penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr Dadang Solihin SE MANama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi KinerjaPekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja

Pembangunan Daerah Bappenas

Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310

Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0PIN BB : 277878F0Email : [email protected] :Website :

http://dadang-solihin.blogspot.com

3dadang-solihin.blogspot.com

MateriMateriMateriMateri• PP 8/2008-Permendagri 54/2010 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Penajaman Visi Misi: Perumusan• Penajaman Visi-Misi: Perumusan Positioning Differentiation Brand (PDB)

• Tujuan dan Permasalahan PembangunanTujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah

• Perencanaan Pembangunan Daerahg• Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah


PP 8/2008PP 8/2008--Permendagri 54/2010Permendagri 54/2010ggtentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1. Pembangunan Daerah;2. Perencanaan Pembangunan Daerah;3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);5 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra

SKPD);7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);8. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah;9 Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;9. Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;10. Pengendalian;11. Evaluasi;12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).


Positioning Differentiation Brand (PDB)Positioning Differentiation Brand (PDB)g ( )g ( )

POSITIONINGPOSITIONING DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATION

BRANDBRAND


PDB Triangle: Provinsi GorontaloPDB Triangle: Provinsi Gorontalogg

Brand IntegrityPOSITIONINGPOSITIONING

Agro Bisnis

DIFFERENTIATIONDIFFERENTIATIONBrand Integrity

Provinsi Jagung Agro Bisnis Jagung

BRANDBRAND

Visi Provinsi Gorontalo


PDB Triangle: Kabupaten LamonganPDB Triangle: Kabupaten Lamongang p gg p g

Brand Integrity

Kabupaten dengan

POSITIONINGPOSITIONING

Pelajaran Bahasa


p gpemerintahan

entrepreneurship

jMandarin di Sekolah

dan Pesantren

BRANDBRAND

Visi Kabupaten Lamongan


PDB Triangle: Kota SawahluntoPDB Triangle: Kota Sawahluntogg

Brand Integrity

Kota Pariwisata

POSITIONINGPOSITIONING

Lokasi Historis Kuno,


Budaya Pertambangan

,DaerahPertambangan

Batu Bara, Lahan Alami

BRANDBRAND

Visi Kota Sawahlunto


Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan?Apa Itu Pembangunan? Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah: proses perubahan ke

Tujuan Pembangunan:Tujuan Pembangunan:1 Peningkatan standar hidup (levels proses perubahan ke

arah kondisi yang lebih baik

1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan sandang papan pelayanan

melalui upaya yang dilakukan secara t

pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

2. Penciptaan berbagai kondisi yang terencana.

p g y gmemungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orangorang.

3. Peningkatan kebebasan(freedom/democracy) setiap orang.

Todaro, 2000


Ho ?Ho ?How?How?1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan

antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).g y (p )

2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.p p g j4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam p j g y

agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan DaerahTantangan dalam Pembangunan Daerahg gg g

Sarana dan P

• Mengurangi ketimpanganPrasarana yang

memadai dan berkualitas

ketimpangan• Memberdayakan

masyarakat • Mengentaskan

kemiskinan.• Menambah lapangan

Pemanfaatan

Dunia usaha yg kondusif

kerja.• Menjaga kelestarian

SDAPemanfaatan sumber daya secara

berkualitas

SDA

Koordinasi yang semakin baik antar

stakeholders

Peningkatan kapasitas

dadang-solihin.blogspot.com 17SDM

PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAHPEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Upaya untuk memberdayakan

masyarakat di seluruh daerahPemerintahan Daerah masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu S hi t i t tSehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan

profesional dalam:

Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan

masyarakat untuk:p y

M ik ti k lit k hid Memberikan pelayanan kepada masyarakat, M l l b d

Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,

Mengelola sumber daya ekonomi daerah.

, Peningkatan harkat, martabat,

dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAHPEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan Good Governance

Dilaksanakan Melalui:

Daerah Sumberdaya Good Governance

K i b P Ti PilKeseimbangan Peran Tiga Pilar

P i t h D i U h M k t

Menjalankan dan

Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan

kondusif bagi unsur-unsur lain.

pendapatan. politik.


Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: From Government to GovernanceFrom Government to Governance

Government GovernanceM b ik h k k l if b i P l l blik Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,

Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan

Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya

dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

mengijinkannya.20dadang-solihin.blogspot.com

Pelaku Pembangunan: Pelaku Pembangunan: ggParadigma GovernanceParadigma Governance

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.

Tenaga Kerja

Kontrol Kontrol

Tenaga Kerja

Dunia Usaha S t Pemerintah MasyarakatSwasta y

Nilai RedistibusiNilaiPertumbuhan

RedistibusiMelalui Pelayanan

Pasar

Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan GoodGood.


Model Go ernanceModel Go ernanceModel GovernanceModel GovernanceSektor SwastaSektor Swasta Sektor PublikSektor Publik Sektor KetigaSektor Ketiga

Perusahaantransnasional

OrganisasiAntar Pemerintah

LSMInternasional

Tingkat Tingkat SupranasionalSupranasional

P h Ormas/LSMTingkatTingkatGOVERNANCE

PerusahaanNasional

Ormas/LSMNasional

TingkatTingkatNasionalNasional

PerusahaanLokal

PemerintahLokal

LSM LokalTingkat Tingkat SubnasionalSubnasional Lokal LokalSubnasionalSubnasional

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: StakeholdersPelaku Pembangunan: Stakeholdersgg

i i d i t

STATE CITIZENSExecutiveJudiciary

Legislature

organized into:Community-based organizations Non-governmental organizationsg

Public serviceMilitaryPolice

Professional AssociationsReligious groupsWomen’s groups

Police Media

BUSINESSSmall / medium / large enterprises

Multinational CorporationsFi i l i tit tiFinancial institutions

Stock exchange


TroikaTroika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan MasyarakatDunia Usaha Swasta, dan Masyarakat

Masyarakat, Bangsa, dan

VISI

Negara MasyarakatMasyarakat

VISIPemerintahPemerintah

Dunia UsahaDunia UsahaGood Governance


Sinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas StakeholdersSinergitas Stakeholders


Proses PerencanaanProses PerencanaanProses PerencanaanProses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning) khususnya penjabaran Visi dan Misi dalamplanning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk ituuntuk itu.

Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antaraDilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


PersyaratanPersyaratan Dokumen PerencanaanDokumen Perencanaan::Persyaratan Persyaratan Dokumen PerencanaanDokumen Perencanaan: : SMARTSMART

SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi

MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)g g )

ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)appropriate collection method)

RELEVANT (information needs of the people who will use the data)

TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)


Syarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanSyarat PerencanaanH iliki t h i d hit kHarus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).

3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.

4. Masalah-masalah yang dihadapi.

5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.

7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.


Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan

• Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders

• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi

sumberdayaP t t d d• Penetapan standar dan pengawasan kualitas


Status Hukum Dokumen PerencanaanStatus Hukum Dokumen PerencanaanNASIONAL DAERAH

Dokumen Penetapan Dokumen PenetapanDokumen Penetapan Dokumen PenetapanRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

UU (Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Perda (Ps. 13 Ayat 2)

(RPJP-Nasional)( y )

(RPJP-Daerah)( y )

Rencana Pembangunan J k M h N i l

Per Pres Rencana Pembangunan J k M h D h

Peraturan KDH Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)

(Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)

(Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja PeraturanRenstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL

(Ps 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD( Ps 21 Ayat 3)( j ) (Ps. 21 Ayat 1) ( j ) ( Ps. 21 Ayat 3)


Perencanaan yang IdealPerencanaan yang IdealPerencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat

dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti

pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan danadanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.

• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan p ppelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhankeutuhan konsep secara keseluruhan.

• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system)adaptive system).

• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).


Apa it RPJMDApa it RPJMD1/21/2

Apa itu RPJMDApa itu RPJMD• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk

mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada:p g p1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas

implementasinya.


Apa it RPJMDApa it RPJMD2/22/2

Apa itu RPJMDApa itu RPJMDRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang p g g y p y g

hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2. Bagaimana mencapainya, dan; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan

tercapai.


S bstansi RPJMDS bstansi RPJMDSubstansi RPJMDSubstansi RPJMD• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara

arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH • kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan • yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur

keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 t h k dtahun kedepan.


St b St PSt b St P RPJMDRPJMDSt b St PSt b St P RPJMDRPJMDStep by Step Penyusunan Step by Step Penyusunan RPJMDRPJMDStep by Step Penyusunan Step by Step Penyusunan RPJMDRPJMD

Tahap 1 Penyusunan

3 5

PersiapanPenyusunan

Rancangan Awal Renstra SKPD

Penyusunan Rancangan

Akhir RPJMD

Penyusunan Rancangan

Awal RPJMD

Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / R t SKPD

Penetapan Perda/Perkadatentang RPJMDAwal RPJMD Renstra SKPD tentang RPJMD

2 4 6


Tahap PersiapanTahap Persiapan1 p pp p1. Orientasi Perencanaan Daerah2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMDy3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih5. Orientasi Renstra SKPD6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD7 P R K j P i d k R t SKPD7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD8. Identifikasi Stakeholder9 Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen

RPJMD11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh

stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMDstakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD 14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD


Tahap Penyusunan Rancangan Tahap Penyusunan Rancangan 2

Awal RPJMDAwal RPJMD1 Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah 5 tahunan2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depany p p p3. Kajian terhadap RPJMD4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih5. Analisis keuangan daerah6. Kajian RTRW-D7 Review RPJMD Provinsi dan Nasional7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMDg10. FGDs untuk setiap Topik11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang

RPJMD


Tahap Penyusunan Rancangan Tahap Penyusunan Rancangan 3

Awal Renstra SKPDAwal Renstra SKPD1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah3. Tupoksi SKPD4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD5 E l i R t SKPD (R t Di ) i d l l5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi7 Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)9. Pembahasan Forum SKPD10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD12 M b RPJMD12. Musrenbang RPJMD 13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD


Tahap Penyusunan Rancangan AkhirTahap Penyusunan Rancangan Akhir4 Tahap Penyusunan Rancangan Akhir Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra RPJMD Daerah / Renstra SKPDSKPD

4

1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMDy p3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPDy g


Tahap Penetapan Perda/Perkada Tahap Penetapan Perda/Perkada 5 p pp ptentang RPJMD tentang RPJMD

5

1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten

2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD5. Penetapan Ranperda menjadi Perda6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan7 D k R t SKPD t l h di hk7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan


Langkah Penyusunan RPJMDLangkah Penyusunan RPJMDg yg yVisi, Misi, Program

Kepala Daerah Terpilih(1)

Indikator

Bappeda menyusun Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD

(2)

(3)RPJMDa) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerah

Program SKPD(3)

Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD

c) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

(4)

Penetapan RPJMDBappeda menyusun (5)Penetapan RPJMD

Rancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerah (6)

(7)

Digunakan sebagai pedoman penyusunan

Rancangan RKPD

b) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD

(6)


Contoh Janji Kampanye HADE 2008Contoh Janji Kampanye HADE 2008http://rizasaputra wordpress com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/

1/21/21. Mengakomodasi pembentukan Propinsi

Cirebon2 K t k litik di j k BEM J b

4. Pengembangan seni dan budaya di Jawa Barat melalui pembangunan gedung-gedung k i b t f i t i l t k

http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji kampanye hade/

2. Kontrak politik yang diajukan BEM se-Jabar Jaminan cagub-cawagub untuk

merealisasikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara gratis selambat-

kesenian bertaraf internasional, mematenkan kesenian khas Jabar.

5. Pengembangan dan penataan kembali kawasan Jatinangor.g

lambatnya 2 tahun masa jabatan. Transparansi penyaluran dana bantuan

pendidikan. Membuka ruang publik untuk komunikasi

g6. Membuat kawasan olah raga dan sarana

pendukung untuk meningkatkan prestasi olah raga Jabar.

7 Pertahankan eksistensi pasar tradisional Membuka ruang publik untuk komunikasi dengan masyarakat.

Kebijakan berorientasi pemberdayaan usaha kecil menengah.

7. Pertahankan eksistensi pasar tradisional melalui penataan berdaya saing.

8. Mengubah pola pertanian dengan pupuk organik untuk meningkatkan hasil produksi.

Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Membuat peraturan daerah yang transparan

9. Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor Barat.

10. Menghentikan alih fungsi lahan pertanian untuk menyelamatkan lingkungantransparan.

Menghapus dan menindak tegas pungutan liar.

Membasmi mafia peradilan.

untuk menyelamatkan lingkungan.11. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk

pengembangan sentra tanaman hias Cihideung, Kec. Parongpong KBB.

3. Pemekaran Kab. Sukabumi. 12. Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah.13. Perjuangkan nasib buruh Jabar.14. Perkembangan skema perekonomian yang

baik

46

baik.

dadang-solihin.blogspot.com

Contoh Janji Kampanye HADE 2008Contoh Janji Kampanye HADE 2008http://rizasaputra wordpress com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/

2/22/215. Pendidikan yang murah dengan anggaran

pendidikan 20%.16 P t b ik j l k i i

Pembebasan SPP dan bantuan buku, perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji

i d t d

http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji kampanye hade/

16. Percepatan perbaikan jalan rusak propinsi Jawa Barat.

17. Penyediaan satu juta lapangan kerja.18. Membangkitkan industri genting Kab.

guru negeri dan swasta, dengan anggaran Rp 200 miliar/tahun.

Meningkatkan kesejahteraan petani melalui dana talangan untuk menjamin stabilitas g g g

Majalaya.19. Prioritas pembangunan pada daerah yang

belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan masalah kesehatan

g jharga pupuk dan gabah sebesar Rp 200 miliar/tahun.

Pembangunan jalan dan irigasi dengan anggaran Rp 200 miliarmasalah kesehatan.

20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan.

21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga

anggaran Rp 200 miliar. Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun

untuk operasi pasar ketika harga sembako naik.

sukarela.22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI

asal Jabar. Program KTP berasuransi kesehatan

Pengembangan dan revitalisasi posyandu untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp 50 miliar/tahun.

Mendukung eksistensi praktisi perkebunankesehatan.23. Tawarkan komitmen moral dengan batas

waktu pelaksanaan 3 tahun masa kepemimpinan. Meliputi:

Mendukung eksistensi praktisi perkebunan untuk mendapat hak guna usaha.

25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec.

Menyerap satu juta lapangan kerja melalui pengadaan dan peningkatan UKM dengan anggaran Rp 200 miliar/tahun.

Batununggal Kota Bandung.


Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 1/31/3Bab I Pendahuluan1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD 1.2. Landasan Hukum Rencana Pembangunan 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen

Perencanaan lainnya 1 5 Sistematika Penulisan

Jangka Menengah Daerah

1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan DaerahMenggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-strategis dalam penyelenggaraan fungsifungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh

2.1 Kondisi Geografis Daerah 2 2 P l U2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup g g p2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan

Provinsi/Kabupaten/Kota


Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 2/32/32.9 Pariwisata dan Budaya 2.10 Pendidikan 2 11 Perlindungan sosial

Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan DaerahBerdasarkan visi misi dan agenda Kepala2.11 Perlindungan sosial

2.12 Keuangan Daerah 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan

Daerah

Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk

Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait

3.1 RPJM Nasional

masing-masing strategi pembangunan daerah.

5.1 Tujuan 5.2 Strategi3.1 RPJM Nasional

3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk RPJM Provinsi)

3.3 RPJM Provinsi 3 4 RTRW P i i d RTRW

5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi

pemerintahan daerah)5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan

K k P d3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota)

Kerangka Pendanaan

Bab VI Program Pembangunan DaerahUntuk masing-masing program perlu

Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah

4.1 Visi 4 2 Misi

g g p g pdicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif

6 1 Program Pembangunan4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada)

6.1 Program Pembangunan6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan


Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan RPJMDRPJMD 3/33/36.2 Program Pengembangan Kelembagaan

dan Legislasi Daerah Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup:

Bab VII Kaidah PelaksanaanMengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan

kurangnya mencakup: 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,

Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerahuntuk dapat mengimplementasikan

RPJMD secara efektif 7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD,

RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD

g p2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik

dan Musrenbang RPJMD 3 Program Tolok Ukur dan Target Kinerja

7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD

7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi

3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah

4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD

7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non Government Stakeholders untuk

t d l i

glalu (Penerimaan dan Belanja)

5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengahmemantau dan mengevaluasi

implementasi RPJMD

6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah


Contoh: Outline Contoh: Outline RPJMD DKIRPJMD DKIBAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan

BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

Urusan Wajib Landasan Hukum Hubungan RPJMD dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya Sistematika Penulisan

Urusan Pemerintahan

BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Kondisi Geografis

KEUANGAN DAERAH Umum Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kondisi Demografi Sumber Kekayaan Alam Kondisi menurut Aspek Kehidupan Kondisi menurut Urusan Pemerintahan

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHKondisi menurut Urusan Pemerintahan

BAB III VISI DAN MISI Visi

Mi i

DAERAH Program Dedicated Program menurut Urusan Pemerintahan Program Kewilayahan

Misi

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan Pembangunan Daerah

BAB VIII PENUTUP

j g Strategi Pembangunan Daerah Pendekatan


E l i K lit RPJMDE l i K lit RPJMD1/31/3

Evaluasi Kualitas RPJMDEvaluasi Kualitas RPJMD

1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi

.

pemerintahan daerah2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan

daerah.

daerah3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .

Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)kelemahan (weaknesses)

Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi g p p g ( pp ) gancaman (threats)


Evaluasi Kualitas RPJMDEvaluasi Kualitas RPJMD 2/32/3

4 Rumusan tujuan strategi arah dan kebijakan 4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan:

.

Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)

Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi

(th t )ancaman (threats)5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi,

dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan.

dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.

6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, 6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah.

.


Evaluasi Kualitas RPJMDEvaluasi Kualitas RPJMD 3/33/3

7 Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah 7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah

.

g8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan

kendala fiskal daerah.

9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan

l h t t i i l

.

permasalahan strategis nasional10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif

dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan.

dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD

11. Kualitas RPJMD sudah SMART 11. Kualitas RPJMD sudah SMART .


penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah

Education