PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI

Keterpaduan Perencanaan Penyediaan Rumah Layak Huni

OUTLINE OUTLINE

1. PERMUKIMAN KUMUH1. PERMUKIMAN KUMUH

2. KETERPADUAN NUSP-2 DENGAN BSPS 2. KETERPADUAN NUSP-2 DENGAN BSPS

3. IDENTIFIKASI DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN RTLH 3. IDENTIFIKASI DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN RTLH

PERMUKIMAN KUMUHPERMUKIMAN KUMUH

FISIK ALAMI

FISIK BINAAN

SOSIAL EKONOMI

SOSIAL BUDAYA

Kelayakan & ketersediaan lahan

Daya dukung lahan

Akses & ketersediaan prasarana

Struktur & tata letak

Kemampuan ekonomi individu

Potensi ekonomi lingkungan

Pola perilaku

Pola bermukim

EKSTERNAL

Ketidakjelasan status tanah

Ketidaktahuan aturan bangunan & lingkungan

Marginalisasi proses pembangunan

PERMUKIMAN KUMUHPERMUKIMAN KUMUH FAKTOR PENYEBABFAKTOR PENYEBAB

KETERPADUAN NUSP-2 DENGAN BSPS

• SOLUSI PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI• MENGENAL PROGRAM BSPS

SOLUSI PENANGANAN RUMAH LAYAK HUNI

KETERPADUAN PERENCANAAN :

1.Pola Keterpaduan dalam penanganan permukiman kumuh sampai dengan tuntas dalam kurun waktu yang telah ditetapkan;

2.Melakukan koordinasi dan singkronisasi antar pemangku program baik pusat maupun daerah dalam upaya penanganan permukiman kumuh termasuk dengan penyediaan hunian berupa rumah layak huni;

3.Memadukan program penyediaan Rumah Layak Huni melalui BSPS di Direktorat Penyediaan Perumahan dengan penyediaan PSU melalui NUSP2 di Direktorat Cipta Karya.

RUMAH LAYAK HUNIRUMAH LAYAK HUNI

MENGENAL PROGRAM BSPS

PROGRAM BSPS :Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan atau peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Gambaran Umum Program BSPS :Output – Rumah Layak Huni (Keselamatan Bangunan, Kecukupan Ruang dan Kesehatan)Outcome – Rumah Terhuni

Besaran Bantuan Stimulan :a.Peningkatan Kualitas Ringan – 7.5 Jutab.Peningkatan Kualitas Sedang – 10 Jutac.Peningkatan Kualitas Berat – 15 Jutad.Pembangunan Baru – 30 Juta

KEGIATAN PEMBANGUNAN BARU (PB)Kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya, meliputi :a.Pembangunan baru pengganti RTLH, dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan seluruh komponen Struktural maupun komponen non Struktural dengan kondisi rusak total,b.Pembangunan rumah baru, adalah pembangunan rumah baru di atas kavling tanah matang.

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS (PK)Kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni, kegiatan peningkatan kualitas ini di bagi menurut tingkat kerusakanya, antara lain:a.Rusak ringan, dimana kondisi kerusakan pada komponen non struktural,b.Rusak sedang, dimana kondisi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural,c.Rusak Berat, dimana kondisi kerusakan pada komponen non struktural dan sebagian besar komponen struktural.

POLA PENANGANAN MELALUI BSPS

KOMPONEN NON STRUKTURALKomponen non struktural antara lain :a.Dinding pengisi,b.Kusen,c.Penutup atap,d.Lantai.

KOMPONEN STRUKTURALKomponen struktural antara lain :a.Pondasi,b.Tiang atau Kolom,c.Balok,d.Rangka Atap.

KOMPONEN YANG DIDANAI LEWAT PROGRAM BSPS

PENERIMA MANFAAT PROGRAM BSPS (KELOMPOK)a. Kelompok penerima BSPS minimal 20 Orang dan merupakan MBR

yang memenuhi persyaratan:b. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga,c. Memiliki atau menguasai tanah (legal dan sesuai tata ruang),d. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-

satunya dengan kondisi RTLH,e. Belum pernah menerima BSPS dari Pemerintah Pusat,f. Berpenghasilan paling banyak senilai Upah Minimum Provinsi

setempat,g. Diutamakan memiliki keswadayaan.

PENETAPAN PENERIMA MANFAAT DAN LOKASI

Bupati/Walikota mengusulkan desa/kelurahan calon lokasi BSPS,Pemerintah Provinsi melakukan verifikasi usulan calon lokasi BSPS,Hasil verifikasi Pemerintah Provinsi berupa daftar prioritas lokasi BSPS disampaikan kepada Pemerintah Pusat,Lokasi BSPS ditetapkan berdasarkan hasil berifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Program Prioritas Pemerintah Pusat,Program Prioritas Pemerintah Pusat adalah:

Direktif Presiden, Program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kegiatan berdasarkan usulan lembaga tinggi negara,Kegiatan berdasarkan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama.

PENETAPAN PENERIMA MANFAAT DAN LOKASI

PENETAPAN LOKASI BSPS DILAKUKAN OLEH MENTERI:

IDENTIFIKASI DAN PERENCANAAN KEBUTUHAN RTLH

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN RTLH MEKANISME PENYAMPAIAN USULAN KEBUTUHAN RTLH

Pelaksanaan Kegiatan Review Perencanaan menghasilkan beberapa data yang telah dimutakhirkan dan diambil dari identifikasi di lapangan khususnya permasalahan RTLH, data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

• Pemutahiran Baseline,• Pemutahiran Profil Permukiman Kumuh,• Pemutahiran Deliniasi Permukiman Kumuh,• Pemutahiran Dokumen NUAP,• Pemutahiran Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh,• Pemutahiran Konsep Pengurangan Permukiman Kumuh di

tingkat Kelurahan.

REVIEW PERENCANAAN

BAGAN MEKANISME IDENTIFIKASI RTLH

IDENTIFIKASI DATA RTLH

BASELINE KUMUH

VALIDASI DATA RTLH

BASELINE KUMUH

RUMAH – HAK MILIK

PROSES PENDETAILAN INFORMASI RUMAH:

a. Komponen Struktural

b. Komponen Non Struktural

c. Tingkat Kerusakan

d. Kepemilikan dan Penghuni

e. Data penting Rumah.

MBR

REKAP & PRIORITASI

PENETAPAN & USULAN RTLH KE PROGRAM BSPS MELALUI PEMERINTAH

KOTA DAN PROVINSI KEPADA DJPP

Pelaksanaan kegiatan validasi baseline pada komponen rumah bertujuan untuk memastikan kebenaran informasi terkait dengan kondisi rumah, data kondisi rumah yang akan di validasi adalah: • Kepemilikan Rumah,• Kondisi kelayakan Rumah pada komponen struktural dan

non struktural,• Luasan bangunan dan lahan,• Kesesuaian peruntukan permukiman pada Tata Ruang,• Tingkat pendapatan penghuni Rumah,• Data Dokumentasi Penghuni dan kondisi rumah.

VALIDASI DATA BASELINE KOMPONEN RUMAH

PROSES VALIDASI

PROSES VALIDASI

No Nama Kelurahan RT RW Zona Peruntukan Status RT PANJANG LEBAR LANTAI LUAS JIWA1Agus Priyanto Sewu 1 4 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT001-RW004 5 4 1 20 52Sugiyanto Sewu 1 6 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT001-RW006 10 5 1 50 43Sri Riyadi Sewu 2 7 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT002-RW007 5 3 1 15 34Yatra Sewu 2 9 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT002-RW009 7 4 1 28 45Suratman Sewu 2 9 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT002-RW009 7 4 1 28 26Sumarno Sewu 2 9 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT002-RW009 7 4 1 28 47Tugimin Broto Suwarno Sewu 2 9 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT002-RW009 4 3 2 24 68Suhartono Sewu 3 4 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT003-RW004 5 3 1 15 59Margono Sewu 3 5 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT003-RW005 15 3,5 1 52,5 5

10Darmadi Sewu 3 7 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT003-RW007 8 5 1 40 511Edi Subiakto Sewu 3 7 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT003-RW007 8 5 1 40 512Eko Suryanto Sewu 3 7 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT003-RW007 6 6 1 36 813Partiyem Sewu 3 7 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT003-RW007 7 5 1 35 614Pujo Tilarso Sewu 3 7 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT003-RW007 8 4 1 32 515Sri Ariani Sewu 3 7 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT003-RW007 6 4 1 24 416Sri Dadi Purwadi Sewu 3 7 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT003-RW007 8 8 1 64 517Suparti Sewu 3 7 Zonasi Permukiman Milik Sendiri RT003-RW007 8 5 1 40 4

PROSES PERENCANAA TERPADU

PROSES AWAL USULAN RTLH DARI BSPS

PROSES AWAL USULAN RTLH DARI BSPS

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANYA