pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan …

of 22 /22
i PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP Artikel Skripsi Disusun Oleh : ACHMAD DASUKI FAISAL 713220695 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA 2019

Author: others

Post on 03-Oct-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

(SAP) DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUMENEP
(SAP) DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SUMENEP
Keyword : Quality of financial statements, SAP and information technology. ABSTRACT
Financial statements are a presentation of the financial position of an entity / government to the public in financial terms. This study aims to examine the effect of the application of government accounting standards (SAP) and the use of information technology on the quality of the Sumenep district government financial report. This research was conducted on the organizational structure of the local government by distributing questionnaires and using saturated sampling methods, obtained 75 respondents who became the study sample where 25 organizational structures of the local government were given 3 questionnaires addressed to employees who are directly related to the preparation of financial statements, namely treasurer, administration and also technical. The testing technique used in this study is multiple linear regression testing. The results of the study showed that the variables of the application of government accounting standards (SAP) had a significant positive effect on the quality of the Sumenep district government financial report and the use of information technology had a positive effect on the quality of the Sumenep district government financial report.
Keyword : Quality of financial statements, SAP and information technology.
PENDAHULUAN
menjalankan roda pemerintahan bersih, mandiri, transparan serta profesional.
Dilihat dari trend kinerja laporan keuangan hasil dari penilaian badan
pemeriksa keuangan selaku auditor eksternal, pemerintah daerah kabupaten
Sumenep mendapat opini wajar tanpa pengecualian selama dua tahun
terakhir.
Kabupaten Sumenep WDP WDP WDP WDP WTP WTP
Sumber : www.bpk.go.id (29 maret 2019)
dalam mengelola keuangan jika informasi yang ada didalam laporan
keuangan memenuhi karakteristik keuangan pemerintah yang disyaratkan
dalam peraturan pemerinth nomor 71 tahun 2010.
Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan
prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuanagn pemerintah bisa
relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami. Pengelolaan
keuangan daerah merupakan rangkaian semua proses kegiatan yang
mencakup mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pertanggungjawaban serta pengawasan. Proses pengelolaan keuangan daerah
dalam institusi harus ditata sedemikian rupa untuk agar mendapatkan hasil
yang efisien dan juga lebih efektif (badan pemeriksa keuangan).
Dalam undang-undang keuangan megara, pemerintah membentuk
komite yang diberi tugas menyusun konsep pra-peraturan pemerintah
mengenai standar akuntansi pemerintahan dengan hasil berupa peraturan
pemerintah nomor 71 tahun 2010. Setelah berjalan selama tiga tahun
kemudian, menteri dalam negeri menerbitkan permendagri nomor 64 tahun
2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan yang berbasi akrual
pada pemerintah daerah. Dengan demikian, pada awal tahun 2014 dapat
dikatakan sebagai pertama penerapan akuntansi pemerintahan daerah yang
berbasis akrual, yang sebagai pencanangan tahun pembangunan kebijakan
akuntansi, bagan akuntansi , sistem akuntansi setiap pemerintah daerah serta
sebagai uji coba akuntansi akrual tiap-tiap pemerintah daerah (Hoesada
2016).
standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor
71 tahun 2010. Dalam tujuan tersebut, agar pemerintah lebih accountable
serta semakin berkualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah ialah tingkat baik dan buruknya laporan atas pengelolaan
keuangan daerah selama satu periode. Juga laporan keuangan pemerintah
daerah yang bisa dikatakan berkualitas dapat dilihat dari opini badan
5
mengenai laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan laporan keuangan
pemerintah oleh badan pemeriksa keuangan dilakukan setiap satu periode
guna memberikan pernyataan mengenai tingkat kewajaran informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan pemerintah, bedasarkan kesesuaian dengan
standar, kecukupan pengungkapan, kepatuhan pada undang-undang dan
efektivitas pengendalian intern. Hasil pemeriksaan oleh badan pemeriksa
keuangan berupa opini, yaitu : wajar tanpa pengecualian, wajar dengan
pengecualian, tidak memberi pendapat dan tidak wajar. Ketika auditor
memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan,
maka bisa dikatakan laporan keuangan suatu organisasi tersebut berkualitas
(Setyowati 2014).
pemerintah nomor 71 tahun 2010 antara lain masyarakat, wakil rakyat,
lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang ikutserta dalam proses
donasi, investasi, pinjaman, dan kemudian pemerintah. Didalam standar
dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas jika memenuhi beberapa
unsur karakteristik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat
dipahami (PP nomor 71 tahun 2010).
Setela pemerintah menerapkan standar akuntansi pemerintahan, perlu
teknologi sebagai pendukung proses penyusunan laporan keuanganguna
keterandalan juga ketepatwaktuan. Manfaat teknologi merupakan perbuatan
memakai seperangkat alat yang bisa membantu menghasilkan, menyimpan
dan menyampaikan sebuah informasi. Kewajiban memanfaatkan sebuah alat
teknologi oleh pemerintah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun
2005 mengenai sistem informasi keuangan daerah. Pemerintah baik di pusat
maupun di daerah wajib untuk mengembangkan serta memanfaatkan
teknologi untuk menambah kemampuan dalam mengelola keuangan sehingga
bisa menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik (peraturan
pemerintah tahun 2005). Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik
dengan judul yaitu, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi
6
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti berusaha
menarik kesimpulan untuk rumusan masalah sebagai berikut :
a) Apakah standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan ?
laporan keuangan ?
TINJAUAN PUSTAKA
Dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, tentang standar
akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan mempunyai
pengertian sebagai berikut : “laporan keuangan ialah laporan yang tersusun secara
rinci tentang posisi keuangan dan traksaksi-traksaksi yang dilakukan oleh suatu
entitas pelaporan”.
“laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
negara/daerah selama satu periode”.
taraf pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang memberikan informasi
mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemerintah
selama satu periode.
Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengenai standar
akuntansi pemerintahan, laporan keuangan pokok terdiri dari:
1. Laporan realisasi anggaran
3. Neraca
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan dengan catatan sebagai berikut :
1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
sumber daya ekonomi;
anggarannya;
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
entutas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan
nomor 71 tahun 2010, yaitu sebagai berikut :
1. Relevan
didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu
meraka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini, serta
memprediksi masa depan.
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan secara jujur, dan dapat
diverifikasi.
8
dengan laporan kaeuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat
dilakukan secara internal maupun eksternal.
4. Dapat dipahami
dinyatakan dalam bentuk istilah batas pemahaman pemakai.
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahu tahun 2010, tentang standar
akuntansi pemerintahan :
4. PSAP nomor 4 tentang catatan atas laporan keuangan
5. PSAP nomor 5 tentang akuntansi persediaan
6. PSAP nomor 6 tentang akuntansi investasi
7. PSAP nomor 7 tentang aset tetap
8. PSAP nomor 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan
9. PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban
10. PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan
11. PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasi
12. PSAP nomor 12 tentang laporan operasional
Pemerintah Daerah
yang dilakukan oleh lembaga pemerintahann daerah yaitu pemerintah daerah
dewan perwakilan rakyat daerah (Pemda dan DPRD). Kepala daerah dan wakil
kepala daerah dipilih langsung secara demokrasi.
Perangkat Daerah
Dalam penyelenggara pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh
perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang
membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga
9
kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah,
serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.
Pemanfaatan Teknologi Informasi
yang bisa membantu menghasilkan, menyimpan, serta menyampaikan informasi.
Teknologi memiliki penagaruh terhadap kualitas laporan keuangan terutama
keterandalan dan ketepatwaktuan. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi
oleh pemerintah telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005
tentang sistem informasi keuangan daerah. Pemerintah baik dipusat maupun di
daerah berkewajiban untuk mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan
teknologi informasi agar bisa mengelola keuangan dan bisa mampu menyalurkan
informasi kepada pelayanan publik sehingga pemdadapat lebih efisien dan efektif
dengan kendali komputer.
menggambarkan setiap teknologi membantu menghasilkan, menyimpan serta
menyampaikan informasi.
Menurut Maryono dan Patmi (2007), teknologi informasi adalah tata cara
yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan.
Karakteristik Teknologi Informasi
1. Perangkat keras komputer
Perangkat yang terdiri dari unit masukan dan keluaran untuk menyimpan
file.
pendistribusian data dan informasi.
beberapa titik komunikasi menjadi satu kesatuan yang bisa berinteraksi
antara satu dengan yang lainnya.
No
Nama
Peneliti/Tahu
n
Hasil penelitian ini menunjukka n bahwa aplikasi standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem kontrol intern secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
Mendukung
riset
2
Aniftahudin
(2016)
Hasil dalam penelitian ini sistem akuntansi pemerintah daerah dan teknologi informasi
Mendukung
riset
11
Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Indragiri Hilir).
berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
3
Mendukung
riset
Kuantitatif adalah penelitian yang didasarkan pada angka-angka dengan bantuan
alat analisis data. Tempat penelitian ini adalah pemerintah kabupaten
Sumenepdengan sebanyak 25 organisasi perangkat daerah baik dinas maupun
badan. Populasi adalah keseluruhan objek yang memiliki kualitas serta
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian
ditarik kesimpulannya, yaitu 21 dinas dan 4 badan di pemkab Sumenep. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode
sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi
digunakan sebagai sampel. Kriteria dalam pengambilan sampel yang digunakan
penelitian ini adlah bagian bendahara, tata usaha dan teknis. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang merupakan data yang
diinput kedalam skala pengukuran statistik. Sementara sumber data ini ialah data
primer, data yang diperoleh langsung dari pemkab Sumenep. Untuk teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, yaitu terjun
langsung ke lapangan. Dan juga memberikan kuesioner berupa pertanyaan yang
telah disusun secara detail oleh peneliti sehingga responden merasa lebih mudah
untuk menjawab pertanyaan.
variabel terikat secara positif atau negatif. Dalam penelitian ini variabel
bebas terdiri dari dua variabel yaitu variabel standar akuntansi pemerintahan
(X1) dan variabel teknologi informasi (X2).
b) Variabel Dependen
Variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel lain atau variabel bebas.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan
(Y).
Ordinallaporan realisasi anggaran laporan arus kas
13
2 Teknologi
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier
berganda, yang sebelumnya dilakukan uji validitas dan reliabilitas serta
berikutnya dilakukan uji hipotesis dengan uji t.
HASIL DAN PEMBAHASAN
X1a 0,760 0,232 Valid
X1b 0,412 0,232 Valid
X1c 0,697 0,232 Valid
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua pertanyaan
yang disusun pada variabel standar akuntansi pemerintahan (X1)
tersebut valid.
X2a 0,637 0,232 Valid
X2b 0,801 0,232 Valid
X2c 0,844 0,232 Valid
Item yang valid 3
15
tersebut valid.
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua pertanyaan
yang disusun pada variabel kualitas laporan keuangan (Y) tersebut
valid.
16
variabel memiliki nilai > 0,6 sehingga dapat dikatakan penelitian ini
sudah andal atau reliabel.
Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) ,268 ,024 ,730
Pemanfaatan TI (X2) ,332 ,083 ,262
Berdasarkan tabel diatas, persamaan regresi yang didapatkan bahwa
standar akuntansi pemerintahan meningkatkan kualitas laporan
keuangan sebesar 26,8%. Sementara pemanfaatan teknologi informasi
meningkatkan kualitas laporan keuangan sebesar 33,2%.
Uji hipotesis
Std. Error of the Estimate
1 ,974a ,949 ,948 ,395 a. Predictors: (Constant), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Berdasarkan tabel diatas, nilai koefisien R2 yaitu 0,949 atau variabel
SAP dan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 94,9%
dan selebihnya 5,1% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diguakan
dalam penelitian ini.
b) Uji t
(Constant) -,943 ,534 -1,768 ,082
17
Pemanfaatan TI (X2) ,332 ,083 3,981 ,000
Berdasarkan tabel diatas, masing-masing variabel independen yaitu
SAP dan TI memiliki nilai > 1,667 yang kedua variabel bebas tersebut
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan
keuangan.
Pembahasan
terhadap kualitas laporan keuangan
(SAP) dalam membuat sebuah laporan keuangan untuk dijadikan
pedoman, maka akan meminimalisir kemungkinan adanya bias, salah
tafsir, ketidakpastian dan hal yang membingungkan serta bisa mengatur
bagaimana tatacara penyusunan laporan keuangan sehingga terdapat
keseragaman pengungkapan antar struktur organisasi perangkat daerah
(SOPD) serta keseragaman bahasa yang dapat memungkinkan
keseragaman persepsi antara penyusun laporan keuangan dan pemakai
laporan keuangan.
perangkat daerah melihat serta mengacu pada standar, maka laporan
keuangan tersebut bisa dipastikan dapat dikatakan baik dan opini dari
badan pemeriksa keuangan (BPK) akan berbuah positif.
b) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan
keuangan
transaksi keuangan serta penyusuna laporan keuangan sehingga laporan
keuangan tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatwaktuan.
Ketepatwaktuan pelaporan keuangan akan menyebabkan nilai informasi
menjadi relevan dan laporan keuangan menjadi berkualitas.
18
PENUTUP
SIMPULAN
akan meminimalisir adanya bias, salah tafsir, membingungkan dalam penyajian
laporan keuangan dan juga memberi keseragaman bahasa baik penyusun maupun
pemakai laporan keuangan. Sementara teknologi informasi, membantu dalam
menyusun sebuah laporan keuangan sehingga informasi akan tepat waktu.
SARAN
Sistem akuntansi yang digunakan sudah cukup baik, namun harus tetap
ditingkatkan agar memiliki nilai maupun citra positif baik dari badan pemeriksa
keuangan juga dari pengguna laporan keuangan.
DAFTAR PUSTAKA
Astika Rahmawati, I Wayan Mustika, dan Lilik Handaya Eka. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Kota Tangerang Selatan.
Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). Ikhtisar hasil pemeriksaan. www.bpk.go.id
Bastian, Indra. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka. (1989). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Ghozali, Imam. (2006). Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS, Cetakan IV. Semarang. Badan Peneliti Universitas Diponegoro.
Gusrita, Ririn. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Greaty Prilen Humiang, David P.E. Saerang, dan Herman Karamoy. Analisi kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan dampaknya terhadap sumber daya manusia pada pemerintah kota Bitung.
Hoesada, Jan. (2016). Bunga rampai akuntansi pemerintahan.
Idrus, muhammad. (2009). Ilmu sosial. Jakarta : Erlangga.
Karim, A Busyro. (2019). Bupati kabupaten Sumenep. Sumenep : 2019
Kusumah A.A, (2012). “ Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya).
M. Ali Fikri Biana Adha Inapty, RR. Sri Pancawati Martiningsih. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Pemprov NTB.
Maryono, dan Patmi I. (2007). Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jakarta: Yudhistira.
Pemerintahan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pemerintahan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
PP No.8 Tahun. 2006. http://www.jdih.kemenkeu.go.id.
Renyowijoyo, Muindro H (2013). Akuntansi Sektor Publik (Organisasi Non Laba). Edisi 3. Mitra Wacana Media.
Sari, N. (2016). “Penagruh Kapasitas SDM, Pemahaman Akuntansi, Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas LKPD.” Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNRI.
Setyowati, Lilis, dan Wikan I. (2014). “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kota Semarang.” Proceedings Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis (SNEB) 1- 8.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
Suyanto. (2005). Pengantar Teknologi Informasi Untuk Bisnis. Yogyakarta: Andi.
Yosefrinaldi. (2013). “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.” Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
21