pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan...

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) Triwulan I Tahun Anggaran 2018

2018

BPPI

Kementerian Perindustrian

Pusat Penelitian dan

Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri | Laporan PP 39

Triwulan I TA 2018

i

KATA PENGANTAR

Sebagai pengelola APBN yang dituangkan dalam DIPA, setiap unit kerja Eselon II termasuk Pusat

Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri (Puslitbang KIUI) diwajibkan menyusun

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) setiap Triwulannya

(Laporan Triwulan) sebagai salah satu pengukuran kinerja kegiatan dan penyerapan anggaran yang

telah dilaksanakan.

Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian target Puslitbang KIUI, tingkat

penyerapan anggaran yang mampu direalisasikan, dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan

kegiatan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2018. Realisasi penyerapan anggaran Puslitbang KIUI sampai

dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2018 (berdasarkan data e-Monitoring per 31 Maret 2018) ini hanya

sebesar 9,10%, sedangkan dari sisi pencapaian fisik kegiatan, sudah mencapai 4,36%.

Secara umum, capaian Puslitbang KIUI tersebut relatif masih kurang baik, mengingat belum

mampu mencapai target yang ditetapkan sesuai perencanaan yang telah diinput melalui ALKI pada

beberapa kegiatan. Oleh karena itu, dalam laporan ini disampaikan rencana tindak lanjut yang akan

dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan disertai dengan pihak terkait yang diharapkan

dapat membantu implementasinya.

Semoga Laporan PP 39 Triwulan II tahun 2016 ini dapat dimanfaatkan bagi pemangku jabatan

dan kepentingan di lingkungan Puslitbang KIUI dalam rangka pengelolaan DIPA APBN Tahun

Anggaran 2018.

Jakarta, April 2018

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan

Kebijakan Iklim Usaha Industri

Reni Yanita

ii Laporan PP 39 Triwulan I TA 2018 Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim

Usaha Industri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................................................... 1

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................................................................1

1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program ............................................................................................................2

1.3. Struktur Organisasi .....................................................................................................................................4

BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN ............................................................................................................................ 6

2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2018................................................................................................................6

2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan ....................................................................................7

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN ......................................................................................................... 132

3.1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja ......................................................................... 13

3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam

Perjanjian Kenrja .................................................................................................................................. 13

a. Sasaran Kegaitan 1: Rekomendasi Kebijakan Perpajakan Sektor Industri

b. Sasaran Kegiatan 2: Rekomendasi Kebijakan Tarif Sektor Industri

c. Sasaran Kegiatan 3: Rekomendasi Kebijakan Nonfiskal

d. Sasaran Kegiatan 4: Rekomendasi Kebijakan Sektoral yang diharmonisasi

e. Sasaran Kegiatan 5: Rekomendasi Kebijakan Perwilayahan Industri

f. Sasaran Kegia tan 6: Rekomendasi Kebijakan Penguatan Struktur Industri

g. Sasaran Kegiatan 7: Industri yang memperoleh Insentif Fiskal dan Nonfiskal

h. Sasaran Kegiatan 8: Pedoman Pemanfaatan Insentif Fiskal dan Nonfiskal

3.1.2 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja....23

Output Kegiatan (Perjakin) ................................................................................................................................23

3.2 Hambatan dan kendala Pelaksanaan ....................................................................................... .................................28

3.2.1 Hambatan dan Kendali Pelaksanaan Perjanjian Kinerja .......................................................................29

3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan ............................................................30

3.3 Langkah Tindak Lanjut ................................................................................................................. ..31

3,3,1 Langkah dan tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kinerja ......................................................... 30

3.3.2 Langkah dan tindak lanjut pelaksanaan kinerja output kegiatan ............................................... 30

BAB IV PENUTUP ............................................................................................................. ..........................................................32

LAMPIRAN 1: FORM A ...................................................................................................................................................... .......33

LAMPIRAN 2: Form Pengukuran Rencana Aksi...............................................................................................................34

LAMPIRAN 3 : ALKI .................................................................................................................................................................. 39


Triwulan I TA 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.107/M-IND/PER/11/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan

Kebijakan Iklim Usaha Industri (Puslitbang KIUI) mempunyai tugas pokok melaksanakan

perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian,

pengembangan, fasilitasi, pemantauan dan pelaporan di bidang kebijakan iklim usaha dan

kebijakan makro industri jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Puslitbang KIUI menyelenggarakan fungsi: (1)

penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian,

pengembangan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan

pengamanan industri dalam negeri di bidang kebijakan fiskal; (2) penyusunan kebijakan teknis,

rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di

bidang kebijakan nonfiskal dan penguatan struktur industri; (3) penyusunan kebijakan teknis,

rencana, program, pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, fasilitasi, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan, serta tindakan penyelamatan dan pengamanan industri dalam negeri di

bidang kebijakan sektoral dan perwilayahan jangka menengah dan jangka panjang; dan (4)

pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan

rumah tangga pusat.

Dalam pelaksanaan kegiatannya sehari-hari Puslitbang KIUI melakukan koordinasi dan

sinergi dengan stakeholder dan sektor terkait baik di internal Kementerian Perindustrian maupun

antar kementerian/lembaga dan instansi lainnya, termasuk dunia usaha. Disamping itu Puslitbang

KIUI juga mempunyai tugas mengelola kegiatan perumusan kebijakan serta pengkajian yang

terkait dengan iklim usaha dan analisa industri. Hasil akhir dari analisa tersebut diharapkan dapat

memperoleh/ mendapatkan suatu masukan kepada pimpinan sebagai salah satu referensi dalam

merumuskan kebijakan yang terkait dengan peningkatan daya saing sektor industri.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut Puslitbang diharapkan mampu berperan

dalam menentukan kebijakan di bidang iklim usaha industri dan telah ditetapkan bahwa visi Pusat

Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri adalah “menjadi pusat rumusan kebijakan iklim

2 Laporan PP 39 Triwulan I TA 2018 Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim

Usaha Industri

usaha dan analisa industri yang handal dan terpercaya”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Pslitbang KIUI sebagai unit Eselon II yang

merumuskan kebijakan di sektor industri mengemban misi sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian dan pengembangan kebijakan yang berkualitas di bidang fiskal,

nonfiskal dan penguatan struktur industri serta kebijakan sektoral dan perwilayahan yang

terkait dengan pengembangan sektor industri.

2. Melakukan fasilitasi pemanfaatan kebijakan fiskal dan nonfiskal sektor industri.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Pusat Penelitian dan Pengembangan

Kebijakan Iklim Usaha Industri akan mewujudkan visi Puslitbang KIUI dalam rangka berperan serta

dalam mencapai serta mewujudkan visi dan misi Kementerian Perindustrian periode 2015 s.d 2019,

khususnya terkait perumusan dan pengembangan kebijakan iklim usaha industri. Dalam rencana

strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian, telah ditetapkan target yang harus dicapai oleh

Puslitbang KIUI sebagai berikut:

Sasaran Program (outcome) /

Sasaran Kegiatan (output)/Indikator Lokasi

Target

2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya investasi sektor industri

-

Jumlah rekomendasi kebijakan

penciptaan iklim usaha yang

kondusif

Jakarta

dan

daerah

9 12 14 16 18

Dengan adanya target jumlah rekomenasi kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif

tersebut, maka Puslitbang KIUI perlu menyusun kegiatan tiap tahunnya dalam rangka mencapai

target tersebut. Dalam Renstra tersebut, kegiatan Penelitian dan pengembangan kebijakan iklim

usaha industri yang dilaksanakan oleh Puslitbang KIUI memiliki sasaran kegiatan/output yang

dihasilkan adalah (1) tersusunnya rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan iklim usaha

industri, (2) diseminasi kebijakan industri, (3) fasilitasi peningkatan iklim usaha industri, (4)

pembinaan dan fasilitasi iklim usaha industri, (5) dokumen penelitian dan pengembangan

harmonisasi kebijakan industri, dan (6) meningkatnya pemanfaatan insentif (fiskal dan non-fiskal)

oleh industri.

Diharapkan dengan dilaksanakannya sasaran kegiatan tersebut akan mampu menciptakan

iklim usaha yang kondusif dan menarik bagi penanam modal untuk melakukan kegiatan investasi

dan produksi di Indonesia. Saat ini kemudahan untuk melakukan bisnis (ease of doing business) di


Triwulan I TA 2018

3

Indonesia menjadi isu nasional yang sangat penting untuk ditingkatkan, mengingat posisi

Indonesia saat ini relatif masih belum baik. Namun, sejak tahun 2012 ease of doing business di

Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa, memulai bisnis di

Indonesia sudah menjadi lebih mudah karena adanya berbagai kebijakan dan reformasi birokrasi

dalam menarik minat penanam modal.

Terkait dengan upaya peningkatan kemudahan melakukan bisnis di Indonesia terutama bagi

pelaku usaha di sektor industri, Puslitbang KIUI dapat berperan aktif dalam hal perumusan

rekomendai kebijakan iklim usaha industri, meliputi beragam fasilitas fiskal dan nonfiskal serta

kebijakan lainnya dalam upaya memberi kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan bisnis di

Indonesia.

Di samping itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018, ditetapkan prioritas

kegiatan yang harus menjadi acuan penyusunan program kegiatan unit Pemerintah termasuk

Puslitbang KIUI sebagai berikut:

Dalam RKP tersebut, Kemenperin dituntut perannya dalam 5 (lima) aspek,

yakni: (1) peningkatan ekspor dan nilai tambah produk pertanian, (2) Percepatan

Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan, (3) Peningkatan nilai

tambah pariwisata dan jasa produktifmlainnya, (4) Percepatan peningkatan keahlian

tenagakerja, (5) PengembanganIpten dan inovasi untuk peningkatan produktifitas.

Terkait dengan hal tersebut, maka Puslitbang KIUI perlu menyusun program kegiatan

yang mampu mendorong implementasi program tersebut.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Puslitbang KIUI telah menetapkan

program kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu:

Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi

Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non Agro dan Pendukung

Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Non Pangan

Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/Logistik


Usaha Industri

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 2 3

1

Tersusunnya kebijakan

penciptaan iklim usaha yang

kondusif

jumlah rekomendasi kebijakan

perpajakan sektor industri

2 rekomendasi


tarif sektor industri

2 rekomendasi

jumlah rekomendasi non-fiskal

sektor industri

2 rekomendasi


sektoral diharmonisasi

2 rekomendasi


perwilayahan industri

2 rekomendasi


penguatan struktur industri

2 rekomendasi

2

Meningkatnya pemanfaatan

insentif (fiskal dan non-fiskal)

oleh industri

jumlah industri yang

memperoleh insentif fiskal dan

nonfiskal

60 industri

jumlah pedoman pemanfaatan

insentif fiskal dan nonfiskal

oleh industri

2 pedoman

C. Struktur Organisasi

Sumber Daya Manusia yang dimiliki Puslitbang KIUI sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang

terdiri dari 11 (sebelas) orang pejabat struktural, 19 (sembilan belas) orang fungsional

umum/pelaksana, 5 (lima) orang pramubhakti, dan 1 (satu) pengemudi dengan rincian sebagai

berikut:

Pejabat Eselon II

1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri: 1 orang

Pejabat Eselon III

1. Kepala Bidang Kebijakan Fiskal : 1 orang

2. Kepala Bidang Kebijakan Nonfiskal dan Penguatan Industri : 1 orang

3. Kepala Bidang Kebijakan Sektoral dan Perwilayahan : 1 orang

Pejabat Eselon IV

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha : 1 orang

2. Sub Bidang Perpajakan : 1 orang

3. Sub Bidang Tarif : 1 orang

4. Sub Bidang Nonfiskal : 1 orang

5. Sub Bidang Penguatan Struktur Industri : 1 orang

6. Sub Bidang Kebijakan Sektoral : 1 orang


Triwulan I TA 2018

5

7. Sub Bidang Kebijakan Perwilayahan : 1 orang

Pejabat Fungsional Umum/Pelaksana

1. Fungsional Umum : 19 orang

Pramubhakti

1. Driver/pengemudi : 1 orang

2. Pembantu umum : 5 orang

Adapun diagram struktur organisasi Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri

dapat dilihat pada gambar berikut:


Usaha Industri

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Kegiatan Tahun Anggaran 2018

Untuk Tahun Anggaran 2018, Puslitbang KIUI telah memprogramkan beberapa kegiatan

yang banyak berupa penyusunan rekomendasi kebijakan sektor industri, litbang/pengkajian

kebijakan sektor industri dalam upaya meningkatkan daya saing dan juga penyebaran informasi

kebijakan di sektor industri khususnya terkait fasilitas fiskal dan nonfiskal melalui diseminasi.

Berikut ini merupakan uraian kegiatan Puslitbang KIUI pada Tahun Anggaran 2018:

No Kode Kegiatan

1. 1859.001 Rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan iklim usaha industri

051. Penyusunan rekomendasi kebijakan perpajakan sektor industri

052. Penyusunan rekomendasi kebijakan tarif sektor industri

053. Partisipasi aktif Pusat PKIUI pada fora kerjasama internasional

054. Litbang / Pengkajian Manfaat Kebijakan P3DN Dalam Rangka

Penguatan Struktur Industri Nasional

055. Pengkajian dan Penyusunan Rekomendasi Tentang Peraturan /

Kebijakan Menyangkut Perwilayahan / Kawasan Industri

2. 1859.002 Diseminasi kebijakan industri

051. Diseminasi kebijakan iklim usaha sektor industri

052. Konsultasi Publik Dalam Pengembangan Fasilitas Sektor Industri

3. 1859.003 Dokumen penelitian dan pengembangan harmonisasi kebijakan industri

051. Litbang/pengkajian harmonisasi kebijakan sektoral industri

4. 1859.004 Rekomendasi fasilitasi peningkatan iklim usaha industri

051. Perumusan kebijakan penguatan struktur melalui fasilitasi pembiayaan

ekspot produk industri

052. Penyusunan rekomendasi kebijakan nonfiskal dalam rangka

mempercepat pembangunan dan pengembangan industri

5. 1859.005 Rekomendasi pembinaan dan fasilitasi iklim usaha industri

051. Konsultasi dan konsultasi Puslitbang KIUI

052. Penyusunan progam kerja Puslitbang KIUI


Triwulan I TA 2018

7

No Kode Kegiatan

053. Pembinaan dan fasilitasi iklim usaha industri melalui help desk

harmonisasi regulasi

6. 1859.951

Layanan Internal

051. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

7. 1859.994 Layanan Perkantoran

002. Operasional dan pemeliharaan kantor

B. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Puslitbang KIUI, telah ditetapkan sasaran dan

indikator kinerja kegiatan untuk mempermudah pengukuran pencapaian dan eveluasi kinerja

pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan Sasaran Indikator

Kinerja

Rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan iklim usaha industri

051. Penyusunan

rekomendasi

kebijakan perpajakan

sektor industri

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan ini

adalah untuk mengetahui efektif atau tidaknya

kebijakan perpajakan yang diterapkan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mereview

kebijakan perpajakan yang telah diterapkan

dan merekomendasikan kebijakan perpajakan

yang tepat untuk sektor industri.

Rekomendasi

kebijakan

perpajakan

052. Penyusunan

rekomendasi

kebijakan tarif sektor

industri

Maksud dari kegiatan ini adalah memperoleh

kajian terkait manfaat kebijakan tarif dan

memberikan fasilitasi pemanfaatan kebijakan

BMDTP, tarif bea masuk, perubahan klasifikasi

produk industri, dan kebijakan tarif lainnya

dalam rangka meningkatkan iklim usaha

industri.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk

mengidentifikasi perusahaan yang dapat

diberikan fasilitas BMDTP, mengharmoniskan

tarif bea masuk produk hulu dan hilir,

menyusun klasifikasi produk industri, dan

mengevaluasi kebijakan tarif yang sudah ada.

Rekomendasi

kebijakan tarif

053. Partisipasi aktif Pusat

PKIUI pada fora

kerjasama

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan ini

adalah mengikuti perkembangan tentang

kerjasama internasional yang sudah, sedang,

Rekomendasi

kebijakan


Usaha Industri


Kinerja

internasional dan akan diimplementasikan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk

memberikan masukan terkait kebijakan

industri, kebijakan fiskal dan non fiskal nasional

dalam berbagai Fora Kerjasama Internasional

yang pada akhirnya akan mendukung kebijakan

industri nasional yang ada, dan diharapkan

dapat mendukung daya saing industri nasional

054. Litbang / Pengkajian

Manfaat Kebijakan

P3DN Dalam Rangka

Penguatan Struktur

Industri Nasional

Dalam rangka mendukung pelaksanaan

Penggunaan Produk Dalam Negeri di

lingkungan Kementerian/Lembaga/Instansi

Pemerintah dan dalam rangka

mengoptimalisasi belanja pemerintah dalam

pengadaan barang/jasa Pemerintah, sekaligus

menggerakan pertumbuhan dan

memberdayakan industri Dalam Negeri,

dikeluarkan Inpres No. 2 Tahun 2009, tentang

Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan

tim kerja yang salah satu tugasnya adalah

melakukan evaluasi manfaat kebijakan P3DN

dalam pengadaan barang/jasa pemerintah bagi

produsen dalam negeri.

Dalam rangka evaluasi tersebut dan setelah

melalui FGD Evaluasi Program/Kegiatan P3DN

dan, pembahasan penyusunan Program P3DN

2015 - 2019 pada tanggal 11 – 12 Desember

2015 di Hotel Aston Kuta – Bali, Badan

Penelitian dan Pengembangan Industri dalam

hal ini Pusat Penelitian dan Pengembangan

Kebijakan Iklim dan Usaha Industri ditetapkan

sebagai Penanggung Jawab dan Pelaksana dari

Program/Kegiatan P3DN Tahun 2015 – 2019 di

lingkungan Kementerian Perindustrian. Di

dalam kegiatan tersebut Pusat Penelitian dan

Pengembangan Kebijakan Iklim dan Usaha

Industri bertugas melakukan evaluasi terhadap

kementerian/ lembaga/ instansi terkait

penggunaan produk dalam negeri di setiap

pengadaan dan mengidentifikasi kesiapan

industri dalam negeri dalam memenuhi

kebutuhan tersebut.

Rekomendasi

kebijakan

P3DN


Triwulan I TA 2018

9


Kinerja

055. Pengkajian dan

penyusunan

rekomendasi tentang

peraturan/kebijakan

menyangkut

perwilayahan kawasn

industri

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan

penyusunan rekomendasi serta harmonisasi

kebijakan terkait kewilayahan industri. Adapun

tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan

kegiatan ini adalah terbentuknya hasil evaluasi,

harmonisasi kebijakan-kebijakan terkait

kewilayahan industri yang saling mendukung

dan sejalan sesuai dengan arah kebijakan

industri dalam rangka menciptakan iklim usaha

industri yang kondusif

Rekomendasi

kebijakan

kewilayahan

Diseminasi kebijakan industri

051. Diseminasi kebijakan

iklim usaha sektor

industri

Maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan

daya saing industri nasional sebagai dampak

positif pemanfaatan/penerapan hasil kajian

kebijakan melalui sosialiasi hasil kajian

kebijakan yang terkait iklim usaha sektor

industri sehingga masyarakat industri dan

stakeholder industri di daerah dapat

memperoleh informasi secara lebih mendalam

dan komprehensif terhadap berbagai kebijakan

sektor industri.

Diseminasi

052. Konsultasi publik

dalam

pengembangan

fasilitas sekotr industri

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk

melakukan konsultasi publik dengan

stakeholders industri di daerah terkait dengan

pengembangan fasilitas fiskal dan nofiskal bagi

industri.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk

mendapatkan masukan dari stakeholders

industri dalam rangka mengoptimalkan

pemanfaatan fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi

industri.

Konsultasi

publik

Dokumen penelitian dan pengembangan harmonisasi kebijakan industri

051. Litbang/Pengkajian

Harmonisasi

kebijakan sektoral

industri

Belum optimalnya regulasi pemerintah

seringkali disebabkan terlalu banyaknya

regulasi yang memiliki implikasi pada sektor

industri dan bersifat disharmoni antara satu

regulasi dan regulasi lainnya. Kondisi tersebut

menyebabkan pelaku usaha industri menemui

berbagai hambatan dalam untuk menjalankan

atau mengembangkan usahanya. Oleh karena

itu Pemerintah dalam hal ini Puslitbang KIUI

perlu melakukan suatu penelitian dan

pengembangan/harmonisasi kebijakan sektoral

Rekomendasi

kebijakan


Usaha Industri


Kinerja

industri dengan melibatkan seluruh

stakeholders terkait.

Rekomendasi fasilitasi peningkatan iklim usaha industri

051. Perumusan kebijakan

penguatan struktur

melalui fasiliasi

pembiayaan ekspor

industri

Kegiatan ekspor mempunyai peranan penting

dalam pertumbuhan ekonomi di berbagai

negara

Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2015

Pemerintah memberikan penugasan khusus

kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

(LPEI) untuk memfasilitasi kemudahan akses

pembiayaan tersebut.

BPPI sebagai salah satu perwakilan dari

Kementerian Perindustrian selaku anggota

Komite Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,

dalam hal ini diwakili oleh Pusat Penelitian dan

Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri,

bertugas melakukan koordinasi terkait

penyediaan Pembiayaan Ekspor atas transaksi

atau proyek yang secara komersial sulit

dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh

Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau

Program Ekspor.

Dalam rangka menyusun prioritas/daftar usulan

produk industri yang akan mendapatkan

fasilitas pembiayan ekspor ini Puslitbang KIUI

menyelenggarakan kegiatan Pemanfaatan

kebijakan nonfiskal dalam rangka peningkatan

ekspor produk industri

Rekomendasi

kebijakan

052. Penyusunan

rekomendasi

kebijakan nonfiskal

dalam rangka

mempercepat

pembangunan dan

pengembangan

industri

Maksud kegiatan ini adalah melakukan

pengembangan kebijakan nonfiskal yang sesuai

dengan kebutuhan industri.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk

mendapatkan masukan dari stakeholders

industri dalam rangka penyusuna bentuk dan

jenis fasilitas nonfiskal lainnya sesuai dengan

kebutuhan industri saat ini dan juga tata cara

pemanfaatannya.

Rekomendasi

kebijakan

Rekomendasi pembinaan dan fasilitasi iklim usaha industri

051. Koordinasi dan

konsultasi Puslitbagn

KIUI

Beberapa kebijakan yang merupakan hasil

kajian/rekomendasi Puslitbang KIUI perlu

dikoordinasikan dan disinergikan dengan

Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah

lainnya di Pusat dan Daerah. Hal ini diperlukan

dalam rangka penyamaan persepsi dan

peningkatan efektifitas pelaksanaan kebijakan

Dokumen


Triwulan I TA 2018

11


Kinerja

tersebut, terutama oleh pelaku industri di

daerah yang memiliki keterbatasan akses

informasi terhadap kebijakan terkini di pusat.

052. Penyusunan program

kerja Puslitbang KIUI

Puslitbang KIUI merupakan unit yang sangat

strategis dalam pengembangan kebijakan iklim

usaha industri. Berbagai isu yang berkembang

terkait dengan upaya peningkatan daya saing

industri, penumbuhan populasi industri dan

pengembangan kawasan industri memerlukan

dukungan kajian dari Puslitbang KIUI. Terkait

dengan hal tersebut, program kerja yang

direncanakan oleh Puslitbang KIUI harus

terintegrasi dan komprehensif dalam

mendukung upaya-upaya tersebut.

.

Rekomendasi

kebijakan

053. Pembinaan dan

fasilitasi iklim usaha

industri melalui help

desk hambatan

regulasi

Regulasi pemerintah yang ada saat ini dirasa

belum sepenuhnya berjalan optimal dalam

mendukung pengembangan industri nasional.

Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut

beberapa menghambat bahkan merugikan para

pelaku usaha industri dalam melaksanakan

kegiatan industrinya. Seringkali dalam

menyampaikan hambatan-hambatan regulasi,

para pelaku usaha industri bingung dan sulit

dalam menyampaikan kepada pemerintah baik

karena kendala birokrasi maupun kendala

lainnya. Untuk itu, diperlukan suatu sistem yang

dapat menampung laporan-laporan hambatan

regulasi tersebut sehingga pemerintah dengan

segera mendapatkan "early warning" terhadap

suatu kebijakan yang dianggap menghambat

pengembangan industri dan segera mencari

solusinya.

Data regulasi

Layanan Internal (overhead)

051. Pengadaan perangkat

pengolah data dan

komunikasi

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan

dukungan peralatan dan mesin dalam

menunjang pelaksanaan kegiatan Puslitbang

KIUI.

Paket

peralatan

Layanan Perkantoran

002. Operasional dan

pemeliharaan

perkantoran

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin

Puslitbang KIUI dalam rangka memberikan

layanan dukungan operasional dalam

Bulan layanan


Usaha Industri


Kinerja

penyelenggaran tupoksi aparatur Puslitbang

KIUI.


Triwulan I TA 2018

13

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

A. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam tahun anggaran 2018 ini, Puslitbang KIUI telah menyusun rencana kegiatan per triwulan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan

dalam perjanjian kinerja (tapkin) Puslitbang KIUI tahun 2018 sebagai berikut:

No. Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja

Target Rencana

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Target

Antara

Rencana Kegiatan Target

Antara


Antara


Antara

Rencana Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Tersusunnya

kebijakan

penciptaan iklim

usaha yang

kondusif

jumlah

rekomendasi

kebijakan

perpajakan

sektor industri

2 25% Finalisasi KAK dan

rencana pelaksanaan

Penyusunan

Rekomendasi

Kebijakan Perpajakan

Sektor Industri

50% Pelaksanaan FGD dan

pengumpulan data

dan informasi

Penyusunan

Rekomendasi


Sektor Industri

75% Pelaksanaan FGD

dan pengumpulan

data dan informasi

Penyusunan

Rekomendasi

Kebijakan

Perpajakan Sektor

Industri

100% Penyusunan

Rekomendasi Kebijakan

Perpajakan Sektor

Industri

jumlah

rekomendasi

kebijakan tarif

sektor industri


rencana pelaksanaan

Penyusunan

Rekomendasi

Kebijakan Tarif Sektor

Industri


pengumpulan data

dan informasi

Penyusunan

Rekomendasi


Industri

75% Pelaksanaan FGD

dan pengumpulan

data dan informasi

Penyusunan

Rekomendasi

Kebijakan Tarif

Sektor Industri

100% Penyusunan


Tarif Sektor Industri

jumlah

rekomendasi

non-fiskal sektor

industri


rencana pelaksanaan

Penyusunan

Rekomendasi


pengumpulan data

dan informasi

Penyusunan

75% Pelaksanaan FGD

dan pengumpulan

data dan informasi

Penyusunan

100% Penyusunan


Non Fiskal Dalam Rangka

Mempercepat


Usaha Industri

No. Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja

Target Rencana


Target

Antara


Antara


Antara


Antara

Rencana Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kebijakan Non Fiskal

Dalam Rangka

Mempercepat

Pembangunan dan

Pengembangan

Industri

Rekomendasi


Dalam Rangka

Mempercepat

Pembangunan dan

Pengembangan

Industri

Rekomendasi

Kebijakan Non

Fiskal Dalam Rangka

Mempercepat

Pembangunan dan

Pengembangan

Industri

Pembangunan dan

Pengembangan Industri

jumlah

rekomendasi

kebijakan

sektoral

diharmonisasi


rencana pelaksanaan

Penyusunan

Rekomendasi


Industri


pengumpulan data

dan informasi

Penyusunan

Rekomendasi


Industri

75% Pelaksanaan FGD

dan pengumpulan

data dan informasi

Penyusunan

Rekomendasi

Kebijakan Tarif

Sektor Industri

100% Penyusunan


Perpajakan Sektor

Industri

Jumlah

rekomendasi

kebijakan

perwilayahan

industri


rencana pelaksanaan

Penyusunan

Rekomendasi


Industri


pengumpulan data

dan informasi

Penyusunan

Rekomendasi


Industri

75% Pelaksanaan FGD

dan pengumpulan

data dan informasi

Penyusunan

Rekomendasi

Kebijakan Tarif

Sektor Industri

100% Penyusunan rekomendasi

efisiensi industri dalam

kawasan industri dan

kesesuaian industri dalam

kawasan industri

Jumlah

rekomendasi

kebijakan

penguatan

struktur industri


rencana pelaksanaan

Penyusunan

Rekomendasi


Industri


pengumpulan data

dan informasi

Penyusunan

Rekomendasi


Industri

75% Pelaksanaan FGD

dan pengumpulan

data dan informasi

Penyusunan

Rekomendasi

Kebijakan Tarif

Sektor Industri

100% Penyusunan


P3DN, dan pembiayaan

ekspor TA. 2019

2

Meningkatnya

pemanfaatan

insentif (fiskal dan

non-fiskal) oleh

industri

Jumlah industri

yang

memperoleh

insentif fiskal

dan nonfiskal

60 25% - Finalisasi KAK dan

rencana

pelaksanaan

Diseminasi

Kebijakan Iklim

Usaha Sektor

Industri

- Finalisasi KAK dan

50% - Pelaksanaan

diseminasi dan

pengumpulan data

dan informasi

Diseminasi

Kebijakan Iklim

Usaha Sektor

Industri

75% - Pelaksanaan

diseminasi dan

pengumpulan

data dan

informasi

Diseminasi

Kebijakan Iklim

Usaha Sektor

100% - Diseminasi Kebijakan

Iklim Usaha Sektor

Industri

- Konsultasi Publik

Kebijakan Fiskal dan

Non Fiskal Dalam

Rangka Pembinaan

Sektor Industri


Triwulan I TA 2018

15

No. Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja

Target Rencana


Target

Antara


Antara


Antara


Antara

Rencana Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

rencana

pelaksanaan

Konsultasi Publik


Non Fiskal Dalam

Rangka Pembinaan

Sektor Industri


rencana

pelaksanaan

Koordinasi dan

Konsultasi Pusat

PKIUI

- Pelaksanaan

konsultasi publik

dan pengumpulan

data dan informasi

Konsultasi Publik

Kebijakan Fiskal

dan Non Fiskal

Dalam Rangka

Pembinaan Sektor

Industri

- Pelaksanaan

Koordinasi dan

Konsultasi Pusat

PKIUI

Industri

- Pelaksanaan

konsultasi publik

dan

pengumpulan

data dan

informasi

Konsultasi Publik

Kebijakan Fiskal

dan Non Fiskal

Dalam Rangka

Pembinaan

Sektor Industri

- Pelaksanaan

Koordinasi dan

Konsultasi

Puslitbang KIUI

- Koordinasi dan

Konsultasi Pusat PKIUI

terhadap perusahaan

industri yang

mendapatkan fasillitas

Tax Allowance,

BMDTP, pembiayaan

ekspor dan fasilitas

OVNI

jumlah pedoman

pemanfaatan

insentif fiskal

dan nonfiskal

oleh industri


rencana pelaksanaan

Penyusunan

Rekomendasi

Kebijakan Objek Vital

Nasional Sektor

Industri


pengumpulan data

dan informasi

Penyusunan

Rekomendasi


Nasional Sektor

Industri

75% Pelaksanaan FGD

dan pengumpulan

data dan informasi

Penyusunan

Rekomendasi

Kebijakan Objek

Vital Nasional

Sektor Industri

100% Penyusunan Meratruan

Menteri Perindustrian

tentang Tax Holiday dan

BMDTP


Usaha Industri

1. Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja (Tapkin)

Pada triwulan I 2018 ini, capaian kegiatan Puslitbang KIUI dalam rangka mencapai

sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

No. Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja

Target Triwulan I

Target Realisasi

Target

Antara

Rencana Kegiatan Realisasi

Antara

Realisasi Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Tersusunnya

kebijakan

penciptaan iklim

usaha yang

kondusif

jumlah

rekomendasi

kebijakan

perpajakan

sektor

industri

1 25% Pelaksanaan FGD dan

pengumpulan data dan

informasi Penyusunan


Perpajakan Sektor

Industri

17,33% - Pengumpulan data dan

informasi

- Pelaksanaan FGD di

Jakarta 3 (tiga) kali

jumlah

rekomendasi

kebijakan

tarif sektor

industri







informasi


Jakarta dan Jawa Barat

jumlah

rekomendasi

non-fiskal

sektor

industri





Non Fiskal Dalam

Rangka Mempercepat

Pembangunan dan



informasi

- Pelaksanaan FGD

pengembangan

rekomendasi kebijakan

nonfiskal

jumlah

rekomendasi

kebijakan

untuk

diharmonisasi

1 25% - Pelaksanaan FGD dan

pengumpulan data

dan informasi

Litbang/Pengkajian

Harmonisasi

Kebijakan Sektor

Industri KTA

- Pelaksanaan FGD dan

pengumpulan data

dan informasi

Litbang/Pengkajian

Harmonisasi

Kebijakan Sektor

Industri Agro


informasi terkait

harmonisasi kebijakan

industri KTA

- Pengumpulan data dan

informasi terkait


industri agro

Jumlah

rekomendasi

kebijakan

penguatan

struktur

industri


pengumpulan data

dan informasi

Litbang/Pengkajian

Manfaat Kebijakan

P3DN Dalam Rangka

Penguatan Struktur


pengumpulan data

dan informasi

Pemanfaatan

Kebijakan Nonfiskal

Dalam Rangka

Peningkatan Ekspor

Produk Industri


pengumpulan data


informasi terkait

pengkajian manfaat

P3DN


informasi terkait

pemanfaatan kebijakan

nonfiskal dalam rangka

peningkatan ekspor


informasi terkait fora

internasional


informasi terkait


sektor


Triwulan I TA 2018

17

No. Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja

Target Triwulan I

Target Realisasi

Target

Antara


Antara

Realisasi Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

dan informasi

Partisipasi Aktif Pusat

PKIUI Dalam Fora

Kerjasama

Internasional


pengumpulan data

dan informasi

Penyusunan

Rekomendasi

Kebijakan Sektor

Dalam Rangka

Penciptaan Iklim

Usaha Industri Yang

Kondusif

2

Meningkatnya

pemanfaatan


non-fiskal) oleh

industri

jumlah

industri yang

diusulkan

memperoleh

insentif fiskal

dan nonfiskal

10 25% - Pelaksanaan

diseminasi dan

pengumpulan data

dan informasi

Diseminasi Kebijakan

Iklim Usaha Sektor

Industri

- Pelaksanaan

konsultasi publik dan

pengumpulan data

dan informasi

Konsultasi Publik


Non Fiskal Dalam

Rangka Pembinaan

Sektor Industri

- Pelaksanaan

Koordinasi dan


15% - Pengumpulan data dan

informasi dalam rangka

konsultasi publik

jumlah

pedoman

pemanfaatan

insentif fiskal

dan nonfiskal

oleh industri





Objek Vital Nasional

Sektor Industri


informasi


rencana verifikasi OVNI

a. Sasaran Strategis 1: Tersusunnya kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif

Terkait dengan sasaran strategis 1, realisasi triwulan I tahun 2017 dapat

digambarkan sebagai berikut:

No. Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja

Target Triwulan I

Target Realisasi

Target

Antara


Antara

Realisasi Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Tersusunnya

kebijakan

penciptaan iklim

usaha yang

jumlah

rekomendasi

kebijakan

perpajakan






informasi


Jakarta 3 (tiga) kali


Usaha Industri

No. Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja

Target Triwulan I

Target Realisasi

Target

Antara


Antara

Realisasi Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

kondusif

sektor

industri

Perpajakan Sektor

Industri

jumlah

rekomendasi

kebijakan

tarif sektor

industri







informasi


Jakarta dan Jawa Barat

jumlah

rekomendasi

non-fiskal

sektor

industri





Non Fiskal Dalam

Rangka Mempercepat

Pembangunan dan



informasi

- Pelaksanaan FGD

pengembangan


nonfiskal

jumlah

rekomendasi

kebijakan

untuk

diharmonisasi


pengumpulan data

dan informasi

Litbang/Pengkajian

Harmonisasi

Kebijakan Sektor

Industri KTA


pengumpulan data

dan informasi

Litbang/Pengkajian

Harmonisasi

Kebijakan Sektor

Industri Agro


informasi terkait


industri KTA


informasi terkait


industri agro

Jumlah

rekomendasi

kebijakan

penguatan

struktur

industri


pengumpulan data

dan informasi

Litbang/Pengkajian

Manfaat Kebijakan

P3DN Dalam Rangka

Penguatan Struktur


pengumpulan data

dan informasi

Pemanfaatan

Kebijakan Nonfiskal

Dalam Rangka

Peningkatan Ekspor

Produk Industri


pengumpulan data

dan informasi


PKIUI Dalam Fora

Kerjasama

Internasional


pengumpulan data

dan informasi

Penyusunan

Rekomendasi

Kebijakan Sektor

Dalam Rangka


informasi terkait

pengkajian manfaat

P3DN


informasi terkait

pemanfaatan kebijakan

nonfiskal dalam rangka

peningkatan ekspor


informasi terkait fora

internasional


informasi terkait


sektor


Triwulan I TA 2018

19

No. Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja

Target Triwulan I

Target Realisasi

Target

Antara


Antara

Realisasi Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

Penciptaan Iklim

Usaha Industri Yang

Kondusif

Sasaran Kegiatan I terdiri dari Indikator Kinerja:

a. Jumlah rekomendasi kebijakan perpajakan sektor industri

Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan

perpajakan sektor industri. Pada triwulan I 2017 target antara dari indikator ini

perkembangannya 50% dengan rencana kegiatan meliputi: rapat persiapan

pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data dan informasi, rapat koordinasi/FGD dan

penyusunan laporan.

Realisasi fisik dari indikator kinerja ini 12%, dengan realisasi kegiatan: beberapa

kali rapat persiapan, pengumpulan data dan informasi ke daerah serta pelaksanaan

FGD (3 kali) di Jakarta. Namun, realisasi fisik kegiatan ini tidak terlapor tepat waktu

dalam ALKI, sehingga realisasinya masih hanya sebesar 12%, padahal kenyataannya

sudah sekitar 40%.

Realisasi masih belum mencapai target disebabkan pelaksanaan pengumpulan

data dan informasi yang masih belum terlaksana sesuai dengan rencana.

Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah melaksanakan FGD dan melakukan

koordinasi untuk mengumpulkan data dalam penyusunan rekomendasi kebijakan

perpajakan dan mulai menyusun rekapitulasi atas rekomendasi kebijakan perpajakan

sektor industri.

b. Jumlah rekomendasi kebijakan tarif sektor industri


tarif sektor industri. Pada triwulan I 2018 target antara dari indikator ini

perkembangannya 25%, dengan rencana kegiatan meliputi: rapat persiapan

pelaksanaan kegiatan, studi literatur/studi pustaka, kunjungan lapangan, rapat

koordinasi/FGD dan penyusunan laporan.

Realisasi fisik dari indikator kinerja ini 30%, dengan realisasi kegiatan: rapat

persiapan pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data dan informasi serta pelaksanaan


Usaha Industri

FGD di Jakarta dan Yogyakarta.

Realisasi telah mencapai target, bahkan melebihi target (30%), karena

pelaksanaan FGD yang sudah tepat sesuai rencana.

Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah melaksanakan FGD di Jakarta dan

Jawa dalam rangka menyelesaikan penyusunan rekomendasi kebijakan tarif sektor

industri.

c. Jumlah rekomendasi kebijakan nonfiskal


nonfiskal sektor industri. Pada triwulan I 2018 target antara dari indikator ini

perkembangannya 25%, dengan rencana kegiatan meliputi: Persiapan/Studi

Kepustakaan/Koordinasi Internal, Focus Group Discussion (pembahasan rekomendasi

kebijakan non fiskal dalam rangka mempercepat pembangunan dan pengembangan

industri), pengumpulan data dan informasi, dan penyusunan laporan.


persiapan, pengumpulan data dan informasi di daerah dan pelaksanaan FGD di

Jakarta.

Realisasi tidak mencapai target 25% yang ditetapkan karena pelakasnaan FGD

yang direncanakan mengalami penundaan pelaksanaan.

Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah melaksanakan 2(dua) kali FGD dalam

rangka finalisasi rekomendasi kebijakan nonfiskal.

d. Jumlah rekomendasi kebijakan sektoral yang diharmonisasi

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka harmonisasi kebijakan

industri KTA dan industri agro dalam rangka mengefektifkan kebijakan dan fasilitas

bagi sektor industri. Pada Triwulan I TA. 2018 target antara dari indikator ini

perkembangannya 35%, dengan rencana kegiatan meliputi: pemetaan masalah awal

(desk mapping), pemetaan lapangan (field mapping), FGD pengkajian kebijakan

sektoral di daerah, penyusunan analisa dampak pemberlakuan kebijakan yang tidak

harmonis, FGD harmonisasi kebijakan sektor industri KTA dan industri agro,

penyusunan laporan harmonisasi kebijakan industri KTA dan industri agro serta

finalisasi laporan.

Realisasi fisik dari indikator kinerja ini 16%, dengan realisasi kegiatan: desk dan

field mapping, serta pengumpulan data dan informasi di daerah.


Triwulan I TA 2018

21

Realisasi tidak mencapai target disebabkan belum terlaksananya FGD untuk

kedua kegiatan tersebut, yang disebabkan adanya perubahan rencana pelaksanaan

kegiatan karena adanya pemotongan/penghematan anggaran Puslitbang KIUI tahun

2018.

Pada triwulan I sebesar 25%, maka tidak terjadi peningkatanRencana pada

Triwulan selanjutnya adalah melaksanakan FGD pengkajian kebijakan sektoral di

daerah, penyusunan analisa dampak pemberlakuan kebijakan yang tidak harmonis,

FGD harmonisasi kebijakan sektor industri KTA dan industri agro agar mampu

mencapai realisasi sebesar 50%.

e. Jumlah rekomendasi kebijakan perwilayahan industri

Kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan perwilayahan industri target pada

triwulan I sebesar 25% dengan melaksanakan kegiatan studi literatur, pengumpulan

dan pengolahan data serta pelaksanaan FGD di Jakartanamun kenyataannya realisasi

yang telah dicapai sebesar 16%

f. Jumlah rekomendasi kebijakan penguatan struktur industri

Merupakan kegiatan perumusan rekomendasi kebijakan dalam rangka

memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional. Pada Triwulan II TA. 2017

target antara dari indikator ini perkembangannya 50% dengan rencana kegiatan

meliputi : Pelaksanaan FGD dan pengumpulan data dan informasi Litbang/Pengkajian

Manfaat Kebijakan P3DN Dalam Rangka Penguatan Struktur, Pelaksanaan FGD dan

pengumpulan data dan informasi Pemanfaatan Kebijakan Nonfiskal Dalam Rangka

Peningkatan Ekspor Produk Industri, Pelaksanaan FGD dan pengumpulan data dan

informasi Partisipasi Aktif Pusat PKIUI Dalam Fora Kerjasama Internasional serta

Pelaksanaan FGD dan pengumpulan data dan informasi Penyusunan Rekomendasi

Kebijakan Sektor Dalam Rangka Penciptaan Iklim Usaha Industri Yang Kondusif.

Realisasi fisik dari indikator kinerja ini 23%, dengan realisasi kegiatan:

penyelesaian rapat persiapan pelaksanaan kegiatan serta pengumpulan data dan

informasi di daerah.

Realisasi tidak mencapai target disebabkan belum terlaksananya FGD untuk 1

(satu) kegiatan tersebut karena penyusunan jadwal yang masih belum pasti.

Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah pelaksanaan Pelaksanaan FGD

Litbang/Pengkajian Manfaat Kebijakan P3DN Dalam Rangka Penguatan Struktur,


Usaha Industri

Pelaksanaan FGD Pemanfaatan Kebijakan Nonfiskal Dalam Rangka Peningkatan Ekspor

Produk Industri, dan Pelaksanaan FGD Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Sektor

Dalam Rangka Penciptaan Iklim Usaha Industri Yang Kondusif.

b. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya pemanfaatan insentif (fiskal dan nonfiskal) oleh

industri

Terkait dengan sasaran strategis 2, realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2017

dapat digambarkan sebagai berikut:

No. Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja

Target Triwulan II

Target Realisasi

Target

Antara


Antara

Realisasi Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

2

Meningkatnya

pemanfaatan


non-fiskal) oleh

industri

jumlah

industri yang

memperoleh

insentif fiskal

dan nonfiskal

25 25% - Pelaksanaan

diseminasi dan

pengumpulan data

dan informasi


Iklim Usaha Sektor

Industri

- Pelaksanaan


pengumpulan data

dan informasi

Konsultasi Publik


Non Fiskal Dalam

Rangka Pembinaan

Sektor Industri

- Pelaksanaan

Koordinasi dan



informasi dalam rangka


pelaksaaan diseminasi

jumlah

pedoman

pemanfaatan

insentif fiskal

dan nonfiskal

oleh industri






Sektor Industri


informasi


rencana verifikasi OVNI

Sasaran Kegiatan II terdiri dari Indikator Kinerja:

a. Jumlah industri yang diusulkan memperoleh insentif fiskal dan nonfiskal

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka fasilitasi perusahaan

industri agar dapat memanfaatkan insentif fiskal dan nonfiskal dalam upaya

peningkatan daya saing dan pengembangan industri.

Pada Triwulan I TA. 2018 target antara dari indikator ini perkembangannya

18,00% dengan rencana kegiatan meliputi : pelaksanaan diseminasi kebijakan iklim


Triwulan I TA 2018

23

usaha sektor industri, pelaksanaan konsultasi publik kebijakan fiskal dan nonfiskal

dalam rangka pengembangan industri serta koordinasi dan konsultasi dengan instansi

dan stakeholders industri di daerah.


persiapan, pengumpulan data dan informasi dalam rangka konsultasi publik dan

pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi dan stakeholders industri di

daerah.

Realisasi tidak mencapai target disebabkan adanya 1 (satu) kegiatan yang

realisasinya masih nihil (0%), yaitu diseminasi kebijakan iklim usaha industri. Hal ini

dikarenakan kegiatan tersebut masih perlu menunggu hasil kajian litbang harmonisasi

kebijakan industri KTA dan industri agro.

Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah pelaksanaan konsultasi publik di 2

(dua) daerah dan pelaksanaan diseminasi kebijakan iklim usaha industri di 2 (dua)

daerah, sehingga ditargetkan mampu merealisasikan kegiatan sebesar 70%.

b. Jumlah pedoman pemanfaatan insentif fiskal dan nonfiskal oleh industri

Merupakan kegiatan penyusunan pedoman pemanfaatan insentif fiskal dan

nonfiskal oleh industri, dalam hal ini pedoman pemanfaatan insentif nonfiskal terkait

dengan pengamanan objek vital nasional sektor industri (OVNI).


persiapan dan pelaksanaan FGD dalam rangka penyusunan rekomendasi nonfiskal

OVNI.

Realisasi tidak mencapai target disebabkan karena belum adanya usulan dari

perusahaan industri untuk ditetapkan sebagai OVNI, sehingga berdampak pada

pelaksanaan FGD penetapan OVNI.

Rencana pada Triwulan selanjutnya adalah mempercepat verifikasi administrasi

dan lapangan terhadap usulan perusahaan industri untuk ditetapkan sebagai OVNI

dan melaksanakan FGD penyusunan pedoman OVNI.

2. Hasil yang telah dicapai berdasarkan output kegiatan

Kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri pada

Triwulan I TA 2017 (1 Januari– 30 Maret 2018) terdiri dari output :


Usaha Industri

Output Pagu (Rp.

000)

Triwulan Ini (%) S.D. Triwulan Ini (%)

Keuangan Fisik Keuangan Fisik

S R S R S R S R

1 6 7 8 9 10 11 12 13

001 Rekomendasi Kebijakan

teknis dalam

meningkatkan iklim

usaha industri

3.000.000 3,05 5,02 20,56 6,10 3,05 5.02 20.56 6.10

002 Diseminasi kebijakan

industri

1,180.000 1.82 10.54 3.83 1.82 10.54 3,83

003 Dokumen Penelitian dan

Pengembangan

Harmonisasi Kebijakan

Industri

425.600 - 6,88 10.00 - 6.88 10.00

004 Rekomendasi fasilitasi

peningkatan iklim usaha

industri

1.350.000 13.75 9.30 14.70 23.70 13.75 9.30 14.70 23.70

005 Rekomendasi pembinaan

dan Fasilitasi Iklim Usaha

Industri

1.009.558 - 5,28 12.12 7.12 - 5,28 12.12 7.12

994 Layanan Perkantoran 500.000 - 15.63 25.00 17.50 - 15.63 17.50 50,50

951 Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi

45.000 - - - -

Jumlah 7.478.558 3.70 6.12 16.39 9.44 3.70 6.12 16.39 9.44

a. Output I : Rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan iklim usaha industri

Output Pagu (Rp.

000)



S R S R S R S R

1 6 7 8 9 10 11 12 13

001 Rekomendasi Kebijakan

teknis dalam

meningkatkan iklim

usaha industri

3.000.000 3,05 5,02 20,56 6,10 3,05 5.02 20.56 6.10

- Output Hasil rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkakan iklim usaha industri

Triwulan 1 realisasi keuangan sebesar 5.02% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan

sebesar 25%, dengan realisasi fisik sebesar 6.10%.

- Realisasi fisik dari output adalah pembelian bahan, studi literatur, rapat persiapan

pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data dan informasi di daerah serta pelaksanaan

FGD pada kegiatan penyusunan rekomendasi perpajakan sektor industri dan kegiatan

penyusunan rekomendasi tarif sektor industri.


Triwulan I TA 2018

25

- Realisasi tidak mencapai sasaran fisik/keuangan yang direncanakan dikarenakan

terlambatnya menginput laporan realisasi fisik kegiatan pada kegiatan penyusunan

rekomendasi perpajakan sektor industri.

- Output Hasil rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkakan iklim usaha industri

sampai Triwulan I secara umum realisasi keuangan sebesar 3.05% dari sasaran yang

telah ditetapkan sebesar 25%, dengan realisasi fisik sebesar 6.10% dari sasaran 20.56%.

- Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran sampai Triwulan II adalah karena pada

Triwulan I terdapat keterlambatan pelaksanaan FGD dan pada Triwulan II mengalami

perubahan struktur kegiatan karena adanya pemotongan/penghematan anggaran.

- Diharapkan pada Triwulan Ii 2018, kegiatan penyusunan rekomendasi perpajakan

sektor industri akan menyelesaikan semua FGD dan kegiatan penyusunan

rekomendasi tarif sektor industri akan menyelesaikan 3 (tiga) FGD, sehingga realisasi

keuangan dan fisik akan mampu mencapai 50%.

b. Output II : Diseminasi kebijakan industri

Output Pagu (Rp.

000)



S R S R S R S R

1 6 7 8 9 10 11 12 13

002 Diseminasi kebijakan

industri

1,180.000 1.82 10.54 3.83 1.82 10.54 3,83

- Output Hasil diseminasi kebijakan industri pada Triwulan I realisasi keuangan sebesar

1.82% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 0.00%, dengan realisasi fisik

sebesar 3.83%.

- Sasaran keuangan dari output adalah masih belum ada tapi realisasi keuangan

sebesar 1,82%, karena pelaksanaan persiapan dan pengumpulan data dalam angka

pelaksanaan diseminasi direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2018.


dengan adanya peubahan rencana kegiatan, pelaksanaan diseminasi kebijakan industri

baru akan dilaksanakan pada bulan April 2018.

- Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran adalah karena pada rencana

pelaksanaan kegiatan yang memang belum akan dilaksanakan pada triwulan I, karena

harus menunggu revisi anggran dari pemblokiran anggaran tahun 2018.


Usaha Industri

c. Output III : Dokumen penelitian dan pengembangan harmonisasi kebijakan industri

Output Pagu (Rp.

000)



S R S R S R S R

1 6 7 8 9 10 11 12 13

003 Dokumen Penelitian dan

Pengembangan

Harmonisasi Kebijakan

Industri

425.600 - 6,88 10.00 - 6.88 10.00

- Output Hasil Dokumen Penelitian dan Pengembangan Harmonisasi Kebijakan Industri

pada Triwulan I realisasi keuangan sebesar 6,88% sedangkan sasaran yang telah

ditetapkan sebesar 0,00%, dengan realisasi fisik sebesar 0.00%.

- Realisasi fisik dari output adalah pembelian bahan, studi literatur, rapat perencanaan

kegiatan serta pengumpulan data dan informasi untuk kegiatan litang/pengkajian

harmonisasi kebijakan nonfiskal industri KTA dan industri agro serta

litbang/pengkajian manfaat P3DN dalam rangka penguatan struktur industri.


pelaksanaan harmonisasi kebijakan yang mengalami penundaan pelaksanaan kegiatan

karena adanya perubahan jadwal FGD dengan instansi di daerah.

- Output Hasil Dokumen Penelitian dan Pengembangan Harmonisasi Kebijakan Industri

secara umum realisasi keuangan sebesar 6.88% dari sasaran yang belum ditetapkan

sebesar 0.00%, dengan realisasi fisik sebesar 0.00% dari sasaran 10/00%.

- Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran padaTriwulan I adalah karena pada

Triwulan ini terdapat kendala pada pelaksanaan blokir anggaran dan menunggu revisi.

- Diharapkan pada Triwulan II, masing-masing kegiatan dapat merealisasikan seluruh

FGD, sehinga realisasi keuangan dan fisiknya mampu mencapai 50,00%.

d. Output IV : Fasilitasi peningkatan iklim usaha industri

Output Pagu (Rp.

000)



S R S R S R S R

1 6 7 8 9 10 11 12 13

004 Rekomendasi fasilitasi

peningkatan iklim usaha

industri

1.350.000 13.75 9.30 14.70 23.70 13.75 9.30 14.70 23.70

- Output Hasil fasilitasi peningkayan iklim usaha industri pada Triwulan I realisasi

keuangan sebesar 9.30% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 13,75%,

dengan realisasi fisik sebesar 23.70%.


Triwulan I TA 2018

27


pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data dan informasi di daerah dan pelaksanaan

FGD untuk kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan nonfiskal dalam rangka

mempercepat pembangunan dan pengembangan industri.

- Realisasi tidak mencapai sasaran fisik/keuangan yang direncanakan dikarenakan salah

satu kegiatan, dalam hal ini kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan objek vital

nasional sektor industri (OVNI) belum bisa merealisasikan kegiatan secara optimal

karena verifikasi administrasi dan lapangan yang belum bisa dilakukan karena belum

adanya usulan dari perusahaan untuk ditetapkan sebagai OVNI.

- Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran karena adanya pemblokiran anggaran

sehingga untuk pelaksanaan kegiatan menunggu revisi anggaran. Dimana pada

awalnya direncakan akan ada pelaksanaan FGD untuk kegiatan OVNI.

- Diharapkan pada Triwulan II akan terjadi akselerasi terkait pengusulan penetapan

perusahaan industri dan kawasan industri untuk ditetapkan sebagai OVNI. Sedangkan

untuk kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan nonfiskal, akan segera

dilaksanakan FGD dalam rangka pengembangan bentuk fasilitas nonfiskal yang sesuai

dengan kebutuhan industri.

e. Output V : Pembinaan dan fasilitasi iklim usaha industri

Output Pagu (Rp.

000)



S R S R S R S R

1 6 7 8 9 10 11 12 13

005 Rekomendasi pembinaan

dan Fasilitasi Iklim Usaha

Industri

1.009.558 - 5,28 12.12 7.12 - 5,28 12.12 7.12

- Output Hasil pembinaan dan fasilitasi iklim usaha industri pada Triwulan I realisasi

keuangan sebesar 5,28% dan tidak menetapkan sasaran, sedangkan realisasi fisik

sebesar 7.12%.


pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data dan informasi terkait pemanfaatan fasilitas

nonfiskal dalam rangka peningkatan ekspor, serta kunjungan ke daerah dalam rangka

persiapan pelaksanaan penyusunan program kerja Puslitbang KIUI.


pelaksanaan FGD Pembinaan dan fasilitas iklim usaha industri melalui help desk

hambatan regulasi.


Usaha Industri

- Kendala realisasi tidak dapat mencapai sasaran karena pada pelaksanaan koordinasi

dan Penyusunan program mengalami perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan.

- Diharapkan pada Triwulan II pelaksanaan kegiatan penyusunan program dapat

dilaksanakan dan FGD FGD Pembinaan dan fasilitas iklim usaha industri melalui help

desk hambatan regulasi, sehingga realisasi kegiatan dapat mencapai 50%.

f. Output VI : Layanan Perkantoran

Output Pagu (Rp.

000)



S R S R S R S R

1 6 7 8 9 10 11 12 13

994 Layanan Perkantoran 500.000 - 15.63 25.00 17.50 - 15.63 17.50 50,50

- Output Hasil layanan perkantoran pada Triwulan I realisasi keuangan sebesar 15,63%

realisasi fisik sebesar 17.50%. Realisasi fisik dari output adalah pembelian bahan dan

perlengkapan operasional perkantoran lainnya, termasuk honor pegawai non PNS.


lambatnya menginput data dan berkas ke bagian keuangan.

- Output Hasil layanan perkantoran pada Triwulan I secara umum realisasi keuangan

sebesar 15,63% sedangkan realisasi fisik sebesar 17,50% lebih kecil dari sasaran secara

keseluruhan sebesar 25% dan diharapkan pada Triwulan kedua dapat melaksanakan

kegiatan lebih lancar sehingga dapat mencapai sasaran sebesar 50,00%.

-

g. Output VII : Perangkat pengolah data dan komunikasi

Output Pagu (Rp.

000)



S R S R S R S R

1 6 7 8 9 10 11 12 13

996 Perangkat Pengolah

Data dan Komunikasi

45.000 10 - 10 10 - 10

- Output Hasil perangkat pengolah data dan komunikasi pada Triwulan I belum ada

kegiatan yang dilaksanakan, namun diharapkan pada Triwulan II akan diselesaikan

realisasi kuangan dan fisik sebesar sasaran 50%.

B. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

1. Hambatan dan kendala pelaksanaan perjanjian kinerja

a. Sasaran strategis II: Tersusunnya kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif


Triwulan I TA 2018

29

Beberapa kegiatan mengalami keterlambatan pelaksanaan FGD karena adanya

pemblokiran anggaran tahun 2018 sehingga menunggu revisi terbit dari Ditjen.

Anggaran Kementerian Keuangan. Secara langsung akan terjadi perubahan jadwal

sebagai dampak dari adanya pemotongan/penghematan anggaran Puslitbang KIUI

tahun anggaran 2018. Di samping itu, pelaksanaan FGD untuk beberapa kegiatan akan

melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga dan instansi lainnya, sehingga memerlukan

koordinasi yang cukup intensif terutama terkait dengan jadwal.

b. Sasaran strategis II: Meningkatnya pemanfaatan insentif (fiskal dan non-fiskal) oleh

industri

Terdapat kegiatan yang realisasi masih 0% (diseminasi kebijakan iklim usaha industri dan

konsultasi publik), sehingga berpengaruh pada capaian sasaran strategis II secara

keseluruhan.

2. Hambatan dan kendala pelaksanaan output kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Puslitbang KIUI pada triwulan I 2018 ini relatif masih

mendapatkan hambatan dan kendala berarti. Hanya ada beberapa kendala yang dianggap

cukup menghambat penyelesaian kajian/kegiatan, antara lain:

a. Output 001: Rekomendasi Kebijakan teknis dalam meningkatkan iklim usaha industri

Dengan adanya pemotongan anggaran yang masih berjalan, menjadi hambatan dalam

menjalankan kegiatan yang menyebabkan kecilnya realisasi anggaran pada output

Penyusunan Rekomendasi Rerpajakan dan Tarif.

b. Output 002: Diseminasi kebijakan industri

Kegiatan diseminasi baru akan dilaksanakan setelah Puslitbang KIUI menyelesaikan

kajian/litbang kebijakan iklim usaha industri. Oleh karena itu, sampai dengan bulan

Maret masih belum bisa dilaksanakan, mengingat belum ada kajian/litbang kebijakan

yang telah diselesaikan.

c. Output 003: Dokumen Penelitian dan Pengembangan Harmonisasi Kebijakan Industri

- Terdapat kegiatan Litbang/Pengkajian Harmonisasi Kebijakan Sektor Industri KTA

dan Agro yang mengalami perubahan rencana kegiatan karena adanya pemotongan

anggaran. Sehingga rencana pelaksanaan FGD harus diefisiensi. Hal ini

mengakibatkan pelaksanaan FGD mengalami penundaan.

- Kesiapan instansi terkait dalam menyiapkan data memerlukan waktu yang lebih lama

d. Output 004: Fasilitasi peningkatan iklim usaha industri


Usaha Industri

Pengembangan kebijakan fasilitas nonfiskal terkait dengan pengesahan RPP Sarana dan

Prasarana Industri yang di dalamnya menetapkan jenis-jenis fasilitas nonfiskal. RPP

tersebut saat ini sudah pada tahap finalisasi di Kemenkumham dan Setneg. Sehingga,

penyusunan kegiatan penngembangan fasilitas nonfiskal akan lebih efektif dilaksanakan

setelah RPP tersebut diterbitkan.

e. Output 005: Pembinaan dan Fasilitasi Iklim Usaha Industri

Kegiatan Pemanfaatan Kebijakan Nonfiskal Dalam Rangka Peningkatan Ekspor Produk

Industri terkait dengan fasilitasi terhadap pembiayaan industri (melalui LPEI). Saat ini,

masih dalam pembahasan dan rapat biasa. FGD akan dilaksanakan pada bulan

April/Mei 2018.

C. Langkah Tindak Lanjut

1. Langkah tindak lanjut pelaksanaan perjanjian kinerja

a. Sasaran strategis II: Tersusunnya kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif

Mempercepat pelaksanaan FGD untuk beberapa kegiatan yang terlambat, dalam hal ini

penyusunan jadwal FGD secara komprehensif, sehingga tidak terjadi bentrok

pelaksanaannya antar kegiatan.

b. Sasaran strategis II: Meningkatnya pemanfaatan insentif (fiskal dan non-fiskal) oleh

industri

Kegiatan diseminasi kebijakan iklim usaha industri dan Konsultasi Pulik akan segera

dilaksanakan pada triwulan II dengan cara mengidentifikasi kebijakan iklim usaha

industri, selain dari litbang/pengkajian harmonisasi kebijakan industri KTA dan industri

agro.

2. Langkah tindak lanjut pelaksanaan kinerja output kegiatan

Agar pelaksanaan kegiatan dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal dan target yang

direncanakan, harus ada tindak lanjut yang harus segera dilakukan terutama terkait dengan

kendala yang di atas, antara lain:

a. Output 001: Rekomendasi Kebijakan teknis dalam meningkatkan iklim usaha industri

Diharapkan agar revisi anggaran 2018 dapat selesai dalam waktu dekat, sehingga

realisasi anggaran 2018 pada triwulan selanjutnya dapat memenuhi target capaian.

b. Output 002: Diseminasi kebijakan industri


Triwulan I TA 2018

31

Mempercepat pelaksanaan dan penyelesaian kajian/litbang kebijakan.

c. Output 003: Dokumen Penelitian dan Pengembangan Harmonisasi Kebijakan Industri

Mempercepat pelaksanaan FGD (akan dilakukan pada akhir Mei atau awa bulan Juni)

d. Output 004: Fasilitasi peningkatan iklim usaha industri

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang dapat segera dilaksanakan pada bulan

Mei dan Juni.

e. Output 005: Pembinaan dan Fasilitasi Iklim Usaha Industri

Mempercepat pelaksanaan FGD kebijakan nonfiskal peningkatan ekspor.


Usaha Industri

BAB IV

PENUTUP

Laporan Triwulan I tahun anggaran 2018 ini disusun dengan harapan agar bisa menjadi

bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim

Usaha Industri. Hal-hal yang dapat disimpulkan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Realisasi fisik atas target dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) Puslitbang KIUI triwulan I tahun 2018

relatif masih belum baik, karena realisasi keuangan dan fisiknya di bawah target yang telah

ditetapkan.

2. Capaian kinerja output kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri

(1859) Puslitbang KIUI pada triwulan I TA. 2018 adalah sebagai berikut :

- Realisasi keuangan adalah sebesar 6,12% atau melebihi sasaran yang ditetapkan sebesar 3,70%

- Realisasi fisik sebesar 9,44% dan belum mencapai sasaran yang ditetapkan sebesar 16,39%.

3. Puslitbang KIUI beserta beberapa pihak yang terkait akan menindaklanjuti langkah-langkah yang

disusun untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan agar mampu mencapai target yang telah

ditetapkan pada triwulan berikutnya.


Triwulan I TA 2018

33

LAMPIRAN 1 : FORM A

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2018

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN IKLIM USAHA INDUSTRI

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (248035) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi

3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi

4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

5. Indikator Hasil :

6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : 1859 - Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Iklim Usaha Industri

7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1

8. Penanggung Jawab Kegiatan : Ir. Reni Yanita, M.Si

9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 19 Jakarta Selatan

10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : DIPA- 019.07.1.248035/2018

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output

Anggaran (Rp. 000) Indikator Keluaran (Output)

Satuan (Unit)

No. Loan PHLN Rupiah Total

1 2 3 4 5 6 7

001 Rekomendasi kebijakan teknis dalam meningkatkan iklim usaha industri

-

3.000.000 3.000.000 5 Rekomendasi

002 Diseminasi kebijakan industri -

1.150.000 1.150.000 4 Diseminasi

003 Dokumen penelitian dan pengembangan harmonisasi kebijakan industri

-

425.000 425.000 1 Rekomendasi

004 Rekomendasi fasilitasi peningkatan iklim usaha industri

-

1.350.000 1.350.000 2 Rekomendasi

005 Rekomendasi Pembinaan dan Fasilitasi Iklim usaha industri

-

1.009.558 1.009.558 3 Rekomendasi

951 Layanan Internal (Overhead) -

45.000 45.000 1 Paket pengadaan

994 Layanan Perkantoran -

500.000 500.000 12 Bulan layanan

Total -

7.479.558 7.479.558


Usaha Industri


Triwulan I TA 2018

35

LAMPIRAN 2 : Form Pengukuran Rencana Aksi

No. Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja

Target Rencana


Target

Antara


Antara


Antara


Antara

Rencana Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Tersusunnya

kebijakan

penciptaan iklim

usaha yang

kondusif

jumlah

rekomendasi

kebijakan

perpajakan

sektor

industri


rencana pelaksanaan

Penyusunan


Perpajakan Sektor

Industri





Perpajakan Sektor

Industri


pengumpulan data

dan informasi

Penyusunan

Rekomendasi


Sektor Industri

100% Penyusunan


Perpajakan Sektor

Industri

jumlah

rekomendasi

kebijakan

tarif sektor

industri


rencana pelaksanaan

Penyusunan









pengumpulan data

dan informasi

Penyusunan

Rekomendasi

Kebijakan Tarif

Sektor Industri

100% Penyusunan



jumlah

rekomendasi

non-fiskal

sektor

industri


rencana pelaksanaan

Penyusunan


Non Fiskal Dalam

Rangka Mempercepat

Pembangunan dan






Non Fiskal Dalam

Rangka Mempercepat

Pembangunan dan



pengumpulan data

dan informasi

Penyusunan

Rekomendasi


Dalam Rangka

Mempercepat

Pembangunan dan

Pengembangan

Industri

100% Penyusunan


Non Fiskal Dalam

Rangka Mempercepat

Pembangunan dan


jumlah

rekomendasi

kebijakan

Sektoral yang

diharmonisasi


rencana pelaksanaan

Litbang/Pengkajian

Harmonisasi

Kebijakan Sektor

Industri KTA


rencana pelaksanaan

50% - Pelaksanaan FGD

dan pengumpulan

data dan informasi

Litbang/Pengkajian

Harmonisasi

Kebijakan Sektor

Industri KTA

- Pelaksanaan FGD


dan pengumpulan

data dan

informasi

Litbang/Pengkajia

n Harmonisasi

Kebijakan Sektor

Industri KTA

100% - Litbang/Pengkajian

Harmonisasi

Kebijakan Sektor

Industri KTA

- Litbang/Pengkajian

Harmonisasi

Kebijakan Sektor

Industri Agro


Usaha Industri

No. Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja

Target Rencana


Target

Antara


Antara


Antara


Antara

Rencana Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Litbang/Pengkajian

Harmonisasi

Kebijakan Sektor

Industri Agro

dan pengumpulan

data dan informasi

Litbang/Pengkajian

Harmonisasi

Kebijakan Sektor

Industri Agro

- Pelaksanaan FGD

dan pengumpulan

data dan

informasi

Litbang/Pengkajia

n Harmonisasi

Kebijakan Sektor

Industri Agro

Jumlah

rekomendasi

kebijakan

perwilayahan

industri


rencana pelaksanaan

Litbang/Pengkajian

kebijakan

perwilayahan terkait

kajian/litbang

efisiensi kawasan

industri

50% - Melaksanakan FGD.

dan melakukan

koordinasi dan

konsultasi dengan

unit kerja daerah

dalam rangka

pengumpulan data

dan informasi untuk

menyusun kajian

efisiensi kawasan

industri

75% - Pelaksanaan FGD.

melaksanakan

koordinasi dan

konsultasi dengan

unit kerja di

daerah dalam

rangka

pengumpulan

data dan

informasi serta

penysunan

laporan kegiatan

100% - Finalissi hasil kajian

dan penyusunan

kajian serta laporan

kegiatan

Jumlah

rekomendasi

kebijakan

penguatan

struktur

industri


rencana pelaksanaan

Litbang/Pengkajian

Manfaat Kebijakan

P3DN Dalam Rangka

Penguatan Struktur


rencana pelaksanaan

Pemanfaatan

Kebijakan Nonfiskal

Dalam Rangka

Peningkatan Ekspor

Produk Industri


rencana pelaksanaan


PKIUI Dalam Fora


dan pengumpulan

data dan informasi

Litbang/Pengkajian

Manfaat Kebijakan

P3DN Dalam Rangka

Penguatan Struktur

- Pelaksanaan FGD

dan pengumpulan

data dan informasi

Pemanfaatan

Kebijakan Nonfiskal

Dalam Rangka

Peningkatan Ekspor

Produk Industri

- Pelaksanaan FGD

dan pengumpulan


dan pengumpulan

data dan

informasi

Litbang/Pengkajia

n Manfaat

Kebijakan P3DN

Dalam Rangka

Penguatan

Struktur

- Pelaksanaan FGD

dan pengumpulan

data dan

informasi

Pemanfaatan

Kebijakan

Nonfiskal Dalam

100% - Litbang/Pengkajian

Manfaat Kebijakan

P3DN Dalam Rangka

Penguatan Struktur

- Pemanfaatan

Kebijakan Nonfiskal

Dalam Rangka

Peningkatan Ekspor

Produk Industri

- Partisipasi Aktif Pusat

PKIUI Dalam Fora

Kerjasama

Internasional

- Penyusunan

Rekomendasi

Kebijakan Sektor

Dalam Rangka


Triwulan I TA 2018

37

No. Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja

Target Rencana


Target

Antara


Antara


Antara


Antara

Rencana Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kerjasama

Internasional


rencana pelaksanaan

Penyusunan

Rekomendasi

Kebijakan Sektor

Dalam Rangka

Penciptaan Iklim

Usaha Industri Yang

Kondusif

data dan informasi

Partisipasi Aktif

Pusat PKIUI Dalam

Fora Kerjasama

Internasional

- Pelaksanaan FGD

dan pengumpulan

data dan informasi

Penyusunan

Rekomendasi

Kebijakan Sektor

Dalam Rangka

Penciptaan Iklim

Usaha Industri Yang

Kondusif

Rangka

Peningkatan

Ekspor Produk

Industri

- Pelaksanaan FGD

dan pengumpulan

data dan

informasi

Partisipasi Aktif

Pusat PKIUI Dalam

Fora Kerjasama

Internasional

- Pelaksanaan FGD

dan pengumpulan

data dan

informasi

Penyusunan

Rekomendasi

Kebijakan Sektor

Dalam Rangka

Penciptaan Iklim

Usaha Industri

Yang Kondusif

Penciptaan Iklim

Usaha Industri Yang

Kondusif

2

Meningkatnya

pemanfaatan


non-fiskal) oleh

industri

jumlah

industri yang

diusulkan

memperoleh

insentif fiskal

dan nonfiskal


rencana pelaksanaan


Iklim Usaha Sektor

Industri


rencana pelaksanaan

Konsultasi Publik


Non Fiskal Dalam

Rangka Pembinaan

Sektor Industri


rencana pelaksanaan

50% - Pelaksanaan

diseminasi dan

pengumpulan data

dan informasi


Iklim Usaha Sektor

Industri

- Pelaksanaan


pengumpulan data

dan informasi

Konsultasi Publik


Non Fiskal Dalam

75% - Pelaksanaan

diseminasi dan

pengumpulan

data dan

informasi

Diseminasi

Kebijakan Iklim

Usaha Sektor

Industri

- Pelaksanaan

konsultasi publik

dan pengumpulan

data dan

informasi

100% - Diseminasi Kebijakan

Iklim Usaha Sektor

Industri

- Konsultasi Publik


Non Fiskal Dalam

Rangka Pembinaan

Sektor Industri

- Koordinasi dan

Konsultasi Pusat

PKIUI


Usaha Industri

No. Sasaran

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja

Target Rencana


Target

Antara


Antara


Antara


Antara

Rencana Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Koordinasi dan

Konsultasi Pusat

PKIUI

Rangka Pembinaan

Sektor Industri

- Pelaksanaan

Koordinasi dan

Konsultasi Pusat

PKIUI

Konsultasi Publik

Kebijakan Fiskal

dan Non Fiskal

Dalam Rangka

Pembinaan Sektor

Industri

- Pelaksanaan

Koordinasi dan

Konsultasi Pusat

PKIUI

jumlah

pedoman

pemanfaatan

insentif fiskal

dan nonfiskal

oleh industri


rencana pelaksanaan

Penyusunan



Sektor Industri






Sektor Industri


pengumpulan data

dan informasi

Penyusunan

Rekomendasi


Nasional Sektor

Industri

100% Penyusunan



Sektor Industri


Triwulan I TA 2018

39

LAMPIRAN 3 : ALKI

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan...

Documents