pengaruh kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak...
TRANSCRIPT
1
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SIKAP WAJIB
PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA USAHA
KECIL DAN MENENGAH (UKM)
DI KABUPATEN BINTAN
NUR KAMILA SARI
100462201044
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Martitim Raja Ali Haji,
Tanjungpinang, Kepulauan Riau
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan pada usaha kecil dan menengah (UKM) di
Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Tahun 2016 tentang kepatuhan wajib pajak.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah variabel seperti Kesadaran
Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak
memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada usaha kecil dan
menengah (UKM) di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam
Usaha Kecil Menengah (UKM), sedangkan yang dijadikan objek penelitian
(sampel) yaitu sebanyak 70 orang. Teknik penentuan sampel menggunakan
metode nonprobability sampling teknik sampling jenuh. Data diuji menggunakan
Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Multikoloniaritas, Uji
Heteroskedasitas, Analisis Regresi Berganda, Uji Hipotesis dan Koefisien
Determinasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak,
Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak pada usaha kecil
dan menengah (UKM) di Kabupaten Bintan Kepulauan Riau secara simultan
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara
parsial, Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap
kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan dan
positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman wajib pajak berpengaruh
secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak
berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib.
Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak,
Pemahaman Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak.
2
PENDAHULUAN
Pajak adalah salah satu alat yang digunakan pemerintah didalam mencapai
tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik secara langsung maupun tidak
langsung dari masyarakat. Jadi dalam hal ini diperlukan kesadaran dari
masyarakat akan kewajiban pajaknya karena pajak yang dikumpulkan digunakan
untuk kepentingan dan membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan social
dan ekonomi masyarakat.
Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar dan sangat
penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pada hakekatnya perpajakan di Indonesia
di tetapkan berdasarkan undang-undang, hal ini terdapat dalam Undang-Undang
Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi : “segala pajak untuk keperluan negara
berdasarkan undang-undang”. Salah satu indikator yang digunakan pemerintah
untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan Negara dari pajak adalah tax
ratio, yaitu perbandingan jumlah pajak yang diperoleh atau dikumpulkan
pemerintah dengan jumlah pendapatan domestik bruto dalam satu tahun fiskal.
Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan
penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan
tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal
Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi
dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan
objek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru. Usaha memaksimalkan
penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak
maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu
sendiri. Perubahan system perpajakan dari Official Assessment menjadi Self
Assessment, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung,
membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan
kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam
hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. penerapan Self Assessment
System menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran
wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup stabil dalam beberapa tahun
terakhir ini walaupun di tengah krisis keuangan dan ekonomi yang sempat
melanda beberapa negara di dunia sejak tahun 2008. Salah satu faktor yang
membuat ekonomi Indonesia yang tidak terpengaruh dengan krisis ekonomi yang
melanda dunia kali ini adalah karena adanya usaha yang berskala kecil dan
menengah menjadi penunjang bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Usaha yang
berskala kecil dan menengah hampir tidak terpengaruh bahkan terus bertumbuh
di kala dunia tengah menghadapi krisis ekonomi.
Usaha kecil dan menengah (UKM) memegang peranan penting dalam
perekonomian karena dapat menjadi ujung tombak industri nasional, menyerap
tenaga kerja, menyumbang devisa dan ikut membayar pajak. Usaha menengah
bersama dengan usaha-usaha kecil pada negara-negara di Asia telah memberikan
kontribusi bagi 35% nilai ekspor Asia (Organisasi untuk Pengembangan &
kerjasama Ekonomi di Asia, 1997). Di Indonesia usaha kecil dan menengah telah
3
menyumbang 28% PDB (Departemen Perindustrian, 2005). Oleh karena itu, pada
era globalisasi yang penuh dengan persaingan, kompleks dan dinamis, upaya
pengembangan usaha kecil dan menengah merupakan sebuah keharusan.
Pembinaan UKM masih perlu dilakukan mengingat sampai saat ini masih
menghadapi banyak masalah. Berdasarkan penelitian Departemen Perindustrian
tahun 2005, diketahui UKM memiliki masalah, (a) kekurangan modal yang
disebabkan ketidaklancaran masuknya modal ke pelaku industri sebagai akibat
keterbatasan fasilitas perbankan dan peran serta lembaga keuangan lainnya, (b)
keterbatasan akses pasar karena kurangnya informasi mengenai perubahan dan
peluang pasar, (c) pengetahuan bisnis dan strategi pemasaran yang masih lemah,
dan (d) adanya saingan dari produk industri kecil dan menengah yang sama
dengan produk yang dihasilkan di Indonesia yang berasal dari negara lain dan
dianggap sebagai ancaman.
Peranan usaha skala kecil dan menengah dalam perekonomian akhir-akhir
ini mulai banyak diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di
bidang perpajakan. Hal tersebut adalah salah satu bagian dari usaha
meningkatkan peranan pengusaha dalam proses pengambilan keputusan dan
kebijakan dalam lingkungan otoritas pajak. Sebagai negara berkembang,
Indonesia perlu memperhatikan usaha kecil dan menengah (UKM) secara serius.
Adanya UKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya
perusahaan-perusahaan besar.
Menyadari bahwa sektor usaha kecil dan menengah ini sebagai penunjang
ekonomi Indonesia namun umumnya memiliki keterbatasan sumber daya, maka
Pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan untuk memberikan kemudahan
bagi Usaha Kecil dan Menengah ini dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Kebijakan ini mengatur
bagi Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% dari peredaran bruto
(omzet) dan bersifat final. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk
menyederhanakan dan memudahkan dalam melakukan pemenuhan kewajiban PPh
bagi Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah. Masalah Banyak Faktor yang dapat
banyak faktor yang berpengaruh terhadap wajib pajak untuk tidak menjadi “wajib
pajak “yang baik. Salah satu factor yang berpengaruh tersebut dapat berasal dari
factor akademik, dimana wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak
lewat pendidikan yang lebih tinggi “seharusnya” memiliki kesadaran akan
kewajiban perpajakan yang dimiliki lebih baik disbanding dengan wajib pajak
yang memiliki pendidikan lebih rendah. Berdasarkan gejala permasalahan tersebut
diatas maka dapat ditarik suatu usulan penelitian yang berjudul “Pengaruh
Kesadaran Membayar Pajak, Sikap wajib pajak Pemahaman Pajak Dan
Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Kecil
Menengah (UKM) di Kabupaten Bintan”
4
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
UKM (Usaha Kecil Menengah)
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Kecil adalah
usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Selanjutnya Bank Indonesia dan Departemen Perindustrian mendefinisikan
mengenai usaha kecil berdasarkan nilai assetnya. Menurut kedua lembaga
tersebut, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang mana assetnya
tidak termasuk tanah dan bangunan bernilai kurang dari Rp.600 juta. Usaha kecil
menjadi dua kelompok besar yaitu sebagai berikut:
a. Kelompok pertama, adalah yang bergerak dalam bidang perdagangan,
pertanian, dan industri.
b. Kelompok yang kedua, adalah yang bergerak dalam bidang konstruksi, yang
dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal kerja
kurang dari Rp. 150 juta dan memiliki nilai usaha kurang dari Rp. 600 juta.
Sehubungan dengan adanya keragaman dalam batasan tersebut, tampaknya
perlu untuk diketahui tentang ciri-ciri umum dari usaha kecil. Ciri-ciri umum
usaha kecil, yaitu:
a. Kegiatannya cenderung tidak formal dan jarang yang memiliki rencana usaha.
b. Struktur organisasi bersifat sederhana.
c. Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar.
d. Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan
kekayaan perusahaan.
e. Sistem akuntansi kurang baik, bahkan sukar menekan biaya.
f. Kemampuan pemasaran serta diversifikasi pasar cenderung terbatas.
g. Margin keuntungan sangat tipis.
Berdasarkan pada beberapa ciri tersebut di atas, maka dapat diketahui
bahwa kelemahan dari usaha kecil selain dipengaruhi oleh faktor keterbatasan
modal juga tampak pada kelemahan manajerialnya.
Kriteria UKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah
sebagai berikut :
Tabel 2.1
Kriteria UKM
No. URAIAN KRITERIA
ASSET OMZET
1 Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta
2 Usaha Kecil > 50 Juta - 500 Juta > 300 Juta - 2,5 Miliar
3 Usaha Menengah > 500 Juta - 10 Miliar > 2,5 Miliar - 50 Miliar
Sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
5
Usaha kecil dan menengah (UKM) mempunyai peran yang penting dalam
menggerakkan perekonomian nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja,
meningkatkan pendapatan masyarakat serta menumbuhkan aktivitas
perekonomian di daerah. Di samping itu, pengembangan UKM merupakan bagian
yang sangat penting dalam membangun ekonomi kerakyatan dan pengentasan
kemiskinan maupun pengangguran. UKM yang memiliki potensi tinggi dalam
penyerapan tenaga kerja ternyata masih memiliki berbagai keterbatasan yang
belum dapat diatasi dengan optimal sampai saat ini. Dalam perspektif
perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4(empat) kelompok
yaitu:
1. Livelihood Activities, merupakan UKM digunakan sebagai kesempatan kerja
mencari nafkah, yang dikenal sebagai sektor informal.
2. Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi
belum memiliki sifat kewirausahaan
3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa
kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
4. Fast Moving Enterprise, merupakam UKM yang telah memiliki jiwa
kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar.
Pengertian Pajak
Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 angka 1 yaitu Pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Fungsi Pajak
Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat
untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat
pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan
mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.
Menurut Fidel (2010:6), fungsi pajak terbagi atas dua, yaitu antara lain: 1)
Fungsi Budgetair (penerimaan) adalah Pajak sebagai sumber dana bagi
pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (baik pengeluaran
rutin maupun pengeluaran pembangunan) dan 2) Fungsi Regulerand (mengatur)
adalah pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah
dalam bidang ekonomi dan sosial.
Syarat Pemungutan Pajak
6
Menurut Mardiasmo, (2013:2-3), agar pemungutan pajak tidak
menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus
memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadlian)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan
diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan
dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya
yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan
keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada
Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara
maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian
masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Kewajiban Wajib Pajak
Kewajiban wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000,
menyatakan bahwa a). Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP); b). Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar;
c). Mengambil sendiri surat pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan
memasukkannya sendiri ke KPP dalam batas waktu yang telah ditetapkan; d).
Menyerahkan pembukuan/pencatatan; e) Jika diperiksa wajib: Memperlihatkan
dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan
dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan
usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek pajak yang terutang; Memberikan
kesempatan untuk memasuki tempat/ruangan guna memperlancar pemeriksaan;
Memberikan keterangan yang dibutuhkan.
Hak Wajib Pajak
Hak wajib pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yaitu a).
Mengajukan surat keberatan dan banding; b). Menerima tanda bukti pemasukan,
pembetulan, dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan Surat
Pemberitahuan; c). Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak; d).
Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan
surat ketetapan yang salah; e). Memberi kuasa kepada orang lain untuk
melaksanakan kewajiban perpajakan.
7
Kepatuhan Wajib Pajak
Kondisi perpajakan yang menuntun keikutsertaan aktif wajib pajak dalam
menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang
tinggi yaitu, kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai
dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan
kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak, bukan fiskus selaku
pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam self assessment system,
dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal. Kepatuhan memenuhi
perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung self assessment system,
di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan
dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya
tersebut. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013), istilah kepatuhan
berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat
memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk,
dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh
adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perajakan
(Devano dan Rahayu, 2006:110).
Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang
memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur,
lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan
menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas waktu
berakhir.
Indikator kepatuhan wajib pajak dalam penelitian Alfiah (2014) sebagai
berikut:
1. Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), saya mendaftarkan
diri secara sukarela ke DPPKAD (Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan
Aset Daerah).
2. Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
3. Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan
tepat waktu.
4. Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan
apa adanya.
5. Saya selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.
6. Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum
dilakukan pemeriksaan.
Kesadaran Wajib Pajak
Definisi kesadaran wajib pajak menurut Nasution (2006:62), adalah
kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan
mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan
semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Nurmantu (2005:7), menyatakan kesadaran wajib pajak menyatakan
penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh
8
pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk
membayar pajak.
Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat
pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi
tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban
perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.
Indikator Kesadaran Wajib Pajak Safri (2013:69), menguraikan beberapa
bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar
pajak, di antaranya:
1. Sadar bahwa pajak adalah sumber dana terbesar bagi Negara 2. Sadar bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan di bidang social dan ekonomi, pajak sebagai sumber pembiayaan
pembangunan, pajak sebagai alat pemerataan pendapatan.
3. Kesadaran wajib pajak bahwa melakukan kepatuhan pajak berarti
berpartisipasi dalam penyelenggaraan Negara.
4. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak tepat waktu tanpa
pengaruh orang lain dan sadar bahwa pajak digunakan untuk membiayai
pembangunan sarana publik.
5. Bagaimanapun kondisi keuangan saya, saya akan tetap membayar pajak
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Saya tidak akan mencurangi formulir, saya akan mengisi sesuai dengan
penghasilan yang saya hasilkan.
Sikap Wajib Pajak
Pada hakekatnya sikap akan berpengaruh terhadap perilaku. Namun tidak
jarang juga individu menampilkan perilaku yang tidak didasarkan pada sikapnya
terhadap suatu objek, karena itu kita dapat mengatakan bahwa perilaku manusia
merupakan cerminan atau perwujudan dari sikap yang dimiliki. Sikap merupakan
sesuatu tingkatan afeksi, baik bersifat fositif maupun negatif dalam hubungannya
dengan objek-objek psikologis. Seperti symbol, slogan, orang, lembaga, cita-cita,
dan gagasan dan merupakan sesuatu keteraturan tertentu dalam hal perasaan
(afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang
terhadap suatu aspek di lingkungan sekitar (Azwar 2007 : 5).
Pertimbangan WP atas untung ruginya memenui kewajiban pajaknya,
ditunjukkandengan pertimbangan terhadap keuangan, apabila tidak memenuhi
kewajiban pajaknya dan risiko yang akan timbul apabila tidak membayar pajak.
Berdasarkan penelitian Novitasari, (2006) indikator sikap wajib pajak dapat
ditunjukkan melalui :
1. Merasa untung apabila membayar pajak,
Wajib pajak merasakan keuntungan dalam membayar pajak dimana dengan
pajak yang dibayarkan wajib pajak nantinya akan mendapatkan manfaat baik
untuk kepentingan pribadi maupun bersama.
2. Merasa membayar pajak harus mendapat pujian,
9
Wajib pajak merasa membayar pajak merupakan sikap yang baik untuk wajib
pajak. hal ini ditunjukkan dengan adanya pujian akan patuhnya wajib pajak
dalam membayarkan pajaknya.
3. Merasabila tidak membayar pajak berisiko ketahuan oleh instansi/kantor
pajak.
Wajib pajak memiliki sikap sadar akan resiko jika tidak membayarkan
pajaknya serta mengetahui sanksi yang didapatkan jika ketahuan tidak
membayar pajak oleh instansi/kantor pajak
4. Membandingkan risiko kerugian tidak membayar pajak dengan keuntungan
membayar pajak
Sikap yang ditunjukkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu
selalu membandingkan keuntungan jika pajak dibayarkan serta kerugian jika
pajak dibayarkan.
Pemahaman Wajib Pajak
Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia saat ini adalah self
assessment system, yaitu ketetapan pajak yang ditetapkan oleh wajib pajak sendiri
yang dilakukannya dalam SPT. Menurut Zain (2008:112), dengan system ini
wajib pajak mendapatkan beban yang berat karena harus melaporkan semua
informasi yang relevan dalam surat pemberitahuannya, yaitu menghitung dasar
pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang, dan melunasi
pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.
Di dalam melaksanakan sistem self-assessment, pemerintah mengeluarkan
beberapa kebijakan seperti memberikan penyuluhan perpajakan (tax
dissessmination), pelayanan perpajakan (tax service), dan pengawasan perpajakan
(law enforcement). Hal tersebut harus dapat dilaksanakan secara optimal agar
tercipta kepatuhan sukarela (voluntary compliance) Wajib Pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya dan haknya di bidang perpajakan.
Indikator pemahaman wajib pajak dalam Kiryanto dalam (Adiasa: 2013)
sebagai berikut:
1. Mengetahui dan berusaha memahami UU perpajakan.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. 3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak 5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi
yang dilakukan oleh KPP.
Sanksi pajak
Sanksi perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang
tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi berupa
bunga, sanksi berupa kenaikan, sanksi berupa denda dan sanksi pidana. Pengertian
sanksi berupa denda menurut Devano dan Rahayu (2006:198), sanksi adminitrasi
yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban
pelaporan. Sedangkan sanksi berupa denda menurut Soemarso (2007:147), sanksi
yang dapat muncul oleh karena tindakan Wajib Pajak sendiri atau dimunculkan
10
oleh pihak pajak. Sanksi Denda pada umumnya, disebabkan oleh kesalahan atau
tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan tertentu. Dari pengertian tersebut maka
dapat disimpulkan bahwa, denda merupakan sanksi administrasi yang dikenakan
kepada wajib pajak atas kewajiban pelaporannya.
Indikator Sanksi Pajak dalam penelitian Alfiah (2014) sebagai berikut:
1. Sanksi dalam SPT sangat diperlukan.
2. Denda Rp. 10.000.000,00 adalah wajar
3. Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang kurang dibayar,
apabila pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak
benar.
4. Denda keterlambatan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Pajak
Penghasilan Orang Pribadi adalah Rp. 100.00,-
5. Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan
dari aparat pajak.
6. Mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengantisipasi adanya
pemeriksaan dari aparat.
Kerangka Pemikiran
Berdasarkan konsep teori diatas maka peneliti mencoba menguraikan
dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:
Hipotesis
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu dan
kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penenilitian ini adalah:
Kesadaran Membayar Pajak
X1
Sikap wajib pajak
X2
Pemahaman Pajak
X3
Kepatuhan Wajib Pajak
(Y)
Sanksi Pajak
X4
H 1
H 2
H 3
H 4
H 5
11
H1: Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
UKM
H2: Sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UKM
H3: Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
H4: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UKM
H5: Kesadaran membayar pajak, Sikap wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak
dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Kecil Dan
Menengah (UKM) Di Kabupaten Bintan.
12
METODOLOGI PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
Kuantitatif bersifat Asosiatif, yaitu berupaya menggambarkan hubungan diantara
variabel yang diteliti. Menurut Sugiyono (2012:11) menjelaskan bahwa
“Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
hubungan antar dua variabel atau lebih”. Berdasarkan pendapat tersebut dapat
dipahami pengaruh yang ingin diketahui dalam penelitian ini yaitu kesadaran
membayar pajak (X1), sikap wajib pajak (X2), pemahaman pajak (X3) dan sanksi
pajak (X4) serta kepatuhan wajib pajak (Y).
Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Bintan yang
berjumlah 70 UKM.
Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku usaha kecil dan menengah di
wilayah Kabupaten Bintan. Sedangkan menurut Sugiyono (2012:118),
menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang
dimiliki oleh populasi tersebut.
Adapun teknik pengambilan sampel yang akan digunakan oleh penulis adalah
teknik Nonprobability Sampling. Jenis Nonprobability Sampling yang akan
digunakan oleh penulis adalah sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2012:124),
menyatakan bahwa Sampling Jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel
bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
Operasional Variabel
No Variabel Indikator Skala
Pengukuran
1 Kesadaran
Wajib Pajak
Sumber: Safri
(2013)
1. Sadar bahwa pajak adalah sumber dana terbesar bagi
negara.
2. Sadar bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang
social dan ekonomi, pajak sebagai sumber pembiayaan
pembangunan, pajak sebagai alat pemerataan
pendapatan.
3. Kesadaran wajib pajak bahwa melakukan kepatuhan
pajak berarti berpartisipasi dalam penyelenggaraan
Negara.
4. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban
pajak tepat waktu tanpa pengaruh orang lain dan sadar bahwa pajak digunakan untuk membiayai
pembangunan sarana publik.
5. Bagaimanapun kondisi keuangan saya, saya akan tetap
membayar pajak sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
Skala Likert
13
6. Saya tidak akan mencurangi formulir, saya akan
mengisi sesuai dengan penghasilan yang saya
hasilkan.
2 Sikap Wajib
Pajak
(Novitasari,
2006)
1. Merasa untung apabila membayar pajak.
2. Merasa membayar pajak harus mendapat pujian.
3. Merasa bila tidak membayar pajak berisiko ketahuan
oleh instansi/kantor pajak.
4. Membandingkan risiko kerugian tidak membayar
pajak dengan keuntungan membayar pajak.
Skala Likert
3 Pemahaman
Wajib Pajak
Sumber:
Kiryanto
dalam
(Adiasa:
2013)
1. Mengetahui dan berusaha memahami UU perpajakan.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan
kewajiban sebagai wajib pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi
perpajakan.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP
dan tarif pajak
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan
perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh
KPP.
Skala Likert
4 Sanksi Pajak
Alfiah (2014)
1. Sanksi dalam SPT sangat diperlukan.
2. Denda Rp. 10.000.000,00 adalah wajar
3. Sanksi administrasi berupa denda 50% dari pajak yang
kurang dibayar, apabila pengisian SPT (Surat
Pemberitahuan) dilakukan dengan tidak benar.
4. Denda keterlambatan pelaporan SPT (Surat
Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan Orang
Pribadi adalah Rp. 100.00,-
5. Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum
dilakukan pemeriksaan dari aparat pajak.
6. Mengisi SPT sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Melakukan evaluasi secara berkala untuk
mengantisipasi adanya pemeriksaan dari aparat.
Skala
Likert
5 Kepatuhan
Wajib Pajak
Sumber:
Alfiah (2014)
1. Untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib
Pajak), saya mendaftarkan diri secara sukarela ke
DPPKAD (Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan
Aset Daerah).
2. Saya selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan)
yang telah diisi dengan tepat waktu.
4. Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang
terutang dengan benar dan apa adanya.
5. Saya selalu membayar pajak penghasilan yang
terutang dengan tepat waktu.
6. Saya selalu membayar kekurangan pajak penghasilan
yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.
Skala Likert
14
Jenis Data dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.
Dengan menggunakan data Primer adalah data informasi yang berasal dari
informan yang diperoleh melalui obyeknya langsung yang disebut responden,
yaitu meliputi orang–orang yang diteliti dan akan dimintai keterangan atau
informasinya melalui interview atau penyebaran angket kuesioner dan juga data
sekunder Yaitu data yang berfungsi sebagai pelengkap, bisa diperoleh dari
berbagai sumber, serta bahan-bahan laporan ataupun arsip-arsip surat dan
dokumen-dokumen yang tersedia. Menurut Hasan (2004:19), data sekunder
adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan
penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder yang diperoleh
berasal dari referensi buku-buku perpustakaan maupun media lain yang
berhubungan dengan topik penelitian ini.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Analisis Hasil Kuesioner
Sebelum melakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu akan
dilakukan pembahasan atas hasil penyebaran kuesioner dengan uji statistik
deskriptif, adapun hasilnya dapat dilihat pada table dibawah ini:
Tabel 4.2
Deskriptif Statistik
Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
kesadaran wajib pajak 70 15 30 22,63 3,560
sikap wajib pajak 70 10 20 16,00 2,531
pemahaman wajib pajak 70 11 25 19,04 3,312
sanksi pajak 70 14 25 19,31 1,877
kepatuhan wajib pajak 70 17 30 23,27 2,963
Valid N (listwise) 70
Sumber: Hasil Output SPSS V.20 (2017)
Berdasarkan tabel diatas dengan jumlah responden 70 orang bahwa X1
dengan nilai minimum 15, nilai maksimum 30, mean (nilai rata-rata) 22,63 dan
standar deviasi 3,560, X2 dengan nilai minimum 10, nilai maksimum 20, mean
(nilai rata-rata) 16 dan standar deviasi 2,531, X3 dengan nilai minimum 11, nilai
maksimum 25, mean (nilai rata-rata) 19,04 dan standar deviasi 32,12, X4 dengan
nilai minimum 14, nilai maksimum 35, mean (nilai rata-rata) 19,31 dan standar
deviasi 1,877 dan Y dengan nilai minimum 17, nilai maksimum 30, mean (nilai
rata-rata) 23,27 dan standar deviasi 2,963.
Uji Validitas dan Reliabilitas
Menurut Sugiyono (2012:2), valid menunjukkan derajat ketepatan antara
data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan
15
oleh peneliti. Data yang valid berarti data yang tidak berbeda antara data yang
dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek
penelitian. Uji validitas sebaiknya dilakukan pada setiap butir pertanyaan. Hasil
rhitung dibandingkan dengan rtabel dimana df = n–2 (degree of freedom)) dengan
taraf signifikan 5%. Jika r tabel < r hitung maka pertanyaan atau indikator
dinyatakan valid.
Tabel
Uji Validitas
Variabel Item
(Indikator) rHitung
rtabel n-2
(70-2)=68 Keterangan
Kesadaran
Membayar Pajak
(X1)
X1.Q1 0.579 0.2352 VALID
X1.Q2 0.637 0.2352 VALID
X1.Q3 0.797 0.2352 VALID
X1.Q3 0.796 0.2352 VALID
X1.Q4 0.854 0.2352 VALID
X1.Q5 0.364 0.2352 VALID
Kesadaran Sikap
Wajib Pajak (X2)
X2.Q1 0.793 0.2352 VALID
X2.Q2 0.829 0.2352 VALID
X2.Q3 0.664 0.2352 VALID
X2.Q4 0.861 0.2352 VALID
Pemahaman Pajak
(X3)
X3.Q1 0.599 0.2352 VALID
X3.Q2 0.649 0.2352 VALID
X3.Q3 0.882 0.2542 VALID
X3.Q4 0.866 0.2352 VALID
X3.Q5 0.782 0.2352 VALID
Sanksi perpajakan
(X4)
X4.Q1 0.595 0.2352 VALID
X4.Q2 0.264 0.2352 VALID
X4.Q3 0.783 0.2352 VALID
X4.Q4 0.717 0.2352 VALID
X4.Q5 0.409 0.2352 VALID
X4.Q6 0.427 0.2352 VALID
X4.Q7 0.518 0.2352 VALID
Kepatuhan Wajib
Pajak (Y)
Y.Q1 0.603 0.2352 VALID
Y.Q2 0.677 0.2352 VALID
Y.Q3 0.498 0.2352 VALID
Y.Q4 0.560 0.2352 VALID
Y.Q5 0.753 0.2352 VALID
Y.Q6 0.573 0.2352 VALID Sumber: Hasil Output SPSS V.20 (2017)
Berdasarkan Tabel 4.3 uji validitas pada variabel bebas X1, X2 , X3, X4 dan
variabel terikat Y, jika rHitung > rtabel dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan
dinyatakan valid dan layak untuk digunakan sebagai instrument penelitian.
16
Uji Reliabilitas
Menurut Ghozali (2009:77), yang dimaksud dengan reliabilitas adalah
pengukuran untuk suatu gejala. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat ukur, maka
semakin stabil alat tersebut untuk digunakan alat ukur dikatakan reliable (handal)
kalau dipergunakan untuk mengukur berulangkali dalam kondisi yang relatif
sama, akan menghasilkan data yang sama atau sedikit variasi. Tingkat reliabilitas
suatu konstruk/variabel penelitian dapat dilihat dari hasil statistik Cronbach Alpha
(α) Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,
60. Semakin nilai alphanya mendekati satu maka nilai reliabilitas datanya semakin
terpercaya.
Tabel
Uji Reliabilitas
Variabel Alpha
Hitung
Cronbach'
s Alpha Kesimpulan
Kesadaran Membayar Pajak (X1) 0.752 0.60 Reliabel
Kesadaran Sikap Wajib Pajak (X2) 0.787 0.60 Reliabel
Pemahaman Pajak (X3) 0.814 0.60 Reliabel
Sanksi perpajakan (X4) 0.612 0.60 Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.660 0.60 Reliabel Sumber: Hasil Output SPSS V.20 (2017)
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Tabel
Uji One Sample Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 70
Normal Parametersa,b
Mean 0E-7
Std. Deviation 1,46198849
Most Extreme Differences
Absolute ,059
Positive ,059
Negative -,026
Kolmogorov-Smirnov Z ,494
Asymp. Sig. (2-tailed) ,968
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. Sumber: Hasil Output SPSS V.20 (2017)
17
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov
Z sebesar 0,494 dengan signifikan 0.968. Ini berarti signifikasi lebih dari 0, 05
maka nilai residual tersebut telah normal.
Uji Multikolinearitas
Tabel
Uji Multikolonieritas
Coefficientsa
Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF
1
(Constant)
kesadaran wajib pajak (X1) ,548 1,824
sikap wajib pajak (X2) ,574 1,742
pemahaman wajib pajak (X3) ,485 2,060
sanksi pajak (X4) ,547 1,827
Sumber: Hasil Output SPSS V.20 (2017)
Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat diketahui bahwa nilai Tolerance untuk X1
0,548, X2 0,574, X3 0,485, dan X4 0,547 lebih besar dari 0,10 atau VIF X1 1,824,
X2 1,742, X3 2,060, dan X4 1,827 lebih kecil dari 10.
Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variabel dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan lain.
Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Uji
heterokedastisitas dengan pola titik-titik pada scatterplots regresi pada gambar
dibawah ini:
Gambar
Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Output SPSS v.20 (2017)
18
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar diatas dapat
disimpulkan terjadi heteroskedastisitas dikarenakan titik-titik menyebar diatas dan
dibawah angka nol pada sumbu Y dan membentuk pola tertentu. Peneliti
melakukan pengujian heteroskedastisitas kembali dengan menggunakan uji
Glejser. Dalam uji Glejser jika nilai t tidak signifikan pada 5% atau sig. > 5%,
maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung
heteroskedastisitas seperti tabel dibawah ini:
Tabel
Uji Glejser
Sumber: Hasil Output SPSS V.20 (2017)
Uji heterokedastisitas dengan pola titik-titik pada scatterplots regresi
sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:
Gambar
Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser
Sumber: Output SPSS v.20 (2017)
19
Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar diatas dapat
disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dikarenakan titik-titik menyebar
diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y.
Uji Parsial (Uji t)
Dalam hal ini adalah kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, pemahaman wajib
pajak, dan sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil dan
menengah di Kabupaten Bintan secara parsial. Pengujian menggunakan tingkat
signifikansi 0,05 dan 2 sisi. Dalam uji t diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel
Uji Parsial (Uji t)
Coefficientsa
Model Unstandardized
Coefficients Standardized Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1
(Constant) -1,854 1,952 -,950 ,346
kesadaran wajib pajak ,186 ,069 ,223 2,698 ,009
sikap wajib pajak ,202 ,095 ,173 2,139 ,036
pemahaman wajib pajak ,165 ,079 ,184 2,097 ,040
sanksi pajak ,753 ,131 ,477 5,770 ,000
a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak Sumber: Output SPSS V.20 (2017)
Hasil regresi diatas menunjukkan hasil pengujian statistik t menjelaskan
pengaruh variabel independen secara parsial sebagai berikut:
1. Untuk variable kesadaran wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak
pada usaha kecil dan menengah (UKM) Di Kabupaten Bintan diperoleh
Nilai signifikansi sebesar 0,009 menunjukkan bahwa nilai Sig. untuk uji t
individual (parsial) lebih kecil dari 0,05. Hal ini sesuai dengan hasil
pengujian statistik yang membandingkan antara thitung 2,698 > ttabel 1.994
sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil
dan menengah (UKM) Di Kabupaten Bintan.
2. Untuk variable sikap wajib pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak pada
usaha kecil dan menengah (UKM) Di Kabupaten Bintan diperoleh Nilai
signifikansi sebesar 0,036 menunjukkan bahwa nilai Sig. untuk uji t
individual (parsial) lebih kecil dari 0,05. Hal ini sesuai dengan hasil
pengujian statistik yang membandingkan antara thitung 2,139 > ttabel 1.994
sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil
dan menengah (UKM) Di Kabupaten Bintan.
3. Untuk variable pemahaman wajib pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib
pajak pada usaha kecil dan menengah (UKM) Di Kabupaten Bintan
diperoleh Nilai signifikansi sebesar 0,040 menunjukkan bahwa nilai Sig.
untuk uji t individual (parsial) lebih kecil dari 0,05. Hal ini sesuai dengan
hasil pengujian statistik yang membandingkan antara thitung 2.097 > ttabel
1.994 sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak secara
20
parsial berpengaruh signifikan kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil dan
menengah (UKM) Di Kabupaten Bintan.
4. Untuk variable sanksi pajak (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak pada
usaha kecil dan menengah (UKM) Di Kabupaten Bintan diperoleh Nilai
signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa nilai Sig. untuk uji t
individual (parsial) lebih kecil dari 0,05. Hal ini sesuai dengan hasil
pengujian statistik yang membandingkan antara thitung 5,770 > ttabel 1.994
sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil dan menengah
(UKM) Di Kabupaten Bintan
Uji Simultan (Uji F)
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-
sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebas. Pembuktian
dilakukan dengan cara membandingkan nilai kritis, Ftabel dengan Fhitung yang
terdapat pada tabel analisis df variance. Sebagaimana hasilnya dibawah ini:
Tabel
Uji Simultan (Uji F)
ANOVAa
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1
Regression 458,362 4 114,590 50,504 ,000b
Residual 147,481 65 2,269
Total 605,843 69
a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak
b. Predictors: (Constant), sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, pemahaman
wajib pajak Sumber: Output SPSS V.20 (2017)
Hasil uji F yang ditampilkan dalam tabel diatas menunjukkan bahwa nilai
Fhitung adalah 50,504 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.
Dengan menggunakan tabel F diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,36. Hal tersebut
menunjukkan bahwa Fhitung sebesar 50,504 lebih besar dari Ftabel sebesar 2,36
sehingga H0 ditolak dan H1 diterima, artinya Secara simultan ada pengaruh antara
kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan sanksi
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha kecil dan menengah (UKM) di
Kabupaten Bintan.
21
Koefisien Determinasi
Untuk mengetahui derajat keeratan pengaruh antara kesadaran wajib pajak,
sikap wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak pada usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Bintan
digunakan korelasi berganda dengan melihat Adjusted R-Square sebagaimana
dapat dilihat pada table dibawah ini:
Tabel
Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R
Square
Std. Error of the
Estimate
Durbin-Watson
1 ,870a ,757 ,742 1,506 1,949
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, Pemahaman
Wajib Pajak b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Output SPSS V.20 (2017)
Nilai Adjusted R Square diatas menunjukkan 0,742 atau 74,2%
menunjukkan sekitar 74,2% Variabel Y (kepatuhan wajib pajak) dapat dijelaskan
oleh variable kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, pemahaman wajib pajak,
dan sanksi pajak atau dapat dikatakan bahwa kontribusi kesadaran wajib pajak,
sikap wajib pajak, pemahaman wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak pada usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Bintan adalah
sebesar 74,2%.
Pembahasan
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X1)
Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak ini, pemerintah melakukan
beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tujuan memberikan pemahaman
bagi masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Selain itu pemerintah juga
harus dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang
disalurkan untuk kepentingan masyarakat, yakni melalui transparansi administrasi
perpajakan. Apabila wajib pajak semakin sadar dan dengan tepat waktu membayar
pajak terutang, maka tentunya hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak
negara.
Setelah peneliti lakukan pengujian dengan SPSS V.20 variabel kesadaran
wajib pajak (X1) dengan hasil uji reliabel sebesar 0,752 ; nilai tolerance sebesar
0,548 ; uji parsial thitung > ttabel sebesar 2,698 > 1,994 dengan signifikan 0,009 yang
lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi 18,6% maka dapat disimpulkan
bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap
kepatuhan wajib pajak.
Penelitian Mutia (2014) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini didukung dengan
penelitian yang terdahulu. Dimana hasil penelitian menunjukkan uji parsial (Uji t)
22
variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat
kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dan akan menambah pendapatan
negara.
Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X2)
Dengan adanya sikap yang wajib pajak terhadap pajak penghasilan Usaha
Kecil Menengah maka akan memberikan kontribusi terhadap pendapat Negara
dari sector pajak. Sikap pengusaha kecil menengah dalam kepatuhan membayar
diharapkan memberikan dambak baik bagi pajak penghasilan khsusnya di
kalangan Usaha Kecil Menengah. Dianutnya self assessment system membawa
misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) masyarakat untuk membayar
pajak secara sukalera.
Setelah peneliti lakukan pengujian dengan SPSS V.20 variabel sikap wajib
pajak (X2) dengan hasil uji reliabel sebesar 0,787 ; nilai tolerance sebesar 0,574 ;
uji parsial thitung > ttabel sebesar 2,139 > 1,994 dengan signifikan 0,036 yang lebih
kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi 20,2% maka dapat disimpulkan bahwa
sikap wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib
pajak.
Penelitian Pancawati (2011) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini didukung dengan
penelitian yang terdahulu. Dimana hasil penelitian menunjukkan uji parsial (Uji t)
variabel sikap wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak artinya semakin besar sikap wajib pajak maka tingkat
kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X3)
Di dalam melaksanakan sistem self-assessment, pemerintah mengeluarkan
beberapa kebijakan seperti memberikan penyuluhan perpajakan (tax
dissessmination), pelayanan perpajakan (tax service), dan pengawasan perpajakan
(law enforcement). Hal tersebut harus dapat dilaksanakan secara optimal agar
tercipta kepatuhan sukarela (voluntary compliance) Wajib Pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya dan haknya di bidang perpajakan. Tingkat pemahaman
wajib pajak pada pelaksanaan self assessment system dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada
kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak
terutang.
Setelah peneliti lakukan pengujian dengan SPSS V.20 variabel pemahaman
wajib pajak (X3) dengan hasil uji reliabel sebesar 0,814 ; nilai tolerance sebesar
0,485 ; uji parsial thitung > ttabel sebesar 2,097 > 1,994 dengan signifikan 0,040 yang
lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi 16,5% maka dapat disimpulkan
bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap
kepatuhan wajib pajak. Penelitian Farrisa Tantri (2012) menunjukkan bahwa pemahaman wajib
pajak orang pribadi terhadap penerapan Self Assessment System berpengaruh
secara siginifikan. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang terdahulu.
Dimana hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Uji Parsial (Uji t) variabel
pemahaman wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan
23
wajib pajak artinya semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka tingkat
kepatuhan wajib pajak semakin baik.
Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X4)
Sanksi Pidana terdiri atas dua bagian yaitu pidana kurungan dan pidana
penjara, dimana pidana kurungan dapat menjalani hukumannya tanpa harus
dipenjarakan, hanya terhukum wajib untuk melaporkan kepada berwajib selama
dalam menjalani masa hukuman, sedangkan dalam pidana penjara terhukum
ditempatkan di tempat tertentu dan selalu diawasi aktivitasnya oleh petugas, dan
dapat kepada wajib pajak, pejabat pajak ataupun pihak ketiga. Pandangan wajib
pajak terhadap penerapan sanksi yang berkemungkinan akan lebih banyak
merugikannya akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban
perpajakanya (Nugroho, 2006).
Setelah peneliti lakukan pengujian dengan SPSS V.20 variabel sanksi pajak
(X4) dengan hasil uji reliabel sebesar 0,612 ; nilai tolerance sebesar 0,547 ; uji
parsial thitung > ttabel sebesar 5,770 > 1,994 dengan signifikan 0,000 yang lebih kecil
dari 0,05 dengan koefisien regresi 75,3% maka dapat disimpulkan bahwa sanksi
pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian Esti (2012) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif
dan signifikan pada persepsi tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan
wajib pajak. Penelitian ini didukung dengan peneliti terdahulu dimana hasil
penelitian menunjukkan berdasarkan Uji Parsial (Uji t) sanksi pajak berpengaruh
positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak artinya semakin besar
persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan meningkat maka akan terjadi
peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Wajib
Pajak, dan Sanksi Wajib pajak Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di
Kabupaten Bintan (Y)
Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak ini, pemerintah melakukan
beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tujuan memberikan pemahaman
bagi masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Apabila Wajib Pajak semakin
sadar dan dengan tepat waktu membayar pajak terutang, maka tentunya hal
tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Dengan adanya sikap
yang wajib pajak terhadap pajak penghasilan Usaha Kecil Menengah maka akan
memberikan kontribusi terhadap pendapat Negara dari sector pajak. Sikap
pengusaha kecil menengah dalam kepatuhan membayar diharapkan memberikan
dampak baik bagi pajak penghasilan khsusnya di kalangan Usaha Kecil
Menengah. Wajib pajak diberi kepercayaan membayar, dan melaporkan sendiri
pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem administrasi
perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali,
sederhana, dan mudah dipahami oleh Wajib Pajak. Pandangan wajib pajak
terhadap penerapan sanksi yang berkemungkinan akan lebih banyak merugikannya akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban
perpajakanya.
Setelah peneliti lakukan pengujian dengan SPSS V.20 variabel kepatuhan
wajib pajak (Y) dengan hasil uji reliabel sebesar 0,660 ; koefisien regresi -18,54%
dan koefisien determinasi (r2) sebesar 74,2%. Hasil penelitian menunjukkan
24
berdasarkan Uji Simultan Fhitung > Ftabel sebesar 50,504 > 2,36 dengan signifikan
0,000 yang lebih kecil dari 0,05 bahwa ada pengaruh antara kesadaran wajib
pajak, sikap wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan sanksi wajib pajak pada
usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Bintan.
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :
5. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak pada usaha kecil dan menengah (UKM) Di Kabupaten Bintan.
6. Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
pada usaha kecil dan menengah (UKM) Di Kabupaten Bintan.
7. Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak pada usaha kecil dan menengah (UKM) Di Kabupaten Bintan.
8. Sanki pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada
usaha kecil dan menengah (UKM) Di Kabupaten Bintan.
9. Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan
Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada usaha kecil dan
menengah (UKM) di Kabupaten Bintan.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, adapun saran yang
ingin penulis berikan demi perubahan terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha
kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Bintan adalah :
1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melibatkan petugas pajak, sehingga
mendapatkan hasil yang lebih objetif untuk faktor-faktor yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan mengetahui peranan petugas
pajak dalam memberikan pengetahuan tentang pembayaran pajak secara
berkala.
2. Diperlukan adanya kesadaran diri dari wajib pajak dalam meningkatkan
kepatuhan wajib pajak, serta petugas pajak perlu memperhatikan kualitas
pelayanan yang diberikannya kepada wajib pajak, sehingga akan
meningkatkan peneriman pajak negara.
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan uji analisis yang lebih
kompleks, seperti hubungan antar variabel independen atau menggunakan
lebih dari satu variabel dependen.
4. Penelitian selanjutnya menggunakan variabel tambahan yang berkaitan
dengan kepatuhan wajib pajak lainnya agar dapat menginterpretasikan
setiap wajib pajak untuk melaporkan, menghitung dan membayar dengan
tepat waktu.
25
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Thamrin dan Tantri F. (2012). Manajemen pemasaran. Depok.
Indonesia : PT Rajagrafindo Persada.
Adiasa, Nirawan. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel
Moderating. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
Semarang.
Alfiah, Irma. (2014). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus,
Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas
Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi Di DPPKAD Grobogan- Purwodadi.
Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. Kudus
Ananda, Pasca Rizki Dwi (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak,
Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi
pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Batu). Universitas Brawijaya: Malang
Azwar, Saifuddin. (2007). Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta
: Pustaka Pelajar Offset.
Buku Petunjuk Pelaksanaan Pekerja (Prosedur Kerja) Seksi PPh Badan, 2006.
KPP Bandung Karees.
Bohari. 2012. Pengantar Hukum Pajak, Cetakan ke 9. PT.Rajagrafindo Perkasa:
Jakarta.
Devano, S. dan S. K. Rahayu. 2006. Perpajakan Konsep Teori dan Isu. Edisi
Pertama. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
Esti, Novia Wulandari Ni Putu. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang
Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib
Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor
Bersama Samsat Kota Denpasar. Skripsi Jurusan Akuntansi pada
Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar
.
Fidel. 2010. Cara Mudah & praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan:
Mulai Dari Konsep Dasar Sampai Aplikasi. Jakarta: Murai Kencana.
Ghozali, Imam, 2009. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi. Keempat, Penerbit Universitas Diponegoro
Hidayati, Ifa Farida. 2014. Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan,
Efektifitas Sistem Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada
26
KPP Pratama Surakarta): Naskah Publikasi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah: Surakarta
Iqbal, Hasan. 2006, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. Jakarta : PT Bumi
Aksara
Mardiasmo. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
_________. 2013. Perpajakan: Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
Merry, Zulfita. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Biaya
Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil
Menengah (UKM) Di Kota Padang. Diploma thesis, Universitas
Andalas.
Muliari, N.K., Setiawan P.E. 2009. Pengaruh Persepsi Sanksi Perpajakan dan
Kesadaran WajibPajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang
Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur
Nasution. 2006. Perpajakan. Jakarta. Bumi Aksara
Novitasari, Fin-fin. 2006. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan
WajibPajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak
Nugroho, Agus Jatmiko. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan
Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang
Pribadi di Kota Semarang. Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister
Akuntansi
Nurmantu. Safri , 2005, Pengantar Perpajakan, Jakarta : Granit.
Pancawati, Hardiningsih. 2010.Pengaruh Independensi, Corporate Governance,
dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. Kajian
Akuntansi, Pebruari 2010 Vol 2 No. 1 Hal 61 – 76.
Puji Lestari. 2010. “Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Badan
terhadap Pelaksanaan Self Assessment Sytem dalam Pelaporan PT
Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Denpasar
Timur”. Skripsi Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Udayana, Denpasar.
Resmi, Siti. 2003. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta ; Salemba Empat.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: CV Alfabeta
Siahaan, M.P. 2013. Pajak Daerah dan Retibusi Daerah Edisi Revisi. Jakarta:PT.
RajaGrafindo Persada.
27
Sony Devano, S.E., M.Ak.,Ak dan Siti Kurnia Rahayu, SE.,Ak., 2006.
Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu. Bandung: Kencana Prenada
Media Group.
Soemarso, S.R, 2007. Perpajakan Pendekatan Komprehensif, Salemba Empat,
Jakarta.
Susanto Gatut dan Syamsuddin M.Azrin, 2009, Cara Mudah Mendirikan dan
Mengelola UMKM, Cetakan pertama, Depok, Raih Asa Sukses
Sulaiman, Wahid, 2004, Analisis Regresi Menggunakan SPSS, Yogyakarta : Andi
Offset.
Utami, Susanti. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Self Assessment
System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak
Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees)
Undang-undang pajak tahun 2006, Jakarta, Mitra Wacana Media.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan
Pemerintah RI tentang Perpajakan. Bandung: Citra Umbara.
Waluyo dan Ilyas Wirawan B., 2003. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba
Empat.
Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
Widyastuti , Ella. 2015. Judul penelitian Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib
Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan
Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi.
Perpajakan dan Kesadaran WajibPajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak
Orang Pribadi di Kantor PelayananPajak Pratama Denpasar Timur
Widodo, Atim, Andreas Hendro Pupita, dan Widodo, 2010. Pajak Bumi dan
Bangunan Untuk Para Praktisi. Jakarta : Mitra Kencana Media
www.pajak.go.id
Zain, Muhammad. 2008 Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.