pengembangan bank lokal dengan merger...

15

Bab 2Pengembangan Bank Lokal dengan Merger

Dalam Perspektif Teori

2.1. Dinamika Perkembangan Bank

Perkembangan dunia perbankan diawali dengan lahirnya DeNederlandsche Handel Maatschapaij (NHM) atau sering disebut FaktorijBank. yang didirikan oleh Raja William I di Nederland pada tahun1824. Pada saat itu pembangunan di bidang perekonomian masihsederhana, kelembagaan dan perekonomian yang dibawa oleh VOCpada jaman penjajahan Belanda membuat kita terlena dalampembangunan di bidang perbankan.

Pada tahun l860 bank masih susah berkembang, sehingga belum bisamembiayai pembangunan, perbankan di Hindia Belanda pada saat itumembutuhkan investor dan modal untuk pembiayaan perkebunan yangbesar. Perkebunan tersebut membutuhkan dana untuk pembiayaanNederland Handel Maatchapij (NHM) yang secara resmi adalahperusahaan dagang yang menjalankan fungsi Bank. Akhirnyapemerintah Hindia Belanda menjadikan De Javasco Bank menjadi BankSentral dan Bank Sirkulasi.

Pada abad ke 19 De Javasco Bank menjadi bank umum dan terusberkembang sampai awal abad 20, De Javasco Bank menjadi The Bank-ers Bank, banknya bank dan sekaligus menjadi Bank Sentral.

Implikasi merger menjadi issue dalam berbagai kajian, antara lainseperti penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Sarwono.

Pada tahun 1997 perbankan mengalami gejolak yang disebabkan olehkrisis moneter, sehingga banyak bank yang harus dilikuidasi. Kondisidemikian menjadikan banyak bank yang harus melakukan merger

Tabel 2-1 Penelitian Tentang Merger

Peneliti Bidang Usaha Pasca merger

Setiawan (2004) Lembaga Keuangan Pasar bereaksi negatif

Sarwono (2007) Bank Mandiri Peningkatan laba dan

Pajak Perseroan

16

Pengembangan Bank Lokal dengan Merger

atau konsolidasi, termasuk di Indonesia. Mergernya beberapa bankBUMN, misalnya (1) Bank Ekspor-Impor (bank Eksim), (2) BankPembangunan Indonesia (Bappindo), (3) Bank Bumi Daya (BBD), (4)Bank Dagang Negara (BDN), yang bergabung resmi 2 Oktober 1998menjadi Bank Mandiri menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesiasebagai pemilik bermaksud (motivasi) memperkuat Bank dan untukdikelola secara profesional.

Krisis moneter dan perbankan di Indonesia tahun 1997/1998menyebabkan terjadinya likuidasi terhadap bank umum, pada tahun1997 terdapat 16 bank yang dilikuidasi dan pada tahun 1999 sebanyak38 bank. Likuidasi tersebut disertai dengan merger dan akuisisi, denganmerger dan akuisisi telah mengurangi 37 persen atau 87 buah bankdari daftar bank umum. Pada Oktober 1997 terdapat 238 bank umumdan pada bulan Desember 2000 bank umum hanya tinggal 151 bank.

Krisis bank secara umum dapat dilihat dengan tergerusnya modal hingganegatif Rp.250 triliun, kondisi menjadi membaik setelah ada programrekapitalisasi sebesar Rp.281,8 triliun (24 bank, tahun 1999) danterakumulasi menjadi Rp.430,4 triliun (37 bank, tahun 2000).

Kerugian Bank umum posisi Desember 1998 mencapai Rp.129,8 triliun.Sementara kerugian yang terjadi di BPR hanya Rp.42 milyar dan tidakmenyebabkan modal menjadi minus (Sunarto 2007:65-70). Kondisi inimencerminkan bahwa Bank Umum berpeluang besar menghadapimasalah Capital Adequacy Rasio (CAR) hingga di bawah standar CAR8 persen.

Tahun 2000an, Pemerintah mendorong Bank Umum untuk mergerdaripada harus dilikuidasi. Sementara bank kecil dan bank lokal (BPR)secara umum mampu bertahan, meskipun banyak diantaranya yangmelakukan merger sebagai salah satu solusi untuk memperkuat bank.

Merger antara Bank Umum dan lembaga keuangan mikro (LKM) tidakmemiliki dampak yang signifikan terhadap reaksi pasar. Hal tersebutbisa dimungkinkan terjadi karena rasio volume usaha LKM jauh lebihkecil dengan potensi yang ada di pasar, sehingga pasar tidak terpengaruh.Pangsa pasar BPR di Indonesia itu hanya 2,5 persen dari seluruh totalaset bank yang ada, sehingga jika merger BPR se Indonesia menjaditarget merger tidak berdampak di pasar bank tingkat nasional (Setiawan

17

2004.). Tetapi di lingkungan regional dan pedesaan kehadiran BPR sangatterasa, karena kemampuannya melayani kredit kepada masyarakat danjarak tempuh yang terjangkau terhadap keberadaan bank.

2.2. Teori Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

Merger merupakan strategi bertumbuh suatu perusahaan sebagaialternatif ekspansi secara internal. Dari kacamata ekonomi, mergermeliputi beberapa jenis (Weston, Mitchell et al. 2004)

1. Merger Horisontal

Perusahaan bider (pengambil alih) melakukan penggalangan denganperusahaan target yang beroperasi pada sektor usaha yang sama.Merger antar bank, termasuk merger PD BPR BKK merupakanmerger horisontal.

2. Merger Vertikal

Merger vertikal merupakan merger antara perusahaan yang beradapada tahapan proses produksi; dengan alasan teknologi, pengendalianbiaya transaksi, dan koordinasi.

3. Merger Konglomerat

Merger konglomerat merupakan penggalangan dana atau lebihperusahaan dengan bidang usaha yang berbeda-beda denganmaksud memperluas barang dan jasa, perluasan geografis.

Merger telah menjadi perdebatan sejak lama oleh sebagian masyarakat,merger dianggap sebagai tindakan yang tidak bermanfaat.

Jansen (1984) menyampaikan sanggahan terhadap delapan ceritarakyat sebagai opini (folklore) tentang merger dan akuisisi (take over)antara lain:

1. Merger yang dilakukan pihak luar merugikan pemegang saham,faktanya lebih banyak yang menciptakan peningkatan kesejahteraanpemegang saham.

2. Merger memboroskan sumber daya, padahal merger dapatmemanfaatkan sumber daya lebih baik.

3. Merger sebagai cara menyedot kredit untuk membiayai pabrik tidakcukup bukti.

4. Melalui kekuatan monopoli setelah merger dipakai menaikkanharga barang/jasa untuk kepentingan pemegang saham merupakan

Bab 2 | Pengembangan Bank Lokal dengan Merger Dalam Perspektif Teori

18


opini yang tak cukup bukti.5. Meskipun manajer egois, tetap lingkungan usaha membalasnya

misalnya adanya tata kelola yang baik.6. Merger menyebabkan PHK, penutupan sebagian pabrik menciptakan

biaya sosial. Pernyataan ini bertentangan dengan kenyataan, mergerbisa menciptakan lapangan kerja baru, pemanfaatan pabrik yangkurang produktif.

Muliaman D. Hadad (dalam Lay, Marbun et al. 2010) menyatakanmerger dan akuisisi adalah solusi untuk menjaga keberlangsunganindustri/bisnis bank. Contoh kasus pada tahun 1998 terjadi krisisekonomi yang berdampak buruk terhadap bank, solusi yang efektifadalah melakukan merger beberapa bank. Untuk menjaga kelangsunganbank perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan pendidikan untuknasabah menjadi salah satu tugas bank, yaitu mengarahkan nasabahmengetahui hak dan kewajibannya. Bank yang kompetitif akanmempengaruhi kinerja bank itu sendiri. Kondisi pesaing akanmemancing bank berlaku kompetitif, sehingga berdampak baik terhadapmasyarakat yang dilayani, apabila tidak ada pesaing maka akan terjadimonopoli, hal tersebut terjadi di Indonesia sebelum dibukanya kranlahirnya BPR, maka pelayanan permodalan hanya dikuasai oleh BPRunit desa, akhirnya masyarakat yang menjadi korban yaitu kalaumenabung mendapat bunga rendah dan kalau meminjam harusmenanggung bunga tinggi, tetapi setelah tumbuh BPR di pedesaan makamasyarakat tinggal memilih mana yang lebih kompetitif.

Kenyataan yang terjadi di lapangan sekarang bahwa merger bank dapatmemberikan keuntungan bagi perekonomian di mana bank itu berada,tetapi bila tidak tepat akan menjadi bumerang bagi perekonomian, makaperlu disiapkan perangkat peraturan yang mengatur masalah merger,konsolidasi dan akuisisi. Supaya merger, konsolidasi dan akuisisimeningkatkan keberanian bersaing serta meningkatkan efisiensi.

2.2.1. Merger Bank, Motivasi dan Dampak Merger

Merger bank adalah penggabungan dua bank atau lebih dengan tetapmempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu (Peraturan PemerintahNomor 28/1999, tanggal 7 Mei 1999).

19

Merger didefinisikan oleh Pringle dan Haris (1987) sebagai berikut:

"Merger is a combinion of two or more firm in which one company sur-

vives under its own name while any others cease to exit as legal entities."

Jadi merger adalah keputusan untuk mengkombinasikan dua atau lebihperusahaan ke dalam satu perusahaan.

Merger mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat, karenamanajemen baru dan sentralisasi manajemen (Branch Banking System)kantor pusat dan beberapa cabang pelayanannya semakin meningkat.Dengan merger kepercayaan meningkat dan pemberdayaan masyarakatsemakin cepat terwujud.

Agus Budianto (2004:192) Merger bank adalah penggabungan duabank atau lebih atau perusahaan lain yang salah satu bank atau lembagatersebut nama dan kedudukannya masih utuh, atau sebagai tempatbergabung, sedangkan konsolidasi semua lembaga dilebur dan dibuatnama lembaga baru, sedangkan akuisisi adalah pengambilan sebagiansaham oleh perusahaan lain. Merger tersebut bisa terlaksana apabilamempunyai bidang usaha yang sejenis, apabila jenis usahanya berbedamaka butuh waktu yang lama untuk memadukan, membutuhkanmanajemen dan biaya yang cukup tinggi untuk membuat lembagayang tidak sejenis menjadi sinkron.

Merger merupakan salah satu strategi bank untuk mengembangkan danmenumbuhkan bank. Apabila ditinjau dari etimologi kata merger berasaldari kata mergere (Latin) yang artinya bergabung. Menurut Moin (2003:17), merger adalah satu tindakan yang bermotif ekonomi dan nonekonomi dalam rangka meningkatkan nilai bank dan memaksimumkankemakmuran pemegang saham, yang termasuk dalam kategori motifekonomi diantaranya:

1. Motif sinergi yaitu mengkombinasikan seluruh aktivitas bank secarasimultan untuk menghasilkan efek yang lebih besar dibandingdengan aktivitas-aktivitas sebelum di merger.

2. Motif diversifikasi yaitu strategi pemberagaman jenis produk yangdilakukan dengan menggabungkan dua badan usaha atau bank.

Selain motif ekonomi ada motif yang non ekonomi, yaitu:

1. Ketamakan, ambisi dan kepentingan pemegang saham yangmenginginkan bank yang lebih besar, yang akhirnya akan berdampak


20


pada kompensasi yang diterima.2. Ambisi Pemegang saham, yaitu ingin menciptakan raja kecil dalam

satu daerah tertentu.

Zakir Mahmud (dalam Lay, Marbun et al. 2010: 93) merger merupakansatu bentuk strategi perusahaan (coorporate strategy) dalam mencapaitujuan jangka panjang dengan cara mentransformasikan batasperusahaan perbankan (boundaries of firm).

Adapun motivasinya adalah:

a. Motivasi Merger Secara Rasional diantaranya:

1. Memaksimalkan laba dan meminimalkan biaya (to maximize profitand minimize cost) dan meminimalkan penyelewengan.

2. Lebih murahnya ongkos melakukan merger daripada peng-gabungan bentuk lainya (cheaper tobuy than to make).

3. Membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk mencapai tujuanjangka panjang perusahaan.

4. Perusahaan bisa mencapai skala ekonomis (economies of scale) dancakupan ekonomi (economics scope) yang lebih besar sekaligusmengurangi jumlah pesaing.

5. Meraih pangsa pasar yang lebih besar dan luas.

6. Terciptanya efisiensi perusahaan di bidang teknologi, manajerialdan komersial perusahaan.

b. Motivasi Merger Secara Instistusional dan Kebijakan Pemerintah:

1. Adanya peraturan merger dari pemerintah yang harus ditaati.

2. Lembaga akan gulung tikar kalau tidak dilakukan merger.

3. Untuk mengangkat nama lembaga atau tren yang harus dilakukanuntuk menarik pasar.

4. Adanya tekanan (penetrasi) pasar yang harus disikapi.

Dari seluruh memotivasi merger tersebut ada kelemahan-kelemahanyang akan ditimbulkan diantaranya:

1. Organisasi perusahaan menjadi lebih besar yang akan berdampakpada manajerial.

2. Pengambilan keputusan lebih lama.

3. Jalur komunikasi lebih panjang.

21

Motif merger juga bisa dibedakan menjadi (a) motif ekonomi dan (b)non ekonomi. Motif ekonomi meliputi (Moin 2003):

• Mengurangi waktu, biaya dan risiko kegagalan memasuki pasar baru.

• Mengakses reputasi teknologi, produk dan merk dagang.

• Memperoleh individu-individu SDM yang profesional.

• Membangun kekuatan pasar (market power).

• Membangun kekuatan monopoli.

• Memperluas pangsa pasar.

• Mengurangi persaingan.

• Mendiversifikasi lini produk.

• Mempercepat pertumbuhan.

• Menstabilkan cash flow dan keuntungan.

Adapun bentuk pola dalam teori merger sebagai berikut:

c. Dampak Ekonomi Dalam Merger Bank

Merger dan akuisisi (M & A) memiliki berbagai dampak ekonomis dannon ekonomis. Dampak ekonomis (keuangan) yang dikenal denganmanfaat atau nilai dari merger oleh Weston dan Mitchell et al (2004)dibagi dalam 3 kategori

BANK A BANK B

Keterangan: Bank A masih tetap eksis dan Bank B lebur menjadi satudengan Bank A atau sebaliknya

Kategori dampak

Manfaat kepada

Target Pengambil alih

(acquirer)

Total

1. Efisiensi (sinergi,

peningkatan nilai)

+ + +

2. Hubris (winner’s

curse,overpay)

+ - 0

3. Agency problems

(kesalahan)

+ - -

Weston Mitchell et al (2004) menghimpun hasil studi tentang dampakmerger dan akuisisi dari berbagai peneliti. Untuk kategori 1, M&Aberdampak peningkatan nilai berasal dari efisiensi biaya transaksi (Coase,1937), dari sinergi (Bradley, Desai dan Kim, 1983,1988), dan disiplin


22


(Manne, 1965, Alchian & Demsetz, 1972), Kategori 2. M&A berdampaknetral, atau Hubris diperoleh dari hasil penelitian Roll (1986). Kategori3, M&A berdampak penurunan nilai karena adanya biaya keagenan(Jensen, 1986) dan karena kubu pertahanan manajer (ShleiferVisney,1986). Sumber perubahan nilai sebelum dan setelah M&A karena adanyadampak redistribusi, yaitu (a) pajak - redistribusi berasal dari pemerintah,(b) kekuatan pasar - merupakan redistribusi dari konsumen, (c)redistribusi dari pemilik obligasi, (d) redistribusi karena penyesuaianupah dan cadangan dana pensiun.

Setelah merger dilakukan akan terjadi dampak terhadap merger bankatau perusahaan, adapun dampak positif dalam melakukan merger bankakan berdampak pada:

1. Efisiensi dalam tubuh bank karena biaya bisa ditekan.2. Persaingan pembelian dana dari masyarakat menjadi berkurang

sehingga harga bunga kredit semakin murah, sehingga masyarakattertarik untuk melakukan pinjaman bank dan melakukan investasi.

3. Masyarakat akan diuntungkan karena merangsang ekonomi bisabergerak sehingga membuka peluang usaha yang lebih luas.

Hal tersebut saat ini telah berlaku pada pasca merger bank Mandiri,Merger Bank Lippo dan Bank Niaga menjadi CIMB Niaga, Bank Bali,Bank Universal, Bank Prima Expres, Bank Patriot, dan Bank Antar Me-dia menjadi Bank Permata.

Sebelum merger 2 bank atau lebih harus dipersiapkan antara lain:

• Kondisi bank sama-sama sehat atau sakit

• Faktor kecukupan modal

• Manajemen sebelum dan sesudah merger

• Manfaat merger bagi pengguna jasa bank.

Selain beberapa kondisi harus dilakukan analisis, Jonhson juga mengatakanharus ada isu penting yang relevan yang bisa dianalisis sebelummelakukan merger bank diantaranya:

• Kapan waktu yang tepat untuk melakukan merger

• Bagaimana cara mengidentifikasi partner bank yang cocok untukmelakukan merger.

• Bagaimana mengkomunikasikan dengan baik rencana merger bankkepada seluruh pihak yang mempunyai kepentingan supaya

23

berdampak baik terhadap pasar, dan

• Bagaimana cara mengkonsolidasikan diantara bank yang maumelakukan merger.

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya merger bank perlu evaluasiterlebih dahulu sebelum memutuskan merger, dan perlu dilakukanproyeksi keberhasilan merger bank terlebih dahulu. Tahapan yang harusdilakukan antara lain:

• Dilakukan uji tuntas (due diligence) bank yang dimerger

• Penilaian terhadap sinergi yang akan terjadi baik pasar maupunfinansial.

• Membandingkan sumber daya yang ada yang meliputi visi dan misiperusahaan, renstra, SDM, jaringan, pangsa pasar, IT, dan budayakerja.

• Melakukan evaluasi finansial yang didasarkan atas dasar laporankeuangan bank.

Bank yang melakukan merger belum tentu berhasil, ada beberapapenyebab yang menjadi sumber masalah kenapa merger tidak berhasildiantaranya:

• Harga yang ditetapkan terlalu tinggi atau analisisnya kurang akurat.

• Sumber dana pembiayaannya berasal dari dana yang berbiaya tinggi.

• Ketamakan yang terlalu tinggi terhadap booming market

• Tergesa-gesa tidak berdasarkan hasil analisis dan uji tuntas.

• Adanya perbedaan besar sehingga sulit disatukan

• Budaya kerja yang berbeda sehingga sulit disamakan.

• Terjadi krisis manajerial masing-masing manajer mempertahankanegonya.

Dari beberapa teori merger tersebut jelaslah bahwa merger bukansesuatu yang mudah, apalagi terhadap BPR. Merger tidak harusmemerlukan perijinan baru sehingga lebih efisien. Salah satu kantoryang dianggap memiliki nilai strategis dan produktif dijadikan kantorpusat. Kantor pusat yang sebelum dimerger semula mandiri berubahmenjadi kantor cabang. Direktur yang berprestasi menjadi Direksi atauPimpinan Cabang atau Kasi.


24


2.2.2. Konsolidasi

Konsolidasi adalah (peleburan usaha) atau penggabungan dari duaperusahaan perbankan atau lebih dengan cara mendirikan bank atauperusahaan baru dan melikuidasi perusahaan yang ada. Biasanyalembaga lama dilebur dan didirikan lembaga baru dengan nama yangbaru. Apabila digambarkan sebagai berikut:

Dalam teori konsolidasi ini akan terjadi pemborosan biaya, karena harusmelebur dua bank dan diterbitkan perijinan bank baru. Dalam teorikonsolidasi ini hampir sama dengan teori merger, tetapi dalamkonsolidasi semua bank yang akan digabung dibubarkan terlebih dahulubaru didirikan bank baru.

Undang-undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 1 tahun 1995(mulai 16 Agustus 2007 diganti UU No. 40 tahun 2007), di dalamnyatermasuk mengatur konsolidasi bank. Dalam Peraturan PemerintahNo.27 tahun 1998 yang merupakan pengejawantahan dari Undang-undang tentang Perseroan Terbatas No.1 tahun 1995 juga memberikanpanduan tentang tata cara pelaksanaan konsolidasi perbankan di Indo-nesia.

2.2.3. Akuisisi

Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan, tetapikedua perusahaan tersebut tetap operasional dengan entitas hukum yangtetap terpisah dan timbul hubungan baru yaitu induk dan anak (par-ent-subsidiary). Akuisisi berasal dari kata acquisitio (Latin) dan daribahasa aquisition (Inggris). Arti harafiah akuisisi adalah membeli ataumendapatkan untuk ditambahkan dengan yang telah dimiliki.

Akuisisi dalam terminologi bisnis diartikan sebagai pengambilalihankepemilikan dan pengendalian atas saham bank atau perusahaan lain.

B A N K A B A N K B

B A N K C

L E B U R

Keterangan: BPR A dan B lebur menjadi BPR C merupakan Perusahaan baru

dengan nama baru.

25

Dalam peristiwa ini baik perusahaan yang diambil alih maupun yangmengambil alih, badan usahanya tetap eksis sebagai entitas hukumnyayang terpisah (Moin 2003 ). Akuisisi dalam praktek perbankan sebagaipengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkanberalihnya pengendalian terhadap bank (Peraturan Pemerintah nomor28 tahun 1999, tanggal 7 Mei 1999). Apabila dipolakan sebagai berikut:

Dorongan bank melakukan akuisisi untuk menambah kontribusi dankesuksesan dengan cara peningkatan audit, peningkatan target, danmengurangi faktor risiko kegagalan.

2.2.4. Dasar Hukum Merger, Konsolidasi dan Akuisisi

Status kelembagaan menjadi pelindung lembaga karena dianggap legalapabila badan usaha tersebut merupakan badan hukum, sehingga badanusaha merupakan suatu entitas yang berdiri sendiri. Dengan kondisidemikian, pemilik dari perusahaan yang sudah berbadan hukummemiliki tanggungjawab terbatas terhadap klaim dari pihak luar.

Undang-undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 1 tahun 1995 (mulai16 Agustus 2007, diganti UU No. 40 tahun 2007) mengatur mergerterhadap bank atau perusahaan yang akan melakukan merger, akuisisidan konsolidasi. Selanjutnya Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1998yang merupakan pengejawantahan dari Undang-undang tentangPerseroan Terbatas No.1 tahun 1995 juga memberikan panduan tentangtata cara pelaksanaan merger, akuisisi dan konsolidasi.

Peraturan lain yang mengatur tentang merger pada PD. BPR BKKadalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 tahun 2002.Menurut Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20tahun 2002, pelaksanaan merger dilakukan dalam rangka penyehatanBPR BKK. Menurut pasal 109 Undang-undang Perseroan Terbatas,Pelaksanaan merger selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.


BANK A BANK B

Keterangan: Bank A mengambil alih kepemilikan Bank B sementara Bank Bmasih tetap eksis, gambarnya hampir sama dengan merger, tetapiperbedaannya bukan peleburan lembaga tetapi pengambil alihansaham

26


Syarat penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan diatur dalam

Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1998. Sedangkan aturan mengenaimerger, konsolidasi dan akuisisi bank, diatur dalam PeraturanPemerintah No. 28 tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999.

Khusus untuk merger BPR secara rinci diatur berdasarkan SuratKeputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, danAkuisisi BPR. Menurut peraturan tersebut merger/konsolidasi dapatdilakukan:a. Antara BPR dalam provinsi yang sama atau;b. Antara BPR dalam provinsi yang berbeda sepanjang kantor-kantor

BPR hasil merger/konsolidasi berlokasi dalam provinsi yang sama.

2.3. Kelebihan dan Kekurangan Merger, Konsolidasi dan Akuisisi

Tabel 2 -2 Kelebihan Kekurangan Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi

Jenis Kelebihan Kekurangan

Merger

1. Salah satu BPR jadi induk,

tidak diperlukan ijin baru

sehingga lebih efesien,

lembaga yang dilebur

masih operasional tetapi

menjadi cabang atau anak

perusahaan

2. Karier pegawai semakin

terbuka karena organisasi

dan struktur organisasi

semakin luas.

1. Citra perusahaan lama

masih melekat pada BPR

hasil merger.

2. Terjadi beban psikologis

terhadap pejabat lama yang

turun jabatan, dan

menimbulkan polemik baru

Konsoli

dasi

1. Adanya nama perusahan

baru

2. Adanya perbaikan citra

BPR lama

1. Ijin BPR lama tidak dapat

dipakai lagi sehingga harus

mengurus perijinan baru .

2. Terjadi pemborosan, terkait

dengan penggantian

perijinan dan akte

pendirian.

Akuisisi

1. Masih memakai nama lama

2. Tidak diperlukan ijin usaha

baru

1. Kurang efisien

2. Mudah terjadi pemborosan

3. Kepemilikan menjadi

berubah

27

Setiap peraturan selalu ada kelebihan dan kekurangannya, yang terjadidi lapangan dalam pelaksanaannya sering terjadi ketimpangan antarateori dan praktek. Hal ini yang menjadikan setiap peraturan perludilakukan uji coba di lapangan, sekiranya di lapangan masih ada kendaladan permasalahan yang timbul maka perlu dilakukan peninjauankembali atau kalau sekiranya memberatkan rakyat peraturan tersebutharus diganti. Tabel 2-2 menunjukkan kelebihan dan kekuranganmerger, konsolidasi dan akuisisi.

2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis Merger Bank Lokal

Selain sebagai lembaga penggerak perekonomian, bank milikpemerintah daerah juga sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).Kontribusi yang telah diterima oleh pemegang saham dicatat sebagaipenerimaan kas daerah yang akan menjadi salah satu pos penerimaandi APBD kabupaten/kota dan pemerintah provinsi Jawa Tengah. Kinerjadari beberapa perusahaan daerah masih dinilai belum memadai biladibandingkan dengan modal yang telah disetor. Hal ini disebabkanbelum optimalnya kinerja perusahaan daerah. Efisiensi, profesionalisme,serta tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan Badan Usaha MilikDaerah (BUMD) menjadi kunci keberhasilan perusahaan daerah.

Setiap lembaga tidak bisa bersih dari masalah. Masalah internal yangdihadapi oleh perusahaan daerah adalah sulitnya menyatukan perandan fungsi. Disatu sisi perusahaan daerah berperan sebagai institusi yangmampu menyediakan pelayanan kepada masyarakat sedang di sisi lainharus berperan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perkembangan Perusahaan daerah juga dipengaruhi masalah eksternal,yaitu ketidaksiapan dalam persaingan bebas dan otonomi daerah. Olehkarena itu dengan kondisi yang demikian itu perlu adanya restrukturisasiperusahaan daerah. Merger BPR milik pemerintah daerah adalah salahsatu terobosan restrukturisasi perusahaan daerah dalam rangkamenjamin terlaksananya tingkat pelayanan pada masyarakat (level ofservice). Bank harus mampu memberikan kontribusi ke kas daerah.Strategi merger ini diarahkan pada usaha membangun organisasi BPRmilik pemerintah daerah dan manajemen yang berkinerja tinggiprofesional. Setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)bagian laba yang 50 persen dari laba bersih setelah dikurangi pajakdisetor ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsisetoran PAD didasarkan pada modal yang telah disetor. Adapun rasio


28


Gambar 2-1, menggambarkan dengan tersedianya sumber dayamanusia yang cukup dan kompeten, diawasi manajemen yang efektifakan membawa peningkatan kinerja perusahaan yang pada akhirnyaakan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

yang sesuai dengan Perda adalah 51 persen untuk pemerintah Provinsidan 49 persen untuk pemerintah Kabupaten/Kota. Pembagian devidenbisa berdasarkan surat keputusan direksi kalau pemegang sahamnyatunggal selama tidak melanggar anggaran dasar. Dengan demikian adadua versi pembagian deviden, yaitu yang satu menganut modal yangtelah disetor dan versi yang satu lagi berdasarkan keputusan direksi.Tetapi yang lazim dipakai di beberapa perusahaan baik milik pemerintahatau swasta adalah laba dibagi sesuai dengan persentase kepemilikansaham setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Adapun yang 50 persen sisa laba bersih akan dialokasikan di pos-posyang telah diatur oleh perda, diantaranya untuk cadangan umum,cadangan tujuan, dana kesejahteraan, jasa produksi, dan dana pembinaan.Deviden yang didapat oleh pemerintah daerah dan PemerintahKabupaten/Kota akan dimasukkan ke dalam anggaran pendapatandaerah dari APBD pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota.

PERAN STAKEHOLDERS

MERGERBPR BKK

PENINGKATAN KERJA DAN

TRANSPARANSI BANK

� PENINGKATAN PAD� PENINGKATAN

PEREKONOMIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

432

1

KETERANGAN :1 : Penyimpangan Pelaporan Fiktif2 : Kompetisi Penyetoran Modal3 : Dinamika Pegawai4 : Dinamika Kelembagaan

Gambar 2-1 Skema Peningkatan Kerja BPR BKK Lewat Merger

29

2.5. Bank Lokal dan Bank Nasional di Lokal

2.5.1. Bank Lokal

Bank yang termasuk dalam kategori bank lokal adalah bank yangtumbuh dari lokal, kepemilikan sahamnya adalah berasal daripenduduk lokal, lembaga desa, pemerintah daerah atau swasta yangwilayah operasionalnya di daerah. Contoh: Bank Desa, BankPembangunan Daerah (BPD), Bank Pasar Daerah, BPR BKK dan BPRBKD. Di tingkat Internasional terdapat bank lokal yang dipeloporiMohamad Yunus, (Grameen Bank) yang memilki 7 juta nasabah,dengan luas jangkauan 73 desa, 1178 kantor cabang. Nasabah yangdibiayai adalah 100 persen masyarakat miskin.

Keberadaan bank lokal sebenarnya sudah ada sejak jaman penjajahanBelanda. Untuk membangkitkan dan membangun perekonomianrakyat yang saat itu masih di bawah cengkeraman kolonial Belandayang menjajah Indonesia. Pada tanggal 16 Desember 1895 Raden BeiAria Wiryaatmadja telah merintis bank desa yang dinamakan bankrakyat di Purworejo, tetapi perkembangan bank tersebut terganjaloleh politik kolonial Belanda yaitu pendirian bank tersebut melanggarpasal 163 Indische Staatregeling (Suharto 1991:30) yaitu Orang TimurAsing harus tunduk pada stesel hukum, kecuali hukum perkawinan(Soepomo 1965:16).

Bank lokal yang berdiri berikutnya adalah bank desa tahun 1900 (8Nopember 1900) rakyat Indonesia dibantu warga Belanda De Wolf VanWesterronde mendirikan bank pedesaan yang dinamakan LembagaKredit Pertanian di pulau Jawa, dengan dasar Staatblad tahun 1929nomor 357 maka berdirilah Lembaga Kredit Pertanian di pulau Jawa.

2.5.2. Bank Nasional di Lokal

Bank Nasional yang beroperasional di lokal seperti BRI Unit Desa,Danamon Simpan Pinjam (DSP), UKM Center bank Mandirimelakukan terobosan sebagai salah satu cara peningkatan operasionaldengan mengambil pangsa pasar ritail atau kecil. Selain lembagakeuangan bank masih banyak juga lembaga keuangan non bank yangsifatnya lokal seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Unit Simpanpinjam (USP).


30


Semua lembaga tersebut memiliki peran dalam pertumbuhanperekonomian. Perkembangan lembaga keuangan lokal sangat pesatpertumbuhannya, lembaga keuangan bank dan non bank jumlahnyasemakin meningkat. Tumbuhnya perbankan termasuk produkperbankan, jumlah perbankan dan jumlah cabang yang ada di pusatkegiatan perekonomian pada masyarakat menjadi meningkat.Kesempatan tersebut ditangkap oleh beberapa bank umum denganmembuka cabang-cabang atau divisinya di beberapa kota kecamatan,antara lain: BPD dengan kantor cabang pembantunya, Bank Danamondengan Danamon Simpan Pinjam, BRI dengan BRI Unit Desa, danBank Mandiri Syariah linkage dengan BMT dan Koperasi.

Danamon Simpan Pinjam (DSP)

Danamon Simpan Pinjam bukan BPR, karena Danamon Simpan Pinjammerupakan divisi yang dimiliki oleh Bank Danamon, yangoperasionalnya menyerupai operasional Bank Perkreditan Rakyat yaitumemiliki beberapa unit pelayanan di pasar-pasar. Kalau dipandang darisudut persaingan Danamon Simpan Pinjam adalah salah satu pesaingBank Perkreditan Rakyat (BPR). Akan tetapi BPR mempunyaikeunggulan, dalam penyaluran kredit ke wilayah pedesaan BPRmempunyai peran lebih baik, karena kehadiran BPR secara ekonomimemperbaiki ekspektasi masyarakat desa tentang masa depanperekonomian dan semangat berproduksi yang akan menstimulir darisisi penawaran maupun permintaan.

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Desa termasuk kelompok bankumum, tetapi melakukan operasional di pedesaan. BRI unit desa selainkomersial adalah bank umum yang mempunyai misi pengembanganperekonomian di pedesaan. BRI sebagai salah satu lembaga keuanganyang besar yang ada di Indonesia, serta memiliki akses yang meratake seluruh pelosok desa di tanah air. Hampir 60 persen asset BRI adadi unit-unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Pembangunan sektorfinansial di tingkat pedesaan berperan penting dalam pembangunanperekonomian di sektor yang paling bawah yaitu pertanian.

Sektor finansial yang dapat mendorong dinamika pertumbuhanekonomi pedesaan dan akan menimbulkan dua kemungkinanpertumbuhan yaitu: (1) demand following yaitu rendahnya pertumbuhan

31

lembaga finansial karena rendahnya permintaan akan jasa keuangan, dan(2) supply leading yaitu sektor finansial mendahului dan mendorongpertumbuhan sektor pertanian dan sektor riil.

Dengan berkembangnya sektor riil di pedesaan akan mendorongsektor-sektor yang lain, seperti perdagangan dan industri kecil. Karenasektor pertanian selain sebagai pengguna produk adalah sebagaipenyediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh rumah industri.

Dengan gerakan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) yang telahdigulirkan oleh BRI pada tahun 80-an terbukti menjadi penggerakperekonomian pedesaan. Dengan program Simpanan Pedesaan(SIMPEDES) BRI berhasil menghimpun dana murah dari masyarakat,dana tersebut disalurkan kembali ke masyarakat dengan bunga yangcukup murah.

Di ibukota kecamatan di Jawa Tengah selain ada Bank Rakyat Indone-sia (BRI) pasti ada BPR BKK, dua-duanya bisa berjalan berdampingandan berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepadamasyarakat.

Merger BPR BKK setiap Kabupaten atau kota mengurangi kantor pusatdi kecamatan yang menjadi kantor cabang, kedua lembaga tersebut berdiridalam rangka mengambil peran dalam peningkatan perekonomian rakyatdan perekonomian daerah. Apabila perekonomian rakyat bisa berjalanakan mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

2.6. Teori Merger Bank Lokal (Rural Bank)

Salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan dapat dengan memutusmata rantai kemiskinan itu sendiri, diantaranya adalah denganpemberian akses yang luas terhadap sumber-sumber pembiayaan bagiUsaha Kecil dan Menengah (UKM) yang pada dasarnya merupakanbagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dankemampuan produktif. Sekaligus untuk memotong rantai ketergantungankarena adanya aliran modal ke usaha mikro.

Tetapi yang menjadi permasalahan adalah belum banyak tersedia bankyang lokal yang mau dekat dengan rakyat miskin, serta bank lokal(rural bank) yang mampu memberi pinjaman dengan bunga yangrelatif murah. Banyak tersedia BPR dan Lembaga Keuangan Mikro


32


tetapi bunganya tinggi. Oleh karena itu harus ditemukan lembagabaru atau gabungan (merger) bank lokal atau gabungan LKM yangmampu memberi pinjaman yang lunak untuk memotong rantaikemiskinan yang sampai sekarang masih belum terselesaikan. Dengantersedianya gabungan bank lokal atau gabungan lembaga keuanganmikro yang kuat, serta berani memberi bunga yang lunak akanmemancing masyarakat untuk berwira usaha.

Miller (1998) menyatakan bahwa ciri utama kewirausahaan bukansekedar kapitalis tetapi di dalamnya termasuk manajemen risiko danpengelolaan usaha.

Menurut Kemp (1967:59) tidak adanya kesempatan berusaha, pendapatanrendah, distribusi pendapatan tidak merata akan menimbulkanketergantungan dan masalah konsumsi. Teori tersebut sesuai dengangerakan UKM di Indonesia. Kontribusi UKM dalam PDB semakin besar,namun hambatan yang dihadapi juga besar, diantaranya kesulitanmengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuanganformal.

Belum banyak penelitian yang mencoba untuk menguraikan perananLembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam menunjang kegiatan UsahaKecil dan Menengah (UKM), khususnya di bidang usaha sendiri atauwiraswasta, walaupun porsinya masih belum maksimal, apabiladibanding dengan pembiayaan formal masih relatif lebih kecil. Seorangwirausaha mempunyai sikap untuk memenuhi kebutuhan yang tinggi,berani menerima risiko dan kegagalan, independen, kreatif, inovatif,berpengetahuan luas dan memiliki kemampuan dan keahlian untukmelaksanakan usahanya, (Priyanto 2004: 28).

Untuk mewujudkan hal tersebut, ada dua hal yang layak direkomen-dasikan: (1) Memperkuat aspek kelembagaan Lembaga Keuangan Mikrodengan cara dilakukan penggabungan (merger). (2) Mempunyaikomitmen yang sama dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah yangsinergi dengan Lembaga Keuangan Mikro. Pada akhirnya upaya untukmemutus rantai kemiskinan dapat dilakukan dengan cara yang produktifyaitu memanfaatkan sumber-sumber ekonomi lokal yang produktif.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Richard H. Patten dan Jay K.Rosengard (1991) dari USAID pada tahun 1989 terhadap perkembangan

33

bank pedesaan di Jawa Tengah, mengatakan bahwa embrio bank lokal(BKK) ini besok harus menjadi bank desa (rural bank) yang kuat danharus dimerger karena jumlahnya terlalu banyak, kalau tidak digabungtidak akan menjadi kuat dan akan menjadi sumber masalah. Untukmenemukan model yang tepat untuk menggabung (merger) 510 BKKyang ada di Jawa Tengah sudah dimulai sejak tahun 1990 oleh penelitidari Amerika (Patten and Rosengard), tetapi baru terealisasi tahun2005. Lembaga pedesaan di Indonesia menjadi perhatian dari USAIDdan mendapatkan bantuan pinjaman lunak dari Bank Dunia (Pattenand Rosengard 1991: 2). Penelitian tentang perkembangan embriobank lokal BKK yang dibentuk untuk merangsang kehidupanperekonomian di pedesaan. Richard H.Patten dan Jay K. Rosengardmengatakan,

"When the BKK program was set up, founders did not percieve theneed for an institution that would provide saving service for rural

people".

Dinamika kebutuhan masyarakat untuk tersedianya bank lokalsemakin dibutuhkan. Semakin banyak lapisan masyarakat bawah yangmembutuhkan kehadiran lembaga perkreditan mikro yang ada ditingkat paling bawah yang mempunyai misi mengentaskan kemiskinandan pengangguran. Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro belum bisamengatasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengusaha mikro. Haltersebut tidak terlepas dari semakin berkembangnya Usaha Mikro,Kecil dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu harus segera ada upayauntuk memperkuat lembaga keuangan mikro yang telah ada dengancara melakukan penggabungan (merger).

Karena peranan UMKM terutama sejak krisis moneter tahun 1998dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonominasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupunpenyerapan tenaga kerja.

Kinerja UMKM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkanpeningkatan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan besaranProduk Domestik Bruto yang diciptakan UMKM dalam tahun 2008mencapai nilai Rp1.013,5 triliun (56,7 persen dari PDB). Jumlah unitusaha UMKM pada tahun 2008 mencapai 42,4 juta, sedangkan jumlahtenaga kerja yang bekerja di sektor ini tercatat 79,0 juta pekerja.


34


Pertumbuhan PDB UMKM periode 2005-2008 ternyata lebih tinggidaripada total PDB, yang sumbangan pertumbuhannya lebih besardibandingkan dengan Usaha Besar. Perkembangan sektor UMKM yangdemikian menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatandomestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baiktentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh, sepertiyang terjadi saat perkembangan usaha-usaha menengah di Korea Selatandan Taiwan. Namun, di sisi yang lain UMKM juga masih dihadapkanpada masalah mendasar yang secara garis besar mencakup: pertama,masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yangdihasilkannya, kedua, masih lemahnya pengembangan dan penguatanusaha, serta ketiga, keterbatasan akses terhadap sumber-sumberpembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dariperbankan.

Sering terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh pengusaha pribumi yangmenginvestasikan ke perusahaan yang mempunyai kekuatan besardaripada di usaha yang domestik. Sinyalemen tersebut terjadi pula padapengusaha lokal, banyak pengusaha-pengusaha kecil menempatkandananya di bank-bank swasta nasional, bahkan swasta asing, seharusnyatabungan dan dana-dana dimaksud ditempatkan di bank lokal atau BPRuntuk memperkuat pendanaan bank lokal, sehingga masyarakat industrikecil lebih mudah mengakses modal di bank lokal.

Grafik 2-1 Profil UMKM di Indonesia

large/besar,

85.24 %

small/kecil,

3.75 %

medium/sedang

, 11.01 %

MSMEs,

14.76 %

Sumber : Bank Indonesia Semarang

35

Dalam perkembangannya lembaga-lembaga keuangan informal ini lebihmengena di kalangan pelaku UKM karena sifatnya yang lebih fleksibel,misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketatpersyaratan perbankan serta keluwesannya dalam hal pencairan kredit.Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM,yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usahakecil. Keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal ini kemudiandisebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

2.7. Peraturan Merger

Sesuai dengan Undang-undang yang digunakan sebagai dasar danmekanisme merger bank adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1995tentang Perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi. Dengan merger lahirlahbank baru hasil penggabungan dari beberapa bank, tetapi berasal daribank yang sudah ada digunakan untuk menginduk dari bank-bank yangmenjadi target merger. Adapun tahapan yang harus ditempuh adalahsebagai berikut:

2.7.1. Perijinan Komisaris

Sesuai pasal 11 dan pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun1999 tentang merger, tahapan yang pertama dilakukan adalah adanyapersetujuan merger para komisaris yang akan melakukan merger. Aspeksosial yang terjadi terhadap merger BPR BKK adalah sebagian BadanPengawas/komisaris yang kehilangan jabatannya. Kalau ditinjau dariefisiensi pembiayaan merger sangat baik untuk efisiensi perusahaan.Hal ini menjadi temuan peneliti untuk diwacanakan dan pemikiran dimasa yang akan datang, bahwa komisaris/Badan Pengawas sangatdiperlukan.

2.7.2. Pembentukan Panitia Merger

Untuk melakukan tahapan proses merger dibentuk panitia mergeryang terdiri wakil pemegang saham, komisaris direksi dan konsultan.Karena merger menyangkut masalah kesehatan bank yang akan dimerger maka dibutuhkan konsultan Akuntan Publik. Dengan hasilpenilaian akuntan publik ini dapat dipergunakan sebagai dasar untukmelangkah tahapan berikutnya. Selanjutnya panitia merger melakukan


36


tahapan-tahapan yang harus dilakukan adalah mengidentifikasipermasalahan-permasalahan yang ada sebelum bank melakukan merger.Ada dua permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Bagaimanakah kesehatan bank yang akan dimerger2. Kesiapan psikologis dan non psikologis seluruh stakeholder bank.

Sesuai dengan Undang-undang No. l0 tahun 1998 dan KeputusanDireksi Bank Indonesia 32/51/KEP/DIR, tanggal 14 Mei 1999 yangmengatur persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisiapabila para pengurus bank tidak keberatan maka tahapan berikutnyabisa dilaksanakan.

2.7.3. Perhitungan Modal Bank dan Kesehatan Bank

Modal bank menjadi indikator pertama dalam struktur tingkat kesehatanbank. Bank dinyatakan sehat kalau modalnya lebih dari 8 persen,sehingga bisa dilakukan merger. Selain modal indikator lain diperlukandalam penghitungan kesehatan bank, yaitu aspek keuangan danmanajemen. Analisis tingkat kesehatan dari aspek keuangan akan dilihatdari kecukupan modal, kualitas aktiva produktif, likuiditas, danpendapatan. Untuk mengevaluasi tingkat kesehatan dari aspekkecukupan modal, akan ditinjau dengan menggunakan indikator rasiokecukupan modal (CAR). Dari aspek modal ini dibutuhkan peran seriusdari pemegang saham mengenai masalah kecukupan modal.

Setelah aspek modal terjaga dengan baik maka baru pada aspek-aspekyang lain. Aspek kualitas aktiva produktif juga sangat berpengaruh,modal yang dimiliki oleh pemegang saham akan berdampak terhadapproduktifnya tingkat kualitas aktiva, meskipun tidak secara langsung.Ditinjau dari kualitas aktiva produktif dengan menggunakan indikatorrasio kualitas aktiva produktif (KAP) dan rasio penyisihan penghapusanaktiva produktif (PPAP).

Untuk aspek likuiditas akan ditinjau dengan menggunakan indikatorrasio loan to deposit ratio dan cash ratio. Sedangkan untuk analisis dariaspek rentabilitas ditinjau dengan menggunakan indikator rasio returnon equity (ROE), return on asset (ROA), biaya operasional terhadappendapatan operasional (BOPO), dan net interest margin (NIM). Dalampenilaian tingkat kesehatan BPR, komponen penilaian dilihat dari limaaspek yang meliputi modal (capital), kualitas aktiva (asset), manajemen,

37

laba (earning), dan likuiditas (liquidity) atau biasa disebut juga denganCAMEL.

2.7.4. Tata Cara Konversi Saham

Modal bank yang dimerger perlu disepakati tentang cara konversisaham, hal-hal yang perlu diperhitungkan adalah

• Kekayaan atau asset bank yang akan dimerger.

• Cara pengakuan nilai saham.

• Share saham yang disepakati.

• Pengakuan Cadangan yang ada.

2.7.5. Perubahan Akte Pendirian Bank

Status dan tempat kedudukan bank yang melakukan merger sebagai-mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Tahun1999 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi Bank dan Surat KeputusanBank Indonesia No. 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentangPersyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi BankPerkreditan Rakyat. Perubahan status dan tempat kedudukan bank yangakan di merger.

Adapun pokok-pokok perubahan akte pendirian bank yang akanmerger

a. Jumlah bank yang akan di merger.b. Tempat Kedudukan bank hasil merger.c. Jumlah kantor cabang.d. Jumlah modal dasar.

1. Penentuan Direksi dan Komisaris Bank Merger

Direksi dan Komisaris adalah pengurus bank yang harus ada. Aspek sosialyang timbul dari keberadaan Direksi dan Komisaris adalah dari dulusebelum merger, satu BPR BKK diurus oleh 2 orang Direktur dan 2 or-ang Badan Pengawas. Seseorang bisa merangkap sebagai Badan Pengawasdi tiga BPR BKK dalam satu Kabupaten, hal ini sesuai dengan Perda No.20 tahun 2002.

Badan Pengawas terdiri dari wakil Pemerintah Daerah, PemerintahDaerah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sekurang-kurangnya dua


38


orang dan sebanyak-banyaknya tiga orang. Penentuan pengurus bankdilakukan setelah adanya uji kelayakan fit and propert test calon yangdiajukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke Bank Indo-nesia. Setelah ada rekomendasi tentang layak atau tidaknya pengurusbank untuk diangkat, maka Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)menetapkan Direksi dan Komisaris atau Badan Pengawas dari bankyang bersangkutan.

2. Operasional Bank dan Penataan Karyawan

Setelah ijin kelembagaan bank merger dan ijin operasional dari bankIndonesia diperoleh maka operasional bank merger sudah bisa dimulai.Penataan sumber daya manusia merupakan perangkat yang palingpenting dalam kesuksesan operasional bank. Dengan SDM yangkompeten dan produktif, maka bank akan memiliki modal yang lebihbaik untuk dapat bersaing dengan bank lain. SDM yang kompetenditunjukkan dengan adanya keahlian yang dimiliki oleh SDM.

Untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan SDM salah satu carayang dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihanyang berkelanjutan terhadap SDM perusahaan. Uji kompetensi bagipegawai bank sangat diperlukan, selain kompetensi yang dimilkikaryawan faktor integritas dan reputasi di bidang keuangan terhadappegawai bank. Sosialisasi kebijakan harus dilakukan, hal itu perludilakukan dalam rangka meminimalkan gejolak internal lembaga.Bersamaan dengan sosialisasi dilakukan pendidikan dan pembekalandalam rangka meredam gejolak.

2.8. Bank Sebagai Pelayan Modal Masyarakat

Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank yang adadi daerah/bank lokal, kedua duanya adalah sebagai lembaga pelayanmodal masyarakat, sekaligus sebagai penggerak perekonomianmasyarakat, khususnya di daerah yang memiliki potensi yang sur-plus. Dari beberapa uraian di atas tampak bahwa sistem keuanganmerupakan salah satu unsur yang penting dalam rangka menggerakkanperekonomian.

Permodalan riil (physical capital) merupakan faktor terpenting dalamrangka memulai gerakan perekonomian, tetapi untuk perkembangan

39

selanjutnya harus didukung oleh modal-modal yang lain. Dalam erapersaingan pelayanan bank dan lembaga keuangan mikro modal fisiktidak terlalu susah untuk didapatkan. Selain modal riil pergerakanperekonomian bisa didukung dengan keberadaan potensi kepercayaanmasyarakat. Dalam era pembangunan fisik dan non fisik yang terjadi dimasyarakat masih ada satu hal yang perlu mendapat perhatian darimasyarakat dan pemerintah yaitu bagaimana modal sosial (social capi-tal) dapat mempengaruhi peraturan yang berlaku di pasar dan kinerjaekonomi (Gitel and Thomson).

Dengan tersedianya bank lokal/lembaga pembiayaan (perbankan) yangsehat dan kuat maka proses pemberdayaan masyarakat akan mudahterwujud dan peran lembaga pembiayaan lokal semakin tampakperannya.

Dalam peningkatan peran dibutuhkan lembaga yang kuat, salah satusarana untuk mendapatkan bank yang kuat adalah melalui peng-gabungan atau merger. Penggabungan lembaga pembiayaan yang sudahada (merger) supaya kuat dan mampu membiayai perkembanganpembangunan.

Menurut Anwar Nasution (1991: 14) ada beberapa komponen yangbisa dihubungkan dan bisa berpengaruh pada pengembanganpembangunan ekonomi, yaitu potensi keuangan di masyarakat yangbisa dihimpun dalam bentuk tabungan (saving) sehingga dana tersebutbisa digunakan oleh pihak yang mempunyai potensi berkembang tetapikekurangan dana untuk merealisasikannya.

Faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomiyaitu adanya akumulasi modal, adanya investasi baru yang berujudlahan, peralatan fisikal dan tersedianya sumberdaya manusia. Akumulasimodal akan terwujud jika ada proporsi pendapatan yang di tabung (sav-ing). Akumulasi modal dapat menambah sumberdaya-sumberdaya barudan meningkatkan sumberdaya yang sudah ada. Ciri-ciri utama dalaminvestasi yaitu memiliki trade of antara yang dikonsumsi sekarangdengan yang dikonsumsi yang akan datang lebih banyak yang akandatang (Lincoln 1992:59).

Selain itu masih ada beberapa komponen pendukung modal yang bisaberpengaruh pada perkembangan ekonomi diantaranya organisasi sosial,


40


organisasi nir laba dan agen-agen pemerintah. Pemikiran yang terbaruadalah menemukan model yang cocok untuk menumbuh kembangkanperekonomian masyarakat yaitu dengan tersedianya lembaga keuangandan bank yang ada di pusat-pusat kegiatan perekonomian masyarakat.

Penerapan model tersebut dalam rangka merangsang pertumbuhan danpembangunan ekonomi, yaitu dengan cara penyediaan lembagakeuangan dan koperasi di pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakatyang tentunya harus mendapat dukungan masyarakat (Gitel andThomson).

Dukungan masyarakat akan menambah kepercayaan masyarakat yanglain. Selain dukungan yang sifatnya finansial dan non finansial, bankjuga melempar kepercayaan berupa kredit yang diberikan kepadanasabah, kredit yang diberikan mengandung makna sebagai stimulanuntuk menggerakkan perekonomian rakyat. Gambar tersebut di atasyang menggambarkan tentang dukungan yang sifatnya non financial,Bank bisa juga memanfaatkan potensi yang bersifat finansial dimasyarakat, yang karena sifatnya bank sebagai lembaga intermediasi.

Upholf (1986: 2) bahwa institusi lokal (local institution) sangat mem-butuhkan pengembangan dan penyebaran teknologi, mobilisasi danadan manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Manage-ment). Pengembangan institusi lokal harus seimbang, untuk mengetahuihal itu harus diadakan analisis-analisis pilihan yang didasarkan sekalaprioritas. Dalam pengembangan institusi lokal paling tidak harusmemenuhi 4 syarat agar bisa dicapai keberhasilan:

1. Adanya manajemen sumber daya alam (Nature Reseources Manage-ment)

2. Infrastruktur pedesaan (rural infrastructure)3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (Human Resources Develop-

ment)4. Pengembangan perusahaan sektor pertanian dan non pertanian.

Untuk menyalurkan program pembangunan desa tersebut butuhlembaga-lembaga, baik lembaga yang sudah dimodernisasi maupunlembaga yang masih tradisional. Satu contoh lembaga tradisional setelahdimodernisasi menjadi lembaga pengembangan masyarakat. ContohBKK Jawa Tengah yang sudah melalui proses melalui modernisasi. Padaawal tahun l967 di Jawa Tengah telah dikembangkan program

41

modernisasi desa (Modes) dengan filosofi desa sebagai subyek tidakmenjadi obyek sebagai pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomikerakyatan.

Sebagai realisasi dalam modernisasi pedesaan Badan Kredit ProduksiDesa (BKPD) dalam memberikan pinjaman memuat beberapa hal yangpenting:

1. Pemberian pinjaman sebagai bantuan yang harus diproduktifkan.2. Sebagai prasarana penggerak ekonomi kerakyatan.3. Sebagai prasarana untuk memproduksi hasil pertanian4. Sebagai proyek percontohan dalam menggerakkan perekonomian

desa

World Bank (2003), bahwa pembangunan lembaga ekonomi tidak bisalepas dari dukungan peran modal sosial (social capital role). Karenamodal sosial (social capital) di dalamnya ada unsur yang sangat pentingyaitu adanya kepercayan (trust). Di Amerika dalam pemberdayaanmasyarakat juga menggunakan peran bank dan lembaga sosial yangada seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lembaga keuangannon bank lainya seperti lembaga Asuransi, lembaga Multifinance, danlembaga-lembaga lain.

Semakin banyaknya lembaga keuangan yang ada sering menjadibumerang dalam rangka pembinaan yang akan dilakukan olehpemerintah, kalau kita mengacu pada lembaga yang ada di Amerikabahwa lembaga yang ada betul-betul profesional, baik bank umummaupun lembaga yang ada. Di Amerika lembaga finance berkembangdan turut bersaing dalam dunia perkreditan. Lembaga asuransi sudahmenjadi salah satu kebutuhan warga Amerika.

2.9. Keberadaan Bank dan Pemberdayaan Masyarakat

Suharto (2005) mengungkapkan bahwa pemberdayaan menunjuk padakemampuan orang/kelompok/masyarakat yang rentan dan lemah,sehingga dia memiliki kemampuan dalam: a) memenuhi kebutuhandasar sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukanbebas dalam arti bebas mengemukakan pendapat saja melainkan bebasdari kelaparan, kebodohan dan kesakitan, b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkanpendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan,


42


c) partisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yangmempengaruhi mereka.

Kelembagaan ekonomi lokal (bank lokal dan LKM) merupakan lembagayang harus dapat bertahan dan dapat meningkatkan peran dan fungsinyasesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang yang ada, oleh karena ituharus ada satu upaya yang sistematis dalam melakukan penguatan (em-powering) kelembagaan sebagai sarana memberdayakan masyarakatdengan kontek pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Koentjaraningrat (1997), kelembagaan ekonomi untuk memenuhikebutuhan pencarian, mengatur kegiatan produksi, menimbun ataumendistribusi kekayaan yang ada. Tetapi dalam praktek tidak selalusejalan dengan pandangan Koentjara, karena potensi daerah ataupedesaan ikut menentukan keberhasilannya. Ekonomi masyarakatpedesaan akan bergerak kalau ada investasi yang memanfaatkan potensidesa yang memancing timbulnya peluang usaha.

Ekonomi lokal adalah ekonomi kerakyatan yang diartikan sebagaiusaha kecil, masih lemah, kurang tangguh untuk mendapatkan dariperekonomian yang terbuka (Kartasasmita dalam Zubaidi 2007).Kompetensi ekonomi lokal secara umum bertujuan untuk mengembang-kan ekonomi masyarakat dengan cara meningkatkan nilai tambahproduksi pada usaha kecil yang pelaksanaannya didukung oleh bankatau jaringan kerja pengembangan usaha kecil (Bappenas dikutip dalamHaeruman dan Eriyatno 2001).

Uraian tersebut di atas sesuai dengan pendapat (LP-IPB) yang dikutipdalam Haeruman & Eriyatno (2001) mengemukakan bahwa kelembagaanekonomi lokal meliputi:

Lembaga pembiayaan usaha/perbankan

1. Lembaga usaha produktif yang erat kaitannya dengan teknologiproduktif, keunggulan komoditas lokal dan sumberdaya manusia.

2. Lembaga distribusi/pemasaran yang erat kaitanya denganinfrastruktur dan sarana produksi serta kemitraan.

3. Lembaga keswadayaan yang ada kaitannya dengan tingkat partisipasimasyarakat.

Gagasan tentang pemberdayaan merupakan alternatif yang munculdalam diskusi terhadap kegagalan model pembangunan ekonomi

43

khususnya dalam mengatasi kemiskinan, memperhatikan lingkunganserta memecahkan aneka problem sosial yang menghimpit masyarakat(Suparjan dan Suyatno 2003:4).

Pemikiran pengembangan masyarakat (community development)muncul dalam setiap kebijakan yang diputuskan, tetapi aktualisasinyayang belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat.

Melibatkan warga negara dan memberi peluang bagi partisipasi warga.Keberpihakan terhadap nasib orang lemah dilakukan dengan mengubahmodel gerakan sosial dari kontrol sosial menuju pemberdayaanmasyarakat secara kolaboratif participatoris. Pengembangan dalamkontek ini dilaksanakan dengan tujuan pengembangan serta meng-identifikasi pendapatan serta kebutuhan yang diperlukan olehmasyarakat (Susan 1994:5-7).

Pengembangan masyarakat diarahkan untuk membangun supportivecommunities. Salah satu tujuan pengembangan masyarakat adalahmembangun sebuah struktur masyarakat yang di dalamnyamemfasilitasi tumbuhnya partisipasi serta tumbuhnya demokrasi ketikamengambil keputusan. Pengembangan dalam proses ini adalah prosesrestrukturisasi masyarakat dengan cara menawarkan pola-pola swadayapartisipatif. Dalam rangka mengelola sumber daya sosial ekonomisehingga memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan (Ife 2002:2).

Belajar dari pengalaman Muhamad Yunus, pendiri bank untuk rakyatkecil (Grameen Bank), pada tahun 1976 mendirikan bank untukrakyat miskin di Banglades. Bank tersebut berkembang hanyamengandalkan kepercayaan, dan sekarang jumlah assetnya sudahberkembang mencapai US $6,55 milyard, sebagian para peminjamnyaadalah wanita. Grameen Bank memiliki 2.468 kantor cabang dan24.703 pegawai untuk melayani 7,34 peminjam di 80.257 desa.

Konsep Grameen Bank sudah diterapkan di seratus negara, diantaranyaAmerika Serikat, Canada, Perancis, Belanda dan India. Pada konteksini dikorelasikan dengan praktek pemberian kredit mikro, kecil danmenengah lewat BPR BKK di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sektorusaha lebih didominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)yang merupakan 30-an UMKM nasional. UMKM telah menjadi basisperekonomian yang terbukti tahan terhadap gejolak perekonomian.


44


Kesinambungan pembangunan tidak bisa lepas dari kebutuhanpermodalan, BPR BKK yang letaknya ada pada setiap kecamatan diJawa Tengah sangat berperan sekali terhadap penyediaan modal,khususnya para pengusaha kecil di pedesaan.

Selain telah menyediakan permodalan BPR BKK Jawa Tengah telahmampu menyerap tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung,yaitu dari multiplier effect terbukanya lapangan kerja karena penyaluranmodal. Lewat penyaluran modal ini pemberdayaan sumber dayamanusia yang tersedia bisa digerakkan, dengan berbagai bakat dankeahliannya. Dengan pertumbuhan lembaga semakin besar makaPemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat meningkatkanpendapatan asli daerah dari laba BUMD.

Model pembangunan alternatif yang bercirikan partisipatoris danmenekankan pada pemenuhan kebutuhan pokok dan hak asasi manusiadalam setiap langkahnya. Pembangunan partisipatoris menekankanpartisipasi secara luas, asesibilitas, keterwakilan dalam prosesperencanaan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi nasibmereka. Sementara pemenuhan kebutuhan pembangunan sebagaipemenuhan kebutuhan pokok yaitu kesejahteraan ekonomi (welfare),kebebasan (freedom) identitas (identity), membebaskan dari belenggukekerasan yaitu kemiskinan (poverty), kerusakan (destruction), tekanan(represion) dan alinasi/pengasingan (alenation).

Pengembangan kelembagaan merupakan satu elemen keberhasilanpengembangan program pembangunan desa. Selama ini investasiterfokus pada institusi pada level nasional.

Selain tersedianya lembaga intermediasi BPR atau bank perlu adanyaLembaga Sosial Masyarakat (LSM). Masyarakat bisa memanfaatkanlembaga sosial masyarakat untuk ikut menyalurkan perannya dalampembangunan, beberapa peran BPR dalam masyarakat yang sifatnyanon finansial, yaitu:

1. Peran di bidang kesejahteraan sosial (the sosial welfare role)2. Peran informal pengembangan ketrampilan sosial (themediatory role)3. Peran sebagai penasehat masyarakat (the consultatif role)

Secara terinci peran-peran yang sifatnya non finansial meliputi 3 macamkegiatan, yaitu:

45

1. Peran stimulan masyarakat (Facilitative roles)2. Peran dalam pendidikan (Educational roles)3. Peran sebagai perwakilan masyarakat (representative roles)

Untuk bisa menjadi economic development and society empowermentdiperlukan beberapa aspek hukum dan sosial diantaranya:

2.9.1. Aspek Juridis

Untuk menjadi lembaga yang berperan sebagai pengembangan pedesaan(role and rural development) perlu adanya payung hukum, termasukdalam pengembangan BPR dibutuhkan adanya payung hukum supayadipercaya oleh masyarakat. Masih banyak lembaga yang payunghukumnya kurang jelas, seperti Lumbung Desa yang akhirnya menjadiBadan Kredit Desa (BKD). Badan Kredit Desa dan Lumbung Desa. DalamInlandsce Gemeente Scedit Instelling tahun 1929 No.357, dalamperkembangannya ternyata tidak dapat menunjang upaya dan kiprahpembangunan desa, justru menghambat pembangunan, karenabanyaknya birokrasi. Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 belumdapat mengakomodir seluruh lembaga keuangan di pedesaan sehinggamasih banyak lembaga non bank yang tumbuh di daerah dan pedesaan.

2.9.2. Aspek Politis Ideologis

Meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah menjadi tanggung jawabpenguasa atau pimpinan. Menurut Richard Tanter (1987:62) bahwapembangunan politik harus dibarengi dengan pembangunan ekonomi,penguasa-penguasa yang hati-hati tidak akan membiarkan politikberkembang tanpa disertai modernisasi ekonomi.

Tahun 1960-1965 di Indonesia komunisme tumbuh subur, sementaraperekonomian tidak bergerak, masyarakat banyak yang miskin yangsangat berpengaruh pada stabilitas politik dan keamanan. Pulau Jawamenjadi sentral pergolakan.

Untuk mengatasi kemiskinan dan mengikis habis komunisme,Gubernur Jawa Tengah pada saat itu (Bapak Munadi) melakukanpembangunan di bidang ekonomi, karena tidak cukup melaluikonfrontasi fisik lagi tetapi melakukan perjuangan jangka panjang yangdiharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat denganmenggerakkan perekonomian di pedesaan (Johan Galtung dalamZubaidi 2007: 7).


46


Pada pasca reformasi di Indonesia bank diharapkan mampu menjadipenggerak perekonomian dan lembaga pemberdayaan masyarakat, halini sangat tampak sekali dari perhatian para anggota DPRRI yang selalumemonitor perkembangan bank yang ada di Indonesia. Kasus BankCentury adalah salah satu kasus yang betul-betul menjadi perhatianpara wakil rakyat dan rakyat, karena bank yang ada di Indonesiadiharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian rakyat danpemberdayaan masyarakat yang sampai saat ini masih kurang berdaya,masih banyaknya pengangguran, gelandangan dan rakyat miskin yangbelum terurus oleh pemerintah.

2.9.3. Aspek Sosial Ekonomi

Tidak dipungkiri ekonomi pedesaan sudah mulai berkembang, tetapibelum merata, khususnya di daerah yang sarana tranportasi dankomunikasinya masih kurang. Pemberdayaan masyarakat umumnyamasih dirancang dan dilaksanakan secara komprehensif, (definisi AsianDevelopment Bank).

Menurut Gunarto Latama (et.al, 2002) pemberdayaan yang berbasislokal (return to local resources), termasuk pemberdayaan masyarakatpetani di pedesaan merupakan satuan kekuatan sosial dan ekonomi yangmudah untuk diberdayakan.

Sering terjadi keganjilan ekonomi dalam kehidupan petani, pada saatpanen harga cenderung turun, hasil pertanian yang melimpah petanijustru beramai-ramai menjual hasil panen. Pada saat musim tanam hargakebutuhan pokok dan benih naik, petani membeli dengan harga yangtinggi, yang pada akhirnya jatuh ke dalam cengkeraman lintah darat(pengijon). Dalam kondisi seperti ini, diperlukan adanya lembagakeuangan yang bisa mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh parapetani.

Salah satu strategi untuk menggerakkan sektor mikro diperlukanadanya peraturan yang mengatur mengenai keberadaan lembagakeuangan mikro. Menurut Anik Farida (2000) pembangunan perludilakukan sebagai strategi bagi pengembangan hidup dan meletakkandasar-dasar ekonomi yang kuat supaya bisa bersaing di tingkatinternasional. Untuk melaju ke tingkat internasional harus dimulaidari sektor yang paling kecil.

47

Hal tersebut mengilhami negara Indonesia untuk melakukan haltersebut. Melalui jembatan modernisasi mengiringi proses penyebarankapitalisme sebagai suatu sistem sosial (Haris dalam Zubaidi 2007).

Menurut Rostow (1960:25) pembangunan dengan model modernisasipedesaan merupakan terobosan untuk memancing bergeraknyaperekonomian pedesaan. Wacana tersebut ditangkap oleh tokoh-tokohpembangunan Jawa Tengah, Gubernur Munadi membuat sistem jaringpengaman sosial (social safety net) dengan mendirikan lumbung desa.Lumbung desa tersebut meningkat menjadi BKPD dan BKPD meningkatmenjadi BKK, BKK meningkat menjadi BPR BKK yang ada di setiapkecamatan, sampai sekarang. Bentuk lembaga keuangan antara satunegara dengan negara lain sangat berbeda, hal tersebut sangat tergantungpada sistem keuangan dan sejarah perkembangan dari bangsa itu sendiri.

Banyak lembaga yang didirikan pemerintah pusat seperti Koperasi UnitDesa (KUD) belum berkembang dengan baik. Pengurus Kelompok Tanibelum dapat menciptakan kepercayaan kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program Modes (ModernisasiDesa) dengan membentuk lumbung desa yang akhirnya menjadi embrioBadan Kredit Kecamatan (BKK), ternyata mendapat tanggapan yang baikdan dapat memanfaatkan potensi masyarakat yang ada, berupakepercayaan masyarakat (70,19%), sedangkan yang betul-betul berasaldari pemegang saham dan akumulasi cadangan dan laba yang tidak dibagihanya sebesar 29,81persen. Dari data tersebut tidak diragukan lagi bahwakepercayaan (trust) merupakan satu modal dan energi pembangunan,termasuk pembangunan ekonomi. Kepercayaan akan memberikan berbagaidukungan pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun swasta.

Menurut Fukuyama (2002), bahwa kepercayaan masyarakat (socialtrust) yang tumbuh di masyarakat adalah produk dari masyarakat itusendiri, bahkan pemerintah hanya sebagai pendorong.

Dalam perkembangan politik dan ekonomi dewasa ini menuntut adanyakreativitas dan strategi pengembangan usaha yang cukup intensif(inovatif), lebih-lebih di penghujung abad ke 20 yang ditandai denganpercepatan perubahan lembaga perdagangan dan investasi yang sangatmendasar dan sulit diantisipasi serta mempunyai intensitas yang semakinlama semakin tinggi.


48


Dalam teori komparabilitas dan komensurabilitas (Upholf 1986) bahwakesinambungan kelembagaan dalam pembangunan adalah salah satupenjabaran pengertian dalam mempertahankan pendapatan masyarakat,maka keberadaan lembaga tersebut sangat diperlukan.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah DaerahProvinsi Jawa Tengah telah menetapkan (BPR BKK) sebagai perusahaandaerah yang didirikan untuk merangsang dan memperbarui pola pikir(mindset) masyarakat untuk gemar berusaha dan gemar menabung.Melalui sarana pendekatan modal yang disediakan oleh pemerintahakan terbentuk pola pikir baru serta inovasi yang disesuaikan denganpotensi yang ada di daerah.

Pada awalnya modal BPR BKK adalah dari kekayaan daerah yangdipisahkan, kemudian dalam perkembangannya justru modalmasyarakat sebagai modal utama dalam memperbesar BPR BKK, dantumbuh menjadi lembaga intermediasi.

Penambahan modal dari pemerintah tetap terus berjalan, supaya BPRBKK semakin kuat dan memiliki peran yang nyata. Tetapi hal tersebutsangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya masyarakat, danlingkungan yang kondusif. Kedudukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengahdalam rangka peningkatan peran kelembagaan dalam pembangunan (BPRBKK) Jawa Tengah diantaranya mengkoordinasikan hal-hal yang sifatnyainstitusional kelembagaan melalui penerbitan surat-surat keputusanGubernur dalam rangka mengatur pelaksanaan (BPR BKK), dalam halini Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Provinsi selaku pemegangsaham mayoritas. Peraturan Daerah yang dibuat oleh DPRD Provinsimenjadi landasan operasional BPR BKK Jawa Tengah.

2.10. Perubahan Kepercayaan Bank Hasil Merger

Dalam setiap perubahan akan menimbulkan alternatif baru, ada yangmenganut asas seeing is believing dan yang menganut believing is see-ing. Untuk menciptakan perubahan yang pertama dilakukan harusmelihat, selanjutnya baru percaya. Teori ini dikembangkan oleh RhenaldKasali dalam bukunya Change (2005).

Bukti sebuah perubahan itu selalu melihat adanya "loop" antara melihatdan percaya. Kecenderungan masyarakat adalah melihat baru percayakemudian baru mengikuti perubahan.

49

Teori tersebut sebelumnya sudah dikembangkan oleh MunadiGubernur Jawa Tengah pada saat itu, yang terkenal dengan MODES(Modernisasi Desa) dengan mendirikan lembaga keuangan yangdinamakan BKPD (Badan Kredit Produksi Desa) yang didirikan padatanggal 4 September l969, dengan Surat Keputusan nomor G 226/1969.

BKPD tumbuh dan berkembang atas dukungan stakeholder danbeberapa dimensi masyarakat; yaitu dimensi ekonomi, sosial, danlingkungan atau potensi alam. BKPD didirikan dalam rangkamenumbuh kembangkan perekonomian, khususnya perekonomianpedesaan. Supaya BKPD dapat tumbuh dan berkembang sehinggamampu menjadi penggerak perekonomian perlu dukungan kepercayaanmasyarakat (trust society) dan modal sosial yang lain, khususnya dimensiekonomi dan sosial.

Dalam menganalisa kesinambungan sistem perekonomian danlembaganya perlu beberapa analisa sistem untuk keberlanjutannya(sustainablelity). Untuk menggerakkan perekonomian masyarakatdibutuhkan satu lembaga yang bisa menjadi perantara antara masyarakatpemilik dana dan masyarakat pemakai dana, karena orang bekerja untukkepentingan kebutuhan ekonominya.

Jusairi Abdullah (2006: 17) segala hal yang berkaitan dengan kerjasamadalam masyarakat dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik yangditopang oleh nilai dan aturan.

Cox (1995), mengatakan bahwa modal masyarakat dalam masyarakatmodern bisa terkikis karena:

• Ekonomi pasar diterapkan dalam transaksi bebas

• Kepentingan individu menggantikan kepentingan masyarakat

• Solidaritas sosial sudah dikesampingkan.

Pembangunan masyarakat industri modern secara fundamental dapatmengubah pola interaksi antar manusia yang dikenal sebagaiGameinschaft dan Gesellschaft. Perubahan mengarah dari Gameinschaftke Gesellschaft. Gameinscaft yaitu berkerabat dengan sedikit orang,sedangkan Gesellschaft berkerabat dengan banyak orang tetapi denganurusan tertentu.

Pembangunan di bidang ekonomi membutuhkan lembaga intermediasiyang tumbuh kuat di tengah-tengah masyarakat (koperasi atau bank)


50


didukung oleh stakeholder. Karena lembaga intermediasi merupakansalah satu komponen pembangunan di bidang ekonomi. Sebagaimanacontoh Bank Perkreditan Rakyat BKK di Jawa Tengah, lembaga tersebutada di setiap ibukota kecamatan, dan ada pos pelayanan di setiap kantorKepala Desa dan di pasar-pasar.

Pada awalnya lembaga tersebut adalah salah satu model yangdilaksanakan di Jawa Tengah yang disebut (Modes) yaitu modernisasidesa dengan filosofi desa sebagai obyek. Adapun lembaganya adalahBKPD (Badan Kredit Produksi Desa). Modes sangat cocok apabila kitapandang dari teori kesinambungan ekonomis dalam ekonomi, adapunindikatornya sebagai berikut:1. Dari dimensi ekonomi (BKPD) mendidik masyarakat untuk

menabung dan kredit, sebagai lembaga kepercayaan.2. Dari dimensi sosial (BKPD) membuka kesempatan untuk berubah

bagi kaum miskin dan pengangguran3. Dari dimensi lingkungan dengan adanya kesempatan berusaha dan

adanya peningkatan pendapatan maka masyarakat semakin sadarakan kesehatan dan penataan lingkungan.

4. Dari segi kelembagaan dan institusional. (BKPD) sebagai tempatpelatihan manajemen keuangan masyarakat serta sebagai agenpembangunan desa (agent development)

Berdasarkan artikel C. Benigno (1997) dalam media cetak The Philip-pine Star, 26 July 2002, yang berjudul Why investor avoid us: the trustfactor, bahwa salah satu faktor penting diantaranya adalah kepercayaanmasyarakat. Mengapa investor enggan menanamkan modalnya diPhilipina karena masyarakat memiliki kepercayaan yang rendah. Parapekerja Philipina tidak mau menerima kritik, antara sesama tenaga kerjasaling membenci, tidak ada rasa saling percaya dan rendahnyakepercayaan (trust) kepada para pengusaha.

Menurut Fukuyama (2002), Modal sosial yang tumbuh pada suatukomunitas yaitu kebaikan dan perilaku kooperatif yang didasarkan atasnorma-norma bersama akan memperkuat entitas masyarakat tersebut.

Hubungan Kepercayaan (Trust Relationship)

Salah satu penggerak perekonomian pedesaan adalah lembaga keuangan(Bank, koperasi, lembaga lainnya), di mana lembaga tersebut bisaberkembang dengan adanya dukungan trust, reciprocity positive ex-

51

ternalities. Bank bisa berkembang apabila ada kepercayaan danhubungan dengan masyarakat, masyarakat bisa berperan dengan baikkarena memiliki kelenturan dan keluwesan.

Ada sebagian masyarakat yang terikat (bonding) oleh kelompok sendirimengalami hambatan dalam berperan di masyarakat karena cenderungeksklusif dan selalu berorientasi ke dalam (inward looking). Potensimasyarakat yang luwes, universal, bebas, terbuka, mandiri dan meng-hargai kemajemukan akan menjadi jembatan (bridging social and eco-nomic).

Dalam peraturan Bank Indonesia tentang lingkage program2 denganbank yang lebih besar bisa terjadi karena adanya kepercayaan (trust)yang datangnya dari pengurus bank. Kepercayaan bisa datang karenafaktor manajemen dan sumber daya manusia (human resources).

Putnam (1993) mengatakan bahwa trust relation merupakan sumberkekuatan sosial yang dapat melangsungkan pertumbuhan perekonomiandan berpengaruh pada kinerja bank baik finansial dan non finansial,serta meningkatkan ekonomi masyarakat. Tetapi masyarakat harusmemiliki ciri sebagai berikut:

1. Adanya hubungan kepercayaan antar anggota masyarakat2. Adanya pimpinan yang jujur dan egaliter3. Adanya rasa saling percaya antara unsur masyarakat.

Tiga persyaratan tersebut sulit untuk menemukannya, karenadimungkinkan ada aspek yang lain yang sulit diprediksi tetapi terbuktimenjadi satu kendala dalam menumbuhkan kepercayaan yang akanmendorong bergeraknya ekonomi. Pertumbuhan perekonomian sangatdipengaruhi oleh investasi semangat investasi sangat dipengaruhi olehkeberadaan lembaga penyalur dana (bank). Ismail (2001:311) mengartikanpertumbuhan perekonomian dianggap ada pertumbuhan kalau adapeningkatan pendapatan perkapita penduduk. Pendapatan pendudukakan meningkat kalau ada lapangan kerja yang terbuka, lapangan kerjaakan terbuka kalau ada modal yang diinvestasikan, dengan investasi

2 Bank Indonesia mengajurkan bank umum dalam penyaluran kreditnya di tingkat retailtidak menyalurkan langsung tetapi berkerjasama dengan BPR yang ada di daerah setempat,hal tersebut disampaikan Pimpinan Bank Indonesia Semarang dalam pertemuan antarapimpinan bank.


52


akan membuka kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran,masyarakat yang berpenghasilan cenderung akan melakukan savingsebagian upahnya, akumulasi saving inilah yang akan menjadi akumulasiyang bisa disalurkan berupa pinjaman modal.

World Bank (2003), modal sosial sangat relevan dalam pengembanganperekonomian suatu negara, kehadiran modal sosial harus berdampingandengan rasa saling percaya (mutually respectful) dan hubungankepercayaan (trusting relationship). Jaringan sosial dapat mempengaruhikemajuan perekonomian karena dalam jaringan sosial ada unsurkepercayaan (trust). Kepercayaan yang berkelanjutan akan menciptakanpotensi hubungan saling percaya dan terbentuklah satu mediasi dantransaksi yang saling menguntungkan, sehingga terciptalah kerjasamayang efektif. Namun, di dunia sosialis dalam memanfaatkan modal sosialtidak semudah itu, sistem politik harus ditegakkan dulu baru modalsosial bisa digerakkan untuk mendorong tumbuhnya perekonomian,itupun harus melalui jalur politik yang disebut centrally plannned eco-nomic system.

Pengembangan ekonomi masyarakat sesungguhnya dapat didefinisikansebagai bantuan dan hubungan dengan masyarakat, dalam pengembanganmasyarakat butuh penghubung (conection) yang selalu berfikir untukperkembangan masyarakat (Ife 2002:199). Dalam kehidupan di Indo-nesia harus menggunakan prinsip dasar pemikiran kekeluargaan yangmengandung unsur mikro dan makro, dimensi mikronya dengan meng-gunakan badan-badan usaha seperti rumah tangga bersama, koperasi,BUMN, BUMD dan perusahaan swasta, sedangkan dari unsur makroyaitu pemanfaatan BUMD atau BUMN dikelola dengan menggunakantata etika bisnis, tetapi tidak lepas fungsinya sebagai pelayan danpenghubung masyarakat dengan pemerintah. Orang-orang yangbergerak dalam penghubung kehidupan masyarakat harus cenderungselalu rendah hati, sederhana, dan tidak mengakui sebagai tokoh yangmemecahkan masalah dan menjadi penghubung masyarakat. Dalamdunia perbankan tidak mengenal tentang jaminan sosial (welfare). Tetapidalam praktek menciptakan kepercayaan masyarakat dan hubungandengan kepercayaan praktek jaminan sosial ikut berperan.

Dalam program pemberdayaan masyarakat Bank Indonesia melaluiprogram kredit PHBK memerankan Kelompok Swadaya Masyarakat(KSM) untuk membantu mempercepat proses pemberdayaan masyarakat.

53

Meskipun dalam operasionalnya bank tidak melibatkan KSM dan LSMtetapi pelaksanaan di masyarakat, KSM dan LSM memonitoring prosespembiayaan yang disalurkan bank. Adi Sasono (2008: 133-136)berpendapat bahwa Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) ikut dalampengawasan penyaluran Kredit Usaha Tani (KUT), karena LSM sebagailembaga yang mempunyai kepercayaan sebagai pengawasan programpemerintah di masyarakat, sehingga bank penyalur akan semakindipercaya masyarakat, bahkan LSM dipercaya untuk menyalurkan danaKUT sebesar 10 persen.


Diagram 2-1, menunjukkan bahwa bank bisa dikembangkan dengancara memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat, kepercayaan, yangmelahirkan hubungan kepercayaan yang ada di masyarakat, denganpotensi yang telah tersedia tergantung bagaimana manajemenmemanfaatkan beberapa potensi yang ada tersebut.

Diagram 2-1.Kerangka Pikir Peran Trust Relation Sebagai PenggerakPerekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat

Regulator/aturan -aturan

JARINGAN SOSIAL

(Social Net)

KEPERCAYAAN(Trust)

Hubungan Kepercayaan

(Trust Relation)

Bank/Intermediasi role

Bank sebagai Konsultan(The Consultative Role)

Peran Masyarakat (Social Welfare Role)

Kesejahteraan Masyarakat /Masyarakat

BerdayaKSM

LSM

Pendamping

54


pengembangan bank lokal dengan merger...

Documents