penggunaan diskresi kepolisian dalam ... iv pengesahan penggunaan diskresi kepolisian dalam...

Download PENGGUNAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM ... iv PENGESAHAN PENGGUNAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN

Post on 23-Dec-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • ii

    PENGGUNAAN DISKRESI KEPOLISIAN

    DALAM PENGAMANAN PENYAMPAIAN

    PENDAPAT DIMUKA UMUM (UNJUK RASA)

    DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

    SKRIPSI

    Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

    Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum

    Oleh :

    ZAENAL ARIFIN

    NPM 5116500228

    FAKULTAS HUKUM

    UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

    2020

  • iii

    PERSETUJUAN PEMBIMBING

    PENGGUNAAN DISKRESI KEPOLISIAN

    DALAM PENGAMANAN PENYAMPAIAN

    PENDAPAT DIMUKA UMUM (UNJUK RASA)

    DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

    Zaenal Arifin

    NPM 5116500228

    Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

    Tegal, Januari 2020

    Pembimbing I

    Dr. Sanusi, S.H., M.H.

    NIDN. 0609086202

    Pembimbing II

    Imam Asmarudin, S.H., M.H.

    NIDN. 0625058106

    Mengetahui

    Dekan,

    Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.Ag., M.Ag.

    NIDN. 0615067604

  • iv

    PENGESAHAN

    PENGGUNAAN DISKRESI KEPOLISIAN

    DALAM PENGAMANAN PENYAMPAIAN

    PENDAPAT DIMUKA UMUM (UNJUK RASA)

    DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA

    Zaenal Arifin

    NPM 5116500228

    Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

    Tegal, Januari 2020

    Penguji I

    Toni Haryadi, S.H., M.H.

    NIDN. 0020045801

    Penguji II

    Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

    NIDN. 0608087702

    Pembimbing I

    Dr. Sanusi, S.H., M.H.

    NIDN. 0609086202

    Pembimbing II

    Imam Asmarudin, S.H., M.H.

    NIDN. 0625058106

    Mengetahui

    Dekan,

    Dr. Achmad Irwan Hamzani, S.Ag., M.Ag.

    NIDN. 0615067604

  • v

    SURAT PERNYATAAN

    Yang bertanda tangan di bawah ini:

    N a m a : Zaenal Arifin

    NPM : 5116500228

    Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi dengan judul “PENGGUNAAN

    DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN PENYAMPAIAN

    PENDAPAT DIMUKA UMUM (UNJUK RASA) DITINJAU DARI ASPEK

    HAK ASASI MANUSIA (Police Discretion Use of in Security of Submission

    of Public Demonstration Reviewed from the Aspect of Human Rights)”, ini

    beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan saya tidak

    melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai

    etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

    Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko / sanksi yang dijatuhkan

    kepada saya apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan

    dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya

    saya ini.

    Tegal, Januari 2020

    Yang menyatakan,

    Zaenal Arifin

    NPM : 5116500228

  • vi

    ABSTRAK

    Zaenal Arifin, Pembimbing : Dr. Sanusi, S.H., M.H dan Imam Asmarudin, S.H.,

    M.H “PENGGUNAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN

    PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM (UNJUK RASA) DITINJAU

    DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA (Police Discretion Use of in Security of

    Submission of Public Demonstration Reviewed from the Aspect of Human Rights).

    Skripsi. Tegal, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

    Pancasakti.

    Tujuan penelitian adalah : untuk mengetahui ketentuan penggunaan

    kewenangan diskresi Kepolisian diatur dalam peraturan perundang-undangan di

    Indonesia, untuk menganalisis standar operasional pelaksanaan diskresi

    Kepolisian dalam pengamanan aksi masa pada saat menyampaikan pendapat

    dimuka umum (demonstrasi) dan untuk mengetahui apakah penggunaan diskresi

    Kepolisian dalam pengamanan aksi masa tidak bertentangan dengan hak asasi

    manusia.

    Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan

    perundang-undangan dengan karakteristik deskriptif-preskrptif yang bersumber

    pada data sekunder, meliputi : bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

    Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

    bahan tertier yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan, kemudian dianalisis

    dengan analisis hukum.

    Ketentuan penggunaan kewenangan diskresi Kepolisian diatur dalam

    peraturan perundang-undangan di Indonesia, adalah : Pasal 5 ayat (1) huruf a

    angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

    Pasal 16 ayat (1), dalam bertugas, Polri berwenang, mengadakan tindakan lain

    menurut hukum yang bertanggung jawab; Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang

    Nomor 2 Tahun 2002. Standar operasional pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam

    pengamanan aksi masa pada saat menyampaikan pendapat dimuka umum

    (demonstrasi), yaitu : Satuan dalmas dilarang membawa senjata tajam atau senjata

    api; Satuan Dalmas bergerak dengan atas perintah Komandan dan dalam ikatan

    satuan; Anggota Dalmas dilarang berdebat dengan massa (diserahkan Tim

    Negosiator); Penggurtaan Tongkat "T' hanya untuk mendorong massa. Bukan

    untuk memukul; Penggunaan peluru Hampa dan Peluru Karet atas permintaan

    Kasatwil (Kapolres) dan dilaksanakan oleh Unit Tindak; Cek perlengkapan

    perorangan/satuan. Kewenangan diskresi dalam pengemanan kegiatan

    penyampaian aspirasi masyarakat dengan cara unjukrasa, penulis menyimpulkan,

    tindakan yang diambil dalam menangani para pengunjukrasa anarki dengan

    penggunaan kekerasan dan senjata api, tidak dalam kategori melanggar hak asasi

    manusia (HAM).

    Kata kunci : Unjuk rasa, Hak Asasi, Polisi

  • vii

    ABSTRACT

    Zaenal Arifin, Advisors: Dr. Sanusi, S.H., M.H dan Imam Asmarudin, S.H., M.H

    “Police Discretion Use of in Security of Submission of Public Demonstration

    Reviewed from the Aspect of Human Rights. Skripsi. Tegal, Law Studies Program

    Faculty of Law University of Pancasakti.

    The research objectives are: to determine the provisions on the use of the

    Police discretionary authority regulated in Indonesian laws and regulations, to

    analyze the operational standards of the implementation of the Police discretion

    in securing future actions when expressing public opinion (demonstrations) and to

    determine whether the use of Police discretion in securing actions period does not

    conflict with human rights.

    This type of research is normative legal research with a statutory approach

    with descriptive-prespective characteristics that are sourced from secondary data,

    including: primary legal materials and secondary legal materials. This secondary

    data includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary

    materials obtained by means of literature study, then analyzed by legal analysis.

    The provisions for the use of police discretionary authority are regulated in

    statutory regulations in Indonesia, as follows: Article 5 paragraph (1) letter a

    number 4 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Article

    16 paragraph (1), when serving, Polri is authorized , take other actions according

    to responsible law; Article 16 paragraph (1) of Law Number 2 of 2002.

    Operational standards for the implementation of Police discretion in

    safeguarding mass actions at the time of expressing public opinion

    (demonstration), namely: The unit of dmas is prohibited from carrying sharp

    weapons or firearms; The Dalmas Unit moves by the Commander's orders and in

    unit ties; Dalmas members are prohibited from debating with the masses

    (submitted by the Negotiator Team); The use of "T 'Sticks is only to encourage the

    masses. Not to hit; Use of empty bullets and rubber bullets at the request of the

    Regional Head of Regional Police (Kapolres) and carried out by the Action Unit;

    Check individual / unit equipment. The authors conclude, the actions taken in

    dealing with anarchist demonstrators by the use of force and firearms, are not in

    the category of violating human rights.

    Keywords: Demonstrations, Human Rights, Police

  • viii

    KATA PENGANTAR

    Keagungan Allah Sang Kholiq penulis rasakan selama penulis

    “bergulat” intelektual khususnya selama penulis menyusun skripsi dengan judul

    “PENGGUNAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENGAMANAN

    PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA UMUM (UNJUK RASA)

    DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA”, yang menguras tenaga,

    pikiran serta biaya, namun atas kemurahan Allah SWT akhirnya proses penelitian

    yang harap-harap cemas ini akhirnya selesai juga. Untuk itu, sebagai hamba yang

    ingin selalu di-ridoi dan diberkahi oleh Allah SWT, pada kesempatan ini penulis

    ingin rasanya sujud-syukur seraya berucap Alhamdullih, terima kasih ya Allah

    atas segala nikmat, petunjuk, serta karunia yang telah Engkau berikan pada

    hamba.

    Tujuan penelitian adalah : untuk mengetahui ketentuan penggunaan

    kewenangan diskresi Kepolisian diatur dalam peraturan perundang-undangan di

    Indonesia, untuk menganalisis standar operasional pelaksanaan diskresi

    Kepolisian dalam pengamanan aksi masa pada saat menyampaikan pendapat

    dimuka umum (demonstrasi) dan untuk menge

Recommended

View more >