i

PENGGUNAAN TINDAKAN KERAS SEBAGAI UPAYA DISKRESI

KEPOLISIAN DALAM PENANGKAPAN TERSANGKA

TINDAK PIDANA TERORISME

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna

Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

YASINTA ANGGRAINI

C100130020

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2017

v

MOTTO

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan

orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan.”

(Al- Mujadilah)

“Tangga menuju langit adalah kepalamu, maka letakkan kakimu di atas kepalamu.

Untuk mencapai Tuhan injak-injaklah pikiran dan kesombongan rasionalmu.”

(Sujiwo Tedjo)

vi

PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata’ala

dan atas do’a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat

dirampungkan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga saya khaturkan

rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

Allah SWT

Bapak dan Ibu Tercinta

Adik Tercinta

Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar

Keluarga Tercinta

Sahabat dan Teman-teman Tercinta

Agama, Negara, dan Almamater

vii

KATA PENGANTAR

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang

telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

penyusunan skripsi ini, Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah

curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat beliau

hingga kepada umatnya hingga akhir zaman nanti.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Judul yang

penulis ajukan adalah “PENGGUNAAN TINDAKAN KERAS SEBAGAI

UPAYA DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGKAPAN TERSANGKA

TINDAK PIDANA TERORISME”.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan,

bimbingan serta do’a dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam

kesempatan ini penulis dengan rasa hormat dan senang hati menyampaikan

terimakasih kepada:

1. Dr. Natangsa Surbakti, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Prof. Dr. Absori, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

viii

3. Sudaryono, S.H, M.Hum. selaku pembimbing skripsi, terimakasih atas

bimbingan, ilmu, waktu, serta nasehat yang terlah diberikan selama

penyusunan skripsi ini.

4. Muchamad Iksan, SH., M.H, selaku Dosen Penguji Skripsi, termakasih atas

waktu yang disempatkan dalam pengujian skripsi ini.

5. Hartanto, SH., M.Hum, selaku Dosen Penguji Skripsi, termakasih atas waktu

yang disempatkan dalam pengujian skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu selama penulis menempuh

studi.

7. Bapak dan Ibu Tercinta atas jasa-jasanya, kesabaran, do’a, dan tidak pernah

lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis

semenjak kecil.

8. Lembaga Badan Konsultasi dan Bntuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta berserta para Advokat, Pimpinan, dan

semua teman-teman operasional yang senantiasa memberikan motivasi, ilmu,

nasehat, dukungan, serta merupakan wadah bagi penulis dalam memperdalam

ilmu.

9. Adik serta Keluarga tercinta yang telah memberikan do’a serta dukungan

moril dan materiil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.

10. Orang tercinta, sahabat dan teman-teman atas kebersamaan dan bantuan yang

berarti bagi penulis.

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ i

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN .......................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................... iv

HALAMAN MOTTO ...................................................................................... v

HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................... vi

HALAMAN KATA PENGANTAR ................................................................ vii

DAFTAR ISI .................................................................................................... x

ABSTRAK ....................................................................................................... xi

ABSTRACT ...................................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................... 4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................ 4

D. Kerangka Pemikiran ................................................................. 5

E. Metode Penelitian..................................................................... 7

F. Sistematika Penulisan .............................................................. 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................ 12

A. Tinjauan tentang Terorisme ..................................................... 12

B. Tinjauan tentang Penyidikan dan Penangkapan ....................... 13

C. Tinjauan tentang Kode Etik Kepolisian ................................... 15

D. Tinjauan tentang Diskresi Kepolisian ...................................... 17

E. Tinjauan umum tentang Kekuatan dalam Tindakan

Kepolisian ................................................................................ 21

F. Tinjauan tentang Implementasi dan Standar Hak Asasi

Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian. ............... 22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............................ 27

A. Penggunaan Tindakan Keras Sebagai Upaya Diskresi

Kepolisian Dalam Penangkapan Tersangka Tindak Pidana

Terorisme Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ......... 27

B. Penggunaan Diskresi Kepolisian Seorang Penyidik Dalam

Pelaksanaan Penangkapan Yang Berorientasi Pada Hak Asasi

Manusia (HAM) ...................................................................... 42

BAB IV PENUTUP ..................................................................................... 52

A. Kesimpulan .............................................................................. 52

B. Saran ......................................................................................... 54

DAFTAR PUSTAKA

xi

PENGGUNAAN TINDAKAN KERAS SEBAGAI UPAYA DISKRESI

KEPOLISIAN DALAM PENANGKAPAN TERSANGKA

TINDAK PIDANA TERORISME

Yasinta Anggraini

C100130020

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

yashintanggraini.ya@gmail.com

ABSTRAK

Aparat penegak hukum khususnya kepolisian dapat melakukan diskresi atau

kewenangan untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam melaksanakan

tindakan lain yang berdasarkan kewenangannya untuk melakukan tindakan keras

terhadap seorang tersangka tindak pidana terorisme demi kepentingan umum

berdasarkan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Tindakan keras yang dilakukan oleh Kepolisian pada saat penangkapan

tersangka tindak pidana terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan,

diperbolehkan apabila memenuhi unsur-unsur yang sudah ada dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan. Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian

diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam tindakan Kepolisian. Sebagai

acuan yang digunakan setiap anggota Polri, termasuk Detasemen Khusus

(Densus) 88 Anti Teror dalam pelaksanaan tugasnya dilapangan yang berorientasi

pada Hak Asasi Manusia (HAM) diatur secara khusus dalam Peraturan Kepala

Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi dan Standar Hak Asasi

Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: terorisme, diskresi kepolisian, tindakan keras

xii

ABSTRACT

Law enforcement officials, especially the police can do a discretion or authority to

act according to his own judgment in carrying out other actions based on their

authority to carry out a crackdown on an alleged criminal act of terrorism in the

public interest under Article 18 of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National

Police. The crackdown carried out by police during arrests of suspected criminal

acts of terrorism under the rules of law, it is permissible if it meets the elements

that already exist in the provisions of the legislation. Use of force in policing

actions stipulated in the Indonesian National Police Chief, No. 1 of 2009 on the

Use of Force in police action. As a reference use any members of the police,

including the Special Detachment (Densus) 88 Anti-terror in the execution of their

duties in the field oriented Human Rights (HAM) regulated under Police Chief

Regulation No. 8 of 2009 on the Implementation of Standards and Human Rights

in the Implementation The task of the Indonesian National Police.

Keywords: terrorism, police discretion, crackdown