Penyediaan Tenaga Listrik UntukBangunan Dalam KawasanTerbatas

Eddy M. Leks, S.H., LL.M., MCIArb.

Penyediaan Tenaga Listrik untuk

Bangunan dalamKawasan Terbatas

Dasar Hukum :

1. Undang-undang No. 30 Tahun 2009tentang Ketenagalistrikan

2. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun2012 j.o. Peraturan PemerintahNo.23 Tahun 2014 tentang KegiatanUsaha Penyediaan Tenaga Listrik

3. Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral RepublikIndonesia No. 31 Tahun 2015tentang Penyediaan Tenaga Listrikuntuk Bangunan dalam KawasanTerbatas

Bangunan Dalam Kawasan Terbatas

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik

Indonesia No. 31 Tahun 2015 tentang Penyediaan Tenaga Listrik

untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas

Diterbitkan:

• 29 September 2015

Mulai berlaku:

• 29 Desember 2015

Tenaga Listrik

Suatu bentuk energi sekunder yang

dibangkitkan, ditransmisikan, dan

didistribusikan untuk segala macam

keperluan, tetapi tidak meliputi

listrik yang dipakai untuk

komunikasi, elektronika, atau

isyarat.

(Pasal 1 ayat 2 Permen ESDM No. 31

Tahun 2015)

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha PenyediaanTenaga Listrik

Usaha PenyediaanTenaga Listrik

KepentinganUmum

KepentinganSendiri

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

JenisUsaha

PembangkitanTenaga Listrik

TransmisiTenaga Listrik

DistribusiTenaga Listrik

PenjualanTenaga Listrik

Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik untuk Kepentingan

Umum dapat dilakukan

secara terintegrasi.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk

kepentingan umum.

(Pasal 1 ayat 3 Permen ESDM No. 31 Tahun 2015)

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum

dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga

listrik (IUPTL)

(Pasal 1 ayat 3 Permen ESDM No. 31 Tahun 2015)

Wilayah Usaha

Wilayah Usaha adalah wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik

Wilayah Usaha

Peraturan Menteri ESDM No. 28 Tahun 2012 sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri ESDM No.7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

Catatan:1 Wilayah Usaha = 1 Badan Usaha

Bangunan Dalam Kawasan Terbatas

Rumah susun, apartemen, kondominium, pasar, pusat perbelanjaan,

perkantoran, pergudangan, atau bangunan dengan kepemilikan

individual dan bersama (strata title) untuk kegiatan lainnya.

(Pasal 1 ayat 1 Permen ESDM No. 31 Tahun 2015)

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Bangunan DalamKawasan Terbatas

Selanjutnya disebut Perhimpunan Pemilik dan Penghuni adalah

badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni

Bangunan Dalam Kawasan Terbatas

(Pasal 1 ayat 4 Permen ESDM No. 31 Tahun 2015)

Pengelola

Suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola Bangunan

Dalam Kawasan Terbatas

(Pasal 1 ayat 5 Permen ESDM No. 31 Tahun 2015)

Satuan Bangunan

Satuan rumah susun, satuan apartemen, satuan kondominium,

kios pasar, toko, ruang kantor, gudang, atau satuan bangunan

dengan kepemilikan individual dan bersama (strata title) lainnya

yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum.

(Pasal 1 ayat 6 Permen ESDM No. 31 Tahun 2015)

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kawasan Terbatas

Pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha

wajib menyediakanTenaga Listrik di dalam

wilayah usahanya

Pemegang IUPTL dapatbekerja sama dengan

Perhimpunan Pemilik danPenghuni atau Pengelola yang

ditunjuk oleh PerhimpunanPemilik dan Penghuni untukmenyediakan Tenaga Listrik

pada Bangunan dalamKawasan Terbatas

Catatan : Apabila Perhimpunan Pemilik dan Penghuni belum terbentuk, Pengelola dapatdibentuk oleh pelaku pembangunan

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kawasan Terbatas

Penyambungan Tenaga Listrik kepada PerhimpunanPemilik dan Penghuni atau

Pengelola disalurkan ke:

Satuan Bangunan

Bagian Bersama

Benda Bersama

Ketentuan Penyambungan Tenaga Listrik kepada PerhimpunanPemilik dan Penghuni atau Pengelola

• Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola tidakmendapatkan keuntungan atas penyaluran Tenaga Listrik padaSatuan Bangunan, Bagian Bersama dan Benda Bersama denganketentuan biaya pemanfaatan Tenaga Listrik yang dibayar olehpemilik atau penghuni Satuan Bangunan kepada PerhimpunanPemilik dan Penghuni atau Pengelola tidak lebih dari biayapemanfaatan Tenaga Listrik yang dibayar oleh Perhimpunan Pemilikdan Penghuni atau Pengelola kepada pemegang IUPTL

• Penyaluran Tenaga Listrik pada Satuan Bangunan dilengkapi denganalat pengukur dan pembatas (APP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang metrologi legal

Ketentuan Penyambungan Tenaga Listrik kepada PerhimpunanPemilik dan Penghuni atau Pengelola – Cont’d

• Tarif Tenaga Listrik pada Satuan Bangunan mengacu pada tarifTenaga Listrik yang berlaku pada pemegang IUPTL sesuaiperuntukannya

• Pemegang IUPTL melakukan supervisi terhadap penyaluran TenagaListrik pada Bangunan Dalam Kawasan Terbatas, Satuan Bangunan,Bagian Bersama dan Benda Bersama

Biaya Pemanfaatan Tenaga Listrik kepada pemilik atau penghuniSatuan Bangunan

PerhimpunanPemilik dan

Penghuni atauPengelola

BiayaPemanfaatanTenaga Listrik

Biaya Beban danBiaya Pemakaian

Tenaga Listrikuntuk Satuan

Bangunan

BiayaTambahan

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dalammenyalurkan Tenaga Listrik mengenakan biaya pemanfaatan Tenaga

Listrik kepada pemilik atau penghuni Satuan Bangunan

Biaya Tambahan Pemanfaatan Tenaga Listrik

Biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVArh)

Biaya beban dan biaya pemakaian Tenaga Listrik Bagian Bersama dan

Benda Bersama

Selisih perhitungan biaya atas pemakaian Tenaga Listrik, jika ada,

karena penerapan tarif ganda pada alat pengukur dan pembatas (APP)

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dan penerapan

tarif tunggal pada alat pengukur dan pembatas (APP) Satuan

Bangunan

Selisih perhitungan biaya atas pemakaian Tenaga Listrik, jika ada,

karena perbedaan hasil pengukuran alat pengukur dan pembatas

(APP) Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola dengan

hasil pengukuran alat pengukur dan pembatas (APP) Satuan

Bangunan yang disebabkan oleh susut teknis

Pajak penerangan jalan

Biaya Tambahan Pemanfaatan Tenaga Listrik – Cont’d

Biaya tambahanmenjadi tanggung

jawab bersamapemilik atau

penghuni SatuanBangunan sesuai

dengan kesepakatan

Dalam tagihan biayapemanfaatan Tenaga Listrik, rincian biaya

beban dan biayapemakaian Tenaga

Listrik untuk SatuanBangunan harus

dipisahkan denganrincian biaya

tambahan

Hak Pemilik atau Penghuni Satuan Bangunan

Mendapatkan informasi dariPerhimpunan Pemilik danPenghuni atau Pengelola

atas:

Biaya pemanfaatan Tenaga Listrikyang dibayar oleh Perhimpunan

Pemilik dan Penghuni atauPengelola kepada pemegang

IUPTL

Data total pemakaian Tenaga Listrik Bangunan dalam KawasanTerbatas dan pemakaian Tenaga Listrik pada Benda Bersama dan

Bagian Bersama

Kewajiban Perhimpunan Pemilik dan Penghuni atau Pengelola

Menyampaikan informasi biaya

pemanfaatan Tenaga Listrik dan

data total pemakaian Tenaga

Listrik Bangunan dalam Kawasan

Terbatas dan pemakaian Tenaga

Listrik pada Benda Bersama dan

Bagian Bersama

Perhimpunan

Pemilik dan

Penghuni atau

Pengelola

Pemilik atau penghuni

Satuan Bangunan setiap

bulan sesuai permintaan