pengantar - bandungkab.go.id tahunan 2014.pdf · d. sistematika penyusunan 6 bab ii program kerja 8...

Laporan Tahunan Bagian Umum - 1 -

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Illahi Robbi, atas perkenanNya

kita telah dapat melewati tahun anggaran 2014 dengan berbagai dinamika permasalahan

yang harus dihadapi secara terpadu dan terkoordinasi.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Bagian

Umum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2008, bahwa

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi dalam merencanakan teknis

operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan

rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

melalui pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta

pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Laporan Tahunan Bagian Umum tahun 2014 ini merupakan langkah awal dalam

mengevaluasi dan sebagai tolok ukur, sejauhmana SKPD dapat mengimplementasikan

program kerja tahun berjalan dan sejauhmana keberhasilan program kerja dapat

dijalankan sehingga dalam menyusun program kerja tahun berikutnya dapat lebih terarah,

tepat sasaran, efektif dan efisien.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan terima kasih kepada

seluruh jajaran dan unsur yang telah membantu dalam rangka penyusunan Laporan

Tahunan ini, mudah mudahan hasil kerja kita dapat membuahkan hasil yang positif bagi

kepentingan seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.

Demikian Laporan Tahunan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2014 ini, kami buat sebagai bahan pertimbangan dalam membuat program kerja

tahun berikutnya, serta kami harapkan saran dan kritik yang membangun untuk

penyempurnaan dalam penyajian selanjutnya.

Soreang, Januari 2015

KEPALA BAGIAN UMUM

DIAN WARDIANA, S.IP, M.Si, MP Pembina

NIP. 19711015 199101 1 001


DAFTAR ISI

Halaman

PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

BAB I PENDAHULUAN 3

A. Latar Belakang 3

B. Gambaran Umum 6

C. Maksud dan Tujuan 6

D. Sistematika Penyusunan 6

Bab II PROGRAM KERJA 8

A. Visi dan Misi 8

B. Tujuan dan Sasaran 9

C. Program dan Kegiatan 11

BAB III ANGGARAN REALISASI DAN PENDAPATAN

BELANJA

13

A. Pendapatan 13

B. Belanja 13

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA 17

A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung 17

B. Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung 32

BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

MASALAH

33

A. Permasalahan 33

B. Upaya Pemecahan Masalah 33

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 34

A. Kesimpulan 34

B. Saran 36

LAMPIRAN - LAMPIRAN


BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa Tahun Anggaran 2014 telah berakhir dan kewajiban Satuan Kerja

Perangkat Daerah adalah membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban

terhadap pelaksanaan Pendapatan dan Belanja yang telah dianggarkan pada tahun

tersebut, yang secara lengkap menguraikan seluruh kegiatan yang telah dilakukan

berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta sebagai bahan evaluasi terhadap

pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun bersangkutan yang

merupakan input untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun

berikutnya. Hal tersebut juga merupakan upaya feedback terhadap pemecahan

permasalahan yang mungkin akan timbul dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun

berikutnya sehingga menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk dijadikan

tonggak dalam mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran dari Pemerintah Kabupaten

Bandung.

B. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007, dimana Bagian Umum

termasuk dalam susunan struktur organisasi sekretariat Daerah dan merupakan salah

satu bagian dari 4 (empat) bagian di bawah Assisten Administrasi. Bagian Umum

terbagi menjadi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian,

Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Kepegawaian.

Adapun tugas pokok dan fungsi Bagian Umum yang tertuang dalam Keputusan

Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008, adalah sebagai berikut :

(1) Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

b. pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;


c. pengkoordinasian dalam pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

e. penyelenggaraan pembinaan administratif pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

f. penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

h. penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian, pengelolaan keuangan serta pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

(3) Bagian Umum, dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian, Yaitu :

A. Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian.

Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian;

b. pengelolaan administrasi dan koordinasi rumah tangga Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;

c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengurusan penggunaan kendaraan dinas Sekretaris Daerah;

d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengurusan rumah jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;

e. pelaksanaan pengurusan dan pemeliharaan kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;

f. pengurusan akomodasi rapat dinas / pertemuan yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.

g. Penyusunan administrasi dan pengadaan keperluan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretariat Daerah;

h. pelaksanaan pengelolaan dan pengadaan barang yang bersifat strategis sesuai dengan kebijakan pimpinan;

i. penyelenggaraan persandian, palsan dan sissan serta penyelenggaraan kelembagaan persandian;


j. perencanaan kebutuhan SDM dan rekruitmen calon SDM persandian;

k. pelaksanaan pengusulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian;

l. perencanaan kebutuhan palsan;

m. penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra;

n. pemeliharaan palsan tingkat O, penghapusan palsan dan perencanaan kebutuhan dan pengadaan sissan untuk jaring persandian;

o. pelaksanaan dan penyelenggaraan prosedur tetap penyimpanan sissan;

p. penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian;

q. penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten;

r. pelaksanaan layanan ketatausahaan dan dokumentasi Bagian;

s. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

t. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

u. pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian.

B. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang penyelenggaraan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah;

b. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penyelenggaraan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah;

c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah;

d. pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan yang dilaksanakan oleh Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi pengumpulan dan penyusunan usulan, perubahan dan perhitungan anggaran;

e. pelaksanaan dan pengelolaan administrasi keuangan pada Sekretariat Daerah;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan keuangan.


C. Sub Bagian Kepegawaian.

Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Sub Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Sekretariat Daerah;

b. pelaksanaan koordinasi teknis operasional penyelenggaraan administrasi kepegawaian pada Sekretariat Daerah;

c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian pada Sekretariat Daerah;

d. pembinaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan oleh Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang meliputi penyusunan DUK, DP3, mutasi, rotasi serta usulan kebutuhan pendidikan dan latihan;

e. penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan administrasi perjalanan dinas pimpinan dan sekretariat daerah;

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

h. pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi terkait dalam pelayanan dan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Sekretariat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud

Laporan Tahunan ini dibuat dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana

pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum dalam menunjang tercapainya visi dan

misi Sekretariat Daerah yang merupakan unit kerjanya

Tujuan

Sedangkan tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan bahan koreksi terhadap

pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Umum dan sebagai bahan

pertanggunjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian

Umum dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.


D. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Tahunan disusun sebagai berikut :

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Gambaran Umum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penyusunan

Bab II PROGRAM KERJA

A. Visi dan Misi

B. Tujuan dan Sasaran

C. Program dan Kegiatan

BAB III ANGGARAN REALISASI DAN PENDAPATAN BELANJA

A. Pendapatan

B. Belanja

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung

B. Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung

BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

A. Permasalahan

B. Upaya Pemecahan Masalah

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN - LAMPIRAN


BAB II.

PROGRAM KERJA

A. Visi dan Misi

Seperti yang telah kita bahas pada Bab I, bahwa Bagian Umum merupakan salah

satu Bagian dari unit kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung yang mana dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya berorientasi pada pencapaian visi dan misi

Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan. Adapun Visi dan Misi

Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung merupakan gambaran masa depan

yang diharapkan sekaligus komitmen yang akan memotivasi segenap anggota

organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

kedepan (2006-2014).

Visi tersebut adalah sebagai berikut :

“ Terwujudnya aparatur yang produktif dan handal” pernyataan visi tersebut

mengandung makna sebagai wujud konsekuensi dan respon positif terhadapt

implementasi otonomi daerah yang bercorak desentralisasi dan mensyaratkan

hadirnya aparatur pemerintah daerah yang berkualitas serta memiliki

profesionalisme tinggi dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki

sehingga mampu mengimbangi dinamika perkembangan ilmu, seni dan teknologi

yang mengacu kepada pelayanan masyarakat yang prima.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, telah membuat Misi

yang akan diembannya adalah sebagai berikut :

a. mewujudkan pemerintahan yang taat hukum, berorientasi kepada pelayanan

public serta pemerintahan yang mandiri dan mendorong hadirnya partisipasi

aktif public ; mengandung makna :

1) Setiap individu aparatur diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan

pengetahuannya yang dilandasi dengan kesadaran hukum yang tinggi;

2) Pemerintahan yang berorientasi kepada kepentingan public disamping

memiliki komitmen yang kuat untuk menyediakan dan memfasilitasi

pengadaan dan penataan sarana dan prasarana pelayanan umum secara

bertahap juga memiliki kesiapan dan kesungguhan untuk debirokratisasi

pelayanan;


3) Menyikapi penataan pendelegasian kewenangan secara positif sehingga

diharapkan setiap aparatur mampu menggali dan meningkatkan potensi

daerah dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah;

b. Mewujudkan kajian dan perumusan kebijakan dibidang perekonomian, social dan

pembangunan dalam rangka pencapaian tertid administrasi; mengandung

makna :

1) Kebijakan perekonomian daerah harus didasarkan kepada keberpihakan

kepada ekonomi kerakyatan;

2) Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendorong pengembangan

aktifitas ekonomi masyarakat dan pengendalian potensi – potensi ekonomi di

daerah;

3) Mengembangkan penyediaan sarana dan prasarana keagamaan serta

memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral,

spiritual dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c. Mewujudkan kajian dan perumusan di bidang organisasi dan ketatalaksanaan,

kepegawaian, umum, ketatausahaan, mengandung makna :

1) Mewujudkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan oleh

perangkat daerah;

2) Mewujudkan administrasi kepegawaian yang tertib;

3) Mewujudkan kegiatan dan administrasi keprotokolan daerah yang

professional;

4) Mewujudkan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang memadai.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan dirumuskan sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang akan dicapai atau di hasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang

yang menunjukkan arah serta memfokuskan program dan kegiatan berdasarkan

tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah yaitu :

a. Mewujudkan pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh perangkat daerah serta koordinasi dengan DPRD, Pemerintah

Pusat, Pemerintah Provinsi dan Institusi lainnya;

b. Mewujudkan penyusunan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan

pemerintah daerah;


c. Mewujudkan perencanaan teknis operasional penyelenggaraan pemerintah

daerah;

d. Mewujudkan pengendalian administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Dalam mendukung tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Bagian Umum menetapkan tujuan sebagai berikut :

a. Mewujudkan perencanaan teknis operasional, penyelenggaraan rumah tangga,

pengadaan, sandi telkom dan protokol pada Sekretariat Daerah;

b. Mewujudkan pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat daerah, DPRD,

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan institusi lainnya dalam perumusan

kebijakan umum yang meliputi rumah tangga, pengadaan, sandi telkom dan

protokol pada Sekretariat Daerah sesuai dengan perundang – undangan yang

berlaku ;

c. Mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan administrasi rumah tangga,

sandi telkom dan protokol pada Sekretariat Daerah ;

d. Mewujudkan pelaksanaan pengelolaan dan pengadaan barang yang bersifat

strategis sesuai dengan kebijakan pimpinan.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh Sekretariat

Daerah dalam jangka waktu tertentu melalui tindakan – tindakan yang akan

dilakukan untuk mencapai tujuan yaitu berupa kebijakan alokasi sumber daya,

program dan kegiatan yang dikembangkan mencakup konsep, tujuan, ruang

lingkup, arah dan kepastian dari sasaran yang akan dicapai, adalah sebagai berikut

:

a. Terwujudnya pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh perangkat daerah serta koordinasi dengan DPRD, Pemerintah

Pusat, Pemerintah Provinsi dan instirusi lainnya;

b. Terwujudnya penyusunan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan

pemerintah daerah;

c. Terwujudnya perencanaan teknis operasional penyelenggaraan pemerintah

daerah;

d. Terwujudnya pengendalian administrasi penyelenggaraan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Dalam mendukung sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Bagian Umum menetapkan sasaran sebagai berikut :


a. Terwujudnya perencanaan teknis operasional, penyelenggaraan rumah tangga,

pengadaan, sandi telkom dan protokol pada secretariat daerah.

b. Terwujudnya pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD,

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Institusi lainnya dalam perumusan

kebijakan umum yang meliputi rumah tangga, pengadaan, sandi telkom dan

protokol pada Sekretariat Daerah sesuai dengan peraturan perundang –

undangan yang berlaku.

c. Terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan adminsitrasi rumah

tangga, sandi telkom dan protokol pada Sekretariat Daerah ;

d. Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan dan pengadaan barang yang bersifat

strategis sesuai dengan kebijakan pimpinan.

C. Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2014 Bagian Umum melaksanakan 6 (enam) Program dan 32 (tiga puluh dua) kegiatan.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS;

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;

g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

i. Kegiatan Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;

j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

k. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;

l. Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis.

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.

a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

c. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;

d. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

e. Kegiatan Pengadaan Mebeulair;

f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;

g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;

h. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

i. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;

j. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;


k. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah jabatan/Dinas;

l. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;

m. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

n. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

a. Kegiatan Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang - undangan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

a. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;

b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun.


BAB III

ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA

A. Pendapatan

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung tidak mengelola anggaran

pendapatan

B. Belanja

Bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka melaksanakan

program dan kegiatan sangat dipengaruhi oleh anggaran belanja, yang dapat dilihat

pada Tahun Anggaran 2014, adalah sebagai berikut :

TABEL III. B

RENCANA DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

DAN BELANJA LANGSUNG

Rencana Realisasi % Rencana Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 BELANJA PEGAWAI Rp - Rp - Rp 1.921.373.000 Rp 1.683.168.760 88%

2BELANJA BARANG

DAN JASA Rp - Rp - Rp 14.482.006.856 Rp 13.862.613.716 96%

3 BELANJA MODAL Rp - Rp - Rp 3.221.506.000 Rp 2.756.379.833 86%

JUMLAH …………… Rp - Rp - Rp 19.624.885.856 Rp 18.302.162.309 93%

18.302.162.309

NO URAIAN TIDAK LANGSUNG (Rp) LANGSUNG (Rp)


3 4 5 6

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Rp 1.185.736.000 Rp 1.143.247.939 96,42%

Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor Rp 1.134.956.000 Rp 1.115.995.500 98,33%

Penyediaan jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

PNS

Rp 60.000.000 Rp 34.520.500 57,53%

Penyediaan jasa

Administrasi Keuangan Rp 625.456.825 Rp 558.768.275 89,34%

Penyediaan jasa Kebersihan

Kantor Rp 854.170.000 Rp 813.535.800 95,24%

Penyediaan alat tulis kantor Rp 301.068.650 Rp 228.929.830 76,04%

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan Rp 529.916.975 Rp 452.884.355 85,46%

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Rp 425.625.000 Rp 425.494.950 99,97%

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang -

Undangan

Rp 8.500.000 Rp 8.005.000 94,18%

Penyediaan makanan dan

minuman Rp 2.989.600.915 Rp 2.945.339.160 98,52%

Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah Rp 1.664.100.000 Rp 1.560.828.700 93,79%

Penyediaan Tenaga

Pendukung Administrasi

Teknis

Rp 138.599.000 Rp 125.117.000 90,27%

Rp 9.917.729.365 Rp 9.412.667.009 94,91%

1.20.03.01.04

1.20.03.01.08

Jumlah dipindahkan ………………………

1.20.03.01.11

1.20.03.01.15

1.20.03.01.19

1.20.03.01.17

1.20.03.01.18

KodeProgram Kegiatan

Uraian RENCANA REALISASI %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.03.01.10

1.20.03.01.07

1.20.03.01.12

1 2

1.20.03.01

1.20.03.01.02

1.20.03.01.03


3 4 5 6

9.917.729.365Rp 9.412.667.009Rp 94,91%

Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional Rp 900.000.000 Rp 745.954.000 82,88%

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor Rp 180.525.000 Rp 175.904.433 97,44%

Pengadaan Peralatan

Rumah Jabatan Rp 544.275.000 Rp 293.273.200 53,88%

Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor Rp 1.396.222.000 Rp 1.339.872.300 95,96%

Pengadaan mebeleur Rp 96.025.000 Rp 69.532.500 72,41%

Pemeliharaan rutin /

berkala rumah Jabatan Rp 285.334.720 Rp 262.353.320 91,95%


berkala rumah dinas Rp 85.046.400 Rp 42.084.130 49,48%


berkala gedung kantor Rp 1.651.959.871 Rp 1.553.365.755 94,03%


berkala Mobil Jabatan Rp 239.260.000 Rp 231.225.000 96,64%


berkala kendaraan dinas /

operasional

Rp 2.697.829.000 Rp 2.620.815.512 97,15%


berkala Perlengkapan

Rumah Jabatan / Dinas

Rp 445.500.000 Rp 445.500.000 100,00%

`


berkala peralatan rumah

jabatan / dinas

Rp 501.600.000 Rp 501.600.000 100,00%


berkala peralatan Gedung

Kantor

Rp 165.200.000 Rp 164.595.350 99,63%


berkala Mebelair Rp 35.000.000 Rp 22.399.000 64,00%

Rp 19.141.506.356 Rp 17.881.141.509 93,42%

1.20.03.02.24

1.20.03.02.10

1.20.03.02.20

1.20.03.02.21

1.20.03.02.05

1.20.03.02.27

Program Kegiatan

1 2

1.20.03.02.22

1.20.03.02.23

1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.03.02.07

1.20.03.02.08

Jumlah dipindahkan ……………………

1.20.03.02.25

1.20.03.02.29

%Kode

Uraian RENCANA REALISASI

Jumlah Pindahan ………………………

1.20.03.02.09

1.20.03.02.28


3 4 5 6

19.141.506.356Rp 17.881.141.509Rp 93,42%

Pengadaan Pakaian Dinas

dan Perlengkapannya398.288.000Rp 340.129.300Rp 85,40%

Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

20.000.000Rp 15.800.000Rp 79,00%

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran Rp 32.731.500 Rp 32.731.500 100,00%

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun Rp 32.360.000 Rp 32.360.000 100,00%

19.624.885.856Rp 18.302.162.309Rp 93,26%

KodeUraian RENCANA REALISASI

Jumlah Pindahan ………………………

1.20.03.03

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1.20.03.06.02

1.20.03.03.02

1.20.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.03.05.03

%Program Kegiatan

1 2

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.03.06.04

Jumlah TOTAL …………………………………..

1.20.03.06


BAB IV.

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung.

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung direncanakan 5 (Lima) buah program terdiri

sebanyak 30 (Tiga Puluh) buah kegiatan langsung yang dilaksanakan dengan dana

yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 19.624.885.856,-

terealisasi sebesar Rp. 18.302.162.309,- atau pencapaian sebesar 93,26 % dengan

program dan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

4.1 Urusan Pemerintahan Umum

4.1.1. Rencana dan Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan, antara lain :

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.

Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp.

1.185.736.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.143.247.939,- atau 96,42 %

dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 120.538.000,-

dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.022.709.939,-.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.1.1 dibawah

ini :

TABEL 4.1.1.1 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

NO NARASI TOLOK UKUR KINERJA

TARGET REALISASI

1. Masukan Dana, Data, SDM 1.185.736.000,- 1.143.247.939,-

2. Keluaran Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Pemeliharaan Alat Komunikasi selama 1 tahun

4 Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Pemeliharaan Alat Komunikasi

4 Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Pemeliharaan Alat Komunikasi

3. Hasil Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, dan Pemeliharaan Alat Komunikasi selama 1 tahun

100 %

100 %

4. Manfaat

5. Dampak


2) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.


1.134.956.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.115.995.500,- atau tercapat

98,33 % dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp.

27.374.000,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.088.621.500,-.


ini :


PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKPAN KANTOR


TARGET REALISASI


2. Keluaran Tersedianya jasa sewa peralatan dan

perlengkapan kantor

selama 1 tahun

Tersedianya 3 Kegiatan Jasa

Sewa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor Selama 1

Tahun

Tersedianya 3 Kegiatan Jasa

Sewa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor Selama 1

Tahun

3. Hasil Terpenuhinya jasa sewa

peralatan dan

perlengkapan kantor selama 1 tahun

100 %

100 %

4. Manfaat

5. Dampak

3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.


60.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 34.520.500,- atau 57,53 % dengan

perincian realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp. 34.520.500,-.


ini :

TABEL 4.1.1.3 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN

KEGIATAN PENYEDIAAN JASA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS


TARGET REALISASI

1. Masukan Dana, dan SDM 60.000.000,- 34.520.500,-

2. Keluaran Terselenggaranya Jaminan Kesehatan

Bupati, Wakil Bupati, dan PNS di lingkungan

Sekretariat Daerah untuk 1 (satu) tahun

Jaminan Kesehatan

Bupati, Wakil Bupati, dan PNS

di lingkungan Sekretariat

Daerah untuk 1

(satu) tahun

Jaminan Kesehatan

Bupati, Wakil Bupati, dan PNS

di lingkungan Sekretariat

Daerah untuk 1

(satu) tahun

3. Hasil Terpenuhinya Kesehatan

Bupati, Wakil Bupati, dan

PNS di lingkungan Sekretariat Daerah untuk

1 (satu) tahun

100 %

58 %


4. Manfaat

5. Dampak

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.


625.456.825,- terealisasi sebesar Rp. 558.768.275,- atau tercapai 89,34

% dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp.

278.494.000,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 243.831.275,- Belanja

Modal Rp. 36443.000,-.


ini :


KEGIATAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN


TARGET REALISASI


2. Keluaran Tersedianya Kebutuhan

Jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan

untuk 1 (satu) tahun

Terselenggaranya

Pegelolaan Administrasi

Keuangan Bupati,

Wakil Bupati dan Setda

Terselenggaranya

Pegelolaan Administrasi

Keuangan Bupati,

Wakil Bupati dan Setda

3. Hasil Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Pengelolaan

Administrasi Keuangan

untuk 1 (satu) tahun

100 %

89 %

4. Manfaat

5. Dampak

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.


854.170.000,- terealisasi sebesar Rp. 813.535.800,- atau tercapat 95 %


dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 297.180.000,-.


ini :

TABEL 4.1.1.5 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR


TARGET REALISASI


2. Keluaran Tersedianya kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor

selama 1 tahun

100 Jenis alat kebersihan

100 Jenis alat kebersihan

3. Hasil Terpenuhinya kebutuhan Jasa Kebersihan Kantor

selama 1 tahun

100 %

95 %


4. Manfaat

5. Dampak

6) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.



dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 9.651.000,- dan

Belanja Barang dan Jasa Rp. 219.278.830,-.


ini :


KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR


TARGET REALISASI


2. Keluaran Tersedianya kebutuhan

ATK selama 1 tahun di

KDH, WKDH, dan Sekretariat Daerah

100 Jenis ATK 100 Jenis ATK

3. Hasil Terpenuhinya kebutuhan

ATK selama 1 tahun di KDH, WKDH, dan

Sekretariat Daerah

100 %

76 %

4. Manfaat

5. Dampak

7) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.






ini :


KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAN


TARGET REALISASI


2. Keluaran Tersedianya penyediaan

barang cetakan dan Penggandaan dalam 1

tahun anggaran

Tersedianya

penyediaan barang cetakan

dan Penggandaan

dalam 1 tahun anggaran

Tersedianya

penyediaan barang cetakan

dan Penggandaan

dalam 1 tahun anggaran


3. Hasil Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan

Penggandaan dalam 1 tahun anggaran

100 %

85 %

4. Manfaat

5. Dampak

8) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor.






ini :


PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR


TARGET REALISASI

1. Masukan Dana , Data, dan SDM 452.625.000,- 425.494.950,-

2. Keluaran Tersedianya komponen

komponen instalasi listrik

/ penerangan bangunan kantor selama 1 (satu)

tahun sejumlah 424 jenis

Komponen

Instalasi Listrik

dan Elektronik sebanyak 199

Jenis

Komponen

Instalasi Listrik

dan Elektronik sebanyak 199

Jenis

3. Hasil Terpenuhinya komponen komponen instalasi listrik

/ penerangan bangunan kantor selama 1 (satu)

tahun sejumlah 424 jenis

100 %

100 %

4. Manfaat

5. Dampak

9) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan ini dibiayai dari Belanja langsung Mutlak sebesar Rp. 8.500.000,-

terealisasi sebesar Rp. 8.005.000,- atau tercapat 94 % dengan perincian

realisasi anggaran Belanja Modal Rp. 8.005.000,-.


ini :

TABEL 4.1.1.9 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN


TARGET REALISASI



2. Keluaran Tersedianya Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang -undangan

36 Buku 36 Buku

3. Hasil Terpenuhinya Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang -undangan

100 % 94 %

4. Manfaat

5. Dampak

10) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman



99% dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp.


Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat table 4.1.1.10

dibawah ini :

TABEL 4.1.1.10 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN


TARGET REALISASI

1. Masukan Dana, dan SDM 2.989.600.915,- 2.945.339.160,-

2. Keluaran Tersedianya Makanan dan

Minuman selama 1 tahun anggaran sebanyak 3

kegiatan Jamuan Makanan dan Minuman

Tersedianya

Makanan dan Minuman

sebanyak 3 Jenis Kegiatan Jamuan

Makanan dan

Minuman

Tersedianya

Makanan dan Minuman

sebanyak 3 Jenis Kegiatan Jamuan

Makanan dan

Minuman

3. Hasil Terpenuhinya Makanan

dan Minuman selama 1 tahun anggaran sebanyak

3 kegiatan Jamuan

Makanan dan Minuman

100 %

99 %

4. Manfaat

5. Dampak

11) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah



94% dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 11.700.000

Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.549.128.700,-.


dibawah ini :


KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KELUAR DAERAH



TARGET REALISASI

1. Masukan Dana, dan SDM 1.664.100.000,- 1.560.828.700,-

2. Keluaran Terselenggaranya

Perjalanan Dinas Bupati, Wabup dan Sekretariat

untuk melaksanakan Konsultasi dan Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

326 Kegiatan 326 Kegiatan

3. Hasil Terlaksananya

Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik

100 %

94 %

4. Manfaat

5. Dampak

12) Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis


138.599.000,- terealisasi sebesar Rp. 125.117.000,- atau tercapai 90 %

dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 125.117.000,-.


dibawah ini :


KEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI TEKNIS


TARGET REALISASI


2. Keluaran Terselenggaranya Jumlah Pegawai TKK yang

Mendukung Pelaksanaan

Administrasi


3. Hasil Terlaksananya Prosentase

Pegawai yang handal dlm pelaksanaan Administrasi

maupun Teknis Pelayanan

100 %

90 %

4. Manfaat

5. Dampak

4.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 15

(lima belas) kegiatan, antara lain :

1) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional


900.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 745.954.000,- atau 83 % dengan

perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 4.050.000,- dan Belanja

Barang dan Jasa Rp. 2.200.000,- Belanja Modal Rp. 739.704.000,-


ini :



KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL


TARGET REALISASI

1. Masukan Dana, Data, SDM 900.000.000,- 745.954.000,-

2. Keluaran Tercapainya kebutuhan

perlengkapan gedung kantor untuk Sekretariat

Daerah sebanyak 1 jenis

Terpenuhinya 1

Jenis

Terpenuhinya 1

Jenis

3. Hasil Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung

kantor untuk Sekretariat Daerah sebanyak 1 jenis

100 %

83 %

4. Manfaat

5. Dampak

2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


180.525.000,- terealisasi sebesar Rp. 175.904.433,- atau 97 % dengan

perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 2.025.000,- dan Belanja

Modal Rp. 173.879.433,-.


ini :


KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR


TARGET REALISASI


2. Keluaran Tercapainya kebutuhan perlengkapan gedung

kantor untuk Sekretariat


Terpenuhinya 1 Jenis

Terpenuhinya 1 Jenis

3. Hasil Terpenuhinya kebutuhan

perlengkapan gedung kantor untuk Sekretariat


100 %

97 %

4. Manfaat

5. Dampak

3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan.



dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 2.250.000,- ,

Belanja Barang dan Jasa Rp. 0,- Belanja Modal Rp. 291.023.200,-.


ini :


KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN RUMAH JABATAN



TARGET REALISASI


2. Keluaran Tercapainya Pengadaan

Perlengkapan Rumah Jabatan

Terpenuhinya


umah Jabatan

selama 1 Tahun Anggaran

Sebanyak 1 Jenis

Terpenuhinya


umah Jabatan

selama 1 Tahun Anggaran

Sebanyak 1 Jenis

3. Hasil Terpenuhinya

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan KDH /

WKDH

100 %

54 %

4. Manfaat

5. Dampak

4) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.


1.396.222.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.339.872.300,- atau 96 %


Belanja Barang dan Jasa Rp. 61.242.000,- dan Belanja Modal Rp.

1.267.680.300,-.


ini :


KEGIATAN PERALATAN GEDUNG KANTOR


TARGET REALISASI


2. Keluaran Tercapainya kebutuhan peralatan gedung kantor

untuk Sekretariat Daerah

Terpenuhinya Kebutuhan

Peralatan Gedung sebanyak 4 Jenis

Terpenuhinya Kebutuhan

Peralatan Gedung sebanyak 4 Jenis

3. Hasil Terpenuhinya kebututhan

peralatan gedung kantor untuk Sekretariat Daerah

sebanyak 4 Jenis

100 %

96 %

4. Manfaat

5. Dampak

5) Kegiatan Pengadaan Mebeleur.



dengan perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 975.000,-

Belanja Barang Jasa Rp. 0,- Belanja Modal Rp. 68.557.500,-.



ini :


KEGIATAN PENGADAAN MEBELEUR


TARGET REALISASI


2. Keluaran Tercapainya pengadaan Mebeleur selama 1 tahun

anggaran sebanyak 3 Jenis

Terpenuhinya Pengadaan

Mebeleur sebanyak 3 Jenis

Mebeleur

Terpenuhinya Pengadaan

Mebeleur sebanyak 3 Jenis

Mebeleur

3. Hasil Terpenuhinya pengadaan Mebeleur selama 1 tahun

anggaran sebanyak 3

Jenis

100 % 72 %

4. Manfaat

5. Dampak

6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan.



dengan perincian realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp.

262.353.320,-.


ini :


KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA RUMAH JABATAN


TARGET REALISASI


2. Keluaran Tercapainya

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

Terpenuhinya

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Rumah Jabatan 424 Jenis

Terpenuhinya


Rumah Jabatan 424 Jenis


Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

100 %

92 %

4. Manfaat

5. Dampak

7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas.





42.084.130,-.


ini :


KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA RUMAH DINAS


TARGET REALISASI



pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas

selama 1 tahun anggaran

Terpenuhinya

Pemeliharaan Rutin Rumah

Dinas sebanak 1 Bangunan

Terpenuhinya

Pemeliharaan Rutin Rumah

Dinas sebanak 1 Bangunan


pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas


100 %

49 %

4. Manfaat

5. Dampak

8) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.


1.651.959.871,- terealisasi sebesar Rp. 1.553.365.755,- atau tercapat 94




ini :


KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR


TARGET REALISASI


2. Keluaran Tersedianya Bahan dan Upah Pemeliharaan Rutin

Gedung Kantor

Tersedianya Bahan dan Upah

Pemeliharaan Rutin Gedung

Kantor

Tersedianya Bahan dan Upah

Pemeliharaan Rutin Gedung

Kantor

3. Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin

Gedung Kantor

100 % 100 %

4. Manfaat

5. Dampak

9) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan.




dengan perincian realisasi anggaran Belanja Belanja Barang dan Jasa Rp.

231.225.000,-.


ini :


KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA / MOBIL JABATAN


TARGET REALISASI



Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan selama 1 tahun sebanyak 2 Jenis

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil Jabatan


sebanyak 4 Jenis

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil Jabatan


sebanyak 4 Jenis

3. Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

100 %

97 %

4. Manfaat

5. Dampak

10) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional.


2.607.829.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.620.815.512,- atau tercapat 97




dibawah ini :


PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KEDNDARAAN DINAS / OPERASIONAL


TARGET REALISASI


2. Keluaran Tersedianya Bahan Pemeliharaan dan

pengurusan Rutin Kendaraan

Terpenuhinya Pemeliharaan dan

pengurusan rutin kendaraan 3 jenis

Terpenuhinya Pemeliharaan dan

pengurusan rutin kendaraan 3 jenis


Pemeliharaan dan pengurusan Rutin

kendaraan

100 %

97 %

4. Manfaat

5. Dampak


11) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Rumah Jabatan /

Dinas.




445.500.000,-.


dibawah ini :


PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS


TARGET REALISASI




perlengkapan Rumah

Jabatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan

Rumah Jabatan

selama 1 tahun sebanyak 1 Jenis

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan

Rumah Jabatan

selama 1 tahun sebanyak 1 Jenis

3. Hasil Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin /

Berkala Perelengkapan

Rumah Jabatan

100 %

100 %

4. Manfaat

5. Dampak

12) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas.




501.600.000,-.


dibawah ini :


PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS


TARGET REALISASI


2. Keluaran Tercapainya Pemeliharaan

Rutin/Berkala perlengkapan Rumah

Jabatan



selama 1 tahun

sebanyak 1 Jenis



selama 1 tahun

sebanyak 1 Jenis


Pemeliharaan Rutin / Berkala Perelengkapan

100 %

100 %


Rumah Jabatan

4. Manfaat

5. Dampak

13) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.




164.595.350,-.


dibawah ini :


KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR


TARGET REALISASI


2. Keluaran Tercapainya pemeliharaan rutin /

berkala perlengkapan

kantor selama 1 tahun sebanyak 4 Jenis

Terpenuhinya pemeliharaan

rutin

perlengkapan kantor 8 jenis


rutin

perlengkapan kantor 8 jenis


pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan

kantor selama 1 tahun sebanyak 4 Jenis

100 %

100 %

4. Manfaat

5. Dampak

14) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur




22.399.000,-.


dibawah ini :

TABEL 4.1.2.15

RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN

PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA MEBELEUR


TARGET REALISASI


2. Keluaran Tercapainya pemeliharaan rutin /

berkala meubeulair

selama 1 tahun sebanyak 1 kegiatan


rutin meubeulair

sebanyak 10 Jenis


rutin meubeulair

sebanyak 10 Jenis


3. Hasil Terpenuhinya pemeliharaan rutin /

berkala meubeulair selama 1 tahun sebanyak

1 kegiatan

100 %

64 %

4. Manfaat

5. Dampak

4.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 (satu)

kegiatan, antara lain :


Kegiatan ini dibiayai dari Belanja Langsung sebesar Rp. 398.288.000,-

terealisasi sebesar Rp. 340.129.300,- atau tercapai 85 % dengan

perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 5.000.000,- Belanja

Barang dan Jasa Rp. 335.129.300,-.


ini :

TABEL 4.1.3.1

RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA


TARGET REALISASI


2. Keluaran Tercapainya Kebutuhan

pengadaan pakaian dinas KDH, WKDH, dan Sekda

selama 1 tahun

Terpenuhinya

Kebutuhan Pakaian Dinas KDH, WKDH,

dan Sekda

Terpenuhinya

Kebutuhan Pakaian Dinas KDH, WKDH,

dan Sekda

3. Hasil Terpenuhinya kebutuhan pengadaan pakaian dinas

KDH, WKDH, dan Sekda selama 1 tahun

100 %

85 %

4. Manfaat

5. Dampak

4.1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri ari 1

(satu) kegiatan, antara lain :

a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang –

undangan.


terealisasi sebesar Rp. 15.800.000,- atau tercapai 79 % dengan dengan

perincian realisasi anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.800.000,-.


ini :

TABEL 4.1.5.1 RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG –

UNDANGAN


TARGET REALISASI



2. Keluaran Meningkatnya

Keterampilan dan

Wawasan Sumber Daya Aparatur Setda


3. Hasil Tersedianya Sumber daya

Aparatur Setda Yang Profesional

100 %

79 %

4. Manfaat

5. Dampak

4.1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan terdiri dari 2 (Dua) kegiatan, antara lain :

a. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran



perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 20.160.000,- dan



ini :

TABEL 4.1.6.1

RENCANA DAN REALISASI KINERJA PEMERINTAHAN

KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN

N

O NARASI TOLOK UKUR

KINERJA

TARGET REALISASI


2. Keluaran Tersusunnya Pelaporan

Keuangan Semesteran Bupati

Wakil, dan Setda

1 Dokumen 1 Dokumen

3. Hasil Tersedianya Dokumen

Laporan Keuangan

Semesteran Bupati Wakil, dan Setda

100 %

100 %

4. Manfaat

5. Dampak

b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



perincian realisasi anggaran Belanja Pegawai Rp. 20.160.000,- dan



ini :


PENYUSUNAN PELAPORAN AKHIR TAHUN

N

O NARASI TOLOK UKUR

KINERJA

TARGET REALISASI



2. Keluaran Tersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Bupati Wakil, dan Setda

1 Dokumen 1 Dokumen

3. Hasil Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir

Tahun Bupati Wakil, dan Setda

100 %

100 %

4. Manfaat

5. Dampak

B. Sumber Dana di Luar APBD Kabupaten Bandung.

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung pada Tahun Anggaran

2014 tidak mengelola anggaran di Luar APBD Kabupaten Badung.

BAB V. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN

A. Permasalahan

1. Dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan secara umum tidak terdapat

permasalahan yang mendasar, hanya hal-hal yang bersifat teknis. Akan tetapi

kendala tersebut dapat diselesaikan serta tidak berdampak pada hal yang lebih

besar.

A. Upaya Pemecahan Masalah

1. Upaya – upaya pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan

diupayakan untuk melaksanakan koordinasi terlebih dahulu dengan SKPD terkait

dengan kegiatan.

2. Pengambilan keputusan atas permasalahan atau jalan keluarnya didasarkan pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Laporan Tahunan Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) merupakan salah

satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai media akuntabilitas setiap instansi

pemerintah, yang merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab dan

disampaikan kepada atasannya, atau pemberi wewenang yang akhirnya bermuara

kepada Bupati Bandung, untuk selanjutnya menjadi pertanggungjawaban kepada

masyarakat yang perlu dilakukan secara periodik dan melembaga.

Adalah tugas SKPD memberikan Laporan Tahunan atas apa yang telah

dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sehingga dapat mengevaluasi hasil kegiatan

tersebut, sejauh mana tingkat keberhasilan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh SKPD

dan hasil evaluasi tersebut sebagai bahan input dan output untuk tahun anggaran

berikutnya.

Sebagaimana telah kami gambarkan bahwa untuk tahun anggaran 2014

(setelah perubahan) Bagian Umum Sekretariat Daerah mendapatkan alokasi anggaran

sebesar Rp. 19.624.885.856,- (Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat

Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)

dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 18.302.162.309,- (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus

Dua Ribu Seratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah) atau pencapaian


sebesar 93 %. Adapun anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.322.723.547

(Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima

Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) hal ini disebabkan karena pengesahan DPA

Perubahan Tahun Anggaran 2014 Bagian Umum hanya mempunyai waktu pelaksanaan

kegiatan baik pengadaan barang/jasa ataupun belanja modal sekitar 1 bulan. Sehingga

tidak mencukupi proses pewaktuan pelaksanaan kegiatan.

Bagian Umum Sekretariat Daerah dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran telah membuat 5 (Lima) Program dan 30 (tiga puluh) kegiatan, antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS;

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor;

g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;

i. Kegiatan Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan;

j. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

k. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;

l. Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis.

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur.

a. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

b. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

c. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas;

d. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

e. Kegiatan Pengadaan Mebeulair;

f. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan;

g. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;

h. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

i. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;

j. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

k. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah jabatan/Dinas;

l. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas;

m. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor

n. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.


4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.


a. Kegiatan Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang - undangan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

a. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;

b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun.

Dalam pelaksanaan kegiatan seringkali timbul permasalahan yang timbul

sehingga menganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan, namun demikian permasalahan

tersebut dapat diatasi dengan menggunakan metode koordinasi yang baik, Negosiasi

dan memantau perkembangan di lapangan dengan cara survey dan monitoring ke

lapangan serta disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran

Saran–saran yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan

adalah :

Penetapan Anggaran sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga dalam pelaksanaan

program kegiatan yang telah direncanakan pada Bagian Umum dapat meminimalisir

timbulnya permasalahan pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa ataupun

belanja modal.

Peran serta aktif SKPD untuk berkoordinasi dengan Bagian Umum dalam rangka

pencapaian fasilitasi kegiatan pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah.)

Penyelesaian pertanggungjawaban anggaran diharapkan dapat selesai tepat waktu dan

aspek akuntabilitas diperhatikan sehingga tidak timbul permasalahan dikemudian

hari.

KEPALA BAGIAN UMUM

DIAN WARDIANA, S. IP, M.Si, MP P e m b i n a

NIP. 19711015 199101 1 001


LAPORAN TAHUNAN

BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG


TAHUN ANGGARAN 2014

pengantar - bandungkab.go.id tahunan 2014.pdf · d. sistematika penyusunan 6 bab ii program kerja 8...

Documents