pengendalian dan evaluasi -...
TRANSCRIPT
Persiapan
Penyusunan RPJPD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan Permasalahan Pembangunan
Daerah
Masukan dari SKPD
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Penelaahan RTRW Prov/ Kab/Kota &
Daerah Lainnya
Perumusan visi dan misi
daerah
Perumusan sasaran pokok
dan arah kebijakan
Analisis isu-isu strategis
Rancangan Awal RPJPD
Musrenbang RPJPD
Konsultasi rancangan
akhir RPJPD dengan
MENDAGRI
Rancangan Akhir RPJPD
Pembahasan dan
penetapan Perda RPJPD
Penelaahan RPJPN & RPJPD daerah lainnya
Analisis Gambaran umum kondisi
daerah
Penyelarasan visi, misi dan arah
kebijakan RPJPD Prov
0
1
2: 2.1 2.2 2.3
3
0
0 0
1. Laporan Pra-Pelingkupan
2. Laporan Pelingkupan
3. Laporan Draf Akhir
4. Laporan Akhir
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD dan PELAPORAN
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD
Persiapan Penyusunan
RPJMD
Pengolahan data dan informasi
Perumusan Permasalahan Pembangunan
Daerah
Rancangan
Awal RPJMD
Musrenbang RPJMD
Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan KEMENDAGRI/
GUBERNUR
Rancangan Akhir RPJMD
Pembahasan dan penetapan Perda
RPJMD
Penelaahan RPJPD
Prov/Kab/Kota
Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan
kab/kota lainnya
Perumusan Tujuan dan
Sasaran
Perumusan Penjelasan
visi dan misi
Perumusan Strategi dan arah kebijakan
Perumusan Indikasi rencana
program prioritas yang
disertai kebutuhan pendanaan
Perumusan Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
Analisis pengelolaan
keuangan daerah serta
kerangka pendanaan
Analisis Gambaran
umum kondisi daerah
Hasil evaluasi capaian RPJMD
Penelaahan RTRW prov. Dan RTRW
Prov/Kab/Kota lainnya
Penyusunan Rancangan
Renstra SKPD
Rancangan RPJMD
Analisis isu-isu strategis
Pembahasan dgn SKPD
Prov/Kab/Kota
Penetapan Indikator Kinerja
Daerah
VISI, MISI dan Program
KDH
Pembahasan dengan
DPRD utk memperoleh
masukan dan saran Penyelarasan
program prioritas dan kebutuhan
pendanaan
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
0
0
0 0
0
1
2
2
3 0
2
2
1. Fase Pengendalian dan Tujuan Pengendalian
2. Pejabat Penilai
3. Metodologi Pengendalian
4. Hasil Pengendalian
1
Untuk memastikan bahwa proses dan hasil KLHS
telah sesuai dengan tahapan dan tata cara
pelaksanaan KLHS dalam penyusunan
RPJPD/RPJMD sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri
2
Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pengendalian pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD/RPJMD
3
Pendekatan Single Case Evaluation
(SCE)
Bersifat fleksibel, dapat menggunakan
teknik kuantitatif,
kualitatif, atau kombinasi
Mengacu pada rancangan kasus tunggal
Evaluasi bertahap dan diselaraskan dengan tujuan evaluasi/pengendalian
Menambah pengetahuan bagi praktisi akan efektifitas setiap tahap intervensi
Metodologi
3
Contoh instrumen pengendalian
menggunakan teknik matriks yang
disesuaikan dengan tahapan
penyusunan RPJPD/RPJMD:
Setiap pernyataan dinilai secara kualitatif berdasarkan
kelengkapan cakupan, yaitu:
1) KLHS dalam persiapan penyusunan RPJPD
2) KLHS dalam penyusunan rancangan awal
RPJPD
3) Pelaporan dalam KLHS
4) Peranserta pemangku kepentingan
1) Tercakup semuanya
2) Tercakup sebagian besar
3) Tercakup sebagian kecil
4) Tidak tercakup sama sekali
3
*Nilai: 1 = Tercakup Sepenuhnya 2 = Tercakup Sebagian Besar 3 = Tercakup Sebagian Kecil 4 = Tidak Tercakup Sama Sekali **Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan
No Kegiatan Nilai * Keterangan
** 1 2 3 4 1. KLHS dalam Persiapan Penyusunan RPJPD 1.1 Membentuk Pokja Pengendalian Lingkungan yang
komposisi keanggotaannya sesuai dengan cakupan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus kajian.
1.2 Menyusun Kerangka Acuan Kerja yang meliputi: (a) latar belakang, (b) tujuan dan sasaran, (c) lingkup kegiatan, (d) hasil yang diharapkan, (e) rencana kerja dan metode pengkajian, (f) tenaga ahli yang diperlukan, dan (g) waktu dan pembiayaan.
1.3 Mengidentifikasi dan Merekrut Tenaga Ahli yang sesuai dengan cakupan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus kajian.
3
No Kegiatan Nilai * Keterangan
** 1 2 3 4 1.4 Memanfaatkan hasil Pra-Pelingkupan dalam rancangan
awal RPJPD yang berupa analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah yang diperoleh melalui: (a) penelaahan RPJPN dan RPJPD daerah lainnya, dan (b) perumusan permasalahan pembangunan daerah yang berasal dari hasil analisis gambaran umum kondisi daeran dan masukan dari SKPD.
1.5 Mengidentifikasi dan menganalisis Pemangku Kepentingan sesuai dengan cakupan isu strategis pembangunan berkelanjutan yang menjadi fokus kajian.
*Nilai: 1 = Tercakup Sepenuhnya 2 = Tercakup Sebagian Besar 3 = Tercakup Sebagian Kecil 4 = Tidak Tercakup Sama Sekali **Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan
3
No Kegiatan Keterangan ** 1 2 3 4
2. KLHS dalam Penyusunan Rancangan Awal RPJPD 2.1 Mensosialisasikan Rencana Pelaksanaan KLHS
2.2 Melakukan Pelingkupan: a. Mengidentifikasi dan menginventarisasi Isu-Isu
Pembangunan; b. Mengorganisasi Isu-Isu Pembangunan; c. Memprioritaskan Isu-Isu Pembangunan menjadi Isu-Isu
Strategis; d. Menetapkan Isu-Isu Strategis yang menjadi fokus KLHS; e. Menetapkan lingkup wilayah dan lingkup waktu dari
huruf d.
*Nilai: 1 = Tercakup Sepenuhnya 2 = Tercakup Sebagian Besar 3 = Tercakup Sebagian Kecil 4 = Tidak Tercakup Sama Sekali **Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan
3
No Kegiatan Nilai *
Keterangan ** 1 2 3 4
2.3 Pengumpulan dan Analisis Baseline Data: a. Kelengkapan Data dan Informasi; b. Penyajian Data dan Informasi dalam bentuk baseline data
yang menjelaskan: (a) posisi awal pembangunan dan profil wilayah kajian terkini berikut pola kecenderungan pembangunan dengan kemungkinan dampaknya, dan (b) prediksi kecenderungan isu-isu strategis apabila RPJPD belum mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan (Business as Usual).
*Nilai: 1 = Tercakup Sepenuhnya 2 = Tercakup Sebagian Besar 3 = Tercakup Sebagian Kecil 4 = Tidak Tercakup Sama Sekali **Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan
3
No Kegiatan Nilai *
Keterangan ** 1 2 3 4
2.4 Pengkajian Pengaruh Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang terhadap keberlanjutan yang mencakup kajian sebagai berikut: a. Mengkaji Prinsip Keterkaitan (antar wilayah, antar waktu,
antar sektor, antar pemangku kepentingan); b. Mengkaji Prinsip Keseimbangan (ekonomi, sosial,
lingkungan hidup); c. Mengkaji Prinsip Keadilan (antar kelompok masyarakat
dan antar generasi).
d. Mengidentifikasi tempat/lokasi yang sensitif terhadap pengaruh hasil kajian
e. Memverifikasi hasil kajian dengan para pakar
f. Menyimpulkan Pengaruh Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
*Nilai: 1 = Tercakup Sepenuhnya 2 = Tercakup Sebagian Besar 3 = Tercakup Sebagian Kecil 4 = Tidak Tercakup Sama Sekali **Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan
3
No Kegiatan Nilai *
Keterangan ** 1 2 3 4
2.5 Perumusan Mitigasi dan/atau Alternatif Penyempurnaan Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang: a. Memperhatikan Kesimpulan Kajian Pengaruh Visi, Misi,
Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang sebagai rujukan dalam merumuskan mitigasi dan alternatif;
b. Merumuskan Mitigasi; c. Merumuskan Alternatif.
2.6 Perumusan Rekomendasi Perbaikan untuk Pengambilan Keputusan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang yang Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup: a. Menyusun Rekomendasi berdasarkan hasil rumusan
mitigasi/alternatif;
*Nilai: 1 = Tercakup Sepenuhnya 2 = Tercakup Sebagian Besar 3 = Tercakup Sebagian Kecil 4 = Tidak Tercakup Sama Sekali **Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan
3
No Kegiatan Nilai *
Keterangan ** 1 2 3 4
b. Merumuskan prioritas dan menyepakati rekomendasi yang paling mungkin diintegrasikan ke dalam rancangan RPJPD;
c. Mengonsultasikan dan menyepakati substansi rekomendasi bersama SKPD;
d. Menyusun draft laporan KLHS; e. Mengintegrasikan kesepakatan substansi rekomendasi
ke rancangan awal RPJPD bersama Tim Penyusun RPJPD.
2.7 Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Awal RPJPD yang telah mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS: a. Menyiapkan paparan; b. Mendampingi Tim Penyusun RPJPD untuk
menyampaikan rancangan awal RPJPD kepada Gubernur dan Bupati/Walikota;
c. Mendokumentasikan keputusan yang dibuat oleh Gubernur dan Bupati/Walikota dan masukan-masukan yang diperoleh dalam diskusi dan tanya jawab.
3
No Kegiatan Nilai *
Keterangan ** 1 2 3 4
3 Pelaporan dalam KLHS
3.1 Penyusunan Laporan KLHS yang mendokumentasikan seluruh proses dan hasil tahapan KLHS
3.2 Keterbukaan informasi seluruh isi dokumen laporan KLHS kepada pemangku kepentingan
*Nilai: 1 = Tercakup Sepenuhnya 2 = Tercakup Sebagian Besar 3 = Tercakup Sebagian Kecil 4 = Tidak Tercakup Sama Sekali **Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan
3
No Kegiatan Nilai *
Keterangan ** 1 2 3 4
4 Peranserta Pemangku Kepentingan
4.1 Pelibatan unsur pemangku kepentingan (pemerintah, organisasi non pemerintah, akademia, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan)
4.2 Pelibatan unsur pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses KLHS:
a. Pengkajian (pelingkupan, baseline data, pengkajian pengaruh)
b. Perumusan mitigasi dan/atau alternatif c. Perumusan rekomendasi
*Nilai: 1 = Tercakup Sepenuhnya 2 = Tercakup Sebagian Besar 3 = Tercakup Sebagian Kecil 4 = Tidak Tercakup Sama Sekali **Keterangan: Catatan tentang kualitas substansi pekerjaan dan/atau catatan perbaikan
4
Disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai pembelajaran untuk penyempurnaan kegiatan KLHS selanjutnya
Hasil Pengendalian
4
• Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD.
• Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa proses dan hasil KLHS telah sesuai dengan tahapan dan tata cara pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
• Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagai pembelajaran untuk penyempurnaan pelaksanaan KLHS selanjutnya.
Pasal 35
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
• Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi KLHS yang sudah terintegrasi dalam RPJPD dan RPJMD.
• Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa rekomendasi KLHS yang sudah terintegrasi dalam RPJPD dan RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, disediakan alokasi anggaran yang memadai dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagai bahan penyempurnaan.
Pasal 36
4
• Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup melakukan evaluasi hasil pelaksanaan rekomendasi KLHS RPJPD dan RPJMD.
• Evaluasi hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengidentifikasi efektifitas pelaksanaan rekomendasi KLHS dalam RPJPD dan RPJMD yang sudah dijabarkan ke dalam Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.
• Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan untuk dijadikan bahan masukan perencanaan pembangunan berikutnya.
Pasal 37
4