IMPLEMENTASI PROGRAM PRIORITAS

DIT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKESTAHUN 2013

Drs. Bayu Teja Muliawan, Apt, M.Pharm, MMDirektur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat KesehatanKementerian Kesehatan RI

SISTEMATIKA A. PENDAHULUAN B. PROGRAM PRIORITAS C. PENUTUP

Obat merupakan komponen tak tergantikan dalam pelayanan kesehatan

Akses terhadap obat esensial merupakan hak azasi manusia

Penyediaan obat esensial merupakan kewajiban pemerintah

Jaminan khasiat, keamanan dan mutu obat dan perbekalan kesehatan merupakan tanggungjawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

A. PENDAHULUAN

Terjaminnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan

dalam jumlah dan jenis yang cukup, berkhasiat, aman, dan bermutu di sarana pelayanan kesehatan.

TANTANGAN/TANTANGAN/PELUANGPELUANG

SJSN

AKSESIBILITAS (Ketersediaan dan

Pemerataan) KETERJANGKAUAN

Disusun untuk mendukung

Road map SJSN 20131. Keterjangkauan:

• Penetapan harga obat (e-catalog)

2. Ketersediaan dan Pemerataan• Instalasi Farmasi

Nasional sebagai Centre of Excellent

• E-informasi obat dan perbekalan kesehatan

B. PROGRAM PRIORITAS DIT BINA OBLIK DAN PERBEKES TAHUN 2013

PROGRAM PRIORITASTAHUN 2013

Ketersediaan dan Pemerataan

Penetapan Harga Obat (e-catalog)

Penge lolaan Obat

di IFN

Penyediaan

ObatPenyediaan

DanaE-Logistic Rakontek Monev

1. E-1. E-katalogkatalog

a. Harga obat untuk pengadaan pemerintah• Penetapan harga obat melalui lelang harga satuan• Dilkukan di pusat antara LKPP dan Kemenkes• Daftar obat yang tercantum dalam e-katalog adalah obat generik berdasarkan DOEN• Rencana Kebutuhan Obat Nasional adalah kebutuhan

Dinkes Provinsi, Kab/Kota dan RS Pemerintah• Harga Jual Obat Generik dalam e-katalog adalah harga satuan terkecil sudah termasuk pajak, biaya distribusi (franco kab/kota)

b. Harga Eceran Terrtinggi Obat Generik

RENCANA KEBUTUHAN OBAT NASIONAL RENCANA KEBUTUHAN OBAT NASIONAL (RKO)(RKO)

PUSAT(BINFAR)

DINKES(PROVINSI)

DINKES(KAB/KOTA)

RKO NAS

RS PEMERINTAH

RS PEMERINTAHPUSKESMAS

E-CATALOGUE

MekanismeMekanisme Lelang Harga Satuan Obat Lelang Harga Satuan ObatTahun 2013Tahun 2013

RENCANA KEBUTUHAN OBAT (NASIONAL)

BREAKDOWN RENCANA KEBUTUHAN OBAT PER PROVINSI & KABUPATEN

PER JENIS OBAT

KEMENKESPRODUSEN

OBAT & EKSPEDISILKPP

LELANG HARGA OBAT

KONTRAK PAYUNG

SK KEMENKES PENETAPAN HARGA

OBAT

DINAS/RS/ PUSKESMAS

E- PURCHASING

RENCANA KEBUTUHA

N OBAT

PENAWARAN HARGA

OBAT

HPS OBAT PER ITEM PER PROVINSI

E-Catalog

TANGGAPAN

PEMESANAN / PEMBELIAN

PERTEMUAN PPK, SATKER, PP KLARIFIKASI- ED- WAKTU DISTRIBUSI- DRAFT KONTRAK

Kontrak

BENDAHARA

KPKN

PPK PENYEDIAPOKJA/PP/SATKER

e-mailE-CATALOG

e-mail

PELAKSANAAN

Proses pencairan

MekanismeMekanisme Pengadaan Obat Tahun 2013 Pengadaan Obat Tahun 2013

2. Pengelolaan obat di IFN2. Pengelolaan obat di IFNa. Penyusunan Protap Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Nasional b. Penyusunan Protap Pengelolaan Obat Hajic. Pemilihan pengelola obat berprestasi di provinsi, kabupaten/kota

• Variabel penilaian: individu, aspek pengelolaan, sarana• Tahun 2013 direncanakan: provinsi, kabupaten, kota, rumah sakit

3. Penyediaan obat3. Penyediaan obata.Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Nasionalb.Pengadaan obat program dan vaksin di pusat:

• P2PL: TB Paru, HIV/AIDS, Malaria, Filaria, P2M, Flu Burung, Vaksin reguler• BGKIA: Kes Ibu, Kes Anak, Gizi• BUK: Reagen screaning darah• Sekjen: Vaksin Meningitis dan Vaksin Influenza haji, vaksin meningitis umrah, obat haji• Binfar dan Alkes: Buffer stock pusat dan propinsi

LANJUTANLANJUTAN

c. Franco Pengadaan

- Vaksin Meningitis Haji dan Vaksin Influensa : Propinsi

- Vaksin Meningitis Umrah : KKP

- Reagen Screning Darah : PMI dan UPTD RS

- Obat Haji : Arab Saudi dan Embarkasi

d. Proses Pengadaan - Secara umum : LPSE - Perkiraan Barang diterima : mulai Agustus 2013 , kecuali vaksin - Bukti Tanda Terima => Pada saat diterima => Pada saat digunakan - Berita Acara Serah Terima : => Dikaitkan BMN => Perkiraan Waktu : Triwulan 4

LanjutanLanjutan

4. PENYEDIAAN DANA4. PENYEDIAAN DANA Dana disediakan untuk mendukung: a. Dana DAK :

disediakan untuk mendukung ketersediaan obat dan peningkatan sarana penyimpanan b. Dana Dekonsentrasi : - Biaya Operasional IF disediakan untuk mendukung pengelolaan obat:

kartu stok, administrasi dan repacking serta biaya distribusi Kab/Kota ke

Puskesmas - Dukungan kegiatan harmonisasi - Biaya distribusi dari Propinsi ke Kab/Kota

5. E-LOGISTIK5. E-LOGISTIKa. Pengembangan dan sosialisasi

b. Bimbingan teknis pemanfaatan software

Agar:- informasi ketersediaan obat dapat disediakan secara real time- sebagai early warning untuk menyusun langkah-langkah tindak lanjut.- dilaksanakan di pusat, provinsi dan kab/kota

6. RAKONTEK DIT OBLIK DAN 6. RAKONTEK DIT OBLIK DAN PERBEKESPERBEKES

a. Meningkatkan harmonisasi antar pengelola program b. Komunikasi dan langkah-langkah perbaikan

7. MONITORING DAN 7. MONITORING DAN EVALUASIEVALUASI

a. Monitoring Ketersedaan Obat dan vaksin

b. Monitoring Penggunaan Obat Generik

di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah

c. Monitoring Harga Obat Generik,

Nama Dagang dan Perbekes di Apotik

CAPAIAN 2012 & TARGET 2013CAPAIAN 2012 & TARGET 2013

NO INDIKATOR2012 2013

T R T R

1Persentase Ketersediaan Obat & Vaksin 90% 92,85% 95% -

2

Persentase penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan 70% 82,80% 75% -

3

Persentase instalasi farmasi Kab/ Kota sesuai standar 70% 71,63% 75% -

LanjutanLanjutan

KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN– 135 item obat– 9 item vaksin

PENGGUNAAN OBAT GENERIK DI FASILITAS YANKES– PUSKESMAS– RUMAH SAKIT

PROFIL INSTALASI FARMASI KAB/ KOTA– SDM & SARANA PENDUKUNG LAINNYA

Dir.Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan LanjutanLanjutan

Keterjangkauan, ketersediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan merupakan faktor penting dalam mendukung suksesnya pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam era SJSN.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, setiap peluang yang ada sekecil apapun akan kita manfaatkan sebaik mungkin.

Dukungan dan peran serta semua stakeholder, baik di pusat, provinsi dan kab/kota sangat diharapkan, agar tujuan kita bersama dapat menjadi kenyataan.

C. PENUTUP

Bagi Provinsi yang belum mengirim BAST mohon dikirim ke Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan via:1.Fax : 021 52148722.Email : obatpublik@yahoo.com