penyebaran kepemilikan saham pemerintah pada badan usaha

PENYEBARAN KEPEMILIKAN SAHAM PEMERINTAH PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

UNTUK MENCIPTAKAN PERUSAHAAN YANG SEHAT DAN EFISIEN

DISERTASI

Oleh

PARLUHUTAN SAGALA 068101001/HK

Promotor : Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H Co-Promotor : Prof. Sanwani Nasution, S.H Co-Promotor : Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2009

S

EK O L A

H

PASCASAR J

ANA

id4166093 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com

pdfMachine Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

Get yours now!

Universitas Sumatera Utara

http://www.pdfmachine.com?cl



DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera

Utara di bawah Pimpinan Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K) untuk

Dipertahankan Dihadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Sumatera Utara

Oleh

PARLUHUTAN SAGALA 068101001/HK

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2009



Get yours now!



Judul Disertasi : PENYEBARAN KEPEMILIKAN SAHAM PEMERINTAH PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) UNTUK MENCIPTAKAN PERUSAHAAN YANG SEHAT DAN EFISIEN

Nama Mahasiswa : Parluhutan Sagala Nomor Pokok : 0681010001 Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Hukum

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H) Promotor

(Prof. Sanwani Nasution, S.H) (Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M) Co-Promotor Co-Promotor

Ketua Program Studi Direktur

(Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H) (Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa, B, MSc) Tanggal lulus: 27 Agustus 2009



Get yours now!



TIM PENGUJI LUAR KOMISI

Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H

Dr. T. Keizerina Devi A, S.H., C.N., M.Hum

Dr. Polin L.R. Pospos, S.E., M.A



Get yours now!





Parluhutan Sagala1 Bismar Nasution2

Sanwani Nasution3 Zulkarnain Sitompul4

ABSTRAK

Konsentrasi kepemilikan saham pemerintah pada BUMN telah menimbulkan permasalahan yang cukup rumit dan signifikan, terutama dalam kaitannya dengan efektivitas pengawasan internal dan eksternal. Oleh sebab itulah program privatisasi di Indonesia pada tahapan selanjutnya harus diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan konsentrasi kepemilikan tersebut baik oleh negara melalui pengelolaan pemerintah maupun pihak swasta. Tujuannya adalah agar program privatisasi bukan semata-mata merupakan pengalihan konsentrasi kepemilikan perusahaan, �oleh pemerintah menjadi oleh swasta�. Dalam sistem pengelolaan perusahaan, efektivitas pengawasan sangat terkait erat dengan bentuk dan struktur kepemilikan perusahaan. Bentuk dan struktur kepemilikan perusahaan merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan perusahaan yang sehat dan efisien. Konsentrasi kepemilikan perusahaan memungkinkan timbulnya campur tangan pemilik secara berlebihan dalam pengurusan dan pengelolaan perusahaan. Hal ini antara lain mengakibatkan fungsi pengawasan internal menjadi kurang berfungsi. Misalnya, komisaris yang fungsinya sebagai pengawas perusahaan menjadi tidak efektif, padahal komisaris memiliki peran strategis dalam pengawasan jalannya suatu perusahaan. Inefisiensi dan ketidaksehatan suatu perusahaan antara lain disebabkan oleh dominasi pemilik sehingga komisaris bersikap pasif dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan. Penyebaran kepemilikan saham dengan cara pemecahan �kepemilikan terkonsentrasi� agar menjadi �kepemilikan tersebar� untuk menciptakan perusahaan yang sehat dan efisien, setidak-tidaknya berdasarkan 4 (empat) alasan: (1) Privatisasi tidak menjamin peningkatan kinerja perusahaan; (2) Pemusatan kepemilikan pemerintah pada suatu perusahaan

1 Perwira Hukum Korem 143/Halu Oleo di Kendari � Sulawesi Tenggara dan Dosen Tetap

Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Ditkumad di Jakarta. 2 Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di Medan. 3 Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara di Medan. 4 Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Jakarta.



Get yours now!



cenderung membuat kinerja perusahaan jelek; (3) Kepemilikan mutlak oleh swasta jauh lebih riskan (berbahaya) dari kepemilikan mutlak pemerintah; (4) Kinerja perusahaan dapat meningkat dengan kepemilikan tersebar karena dengan kepemilikan tersebar oleh masyarakat akan menciptakan pengawasan yang efektif (market discipline) dan perusahaan akan dikelola secara profesional dengan penerapan good corporate governance (GCG). Dalam hal �kemampuan menguasai� (retained power), pada kasus-kasus tertentu, menetapkan hak tetap memiliki �saham emas� (golden share) maksimal sebesar 10 (sepuluh) persen, namun terbatas untuk hal-hal tertentu atau transaksi di mana kebijakan pemerintah untuk memiliki hak veto, dan/atau menetapkan suatu mekanisme untuk membuat kebijakan pengaturan penting dan kewenangan untuk membatasi penyimpangan kekuatan monopoli. Dengan demikian jumlah saham pemerintah yang disebar kepada publik minimal sebesar 90 (sembilan puluh) persen.

Kata Kunci: Kepemilikan Saham Pemerintah pada BUMN; Penyebaran; Perusahaan yang Sehat dan Efisien.



Get yours now!



KATA PENGANTAR Bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan

bertekunlah dalam doa adalah ayat penuntun terhadap penulis sehingga dapat

menyelesaikan disertasi ini. Untuk semua itu penulis mengucapkan: �Segala puji,

hormat dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang.

Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku�. Adapun yang

menjadi judul disertasi ini adalah: �Penyebaran Kepemilikan Saham Pemerintah pada

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Menciptakan Perusahaan yang Sehat dan

Efisien�.

Di Indonesia, konsentrasi kepemilikan saham pemerintah pada BUMN telah

menimbulkan permasalahan yang cukup rumit dan signifikan, terutama dalam

kaitannya dengan efektivitas pengawasan internal dan eksternal. Oleh sebab itulah

program privatisasi di Indonesia pada tahapan selanjutnya harus diartikan sebagai

upaya untuk menghilangkan konsentrasi kepemilikan perusahaan menjadi

kepemilikan perusahaan yang tersebar, sehingga pada giliran selanjutnya bertujuan

menciptakan perusahaan yang sehat dan efisien.

Penulis menyadari dalam penulisan disertasi, bukanlah semata-mata atas

kemampuan diri penulis sendiri, melainkan atas bantuan, dukungan dan bimbingan

dari semua pihak yang telah ikut mengambil peran dan partisipasi yang signifikan

dalam memberikan kontribusi terhadap penulisan disertasi ini. Untuk itu pada

kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya



Get yours now!



kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi.

Pertama-tama penulis mengucapkan terimakasih kepada para Komisi Pembimbing

dan Penguji Luar Komisi, sebagai berikut: (1) Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H.,

M.H. (Promotor), (2) Bapak Prof. Sanwani Nasution, S.H. (Co-Promotor),

(3) Bapak Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M. (Co-Promotor), (4) Bapak Prof. Dr.

M. Solly Lubis, S.H. (Penguji), (5) Ibu Dr. T. Keizerina Devi A, S.H., C.N., M.Hum.

(Penguji), (6) Bapak Dr. Polin L.R. Pospos, S.E., M.A. (Penguji). Ucapan terimakasih

juga penulis haturkan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof.

Chairuddin P. Lubis, DTM&H., Sp.A(K)., yang telah berkenan untuk bertindak

sebagai Ketua Sidang dalam pelaksanaan Ujian Promosi.

Ucapan terimakasih kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas

Sumatera Utara, Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa, B, M.Sc. dan seluruh staf serta

Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum SPs-USU Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution,

S.H., M.H dan seluruh staf karena atas bantuan dan dukungan mereka sehingga

penulis dapat merampungkan disertasi ini. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan

kepada para dosen S3 Ilmu Hukum Universitas Indonesia sebagai berikut: (1) Ibu

Prof. Dr. Valerine JL Kriekhoff, S.H., M.A., (2) Bapak Prof. Dr. Erman

Radjagukguk, S.H., LL.M, (3) Bapak Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., (4) Ibu

Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., (5) Bapak Prof. Hikmahanto Juwana,

S.H., LL.M, Ph.D., (5) Ibu Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A. Begitu juga kepada Bapak

Prof. Dr. Budiman Ginting, S.H. M.Hum., Bapak Dr. Agus Brosusilo, S.H., M.A.,

Bapak Dr. Mahmul Siregar, S.H., M.Hum., Bapak Edi Nasution, S.Sn., Bapak Ivan



Get yours now!



Lubis (Staf Perpustakaan Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia) dan

Bapak Rafi (Staf Kementerian BUMN) atas bantuan penelusuran literatur hukum

serta dukungan dan dorongan yang diberikan kepada penulis. Kepada Ibu Ina

Zulkarnain Sitompul, penulis mengucapkan terimakasih atas perhatian Kakak, yang

selalu mengingatkan dan memanggil untuk makan pada saat penulis melaksanakan

bimbingan disertasi, �lembur dan harus bermalam� di Komplek Triloka Jl. Pancoran

Barat IX G No. 5 Jakarta Selatan.

Penulis juga berterimakasih kepada (1) Mayjen TNI (Purn) Timur P.

Manurung, S.H., (2) Mayjen TNI (Purn) Moch. Arief Siregar, S.H., M.Sc., M.H.,

(3) Brigjen TNI (Purn) HM Situmorang, S.H., (4) Brigjen TNI (Purn) PLT

Sihombing, S.H., LL.M., (5) Kolonel Chk (Purn) TS Maha, S.H., M.H., (6) Kolonel

Chk (Purn) Erfa S Nura, S.H., M.H., (7) Kolonel Chk (Purn) Mangasa Manurung,

S.H., M.Kn., (8) Kolonel Chk Natsri Anshari, S.H., LL.M. Selanjutnya penulis juga

mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Alm. Brigjen TNI (Purn)

Prof. Dr. ASS Tambunan, S.H., (Guru Besar STHM) yang telah banyak memberikan

ilmu, motivasi dan keteladanan kepada penulis sampai dengan akhir hayat beliau.

Kepada senior sekaligus teman diskusi Mayor Chk Dr. Tiarsen Buaton, S.H., LL.M

dan Mayor Chk Agustinus PH, S.H., M.H. karena atas dorongan semangat dan

dukungan yang diberikan sehingga akhirnya penulis dapat menyusun disertasi ini

sampai selesai. Begitu pula kepada saudaraku Kompol Hotman F Nainggolan, S.Si,

S.H., M.M., penulis mengucapkan terimakasih.



Get yours now!



Selanjutnya penulis menghaturkan terimakasih kepada (1) Pangdam

VII/Wirabuana, Bapak Mayjen TNI Djoko Susilo Utomo dan Staf, (2) Danrem 143/

Halu Oleo, Bapak Kolonel Inf Iskandar MS dan Staf, (3) Alm. Kolonel Chk M

Simamora, S.H., M.H., (mantan Kakumdam VII/Wirabuana), (4) Kakumdam

VII/Wirabuana, Bapak Letkol Chk Joko Purnomo, S.H., M.H. dan Staf, karena

memberikan kesempatan emas dan ijin khusus kepada penulis untuk dapat

menyelesaikan disertasi ini. Begitu pula kepada Dirjen Kuathan Dephan dan Staf,

Kabiro Hukum Dephan dan Staf, serta Ketua Yayasan Kartika Eka Paksi dan Staf

atas bantuan materi (beasiswa) yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti

Program Doktor dan menyelesaikan disertasi ini.

Pada kesempatan ini juga penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-

tulusnya atas bantuan serta dukungan doa, semangat, moril dan materi kepada

keluarga besar Sagala dan Sitompul, sebagai berikut: (1) Kedua orang tua saya, Drs

OBH Sagala/P. Simanjuntak, hasil akhir penyelesaian disertasi ini saya persembahkan

kepada Bapak, semoga lekas sembuh ya Pak, (2) Bapak Mertua Alm. SP Sitompul

dan Ibu Mertua N Ginting Manik, (3) Para adik saya: AKP Jubel M Sagala, S.E. &

kel., Baga M Sagala & kel., Bernad MW Sagala, S.H. & kel, Ir. Hartono APP Sagala

& kel., AKP Marupa Sagala, S.I.K., S.H. & kel., Herna MJ Sagala, S.Si., Apt. & kel.,

R. Daud Sagala, S.T., & kel., Rejeki Intan A, Sagala, S.Kom & kel. (4) Para abang

dan kakak ipar saya: Ir. Toto S Sitompul & kel., dr. Charles A Simanjuntak, Sp.OT,

M,Pd, SICS, & kel., Ir. Ferdinand T Pakpahan, M.E. & kel., drg. Tunggul H



Get yours now!



Pangaribuan & kel., Ir. Ramses Simbolon, M.Sc. & kel., dr. Kolman Saragih, Sp.S. &

kel.

Khusus kepada isteri saya yang tercinta Ruth Juni Waty Sitompul, S.E.,

penulis mengucapkan terimakasih atas kesetiaan dan kesabaran yang selalu

mendampingi penulis serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis baik

dikala suka maupun duka dalam perjalanan panjang mengikuti pendidikan Program

Doktor dan penyelesaian penulisan disertasi ini.

Selesai.

Tuhan memberkati.

Medan, Agutus 2009

Salam hormat,

Parluhutan Sagala



Get yours now!



RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Tempat/Tgl.Lahir : Tapanuli Utara (Balige), 12 Nopember 1967 Jabatan Akademis : Lektor Pangkat/NRP : Mayor Chk/11940008221167 Jabatan : Perwira Hukum Kesatuan : Korem 143/Halu Oleo Kodam VII/Wirabuana Alamat Kesatuan : Jl. Abd. Silondae No. 242 Kendari - Sulawesi Tenggara Agama : Kristen Protestan Nama Orangtua :

Ayah : Drs. OBH Sagala Ibu : P. Simanjuntak

Isteri : Ruth Juni Waty Sitompul, S.E. Anak : 1. Christopel Wesley Sagala 2. Natalia Wirabuana Sagala Alamat Koresponden : Perumahan Bulevar Hijau Jl. Palem Hijau III Blok G 9 No.14 Bekasi � 17131 Handphone : 08121061060 Email : [email protected]

[email protected] II. Latar Belakang Pendidikan

1. Pendidikan Dasar dan Menengah Umum

a. SD : 1) Sekolah Dasar Negeri I Tanjung Pura, Langkat (1974-1978) 2) Sekolah Dasar Negeri III Medan (1978-1980)

b. SMP Katholik P. Cahaya Medan (1980-1983) c. SMA Negeri I Medan (1983-1986)

2. Pendidikan Tinggi

a. Sarjana Hukum (S1) dari Universitas Sumatera Utara, Medan (1986-1992) b. Magister Hukum (S2) dari Universitas Indonesia, Jakarta (1996-1999)



Get yours now!


mailto:[email protected]





c. Program Doktor (S3) di Universitas Sumatera Utara, Medan (2005-sekarang)

3. Pendidikan Militer a. Sekolah Perwira Prajurit Karier ABRI, AKMIL, Magelang (1994) b. Sekolah Dasar Kecabangan Hukum, PUSDIKKUM, Jakarta (1995) c. Sekolah Kursus Perwira Pengolahan Perkara, PUSDIKKUM, Jakarta

(1996) d. Sekolah Lanjutan Perwira Kecabangan Hukum, PUSDIKKUM, Jakarta

(2003) e. Sekolah Kursus Dasar Perwira Intelijen, SATINDUK BAIS TNI, Bogor

(2004) f. Sekolah Kursus Perwira Intelijen Strategis Tingkat I, SATINDUK BAIS

TNI, Bogor (2008)

III. Penataran/Training

1. Penataran P4 Pola 100 jam, USU dan B7 SUMUT, Medan, Indonesia, Agustus-September 1986;

2. Orientasi Kewaspadaan Nasional, GUBERNUR SUMUT, Medan, Indonesia, 4-6 Nopember 1993;

3. International Seminar on Criminal Justice System, BAPPENAS, UNAFEI, JICA, and In Cooperation with Faculty of Law, University of Indonesia, Jakarta, Indonesia,18-20 Dec 2002;

4. Basic Course on International Humanitarian Law and Human Rights, ICRC, Banjarmasin, Indonesia, 1-5 March 2004;

5. TNI-US PACOM, Legal Subject Matter Expert Exchange, Jakarta, Indonesia, May-Jun 2005;

6. Trainning International Legal Research for Lecture, Faculty of Law, University of Indonesia, Depok, Indonesia, 15-21 May 2005;

7. Legal Research for Dissertation at University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, 1-7 October 2006.

IV. Tanda Penghargaan

1. Satyalancana Dwidya Sistha (1998); 2. Satyalancana Kesetiaan Delapan Tahun (2002); 3. Satyalancana Dwidya Sistha Ulangan I (2003); 4. Satyalancana Dwidya Sistha Ulangan II (2006).

V. Pengalaman Kerja Akademis/Militer

1. Dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Ditkumad (1999-sekarang); 2. Guru Militer (Gumil) PUSDIKKUM TNI AD (1995-2007);



Get yours now!



3. DANSAT SECABAREG PUSDIKKUM TNI AD (1996); 4. DANSAT STHM V (1999-2001); 5. Tim Pokja Hukum Humaniter dan HAM Ditkumad (1999-2007); 6. Tim Penyuluhan Hukum Ditkumad (1999-2007); 7. Dosen Tidak Tetap Fak. Hukum Universitas Mpu Tantular, Jakarta (2000); 8. Sekretaris Pusat Studi Hukum Militer STHM (2004-2007); 9. Dewan Redaksi Jurnal Hukum Militer STHM (2006-sekarang); 10. Ketua Tim Penyuluhan Hukum Kodam VII/Wrb (2008-2009); 11. Tim Pokja Pembuatan Rencana Kontinjensi Kodam VII/Wrb Tahun 2008; 12. Ketua Tim Penyuluhan Hukum Korem 143/HO (2009-sekarang).

VI. Seminar/Diskusi Panel/Kegiatan Akademis lainnya

1. Pembicara/Instruktur: a. Seminar tentang Peranan Perwira Hukum TNI AD dalam Operasi Militer.

Pusdikkum Kodiklat TNI AD bekerjasama dengan STHM Ditkumad dan ICRC, Jakarta, 23 Juni 2003.

b. Penataran tentang Hukum Humaniter dan HAM Bagi Perwira Hukum Angkatan Darat, Ditkumad bekerjasama dengan ICRC, Jakarta, 25 Januari � 1 Pebruari 2005.

c. Diskusi Panel tentang Reorientasi Peran dan Fungsi Intelijen Strategis Pasca UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Satuan Induk BAIS TNI, Bogor, 29 April 2008.

2. Penyelenggara/Panitia:

a. Diskusi Panel tentang Konsepsi, Kebijakan dan Implementasi HAM dalam Perspektif Nasional dan Internasional, Ditkumad, Jakarta, 31 Juli 2000.

b. Diskusi Panel tentang Implikasi Yuridis Berlakunya TAP MPR Nomor: VII/MPR/2000 Pasal 3 ayat (4) dalam Peradilan Militer, STHM Ditkumad, Jakarta, 23 September 2000.

c. Seminar tentang Tanggung Jawab Komando di Lingkungan TNI AD, Ditkumad bekerjasama dengan ICRC, Cipayung, 10 September 2002.

d. Penataran HAM tentang Peningkatan Implementasi Hukum HAM di Lingkungan TNI AD, Cipayung, 10 September 2002.

e. Penataran tentang Hukum Humaniter Tingkat Lanjutan Bagi Perwira Menengah TNI AD, Ditkumad bekerjasama dengan ICRC, Jakarta, 14-15 Januari 2003.

f. Seminar tentang Implikasi Yuridis Sosiologis Penundukan PNS-TNI ke dalam Peradilan Militer, STHM Ditkumad, Jakarta, 16 April 2003.

g. Seminar tentang Kerusuhan Tanggal 13-14 Mei 1998 Ditinjau dari UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000, STHM Ditkumad, Jakarta, 12 Mei 2003.



Get yours now!



h. Seminar tentang Darurat Militer di Nanggroe Aceh Darussalam dalam Perspektif Hukum Humaniter dan HAM, STHM Ditkumad bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 24 Juni 2003.

i. Seminar tentang Pertanggung Jawaban Komando dalam Operasi Militer, STHM Ditkumad, Jakarta, 5 September 2003.

3. Peserta:

a. Seminar tentang Hukum Internasional antara Harapan dan Penerapan, Fakultas Hukum USU Medan, 23 Nopember 1991.

b. Seminar tentang Undang-Undang Antimonopoli Peluang atau Ancaman, Majalah Berita Mingguan GAMMA dan Indonesia Marketing Association (IMA), Jakarta, 29 April 1999.

c. Seminar tentang Masalah Daerah-Daerah yang Ingin Melepaskan Diri dari NKRI, Fakultas Hukum UI, Depok, 29 Agustus 2000.

d. Diskusi Panel tentang Implikasi Yuridis Berlakunya TAP MPR Nomor : VII/MPR/2000 Pasal 3 ayat (4) dalam Peradilan Militer, STHM Ditkumad, Jakarta, 23 September 2000.

e. Workshop dan Seminar tentang Hukum Humaniter Internasional, Pusdikkum Kodiklat TNI AD bekerjasama dengan ICRC, Jakarta, 10-17 Oktober 2000.

f. Sosialisasi RUU KUHP Melalui Debat Publik, Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 7-8 Nopember 2000.

g. Seminar tentang Terorisme, STHM Ditkumad, Jakarta, 22 Nopember 2002.

h. Seminar Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme dalam Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Nasional di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 17 April 2003.

i. Seminar Nasional tentang Keadaan Darurat Militer di Aceh Ditinjau dari Berbagai Aspek Hukum Internasional, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM, Fak Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 1 Juli 2003.

j. Diskusi Panel dan Peluncuran Buku Memperingati 54 Tahun Konvensi Jenewa 1949, Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM, Fak Hukum Universitas Trisakti bekerjasama dengan ICRC, Jakarta, 12 Agustus 2003.

k. Diskusi Ilmiah tentang Money Laundering Sebagai Bagian dari Transnational Organized Crime, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 20 Desember 2003.

l. Seminar tentang Mewujudkan Pendidikan Tinggi yang Berkeadilan dalam Masyarakat Majemuk, Universitas Trisakti, Jakarta, 2 Desember 2004.

m. Seminar tentang Relevansi dan Urgensi Kebijakan Legislatif tentang Keamanan Nasional, Pusat Studi Hukum Militer STHM Ditkumad, Jakarta, 5 Pebruari 2008.

n. Workshop tentang Penulisan Buku Ajar Perguruan Tinggi yang Marketable, STHM Ditkumad, Jakarta, 6 Pebruari 2008.



Get yours now!



o. Seminar Nasional XXIII Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) tentang Masalah Kepemimpinan, Demokratisasi dan Kebangsaan di Indonesia, Makassar, 11-12 November 2008.

4. Karya Tulis:

a. Kerjasama ASEAN dalam Bidang Ilmu Pengetahuan dan Alih Teknologi Kelautan Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982. Skripsi, Fakultas Hukum USU, Medan, 1992.

b. Pemerintah Desa (UU No. 5 Tahun 1979), Makalah, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 3 Desember 1997.

c. Aspek-aspek Hukum Anti Dumping dan Implikasinya Bagi Indonesia, Makalah, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, Maret 1998.

d. Reformasi Hukum Ekonomi sebagai Bagian dari Pembangunan Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Makalah, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 27 Juli 1998.

e. Keberadaan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebuah Kajian Yuridis dan Kelayakannya di Indonesia. Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.

f. Upaya Meningkatkan Kemampuan Prajurit Non Kowil dalam Melaksanakan Binter Terbatas Guna Mendukung Tugas Kowil, Makalah, Ditkumad, 17 Juli 2004.

g. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Komandan di Indonesia, Makalah disampaikan sebagai Peserta untuk Training on International Legal Research for Lecture, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, tanggal 15-21 Mei 2005.

h. Peranan Perwira Hukum TNI AD dalam Operasi Militer, Makalah disampaikan sebagai Peserta �Basic Course On International Humanitarian Law And Human Rights� Kerjasama Fakultas Syariah IAIN Antasari � ICRC di Banjarmasin tanggal 1-5 Maret 2004.

i. Kedudukan Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Indonesia. Suatu Kajian dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Berdasarkan UUD 1945. Makalah dan telah dimuat dalam Jurnal Hukum Militer Vol. 1 Tahun 2003, Jakarta: STHM Ditkumad.

j. Beberapa Catatan tentang Hukum Militer. Makalah dan telah dimuat dalam Majalah Citra Buana Kodam VII/Wirabuana, Makassar, Edisi Januari 2009.



Get yours now!



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK .................................................................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................................. iii

RIWAYAT HIDUP ...................................................................................... viii

DAFTAR ISI ................................................................................................. xiii

DAFTAR TABEL.......................................................................................... xvii

DAFTAR GRAFIK........................................................................................ xviii

DAFTAR SKEMA......................................................................................... xix

BAB I PENDAHULUAN........................................................................ 1

A. Latar Belakang........................................................................ 1

B. Perumusan Masalah��.��... 8

C. Tujuan Penelitian��.... 9

D. Manfaat Penelitian��.. 9

E. Kerangka Teori dan Konsep��... 10

1. Kerangka Teori��......... 10

2. Kerangka Konsep Sebagai Definisi Operasional��.. 25

F. Metode Penelitian��..��. 32

1. Tipe Penelitian��...... 32

2. Metode Pendekatan��.. 34

3. Bahan Penelitian��... 35



Get yours now!



4. Pengumpulan Data�� 36

5. Analisis Data....��. 36

G. Asumsi��. 37

H. Sistematika Penulisan��..�� 38

BAB II KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN NEGARA.....��................................................................ 39

A. Pengantar�� 39

B. Pendirian Perusahaan Negara (BUMN) di Indonesia..��... 43

1. Sejarah Ringkas��. 44

2. Penggunaan Istilah Perusahaan Negara dan BUMN��. 54

3. Pengertian dan Hakikat Pendirian��. 66

4. Badan Hukum dan Sektor Usaha��.. 77

C. Peranan Negara dalam Sistem Perekonomian Nasional��. 80

D. Sistem Ekonomi yang Berkeadilan (Demokrasi Ekonomi).... 104

BAB III PENGELOLAAN BUMN YANG SEHAT DAN EFISIEN..... 140

A. Pengantar��.�� 140

B. Perlunya Penerapan GCG dalam BUMN................................ 142

C. Berle-Means Corporation��..�. 171

1. Derivative Litigation/Suit.................................................. 190

2. Director`s Duty of Loyalty��.. 193

3. Insider Dealing��. 195

4. Tranparansi��.. 196



Get yours now!



D. Pasar Modal Sarana Efektif Menyebarkan Kepemilikan Saham Perusahaan��..��................................ 199

1. Peran Pasar Modal dalam Pembanguan Ekonomi

Nasional............................................................................ 199 2. Keterbukaan dan Transparansi Pasar�� 216

3. Konflik Kepentingan dalam Perusahaan��.. 224

4. Konsep Perlindungan Saham Minoritas�� 229

BAB IV KEPEMILIKAN SAHAM BUMN YANG TERSEBAR UNTUK KEPENTINGAN HAJAT HIDUP ORANG BANYAK..................................................................................... 244

A. Pengantar��.... 244

B. Masalah Umum BUMN��..��................... 246

C. Kemelut BUMN dan Kepentingan Politik�..��... 269

D. Kinerja BUMN yang Menyangkut Kepentingan Hajat Hidup Orang Banyak.............................................................. 293

E. Kontroversi Restrukturisasi BUMN��... 329

F. Reformasi BUMN.....................................................��.. 352

1. Harapan Masyarakat dan Master Plan Reformasi BUMN��.............................................................. 358

2. Realisasi Reformasi BUMN��. 371

G. Reinvensi BUMN dan Era Perdagangan Bebas��. 378

1. BUMN Sebagai Salah Satu Kegiatan Usaha Pemerintah. 378

2. BUMN Kembali ke-Khittah��. 382

3. Privatisasi Sebagai Inti Reinvensi BUMN�� 390



Get yours now!



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN��..��........ 405

A. Kesimpulan��..... 405

B. Saran .............��.. 409

DAFTAR PUSTAKA��.... 411



Get yours now!



DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

1. Suntikan Modal Pemerintah Pusat kepada BUMN��. 50 2. Kerangka Kebijakan Keadaan Negara dengan Keadaan

Perusahaan ...................................................................................... 69 3. Peta Posisi Karakteristik Industri BUMN Berdasarkan Kelompok

Usaha��................................................................................... 80 4. Asumsi Dasar Ideologi Kontrol Ekonomi dan Non Ekonomi��. 94 5. Kinerja Keuangan BUMN 2004-2009............................................. 146 6. Strategi Utama Pengembangan BUMN........................................... 153 7. Asumsi-asumsi Hubungan Berubah................................................ 162 8. Tingkat ROA dan ROE dalam Kelompok Perusahaan��....... 312 9. Kinerja Keuangan BUMN��... 314 10. Model Pengelolaan BUMN di Beberapa Negara............................ 329 11. BUMN yang akan Diprivatisasi oleh Pemerintah�� 333 12. Privatisasi BUMN�� 336 13. BUMN yang Go Public��... 337 14. Kinerja BUMN, Tbk. Tahun 2004-2006��. 338 15. Kapitalisasi Pasar BUMN�� 339 16. Profil BUMN yang Dipravitisasi Melalui IPO�� 348 17. Kebijakan BUMN............................................................................ 381



Get yours now!



DAFTAR GRAFIK Nomor Judul Halaman

1. Komposisi Distribusi Dividen......................................................... 145 2. Pertumbuhan Pendapatan BUMN................................................... 154 3. Pertumbuhan Laba BUMN ............................................................. 155 4. Kontribusi BUMN 2004-2008 (Rp. Triliun)................................... 155 5. Hubungan antara Tingkat Kepemilikan terhadap Tingkat

Kebocoran....................................................................................... 158 6. Inkonsistensi BUMN (Data Tahun 2006 Sebagian BUMN

Audited dan Sebagian Lagi Unaudited)��...................... 315 7. Inkonsistensi BUMN dalam Laba dan Dividen....��.. 316 8. Gambaran Umum Kontribusi BUMN terhadap Negara

Tahun 2001-2005 (dalam Triliun Rupiah)...................................... 317 9. Kontribusi BUMN terhadap APBN Tahun 1998-2003��.. 318 10. Perbandingan Total Kontribusi BUMN terhadap Total Belanja

Rutin APBN Tahun 2001-2005��.. 319 11. Pertumbuhan BUMN��.. 320 12. Kondisi ROE BUMN��.. 321 13. Kondisi ROA BUMN��.. 322 14. Perkembangan BUMN Peraih Laba 2002-2008 (dalam Triliun RP) 324 15. Perkembangan BUMN Rugi 2001-2006 (dalam Triliun RP).......... 324 16. Kinerja BUMN, Tbk��.... 338 17. Transpormasi Bisnis Singtel��.... 342 18. Siklus Korporasi....��.. 383



Get yours now!



DAFTAR SKEMA

Nomor Judul Halaman

1. Alur Pikir dalam Kerangka Pembentukan Hukum Perusahaan Modern��............................................................................. 7

2. Model Penyebaran Kepemilikan Perusahaan��.. 25 3. Kondisi BUMN yang Diharapkan................................................... 70 4. Vicions Funding Cycle�� 256 5. Kebijakan Pembangunan Industri Nasional��. 268 6. Perubahan Struktur dan Kepemilikan Sing Tel��... 340 7. Struktur Kepemilikan SingTel�� 341 8. Empat Perspektif Balance Scorecard�� 366



Get yours now!



penyebaran kepemilikan saham pemerintah pada badan usaha

Documents