pengertian pht dan hubungannya dengan gap
TRANSCRIPT
PENGERTIAN PHT DAN HUBUNGANNYA DENGAN GAP
A. Pendahuluan
Teknologi pengendalian hama dengan mengandalkan pestisida, ternyata
tidak selamanya mampu mengatasi masalah hama tanaman. Bahkan
penggunaan pestisida bisa berdampak buruk bagi manusia, jasad bukan
sasaran dan lingkungan hidup. Kenyataan tersebut menggugah kesadaran
akan kebutuhan pengendalian yang baru, yang dapat mengurangi dampak
negatif penggunaan pestisida. Pendekatan pengendalian baru yang
dikembangkan ialah pengendalian hama terpadu (PHT).
Konsepsi PHT semula diartikan secara terbatas sebagai kombinasi
pengendalian hama secara hayati dan pengendalian hama secara kimiawi
menggunakan pestisida. Tetapi teknik pengendalian kemudian dikembangkan
dengan memadukan semua metode pengendalian hama yang dikenal.
Termasuk didalamnya pengendalian secara fisik, pengendalian mekanik,
pengendalian secara bercocok tanam, pengendalian hayati, pengendalian
kimiawi dan pengendalian hama lainnya. Dengan cara ini, diharapkan
ketergantungan petani terhadap pestisida dapat dikurangi.
Pada awal permulaan perkenalan PHT “Integrated Control”
(Pemberantasan Integrasi) yang didefinisikan sebagai pemberantasan hama
terapan yang mengkombinasikan pemberantasan hayati dengan
pemberantasan kimiawi. Kemudian definisi ini diperluas, yaitu mencakup
prinsip-prinsip ekologi dan semua taktik-taktik yang mungkin dapat
dipergunakan. Begitu banyak definisi tenatang PHT (Pengelolaan Hama
Terpadu), antara lain:
- Menurut Smith dan Reynods (1966), PHT adalah sistem pengelolaan
populasi hama yang memanfaatkan semua teknik pengendalian yang
sesuai secara kompatibel untuk mengurangi populasi hama dan
mempertahankan tetap di bawah atasMenurut Smith dan Reynods (1966),
PHT adalah sistem pengelolaan populasi hama yang memanfaatkan semua
teknik pengendalian yang sesuai secara kompatibel untuk mengurangi
populasi hama dan mempertahankan tetap di bawah ara kerusakan
ekonomi. PHT yang dimaksud disini adalah suatu pendekatan ekologi
yang bersifat multidisiplin untuk pengelolaan populasi hama dengan
memanfaatkan beraneka ragam taktik pengendalian secara kompatibel
dalam suatu kesatuan koordinasi pengelolaan.
- Menurut Bottrel (1979), PHT adalah pemilihan, perpaduan dan penerapan
pengendalian hama yang yang didasarkan pada perhitungan dan
pendugaan konsekuensi-konsekuensi ekonomi, ekologi dan sosiologi.
- Menurut FAO (Food and Agriculture Organization), PHT sebagai suatu
pengelolaan hama yang dilakukan dalam konteks lingkungan terkait dan
dinamika populasi spesies hama, memanfaatkan semua teknik dan metode
pengendalian yang sesuai dan sekompatibel mungkin serta mengakibatkan
kerusakan atau kehilangan hasil yang secara ekonomi tidak dapat diterima.
Pengertian Hama disini yang dimaksud tidak hanya sekelompok
serangga atau kelompok binatang-binatang lain tetapi juga berlaku untuk
semua organisme perusak atau pengganggu tanaman termasuk penyakit
tumbuhan dan gulma tanaman (Untung, 2006)
B. Ruang Lingkup, Batasan, dan Sifat Dasar Pengelolaan Hama Terpadu
a. Ruang Lingkup Pengelolaan Hama Terpadu (PHT)
Pengelolaan Hama terpadu (PHT) adalah suatu cara pendekatan,
cara berfikir atau falsafah pengendalian hama yang didasarkan pada
pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi dalam rangka pengelolaan
agroekosistem yang bertanggung jawab. Meliputi pengelolaan OPT,
pengelolaan lingkungan, pemanfaatan semua teknik yang kompatibel, dan
populasi OPT di bawah ambang ekonomi. Pengelolaan OPT disini
merupakan pengelolaan segala jenis OPT, tidak hanya hama tetapi juga
penyakit dan gulma. Pengendalian OPT juga diselaraskan dengan
pengelolaan lingkungan di lahan tempat OPT bersarang. Kedua
pengendalian ini memanfaatkan semua teknik yang kompatibel dan
memiliki hubungan satu dengan lainnya sehingga pengendalian dapat lebih
optimal. Pengendalian dilakukan saat populasi OPT masih berada di
bawah ambang ekonomi dan belum bisa dikatakan memberi kerugian
secara ekonomi.
Penerapan sistem Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) memiliki
beberapa ruang lingkup kegiatan yaitu meliputi:
1. Pengelolaan OPT
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) seperti hama,
penyakit dan gulma dikelola secara terpadu secara bersamaan dengan
memanfaatkan semua teknik yang kompatibel untuk mencegah
membesarnya serta mengurangi populasi OPT yang ada di lahan.
2. Pengelolaan Tanaman
PHT juga meliputi pengelolaan tanaman. Dengan mengelola
tanaman, misalnya seperti pertanaman bergilir, tumpang sari dan
polikultur, OPT akan lebih mudah dikelola dan dikendalikan.
3. Pengelolaan Ekosistem
Pengelolaan OPT dan tanaman juga termasuk dalam
pengelolaan ekosistem di lahan pertanian. Mengatur dan
mengendalikan OPT dengan mengelola ekosistem tempat OPT
bernaung dan mendapatkan makanan akan lebih mengefektifkan
pengendalian.
Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) memiliki beberapa asas-asas,
yaitu:
1. Memperhatikan semua OPT yang penting (key pest)
2. Mengendalikan populasi OPT agar di bawah Ambang Ekonomi
3. Menggunakan berbagai cara yang kompatibel
4. Selalu didasari pertimbangan ekologi
b. Batasan Pengelolaan Hama Terpadu (PHT)
Banyak ahli memberikan batasan tentang PHT secara beragam,
tetapi pada dasarnya mengandung prinsip yang sama. Smith (1978)
menyatakan PHT adalah pendekatan ekologi yang bersifat multidisplin
untuk pengelolaan populasi hama dengan memanfaatkan beraneka ragam
teknik pengendalian secara kompatibel dalam suatu kesatuan kordinasi
pengelolaan. Bottrell (1979) menekankan bahwa PHT adalah pemilihan
secara cerdik dari penggunaan tindakan pengendalian hama, yang dapat
menjamin hasil yang menguntungkan dilihat dari segi ekonomi, ekologi
dan sosiologi. Sedangkan Kenmore (1989) memberikan definisi singkat
PHT sebagai perpaduan yang terbaik. Yang dimaksud perpaduan terbaik
ialah menggunakan berbagai metode pengendalian hama secara
kompatibel. Sehingga melalui penerapan PHT, diharapkan kerusakan yang
ditimbulkan hama tidak merugikan secara ekonomi, sekaligus menghindari
kerugian bagi manusia, binatang, tanaman dan lingkungan.
c. Sifat Dasar Pengendalian Hama Terpadu
Sifat dasar pengendalian hama terpadu berbeda dengan
pengendalian hama secara konvensional yang saat ini masih banyak
dipraktekkan. Dalam PHT, tujuan utama bukanlah pemusnahan,
pembasmian atau pemberantasan hama. Melainkan berupa pengendalian
populasi hama agar tetap berada di bawah aras yang tidak mengakibatkan
kerugian secara ekonomi. Strategi PHT bukanlah eradikasi, melainkan
pembatasan (containment). Program PHT mengakui bahwa ada suatu
jenjang toleransi manusia terhadap populasi hama, atau terhadap
kerusakan yang disebabkan oleh hama. Dalam keadaan tertentu, adanya
invidu serangga atau binatang kemungkinan berguna bagi manusia.
Pandangan yang menyatakan bahwa setiap individu yang ada di lapangan
harus diberantas, tidak sesuai dengan prinsip PHT.
Pengendalian hama dengan PHT disebut pengendalian secara
multilateral, yaitu menggunakan semua metode atau teknik pengendalian
yang dikenal. PHT tidak bergantung pada satu cara pengendalian tertentu,
seperti memfokuskan penggunaan pestisida saja, atau penanaman varietas
tahan hama saja. Melainkan semua teknik pengendalian sedapat mungkin
dikombinasikan secara terpadu, dalam suatu sistem kesatuan pengelolaan.
Disamping sifat dasar yang telah dikemukakan, PHT harus dapat
dipertanggungjawabkan secara ekologi. Dan penerapannya tidak
menimbulkan kerusakan lingkungan yang merugikan bagi mahluk berguna,
hewan, dan manusia, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang.
C. Hubungan PHT Dengan GAP
GAP merupakan praktek budidaya hortikultura yang menganut kaidah-
kaidah budidaya yang baik yang sesuai dengan tuntutan perkembangan
teknologi dan keinginan konsumen. Dalam GAP tercakup penerapan teknologi
yang ramah lingkungan, penjagaan kesehatan, peningkatan kesejahteraan
pekerja, pencegahan penularan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dan
prinsip traceability (dapat ditelusuri). Dengan demikian, penerapan GAP akan
mampu memenuhi tuntutan konsumen yang menginginkan produk yang
bermutu baik dan aman dikonsumsi.
GAP dapat diaplikasikan dalam rentang waktu dan daerah yang luas
terhadap sistem pertanian dengan skala yang berbeda. GAP digunakan dalam
sistem pertanian berkelanjutan yang mencakup PHT, pengelolaan hara
terpadu, pengelolaan gulma terpadu, pengelolaan irigasi terpadu, dan
pemeliharaan (conservation) lahan pertanian. Penerapan PHT diperlukan
dalam sistem produksi pertanian berkelanjutan. Oleh karena itu, GAP harus
memiliki empat prinsip utama:
1. Penghematan dan ketepatan produksi untuk ketahanan pangan (food
security), keamanan pangan (food safety), dan pangan bergizi (food
quality).
2. Berkelanjutan dan bersifat menambah (enhance) sumber daya alam.
3. Pemeliharaan kelangsungan usaha pertanian (farming enterprise) dan
mendukung kehidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihoods).
4. Kelayakan dengan budaya dan kebutuhan suatu masyarakat (social
demands).
Aspek yang akan disentuh oleh elemen GAP di bidang “perhamaan”
adalah proteksi tanaman. Hal ini membutuhkan strategi pengelolaan risiko,
yang mencakup penggunaan tanaman tahan hama dan penyakit, rotasi
tanaman pangan dengan pakan ternak, ledakan penyakit pada tanaman peka,
dan penggunaan bahan kimia seminimal mungkin untuk mengendalikan
gulma, hama, dan penyakit dengan mengikuti konsep PHT. GAP akan
menjangkau beberapa aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian hama
sebagai berikut:
1. Penggunaan varietas tahan dalam proses pelepasan beruntun
(sequencetial), asosiasi, dan kultur teknis untuk mencegah perkembangan
hama dan penyakit.
2. Pemeliharaan keseimbangan biologi antara hama dan penyakit dengan
musuh alami.
3. Adopsi praktek pengendalian menggunakan bahan organik bila
memungkinkan.
4. Penggunaan teknik pendugaan hama dan penyakit bila telah tersedia.
5. Pengkajian semua metode yang memungkinkan, baik dalam jangka
pendek maupun jangka panjang, terhadap sistem produksi dan
implikasinya terhadap lingkungan guna meminimalkan pemakaian bahan
kimia pertanian, khususnya dalam meningkatkan adopsi teknologi PHT.
6. Penyimpanan dan penggunaan bahan kimia yang sesuai dan teregistrasi
untuk individu tanaman serta waktu, dan interval penggunaan sebelum
panen.
7. Pengamanan penyimpanan bahan kimia dan hanya digunakan oleh
personel yang sudah terlatih dan memiliki pengetahuan (knowledgeable
persons).
8. Pengamanan peralatan yang digunakan untuk mengatasi bahan kimia
dengan meningkatkan keamanan dan pemeliharaan standar.
9. Pemeliharaan catatan secara akurat terhadap insektisida yang dipakai.
D. Hubungan PHT Dengan Pasar Bebas
Menjelang era perdagangan bebas semua negara terutama negara-
negara berkembang ingin memasukkan produk pertaniaannya di pasar global
khususnya di negara-negara maju yang konsumennya memiliki daya beli
tinggi. Namun untuk memasuki pasar global banyak persyaratan yang harus
dipeuhi oleh produsen pertanian dari negara-negara berkembang, dalam
persaingan mereka dengan para produsen dari negara-negara berkembang
lainnya dan produsen domestik dari negara-negara industri sendiri. Karena
pasar global saat ini sudah dikuasai oeh konsumen hijau yaitu konsumen sadar
lingkungan, maka persyaratan lingkungan sudah merupakan persyaratan
minimal yang harus dipenuhi oleh suatu komoditi pertanian untuk dapat
menembus pasar global.
Seiring dengan makin tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap
lingkungan dan kesehatan, maka saat ini telah dikembangkan suatu model
alernatif yang lebih aman dan menjanjikan yaitu dengan sistem pertanian
organik. Tujuan utama pertanian organik adalah mengembangkan kegiatan
produksi berkelanjutan serta harmonis dengan lingkungan (Agriculture, Food
and Rural Revitalization, 2002) yang mengenalkan suatu ekosistem kehidupan
yang komplek, dimana tanah merupakan ekosistem kehidupan yang dinamis.
Dengan demikian pengelolaan hama terpadu sangat berperan dalam
menghasilkan produk organik.
Pasar Internasional telah mensyaratkan “label ekologi (eco-labelling)”
untuk berbagai jenis komoditas, yang harus diproduksi dengan proses ramah
lingkungan. Produk tersebut dinamakan produk yang “eko-efisien atau produk
bersih“ (Untung, 1996). Dalam era globalisasi, pasar sayuran organik sangat
terbuka dan saat ini Australia telah mengekspor sayuran organik ke pasar
Amerika dan beberapa negara Eropa seperti Inggris, Jerman dan Prancis serta
beberapa negara Asia seperti Jepang, Singapore dan Malaysia (McCoy, 2001).
Keadaan ini juga dimanfaatkan oleh negara Asia seperti Thailand yang sejak
tahun 1995 telah mengeluarkan standarisasi dan sertifikasi produk organik
(ACT, 2001).
Label lingkungan atau ekolabel merupakan suatu label yang
ditempelkan atau disertakan pada suatu produk yang berbentuk benda atau
jasa yang menyatakan bahwa produk tersebut dihasilkan dan diproses dengan
menggunakan pendekatan dan teknik yang tidak membahayakan lingkungan
hidup dan kesehatan manusia, termasuk tidak menimbulkan pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup. Sebagai atribut lingkungan, label lingkungan
dapat berbentuk pernyataan atau deklarasi berwawasan lingkungan yang
berupa label, simbol, pernyataan atau grafik yang ditempelkan pada produk
atau disertakan dalam bentuk buletin teknik, reklame, dll.
Ekolabel mempunyai beberapa tujuan antara lain:
1. Menyediakan dan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada
konsumen tentang bagaimana suatu produk dihasilkan, apakah memang
berwawasan lingkungan,
2. Membantu konsumen dalam mengambil keputusan dalam membeli suatu
produk yang berwawasan lingkungan,
3. Meningkatkan kinerja perusahaan/unit produksi penghasil produk dalam
pengelolaan lingkungan hidup,
4. Memasyarakatkan dan mendorong dunia industri untuk menerapkan
proses produksi berwawasan lingkungan,
5. Membangkitkan difensiasi harga antara produk ekolabel dengan produk
yang tidak didaftarkan untuk memperoleh ekolabel atau produk yang tidak
berekolabel,
6. Memberikan keuntungan kompetitif dan akses ke pasar yang lebih besar
bagi produk-produk yang berekolabel
Meskipun ada Negara industri yang mempersyaratkan ekolabel, tetapi
pada dasarnya ekolabel bersifat sukarela, tanpa ada persyarataan dari
pemerintah. Ekolabel adalah sarana atau instrument yang disediakan bagi
konsumen “hijau” untuk menentukan pilihannya. Karena itu penggunaan label
lingkungan harus didasarkan pada informasi yang akurat, teruji dan tidak
curang sehingga dapat mendorong berjalannya mekanisme peningkatan
pengelolaan lingkungan hidup yang digerakkan oleh mekanisme pasar. Akan
tetapi ekolabel ini belum ada dan diterapkan di Indonesia.
Beberapa prinsip yang harus diikuti dalam pengembangan ekolabel:
a. Label lingkungan harus akurat, teruji (verifiable), relevan dan benar
b. Pihak yang membuat pernyataan/label harus menyediakan informasi yang
relevan mengenai kinerja lingkungan produsen yang bersangkutan
c. Label lingkungan harus disusun berdasarkan metode-metode ilmiah yang
komprehensif dan menyeluruh
d. Informasi mengenai proses dan metodologi yang digunakan dalam
memberikan label lingkungan harus diketahui oleh konsumen
e. Label lingkungan harus memasukkan dan mencakup daur hidup atau “life-
cycle” produk atau jasa. Daur hidup produk/jasa merupakan tahap-tahap
pembuatan produk/jasa yang saling terkait sejak pengambilan dari sumber
daya alam/hayati sampai pembuangan akhir
f. Label lingkungan seharusnya tidak menimbulkan pembatasan perdagangan
yang tidak adil atau membuat diskriminasi perlakuan antara produk/jasa
domestik dan yang berasal dari luar negeri
g. Standar dan kriteria yang digunakan dalam pemberian ekolabel harus
dikembangkan dan ditetapkan berdasarkan konsensus dengan
mengikutsertakan semua pihak yang terkait dan tertarik (stakeholder).
Bagi negara-negara berkembang sistem ekolabel dapat memberikan
peluang untuk melaksanakan program pengelolaan lingkungan atau peluang
lingkungan, dan peluang ekonomi karena peningkatan daya saing dan akses ke
pasar global. Dengan demikian melalui penerapan ekolabel kedua tujuan yaitu
ekonomi dan ekologi dapat dicapai melalui mekanisme pasar. Walaupun
begitu, di Indonesia dengan budaya konsumtif masyarakatnya tidak peduli
tentang adanya ekolabel pada produk pertanian karena kebanyakan tingkat
kesejahteraan masyarakat di Indonesia rendah.
Tidak adanya kepedulian akan adanya ekolabel dan produk organik
disebabkan karena kebanyakan masyarakat menganggap produk organik
biayanya mahal dan tidak terjangkau. Padahal pelopor pertanian organik
Fusanobu Fukuoka sudah membuktikan bahwa pertanian organik tidak mahal
karena biaya produksi untuk pestisida dan pupuk kimia ditekan sekecil
mungkin. Pengaplikasiannya pada awalnya memang tidak begitu berpengaruh
tetapi lama kelamaan produksi tanaman menjadi lebih tinggi dan biaya
produksinya menjadi lebih rendah.
Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terutama
masyarakat konsumen akan produk-produk pertanian yang bebas residu
pestisida maka melalui pendekatan PHT dihasilkan produk-produk yang akan
mempunyai daya saing pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-
produk pertanian konvensional. Pengetatan batas maksimum residu pestisida
yang diberlakukan oleh negara-negara importir jelas akan mengharuskan kita
untuk menerapkan PHT, tidak hanya pada tanaman pangan tetapi juga pada
tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, teh, kopi, kakao, lada, dan tebu.
Untuk kurun waktu yang tidak lama lagi PHT akan mendatangkan keuntungan
ekonomis dan manfaat ekologis bagi masyarakat petani pada umumnya.
E. Hubungan PHT dengan Food Safety
Penggunaan pestisida di lingkungan pertanian khususnya untuk
mengendalikan hama yang menyerang tanaman di persemaian dan tanaman
muda saat ini masih menimbulkan dilema. Penggunaan pestisida khususnya
pestisida sintetis/kimia memang memberikan keuntungan secara ekonomis,
namun memberikan kerugian diantaranya: Residu yang tertinggal tidak hanya
pada tanaman, tapi juga air, tanah dan udara, Penggunaan terus- menerus akan
mengakibatkan efek resistensi dan ressistensi berbagai jenis hama.
Penelitian terbaru mengenai bahaya pestisida terhadap keselamatan
nyawa dan kesehatan manusia sangat mencengangkan. WHO (World Health
Organization) dan Program Lingkungan PBB memperkirakan ada 3 juta orang
yang bekerja pada sektor pertanian di negara-negara berkembang terkena
racun pestisida dan sekitar 18.000 orang diantaranya meninggal setiap
tahunnya (Miller, 2004). Beberapa pestisida bersifat karsinogenik yang dapat
memicu terjadinya kanker. Berdasarkan penelitian terbaru dalam
Environmental Health Perspctive menemukan adanya kaitan kuat antara
pencemaran DDT pada masa muda dengan menderita kanker payudara pada
masa tuanya (Barbara and Mary, 2007). Menurut NRDC (Natural Resources
Defense Council) tahun 1998, hasil penelitian menunjukkan bahwa
kebanyakan penderita kanker otak, leukemia dan cacat pada anak-anak
awalnya disebabkan tercemar pestisida kimia. Penelitian terbaru yang
dilakukan oleh Harvard School of Public Health di Boston, menemukan
bahwa resiko terkena penyakit parkinson meningkat sampai 70% pada orang
yang terekspose pestisida meski dalam konsentrasi sangat rendah
(Ascherio et al., 2006).
Aspek keselamatan, kesehatan, dan lingkungan pada keseluruhan
proses produksi sampai pemasaran dinilai dengan International
Standardization Organization (ISO) yang dikenal dengan pendekatan sistem
mutu dan keamanan pangan, termasuk di dalamnya Sistem Manajemen ISO
9000 tentang Manajemen Mutu, ISO 14000 tentang Manajemen Lingkungan,
dan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) tentang Sistem
Manajemen Keamanan Pangan. Produk yang berkualitas harus memiliki
empat kriteria yaitu: (1) memenuhi sifat keindraan (sensory properties) yang
meliputi rasa, penampilan, bau, dan warna; (2) memenuhi nilai nutrisi
(nutritional value) yang menyangkut isi nutrisi, vitamin, dan tidak terdapat hal
yang tidak diinginkan seperti zat yang menimbulkan alergi; (3) menenuhi
kualitas kesehatan (hygienic quality) yang menyangkut kebersihan, kesegaran,
tidak ada serangga, tidak menjijikkan; dan (4) memenuhi aspek keamanan
pangan (food safety) yang menyangkut tidak adanya mikroorganisme
penyebab penyakit, tidak berisi zat toksik seperti pestisida, logam berat,
mikotoksin, dan tidak ada tipuan (Frost 2001).
PHT merupakan sistem yang mendukung dalam pengambilan
keputusan untuk memilih dan menggunakan taktik pengendalian hama, satu
cara atau lebih yang dikoordinasi secara harmonis dalam satu strategi
manajemen, dengan dasar analisa biaya dan keuntungan yang berpatokan pada
kepentingan produsen, masyarakat dan lingkungan (Kogan, 1998). Sementara
Penggunaan pestisida kimia di Indonesia telah memusnahkan 55% jenis hama
dan 72 % agen pengendali hayati serta merusak lingkungan di sekitar
tanaman. Oleh sebab itu perlindungan tanaman melalui PHT lebih ramah
lingkungan dan tidak meninggalkan residu yang berbahaya bagi lingkungan
ataupun manusia pada produk hasil pertanian sehingga lebih terjamin.
F. Regulasi PHT
Sebagai bagian dari sistem pengelolaan ekosistem berkelanjutan secara
global telah disepakati bahwa Pengendalian Hama Terpadu (PHT) atau
Integrated Pest Management merupakan komponen integral dari Sistem
Pertanian Berkelanjutan. Menurut UU No. 12 Tahun 1992 tentang Budidaya
Tanaman dan PP No. 5/1996 tentang Perlindungan Tanaman, PHT merupakan
kebijakan nasional perlindungan tanaman di Indonesia. Dilihat dari aspek
teknologi, PHT merupakan perpaduan berbagai teknologi pengendalian hama
yang dapat menekan populasi hama sehingga tidak mengakibatkan kerugian
ekonomi bagi petani. Menurut UU. No.12 Tahun 1992 penggunaan pestisida
dalam sistem PHT merupakan alternatif terakhir. Tujuan utama PHT tidak
hanya mengendalikan populasi hama tetapi juga meningkatkan produksi dan
kualitas produksi serta meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan petani.
Cara dan metode yang digunakan adalah dengan memadukan teknik-teknik
pengendalian hama secara kompatibel serta tidak membahayakan kesehatan
manusia dan lingkungan hidup.
Perlindungan tanaman dilaksanakan sesuai dengan sistem
Pengendalian Hama Terpadu (PHT), menggunakan sarana dan cara yang tidak
mengganggu kesehatan manusia, serta tidak menimbulkan gangguan dan
kerusakan lingkungan hidup. Sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian
Nomor 61/Permentan/OT.169/11/2006 menetapkan bahwa GAP (Good
Agriculture Practices) sebagai pedoman Budidaya dalam proses produksi dan
penanganan pasca panen. Mengingat bahwa GAP mencakup PHT dalam usaha
perlindungan tanaman sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1992.
G. UU Budidaya Tanaman
Dasar hukum penerapan dan pengembangan PHT di Indonesia adalah
intruksi Presiden No.3 Tahun 1986 dan UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman pada pasal 20 sampai pasal 27. Berikut ini adalah kutipan
dari pasal tersebut:
Pasal 20
1. Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama
terpadu
2. Pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah.
Pasal 21
Perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilaksanakan
melalui kegiatan berupa :
a. Pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan
tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik
Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
c. Eradikasi organisme pengganggu tumbuhan.
Pasal 22
1. Dalam pelaksanaan perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21, setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan sarana
dan/atau cara yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau mengancam
keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya
alam dan/atau lingkungan hidup.
2. Ketentuan mengenai penggunaan sarana dan/atau cara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.
Pasal 23
Setiap media pembawa organisme pengganggu tumbuhan yang dimasukkan
ke dalam, dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam, dan
dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan
karantina tumbuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 24
1. Setiap orang atau badan hukum yang memiliki atau menguasai tanaman
harus melaporkan adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan pada
tanamannya kepada pejabat yang berwenang dan yang bersangkutan harus
mengendalikannya.
2. Apabila serangan organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), merupakan eksplosi, Pemerintah bertanggung
jawab menanggulanginya bersama masyarakat.
Pasal 25
1. Pemerintah dapat melakukan atau memerintahkan dilakukannya eradikasi
terhadap tanaman dan/atau benda lain yang menyebabkan tersebarnya
organisme pengganggu tumbuhan.
2. Eradikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan apabila
organisme pengganggu tumbuhan tersebut dianggap sangat berbahaya dan
mengancam keselamatan tanaman secara meluas.
Pasal 26
1. Kepada pemilik yang tanaman dan/atau benda lainnya dimusnahkan dalam
rangka eradikasi dapat diberikan kompensasi.
2. Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan hanya atas
tanaman dan/atau benda lainnya yang tidak terserang organisme
pengganggu tumbuhan tetapi harus dimusnahkan dalam rangka eradikasi.
Pasal 27
Ketentuan mengenai pengendalian dan eradikasi organisme pengganggu
tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 butir b dan butir c serta
ketentuan mengenai kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
Berikut adalah beberapa cuplikan Peraturan Presiden No. 6 tahun 1995
Pasal 2
1. Perlindungan tanaman dilaksanakan pada masa pra tanam, masa
pertumbuhan tanaman, dan atau masa pasca panen.
2. Perlindungan tanaman pada masa pra tanam sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilaksanakan sejak penyiapan lahan atau media tumbuh
lainnya sampai dengan penanaman.
3. Perlindungan tanaman pada masa pertumbuhan tanaman sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak penanaman sampai dengan
panen. *24905
4. Perlindungan tanaman pada masa pasca panen sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilaksanakan sejak sesudah panen sampai dengan hasilnya
siap dipasarkan.
Pasal 3
1. Perlindungan tanaman dilaksanakan melalui sistem pengendalian hama
terpadu.
2. Perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
melalui tindakan:
a. Pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan
tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara
Republik Indonesia;
b. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan
c. Eradikasi organisme pengganggu tumbuhan.
Pasal 4
Perlindungan tanaman dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan cara
yang tidak mengganggu kesehatan dan atau mengancam keselamatan
manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumberdaya alam dan atau
lingkungan hidup.
Pasal 8
Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan dengan
memadukan satu atau lebih teknik pengendalian yang dikembangkan dalam
satu kesatuan.
Pasal 9
1. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan melalui
tindakan pemantauan dan pengamatan terhadap organisme pengganggu
tumbuhan dan faktor yang mempengaruhi perkembangannya serta
perkiraan terjadinya serangan organisme pengganggu tumbuhan.
2. Apabila dari hasil pemantauan dan pengamatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diperkirakan akan timbul kerugian, maka dilakukan
tindakan pengendalian terhadap organisme pengganggu tumbuhan dengan
memperhatikan faktor ekologi, sosial dan efisiensi.
Pasal 10
1. Tindakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan
baik dalam rangka pencegahan maupun penanggulangan organisme
pengganggu tumbuhan.
2. Tindakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan
dengan:
a. Cara fisik, melalui pemanfaatan unsur fisika tertentu
b. Cara mekanik, melalui penggunaan alat dan atau kemampuan fisik
manusia
c. Cara budidaya, melalui pengaturan kegiatan bercocok tanam;
d. Cara biologi, melalui pemanfaatan musuh alami organisme
pengganggu tumbuhan
e. Cara genetik, melalui manipulasi gen baik terhadap organisme
pengganggu tumbuhan maupun terhadap tanaman
f. Cara kimiawi, melalui pemanfaatan pestisida; dan atau
g. Cara lain sesuai perkembangan teknologi.
3. Pelaksanaan tindakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai persyaratan teknis
yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 11
1. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan oleh:
a. perorangan atau badan hukum yang memiliki dan/atau menguasai
tanaman
b. Kelompok dalam masyarakat yang dibentuk untuk mengendalikan
organisme pengganggu tumbuhan
c. Pemerintah.
2. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan oleh Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terutama dilakukan apabila
terjadi eksplosi.
3. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan oleh perorangan atau
badan hukum dan kelompok masyarakat serta pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 12
Sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dalam rangka
perlindungan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
a. Alat dan mesin
b. Musuh alami
c. Pestisida.
Dari kutipan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan
tanaman yang baik adalah dengan sistem pengendalian hama terpadu.
Pelaksanaan hama terpadu yang dianjurkan adalah
1. Pengendalian masuknya OPT di dalam area wilayah Republik Indonesia
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
2. Eradikasi OPT (tindakan pemusnahan terhadap tanaman, OPT dan benda
lain yang menyebabkan tersebarnya OPT di lokasi tertentu)
Untuk pelaksanaannya dilarang menggunakan cara atau sarana yang
dapat mengganggu kesehatan, mengancam kesehatan manusia, menimbulkan
gangguan dan kerusakan sumber daya alam atau lingkungan hidup. Apabila
dalam budidaya tanaman tersebut diperlukan adanya suatu tindakan eradikasi
dan tanaman tersebuut milik masyarakat, maka pemerintah akan melakukan
kompensasi pada pemilik tanaman tersebut. Tanaman yang dapat kompensasi
disini adalah tanaman dan/atau benda lainnya yang tidak terserang organisme
pengganggu tumbuhan tetapi harus dimusnahkan dalam rangka eradikasi.
Eradikasi ini sendiri memiliki kekuatan hukum sehingga bila memang harus
dilakukan eradikasi harus diberikan ganti rugi bagi petani yang lahannya akan
di eradikasi.
Perlindungan tanaman dilakukan dari awal budidaya tanaman hingga
akhir yaitu pada masa pra tanam, masa pertumbuhan tanaman, dan atau masa
pasca panen. Tindakan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan
dilaksanakan dengan:
a. Cara fisik, melalui pemanfaatan unsur fisika tertentu
b. Cara mekanik, melalui penggunaan alat dan atau kemampuan fisik
manusia
c. Cara budidaya, melalui pengaturan kegiatan bercocok tanam;
d. Cara biologi, melalui pemanfaatan musuh alami organisme pengganggu
tumbuhan
e. Cara genetik, melalui manipulasi gen baik terhadap organisme
pengganggu tumbuhan maupun terhadap tanaman
f. Cara kimiawi, melalui pemanfaatan pestisida; dan atau
g. Cara lain sesuai perkembangan teknologi.
Sarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dalam rangka
perlindungan tanaman berupa:
a. Alat dan mesin
b. Musuh alami
c. Pestisida
serta Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1995 tentang perlindungan Tanaman.
H. SNI pangan organik
Indonesia telah memiliki standar yang mengatur tentang pangan
organik yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-6729-2002 tentang Sistem
Pangan Organik. SNI Sistem Pangan Organik mengadopsi seluruh materi
dalam dokumen standar CAC/GL 32 – 1999, Guidelines for the production,
processing, labeling and marketing of organically produced foods dan
dimodifikasi sesuai dengan kondisi Indonesia, ke dalam bahasa Indonesia.
Pertanian organik adalah sistem produksi pertanian yang holistik dan
terpadu, yang mengoptimalkan kesehatan dan produktivitas agro-ekosistem
secara alami, sehingga mampu menghasilkan pangan dan serat yang cukup,
berkualitas, dan berkelanjutan. Dalam prakteknya, pertanian organik
dilakukan dengan cara, antara lain:
Menghindari penggunaan benih/bibit hasil rekayasa genetika (GMO =
genetically modified organisms). Walaupun begitu disebut pertanian
organik juga karena cara budidayanya yang organik dan tidak
menggunakan bahan kimia sehingga sebenarnya tidak masalah bahan
tanam/ bibit hasil rekayasa genetika asalkan sudah terlebih dahulu melalui
pengujian yang ketat.
Menghindari penggunaan pestisida kimia sintetis. Pengendalian gulma,
hama dan penyakit dilakukan dengan cara mekanis, biologis, dan rotasi
tanaman.
Menghindari penggunaan zat pengatur tumbuh (growth regulator) dan
pupuk kimia sintetis. Kesuburan dan produktivitas tanah ditingkatkan dan
dipelihara dengan menambahkan residu tanaman, pupuk kandang, dan
batuan mineral alami, serta penanaman legum dan rotasi tanaman.
Menghindari penggunaan hormon tumbuh dan bahan aditif sintetis dalam
makanan ternak.
Sejumlah keuntungan yang dapat diperoleh dari aktivitas pertanian
organik meliputi:
Dihasilkannya makanan yang cukup, aman dan bergizi sehingga
meningkatkan kesehatan masyarakat;
Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi petani;
Meningkatnya pendapatan petani;
Minimalnya semua bentuk polusi yang dihasilkan dari kegiatan pertanian;
Meningkat dan terjaganya produktivitas lahan pertanian dalam jangka
panjang;
Terpeliharanya kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan;
Terciptanya lapangan kerja baru dan keharmonisan kehidupan sosial di
perdesaan.
Meningkatnya daya saing produk agribisnis secara berkelanjutan.
Dengan demikian, pertanian organik akan meningkatkan ketahanan
pangan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan
hidup.
Tujuan pengaturan dalam SNI 01-6729-2002 adalah:
a) untuk melindungi konsumen dari manipulasi atau penipuan bahan
tanaman/benih/bibit ternak dan produk pangan organik di pasar;
b) untuk melindungi produsen pangan organik dari penipuan bahan
tanaman/benih/bibit ternak produk pertanian lain yang diaku sebagai
produk organik;
c) untuk memberikan pedoman dan acuan kepada pedagang/pengecer bahan
tanaman/benih/bibit ternak dan produk pangan organik dari produsen
kepada konsumen;
d) untuk memberikan jaminan bahwa seluruh tahapan produksi, penyiapan,
penyimpanan, pengangkutan dan pemasaran dapat diperiksa dan sesuai
dengan standar ini;
e) untuk harmonisasi dalam pengaturan sistem produksi, sertifikasi,
identifikasi dan pelabelan produk pangan organik;
f) untuk menyediakan standar pangan organik yang diakui secara nasional
dan juga berlaku untuk tujuan ekspor; dan;
g) untuk memelihara serta mengembangkan sistem pertanian organik di
Indonesia sehingga menyumbang terhadap pelestarian ekologi lokal dan
global.
SNI 01-6729-2002 menetapkan prinsip-prinsip produksi pangan
organik berupa tanaman, ternak dan lebah di lahan pertanian, penyiapan,
penyimpanan, pengangkutan, pelabelan dan pemasaran, serta menyediakan
ketetapan tentang bahan-bahan masukan yang diperbolehkan untuk
penyuburan dan pemeliharaan tanah, pengendalian hama dan penyakit, serta
bahan aditif dan bahan pembantu pengolahan pangan.
Selain itu SNI 01-6729-2002 juga menetapkan sistem inspeksi dan
sertifikasi, ketentuan tentang impor produk dari luar negeri dan persyaratan-
persyaratan tentang pengkajian ulang ketentuan-ketentuan dalam SNI itu
sendiri.
SNI 01-6729-2002 dapat diterapkan pada produksi pangan sebagai
berikut:
a. Tanaman dan produk segar tanaman serta produk pangan segar dan produk
pangan olahan, ternak dan produk peternakan
b. Produk olahan tanaman dan ternak untuk tujuan konsumsi manusia yang
dihasilkan dari butir (a) di atas.
Produk import dari luar negeri yang masuk ke Indonesia biasanya
sudah memiliki sertifikat, sudah melalui pengujian ada tidaknya pestisida dan
berbagai pengujian lainnya. Selain itu sebelum mengimport produk tentunya
sesama pihak antara yang akan mengimpor dan mengekspor produk sudah
saling mengujungi dan mengawasi satu dengan lainnya.
Terdapat 2 (dua) jenis input yang nyata-nyata dilarang dalam sistem
pangan organik yaitu bahan kimia sintetis dan bahan/bibit/produk GMO
(genetically modified organism).
Bahan kimia sintetis dilarang digunakan dalam sistem pertanian
organik, mencakup pada proses budidaya dan pengolahan hasil hingga pada
sistem perdagangannya. Bahan yang dilarang, dibatasi dan diperbolehkan
dalam sistem pertanian organik dimuat dalam Nasional List. GMO adalah
definisi untuk organisme hasil rekayasa/modifikasi genetika: Organisme hasil
rekayasa/modifikasi genetika dan produknya, diproduksi melalui teknik
dimana bahan genetika telah diubah dengan cara-cara yang tidak alami.
Teknik rekayasa genetika termasuk, tetapi tidak terbatas untuk:
rekombinasi DNA, fusi sel, injeksi mikro dan makro, enkapsulasi,
penghilangan dan penggandaan gen. Organisme hasil rekayasa genetika tidak
termasuk organisme yang dihasilkan dari teknik-teknik seperti konjugasi,
transduksi dan hibridisasi. Seluruh bahan dan/atau produk yang dihasilkan
dengan rekayasa genetika/modifikasi genetik (GEO/GMO) adalah tidak sesuai
dengan prinsip-prinsip produksi organik (baik budidaya, proses manufaktur
atau pengolahannya).
Pelabelan adalah pencantuman/pemasangan segala bentuk tulisan,
cetakan atau gambar yang ada pada label yang menyertai produk pangan,yang
berisi keterangan identitas produk tersebut atau dipajang dekat dengan produk
pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan atau
pembuangannya. Pemasangan label logo organik hanya dapat dilakukan
setelah produk itu dinyatakan “organik” (disertifikasi organik) oleh lembaga
sertifikasi yang terakreditasi. Namun demikian, produsen dapat menyatakan
(claim) bahwa produknya organik asalkan tidak mencantumkan logo organik
dimaksud. Hal ini berdasarkan prinsip pernyataan diri (self claim), pernyataan
pihak kedua (second parties) dan sistem penjaminan partisipatif (participatory
guarantee system).
Sistem inspeksi dan sertifikasi digunakan untuk memverifikasi
pelabelan dan pengakuan terhadap pangan yang diproduksi secara organik.
Produk – produk yang diimpor dapat dipasarkan bila otoritas kompeten atau
yang mewakilinya di Negara pengekspor telah menerbitkan sertifikasi inspeksi
yang menyatakan bahwa barang – barang yang dinyatakan dalam sertifikasi
dihasilkan melalui system produksi, penyiapan, pemasaran dan inspeksi
dengan menerapkan peraturan yang ada.
I. Kesimpulan
Ruang Lingkup Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) meliputi beberapa
kegiatan antara lain: Identifikasi PHT, Pencegahan PHT, Pengendalian PHT,
Pemberantasan PHT, Penanggulangan pasca pengendalian PHT. Batasan
Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) yaitu mengendalikan populasi hama secara
berkelanjutan agar tidak merugikan secara ekonomis maupun lingkungan.
GAP merupakan praktek budidaya hortikultura yang menganut kaidah-
kaidah budidaya yang baik yang sesuai dengan tuntutan perkembangan
teknologi dan keinginan konsumen. Dalam GAP tercakup penerapan teknologi
yang ramah lingkungan, penjagaan kesehatan, peningkatan kesejahteraan
pekerja, pencegahan penularan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dan
prinsip traceability (dapat ditelusuri). GAP digunakan dalam sistem pertanian
berkelanjutan yang mencakup PHT, pengelolaan hara terpadu, pengelolaan
gulma terpadu, pengelolaan irigasi terpadu, dan pemeliharaan (conservation)
lahan pertanian. Penerapan PHT diperlukan dalam sistem produksi pertanian
berkelanjutan.
Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terutama
masyarakat konsumen akan produk-produk pertanian yang bebas residu
pestisida maka melalui pendekatan PHT dihasilkan produk-produk yang akan
mempunyai daya saing pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-
produk pertanian konvensional. Untuk kurun waktu yang tidak lama lagi PHT
akan mendatangkan keuntungan ekonomis dan manfaat ekologis bagi
masyarakat petani pada umumnya.
Pestisida sebagai bahan peracun termasuk bahan pencemar yang
berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat. Oleh karena sifatnya yang
persisten di lingkungan, yang menjadikan masalah dilingkungan.Residu
pestisida telah dapat dideteksi di dalam tanah, air minum, air sungai, air
sumur, udara. Residu juga terdapat di makanan yang sehari-hari kita
konsumsi seperti sayura dan buah. Dengan penerapan PHT penggunaan
pestisida dapat ditekan sekecil-kecilnya. Karena dalam PHT terdapat konsep
bahwa tidak menggunakan racun untuk mengendalikan hama tersebut, namun
menggunakan bahan-bahan hayati maupun alami yang residunya tidak
membahayakan pada manusia, lingkungan dan mahluk hidup lainnya.
Standar yang mengatur tentang pangan organik di Indonesia adalah
Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-6729-2002 tentang Sistem Pangan
Organik. SNI Sistem Pangan Organik mengadopsi seluruh materi dalam
dokumen standar CAC/GL 32 – 1999, Guidelines for the production,
processing, labeling and marketing of organically produced foods dan
dimodifikasi sesuai dengan kondisi Indonesia, ke dalam bahasa Indonesia.
SNI 01-6729-2002 menetapkan prinsip-prinsip produksi pangan
organik berupa tanaman, ternak dan lebah di lahan pertanian, penyiapan,
penyimpanan, pengangkutan, pelabelan dan pemasaran, serta menyediakan
ketetapan tentang bahan-bahan masukan yang diperbolehkan untuk
penyuburan dan pemeliharaan tanah, pengendalian hama dan penyakit, serta
bahan aditif dan bahan pembantu pengolahan pangan.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2009. Pengembangan Pengendalian Hama Terpadu.
usitani.wordpress.com. Diakses tanggal 10 September 2010.
Badan Standardisasi Nasional. 2002. SNI 01-6729-2002 tentang Sistem Pangan
Organik.
Bottrel, D.G. 1979. Integrated Pest Management. Council of Environ. Quality.
Washington D.C.
Deere, C. 1999. Ecolabelling and Sustainable Fisheries. IUCN. Washington D.C.
and FAO Rome.
Efendi, B. S. 2009. Strategi Pengendalian Hama TerpaduTanaman Padi dalam
Persepektif Praktek Pertanian yang Baik (Good Agricultural Practices).
Pengembangan Inovasi Pertanian. 2(1): 65-78.
Kenmore, P.E. 1987. IPM Means the Best Mix. Rice IPM Newsletter. VII (7).
IRRI. Manila. Philippines.
Mahespatih, A. D. Pemanfaatan Pestisida Nabati untuk Memenuhi Persyaratan
Perdagangan Global. www.facebook.com/topic.php?uid=74563951417
&topic=9610. Diakses tanggal 17 September 2010.
Maulana, A. 2010. Pestisida Organik (Nabati).
http://worldplant.multiply.com/journal/item/24/Pertanian_Organik_Pestisi
da_Nabati. Diakses tanggal 17 September 2010.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 Tentang
Pedoman Budidaya Buah Yang Baik (Good Agriculture Practices).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 Tentang
Perlindungan Tanaman.
Presiden RI. Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang : Sistem Budidaya
Tanaman. Sumber: LN 1992/46; TLN NO. 3478.
Sarjan, M. 2004. Pengelolaan Hama Terpadu (Pertarungan Antara Teknologi
Konvensional Versus Modern) Dalam Rangka Pencapaian Produksi
Pertanian Secara Kuantitatif dan Kualitatif. http://fp.unram.ac.id. Diakses
tanggal 17 September 2010.
Smith, R.F.1978. Distory and Complexity of Integrated Pest Management. In: Pest
Control Strategis. S.H. Smith and D. Pimentel (Ed.). Acad. Press. New
York.
Untung, Kasumbogo. 2006. Pengantar Pengelolaan Hama Terpadu. UGM Press.
Yogyakarta.
PHT
REKONSTRUKSI PENGERTIAN PHT DAN
HUBUNGANNYA DENGAN GAP
Disusun oleh :
Nama : Pratiwi Noviayanti
NIM : H 0708137
AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2010