

3. Memberdayakan ekonomi

masyarakat pesisir 10. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pesisir DISKANLUT

11. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

DISKANLUT

12. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

DISKANLUT

13. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam DISKANLUT



KEBIJAKAN


Laut dan Prakiraan Iklim Laut 14. Program Peningkatan Budaya Kelautan dan

Wawasan Maritim Kepada Masyarakat DISKANLUT

15. Pengembangan kawasan Minapolitan [*] DISKANLUT

4. Meningkatkan Produktifitas Perikanan

16. Program Pengembangan Budidaya Perikanan BKPPP, DISKANLUT 17. Program Pengembangan Perikanan Tangkap DISKANLUT 18. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan

Perikanan BKPPP, DISKANLUT

19. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

BKPPP, DISKANLUT

20. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

DISKANLUT

21. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan [*]

DISKANLUT

5. Meningkatkan teknologi pengolahan dan produksi pertanian/perkebunan

22. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

DISBUNHUT

23. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

DISBUNHUT

24. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

DISBUNHUT

6. Merehabilitasi, konservasi dan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan

25. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

DISBUNHUT

26. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

DISBUNHUT

27. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan DISBUNHUT 28. Program Perlindungan dan Konservasi

sumberdaya Hutan DISBUNHUT

7. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif

29. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

DISKOPUMKM

8. Meningkatkan dan Mengembangkan kewirausahaan masyarakat

30. Program Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

DISKOPUMKM

31. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

DINAS PASAR

9. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM

32. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

DISKOPUMKM

33. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

DISKOPUMKM

10. Meningkatkan peran kelembagaan promosi dan investasi daerah

34. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

BPPT

11. Menjadikan Buruk Bakul

Sebagai Kawasan Industri

35. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.

DISPERINDAG

36. Program Penataan Struktur Industri. DISPERINDAG 37. Program Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah.

DISPERINDAG



KEBIJAKAN


12. Mengembangkan tekhnologi industri yang berbasis potensi daerah

38. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

DISPERINDAG

13. Mengembangkan

kerjasama perdagangan antar daerah dan luar negeri

39. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.

DISPERINDAG

40. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.

DISPERINDAG

41. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor.

DISPERINDAG

42. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

DISPERINDAG

14. Meningkatkan mutu

produk daerah 43. Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan. DISPERINDAG


7.1.4 Misi IV : Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan

prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan

sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penata ruang dan

perumahan.

Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk mencapai Misi IV adalah sebagai

berikut :

Tabel 7.4

Kebijakan dan Program Misi IV

KEBIJAKAN


1. Membangun, memelihara dan meningkatkan daya dukung dan kualitas jalan dan jembatan

1. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

BINAMARGA

2. Program Pembangunan jalan dan jembatan BINAMARGA 3. Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong BINAMARGA

4. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong BINAMARGA 5. Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan

jembatan BINAMARGA

6. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

BINAMARGA



KEBIJAKAN


2. Memelihara, merehabilitasi dan meningkatkan daya dukung jaringan pengairan

7. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.

BINAMARGA

3. Memelihara dan

memanfaatkan sumberdaya air dan pengendalian banjir

8. Program Pengendalian banjir BINAMARGA

4. Meningkatkan

ketersediaan dan kualitas sarana perhubungan

9. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

DISHUBKOMINFO

10. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ

DISHUBKOMINFO

11. Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

DISHUBKOMINFO

5. Meningkatkan

ketersediaan, kualitas dan manajemen angkutan

12. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan DISHUBKOMINFO 13. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu

Lintas DISHUBKOMINFO

6. Meningkatkan

penyediaan dan kualitas jaringan kelistrikan perdesaan

14. Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

DISTAMBEN

7. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum

15. Program Penyediaan dan pengelolaan air baku.

CIPTAKARYA

16. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

CIPTAKARYA

9. Meningkatkan fasilitasi

pengembangan perumahan

17. Program Pengembangan Perumahan CIPTAKARYA

10. Meningkatkan fasilitasi

penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan

18. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

CIPTAKARYA


pengelolaan dan prasarana persampahan

19. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

DINAS PASAR

12. Mengendalikan

pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup

20. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

DISTAMBEN

21. Program Peningkatan Pengendalian Polusi BLH 22. Program Pengendalian kebakaran hutan BLH



KEBIJAKAN


14. Penyajian informasi lingkungan hidup strategis

23. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

BLH

15. Meningkatkan

perlindungan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam lingkungan hidup

24. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

DINAS PASAR

25. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

BLH

26. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

BLH

16. Menyusun Rencana Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis

27. Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh BAPPEDA, CIPTA KARYA

28. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

BAPPEDA

29. Program Perencanaan Tata Ruang CIPTAKARYA 30. Program Pemanfaatan Ruang CIPTAKARYA, SETDA 31. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang SETDA 32. Program Penataan Keindahan Kota [*] DINAS PASAR 17. Menyelesaikan persoalan

pertanahan 33. Program Penyelesaian konflik-konflik

pertanahan. SETDA

34. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

DISDIK, DISBUDPARPORA, DINAS PASAR, DISPENDA, BM, CK

35. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

SETDA, DISTANNAK

36. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

SETDA


7.1.5 Misi V : Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan

administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk mencapai Misi V adalah sebagai

berikut :


Tabel 7.5

Kebijakan dan Program Misi V

KEBIJAKAN Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas SKPD

1. Menata sistem birokrasi yang efisien dan optimal

1. Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.

SETDA

2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

SETDA

2. Melaksanakan transparansi pelayanan publik

3. Program Penataan daerah otonomi baru. SETDA 4. Program pendidikan kedinasan. SETDA 5. Program pembinaan dan pengembangan

aparatur. BANDIKLAT, BKD

6. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

BPMPD

7. Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.

SETDA

3. Menyediakan pelayanan

administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintahan daerah

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. SEMUA SKPD 9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur. SEMUA SKPD

10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

SEMUA SKPD

11. Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS. SEMUA SKPD 4. Meningkatkan Pembinaan

dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur

12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. SEMUA SKPD 13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur. SEMUA SKPD

5. Meningkatkan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan anggaran SKPD

14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA 15. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA

16. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi BAPPEDA, SETDA 17. Program Perencanaan Sosial dan Budaya BAPPEDA 18. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam BAPPEDA

19. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

BAPPEDA, CKTR

20. Program Kerjasama Pembangunan BAPPEDA 21. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Pertambangan DISTAMBEN

6. Menata sistem dan kapasitas kelembagaan serta SDM pengawasan dan pengendalian kebijakan

22. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

INSPEKTORAT

23. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dari prosedur pengawasan.

SETDA

24. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

INSPEKTORAT, SETDA

7. Menyiapkan sistem

informasi dan data pembangunan daerah yang berkualitas dan dapat diakses publik

25. Program Pengembangan data/informasi BAPPEDA 26. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daerah BAPPEDA

27.. Program kerjasama informasi dengan mass media

SETDA




KEBIJAKAN Program Pembangunan Daerah/Program Prioritas SKPD

28. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

SETDA, DISHUB

29. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

SETDA

30. Program Penelitian dan Pengembangan [*] BALITBANGSTAT

8. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak daerah dan retribusi daerah

31. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah [*]

DISPENDA

9. Mengembangkan jaringan

dan sistem keuangan terpadu

32. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

DISPENDA, SETDA

10. Meningkatkan partisipasi

aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan

33. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

KESBANGPOLINMAS

34. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

KESBANGPOLINMAS, SATPOL PP, SETDA

35. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

SATPOL PP

36. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).

SATPOL PP

11. Menyiapkan sistem kerja

pencegahan dan penanggulangan bencana

37. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

KESBANGPOLINMAS

12. Memberikan pemahaman

hukum dan sosialisasi kehidupan demokrasi dan HAM kepada masyarakat

38. Program Pendidikan Politik Masyarakat. KESBANGPOLINMAS 39. Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan. KESBANGPOLINMAS, SATPOL PP

Jumlah Kebijakan : 12 Jumlah Program : 39 Jumlah SKPD : SEMUA SKPD (42)

7.2 KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM

PENGEMBANGAN EMPAT KAWASAN.

7.2.1 Kawasan I : Pusat Pendidikan Dan Agrobisnis Di Pulau Bengkalis

Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk pengembangan kawasan I adalah

sebagai berikut :


Tabel 7.6

Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan I

KEBIJAKAN PROGRAM SKPD

1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan Pulau Bengkalis sebagai pusat pendidikan.

1. Program perencanaan sosial budaya

BAPPEDA

2. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

BAPPEDA

3. Program penelitian dan pengembangan *

BALITBANGSTAT 2. Penyiapan Fasilitas, Sarana dan

Prasarana Mendukung Terwujudnya Pulau Bengkalis Sebagai Kawasan Pusat Pendidikan

4. Program PAUD, Wajib Belajar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah

DISDIK

5. Program pengeloaan kekayaan budaya

DISBUDPARPORA

6. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

PDE / DISHUBKOMINFO

7. Program manajemen

pelayanan pendidikan DISDIK

8. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

CIPTAKARYA

9. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

DISTAMBEN

10. Program pembangunan jalan dan jembatan

BINAMARGA

11. Program pembangunan turap/talud/bronjong

BINAMARGA

12. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

BINAMARGA, CIPTAKARYA

13. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam

BLH, DISBUNHUT

14. Program pembangunan prasarana dan sarana perhubungan

DISHUBKOMINFO

3. Pengembangan kawasan pertanian

holtikultura 14. Program peningkatan

produksi pertanian/perkebunan

DISTANAK

15. Program peningkatan

penerapan teknologi pertanian/perkebunan

DISTANAK





4. Pengembangan usaha perikanan 16. Program optimalisasi

pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

DISKANLUT

17. Program pengembangan budidaya perikanan

DISKANLUT 5. Pengembangan akses permodalan 18. Program pemberdayaan

ekonomi masyarakat pesisir DISKANLUT


7.2.2 Kawasan II : Pusat Industri, Pelabuhan Dan Agrobisnis Di Kecamatan

Bukit Batu Dan Kecamatan Siak Kecil

Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk pengembangan kawasan II adalah

sebagai berikut :

Tabel 7.7

Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan II


1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai kawasan industri dan pelabuhan.


BAPPEDA, CIPTAKARYA, BLH


Prasarana Mendukung Terwujudnya Kawasan Industri dan Pelabuhan di Kecamatan Bukit Batu.

2. Program penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

DISPERINDAG

3. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

BINAMARGA


BLH, DISBUNHUT

5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

CIPTAKARYA

6. Program pembinaan dan pengembangan bidang

DISTAMBEN




ketenagalistrikan

3. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian untuk mendukung terwujudnya aktivitas agroindustri

7. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

DISTANAK

8. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

DISBUNHUT

9. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

BLH


7.2.3 Kawasan III : Pusat Pariwisata Dan Agrobisnis Di Pulau Rupat

Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk pengembangan kawasan III

adalah sebagai berikut :

Tabel 7.8

Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan III


1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Rupat dan Rupat Utara sebagai kawasan pariwisata dan agribisnis.


BAPPEDA

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

DISBUDPARPORA 3. Program Peningkatan kualitas

dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

BLH

4. Program Penelitian dan Pengembangan

BALITBANGSTAT 5. Program Pembinaan dan

Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

DISTAMBEN




2. Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Kawasan Pariwisata dan Agrisbisnis di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara.


BINAMARGA 7. Program pembangunan

prasarana dan fasilitas perhubungan

DISHUBKOMINFO


BLH


DISTAMBEN


CIPTAKARYA


7.2.4 Kawasan IV : Kota Transit Dan Petropolis Di Kecamatan Mandau Dan

Kecamatan Pinggir

Adapun kebijakan, program dan SKPD untuk pengembangan kawasan IV

adalah sebagai berikut :

Tabel 7.9

Kebijakan dan Program Pengembangan Kawasan IV


1. Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Mandau dan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis.


BAPPEDA


DISBUDPARPORA 3. Program Perencanaan Sosial

dan Budaya DISBUDPARPORA


Prasarana Mendukung Terwujudnya Kota Transit dan Petropolis di Kecamatan Mandau dan Pinggir.


BINA MARGA 5. Program pengembangan

wilayah strategis dan cepat tumbuh


5. Program Pengendalian BLH




kebakaran hutan 6. Program Pembangunan

Infrastrukur Perdesaan BINAMARGA


DISTAMBEN


CIPTAKARYA


DISBUDPARPORA

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

RSUD MANDAU


7.3 KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DALAM

PENGEMBANGAN ENAM JAMINAN PADA MASYARAKAT.

7.3.1 Jaminan I : Jaminan Berusaha Masyarakat Dan Pengentasan

Kemiskinan.

Kebijakan dan program dalam rangka pengembangan jaminan I pada

masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut;

Tabel 7.10

Kebijakan dan Program Jaminan I


1. Mengalokasikan Anggaran Usaha Ekonomi Desa

1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

BPMPD 2. Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

BPMPD




2. Sertifikasi Lahan Usaha Masyarakat Keluarga Miskin

3. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

BAG. PERTANAHAN SETDA

3. Redistribusi Asset Produktif 4. Program Penataan

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

BAG. PERTANAHAN SETDA

4. Raskin Gratis bagi Keluarga Miskin 5. Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, KAT dan PMKS lainnya BAG. EKONOMI SETDA, DINSOS

5. Pembangunan Rumah Sederhana

Layak Huni 6. Program Pengembangan

Perumahan CIPTA KARYA


7.3.2 Jaminan II : Jaminan Pendidikan, Kualitas Dan Kesejahteraan Guru.

Kebijakan dan program dalam rangka pengembangan jaminan II pada


Tabel 7.11

Kebijakan dan Program Jaminan II


1. Melengkapi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi dan Pendidikan keagamaan.


DISDIK

2. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

DISDIK

3. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

DISDIK




2. Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal


DISDIK 3. Menyediakan dukungan dana bagi anak

berprestasi dan dari keluarga miskin 5. Program pemberian beasiswa DISDIK

4. Mengembangkan kemampuan guru 6. Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

DISDIK 5. Memberikan insentif/tambah

penghasilan 7. Program peningkatan

kesejahteraan guru DISDIK


7.3.3 Jaminan III : Jaminan Kesehatan Dan Keluarga Sejahtera.

Kebijakan dan program dalam rangka pengembangan jaminan III pada


Tabel 7.12

Kebijakan dan Program Jaminan III


1. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas dan Layanan Kesehatan

1. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

DISKES 2. Program pengadaan,

peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas

DISKES




pembantu dan jaringannya 2. Peningkatan kapasitas dan

kesejahteraan tenaga medis dan paramedis

3. Program peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan paramedis

DISKES

3. Memberikan Jaminan Pelayanan

Kesehatan bagi Masyarakat 4. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat DISKES

4. Mengadakan Ambulance/Mobil Jenazah

untuk setiap desa/kelurahan yang tidak memiliki fasilitas Puskesmas Rawat Inap

5. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

DISKES Jumlah Kebijakan : 4 Jumlah Program : 5 Jumlah SKPD : 1 SKPD

7.3.4 Jaminan IV : Jaminan Akses Infrastruktur Dasar.

Kebijakan dan program dalam rangka pengembangan jaminan IV pada


Tabel 7.13

Kebijakan dan Program Jaminan IV


1. Membangun dan Meningkatkan Jalan Poros dan Jalan Lingkar


BINA MARGA 2. Membangun Infrastruktur pendukung di

empat Kawasan 2. Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan BINA MARGA

3. Program pembinaan dan

pengembangan bidang ketenagalistrikan

DISTAMBEN





BINAMARGA

3. Pembangunan Kawasan Bandara di

pulau Bengkalis dan Rupat Utara 5. Program perencanaan

prasarana wilayah dan sumberdaya alam

BAPPEDA 4. Pembangunan Kawasan Pelabuhan

Buruk Bakul sebagai pelabuhan peti kemas, kargo dan benda cair

5. Program perencanaan pembangunan ekonomi

BAPPEDA


7.3.5 Jaminan V : Jaminan Pelayanan Publik, Birokrasi Dan Kelembagaan

Daerah.

Kebijakan dan program dalam rangka pengembangan jaminan V pada


Tabel 7.14

Kebijakan dan Program Jaminan V


1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur dan pelayanan publik yang bebas KKN

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

SEMUA SKPD

2. Program Pendidikan Kedinasan

BKD, BANDIKLAT 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan

desa 3. Program peningkatan

kapasitas aparatur pemerintah desa

BPMPD

Jumlah Kebijakan : 2 Jumlah Program : 3 Jumlah SKPD : SEMUA SKPD (42 SKPD)



7.3.6 Jaminan VI : Jaminan Pemerataan dan Percepatan Pembangunan

Daerah.

Kebijakan dan program dalam rangka pengembangan jaminan VI pada


Tabel 7.15

Kebijakan dan Program Jaminan VI


1. Mengoptimalkan hasil pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

BPMPD 2. Program Perencanaan

Pembangunan Daerah BAPPEDA

2. Menyiapkan dokumen perencanaan

untuk semua kegiatan fisik dan kegiatan strategis lainnya

3. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

BAPPEDA 4. Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan BAG. HUKUM (SETDA)

5. Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

BLH 3. Pemanfaatan dokumen perencanaan

untuk tindak lanjut penganggaran dan perencanaan pengelolaan keuangan daerah

6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

SETDA

4. Optimalisasi pelaksanaan Otonomi

Desa 7. Program peningkatan

partisipasi masyarakat dalam membangun desa

SETDA, BPMPD 8. Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi Pedesaan BPMPD



PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-1

BBBAAABBB VVVIIIIIIIII PPPEEENNNEEETTTAAAPPPAAANNN IIINNNDDDIIIKKKAAATTTOOORRR KKKIIINNNEEERRRJJJAAA DDDAAAEEERRRAAAHHH

Penetapan indikator dilakukan untuk mengukur capaian kinerja dan keberhasilan

pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan asumsi dan prediksi sesuai kondisi

dan potensi daerah saat ini. Adapun target indikator ditetapkan menurut misi.

8.1. TARGET INDIKATOR SASARAN TIAP MISI

8.1.1 Misi I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia terutama

Pembangunan Sektor Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan

Ketenagakerjaan.

Tabel 8.1

Target Indikator Sasaran Misi I

NO ASPEK/FOKUS/BIDANG

URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

SATUAN

KONDISI KINERJA PADA AWAL

PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Angka melek huruf % 1460 809 641 0 0 0 2 Angka partisipasi kasar % 2.1 TK/PAUD 21,01 31,88 43,00 54,00 64,88 75,00 2.2 SD/MI/Paket A 105,68 106,13 106,13 106,13 106,13 106,13 2.3 SMP/MTs/Paket B 86,89 93,38 97,50 100,63 102,00 103,00 2.4 SMA/SMK/MA/Paket C 62,41 66,25 74,25 83,75 93,38 100,00 2.5 PLB 35,33 45,00 60,00 75,00 85,00 95,00

3 Angka partisipasi murni % 3.1 TK/PAUD 3.2 SD/MI 98,19 99,25 100,00 100,00 100,00 100,00 3.3 SMP/MTs 82,15 88,50 93,63 98,50 100,00 100,00 3.4 SMA/SMK/MA 59,77 64,00 81,00 81,00 90,63 95,00 3.5 PLB 4 Angka partisipasi sekolah APS 4.1 SD/MI 65.03 65.50 66.00 66.30 66.97 67.50 4.2 SMP/MTs 4.3 SMA/SMK/MA APS 16-18 0.80 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00





SATUAN


PERIODE RPJMD


2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

5

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Angka

5.1 SD/MI 48.53 48.87 48.98 49.01 49.46 49.75 5.2 SMP/MTs 5.3 SMA/SMK/MA 46.67 47.00 47.50 49.00 49.50 50.00 6 Rasio guru terhadap murid Angka 6.1 SD/MI 1:16 1:16 1:15 1:15 1:13 1:13 6.2 SMP/MTs 6.3 SMA/SMK/MA 11.00 15.00 18.00 20.00 23.00 25.00 7

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

Angka

7.1 SD/MI 1:18 1:17 1:16 1:15 1:14 1:14 8

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

% 270 200 125 75 25 0

9

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

% 296 325 335 345 355 365

10

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

% 57 60 66 72 76 80

11

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

% 2816 2500 2300 2200 2100 2000

12

Angka Putus Sekolah (APS)

%

12.1 SD/MI 0,34 0,24 0,18 0,12 0,06 0 12.2 SMP/MTs 0,65 0,51 0,36 0,24 0,13 0 12.3 SMA/SMK/MA 0,97 0,72 0,50 0,31 0,13 0

13 Angka Kelulusan (AL) % 13.1 SD/MI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 13.2 SMP/MTs 92,62 93,88 95,63 97,25 98,88 100,00 13.3 SMA/SMK/MA

95,49 96,75 97,88 99,13 99,63 100,00

14

Angka Melanjutkan (AM) dari TK/PAUD/Usia Sekolah ke SD/MI

% 85,00 90,00 94,00 96,00 100,00 100,00

15

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

% 94,24 95,88 97,88 99,38 100,00 100,00

16

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

% 92,62 93,88 95,63 97,25 98,88 100,00

17

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

% 62,52 69,48 77,75 84,88 92,50 100,00





SATUAN


PERIODE RPJMD


2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 18 Jumlah grup kesenian Group 210 220 230 235 240 250

19 Jumlah gedung kesenian Unit 7 7 9 10 11 12 20

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Kegiatan 10 12 14 14 15 15

21

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Unit 7 7 9 10 11 12

22

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Unit 3 5 7 10 12 15

23

Jumlah perpustakaan (berbasis TI)

Unit 0 1 1 2 2 2

24

Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Orang 43200 67392 87610 113892 148060 192478

25

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Eksemplar 83243 50000 53321 57521 61121 67121

26

Pengelolaan arsip secara baku

% 0 0 7 12 14 7

27

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Jumlah 0 0 5 5 5 5

28

Angka kelangsungan hidup bayi

Angka 991,65 968 970 972 974 976

29 Angka usia harapan hidup Angka 8,35 32 30 28 26 24 30

Persentase balita gizi buruk

Tahun N/A 69 69,5 70 71 72

31

Rasio posyandu per satuan balita

% N/A 19 18 17 16 15

32

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Angka 401 401 401 401 401 401

33

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Angka 11 3 4 1 0 0

34

Rasio dokter per satuan penduduk

Angka

34.1 Dokter umum Angka 6 18 19 20 21 21 34.2 Dokter spesialis Angka 2 3 4 5 5 6 34.3 Dokter gigi 3 6 7 7 8 9

35

Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Angka 6 18 19 20 21 21

35.1 Bidan Angka 2 3 4 5 5 6 35.2 Perawat Angka 3 6 7 7 8 9 35.3 Apotoker Angka 0,3 13 14 15 16 17 35.4 Ahli gizi Angka 24 24 25 25 26 26 35.5 Kesmas Angka 23 67 77 93 105 110 35.6 Sanitarian Angka 0,3 13 14 15 16 17 Angka 3 21 23 24 24 25





SATUAN


PERIODE RPJMD


2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 36

Rata-rata jumlah anak per keluarga

% 2.40 2.40 2.30 2.30 2.20 2.20

37 Rasio akseptor KB % 31.30 31.48 32.00 31.99 38.39 38.40 38 Cakupan peserta KB aktif % 62.26 62.93 81.90 73.48 76.97 84.19 39

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

% 31.27 30.00 30.00 30.00 30.00 29.00

40

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

% 12.33 15.00 19.00 24.00 28.00 30.00

41 Rasio KDRT Angka N/A 400 320 240 190 100 42

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

% 30.00 30.00 30.00 30.00 20.00 10.00

43

Partisipasi angkatan kerja perempuan

% 39.43 40.00 42.00 44.00 46.00 50.00

44 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

% 44.00 50.00 60.00 70.00 80.00 100.00

% 12.33 15.00 19.00 24.00 28.00 30.00

45

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

% 105 100 100 100 100 100

46

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

% 80 85 87 89 91 95

47

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

% 98 99 100 100 100 100

48

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

% 100 100 100 100 100 100

49

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

% 77 100 100 100 100 100

50

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

% 100 100 100 100 100 100

51

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

% N/A 100 100 100 100 100

52 Cakupan kunjungan bayi % 95 96 97 98 99 100 53 Cakupan puskesmas % 70 70 80 90 100 100 54

Cakupan pembantu puskesmas

% 70 70 80 90 100 100

55

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

% % 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00

56

Rasio bayi berakte kelahiran

% % 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00

57 Rasio pasangan berakte % % 45.00 50.00 60.00 70.00 80.00





SATUAN


PERIODE RPJMD


2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

nikah 58 Kepemilikan KTP Jumlah Jumlah 259613 280985 302735 324862 347366 59

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

% % 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00

60

Ketersediaan database kependudukan

Ada/Tdk Ada

Ada/Tdk Ada

Ada Ada Ada Ada Ada

61

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Sudah / Belum

Sudah / Belum

Belum Sudah Sudah Sudah Sudah

62

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun

Angka 43 40 37 35 30 28

63

Tingkat partisipasi angkatan kerja

% N/A 63,86 58,43 53,00 47,57 42,14

64 Rasio lulusan S1/S2/S3 % 41.77 44.77 47.77 50.77 53.77 56.77

65

Rasio penduduk yang bekerja

% 50.20 52.26 54.26 56.26 58.26 60.26

66

Angka partisipasi angkatan kerja

% 351.633 338.349 325.053 309.587 291.762 271.381

67

Tingkat pengangguran terbuka

% N/A 11,50 11,00 10,50 10,0 9,50

68 Keselamatan dan perlindungan

% 63.00 61.30 63.40 65.10 70.10 80.05

69 Rasio ketergantungan % 35.00 36.14 41.57 47.00 52.43 57.86 70

Rasio daya serap tenaga kerja

% 50.00 57.00 54.00 56.00 58.00 60.00

71 Jumlah klub olah raga Angka 60 62 65 68 71 74

72 Jumlah gedung olah raga Unit 12 12 14 15 17 20 73 Jumlah organisasi pemuda Angka 124 139 154 174 194 214 74

Jumlah organisasi olahraga

Angka 37 39 40 41 42 43

75

Jumlah kegiatan kepemudaan

Kegiatan 2 4 6 9 12 15

76 Jumlah kegiatan olahraga Kegiatan 56 59 62 64 66 68 77

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

Kegiatan 2 4 6 10 14 18

78 Lapangan olahraga Unit 30 33 36 37 38 39 79 Pembinaan Sumberdaya

aparatur melalui diklat dan bintek, wokrshop seminar sesuai bidang dan keahlian nya *

jumlah/org - 2 4 5 5 5


8.1.2 Misi II : Menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi

kerakyatan, perekonomian perdesaan serta kelompok masyarakat

minoritas dan terpinggirkan.

Tabel 8.2

Target Indikator Sasaran Misi II



SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD


2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

Persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan

% 8.25 8.01 7.77 7.53 7.29 7.05

2

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

% 40 65 75 80 90 100

3

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

% 25 30 45 70 80 100

4 LPM Berprestasi % 60 75 80 85 90 100 5

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Rumah Tangga

830 1660 2075 2490 2905 3320

6 PKK aktif % 100 100 100 100 100 100 7 Posyandu aktif % 100 100 100 100 100 100 8

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat

% 100 100 100 100 100 100

9 Kemiskinan Angka 41300 40099 38898 37697 36496 35295

10

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

Jumlah 5 7 7 7 7 8

11

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

% 4.7 6.2 8.4 10.8 12.2 15

12

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

% 6.8 8.9 11.2 12.4 14.8 8

13 Kunjungan wisata Angka 14000 15000 16000 17000 18000 19000 14

Penelitian dan pengembangan ekonomi dan SDA terbarukan dan non terbarukan*

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

15 Penelitian dan pengembangan pemanfaatan potensi SDA lokal*

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

16 Penelitian dan pengembangan untuk Peningkatan pendapatan masyarakat*

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



8.1.3 Misi III : Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat serta

meningkatkan investasi dan UMKM dengan memanfaatkan kekayaan

sumber daya alam yang terbarukan.

Tabel 8.3

Target Indikator Sasaran Misi III



SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD


2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Regulasi ketahanan pangan % 100 100 100 100 100 100

2 Ketersediaan pangan utama Kg/kap/th 136 158,40 161,60 164,80 168,10 171,50 3

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

%

3.1 Padi (GKG) Ton/Ha 3.33 3.34 3.45 3.45 3.57 3.62 3.2 Jagung Ton/Ha 2.33 2.35 2.38 2.40 2.45 2.50 3.3 Kedelai Ton/Ha 1.00 1.04 1.08 1.09 1.10 1.20 3.4 Ubi kayu Ton/Ha 17.96 17.98 17.98 18.00 18.10 18.20 3.5 Ubi jalar Ton/Ha 7.99 7.99 7.99 8.00 8.00 8.00 3.6 Kacang tanah Ton/Ha 0.91 0.91 0.91 0.93 0.94 0.95 3.7 Kacang hijau Ton/Ha 1.07 1.07 1.08 1.08 1.09 1.09 3.8 Buah-buahan Ton/Ha 32.80 32.82 32.89 32.92 32.93 32.96

3.9 Produksi daging ternak besar/kecil Kg 315.02 317.00 319.00 320.00 322.00 325.00

3.10 Produksi daging unggas Kg 190.30 200.25 256.00 311.50 322.00 332.50 4

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

% 29.04 28.73 28.42 28.11 27.79 27.47

5

Kontribusi tanaman bahan makanan

% 0.99 0.882 0.785 0.699 0.622 0.553

6

Cakupan bina kelompok petani

% 36.00 68.60 81.40 89.20 92.00 100.00

7 Produksi perikanan % 60,57 67,42 70,12 73,62 75,56 80,38 8 Konsumsi ikan % 90,33 92,13 94,43 97,23 98,66 99,63 9

Cakupan bina kelompok nelayan

% 83,82 91,89 92,40 94,04 95,65 97,65

10

Produksi perikanan kelompok nelayan

% 48,59 51,02 53,06 56,24 59,05 62,30

11

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

% 31.00 35.00 39.20 43.10 49.00 52.90

12 Nilai tukar petani % Kelapa sawit Angka 117.23 122.56 128.13 134.20 140.00 146.41

Kelapa Angka 82.135 89.600 97.750 106.630 116.320 126.900

Kelapa sawit Angka 212.86 218.05 223.37 228.82 234.40 240.12






SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD


2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

13

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

% 6.30 6.33 6.35 6.37 6.39 6.40

14

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Ha 22498 22400 22300 22050 21900 21700

15 Kerusakan Kawasan Hutan Ha 42762.00 37630.56 33114.89 29141.10 25644.17 22566.72 16

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

% 17.77 17.67 17.56 17.44 17.31 17.17

17 Persentase koperasi aktif % 77.60 78.60 80.00 81.10 82.20 83.10

18

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Unit 0 0 0 0 0 0

19 Jumlah BPR/LKM Unit 0 0 0 0 0 0 20 Usaha Mikro dan Kecil % 39.300 41.078 43.131 45.287 47.551 49.664

21

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Angka 179 2 2 2 2 2

22 Lama proses perizinan Hari 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7

23

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

% 9.60 10.00 10.30 10.90 11.30 12.00

24

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri

% 2.00 2.40 2.90 3.20 3.50 4.00

25 Pertumbuhan Industri. % 49.58 7.90 25.00 30.00 35.00 50.00 26

Cakupan bina kelompok pengrajin

% 25.00 30.00 45.00 45.00 60.00 70.00

27

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

% 1.50 2.00 2.30 2.60 3.10 3.20

28

Ekspor Bersih Perdagangan % USD 90,049,834,32

20.00 22.00 25.00 30.00 35.00


8.1.4 Misi IV : Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan

prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan

sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan

perumahan.

Tabel 8.4

Target Indikator Sasaran Misi IV

NO

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR

KINERJA PEMBANGUNAN

DAERAH

SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD


2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

% 49.37 52.04 54.04 56.04 59.02 62.02

2 Panjang jalan dilalui Roda 4

KM 489.28 115 117 120 116 119

3 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)

% 25.00 5.00 4.00 3.50 3.00 2.50

4 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

% 50,04 52,04 54,04 56,04 59,02 62,02

5 Rasio Jaringan Irigasi % 6 Drainase dalam kondisi

baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

% 14.00 14.10 14.23 14.50 15.10 15.20

7 Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

% 15.30 15.60 15.74 15.90 16.20 16.80

8 Jumlah arus penumpang

angkutan umum Angka 119200 1231192 1354311 1489742 1638716 1802587

9 Jumlah uji KIR angkutan umum

Unit 1 2 2 3 3 3

10 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Unit

Pelabuhan Laut : - Pelabuhan rakyat Unit 30 32 36 40 45 50 - Pelabuhan kargo Unit 1 1 1 2 2 2 - Penyebrangan Unit 3 3 4 4 5 5 Pelabuhan Udara : Unit - - - 1 1 1

Terminal Unit 2 2 2 3 3 3

11 Rasio ketersediaan daya listrik

% 38.60 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00




NO


KINERJA PEMBANGUNAN

DAERAH

SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD


2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 12 Persentase rumah tangga

yang menggunakan listrik % 53.50 5.00 6.00 4.50 5.00 5.00

13 Rumah tangga pengguna

listrik % 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00 80.00

14 Rumah tangga pengguna air bersih

% 22.78 25.00 35.00 45.00 55.00 65.00

15 Rumah tangga ber-Sanitasi

% 19.98 20.00 25.00 30.00 40.00 50.00

16 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

% 0.22 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48

17 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

M3 0.17 0.18 0.19 0.2 0.21 0.22

18 Rumah layak huni % 83.03 84.00 84.50 85.00 85.50 86.00 19 Lingkungan pemukiman

kumuh % 20.00 18.00 14.00 12.00 10.00 8.00

20 Persentase rumah tinggal bersanitasi

% 19.98 20.00 25.00 30.00 40.00 50.00

21 Rasio rumah layak huni % 83.00 84.00 85.00 86.00 87.00 88.00 22 Rasio permukiman layak

huni % 70.00 73.00 75.00 78.00 80.00 83.00

23 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

% 22.78 25.00 35.00 45.00 55.00 65.00

24 Persentase penanganan

sampah % 83.00 84.00 85.00 86.00 86.00 87.00

25 Persentase penduduk berakses air minum

% 25.60 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

26 Persentase luas permukiman yang tertata

% 30.00 32.00 35.00 37.00 40.00 45.00

27 Pencemaran status mutu air

% 40.00 60.00 70.00 80.00 100.00 100.00

28 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

% 18 36 55 73 91 100

29 Tempat pembuangan sampah persatuan penduduk

Unit 20 21 22 23 24 25

30 Penegakkan hukum lingkungan

% 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

31 Rasio ruang terbuka hijau

(RTH) persatuan luas wilayah ber HPL/HGB

Luas

32 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

% 40.00 43.00 46.00 49.00 52.00 55.00



NO


KINERJA PEMBANGUNAN

DAERAH

SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD


2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 33 Persentase luas lahan

bersertifikat % N/A 45.00 47.50 52.00 58.50 65.50

48 Penyelesaian kasus Tanah Negara

% N/A 35.00 53.00 65.00 72.00 100.00

34 Penyelesaian izin lokasi % N/A 80.00 82.00 85.00 87.00 90.00 35 Persentase penduduk

yang memiliki lahan % 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00

36 Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

% 55.00 54.00 53.00 52.00 51.00 50.00

37 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

% 20.00 19.00 18.00 17.00 16.00 15.00

38 Ketaatan terhadap RTRW % 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00 39 Luas wilayah produktif % 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00 66.00 40 Luas wilayah industri % 1.10 1.20 1.20 12.00 12.00 12.00 41 Luas wilayah kebanjiran % 50.00 48.00 45.00 43.00 40.00 38.00 42 Luas wilayah kekeringan % 40.00 38.00 35.00 33.00 30.00 27.00 43 Luas wilayah perkotaan % 7.33 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50

8.1.5 Misi V : Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan

administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tabel 8.5

Target Indikator Sasaran Misi V

NO


KINERJA PEMBANGUNAN

DAERAH

SATUAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL PERIODE RPJMD


2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Sistem informasi

Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

Ada / Tidak

Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2 Jumlah penerimaan CPNS setiap tahun *

Orang 276 715 500 500 300 300

3 Jumlah CPNS yang mengikuti LPJ *

Orang 720 680 450 480 480 600



NO


KINERJA PEMBANGUNAN

DAERAH

SATUAN

KONDISI KINERJA



2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

4 Jumlah PNS yang mengikuti diklat pim *

Orang 86 86 86 86 86 86

5 Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional *

Orang 168 380 650 680 700 710

6 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada / Tidak


7 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada / Tidak


8 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada / Tidak


9 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

% 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

10 Pertumbuhan PDRB % 7.21 7.43 7.81 7.92 7.94 8.00 11 Laju inflasi % 7.50 7.00 7.00 6.50 6.00 5.50 12 PDRB per kapita Rupiah 33,105,906.01 38,470,758.29 44,731,683.21 52,044,747.27 60,592,763.76 70,591,600.55 13 Pertumbuhan ekonomi % 7.63 7.79 7.76 7.86 7.89 7.97 14 Kontribusi sektor

pertambangan terhadap PDRB

% 81,51 81,78 82,04 82,31 82,57 82,84

16 Tersedianya dokumen penelitian,pegkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian tata kelola *

% 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

17 Tersedianya hasil penelitian,pegkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian pembangunan daerah berbasis daya saing, keunggulan lokal dan berkelanjutan *

% 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

18 Tersedianya dokumen penelitian,pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang lebih dapat diterima,

% 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00



NO


KINERJA PEMBANGUNAN

DAERAH

SATUAN

KONDISI KINERJA



2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

tepat sasaran, murah dan mudah diakses masyarakat(efisien, efektif, ekonomis dan produktif) *

19 Jumlah temuan dalam

pemeriksaan keuangan Angka 179 143 107 71 35 0

20 Jumlah pelanggaran disiplin pegawai

Angka 4 3 2 1 0 0

21 Buku ”kabupaten dalam

angka” Ada / Tidak

ada ada ada ada ada ada

22 Buku ”PDRB kabupaten” Ada / Tidak

ada ada ada ada ada ada

23 Jumlah surat kabar nasional/lokal Media 36 36 36 38 38 40

24 Jumlah penyiaran radio/TV lokal Stasiun 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1

25 Web site milik pemerintah daerah Portal 1 1 1 1 1 1

26 Jenis, kelas, dan jumlah

restoran Angka 201 164

27 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

Angka 33 35

28 Jumlah dan macam pajak daerah

Angka 9 11 11 12 12 12

29 Jumlah retribusi daerah Angka 27 23 25 27 29 30

30 Penegakkan Perda % 9 11 13 15 17 19

31 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Angka 5.21 5.61 5.88 6.23 6.57 6.89

32 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

Unit 13 13 13 14 14 15

33 Cakupan patroli petugas Satpol PP

Kali / 24 Jam

2 2 2 1 1 1

34 Angka kriminalitas yang tertangani

% 9 11 13 15 17 19

35 Jumlah Linmas per Jumlah

10.000 Penduduk Orang 21 21 21 21 21 21

36 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten

% 1 1 2 2 3 3

37 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

% 20 20 30 40 50 60



NO


KINERJA PEMBANGUNAN

DAERAH

SATUAN

KONDISI KINERJA



2010 2011 2012 2013 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 38 Tingkat waktu tanggap

(response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

% 1 1 1 1 1 1

39 Jumlah LSM Jumlah 546 300 350 300 250 200

40 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Jumlah - 235 360 475 680 825

41 Kegiatan pembinaan politik daerah

Jumlah 364 - 1302 1706 1726 1774

42 Jumlah demo Jumlah 4 3 3 3 4 3

8.2. PAGU TENTATIF PER SKPD TAHUN 2011 - 2015

Prediksi pagu indikatif per SKPD per tahun untuk periode 2011 – 2015 dapat

dilihat pada tabel 8.6.


TABEL 8.6

PAGU TENTATIF PER SKPD TAHUN 2011 – 2015

NO SKPD PAGU TENTATIF 2011 (Rp)

PAGU TENTATIF 2012 (Rp)




1 2 3 4 5 6 7 1 Dinas Pendidikan 758,989,751,995.70 573,116,539,552.06 604,976,670,360.12 641,307,039,996.42 681,382,475,359.15

2 Dinas Kesehatan 84,291,498,599.88 81,415,398,339.79 85,941,363,064.03 91,102,357,925.71 96,795,366,779.11

3 RSUD Kab. Bengkalis 59,675,418,418.41 58,386,478,995.32 61,632,242,692.29 65,333,413,775.79 69,416,114,943.10

4 RSUD Kec. Mandau 40,396,511,684.75 42,940,588,448.62 45,327,699,394.70 48,049,741,672.45 51,052,381,900.14

5 Dinas Bina Marga dan Pengairan 725,292,378,179.11 644,319,367,711.54 680,137,736,089.99 720,981,716,637.27 766,036,042,226.72

6 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 227,189,198,510.15 201,825,296,337.22 213,044,969,646.08 225,838,855,552.12 239,951,581,428.51

7 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

26,486,685,257.10 23,529,065,222.29 24,837,069,867.14 26,328,598,339.50 27,973,878,954.15

8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

33,179,546,610.00 44,597,377,191.33 47,076,590,707.18 49,903,658,304.00 53,022,150,239.99

9 Badan Lingkungan Hidup 14,498,975,810.78 10,948,131,080.55 11,556,748,812.30 12,250,760,625.84 13,016,313,683.87

10 Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan

109,896,417,887.00 65,215,291,362.75 68,840,675,678.35 72,974,731,280.72 77,534,940,266.69

11 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

11,789,707,538.13 8,902,241,281.91 9,397,125,920.81 9,961,446,951.60 10,583,940,232.56

12 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

10,876,199,927.25 8,211,986,668.99 8,668,499,352.56 9,189,064,526.56 9,763,291,438.96

13 Dinas Sosial 22,282,298,368.60 15,047,905,905.02 15,884,434,285.26 16,838,334,488.89 17,890,566,170.97

14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

20,728,304,313.64 15,651,989,736.15 16,522,099,750.40 17,514,293,367.96 18,608,765,887.38

15 Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

18,606,444,065.42 14,049,390,866.52 14,830,410,781.12 15,721,014,224.09 16,703,424,286.79









1 2 3 4 5 6 7 16 Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Pemuda dan Olah Raga 25,721,106,493.06 22,849,470,912.28 24,119,696,218.86 25,568,144,600.56 27,165,904,273.19

17 Badan Kesatuan Bangsa, Politik & Perlindungan Masy

7,764,040,432.51 7,638,995,388.00 8,063,654,904.01 8,547,897,648.62 9,082,057,884.42

18 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

15,307,169,045.29 11,558,433,421.70 12,200,978,480.76 12,933,677,905.13 13,741,906,632.66

19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

11,748,796,880.00 10,436,436,541.25 11,016,608,653.60 11,678,183,692.99 12,407,956,277.03

20 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

585,177,796.18 519,689,766.48 548,579,848.69 581,523,447.43 617,862,991.32

21 Sekretariat Daerah 481,134,889,424.58 400,617,736,498.77 422,888,483,559.84 448,283,999,908.46 476,297,377,810.22

22 Sekretariat DPRD 62,417,008,256.10 43,577,541,547.02 46,000,061,363.09 48,762,480,666.99 51,809,660,130.53

23 Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik

14,569,740,879.57 11,889,791,170.25 12,550,756,743.25 13,304,461,231.44 14,135,860,300.63

24 Inspektorat 13,572,926,717.36 10,248,104,523.31 10,817,807,067.41 11,467,443,571.87 12,184,046,953.68

25 Dinas Pendapatan Daerah 40,317,275,561.39 30,443,160,012.94 32,135,526,212.98 34,065,345,333.25 36,194,097,178.88

26 Kecamatan Bengkalis 12,301,885,929.86 10,927,698,833.32 11,535,180,715.69 12,227,897,310.81 12,992,021,634.64

27 Kecamatan Mandau 19,781,403,818.54 17,572,620,975.69 18,549,500,832.21 19,663,444,980.51 20,892,218,515.15

28 Kecamatan Bukit Batu 7,747,948,103.37 9,991,368,895.08 10,546,799,244.72 11,180,161,048.27 11,878,812,074.20

29 Kecamatan Rupat 6,994,680,514.09 9,322,434,887.97 9,840,678,516.42 10,431,635,995.42 11,083,511,505.89

30 Kecamatan Bantan 7,120,287,426.68 6,325,113,055.30 6,676,732,517.33 7,077,687,086.66 7,519,973,501.23

31 Kecamatan Pinggir 6,044,087,937.47 5,369,239,228.41 5,667,720,693.08 6,008,081,566.26 6,383,528,067.62

32 Kecamatan Siak Kecil 4,439,687,191.12 3,943,423,715.24 4,162,642,646.69 4,412,619,800.24 4,688,365,501.68








1 2 3 4 5 6 7 33 Kecamatan Rupat Utara 4,571,298,949.73 4,060,687,047.16 4,286,424,766.39 4,543,835,347.35 4,827,780,740.75

34 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

12,948,552,850.60 11,502,466,831.47 12,141,900,650.90 12,871,052,303.10 13,675,367,541.28

35 Badan Kepegawaian Daerah 14,583,377,363.00 12,954,933,101.89 13,675,110,997.23 14,496,335,784.38 15,402,215,388.83

36 Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

16,843,652,293.01 14,074,264,906.62 14,856,667,594.39 15,748,847,824.99 16,732,997,216.29

37 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian

20,289,290,064.93 15,319,743,629.03 16,171,383,744.58 17,142,515,984.47 18,213,756,043.36

38 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa

35,932,031,738.09 27,132,247,603.24 28,640,556,818.03 30,360,494,241.68 32,257,729,027.33

39 Badan Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi

10,720,289,583.97 8,094,723,337.07 8,544,717,232.86 9,057,848,979.44 9,623,876,199.89

40 Dinas Pertanian dan Peternakan 42,436,623,144.98 35,921,667,346.10 37,918,589,335.79 40,195,695,932.04 42,707,534,901.09

41 Dinas Perkebunan dan Kehutanan 36,418,831,250.16 31,941,820,929.28 33,717,499,212.53 35,742,319,787.63 37,975,866,181.21

42 Dinas Pertambangan dan Energi 46,286,468,060.83 37,615,767,148.97 39,706,865,868.17 42,091,362,964.95 44,721,662,635.20

43 Dinas Kelautan dan Perikanan 38,440,740,352.49 29,026,228,085.53 30,639,825,599.90 32,479,824,138.98 34,509,496,373.48 44 Dinas Perindustrian dan

Perdagangan 22,951,324,910.83 21,771,891,960.58 22,982,213,558.25 24,362,353,247.17 25,884,762,720.25

T O T A L 3,204,169,930,135.71 2,670,804,750,000.00 2,819,277,500,000.00 2,988,582,200,000.00 3,175,339,440,000.00


PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN IX-1

BBBAAABBB IIIXXX PPPEEEDDDOOOMMMAAANNN TTTRRRAAANNNSSSIIISSSIII DDDAAANNN KKKAAAIIIDDDAAAHHH

PPPEEELLLAAAKKKSSSAAANNNAAAAAANNN

9.1. PEDOMAN TRANSISI

Sebagaimana di atur di dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 25

tahun 2004 tentang sistem Perencanaan pembangunan Nasional dinyatakan bahwa

”RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang

dilantik pada tanggal 5 Agustus 2010”. Dengan demikian dapat diartikan bahwa

jangka waktu berlakunya RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 sama

dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2010 - 2015, oleh karena

itu perlu dibuat program transisi rancangan program indikatif 1 (satu) tahun setelah

masa jabatan kepala daerah selesai. Program transisi ini sangat diperlukan, sebagai

pijakan manakala Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis akan menyusun RKPD

tahun 2016.

9.1.1 Program Transisi Untuk Tahun 2016

Tahun 2016 merupakan tahun pertama periodesasi Kepemimpinan Bupati

Bengkalis Periode berikutnya (2015 – 2020). Bila dilihat dari aspek perencanaan dan

penganggaran program dan kegiatan pada tahun 2016 dilaksanakan pada awal tahun

2015 oleh Bupati periode 2010 – 2015. Sementara RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun

2010 – 2015 berlaku sesuai priodesasi Kepala Daerah yang berarti berakhir pada 5

agustus 2015, maka untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 perlu

disiapkan pedoman transisi sebagai payung legalitas dan arahan bagi perencanaan

dan penganggaran program dan kegiatan pada tahun 2016.

Melihat kondisi Kabupaten Bengkalis saat ini serta memperhatikan beberapa isu

strategis dan proyeksi indikator makro ekonomi Kabupaten Bengkalis 2010 – 2015

maka dapat ditetapkan bahwa program dan kegiatan pada tahun 2015 masih bersifat

penuntasan beberapa target pencapaian RPJMD 2010 – 2015 yang belum tercapai.

Dengan tetap mengacu kepada prioritas nasional dan Provinsi Riau sebagai kerangka

acuan perencanaan maka selain penuntasan beberapa target pencapaian RPJMD 2010

– 2015, maka program dan kegiatan pada tahun 2016 diarahkan pada pembangunan


bidang pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur, perhubungan, listrik

dan air bersih, pembangunan ekonomi kerakyatan, optimalisasi otonomi desa,

reformasi birokrasi serta target-target pencapaian MDGs dan penekanan pada

program prioritas Provinsi Riau serta capaian prioritas nasional.

9.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Bengkalis Tahun 2010 – 2015 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan

secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab dan

merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

periode tahun 2010 sampai tahun 2015 dan pedoman transisi tahun 2016 yang

kemudian digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bengkalis beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) serta pemangku kepentingan pembangunan (masyarakat dan dunia usaha)

agar mengacu RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 – 2015 dengan sebaik-

baiknya.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bengkalis berkewajiban untuk

menyusun Rencana Strategi SKPD (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi,

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan

tugas dan fungsi SKPD dalam jangka lima tahun dengan berpedoman pada RPJMD

Kabupaten Bengkalis 2010 – 2015.

3. Agar tercipta harmonisasi perencanaan program antara Pemerintah Kabupaten

Bengkalis dengan Pemerintah Propinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota

sekitar wilayah Kabupaten Bengkalis, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten

Bengkalis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD

mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan dan muspida wilayah Kabupaten

Bengkalis.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bengkalis

2010 – 2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis

berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

program maupun kegiatan yang dijabarkan dalam RKPD Kabupaten Bengkalis

tahun 2010 sampai tahun 2015 sebagai bahan atau dasar evaluasi dan




penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan (Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban) atau 5 tahunan (Laporan Akhir Masa Jabatan) Bupati

Bengkalis.

Lampiran I

Matrik Hubungan Sasaran, Strategi, Kebijakan

Dan Program RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun

2010-2015

I. MISI I :

I.1. 1. 1. Angka melek huruf % 1. 1. 1. DISDIK2. Angka partisipasi kasar Angka

- TK/PAUD- SD/MI/Paket A- SMP/MTs/Paket B- SMA/SMK/MA/Paket C- PLB

3. Angka partisipasi murni %- SD/MI/Paket A- SMP/MTs/Paket B- SMA/SMK/MA/Paket C

4. Angka partisipasi sekolah %- SD/MI- SMP/MTs- SMA/SMK/MA

5. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Angka 2. 3. Program Pendidikan Nonformal DISDIK- SD/MI- SMP/MTs- SMA/SMK/MA

6. Rasio guru terhadap murid Angka- SD/MI 4 Program Pendidikan Luar Biasa DISDIK

Matrik Misi 1

NO MISI/TUJUAN SATUAN

Meningkatkan pelayanan pendidikan usia dini, non formal dan luar biasa

SKPD

Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat

Meningkatkan kualitas SDM terutama pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan.

Program Pembangunan Daerah/Program PrioritasSTRATEGI KEBIJAKANSASARAN INDIKATOR KINERJA

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah Dua Belas TahunMeningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan pendidikan dasar dan menengah (Wajib Belajar 12 Tahun)

SD/MI 4. Program Pendidikan Luar Biasa DISDIK- SMP/MTs- SMA/SMK/MA

7. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Angka- SD/MI- SMP/MTs- SMA/SMK/MA

8. Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) % 3. 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan DISDIK

9. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan DISDIK10.

Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik %11. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) %12. Angka Putus Sekolah (APS) %

- SD/MI- SMP/MTs- SMA/SMK/MA

13. Angka Kelulusan (AL) %- SD/MI- SMP/MTs- SMA/SMK/MA

14. Angka Melanjutkan (AM) dari TK/PAUD/Usia Sekolah ke SD/MI %15. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs %16. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA %17. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV %

2. 1. Jumlah grup kesenian Jumlah 2. 4.2. Jumlah gedung kesenian Jumlah 7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya DISBUDPARPORA3. Penyelenggaraan festival seni dan budaya Jumlah 8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya DISBUDPARPORA4. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Jumlah5. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan % 9. Program Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan [*] SETDA

3. 1. Jumlah perpustakaan (berbasis IT) Jumlah 3. 5. 10. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan BPUAD2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Jumlah

Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta kapasitas manajemen pelayanan pendidikan

Meningkatnya pemahaman akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

Peningkatan pemahaman akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan dan nilai budaya lokal

Tumbuhnya minat baca masyarakat Pembinaan perpustakaan

Meningkatkan dan menumbuhkembangkan

Matriks Hubungan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010 - 2015 1

NO MISI/TUJUAN SATUAN SKPDProgram Pembangunan Daerah/Program PrioritasSTRATEGI KEBIJAKANSASARAN INDIKATOR KINERJA

3. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah4. Pengelolaan arsip secara baku %5. Peningkatan SDM pengelola kearsipan Jumlah 6. 11. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan BPUAD

12. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah BPUAD13. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan BPUAD14. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi BPUAD

I.2. 4. 1. Angka kelangsungan hidup bayi Angka 4. 7. 15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan DISKES, RSUD2. Angka kematian bayi Angka3. Angka usia harapan hidup Tahun 16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat DISKES, RSUD4. Persentase balita gizi buruk % 17. Program Pengawasan Obat dan Makanan DISKES5. Rasio posyandu per satuan balita Angka 18. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia DISKES6. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Angka7. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Angka8. Rasio dokter per satuan penduduk

- Dokter umum Angka 8. 19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat DISKES- Dokter spesialis Angka 20. Program Pengembangan Lingkungan Sehat DISKES- Dokter gigi Angka

9. Rasio tenaga medis per satuan penduduk 21. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan DISKES, RSUD- Bidan Angka 22. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR BPP dan KB

- Perawat Angka 23. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV/AIDS BPP dan KB- Apotoker Angka 24. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan DISKES- Ahli gizi Angka- Kesmas Angka 9. 25. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan JaringannyaDISKES

- Sanitarian Angka 26. Program Pengadaan, Peningkatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

RSUD

Meningkatkan pembinaan pola hidup sehat masyarakat

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat

Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan serta pengawasan obat dan makanan

dan kearsipang

minat baca masyarakat

Peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas

Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana parsarana kesehatan

Meningkatkan fasilitas pustaka dan kearsipan

27. RSUD

10. 28. Program Perbaikan Gizi Masyarakat DISKES

11. 29. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular DISKES

5. 1. Rata-rata jumlah anak per keluarga Angka 5. 12. 30. Program Keluarga Berencana BPP dan KB2. Rasio akseptor KB % 31. Program Kesehatan Reproduksi Remaja BPP dan KB3. Cakupan peserta KB aktif % 32. Program Pelayanan Kontrasepsi BPP dan KB4. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Angka 33. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang

Mandiri BPP dan KB

6. 1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 6. 13. 34. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan AnakBPP dan KB

2. Rasio KDRT Angka 35. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan BPP dan KB3. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur %4. Partisipasi angkatan kerja perempuan %5.

%

7. 1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 7. 14. 36. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin RSUD2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan%

3. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) %4. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan %5. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA %6. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD %7. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % 15. 37. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak DISKES

8 Cakupan kunjungan bayi % 38 Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita DISKES

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Memperbaiki status gizi masyarakat

Mengendalikan penyakit menular dan penyakit yang bersumber binatang

Peningkatan pembinaan dan pelayanan keluarga berencana

Meningkatkan pembinaan, kesertaan dan kemandirian ber -KB

Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana

Peningkatan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak

Meningkatkan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Meningkatnya cakupan layanan kesehatan masyarakat

Peningkatan cakupan layanan dan fasilitas kesehatan

Memperluas cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin

Meningkatnya kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak

Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu, anak dan 8. Cakupan kunjungan bayi % 38. Program Pelayanan Kesehatan Anak Balita DISKES

9. Cakupan puskesmas % 39. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia DISKES10. Cakupan pembantu puskesmas %

lansia


NO MISI/TUJUAN SATUAN SKPDProgram Pembangunan Daerah/Program PrioritasSTRATEGI KEBIJAKANSASARAN INDIKATOR KINERJA

I.3. 8. 1. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk % 8. 16. 40. Program Penataan Administrasi Kependudukan DISDUKCAPIL2. Rasio bayi berakte kelahiran %3. Rasio pasangan berakte nikah %4. Kepemilikan KTP Jumlah5. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk %6. Ketersediaan database kependudukan Ada/Tdk Ada7. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah / Belum

I.4. 9. 1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Angka 9. 17. 41. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan DISNAKERTRAN2. Tingkat partisipasi angkatan kerja %3. Rasio lulusan S1/S2/S3 %

18. 42. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja DISNAKERTRAN

10. 1. Rasio penduduk yang bekerja % 10. 19. 43. Program Peningkatan Kesempatan Kerja DISNAKERTRAN2. Angka partisipasi angkatan kerja %3. Tingkat pengangguran terbuka % 44. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan DISBUDPARPORA4. Rasio ketergantungan %5. Rasio daya serap tenaga kerja %

I.5. 11. 1. Jumlah klub olah raga Angka 11. 20. 45. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga DISBUDPARPORA2. Jumlah gedung olah raga Angka 46. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga DISBUDPARPORA3. Jumlah organisasi pemuda Angka4. Jumlah organisasi olahraga Angka5. Jumlah kegiatan kepemudaan Angka6. Jumlah kegiatan olahraga Angka7 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Angka

Membentuk generasi muda yang berkualitas

Meningkatkan prasarana dan prestasi olahraga

Melakukan perluasan lapangan usaha

Meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Meningkatkan kapasitas sistem, SDM aparatur dan sarana pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Peningkatan partisipasi pemuda dalam mewujudkan generasi yang sehat

Tercapainya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah

Penataan dan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil

Menurunkan angka pengangguran

Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

Merevitalisasi dan mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja

Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja

Melakukan pelatihan dan worskhop ketrampilan teknis

Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan

Meningkatnya lapangan usaha dan kesempatan kerja

Peningkatan kesempatan kerja

7. Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Angka8. Lapangan olahraga Angka9. Program pembinaan Sumberdaya aparatur melalui diklat dan bintek,

wokrshop seminar sesuai bidang dan keahlian nya *10. Program pengkajian dan pengembangan SDM Aparatur *


II. MISI II :

II.1 1. 1. Persentase penduduk berdasarkan garis kemiskinan % 1. 1. 1. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan BPMPD2. Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat % 2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) [*]

3. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

%

4. LPM Berprestasi %5. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK %6. PKK aktif % 2. 3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan BPMPD7. Posyandu aktif % 4. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa BPMPD8. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat %9. Kemiskinan Angka

2.1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Jumlah 2. 3. 5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo DINSOS

2. PMKS yg memperoleh bantuan sosial % 6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial DINSOS, SETDA3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial % 7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial DINSOS

%

Menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, perekonomian perdesaan serta kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan

SKPD

Matrik Misi 2

NO MISI/TUJUAN SATUANSASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGI Program Pembangunan Daerah/Program PrioritasKEBIJAKAN

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Meningkatnya pendapatan masyarakat

Peningkatan pemberdayaan ekonomi perdesaan

Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi perdesaan

Meningkatnya kualitas kehidupan sosial

Meningkatkan kualitas pelaku ekonomi perdesaan

Peningkatan pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial

Meningkatkan kualitas kelembagaan kesejahteraan sosial

BPMPD, CIPTA KARYA

4. 8. DINSOS, SETDA

9. Program Pembinaan Anak Terlantar DINSOS10. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma DINSOS11. DINSOS

12. Program Penanggulangan Kemiskinan [*] BPMPD

3. 5. 13. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi DISNAKERTRAN

II.2 3. 1. Kunjungan wisata Angka 4. 6. 14. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata PARIWISATA2. penelitian dan pengembangan ekonomi dan SDA terbarukan dan non

terbarukan%

3. penelittian dan pengembangan pemanfaatan potensi SDA Lokal4. Penelitian dan pengembangan untuk peningkatan pendapatan

masyarakat

5. 7. 15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata PARIWISATA16. Program Pengembangan Kemitraan PARIWISATA

Meningkatkan kualitas dan produktifitas masyarakat dalam Mendukung Kepariwisataan

Meningkatnya kunjungan wisatawan

Peningkatan kenyamanan lingkungan wisata

Mengembangkan infrastruktur pariwisata

Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS

Meningkatnya pemasaran bagi produk lokal

Meningkatkan kemitraan dan pemasaran daerah pariwisata

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Mengembangkan wilayah potensial transmigrasi

Penyiapan dan pengembangan lokasi transmigrasi

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Matriks Hubungan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program RPJMD Kabupaten Bengkalis 2010 ‐ 2015 4

III. MISI III :

III.1 1. 1. Regulasi ketahanan pangan % 1. 1. 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) BKPPP, DISTANAK, 2. Ketersediaan pangan utama % 2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan DISTANAK, BUNHUT3. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

%3. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani DISTANAK, BKPPP,

BUNHUT4. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB % 4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan DISTANAK, BUNHUT5. kontribusi tanaman bahan makanan % 5. Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan DISTANAK6. Cakupan bina kelompok petani % 6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan DISTANAK7. Produksi perikanan % 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak DISTANAK8. Konsumsi ikan %9. Cakupan bina kelompok nelayan %10. Produksi perikanan kelompok nelayan % 2. 8. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan BKPPP11. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa % 9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan BUNHUT12. Nilai tukar petani %

2. 3. 10. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir DISKANLUT11. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian

Sumberdaya KelautanDISKANLUT

12 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan DISKANLUT

SKPD

Matrik Misi 3

NO MISI/TUJUAN SatuanSASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGI Program Pembangunan Daerah/Program PrioritasKEBIJAKAN

Mengembangkan perekonomian daerah

Meningkatkan hasil produksi dan tekhnologi pertanian/peternakan

Peningkatan produksi pertanian dan peternakan

Meningkatnya ketahanan pangan

Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat serta meningkatkan investasi dan UMKM dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan.

Meningkatkan kapasitas penyuluhpertanian/peternakan

Memberdayakan ekonomi masyarakat pesisir

Peningkatan produksi perikanan

12. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

DISKANLUT

13. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut DISKANLUT

14. Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat DISKANLUT

15. Pengembangan kawasan Minapolitan [*] DISKANLUT

4. 16. Program Pengembangan Budidaya Perikanan BKPPP, DINAS KELAUTAN

17. Program Pengembangan Perikanan Tangkap DISKANLUT18. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan BKPPP, DISKANLUT19. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan BKPPP, DISKANLUT20. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar DISKANLUT21. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan [*] DISKANLUT

2. 1. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB % 3. 5. 22. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan DISBUNHUT2. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis % 23. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan DISBUNHUT3. Kerusakan Kawasan Hutan % 24. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan DISBUNHUT4. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB %

6. 25. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan DISBUNHUT26. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan DISBUNHUT27. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan DISBUNHUT28. Program Perlindungan dan Konservasi sumberdaya Hutan DISBUNHUT

3. 1. Persentase koperasi aktif % 4. 7. 29. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif KUKM2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Unit3. Jumlah BPR/LKM Unit4. Usaha Mikro dan Kecil %

8. 30.

31. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan DINAS PASAR9. 32. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

MenengahKUKM

33. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi KUKM

Meningkatkan Produktifitas Perikanan

Meningkatnya produksi perkebunan dan kehutanan

Peningkatan produktifitas perkebunan dan Kehutanan

Meningkatkan teknologi pengolahan dan produksi pertanian/perkebunan

Merehabilitasi, konservasi dan pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan

Berkembangnya koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah

Peningkatan kualitas koperasi dan UMKM

Meningkatkan iklim usaha yang kondusif

Meningkatkan dan Mengembangkan kewirausahaan masyarakat

KUKM

Meningkatkan kemampuan manajemen dan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM

Program Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah


SKPDNO MISI/TUJUAN SatuanSASARAN INDIKATOR KINERJA STRATEGI Program Pembangunan Daerah/Program PrioritasKEBIJAKAN

III.2 4. 1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Angka 5. 10. 34. Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi. BPPT2. Lama proses perizinan Hari

5. 1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB % 6. 12. 35. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial. DISPERINDAG2. Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri % 36. Program Penataan Struktur Industri. DISPERINDAG

3. Pertumbuhan Industri. % 37. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. DISPERINDAG4. Cakupan bina kelompok pengrajin %

13. 38. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. DISPERINDAG

6. 1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 7. 14. 39. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. DISPERINDAG2. Ekspor Bersih Perdagangan 40. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional. DISPERINDAG

41 Program Peningkatan dan pengembangan ekspor. DISPERINDAG42. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. DISPERINDAG

8. 15. 43. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.DISPERINDAG

Mengembangkan tekhnologi industri yang berbasis potensi daerah

Meningkatkan nilai investasi daerah

Meningkatnya iklim investasi yang kondusif

Meningkatkan peran kelembagaan promosi dan investasi daerah

Meningkatnya kapasitas produksi bagi industri daerah

Pengembangan kawasan industri

Menjadikan Buruk Bakul Sebagai Kawasan Industri

Peningkatan kualitas kelembagaan promosi dan investasi daerah

Pengembangan kerjasama perdagangan

Mengembangkan kerjasama perdagangan antar daerah dan luar negeri

Memperluas pasar bagi produk daerah

Meningkatkan mutu produk daerah

Meningkatnya perdagangan dan luasnya pemasaran


IV. MISI IV :

IV.1 1. 1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik % 1. 1. 1. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan BINAMARGA2. Panjang jalan dilalui Roda 4 KM 2. Program Pembangunan jalan dan jembatan BINAMARGA3. 3. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong BINAMARGA

4. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong BINAMARGA4. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) % 5. Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan BINAMARGA

6. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan BINAMARGA

2. 1. Rasio Jaringan Irigasi % 2. 2. 7. BINAMARGA2. Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat %3.

%3. 8. Program Pengendalian banjir BINAMARGA

3. 1. Jumlah arus penumpang angkutan umum Angka 3. 4. 9. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan DISHUBKOMINFO2. Jumlah uji kir angkutan umum Angka 10. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ DISHUBKOMINFO3 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Angka 11 Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan DISHUBKOMINFO

Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.

SKPD

Matrik Misi 4

Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan

Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana

Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan

NO MISI/TUJUAN SATUAN Program Pembangunan Daerah/Program PrioritasKEBIJAKANSTRATEGIINDIKATOR KINERJASASARAN

%

Peningkatan daya dukung dan kualitas jaringan pengairan

Memelihara, merehabilitasi dan meningkatkan daya dukung jaringan pengairan

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana perhubungan

Memelihara dan memanfaatkan sumberdaya air dan pengendalian banjir

Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.

Membangun, memelihara dan meningkatkan daya dukung dan kualitas jalan dan jembatan

Meningkatnya kualitas jaringan pengairan

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

%

Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana wilayah serta akses inter dan antar kawasan

Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan

3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Angka 11. Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan DISHUBKOMINFO

5. 12. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan DISHUBKOMINFO13. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas DISHUBKOMINFO

IV.2 4. 1. Rasio ketersediaan daya listrik % 4. 6. 14. Program Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan DISTAMBEN2. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik %

5. 1. Rumah tangga pengguna listrik % 5. 7. 15. Program Penyediaan dan pengelolaan air baku. CIPTAKARYA2. Rumah tangga pengguna air bersih % 16. Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. CIPTAKARYA3. Rumah tangga ber-Sanitasi %4. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk Angka5. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Angka

6. 1. Rumah layak huni % 6. 9. 17. Program Pengembangan Perumahan CIPTAKARYA2. Lingkungan pemukiman kumuh %3. Persentase rumah tinggal bersanitasi %4. Rasio rumah layak huni Angka5. Rasio permukiman layak huni Angka6. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih 10. 18. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan CIPTAKARYA

IV.3 7. 1. Persentase penanganan sampah % 7. 11. 19. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan DINAS PASAR2. Persentase penduduk berakses air minum %3. Persentase luas permukiman yang tertata %4. Pencemaran status mutu air %5. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal %6. Tempat pembuangan sampah persatuan penduduk %7. Penegakkan hukum lingkungan %

Meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan pemberdayaan komunitas perumahan

Terpenuhinya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin

Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan

perhubungan kualitas sarana perhubungan

Meningkatkan fasilitasi pengembangan perumahan

Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan manajemen angkutan

Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan

Meningkatkan penyediaan dan kualitas jaringan kelistrikan perdesaan

Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum

Meningkatnya fasilitas permukiman

Peningkatan kinerja pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup

Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan prasarana persampahan

Peningkatan daya dukung dan kualitas pelayanan jaringan kelistrikan

perhubungan

Peningkatan ketersediaan dan kualitas fasilitas permukiman

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup

Meningkatkan fasilitas pelayanan dasar


SKPDNO MISI/TUJUAN SATUAN Program Pembangunan Daerah/Program PrioritasKEBIJAKANSTRATEGIINDIKATOR KINERJASASARAN

12. 20. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan DISTAMBEN

21. Program Peningkatan Pengendalian Polusi BLH22. Program Pengendalian kebakaran hutan BLH

14. 23. BLH

15. 24. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam DINAS PASAR25. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup BLH26. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam BLH

IV.4 8. 1. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan % 8. 16. 27. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh BAPPEDA, CKTR 2. Persentase luas lahan bersertifikat % 28. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh BAPPEDA3. Penyelesaian kasus tanah Negara % 29. Program Perencanaan Tata Ruang CIPTAKARYA4. Penyelesaian izin lokasi % 30. Program Pemanfaatan Ruang CIPTAKARYA, SETDA5. Persentase penduduk yang memiliki lahan % 31. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang SETDA

6.Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

32.Program Penataan Keindahan Kota [*] Dinas Pasar

7. Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar8. Ketaatan terhadap RTRW %9. Luas wilayah produktif %10. Luas wilayah industri %11. Luas wilayah kebanjiran % 17. 33. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan. SETDA12. Luas wilayah kekeringan % 34. Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Pendidikan, Budparpora,

Dinas Pasar, Dispenda, BM, CK

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Menyelesaikan persoalan pertanahan

Penyajian informasi lingkungan hidup strategis

Meningkatkan perlindungan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam lingkungan hidup

Mengendalikan pencemaran, polusi dan kerusakan lingkungan hidup

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Menyusun Rencana Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis

Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfataan ruang

Meningkatkan penataan ruang

CK13. luas wilayah perkotaan % 35. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah SETDA, DISTANNAK

36. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan SETDA


V. MISI V :

V.1 1. 1. Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah Ada / Tidak 1. 1. 1. Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah. SETDA2. Jumlah penerimaan CPNS setiap tahun * Orang 2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. SETDA3. Jumlah CPNS yang mengikuti LPJ * Orang 3. Program Penataan daerah otonomi baru. SETDA4 Jumlah PNS yang mengikuti diklat pim * Orang 2. 4. Program pendidikan kedinasan. SETDA5 Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional * Orang 5. Program pembinaan dan pengembangan aparatur. BANDIKLAT, BKD

6. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. BPMPD7. Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah. SETDA

1. 3. 8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. SEMUA SKPD9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. SEMUA SKPD10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

KeuanganSEMUA SKPD

11. Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS. SEMUA SKPD

2. 4. 12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. SEMUA SKPD13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. SEMUA SKPD

Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur

Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance ).

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah

NO MISI/TUJUAN SKPD

Matrik Misi 5

KEBIJAKAN Program Pembangunan Daerah/Program PrioritasSASARAN STRATEGISATUAN

Melaksanakan transparansi pelayanan publik

Peningkatan kegiatan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintah daerah

Meningkatkan Pembinaan dan peningkatan kualitas SDM dan disiplin aparatur

Menata sistem birokrasi yang efisien dan optimal

Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur serta kelembagaan pemerintahan daerah

Penataan birokrasi dan pelayanan publik

V.2 2. 1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Ada / Tidak 3. 5. 14.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA2. Ada / Tidak 15. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

DaerahBAPPEDA

16. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi BAPPEDA, SETDA3. Ada / Tidak 17. Program Perencanaan Sosial dan Budaya BAPPEDA

18. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam BAPPEDA4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD % 19. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh BAPPEDA, CKTR 5. Pertumbuhan PDRB % 20. Program Kerjasama Pembangunan BAPPEDA6. Laju inflasi % 21. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan DISTAMBEN7. PDRB per kapita Rupiah8. Pertumbuhan ekonomi %9. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB %10. Tersedianya dokumen penelitian,pegkajian, penerapan, pengembangan,

perekayasaan dan pengoperasian tata kelola *%

11. Tersedianya hasil penelitian,pegkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian pembangunan daerah berbasis daya saing, keunggulan lokal dan berkelanjutan*

%

12. Tersedianya dokumen penelitian,pegkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang lebih dapat diterima, tepat sasaran, murah dan mudah diakses masyarakat(efisien, efektif, ekonomis dan produktif)*

%

3. 1. Jumlah temuan dalam pemeriksaan keuangan Angka 4. 6. 22. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. INSPEKTORAT

2. Jumlah pelanggaran disiplin pegawai Angka 23. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dari prosedur pengawasan.

SETDA

24.

V.3 4. 1. 5. 7. 25. Program Pengembangan data/informasi BAPPEDA2. Buku ”kabupaten dalam angka” Ada / Tidak 26. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah BAPPEDA3. Buku ”PDRB kabupaten” Ada / Tidak 27. Program kerjasama informasi dengan mass media SETDA4. Jumlah surat kabar nasional/lokal Angka 28. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa SETDA, DISHUB5. Jumlah penyiaran radio/TV lokal Angka 29. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi SETDA6. Web site milik pemerintah daerah Ada / Tidak 30. Program Penelitian dan Pengembangan [*] BALITBANGSTAT

V.5 5. 1. Jumlah dan macam pajak daerah Angka 6. 8. 31. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah [*] DISPENDA

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah

Penataan dan pemantapan pengawasan dan pengendalian kebijakan

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah

Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Menata sistem dan kapasitas kelembagaan serta SDM pengawasan dan pengendalian kebijakan

Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan anggaran SKPD

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi

Peningkatan kualitas data dan informasi pembangunan daerah

Meningkatkan pengelolaan data dan informasi daerah

Meningkatnya

Menyiapkan sistem informasi dan data pembangunan daerah yang berkualitas dan dapat diakses publik

Peningkatan Melakukan intensifikasi dan

Peningkatan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah

INSPEKTORAT, SETDA


INDIKATOR KINERJANO MISI/TUJUAN SKPDKEBIJAKAN Program Pembangunan Daerah/Program PrioritasSASARAN STRATEGISATUAN

2. Jumlah retribusi daerah Angka

7. 9. 32. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. DISPENDA, SETDA

V.6 6. 1. Penegakkan Perda % 8. 10. 33. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. KESBANGPOLINMAS2. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Angka34. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. KESBANGPOLINMAS,

SATPOL PP, SETDA3. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Angka 35. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. SATPOL PP4. Cakupan patroli petugas Satpol PP Kali / 24 Jam 36. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat). SATPOL PP5. %

6. Angka kriminalitas %7. Angka kriminalitas yang tertangani %

V.7 7. 1. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Angka 9. 11. 37. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. KESBANGPOLINMAS

2. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten %3. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten %4. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK) %12. Meningkatkan daya dukung

penanganan bencana

V 8 8 1 Jumlah LSM Jumlah 10 13 38 Program Pendidikan Politik Masyarakat KESBANGPOLINMASPeningkatan Memberikan pemahaman Meningkatnya kualitas Meningkatkan


Pendapatan Asli Daerah ekstensifikasi objek pajak daerah dan retribusi daerah

Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana

Peningkatan pencegahan dan penanggulangan korban bencana yang terstruktur dan tanggap

Menyiapkan sistem kerja pencegahan dan penanggulangan bencana

Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana

Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pengelola keuangan

Mengembangkan jaringan dan sistem keuangan terpadu

Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan

Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

V.8 8. 1. Jumlah LSM Jumlah 10. 13. 38. Program Pendidikan Politik Masyarakat. KESBANGPOLINMAS2. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Jumlah 39 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. KESBANGPOLINMAS,

SATPOL PP3. Kegiatan pembinaan politik daerah Jumlah4. Jumlah demo Jumlah

Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang demokrasi, supremasi hukum dan HAM

Memberikan pemahaman hukum dan sosialisasi kehidupan demokrasi dan HAM kepada masyarakat

Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi, serta penegakan hukum dan HAM

Meningkatkan kehidupan demokrasi dan supremasi hukum


Lampiran II

Matrik Pengembangan Empat Kawasan

Kabupaten Bengkalis 2010 - 2015

I. KAWASAN I

I.1 TUJUAN

I.2 SASARAN

I.2.1 1. 1. 1. 1. DISDIK

PENGEMBANGAN EMPAT KAWASAN

Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan Pulau Bengkalis

KETERANGAN

PUSAT PENDIDIKAN DAN AGRIBISNIS DI PULAU BENGKALIS

Menjadikan Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan sebagai salah satu Pusat Pendidikan di Sumatera serta sebagai kawasan Agribisnis.

Menyiapkan sarana dan prasarana menuju Pulau

Terwujudnya Pulau Bengkalis sebagai salah satu pusat

Program perencanaan sosial budaya

Penyusunan Masterplan Pulau Bengkalis sebagai kawasan Pusat Pendidikan

NO. KAWASAN / TUJUAN / SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

2. DISDIK

3.

2. 4. BAPPEDA

5. Review FS Bandara Pulau Bengkalis BAPPEDA

3. 6. BALITBANGSTAT

2. 4. 7. DISDIK

. Pembangunan dan pengembangan SMA dan SMK unggulan DISDIK

9. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan pesantren DISDIK

5. 10. DISBUDPARPORA

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Penyusunan Masterplan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan

Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Pulau Bengkalis Sebagai Kawasan Pusat Pendidikan

Program PAUD, Wajib Belajar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah

Pengembangan sarana dan prasarana menuju Sekolah Sehat

Program pengeloaan kekayaan budaya

sebagai pusat pendidikan.Bengkalis sebagai pusat pendidikan.

pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada pusat pendidikan dan kawasan agribisnis.

Review Masterplan Pendidikan di Kabupaten Bengkalis

Masterplan Pembangunan SMA/SMK Unggulan di Kabupaten Bengkalis

Program penelitian dan pengembangan *

Pengembangan cadangan kawasan hutan kota sebagai pusat pendidikan botani mini

Pembangunan Museum Sejarah dan Budaya Melayu

Pengembangan Empat Kawasan 11

KETERANGANNO. KAWASAN / TUJUAN / SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

6. 11.

7. 12. Fasilitasi Pembangunan Universitas DISDIK13. Fasilitasi Pembangunan Politeknik DISDIK14. Optimalisasi Politeknik Bengkalis DISDIK

8. 15. CIPTAKARYA

9. 16. DISTAMBEN

17. Pengembangan Jaringan distribusi listrik DISTAMBEN

10. 18. BINAMARGA

Program manajemen pelayanan pendidikan

PDE / DISHUBKOMINFO

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik 4 X 10 MW

Program pembangunan jalan dan Pembangunan Jalan Poros dan Jalan

Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Penyiapan Kota Bengkalis sebagai Cyber City

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih

11. 19. Penanganan Abrasi Pantai dan Sungai BINAMARGA


20. Penataan dan revitalisasi kawasan perkotaan



21. Pembangunan zona proteksi mangrove di Pulau Bengkalis.

BLH, DISBUNHUT

14. 22. DISHUBKOMINFO

2. Memperkuat dukungan sarana dan akses permodalan bagi pengembangan agribisnis

3. Pengembangan kawasan pertanian holtikultura


23. Pengembangan sayur-sayuran berdaun lebar dengan sistem shadingnet berorientasi ekspor

DISTANAK

24. Pengembangan tanaman buah-buahan unggulan tempatan

DISTANAK

Program pembangunan prasarana dan sarana perhubungan

Pembangunan Infrastruktur Perhubungan

g p g jjembatan

gLingkar Pulau Bengkalis

Program pembangunan turap/talud/bronjong



16. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

25. Pengembangan pembibitan dengan sistem kultur jaringan

DISTANAK

4. Pengembangan usaha perikanan 16 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

26. Pembangunan pasar ikan higienis DISKANLUT

17. Program pengembangan budidaya perikanan

27. Pembangunan kerambah jaringan apung DISKANLUT

28. Pengembangan tambak/kolam rakyat DISKANLUT

5. Pengembangan akses permodalan 18. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

29. Fasilitasi kepemilikan kapal perikanan bagi kelompok nelayan perikanan tangkap

DISKANLUT

II. KAWASAN II

PUSAT INDUSTRI, PELABUHAN DAN AGROBISNIS DI KECAMATAN BUKIT BATU DAN KECAMATAN SIAK KECIL

II.1 TUJUAN

II.2 SASARAN

II.2.1 1. 1. 1. 1. CIPTAKARYA

2. BAPPEDA

3. BAPPEDA

4. Study AMDAL Kawasan Industri Buruk Bakul

BLH

2. 2. 6. Penyediaan lahan kawasan industri DISPERINDAG

Terwujudnya Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada kawasan industri, pelabuhan dan agribisnis.

Penyusunan Masterplan Kota Sei Pakning, Kota Lubuk Muda, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil.

BUKIT BATU DAN KECAMATAN SIAK KECIL

Menjadikan Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil sebagai Kawasan Industri dan Agrobisnis

Menyiapkan sarana dan prasarana menuju terwujudnya Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai kawasan industri, pelabuhan dan agribisnis.

Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Kawasan Industri dan Pelabuhan di Kecamatan Bukit Batu.

Program penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil sebagai kawasan industri dan pelabuhan.

Study/Kajian Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Industri Buruk Bakul


Feasibility Study Kawasan Industri dan Pelabuhan Buruk Bakul




7. Pembangunan jalan alternatif akses kawasan industri Buruk Bakul (Buruk Bakul - Desa Langkat)

BINAMARGA

8. Pembangunan Jalan Lingkar Kec. Siak Kecil BINAMARGA

9. Pembangunan Jalan Poros Sei Pakning - Duri

BINAMARGA

10. Pembangunan Jalan Lingkar Bukit Batu BINAMARGA


11. Pembangunan zona proteksi mangrove di Kecamatan Bukit Batu menuju terwujudnya Green Port.

BLH, DISBUNHUT

5. 12. CIPTAKARYA

6. 13. DISTAMBEN

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik


6. 13.

14. Pengembangan Jaringan distribusi listrik DISTAMBEN

3. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian untuk mendukung terwujudnya aktivitas agroindustri


15. Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bukit Batu

DISTANAK

8. 16. Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dengan pola kerjasama pihak ketiga [*]

DISBUNHUT

17. Revitalisasi perkebunan karet dan sawit. DISBUNHUT

9. 18. BLH, DISBUNHUT

III KAWASAN III


Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


PUSAT PARIWISATA DAN AGROBISNIS DI PULAU RUPAT

Dukungan dan Fasilitasi Pengembangan Cagar Biosphere Giam Siak Kecil Bukit Batu.



III.1 TUJUAN

III.2 SASARAN

III.2.1 1. 1. 1. 1. BAPPEDA


2. Pembuatan DED Tourism Hutan Mangrove DISBUDPARPORA

3. 3. BLH


Penyusunan Feasibility Study Bandara Pulau Rupat

Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Rupat dan Rupat Utara sebagai kawasan pariwisata dan agribisnis.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pulau Rupat

Menjadikan Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara sebagai Kawasan Pariwisata dengan didukung oleh Agrobisnis

Program Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Terwujudnya Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada kawasan pariwisata dan kawasan agribisnis.

Menyiapkan sarana dan prasarana menuju terwujudnya Kecamatan Rupat dan Rupat Utara sebagai kawasan pariwisata dan agribisnis.

4. 4. BALITBANGSTAT

5. Penyusunan Pengembangan Ekowisata (ekotourism) Bisnis Planning

BALITBANGSTAT

5. 6. FS Pembangunan Pembangkit Listrik DISTAMBEN7. DISTAMBEN

2. 6. 8. BINAMARGA

9. Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Rupat BINAMARGA10. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan BINAMARGA

7. 11. DISHUBKOMINFO

Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Kawasan Pariwisata dan Agrisbisnis di Kecamatan Rupat dan Rupat Utara.

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

DED Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid

Program Penelitian dan Pengembangan

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rupat Utara

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pembangunan Jalan Poros Rupat - Rupat Utara

daya alam dan lingkungan hidup




12. Pembangunan zona proteksi mangrove di Pulau Bengkalis.

BLH

9. 13. DISTAMBEN

14. Fasilitasi pembangunan kabel bawah laut Kota Dumai - Pulau Rupat DISTAMBEN

10. 15. CIPTAKARYA

IV. KAWASAN IV

KOTA TRANSIT DAN PETROPOLIS DI KECAMATAN MANDAU DAN KECAMATAN PINGGIR





IV.1 TUJUAN

IV.2 SASARAN

IV.2.1 1. 1. 1. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

1. Penyusunan Masterplan Kota Duri, Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir

BAPPEDA

2. 2. DISBUDPARPORA

3. 3. DISBUDPARPORA

2. 4. 4. BINAMARGA

5. Pembangunan Jalan Poros Kec. Pinggir BINAMARGA6. BINAMARGA

Terwujudnya Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai salah satu pusat pertumbuhan Kabupaten Bengkalis dengan fokus pada Kota Transit dan Petropolis.

Menjadikan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Penyusunan Masterplan Duri Central Park

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Penyusunan Pengembangan Ekowisata dan Amusement Sumatera Central Park di Kecamatan Pinggir

Penyiapan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Mendukung Terwujudnya Kota Transit dan Petropolis di Kecamatan Mandau dan Pinggir.


Pembangunan Jalan Poros Duri - Sei. Pakning

Pembangunan Jalan Lingkar Kota Duri dan

Penyiapan kelengkapan dokumen perencanaan bagi Kecamatan Mandau dan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis.

Menyiapkan sarana dan prasarana menuju terwujudnya Kecamatan Mandau dan Pinggir sebagai Kota Transit dan Petropolis.



7. Pembangunan Jalan dan Jembatan BINAMARGA


8. Penataan dan revitalisasi kawasan perkotaan

BINA MARGA, CIPTA KARYA

6. Program Pengendalian kebakaran hutan

9. Pengadaan perlengkapan pemadam kebakaran

BLH

7. 10. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan BINAMARGA

8. 11. DISTAMBEN

Pinggir

Program Pembangunan Infrastrukur Perdesaan


Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik Kapasitas 2 x 45 MW dan kapasitas 2 x 40 MW di Kec. Pinggir

9. 12. CIPTAKARYA

13.

10. 14. Fasilitasi pembangunan Museum Perminyakan

DISBUDPARPORA

15. Fasilitasi pembangunan Duri Petro Tower DISBUDPARPORA11. 16. RSUD MANDAUProgram pengadaan,

peningkatan dan perbaikan sarana prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata




Fungsionalisasi RSUD Kec. Mandau sebagai rujukan Trauma Center di Jalur Lintas Timur Sumatera

Pembangunan Sarana dan Prasarana Limbah Domestik


Lampiran III

Matrik Enam Jaminan Kabupaten Bengkalis

Tahun 2010-2015

I JAMINAN I

I.1 TUJUAN

I.2 SASARAN

I.2.1 1. 1. 1. 1. BPMPD

ENAM JAMINAN KEPADA MASYARAKAT

NO. JAMINAN / TUJUAN / SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN KETERANGAN

JAMINAN BERUSAHA MASYARAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat

Peningkatan Kemampuan Berusaha Masyarakat

Mengalokasikan Anggaran Usaha Ekonomi Desa

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Pemberian Dana Abadi Desa maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000 per desa per kelurahan

2. 2. BPMPD

2. 3. 3. SETDA

3. Redistribusi Asset Produktif 4. 4.

2. 4. Raskin Gratis bagi Keluarga Miskin 5. 5. SETDA, DINSOS

5. 6. 6. CIPTA KARYA

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya

Pemberian RASKIN gratis sebanyak 15 Kg per bulan per RTM selama 12 bulan

Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni

Program Pengembangan Perumahan

Pembangunan rumah sederhana layak huni sebanyak 600 unit rumah per tahun

SETDA, DISBUNHUT

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Menyiapkan tenaga pendamping desa/kelurahan

Sertifikasi Lahan Usaha Masyarakat Keluarga Miskin

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pemberian sertifikat lahan usaha untuk keluarga miskin sebesar 5000 persil pertahun

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Fasilitasi pemanfaatan lahan hutan 2000 Ha per tahun untuk usaha perkebunan melalui program Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Enam Jaminan Kepada Masyarakat 18


II. JAMINAN II

II.1 TUJUAN

II.2 SASARAN

II.2.1 1. 1. 1. 1. Pembangunan dan rehabilitasi sekolah dasar DISDIK2.

3. Pembangunan SMK unggulan4. Pembangunan SMA unggulan

Pembangunan dan Rehabilitasi sekolah menengah

JAMINAN PENDIDIKAN, KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN GURU

MEMBERIKAN JAMINAN PELAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS

Terlengkapinya sarana dan prasarana pendidikan pada setiap strata pendidikan

Melengkapi sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan serta pembangunan strata sekolah baru

Melengkapi Fasilitas Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi dan Pendidikan keagamaan.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Menengah Dua Belas Tahun

2. 5. Fasilitasi Pembangunan Politeknik DISDIK6. Fasilitasi Pembangunan Universitas7. Fasilitasi Pembangunan pesantren

3. 8. DISDIK

II.2.2 2. 2. 4. 9. DISDIK

3. 5. Program pemberian beasiswa 10. DISDIK

II.2.3 4. 4. 6. 11. DISDIK

12. Fasilitasi sertifikasi guru

5. 7. 13. DISDIKMemberikan insentif/tambah penghasilan

Program peningkatan kesejahteraan guru Pemberian insentif/tambahan penghasilan guru

Menyediakan dukungan dana bagi anak berprestasi dan dari keluarga miskin

Pemberian Beasiswa berprestasi Perguruan Tinggi dan Beasiswa Khusus serta Bantuan Pendidikan.

Meningkatnya kapasitas dan kesejahteraan guru

Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru

Mengembangkan kemampuan guru Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan strata pendidikan guru melalui beasiswa maupun tugas belajar

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Pengembangan Perpustakaan Kecamatan dan Desa Potensial

Terwujudnya kurikulum muatan lokal dan pemerataan kesempatan pendidikan bagi penduduk usia sekolah

Mengembangkan kurikulum muatan lokal dan pemerataan kesempatan pendidikan

Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal


Pengembangan kurikulum muatan lokal budi pekerti dan akhlak



III JAMINAN III

III.1 TUJUAN

III.2 SASARAN

III.2.1 1. 1. 1. 1. Fungsionalisasi RSUD Duri DISKES

2. Optimalisasi RSUD Bengkalis

JAMINAN KESEHATAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

MEMBERIKAN JAMINAN KESEHATAN MENUJU KELUARGA SEJAHTERA

Tersedianya Layanan Kesehatan Standard bagi Masyarakat menuju Terwujudnya Keluarga Sejahtera

Meningkatkan Prasarana dan Sarana Serta Kualitas Layanan Kesehatan

Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas dan Layanan Kesehatan


2. 3. DISKES

4.

2. 3. 5. DISKES

6. Pemberian Insentif transportasi bagi tenaga medis dan paramedis pada daerah terpencil

2. 3 4. 7. DISKES

4 5. 8. DISKES

9.

Pemerataan Layanan Kesehatan

Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda)

Mengadakan Ambulance/Mobil Jenazah untuk setiap desa/kelurahan yang tidak memiliki fasilitas Puskesmas Rawat Inap


Pengadaan Ambulance untuk desa/kelurahan yang tidak memiliki fasilitas Puskesmas Rawat Inap

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Pembangunan dan Pengembangan Puskesmas Rawat Inap

Optimalisasi Peran dan Fungsi Posyandu

Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga medis dan paramedis

Program peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan paramedis

Pemberian Insentif Kinerja dan Prestasi Kerja bagi Tenaga Medis dan Paramedis

Pengadaan Mobil Jenazah untuk Desa/Kelurahan Yang Tidak memiliki Fasilitas Puskesmas Rawat Inap

Sejahtera



IV JAMINAN IV

IV.1 TUJUAN

IV.2 SASARAN

IV.2.1 1. 1. 1. 1. BINA MARGA

2. Pembangunan jalan poros Pinggir3.

4.

Pembangunan jalan poros Bukit Batu-Duri

Pembangunan dan peningkatan jalan poros Rupat-Rupat UtaraPembangunan dan peningkatan jalan lingkar P.

JAMINAN AKSES INFRASTRUKTUR DASAR

MENJAMIN TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR DASAR BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN

Terpenuhinya akses koneksitas inter dan antar kawasan

Pembangunan jalan penghubung inter dan antar kawasan

Membangun dan Meningkatkan Jalan Poros dan Jalan Lingkar


5. Pembangunan jalan lingkar P. Rupat6.

7.

2. 2. 2. 8. BINA MARGA

3. 9. DISTAMBEN

10.

11.

12.

13. Fasilitasi Pembangunan kabel bawah laut Kota Dumai - Pulau Rupat

Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik Kapasitas 2 x 45 MW dan kapasitas 2 x 40 MW di Kec. Pinggir Fasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik Kapasitas 2 x 20 MW di Rupat UtaraFasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik Kapasitas 2 x 30 MW di Buruk BakulFasilitasi Pembangunan Pembangkit Listrik Kapsitas 4 x 10 MW di Bengkalis

g p g j gBengkalis

Pembangunan dan peningkatan jalan lingkar Kota DuriPembangunan dan peningkatan jalan lingkar Bukit Batu-Siak Kecil

Pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung empat kawasan

Membangun Infrastruktur pendukung di empat Kawasan


Pembangunan jalan alternatif akses kawasan industri Buruk Bakul




4. 14. BINA MARGA

3. 3 5. 15. BAPPEDA

16. Penyusunan FS Bandara di Pulau Rupat

4 6 17. BAPPEDA

18. Pembangunan Pelabuhan Roro Pulau Bengkalis (Kabupaten Bengkalis) - Pulau Padang (Kabupaten Kepulauan Meranti)

V. JAMINAN VJAMINAN PELAYANAN PUBLIK, BIROKRASI DAN KELEMBAGAAN DAERAH

Pembangunan dan pengembangan akses perhubungan

Pembangunan Kawasan Bandara di pulau Bengkalis dan Rupat Utara


Penyusunan review FS Bandara di Pulau Bengkalis

Pembangunan Kawasan Pelabuhan Buruk Bakul sebagai pelabuhan peti kemas, kargo dan benda cair

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Penyusunan FS Kawasan Industri Buruk Bakul



V.1 TUJUAN

V.2 SASARAN

V.2.1 1. 1. 1. 1. BKD, BANDIKLAT

2. BKD, BANDIKLAT

3. BKD, BANDIKLAT

4. Pemberian insentif kinerja dan prestasi kerja SEMUA SKPD

2. 5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis BKD, BANDIKLAT6. Pendidikan Penjenjangan Struktural

2. 3. 7. BPMPD

8. BPMPDBantuan dana operasional BPD dan LKMD serta P3N

Pendidikan dan Pelatihan Struktural PNS DaerahPendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS DaerahPendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

Program Pendidikan Kedinasan

Peningkatan kapasitas kelembagaan desa

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Pemberian insentif kepala desa, kadus, RW dan RT

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur Profesional

Peningkatan kualitas SDM Aparatur dan pelayanan publik yang bebas KKN

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur



VI JAMINAN VI

VI.1 TUJUAN

VI.2 SASARAN

VI.2.1 1. 1. 1. 1. BPMPD

2. 2. BAPPEDA

JAMINAN PEMERATAAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

MENGURANGI KESENJANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH

Terarahnya Pembangunan sesuai potensi dan kekhususan setiap wilayah

Menyiapkan dokumen perencanaan yang aplikatif dan aspiratif

Mengoptimalkan hasil pelaksanaan musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Melaksanakan musrenbang desa yang lebih terbuka dan aspiratif

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Melaksanakan Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten

2. 3. 3 BAPPEDA

4. 4. SETDA

5. 5. BLH

3. 6. 6. DISPENDA, SETDA

2. 4. 7. 7. SETDA, BPMPD

8. 8. BPMPDProgram Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Mengoptimalkan pemanfaatan Dana ADD untuk pembangunan pedesaan

Pemanfaatan dokumen perencanaan untuk tindak lanjut penganggaran dan perencanaan pengelolaan keuangan daerah

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Optimalisasi Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Dalam Penganggaran Pembangunan Daerah

Meningkatkan peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan

Optimalisasi pelaksanaan Otonomi Desa

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Penyerahan pelaksanaan sebagian kegiatan pembangunan kepada desa

Menyiapkan dokumen perencanaan untuk semua kegiatan fisik dan kegiatan strategis lainnya

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Menyusun Masterplan dan DED untuk kegiatan-kegiatan Strategis

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Mempertegas prasyarat perizinan usaha dan kegiatan fisik

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penyusunan AMDAL dan Perizinan Lainnya untuk kegiatan yang bersifat fisik dalam skala besar

g g p


Lampiran IV

Indikator Kinerja Program RPJMD Kabupaten

Bengkalis 2010 - 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Angka melek huruf Angka 1460 809 641 0 0 0 DISDIK2 Angka partisipasi kasar % DISDIK

2.1 TK/PAUD 21,01 31,88 43,00 54,00 64,88 75,00 75,002.2 SD/MI/Paket A 105,68 106,13 106,13 106,13 106,13 106,13 106,132.3 SMP/MTs/Paket B 86,89 93,38 97,50 100,63 102,00 103,00 103,00

Matriks Indikator Kinerja Program

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE

RPJMD

SKPDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE

RPJMD

Meningkatkan kualitas SDM terutama pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan. MISI I :

NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN

2.3 SMP/MTs/Paket B , , , , , , ,2.4 SMA/SMK/MA/Paket C 62,41 66,25 74,25 83,75 93,38 100,00 100,002.5 PLB 35,33 45,00 60,00 75,00 85,00 95,00 95,00

3 Angka partisipasi murni % DISDIK3.1 SD/MI 98,19 99,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,003.2 SMP/MTs 82,15 88,50 93,63 98,50 100,00 100,00 100,003.3 SMA/SMK/MA 59,77 64,00 81,00 81,00 90,63 95,00 95,00

4 Angka partisipasi sekolah APS DISDIK4.1 SD/MI 65,03 65,50 66,00 66,30 66,97 67,50 67,504.2 SMP/MTs4.3 SMA/SMK/MA APS 16-18 0,80 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,00

5 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Angka DISDIK5.1 SD/MI 48,53 48,87 48,98 49,01 49,46 49,75 49,755.2 SMP/MTs5.3 SMA/SMK/MA 46,67 47,00 47,50 49,00 49,50 50,00 50,00

6 Rasio guru terhadap murid Angka DISDIK6.1 SD/MI 1:16 1:16 1:15 1:15 1:13 1:13 1:136.2 SMP/MTs6.3 SMA/SMK/MA 11,00 15,00 18,00 20,00 23,00 25,00 25,00

7 Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata Angka DISDIK7.1 SD/MI 1:18 1:17 1:16 1:15 1:14 1:14 1:14

8 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Jumlah 270 200 125 75 25 0 0 DISDIK9 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Jumlah 296 325 335 345 355 365 365 DISDIK

Matriks Indikator kinerja Program Misi I 24

2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


RPJMD



RPJMDNO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

DAERAH SATUAN

10 Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik Jumlah 57 60 66 72 76 80 80 DISDIK11 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah 2816 2500 2300 2200 2100 2000 2000 DISDIK12 Angka Putus Sekolah (APS) % DISDIK

12.1 SD/MI 0,34 0,24 0,18 0,12 0,06 0 012.2 SMP/MTs 0,65 0,51 0,36 0,24 0,13 0 012.3 SMA/SMK/MA 0,97 0,72 0,50 0,31 0,13 0 0

13 Angka Kelulusan (AL) % DISDIK13.1 SD/MI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0013.2 SMP/MTs 92,62 93,88 95,63 97,25 98,88 100,00 100,0013.3 SMA/SMK/MA 95,49 96,75 97,88 99,13 99,63 100,00 100,00

14 Angka Melanjutkan (AM) dari TK/PAUD/Usia Sekolah ke SD/MI % 85,00 90,00 94,00 96,00 100,00 100,00 100,00 DISDIK15 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs % 94,24 95,88 97,88 99,38 100,00 100,00 100,00 DISDIK16 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % 92,62 93,88 95,63 97,25 98,88 100,00 100,00 DISDIK17 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV % 62,52 69,48 77,75 84,88 92,50 100,00 100,00 DISDIK

18 Jumlah grup kesenian Group 210 220 230 235 240 250 250 DISBUDPARPORA19 Jumlah gedung kesenian Unit 7 7 9 10 11 12 12 DISBUDPARPORA20 Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kegiatan 10 12 14 14 15 15 15 DISBUDPARPORA21 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Unit 7 7 9 10 11 12 12 DISBUDPARPORA22 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Unit 3 5 7 10 12 15 15 DISBUDPARPORA

23 Jumlah perpustakaan (berbasis TI) Unit 0 1 1 2 2 2 8 BPUAD24 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Orang 43200 67392 87610 113892 148060 192478 652632 BPUAD25 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Eksemplar 83243 50000 53321 57521 61121 67121 372327 BPUAD26 Pengelolaan arsip secara baku % 0 0 7 12 14 7 40 BPUAD27 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Jumlah 0 0 5 5 5 5 20 BPUAD

28 Angka kelangsungan hidup bayi Angka 991,65 968 970 972 974 976 976 DISKES29 Angka kematian bayi Angka 8,35 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 24,00 DISKES30 Angka usia harapan hidup Tahun N/A 69 69,5 70 71 72 72 DISKES31 Persentase balita gizi buruk % N/A 19 18 17 16 15 15 DISKES32 Rasio posyandu per satuan balita Angka 401 401 401 401 401 401 401 DISKES33 Rasio puskesmas per satuan penduduk Angka 11 3 4 1 0 0 19 DISKES34 Rasio pustu per satuan penduduk Angka 52 3 4 5 6 7 72 DISKES


2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


RPJMD




DAERAH SATUAN

35 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Angka 12 12 12 12 12 12 12 DISKES36 Rasio dokter per satuan penduduk

36.1 Dokter umum Angka 6 18 19 20 21 21 99 DISKES36.2 Dokter spesialis Angka 2 3 4 5 5 6 23 DISKES36.3 Dokter gigi Angka 3 6 7 7 8 9 37 DISKES

37 Rasio tenaga medis per satuan penduduk 37.1 Bidan Angka 24 24 25 25 26 26 126 DISKES37.2 Perawat Angka 23 67 77 93 105 110 452 DISKES37.3 Apotoker Angka 0,3 13 14 15 16 17 75 DISKES37.4 Ahli gizi Angka 3 21 23 24 24 25 117 DISKES37.5 Kesmas Angka 5 4 5 6 7 8 30 DISKES37.6 Sanitarian Angka 1 21 23 24 25 26 119 DISKES

38 Rata-rata jumlah anak per keluarga % 2,40 2,40 2,30 2,30 2,20 2,20 2,20 BPP dan KB39 Rasio akseptor KB % 31,30 31,48 32,00 31,99 38,39 38,40 38,40 BPP dan KB40 Cakupan peserta KB aktif % 62,26 62,93 81,90 73,48 76,97 84,19 84,19 BPP dan KB41 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I % 31,27 30,00 30,00 30,00 30,00 29,00 28,00 BPP dan KB

42 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 12,33 15,00 19,00 24,00 28,00 30,00 30,00 BPP dan KB43 Rasio KDRT Angka N/A 400 320 240 190 100 100 BPP dan KB44 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur % 30,00 30,00 30,00 30,00 20,00 10,00 10,00 BPP dan KB45 Partisipasi angkatan kerja perempuan % 39,43 40,00 42,00 44,00 46,00 50,00 50,00 BPP dan KB46 % 44,00 50,00 60,00 70,00 80,00 100,00 100,00 BPP dan KB

47 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 105 100 100 100 100 100 100 DISKES48 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan% 80 85 87 89 91 95 95 DISKES

49 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 98 99 100 100 100 100 100 DISKES50 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan % 100 100 100 100 100 100 100 DISKES51 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA % 77 100 100 100 100 100 100 DISKES52 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD % 100 100 100 100 100 100 100 DISKES53 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % N/A 100 100 100 100 100 100 DISKES54 Cakupan kunjungan bayi % 95 96 97 98 99 100 100 DISKES55 Cakupan puskesmas % 70 70 80 90 100 100 100 DISKES

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan


2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


RPJMD




DAERAH SATUAN

56 Cakupan pembantu puskesmas % 70 70 80 90 100 100 100 DISKES

57 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk wajib memiliki KTP % 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,00 DISDUKCAPIL58 Rasio bayi berakte kelahiran % 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 95,00 DISDUKCAPIL59 Rasio pasangan berakte nikah % 45,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 90,00 DISDUKCAPIL60 Kepemilikan KTP Jumlah 259613 280985 302735 324862 347366 389733 389733 DISDUKCAPIL61 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk % 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 100,00 DISDUKCAPIL62 Ketersediaan database kependudukan Ada/Tdk Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada DISDUKCAPIL63 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah / Belum Belum Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah DISDUKCAPIL64 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Angka 43 40 37 35 30 28 28 DISNAKERTRAN65 Tingkat partisipasi angkatan kerja % N/A 63,86 58,43 53,00 47,57 42,14 42,14 DISNAKERTRAN66 Rasio lulusan S1/S2/S3 % 41,77 44,77 47,77 50,77 53,77 56,77 56,77 DISNAKERTRAN, , , , , , ,67 Rasio penduduk yang bekerja % 50,20 52,26 54,26 56,26 58,26 60,26 60,26 DISNAKERTRAN68 Angka partisipasi angkatan kerja Angka 351,633 338,349 325,053 309,587 291,762 271,381 271,381 DISNAKERTRAN69 Tingkat pengangguran terbuka % N/A 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,50 DISNAKERTRAN70 Keselamatan dan perlindungan % 63,00 61,30 63,40 65,10 70,10 80,05 80,05 DISNAKERTRAN71 Rasio ketergantungan % 35,00 36,14 41,57 47,00 52,43 57,86 57,86 DISNAKERTRAN72 Rasio daya serap tenaga kerja % 50,00 57,00 54,00 56,00 58,00 60,00 60,00 DISNAKERTRAN

73 Jumlah klub olah raga Angka 60 62 65 68 71 74 74 DISBUDPARPORA74 Jumlah gedung olah raga Unit 12 12 14 15 17 20 20 DISBUDPARPORA75 Jumlah organisasi pemuda Angka 124 139 154 174 194 214 214 DISBUDPARPORA76 Jumlah organisasi olahraga Angka 37 39 40 41 42 43 43 DISBUDPARPORA77 Jumlah kegiatan kepemudaan Kegiatan 2 4 6 9 12 15 15 DISBUDPARPORA78 Jumlah kegiatan olahraga Kegiatan 56 59 62 64 66 68 68 DISBUDPARPORA79 Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Kegiatan 2 4 6 10 14 18 18 DISBUDPARPORA80 Lapangan olahraga Unit 30 33 36 37 38 39 39 DISBUDPARPORA81 Pembinaan Sumberdaya aparatur melalui diklat dan bintek, wokrshop seminar

sesuai bidang dan keahlian nya *jumlah/orang - 2 4 5 5 5 21 BALITBANGSTAT


2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Persentase penduduk miskin berdasarkan garis kemiskinan % 8,25 8,01 7,77 7,53 7,29 7,05 7,05 BAPPEDA2 Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat % 40 65 75 80 90 100 100 BPMPD3 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) % 25 30 45 70 80 100 100 BPMPD

4 LPM Berprestasi % 60 00 75 00 80 00 85 00 90 00 100 00 100 00 BPMPD


SKPD

MISI II :Menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, perekonomian perdesaan serta kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan



RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

4 LPM Berprestasi % 60,00 75,00 80,00 85,00 90,00 100,00 100,00 BPMPD5 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Rumah Tangga 830 1660 2075 2490 2905 3320 3320 BPMPD6 PKK aktif % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPMPD7 Posyandu aktif % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPMPD8 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPMPD9 Kemiskinan Angka 41300 40099 38898 37697 36496 35295 35295 BAPPEDA

10 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Jumlah 5 7 7 7 7 8 8 DINAS SOSIAL11 PMKS yg memperoleh bantuan sosial % 4,7 6,2 8,4 10,8 12,2 15 15 DINAS SOSIAL12 Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial % 6,8 8,9 11,2 12,4 14,8 8 8 DINAS SOSIAL

13 Kunjungan wisata Angka 14000 15000 16000 17000 18000 19000 19000 DISBUDPARPORA14 Penelitian dan pengembangan ekonomi dan SDA terbarukan dan non

terbarukan*% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BALITBANGTIK

15 Penelitian dan pengembangan pemanfaatan potensi SDA lokal* % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BALITBANGTIK16 Penelitian dan pengembangan untuk Peningkatan pendapatan masyarakat* % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BALITBANGTIK

Matriks Indikator Kinerja Program Misi II 28

2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Regulasi ketahanan pangan Perda - - - - 1 - Jika PP dan Perda prov telah tersedia

DISTANAK, BKPPP , BUNHUT, PERIKANAN

2 Ketersediaan pangan utama Kg/Kap/Th 136 158,4 161,6 164,8 168,1 171,5 171,5 BKPPP3 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar DISTANAK

3 1 Padi (GKG) Ton/Ha 3 33 3 34 3 45 3 45 3 57 3 62 3 62


SKPD

MISI III :Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat serta meningkatkan investasi dan UMKM dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan.



RPJMD


PERIODE RPJMD

3.1 Padi (GKG) Ton/Ha 3.33 3,34 3,45 3,45 3,57 3,62 3,623.2 Jagung Ton/Ha 2.33 2,35 2,38 2,40 2,45 2,50 2,503.3 Kedelai Ton/Ha 1.00 1,04 1,08 1,09 1,10 1,20 1,203.4 Ubi kayu Ton/Ha 17.96 17,98 17,98 18,00 18,10 18,20 18,203.5 Ubi jalar Ton/Ha 7.99 7,99 7,99 8,00 8,00 8,00 8,003.6 Kacang tanah Ton/Ha 0.91 0,91 0,91 0,93 0,94 0,95 0,953.7 Kacang hijau Ton/Ha 1.07 1,07 1,08 1,08 1,09 1,09 1,093.8 Buah-buahan Ton/Ha 32.80 32,82 32,89 32,92 32,93 32,96 32,963.9 Produksi daging ternak besar/kecil Kg 315,02 317,00 319,00 320,00 322,00 325,00 325,00

3.10 Produksi daging unggas Kg 190,30 200,25 256,00 311,50 322,00 332,50 332,504 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB % 29,04 28,73 28,42 28,11 27,79 27,47 27,47 DISTANAK, BUNHUT5 Kontribusi tanaman bahan makanan % 0,99 0,882 0,785 0,699 0,622 0,553 0,553 DISTANAK/BPS6 Cakupan bina kelompok petani % 36,00 68,60 81,40 89,20 92,00 100,00 100,00 BKPPP7 Produksi perikanan % 60,57 67,42 70,12 73,62 75,56 80,38 80,38 DISKANLUT8 Konsumsi ikan % 90,33 92,13 94,43 97,23 98,66 99,63 99,63 DISKANLUT9 Cakupan bina kelompok nelayan % 83,82 91,89 92,40 94,04 95,65 97,65 97,65 DISKANLUT

10 Produksi perikanan kelompok nelayan % 48,59 51,02 53,06 56,24 59,05 62,30 62,30 DISKANLUT11 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa % 31,00 35,00 39,20 43,10 49,00 52,90 52,90 BKPPP12 Nilai tukar petani % DISBUNHUT

12.1 Kelapa sawit Angka 117,23 122,56 128,13 134,20 140,00 146,41 146,4112.2 Kelapa Angka 82,135 89,600 97,750 106,630 116,320 126,900 126,90012.3 Kelapa sawit Angka 212,86 218,05 223,37 228,82 234,40 240,12 240,12

13 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB % 6,30 6,33 6,35 6,37 6,39 6,40 6,40 DISBUNHUT

Matriks Indikasi Kinerja Program Misi III 29

2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

SKPDNO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN


RPJMD


PERIODE RPJMD

14 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Ha 22498 22400 22300 22050 21900 21700 21700 DISBUNHUT15 Kerusakan Kawasan Hutan Ha 42762,00 37630,56 33114,89 29141,10 25644,17 22566,72 22556,72 DISBUNHUT16 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB % 17,77 17,67 17,56 17,44 17,31 17,17 17,17 DISBUNHUT

17 Persentase koperasi aktif % 77,60 78,60 80,00 81,10 82,20 83,10 83,10 KUKM18 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Unit 0 0 0 0 0 0 0 KUKM19 Jumlah BPR/LKM Unit 0 0 0 0 0 0 0 KUKM20 Usaha Mikro dan Kecil % 39,300 41,078 43,131 45,287 47,551 49,664 49,664 KUKM

21 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Angka 179 2 2 2 2 2 189 BPPT22 Lama proses perizinan Hari 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 1 - 7 BPPT

23 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB % 9,60 10,00 10,30 10,90 11,30 12,00 12,50 DISPERINDAG24 Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri % 2,00 2,40 2,90 3,20 3,50 4,00 5,00 DISPERINDAG25 Pertumbuhan Industri. % 49,58 7,90 25,00 30,00 35,00 50,00 55,00 DISPERINDAG26 Cakupan bina kelompok pengrajin % 25,00 30,00 45,00 45,00 60,00 70,00 70,00 DISPERINDAG

27 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB % 1,50 2,00 2,30 2,60 3,10 3,20 3,30 DISPERINDAG28 Ekspor Bersih Perdagangan % 90.049.834,32$ 20,00 22,00 25,00 30,00 35,00 121.567.276,33$ DISPERINDAG

Matriks Indikasi Kinerja Program Misi III 30

2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik % 49,37 52,04 54,04 56,04 59,02 62,02 62,02 BINAMARGA2 Panjang jalan dilalui Roda 4 KM 489,28 115 117 120 116 119 1076,28 BINAMARGA3 25,00 5,00 4,00 3,50 3,00 2,50 43,00 BINAMARGA

4 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) % 50,04 52,04 54,04 56,04 59,02 62,02 62,05 BINAMARGA

KONDISI KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RPJMD


SKPDNO SATUANASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

MISI IV :Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)

%


PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

4 j g j p ( ) % 50,04 52,04 54,04 56,04 59,02 62,02 62,05 BINAMARGA

5 Rasio Jaringan Irigasi % BINAMARGA6 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat % 14,00 14,10 14,23 14,50 15,10 15,20 15,20 BINAMARGA7 15,30 15,60 15,74 15,90 16,20 16,80 16,80 BINAMARGA

8 Jumlah arus penumpang angkutan umum Angka 119200 1231192 1354311 1489742 1638716 1802587 1802587 DISHUBKOMINFO9 Jumlah uji KIR angkutan umum Unit 11972 13170 2 3 3 3 3 DISHUBKOMINFO

10 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Unit DISHUBKOMINFOPelabuhan Laut :

- Pelabuhan rakyat Unit 30 32 36 40 45 50 50- Pelabuhan kargo Unit 1 1 1 2 2 2 2- Penyeberangan Unit 3 3 4 4 5 5 5- Pelabuhan Udara Unit - - - 1 1 1 1- Terminal Unit 2 2 2 3 3 3 3

11 Rasio ketersediaan daya listrik % 38,60 2,00 3,00 3,00 3,00 4,00 53,60 DISTAMBEN12 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik % 53,50 5,00 6,00 4,50 5,00 5,00 79,00 DISTAMBEN

13 Rumah tangga pengguna listrik % 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 80,00 DISTAMBEN14 Rumah tangga pengguna air bersih % 22,78 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 65,00 CIPTAKARYA15 Rumah tangga ber-Sanitasi % 19,98 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 50,00 CIPTAKARYA

Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

%

Matriks Indikasi Kinerja Program IV 31

2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

KONDISI KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RPJMDSKPDNO SATUANASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

DAERAH


PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

16 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk % 0,22 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,48 DINAS PASAR17 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk M3 0,17 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,22 DINAS PASAR

18 Rumah layak huni % 83,03 84,00 84,50 85,00 85,50 86,00 86,00 CIPTAKARYA19 Lingkungan pemukiman kumuh % 20,00 18,00 14,00 12,00 10,00 8,00 8,00 CIPTAKARYA20 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 19,98 20,00 25,00 30,00 40,00 50,00 50,00 CIPTAKARYA21 Rasio rumah layak huni % 83,00 84,00 85,00 86,00 87,00 88,00 88,00 CIPTAKARYA22 Rasio permukiman layak huni % 70,00 73,00 75,00 78,00 80,00 83,00 83,00 CIPTAKARYA23 Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih % 22,78 25,00 35,00 45,00 55,00 65,00 65,00 CIPTAKARYA

24 Persentase penanganan sampah % 83,00 84,00 85,00 86,00 86,00 87,00 87,00 DINAS PASAR25 Persentase penduduk berakses air minum % 25,60 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 70,00 CIPTAKARYA26 Persentase luas permukiman yang tertata % 30,00 32,00 35,00 37,00 40,00 45,00 45,00 CIPTAKARYA27 Pencemaran status mutu air % 40,00 60,00 70,00 80,00 100,00 100,00 100,00 BLH28 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL % 18 36 55 73 91 100 100 BLH29 Tempat pembuangan sampah persatuan penduduk Unit 20 21 22 23 24 25 25 DINAS PASAR30 Penegakkan hukum lingkungan % 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BLH31 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan % 40,00 43,00 46,00 49,00 52,00 55,00 55,00 CIPTAKARYA32 Persentase luas lahan bersertifikat % N/A 45,00 47,50 52,00 58,50 65,50 65,50 SETDA33 Penyelesaian kasus Tanah Negara % N/A 35,00 53,00 65,00 72,00 100,00 100,00 SETDA34 Penyelesaian izin lokasi % N/A 80,00 82,00 85,00 87,00 90,00 90,00 CIPTAKARYA35 Persentase penduduk yang memiliki lahan % 40,00 41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 45,00 SETDA36 Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar % 55,00 54,00 53,00 52,00 51,00 50,00 50,00 CIPTAKARYA

37 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar % 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 15,00 CIPTAKARYA38 Ketaatan terhadap RTRW % 60,00 61,00 62,00 63,00 64,00 65,00 65,00 CIPTAKARYA39 Luas wilayah produktif % 61,00 62,00 63,00 64,00 65,00 66,00 66,00 CIPTAKARYA40 Luas wilayah industri % 1,10 1,20 1,20 12,00 12,00 12,00 12,00 CIPTAKARYA41 Luas wilayah kebanjiran % 50,00 48,00 45,00 43,00 40,00 38,00 38,00 CIPTAKARYA42 Luas wilayah kekeringan % 40,00 38,00 35,00 33,00 30,00 27,00 27,00 CIPTAKARYA43 Luas wilayah perkotaan % 7,33 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 CIPTAKARYA

Matriks Indikasi Kinerja Program IV 32

2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah

Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada BPPT

2 Jumlah penerimaan CPNS setiap tahun * Orang 276 715 500 500 300 300 300 BKD3 Jumlah CPNS yang mengikuti LPJ * Orang 720 680 450 480 480 600 600 BANDIKLAT4 Jumlah PNS yang mengikuti diklatpim * Orang 86 86 86 86 86 86 86 BANDIKLAT

MISI V :Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).





PERIODE RPJMD SKPDKONDISI KINERJA

PADA AKHIR PERIODE RPJMD

y g g p Orang5 Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional * Orang 168 380 650 680 700 710 710 BANDIKLAT

6 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada BAPPEDA

7 BAPPEDA

8 BAPPEDA

9 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD % 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 BAPPEDA10 Pertumbuhan PDRB % 7,21 7,43 7,81 7,92 7,94 8,00 8,00 BAPPEDA11 Laju inflasi % 7,50 7,00 7,00 6,50 6,00 5,50 5,50 BAPPEDA12 PDRB per kapita Rupiah 33.105.906,01 38.470.758,29 44.731.683,21 52.044.747,27 60.592.763,76 70.591.600,55 70.591.600,55 BAPPEDA13 Pertumbuhan ekonomi % 7,63 7,79 7,76 7,86 7,89 7,97 7,97 BAPPEDA14 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB % 81,51 81,78 82,04 82,31 82,57 82,84 82,84 BAPPEDA15 Tersedianya dokumen penelitian,pegkajian, penerapan,

pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian tata kelola *

% 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BALITBANGTIK

16 Tersedianya hasil penelitian,pegkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian pembangunan daerah berbasis daya saing, keunggulan lokal dan berkelanjutan *

% 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BALITBANGTIK

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDATersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada / Tidak Ada Ada

Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada

Ada

Ada

Ada Ada Ada Ada

Ada Ada

Matriks Indikator Kinerja Program Misi V 33

2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNNO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN




17 Tersedianya dokumen penelitian,pegkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang lebih dapat diterima, tepat sasaran, murah dan mudah diakses masyarakat(efisien, efektif, ekonomis dan produktif) *

% 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BALITBANGTIK

18 Jumlah temuan dalam pemeriksaan keuangan Angka 179 143 107 71 35 0 0 INSPEKTORAT19 Jumlah pelanggaran disiplin pegawai Angka 4 3 2 1 0 0 0 INSPEKTORAT

20 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada BAPPEDA21 Buku ”PDRB kabupaten” Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada BAPPEDA22 Jumlah surat kabar nasional/lokal Media 36 36 36 38 38 40 40 SETDA23 Jumlah penyiaran radio/TV lokal Stasiun 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 SETDA24 Web site milik pemerintah daerah Portal 1 2 2 2 2 2 2 SETDA

25 Jumlah dan macam pajak daerah Angka 9 11 11 12 12 12 12 DISPENDA26 Jumlah retribusi daerah Angka 27 23 25 27 29 30 30 DISPENDA27 Penegakkan Perda % 9 11 13 15 17 19 19 KESBANGPOLINMAS28 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Angka 5.21 5.61 5.88 6.23 6.57 6.89 6.89 SATPOL PP

29 Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Unit 13 13 13 14 14 15 15 KESBANGPOLINMAS30 Cakupan patroli petugas Satpol PP Kali / 24 Jam 2 2 2 1 1 1 1 SATPOL PP31 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentraman, keindahan) di Kabupaten% - - - - - - - SATPOL PP

32 Angka kriminalitas % - - - - - - - SATPOL PP33 Angka kriminalitas yang tertangani % - - - - - - - SATPOL PP

34 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Orang 21 21 21 21 21 21 21 KESBANGPOLINMAS35

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten % 1 1 2 2 3 3 3KESBANGPOLINMAS

36 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten % 20 20 30 40 50 60 60 KESBANGPOLINMAS37 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah

layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)% 1 1 1 1 1 1 1 KESBANGPOLINMAS

38 Jumlah LSM Jumlah 546 300 350 300 250 200 200 KESBANGPOLINMAS39 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Jumlah - 235 360 475 680 825 825 KESBANGPOLINMAS


2010 2011 2012 2013 2014 2015(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNNO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN




40 Kegiatan pembinaan politik daerah Jumlah 364 - 1302 1706 1726 1774 1774 KESBANGPOLINMAS41 Jumlah demo Jumlah 4 3 3 3 4 3 3 KESBANGPOLINMAS


Lampiran V

Indikasi Rencana Program Yang Disertai

Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bengkalis

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

MISI I :


286.596.389.742,61 233.383.894.760,91 246.360.039.309,61 261.166.277.672,12 277.489.170.026,63 1.304.995.771.511,87 DISDIK

Program Pendidikan Anak Usia Dini 13.160.856.463,37 10.717.273.663,39 11.313.154.079,07 11.993.074.639,22 12.742.641.804,18 59.927.000.649,23 DISDIKProgram Pendidikan Nonformal 372.610.100,00 303.427.396,43 320.297.959,67 339.547.867,05 360.769.608,74 1.696.652.931,88 DISDIKProgram Pendidikan Luar Biasa 243.132.300,00 197.989.804,29 208.998.037,41 221.558.819,46 235.406.245,68 1.107.085.206,84 DISDIKProgram Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 17.054.866.700,00

13.888.281.072,38 14.660.469.500,00 15.541.563.716,95 16.512.911.449,26 77.658.092.438,59 DISDIK

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.679.997.700,00 1.368.071.687,04 1.444.136.472,84 1.530.929.074,86 1.626.612.142,04 7.649.747.076,78 DISDIK

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

698.035.200,00 584.721.400,90 617.231.910,79 654.327.548,62 695.223.020,41 3.249.539.080,72 DISBUDPARPORA

Program Pengelolaan Keragaman 1.852.135.500,00 1.551.473.713,95 1.637.735.652,44 1.736.163.565,15 1.844.673.787,98 8.622.182.219,52 DISBUDPARPORA

INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Meningkatkan kualitas SDM terutama pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan.

Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2010

SKPD Penanggung Jawab

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPMJD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

KABUPATEN BENGKALIS

Kode

(1)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2011 2012 2013 2014 2015

BudayaProgram Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Keagamaan [*]

2.372.437.800,00 1.977.426.906,30 2.087.371.842,29 2.212.822.890,01 2.351.124.320,64 11.001.183.759,24 SETDA

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

100% 1 thn 1.896.263.500,00 1 thn 1.578.955.091,62 1 thn 1.666.744.994,72 1 thn 1.766.916.368,90 1 thn 1.877.348.641,96 100% 8.786.228.597,19 BPUAD

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

100% 1 thn 185.738.900,00 1 thn 154.658.559,78 1 thn 163.257.575,70 1 thn 173.069.356,00 1 thn 183.886.190,75 100% 860.610.582,23 BPUAD

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

100% 1 thn 57.115.800,00 1 thn 47.558.413,28 1 thn 50.202.661,06 1 thn 53.219.840,99 1 thn 56.546.081,05 100% 264.642.796,38 BPUAD

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

100% 1 thn - 1 thn 162.511.261,00 1 thn 172.917.287,00 1 thn 192.018.208,00 1 thn 182.182.018,00 100% 709.628.774,00 BPUAD

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

100% 1 thn - 1 thn 212.527.519,00 1 thn 246.142.191,00 1 thn 127.182.701,00 1 thn 192.892.090,00 100% 778.744.501,00 BPUAD

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan dan Distribusi Obat Bagi

978.624.000 818.945.836,42 864.479.224,92 916.434.426,34 973.711.577,98 4.552.195.066 DISKES

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

9.474.850.000,00 7.936.773.912,38 8.378.058.541,90 8.881.579.860,27 9.436.678.601,54 44.107.940.916 RSUD

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pelayanan dan Program Kes Masyarakat

42.960.007.000 49.404.008.050 56.814.609.258 65.336.800.646 75.137.320.743 289.652.745.697 DISKES

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.008.550.000 5.033.167.057,13 5.313.011.145,50 5.632.323.115,35 5.984.343.310,05 27.971.394.628 RSUD

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Pengawasan dan Pengamanan Obat dan Bahan Berbahaya bagi Masyarakat

376.100.000 314.733.267,40 332.232.437,07 352.199.606,54 374.212.081,94 1.749.477.393 DISKES

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Pemanfaatan dan Pembinaan Obat Asli Indonesia

175.500.000 146.864.367,00 155.030.025,81 164.347.330,36 174.619.038,50 816.360.762 DISKES

Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi I 36






Pembangunan


Kode

(1)


2011 2012 2013 2014 2015

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Penggerakan PSM dan Pembinaan Desa Siaga

2.021.297.000 1.691.490.053,70 1.785.536.900,68 1.892.847.668,41 2.011.150.647,69 9.402.322.270 DISKES

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Peningkatan Penyehatan dan Kualitas Lingkungan

769.956.000 644.325.359,30 680.149.849,28 721.026.855,22 766.091.033,67 3.581.549.097 DISKES

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kes sesuai standar dan kompetensi

238.776.000 199.815.875,18 210.925.637,84 223.602.268,68 237.577.410,47 1.110.697.192 DISKES

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.061.053.150,00 888.809.739,53 938.227.561,05 994.615.037,46 1.056.778.477,31 4.939.483.965 RSUD

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

221.031.250,00 BPP dan KB

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, Termasuk HIV/AIDS

Pengendalian dan Penemuan Kasus PMS dan HIV/AIDS

436.762.000 365.497.291,51 385.818.940,92 409.006.659,26 434.569.575,47 2.031.654.467 DISKES

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Kualitas dan

246.625.000 206.384.185,25 217.859.145,95 230.952.480,62 245.387.010,66 1.147.207.822 DISKESPelayanan Kesehatan Kualitas dan

Kompetensi Pelayanan Kes

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan serta Akses Pelayanan Kes

6.576.000,000 5.503.020,38 5.808.988,32 6.158.108,52 6.542.990,30 30.589.108 DISKES

Program Pengadaan, Peningkatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

15.622.427.400,00 13.086.399.704,09 13.814.003.527,64 14.644.225.139,65 15.559.489.210,88 72.726.544.982 RSUD

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

1.224.960.000,00 1.026.109.180,80 1.083.160.851,25 1.148.258.818,41 1.220.024.994,56 5.702.513.845 RSUD

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.260.607.600,00 1.054.919.300,34 1.113.572.813,44 1.180.498.539,52 1.254.279.698,25 5.863.877.952 DISKESProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

798.878.000,00 668.528.272,25 705.698.444,19 748.110.920,68 794.867.853,23 3.716.083.490 DISKES

Program Keluarga Berencana 483.206.675,00 402.350.010,85 424.720.671,45 450.246.383,81 478.386.782,79 2.238.910.524 BPP dan KBProgram Kesehatan Reproduksi Remaja

146.498.050,00 121.984.018,55 128.766.329,98 136.505.186,41 145.036.760,56 678.790.346 BPP dan KB

Program Pelayanan Kontrasepsi 574.044.500,00 477.987.624,66 504.563.736,59 534.888.017,16 568.318.518,23 2.659.802.397 BPP dan KBProgram Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

537.511.200,00 447.567.569,61 472.452.326,49 500.846.711,31 532.149.630,76 2.490.527.438 BPP dan KB

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

867.624.600,00 722.441.939,00 762.609.710,80 808.442.554,42 858.970.214,07 4.020.089.018 BPP dan KB

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1.145.460.175,00 953.786.314,81 1.006.816.833,91 1.067.326.525,63 1.134.034.433,48 5.307.424.283 BPP dan KB

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

566.859.000,00 474.839.361,38 501.240.429,88 531.364.979,71 564.575.290,94 2.638.879.062 RSUD

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Anak

178.131.100,00 149.066.160,94 157.354.239,49 166.811.229,28 177.236.931,11 828.599.661 DISKES







Pembangunan


Kode

(1)


2011 2012 2013 2014 2015

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

129.700.000,00 108.537.369,80 114.572.047,56 121.457.827,62 129.048.941,85 603.316.187 DISKES

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

- 256.000.000,00 294.400.000,00 338.560.000,00 389.344.000,00 1.278.304.000 DISKES

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Terlaksananya penataan administrasi kependudukan

2.354.578.150,00 1.960.578.347,14 2.069.586.503,24 2.193.968.652,08 2.331.091.692,84 10.909.803.345 DISDUKCAPIL

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

2.458.797.892,00 2.047.358.634,94 2.161.191.775,04 2.291.079.400,72 2.434.271.863,27 11.392.699.566 DISNAKERTRAN

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja

1.990.203.700,00 1.657.175.949,17 1.749.314.931,94 1.854.448.759,35 1.970.351.806,81 9.221.495.147 DISNAKERTRAN

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

388.853.100,00 323.784.949,79 341.787.393,00 362.328.815,32 384.974.366,28 1.801.728.624 DISNAKERTRAN

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

2.206.950.250,00 1.837.653.540,34 1.939.827.077,18 2.056.410.684,52 2.184.936.352,31 10.225.777.904 DISBUDPARPORA

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

1.809.743.750,00 1.506.912.994,21 1.590.697.356,69 1.686.298.267,82 1.791.691.909,56 8.385.344.278 DISBUDPARPORA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

4.334.127.850,00 3.608.883.067,41 3.809.536.965,96 4.038.490.137,61 4.290.895.771,22 20.081.933.792 DISBUDPARPORAPrasarana Olahraga


target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp Rp(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (16) (17)

MISI II :

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Peningkatan usaha ekonomi pedesaan

Lemahnya usaha ekonomi diperdesaan dan kelurahan

1.529.254.490,00 1.273.358.983,80 1.344.157.743,30 1.424.941.623,67 1.514.000.475,15 7.085.713.315,91 BPMPD

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) [*]

635.668.050,00 532.478.466,27 562.084.269,00 595.865.533,56 633.107.129,41 2.959.203.448,25 CIPTA KARYA

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

terselenggaranya program-program pemerintah dalam usaha kesejahteraan

lemahnya SDM masyarakat dalam melaksanakan pembangunan

22.026.133.969,00 18.340.423.880,50 19.360.151.448,25 20.523.696.550,29 21.806.427.584,69 102.056.833.432,73 BPMPD

INDIKASI RENCANA PROGRAM YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANKABUPATEN BENGKALIS

(1)

Menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, perekonomian perdesaan serta kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan.

SKPD Penanggung Jawab2011 2012 2013 2014 2015

KodeBidang Urusan Pemerintahan

dan Program Prioritas Pembangunan


Kondisi Kinerja Awal RPJMD

2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada akhir periode RPMJD

masyarakatProgram Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Motifasi masyarakat dalam membangun desa

kurangnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1.424.678.375,00 1.186.281.956,14 1.252.239.232,90 1.327.498.810,80 1.410.467.486,47 6.601.165.861,30 BPMPD

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

4.186.154.700,00 3.482.181.622,57 3.675.790.920,78 3.896.705.955,12 4.140.250.077,31 19.381.083.275,78 DINSOS

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.682.444.550,00 1.399.512.897,36 1.477.325.814,45 1.566.113.095,90 1.663.995.164,40 7.789.391.522,11 DINSOS, SETDA

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.185.830.650,00 986.413.067,08 1.041.257.633,61 1.103.837.217,39 1.172.827.043,48 5.490.165.611,56 DINSOS

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

5.029.231.275,00 4.183.480.539,18 4.416.082.057,16 4.681.488.588,79 4.974.081.625,59 23.284.364.085,71 DINSOS, SETDA

Program Pembinaan Anak Terlantar 115.512.500,00 96.087.109,41 101.429.552,70 107.525.468,81 114.245.810,61 534.800.441,53 DINSOSProgram Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

910.421.800,00 757.318.897,16 799.425.827,84 847.471.320,09 900.438.277,60 4.215.076.122,70 DINSOS

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

325.999.400,00 271.177.058,90 286.254.503,38 303.458.399,03 322.424.548,97 1.509.313.910,27 DINSOS

Program Penanggulangan Kemiskinan [*]

683.148.744,00 568.835.073,65 600.462.303,74 636.550.088,20 676.334.468,71 3.165.330.678,29 BPMPD

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

8.329.916.600,00 6.936.042.500,61 7.321.686.463,65 7.761.719.820,11 8.246.827.308,87 38.596.192.693,25 DISNAKERTRAN


14.393.211.475,00 12.008.738.506,18 12.676.424.367,12 13.438.277.471,58 14.278.169.813,56 66.794.821.633,44 DISBUDPARPORA

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

587.794.800,00 490.416.892,77 517.684.072,00 548.796.884,73 583.096.690,03 2.727.789.339,53 DISBUDPARPORA

Program Pengembangan Kemitraan 305.092.500,00 254.548.893,35 268.701.811,82 284.850.790,71 302.653.965,13 1.415.847.961,01 DISBUDPARPORA

Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi II 39


MISI III :

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

3.443.871.275,00 2.867.596.241,00 3.027.034.592,00 3.208.959.370,98 3.409.519.331,67 15.956.980.810,66 BKPPP


7.660.385.525,00 6.384.931.335,09 6.739.933.517,32 7.145.003.521,71 7.591.566.241,82 35.521.820.140,93 DISTANAK


1.437.209.425,00 1.199.111.969,79 1.265.782.595,31 1.341.856.129,29 1.425.722.137,37 6.669.682.256,77 DISBUNHUT

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

1.098.483.000,00 915.585.580,50 966.492.138,78 1.024.578.316,32 1.088.614.461,09 5.093.753.496,68 DISTANAK


10.098.483.000,00 8.425.502.666,08 8.893.960.614,31 9.428.487.647,23 10.017.768.125,19 46.864.202.052,82 DISBUNHUT

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.714.790.993,60 2.260.515.514,87 2.386.200.177,50 2.529.610.808,17 2.687.711.483,68 12.578.828.977,82 BKPPP


1.004.667.500,00 837.390.361,25 883.949.265,34 937.074.616,18 995.641.779,69 4.658.723.522,46 DISTANAK


(1)

Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat serta meningkatkan investasi dan UMKM dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan.






2010

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanKondisi Kinerja pada akhir

periode RPMJD


237.368.500,00 198.044.491,39 209.055.765,12 221.620.016,60 235.471.267,64 1.101.560.040,75 DISBUNHUT

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

6.938.367.400,00 5.783.129.227,90 6.104.671.212,97 6.471.561.952,87 6.876.034.574,93 32.173.764.368,67 DISTANAK


9.435.679.825,00 7.872.503.773,27 8.310.214.983,07 8.809.658.903,55 9.360.262.585,02 43.788.320.069,90 DISBUNHUT

Program Peningkatan Produksi Hasil Perternakan

11.688.033.475,00 9.741.975.901,41 10.283.629.761,53 10.901.675.910,20 11.583.030.654,59 54.198.345.702,73 DISTANAK

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

560.756.300,00 467.390.376,05 493.377.280,96 523.029.255,54 555.718.584,02 2.600.271.796,57 DISTANAK

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

2.587.200.000,00 2.156.431.200,00 2.276.328.774,72 2.413.136.134,08 2.563.957.142,46 11.997.053.251,26 DISTANAK

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan

3.068.228.175,00 2.554.810.815,68 2.696.858.297,03 2.858.939.480,68 3.037.623.198,22 14.216.459.966,62 BKPPP

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

654.934.015,00 546.433.389,00 576.815.085,43 611.481.672,07 649.699.276,57 3.039.363.438,08 DISBUNHUT

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Meningkatkan kemampuan ekonomi

150.814.700,00 125.829.756,50 132.825.890,96 140.808.727,01 149.609.272,45 699.888.346,93 DISKANLUT

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarakat pesisir dalam

948.594.175,00 791.443.898,11 835.448.178,84 885.658.614,39 941.012.277,79 4.402.157.144,13 DISKANLUT

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Terselenggaranya penegakan hukum tehadap kapal ;perikanan yang melekukan tindak pidana & meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat dalam penegakan hukum sektor perikanan

1.155.140.100,00 963.772.082,62 1.017.357.810,42 1.078.501.014,82 1.145.907.328,25 5.360.678.336,11 DISKANLUT

Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

Mengembangkan infrastruktur dan penataan kawasan pesisir

1.079.706.700,00 900.835.469,98 950.921.922,12 1.008.072.329,63 1.071.076.850,24 5.010.613.271,97 DISKANLUT

Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi III 40

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(1)






2010


periode RPMJD

Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wawasan nusantara dan indenesia sebagai negara maritim

459.782.400,00 383.611.859,03 404.940.678,39 429.277.613,16 456.107.463,99 2.133.720.014,57 DISKANLUT

Pengembangan kawasan Minapolitan [*] Terlaksananya pengembangan kawasan minapolitan di Kab. Bengkalis

557.259.000,00 464.939.851,88 490.790.507,64 520.287.017,15 552.804.955,72 2.586.081.332,39 DISKANLUT

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

BKPPP

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Mengembangkan usaha budidaya perikanan rakyat dan potensi sumber daya perikanan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang memadai

10.173.778.568,00 8.488.324.280,86 8.960.275.110,88 9.498.787.645,04 10.092.461.872,86 47.213.627.477,65 DISKANLUT

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Meningkatkan produksi dan produktifitas nelayan

12.465.933.250,00 10.400.745.719,24 10.979.027.181,23 11.638.866.714,82 12.366.295.884,50 57.850.868.749,78 DISKANLUT

Program Pengembangan Sistem BKPPPg g gPenyuluhan PerikananProgram Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan dislutkan kab. Bengkalis

411.631.375,00 343.437.845,81 362.532.990,04 384.321.222,74 408.341.299,16 1.910.264.732,76 DISKANLUT

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

270.537.500,00 225.267.513,24 237.792.386,98 252.083.709,44 267.838.941,28 1.253.520.050,94 BKPPP

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Meningkatkan kualitas preoduk dan daya saing bidang perikanan

449.399.900,00 374.949.391,47 395.796.577,63 419.583.951,95 445.807.948,94 2.085.537.769,99 DISKANLUT

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Tersedianya data dan informasi bidang kelautan yang akurat dan up todate

235.184.900,00 196.222.640,76 207.132.619,59 219.581.290,03 233.305.120,65 1.091.426.571,04 DISKANLUT

Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan [*]

Pengembangan sumber daya perikanan yang terarah dan berkesinambungan

963.645.375,00 804.001.618,48 848.704.108,47 899.711.225,39 955.943.176,98 4.472.005.504,32 DISKANLUT


330.930.625,00 397.116.750,00 437.340.000,00 481.074.000,00 BKPPP


100 Org 71 Org 654.934.015,00 71 Org 546.433.389,00 71 Org 576.815.085,43 71 Org 611.481.672,07 71 Org 649.699.276,57 71 Org 3.039.363.438,08 DISBUNHUT


5 Komoditi 5 Komoditi 197.167.100,00 5 Komoditi 164.503.116,63 5 Komoditi 173.649.489,91 5 Komoditi 184.085.824,26 5 Komoditi 195.591.188,27 5 Komoditi 914.996.719,07 DISBUNHUT


1000 Ha 5000 Ha 9.435.679.825,00 5000 Ha 7.872.503.773,27 6000 Ha 8.310.214.983,07 5000 Ha 8.809.658.903,55 9000 Ha 9.360.262.585,02 9000 Ha 43.788.320.069,90 DISBUNHUT

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

974.906.661,00 813.397.286,65 858.622.175,78 910.225.368,55 967.114.454,08 4.524.265.946,06 DISBUNHUT

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

12 Bln 2.676.940.850,00 12 Bln 2.233.461.428,67 12 Bln 2.357.641.884,11 12 Bln 2.499.336.161,34 12 Bln 2.655.544.671,43 12 Bln 12.422.924.995,55 DISBUNHUT

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 12 Bln 846.223.100,00 12 Bln 706.032.280,80 12 Bln 745.287.675,62 12 Bln 790.079.464,92 12 Bln 839.459.431,48 12 Bln 3.927.081.952,82 DISBUNHUT

Program Perlindungan dan Konservasi sumberdaya Hutan

- 370.770.600,00 463.463.250,00 509.560.000,00 560.516.000,00 1.904.309.850,00 BKPPP

Program Perlindungan dan Konservasi sumberdaya Hutan

5.153.994.400,00 4.300.150.186,73 4.539.238.537,11 4.812.046.773,20 5.112.799.696,52 23.918.229.593,56 DISBUNHUT


target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(1)






2010


periode RPMJD

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

1.878.499.700,00 1.564.163.770,45 1.651.131.276,09 1.750.364.265,78 1.859.762.032,39 8.703.921.044,71 KUKM

Program Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

2.462.507.075,00 2.050.447.147,37 2.164.452.008,76 2.294.535.574,49 2.437.944.047,89 11.409.885.853,50 KUKM

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

5.093.842.650,00 DINAS PASAR

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.572.752.700,00 1.309.578.486,07 1.382.391.049,90 1.465.472.752,00 1.557.064.799,00 7.287.259.786,97 KUKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

667.794.150,00 556.049.817,60 586.966.187,46 622.242.855,33 661.133.033,78 3.094.186.044,17 KUKM

Program Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

Terlaksananya kegiatan road show

- 5.374.863.650,00 4 Negara 4.479.948.852,28 4 Negara 4.729.034.008,46 4 Negara 5.013.248.952,37 4 Negara 5.326.577.011,89 19 Negara 24.923.672.475,00 BPPT

Pameran dalam negeri BPPTProgram Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial.

Terbentuk sentra industri di setiap kecamatan

belum fokusnya pembinaan terhadap produk potensial

2 sentra (Kecamatan)

1.632.886.835,00 2 sentra (Kecamatan)




1.619.835.542,40 8 sentra (Kecamatan

)

7.577.765.746,09 DISPERINDAG

Program Penataan Struktur Industri. Pengembangan KI dan pengembangan Industriinti dan pendukungnya

belum terbentuknya industri inti (core industri)

perencanaan KI

1.720.077.600,00 Pemgembangan KI dan

industri kecil

1.435.118.364,28 Pemgembangan KI dan

industri pendukung

1.514.910.945,33 Operasional KI 1.605.957.093,15 Operasional KI dan

terbentuknya operasional

1.706.329.411,47 Operasional KI dan

terbentuknya

7.982.393.414,23 DISPERINDAG

pendukungnya industri) pendukung operasional pendukung

a operasional pendukung

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.

Produk dan IKM yang berkualitas, mandiri dan berdaya saing

lemahnya IKM baik produksi dan kemandirian

60% 3.985.833.119,00 70% 3.325.514.096,59 80% 3.510.412.680,36 90% 3.721.388.482,45 95% 3.953.975.262,60 100% 18.497.123.641,01 DISPERINDAG

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

434.631.900,00 362.627.954,34 382.790.068,60 405.795.751,72 431.157.986,21 2.017.003.660,87 DISPERINDAG

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi.

Penguasaan IPTEK pelaku IKM untuk sistem prodiksi

Lemahnya penguasaan IPTEK pelaku IKM

25% 2.000.000.000,00 80% 3.500.000.000,00 90% 4.000.000.000,00 95% 5.500.000.000,00 100% 15.000.000.000,00 DISPERINDAG

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional.

peningkatan kerja sama perdagangan dalam membuka pasar bagi produk-produk kab. Bengkalis

belum maksimalnya dalam memenfaatkan peluang pasar internasional bagi produk daerah

60% 311.819.500,00 70% 260.161.454,80 80% 274.626.431,69 90% 291.131.480,23 95% 309.327.197,75 100% 1.447.066.064,48 DISPERINDAG

Program Peningkatan dan pengembangan ekspor.

pengawasan terhadap barang ekspor dan peningkatan jumlah ekspo produk

lemahnya penguasaan dan kurangnya nilai ekspor

60% 474.879.475,00 70% 396.207.854,45 80% 418.237.011,16 90% 443.373.055,53 95% 471.083.871,50 100% 2.203.781.267,66 DISPERINDAG

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

peningkatan promosi dan iklim usaha yang mendukung perdagangan

kurangnya promosi dan pasar yang belum dimanfaatkan secara maksimal

60% 3.072.572.925,00 70% 2.563.550.522,52 80% 2.706.083.931,57 90% 2.868.719.575,86 65% 3.048.014.549,35 100% 14.258.941.504,30 DISPERINDAG

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

tercapainya perlindungan kepada masyarakat terhadap ketersediaan bahan pokok, BBM dan LPG

Ketersediaan pokok yang berkelanjutan dan harga yang kurang dalam pengawasan

60% 753.299.025,00 70% 628.502.612,07 80% 663.447.357,31 90% 703.320.543,48 65% 747.278.077,45 100% 3.495.847.615,31 DISPERINDAG


target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

MISI IV :

Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1.129.116.590,00 955.235.457,93 1.008.346.549,39 1.068.948.177,01 1.135.757.438,07 5.297.404.212,41 BINAMARGA

Program Pembangunan jalan dan jembatan

551.515.359.706,00 100% 604.875.622.307,00 100% 511.726.288.660,78 100% 540.178.270.310,32 100% 572.642.984.355,97 100% 608.433.170.878,22 100% 2.837.856.336.512,28 BINAMARGA

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

19.801.502.800,00 100% 29.182.538.025,00 100% 24.688.500.125,50 100% 26.061.180.732,47 100% 27.627.457.694,49 100% 29.354.173.800,40 100% 136.913.850.377,86 BINAMARGA

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

43.172.585.345,00 100% 38.868.946.145,00 100% 32.883.225.611,04 100% 34.711.532.955,01 100% 36.797.696.085,61 100% 39.097.552.090,96 100% 182.358.952.887,60 BINAMARGA

Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

13.935.101.350,00 100% 15.258.214.661,00 100% 12.908.487.748,74 100% 13.626.199.667,57 100% 14.445.134.267,59 100% 15.347.955.159,32 100% 71.585.991.504,23 BINAMARGA

Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

0 100% 250.000.000,00 100% 300.000.000,00 100% 350.000.000,00 100% 400.000.000,00 100% 450.000.000,00 100% 1.750.000.000,00 BINAMARGA

Program Pengembangan dan l l j i i i i d

1.782.269.800,00 1.507.804.706,47 1.591.638.648,15 1.687.296.130,91 1.792.752.139,09 8.361.761.424,63 BINAMARGA

(3)


(1)

Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.







periode RPMJD

pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.Program Pengendalian banjir 3.534.818.260,00 100% 4.823.628.000,00 100% 4.080.801.347,07 100% 4.307.693.901,97 100% 4.566.586.305,48 100% 4.851.997.949,57 100% 22.630.707.504,08 BINAMARGAProgram Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

100% 3.410.959.450,00 100% 2.860.092.909,78 100% 3.019.114.075,57 100% 3.200.562.831,51 100% 3.400.598.008,48 100% 15.891.327.275,34 DISHUBKOMINFO

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ

100% 405.120.325,00 100% 339.693.797,63 100% 358.580.772,78 100% 380.131.477,23 100% 403.889.694,55 100% 1.887.416.067,19 DISHUBKOMINFO

Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

100% 1.436.811.125,00 100% 1.204.767.565,12 100% 1.271.752.641,74 100% 1.348.184.975,51 100% 1.432.446.536,48 100% 6.693.962.843,86 DISHUBKOMINFO

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

100% 1.042.187.500,00 100% 873.875.260,94 100% 922.462.725,45 100% 977.902.735,24 100% 1.039.021.656,20 100% 4.855.449.877,83 DISHUBKOMINFO

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

100% 1.298.129.900,00 100% 1.088.483.219,28 100% 1.149.002.886,27 100% 1.218.057.959,74 100% 1.294.186.582,22 100% 6.047.860.547,51 DISHUBKOMINFO


- Terlaksananya inventarisasi dan penataan bidang ketenagalistrikan

100 36.916.733.904,00 100 30.739.327.611,28 100 32.448.434.226,46 100 34.398.585.123,47 100 36.548.496.693,69 100 171.051.577.558,90 DISTAMBEN

- Terlaksananya Study Kelayakan (FS) pembangunan PLTU kab. Bengkalis

- Tersediannya Sumber Daya Listrik alternatif pedesaan

- Terlaksananya pembangunan jaringan distribusi listrik kab. Bengkalis

Program Penyediaan dan pengelolaan air baku.

1.186.311.400,00 993.734.504,66 1.048.986.143,12 1.112.030.210,32 1.181.532.098,46 5.522.594.356,56 CIPTAKARYA

Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

37.598.065.725,00 31.494.677.720,70 33.245.781.801,97 35.243.853.288,27 37.446.594.118,78 175.028.972.654,71 CIPTAKARYA

Tahun 2010 persentase tersedianya listrik 38,60 % dan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 53,50 %

Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi IV 43

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)(3)(1)







periode RPMJD

Program Pengembangan Perumahan 29.393.191.500,00 24.621.721.240,83 25.990.688.941,82 27.552.729.347,22 29.274.774.931,42 136.833.105.961,28 CIPTAKARYA

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

75.674.912.250,00 63.390.414.557,18 66.914.921.606,56 70.936.508.395,11 75.370.040.169,80 352.286.796.978,65 CIPTAKARYA

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

300.000.000 249.799.950,00 263.688.827,22 279.536.525,74 297.007.558,59 1.390.032.861,55 BLH

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

- Terwujudnya Monitoring Pengelolaan dan pemanfaatan air bawah tanah

100 149.740.600 100 124.683.981,31 100 131.616.410,67 100 139.526.556,95 100 148.246.966,76 100 693.814.515,69 DISTAMBEN

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

120.574.575,00 100.398.409,35 105.980.560,91 112.349.992,63 119.371.867,16 558.675.405,06 BLH

Program Pengendalian kebakaran hutan 2.267.665.475,00 1.888.209.074,24 1.993.193.498,77 2.112.984.428,04 2.245.045.954,80 10.507.098.430,84 BLH

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1.602.064.175,00 1.333.985.169,37 1.408.154.744,79 1.492.784.844,95 1.586.083.897,76 7.423.072.831,88 BLH

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

100.661.750,00 83.062.552,94 87.680.830,88 92.950.448,82 98.759.851,87 463.115.434,51 DINAS PASAR

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

2.603.532.625,00 2.167.874.398,49 2.288.408.215,05 2.425.941.548,78 2.577.562.895,57 12.063.319.682,89 BLH

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

475.000.000,00 395.516.587,50 417.507.309,77 442.599.499,08 470.261.967,77 2.200.885.364,12 BLHSumber Daya AlamProgram Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

696.413.800,00 581.041.363,20 613.347.263,00 650.209.433,50 690.847.523,10 3.231.859.382,80 BAPPEDA

Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 150.000.000.000,00 BINAMARGA, CIPTAKARYA

Program Perencanaan Tata Ruang 979.574.400,00 820.557.638,71 866.180.643,42 918.238.100,09 975.627.981,35 4.560.178.763,58 CIPTAKARYAProgram Pemanfaatan Ruang 305.409.950,00 255.831.989,29 270.056.247,90 286.286.628,39 304.179.542,67 1.421.764.358,25 CIPTAKARYA, SETDAProgram Pengendalian Pemanfaatan Ruang

87.428.175,00 SETDA

Program Penataan Keindahan Kota [*] 39.631.483.900,00 32.702.513.412,34 34.520.773.158,07 36.595.471.624,87 38.882.688.601,42 182.332.930.696,71 DINAS PASAR

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

141.223.200,00 117.591.827,66 124.129.933,28 131.590.142,27 139.814.526,16 654.349.629,38 SETDA

Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

39.721.103.999,60 33.074.432.643,48 34.913.371.098,46 37.011.664.701,48 39.324.893.745,32 184.045.466.188,34 SETDA

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

4.923.030.511,00 4.099.242.584,99 4.327.160.472,71 4.587.222.817,12 4.873.924.243,19 22.810.580.629,02 SETDA, DISTANNAK

Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan

1.349.640.000,00 1.123.800.015,06 1.186.283.295,90 1.257.578.921,98 1.336.177.604,60 6.253.479.837,54 SETDA

Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi IV 44


MISI V :

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

24.880.363.300,00 20.654.831.679,31 21.803.240.320,68 23.113.615.063,95 24.558.216.005,45 115.010.266.369,38 SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT

Program Optimalisasi pemanfaatan Teknologi informasi.

6.709.496.807,00 5.625.919.782,17 5.938.720.922,05 6.295.638.049,47 6.689.115.427,56 31.258.890.988,25 SEKRETARIAT DPRD, DISPENDA, SETDA

Program Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.

115.165.900,00 95.894.786,87 101.226.537,02 107.310.251,90 114.017.142,64 533.614.618,43 SETDA

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

2.323.806.450,00 1.934.955.783,40 2.042.539.324,96 2.165.295.938,39 2.300.626.934,53 10.767.224.431,28 SETDA

Program Penataan daerah otonomi baru

3.441.064.075,00 2.865.258.779,61 3.024.567.167,75 3.206.343.654,53 3.406.740.132,94 15.943.973.809,83 SETDA




periode RPMJD


(1)

Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).




baru.Program pendidikan kedinasan. 734.074.800,00 611.239.494,45 645.224.410,35 684.002.397,41 726.752.547,25 3.401.293.649,45 SETDAProgram pembinaan dan pengembangan aparatur

8.957.345.678,00 7.465.947.622,61 7.881.054.310,43 8.354.705.674,49 8.876.874.779,14 41.535.928.064,67 BKD, BANDIKLAT

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

Peningkatan SDM bagi pengelola pemerintahan desa

Belum memadai SDM bagi pengelola pemerintahan desa

1.956.206.110,00 1.628.867.294,89 1.719.432.316,49 1.822.770.198,71 1.936.693.336,13 9.063.969.256,22 BPMPD

Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.

4.223.022.100,00 3.516.369.031,43 3.711.879.149,58 3.934.963.086,47 4.180.898.279,37 19.567.131.646,84 SETDA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

62.001.051.216,00 51.677.876.188,54 54.551.166.104,62 57.829.691.187,51 61.444.046.886,73 287.503.831.583,39 SEMUA SKPD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

66.014.501.792,00 55.023.087.243,63 58.082.370.894,38 61.573.121.385,13 65.421.441.471,70 306.114.522.786,84 SEMUA SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

836.480.875,00 697.206.809,31 1 thn 735.971.507,91 1 thn 780.203.395,54 1 thn 828.966.107,76 100% 3.878.828.695,52 SEMUA SKPD

Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas PNS.

911.587.700,00 759.808.347,95 802.053.692,10 850.257.118,99 903.398.188,93 4.227.105.047,96 BKD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 787.712.000,00 656.557.952,00 693.062.574,13 734.715.634,84 780.635.362,01 3.652.683.522,98 SEMUA SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

14.431.711.510,00 12.028.831.543,59 12.697.634.577,41 13.460.762.415,51 14.302.060.066,48 66.921.000.112,98 SEMUA SKPD

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2.919.222.150,00 2.435.604.833,69 2.571.024.462,44 2.725.543.032,63 2.895.889.472,17 13.547.283.950,93 BAPPEDA

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

809.460.000,00 675.359.594,91 712.909.588,39 755.755.454,65 802.990.170,56 3.756.474.808,51 BAPPEDA

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

3.012.063.060,00 2.513.065.115,07 2.652.791.535,47 2.812.224.306,75 2.987.988.325,92 13.978.132.343,21 BAPPEDA, SETDA

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

273.354.000,00 228.068.399,56 240.749.002,57 255.218.017,63 271.169.143,73 1.268.558.563,49 BAPPEDA

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

4.636.539.400,00 3.868.420.145,49 4.083.504.305,58 4.328.922.914,34 4.599.480.596,49 21.516.867.361,90 BAPPEDA

Indikasi Rencana Program dan Pendanaan Misi V 45





periode RPMJD

(1)




Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

696.413.800,00 581.041.363,20 613.347.263,00 650.209.433,50 690.847.523,10 3.231.859.382,80 BAPPEDA

Program Kerjasama Pembangunan 249.783.200,00 208.402.491,50 219.989.670,02 233.211.049,19 247.786.739,77 1.159.173.150,48 BAPPEDAProgram Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Terlaksananya pemetaan zonasi air bawah tanah

100 2.245.385.150 100 1.869.656.994,00 100 1.973.609.922,87 100 2.092.223.879,23 100 2.222.987.871,69 100 10.403.863.817,79 DISTAMBEN

Terlaksananya pengeboran air bawah tanah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi tentang DBH Migas

Tersedianya sumur bor sebagai air bersih bagi masyarakat desa di Kec. Rupat dan Rupat Utara

Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

Terpenuhinya keterampilan

100 401.760.575,00 100 334.532.571,82 353.132.582,82 374.355.851,04 397.753.091,73 1.861.534.672,42 INSPEKTORAT

Tersedianya dokumen pemetaan zonasi air bawah tanah pada kec. Rupat, Rupat Utara, Bukit Batu dan Siak Kecil

pengawasan. teknis pemeriksaan

Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dari prosedur pengawasan.

132.194.800,00 110.074.181,43 116.194.305,92 123.177.583,71 130.876.182,69 612.517.053,75 SETDA

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

Terwujudnya pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis

100 2.511.975.675,00 100 3.555.773.900,00 100 3.911.351.290,00 100 4.502.486.419,00 100 4.952.735.060,00 100 19.434.322.344,00 INSPEKTORAT, SETDA

Program Pengembangan data/informasi 1.074.754.000,00 1.074.754.000,00 BAPPEDAProgram Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

- 896.703.266,46 946.559.968,07 1.003.448.222,16 1.066.163.736,04 4.987.629.192,73 BAPPEDA

Program kerjasama informasi dengan mass media

973.000.000,00 811.806.495,50 856.942.936,65 908.445.207,14 965.223.032,59 4.515.417.671,88 SETDA

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

100% 2.010.923.800,00 100% 1.686.161.617,22 1.779.912.203,14 1.886.884.926,55 2.004.815.234,46 9.368.697.781,38 SETDA, DISHUBKOMINFO

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

143.630.300,00 120.434.150,18 127.130.288,93 134.770.819,30 143.193.995,50 669.159.553,91 SETDA

Program Penelitian dan Pengembangan [*]

8.609.347.375,00 7.168.715.146,03 7.567.295.708,14 8.022.090.180,20 8.523.470.816,47 39.890.919.225,84 BALITBANGSTAT

Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah [*]

6.528.986.650,00 6.429.761.200,00 5.353.846.754,24 5.651.520.633,78 5.991.177.023,87 6.365.625.587,86 29.791.931.199,74 DISPENDA

Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

19.905.675.475,00 16.574.789.127,90 17.496.347.403,42 18.547.877.882,36 19.707.120.250,01 92.231.810.138,69 DISPENDA, SETDA

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

`1 48.106.000,00 40.096.351,00 42.325.708,12 44.869.483,17 47.673.825,87 223.071.368,16 KESBANGPOLINMAS

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

1.216.921.100,00 2.595.163.775,00 2.160.905.937,46 2.281.052.307,58 2.418.143.551,26 2.569.277.523,22 12.024.543.094,52 SATPOL PP

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

3.472.230.475,00 2.891.209.996,81 3.051.961.272,63 3.235.384.145,12 3.437.595.654,19 16.088.381.543,76 KESBANGPOLINMAS, SATPOL PP, SETDA

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

69.065.200,00 293.382.200,00 244.289.529,64 257.872.027,48 273.370.136,34 290.455.769,86 1.359.369.663,31 SATPOL PP






periode RPMJD

(1)




Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat).

374.078.300,00 435.573.750,00 362.687.669,90 382.853.104,35 405.862.575,92 431.228.986,92 2.018.206.087,10 SATPOL PP

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.

102.765.300,00 85.654.877,55 90.417.288,74 95.851.367,80 101.842.078,28 476.530.912,37 KESBANGPOLINMAS

Program Pendidikan Politik Masyarakat. 264.438.400,00 220.409.406,40 232.664.169,40 246.647.285,98 262.062.741,35 1.226.222.003,12 KESBANGPOLINMAS

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

84.447.100,00 611.571.175,00 509.744.574,36 538.086.372,70 570.425.363,70 606.076.948,93 2.835.904.434,68 KESBANGPOLINMAS, SATPOL PP


penyusunan rencana pembangunan jangka menengah

Documents