Negara dan Daerah

gajahguling

oleh : tatang suwandi

Pokok Bahasan :1. Pendahuluan : pengantar anggaran

negara dan daerah2. Perencanaan dan Penyusunan serta

Penetapan APBN dan APBD 3. Pelaksanaan APBN dan APBD4. Pemeriksaan dan

Pertanggungjawaban APBN dan APBD5. Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar

Negeri6. Pengelolaan Pinjaman Dalam Negeri

gajahguling

Apakah pengelolaan keuangan negara itu sama dengan pengelolaan keuangan rumah tangga perorangan atau perusahaan/swasta ?

Bila tidak, dimana inti (core) letak perbedaannya ?Jelaskan !

gajahguling

UUD 1945; UU 17/2003 ttg Keuangan Negara; UU 1/2004 ttg Perbendaharaan Negara; UU 15 2004 ttg Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

UU NO. 32 Tahun 2004 UU No. 33 Tahun 2004 PP, Perpres, Keppres, Permenkeu,

Permendagri dan Perdirjen PBN terkait.

gajahguling

Untuk apa suatu negara didirikan ?

Akibat apa yang timbul dari adanya

pembentukkan pemerintahan ?

Hal keuangan diatur dimana dan hal

keuangan itu mengatur apa saja ?

gajahguling

Suatu negara didirikan tentu mempunyai tujuan. Tujuan negara :1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia ;2. Memajukan kesejahteraan umum;3. Mencerdaskan kehidupan bangsa ;4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial; Untuk mencapai tujuan tersebut, negara membentuk suatu

organisasi yang diserahi tugas :- melaksanakan tujuan tersebut, dan - mengatur segala sesuatu yang berhubungan dgn kepentingan negara.

Organisasi yg dibentuk dan diberi kuasa oleh negara adalah pemerintah.

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk menjalankan tugas2 dan kepentingan suatu negara.

gajahguling

Alinea IV pembukaan UUD 1945 : maka dibentuk pemthan negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang.

Pembentukan pemerintahan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang,- yg perlu dikelola dalam sistem pengelolaan

keuangan negara,- yg dilaksanakan secara profesional, terbuka dan bertangung jawab untuk kemakmuran seluruh rakyat,- yang diwujudkan dalam APBN/APBD.

gajahguling

APBN ditetapkan setiap tahun dengan UU; RAPBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas

bersama DPR guna mendapatkan persetujuan bersama menjadi UU. Dalam proses pembahasan itu DPR memperhatikan pertimbangan DPD.

Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh Presiden, maka pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu.

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU (pasal 23 A).

Mata uang negara RI ialah Rupiah (pasal 23 B). Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan

UU (psl 23 C).

gajahguling

Sub Bidang Pengelolaan Fiskal;Sub Bidang Pengelolaan Fiskal; Sub Bidang Pengelolaan Sub Bidang Pengelolaan

Moneter;Moneter; Sub Bidang Pengelolaan Sub Bidang Pengelolaan

Kekayaan Negara yang Kekayaan Negara yang dipisahkan.dipisahkan.

Angka 3 Penjelasan Angka 3 Penjelasan Umum Umum

UU Keuangan NegaraUU Keuangan Negara

gajahguling

Sub bidang Sub bidang pengelolaan fiskalpengelolaan fiskal

administrasi administrasi kepabeanan,kepabeanan,

administrasi administrasi perpajakan, perpajakan,

penganggaran, penganggaran,

pengelolaan kebijakan pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka fiskal dan kerangka ekonomi makro, ekonomi makro,

pengawasan pengawasan keuangan.keuangan.

PERBENDAHARAANPERBENDAHARAANFu

ng

si-

fun

gsi

Angka 5 Penjelasan Angka 5 Penjelasan Umum Umum

UU Keuangan NegaraUU Keuangan Negaragajahguling

KEBIJAKAN DIBIDANG BELANJA NEGARA KEBIJAKAN DIBIDANG PENERIMAAN

NEGARA (PERPAJAKAN)

gajahguling

PERPAJAKAN DAN PNBP PENGANGGARAN BELANJA NEGARA PENGELOLAAN UTANG DAN

OPTIMALISASI PEMBIAYAAN ANGGARAN

PENATAAN KELEMBAGAAN KEUANGAN NEGARA

gajahguling

1. Fungsi ALOKASI

2. Fungsi DISTRIBUSI

3. Fungsi STABILISASI

gajahguling

1. Fungsi Alokasi Untuk mengadakan alokasi yg optimal terhadap sumber-

sumber daya ekonomi yang ada dalam masyarakat, agar kesejahteraan masyarakat dapat lebih ditingkatkan

2. Fungsi DistribusiMelalui kebijakan fiskal pemerintah dapat melakukan

distribusi pendapatan yang lebih merata dalam masyarakat.

3. Fungsi StabilisasiKebijakan fiskal dapat menyebabkan terjadinya kestabilan

yang mantap dalam bidang ekonomi yang berakibat kestabilan dalam bidang-bidang yang lainnya.kestabilan mempertahankan kesempatan kerja, kelangsungan produksi, stabilisasi harga-harga, menjaga neraca pembayaran luar negeri dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

gajahguling

let let the managers the managers

managemanage

Semangat yang Semangat yang melandasimelandasi

Check & BalanceCheck & BalanceMechanismMechanism

PengendalianPengendalian

dari dari Financial AdministrationFinancial AdministrationKe Ke Financial ManagementFinancial Management

Perubahan Perubahan mendasarmendasar

gajahguling

Amanat konstitusi pasal 23 C UUD 1945.

Apa akibat ditetapkannya UU 17/2003 ? Pelaksanaan Perbendaharaan dalam

sistematika UU 17/2003, terlihat dimana ?

Pendekatan apa saja yang dipakai untuk mendifinisikan keuangan negara ?

Apa pengertian keuangan negara ?

gajahguling

Dari sisi obyek Keu negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi subyek Keu negara meliputi seluruh obyek keuangan negara yang dimiliki oleh negara, dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

gajahguling

Dari sisi proses Keu neg mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek keu neg, mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan s/d pertanggungjawaban.

Dari sisi tujuan Keu negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan obyek keuangan negara dalam rangka penyelenggarakan pemerintahan negara.

gajahguling

Keu neg adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tsb.

gajahguling

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pasal 1 PP 58 tahun 2005gajahguling

Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman;

Kewajiban neg untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemthan neg dan membayar tagihan pihak ketiga;

Penerimaan negara dan pengeluaran negara; Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah; Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau

pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pd perusahaan negara/daerah;

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemt dlm rangka penyelenggaraan tugas pemthan/kepentingan umum;

Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

gajahguling

Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah.

Hak Daerah tersebut meliputi antara lain :

1. Hak menarik pajak daerah (UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34 Tahun 2000).

2. Hak untuk menarik retribusi/iuran daerah (UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34 tahun 2000).

3. Hak mengadakan pinjaman (UU No. 33 tahun 2004 ).

4. Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pusat (UU No. 33 tahun 2004).

Kewajiban daerah juga merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan pusat sesuai pembukaan UUD 1945

gajahguling

Aturan2 pokok berupa asas2 umum seperti : asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan dan asas spesialitas dimasukkan dalam UU 17/2003.

Asas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara/daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran;

Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.

Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.

Asas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.

gajahguling

Selain asas2 umum tsb, juga dimasukkan asas2 baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik (best practices) dlm mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan negara, a.l. :- akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil,- profesionalisme,- proporsionalitas,- keterbukaan dalam pengelolaan keuangan

negara,- pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

gajahguling

Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.

Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional.

Asas Proporsionalitas; pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.

Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen.

Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen.

gajahguling

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah.

gajahguling

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara :◦ Dikuasakan kepada menteri keuangan selaku pengelola

fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

◦ Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

◦ Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

◦ Tidak termasuk dibidang moneter, yang meliputi a.l. mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

gajahguling

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan, pada hakikatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia.

Setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan.

Sesuai dengan prinsip tersebut Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan kewajiban negara secara nasional.

Sementara kementerian negara/lembaga berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

gajahguling

PRESIDEN(CEO)

MENTERI TEKNIS (COO)

MENTERI KEU (CFO)

GUB/BUPATI/WALKOT (CEO)

SATUAN KERJAKUASA PA

KPPNKUASA BUN

BENDAHARA

gajahguling

gajahguling

PendelegasianKewenanganPresiden

Presiden(sebagai CEO)

KepalaKPPN(selakuKuasaCFO)

KepalaKantor(selakuKuasaCOO)

MenteriKeuangan(sebagaiCFO)

MenteriTeknis(sebagaiCOO)

PendelegasiankewenanganpelaksanaanprogramPendelegasiankewenanganperbendaharaan

Comptabel beheeradministratiefbeheeradministratief beheer

PEMBUATAN PEMBUATAN KOMITMENKOMITMEN

PENGUJIAN & PENGUJIAN & PEMBEBANANPEMBEBANAN

PERINTAH PERINTAH PEMBAYARANPEMBAYARAN PENGUJIANPENGUJIAN PENCAIRAN PENCAIRAN

DANADANA

Pemisahan Kewenangan Yang berlaku sampai tahun anggaran 2004

Menteri TeknisMenteri Teknis Menteri KeuanganMenteri Keuangan

gajahguling

Comptabel beheer administratief beheer

PEMBUATAN PEMBUATAN KOMITMENKOMITMEN

PENGUJIAN & PENGUJIAN & PEMBEBANANPEMBEBANAN

PERINTAH PERINTAH PEMBAYARANPEMBAYARAN PENGUJIANPENGUJIAN PENCAIRAN PENCAIRAN

DANADANA

Menteri Teknis Menteri Keuangan

gajahguling

STRUKTUR ORGANISASIPENGELOLA KEUANGAN NEGARA

STRUKTUR ORGANISASIPENGELOLA KEUANGAN NEGARA

PRESIDEN

SATKERKuasa Pengguna

Anggaran

MENTERIPENGGUNAANGGARAN

MENTERI KEUANGANBENDAHARAWAN

UMUM

SATKERKuasa Pengguna

Anggaran

KPPNKuasa Bendara

Umum

KPPNKuasa Bendara

Umum

gajahguling

Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Dalam pengertian tersebut terkait 2 hal yaitu:1. Pengelolaan keuangan negara; dan2. Pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan negara.1 dan 2 tersebut, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

gajahguling

Kegiatan pelaksanaan perbendaharaan negara merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara, yang hanya mencakup pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD.

gajahguling

1. Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah,

2. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara/daerah,

3. Pengelolaan kas,4. Pengelolaan piutang dan utang

negara/daerah,5. Pengolaan investasi dan barang milik

negara/daerah,6. Penyelenggaraan akuntansi dan sistim

informasi manajemen keuangan negara/daerah,

gajahguling

7. Penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD,

8. Penyelesaian kerugian negara/daerah,9. Pengelolaan Badan Layanan Umum,10. Perumusan standar, kebijakan, serta

sistem yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaanAPBN.

gajahguling

1. UU tentang APBN/Perda merupakan dasar bagi pemerintah pusat/daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran negara/daerah;

2. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;

3. Semua pengeluaran negara/daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah pusat/daerah, dibiayai dengan APBN/APBD.

gajahguling

4. Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah;

5. Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN/APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga.

gajahguling

PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARAPENGELUARAN NEGARA

PENGUJIANPENGUJIAN

Menteri TeknisMenteri TeknisSelaku Pengguna AnggaranSelaku Pengguna Anggaran

PEMBUATAN PEMBUATAN KOMITMENKOMITMEN

Tahapan AdministratifTahapan Administratif

Pengujian :• Wetmatigheid• Rechtmatigheid• Doelmatigheid

SPMSPM

PENGUJIANPENGUJIAN

Menteri KeuanganMenteri KeuanganSelaku BUNSelaku BUN

Tahapan KomtabelTahapan Komtabel

Pengujian :• Substansial :

•Wetmatigheid •Rechtmatigheid

• Formal

CHEQUECHEQUE

?

gajahguling

1. Pengguna anggaran;2. Bendahara Umum negara;3. Kuasa Pengguna Anggaran;4. Kuasa Bendahara Umum Negara;5. Bendahara Penerima;6. Bendahara Pengeluaran.7. Pejabat Pembuat Komitmen8. Pejabat Penguji SPM

gajahguling

Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga.

Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara.

Setiap menteri/pimpinan lembaga adalah pengguna anggaran/pengguna barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

gajahguling

1. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran 2. Menunjuk kuasa pengguna

anggaran/pengguna barang 3. Menetapkan pejabat yang bertugas

melakukan pemungutan penerimaan negara 4. Menetapkan pejabat yang bertugas

melakukan pengelolaan utang dan piutang. 5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan

pengeluaran anggaran belanja

gajahguling

6. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah pembayaran

7. Menggunakan barang milik negara 8. Menetapkan pejabat yang bertugas

melakukan pengelolaan barang milik negara

9. Mengawasi pelaksanaan anggaran 10. Menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan 11. Kementerian negara/lembaga yang

dipimpinnya

gajahguling

Bendahara umum negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

Menteri keuangan adalah bendahara umum negara.

gajahguling

1. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara

2. Mengesahkan dokumen pelaksana anggaran

3. Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara

4. Menetapkan system penerimaan dan pengeluaran kas negara

5. Menunjuk Bank dan atau lembaga keuangan laninya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara

gajahguling

6. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara

7. Menyimpan uang negara 8. Menempatkan uang negara dan

mengelola/menatausahakan investasi 9. Melakukan pembayaran berdasarkan

permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum negara

gajahguling

10. Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah

11. Memberikan pinjaman atas nama pemerintah

12. Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara

13. Mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintah

14. Melakukan penagihan piutang negara

gajahguling

15. Menetapkan system akuntansi dan pelaporan keuangan negara

16. Menyajikan informasi keuangan negara 17. Menetapkan kebijakan dan pedoman

pengelolaan serta penghapusan barnag milik negara

18. Menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap uang rupiah dalam rangka pembayaran pajak

19. Menunjuk pejabat kuasa bendahara umum negara.

gajahguling

Menteri keuangan selaku bendahara umum negara mengangkat kuasa bendahara umum negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan.

Tugas kebendaharaan meliputi kegiatan :- menerima,- menyimpan,- membayar atau menyerahkan,- menata usahakan, dan- mempertanggung jawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

gajahguling

Kuasa bendahara umum negara melaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas negara sesuai dengan ketentuan dalam rangka melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara.

Kuasa bendahara umum negara berkewajiban: - memerintahkan penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan anggaran, dan- berkewajiban melakukan pembayaran

tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran.

gajahguling

Bendahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk :- menerima,- menyimpan,- menyetorkan,- menata usahakan dan- mempertanggung jawabkan uang

pendapatan negaradalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/ lembaga/pemerintah daerah.

gajahguling

Bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk :- menerima,- menyimpan,- membayarkan,- menatausahakan, dan- mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negaradalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/ satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.

gajahguling

Bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga.

Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja dilingkungan kementerian negara/lembaga.

gajahguling

Anggaran atau budget adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam suatu jangka waktu tertentu

Menurut suparmoko (1979) anggaran atau budget adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan selama jangka waktu tertentu biasanya adalah satu tahun.

gajahguling

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. (Pasal 1 ayat (7) UU No. 17 tahun 2003)

APBN setiap tahun ditetapkan, merupakan penjabaran rencana kerja penyelenggaraan negara untuk kurun waktu satu tahun anggaran atau 12 bulan.

gajahguling

o Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (Pasal 1 ayat (8) UU No. 17 tahun 2003)

o APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

o Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember

gajahguling

APBN tahun anggaran 1999/2000 dan APBN-APBN sebelumnya berlaku mulai 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.

APBN tahun anggaran 2000 sebagai APBN transisi jangka waktunya hanya sembilan bulan yang berlaku mulai 1 April sampai dengan 31 Desember.

APBN tahun anggaran 2001 dan tahun-tahun anggaran selanjutnya menggunakan tahun takwim penuh yang berlaku mulai 1 Januari sampai 31 Desember setiap tahun.

gajahguling

APBN dituangkan ke dalam suatu struktur dan fomat yang memuat pengelompokan jenis transaksi berkaitan dengan rencana kegiatan penyelenggaraan negara menurut pengaruhnya terhadap posisi keuangan negara dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Rencana kerja tersebut dituangkan dalam angka-angka yang dikategorikan ke dalam kelompok pendapatan negara dan hibah, belanja negara dan pembiayaan.

gajahguling

Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah.

Belanja negara dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

gajahguling

Struktur dan format APBN sampai dengan tahun anggaran 1999/2000 dibuat dalam bentuk skontro, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran negara diletakkan berdampingan.

Sisi kiri berisi catatan penerimaan negara dan sisi kanan berisi catatan belanja negara.

Bentuk ini biasanya dikenal dengan T-account dan berdasarkan pada prinsip anggaran berimbang yang dinamis.

gajahguling

Mulai tahun anggaran 2000 struktur dan format APBN dirubah ke dalam bentuk staffel, yaitu catatan penerimaan negara dan pengeluarannya disatuan dalam satu kolom.

Catatan penerimaan ditempatkan di bagian atas, sedangkan catatan belanja negara ditempatkan di bawahnya.

Dalam format APBN bentuk staffel ini dapat memperlihatkan adanya surplus atau defisit anggaran, dan kemudian dilanjutkan dengan pembiayaannya baik dari sumber dalam negeri maupun dari luar negeri.

Bentuk ini kemudian dikenal dengan istilah I-account.

gajahguling

gajahguling

gajahguling

A.PenerimaanPenerimaan APBN diperoleh dari berbagai sumber yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai dan Pajak lainnya yang merupakan sumber utama penerimaan APBN. Selanjutnya Penerimaan Non Pajak, diantaranya penerimaan dari sumber daya alam, laba BUMN

gajahguling

B.PengeluaranSecara umum, pengeluaran yang dilakukan pada suatu tahun anggaran harus ditutup dengan penerimaan pada tahun anggaran yang sama. Berbeda dengan anggaran penerimaan negara yang diperlakukan sebagai target penerimaan pemerintah dan diharapkan dapat dilampauinya, anggaran pengeluaran merupakan batas pengeluaran yang tidak boleh dilampaui.

gajahguling

B.Pengeluaran (Cont’d)Secara Umum, proses terjadinya pengeluaran melalui 4 tahap, yaitu:1. Kewenangan Anggaran2. Pelimpahan Kewenangan Anggaran3. Kewajiban4. Realisasi Pengeluaran (outlays)

gajahguling

C.Dana PerimbanganDana Perimbangan adalah transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka program desentralisasi. Terdapat 3 jenis transfer, yaitu dana bagi hasil penerimaan, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus

gajahguling

D.Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah yang memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan daerah lain, contohnya propinsi Papua mendapat dana alokasi yang lebih besar untuk mengatasi masalah yang kompleks di wilayahnya. Tujuan alokasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan mengurangi ketertinggalan dari propinsi lainnya.

gajahguling

F. Defisit dan SurplusDefisit atau surplus merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebut defisit, sebaliknya jika penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus.

gajahguling

G.KeseimbanganDalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu : keseimbangan primer, dan keseimbangan umum.Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga, sedangkanKesembangan Umum adalah total penerimaan dikurangi total pengeluaran termasuk pembayaran bunga

gajahguling

H.PembiayaanPembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran. Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah pembiayaan dalam negeri meliputi penerbitan obligasi, penjualan aset dan privatisasi, dan pembiayaan luar negeri meliputi pinjaman proyek, pembayaran kembali utang, pinjaman program dan penjadwalan kembali utang

gajahguling

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

PANJANG (RPJP)RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKAMENENGAH (RPJM)

RENCANA KERJA PEMERINTAH(RKP)

Visi, Misi, Tupoksi, Tujuan,Sasaran, Kebijakan, dan

Program

Strategi & Prioritas APBN

Arah dan Kebijakan Umum

RKA-KL

Program & Kegiatan Unit KerjaRancangan Anggaran K/L

Rancangan APBNgajahguling

Pokok-pokok Kebijakan Fiskal danKerangka Ekonomi

Makro(Pertengahan Mei)

Pagu Sementara(Pertengahan Juni)

RAPBN(Agustus)

APBN(Akhir Oktober)

Rincian Anggaran Belanja K/L

(Akhir November)

Perpres UU

RUU & NK

RKP

Pagu Indikatif

(Maret)

(1) (2) (3)

(4)

(5)(6)

(7)

DIPA K/L

(31 Desember)

LKPP

(Juni TA Y)

(8)

gajahguling

PLAFON

RAPBN

Asumsi Makro

• Pertumbuhan Ekonomi• Inflasi• Nilai Tukar• Harga Minyak• Produksi Minyak• Tk. Suku Bunga

• Depkeu• Bappenas• Bank Indonesia• BPS

Pembahasan RKA-KL

.Komisi-Komisi DPR

.Depkeu

.Kementerian/Lembaga

Departemen Keuangan

ALUR APBNALUR APBN

gajahguling

RENSTRA-KL

PAGU INDIKATIF

RENJA-KL

PAGU SEMENTARA

RKA-KL

HIMPUNAN RKA-KL

NOTA KEU & RAPBN

RPJM

APBN

RINCIAN APBN

RKP

DIPA

LKPP

BAPPENAS

KEMENTERIAN/LEMBAGA

BAPPENAS+DEPKEU

KEMENTERIAN/LEMBAGA

BAPPENAS

KEMENTERIAN KEUANGAN

KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN

PEMERINTAH+DPR

KEMENTERIAN KEUANGAN

KEMENTRIAN/L+DEPKEU

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERENCANAAN

PENGANGGARAN

PENGESAHAN ANGGARAN

PELAKSANAAN

PERTNGGJWB

PP

SEB

PP

SE-MK

UU

Perpres

UU gajahguling

Penganggaran Terpadu (Unified Budget)

Penganggaran Berbasis Kinerja (Performance Based Budgeting)

Penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework)

gajahguling

1. Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

2. Sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dan biaya operasional yang berulang (recurrent) dipertimbangkan secara simultan.Dualisme perencanaan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan di masa lampau menimbulkan peluang duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran.

3. Perencanaan belanja rutin dan belanja modal dilakukan secara terpadu dalam rangka mewujudkan prestasi kerja kementerian/lembaga yang dapat memuaskan masyarakat.

gajahguling

FORMAT LAMA(s/d 2004)

FORMAT BARU(mulai TA 2005)

Belanja Pemerintah Pusat :

1. Pengeluaran RUTIN

a. Belanja Pegawai

b. Belanja Barang

c. Pembayaran Bunga

Utang

d. Subsidi

e. Pengeluaran Rutin

Lainnya

2. Pengeluaran PEMBANGUNAN

Belanja Pemerintah Pusat :

1. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang

3. Belanja Modal

4. Pembayaran Bunga Utang

5. Subsidi

6. Belanja Hibah

7. Bantuan Sosial

8. Belanja Lain-lain

gajahguling

•Belanja Pegawai (Tidak Mengikat)

•Belanja Barang (Tidak Mengikat)

•Belanja Modal

•Bantuan Sosial

Pengeluaran Pembangunan

FORMAT LAMA(s/d 2004)

FORMAT BARU(mulai TA 2005)

gajahguling

1. Mengutamakan upaya pencapaian output (keluaran) dan outcomes (hasil) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan.

2. Ditujukan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari penggunaan sumber daya yang terbatas.

3. Perlu adanya indikator kinerja dan pengukuran kinerja untuk tingkat satuan kerja (satker) dan kementerian/lembaga.

gajahguling

MENGUBAH FOKUS PENGUKURANbergeser

Besarnya Jumlah Alokasi

Sumber Daya

Hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya

gajahguling

Pasal 1 poin 5 PP 21/2004:

KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju

Prakiraan Maju (Pasal 1 poin 6 PP 21/2004):

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

gajahguling

201020092008

2007

Saat kebijakan

diputuskan

(R)APBN Prakiraan Maju

Prakiraan Maju

Dampak kebijakan terhadap anggaran pada tahun:

KPJM

Prakiraan Maju

Prakiraan Maju

gajahguling

Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Prtggungjwbn Pemeriksaan

RPJMD

RKPD

KUA/PPAS

RAPBD

Evaluasi Raperda APBD oleh

Gubernur/Mendagri

RKA-SKPD

APBD

Pedoman Penyusunan RKA-

SKPD

Nota Kesepakatan

Rencana DPA-SKPD

Verifikasi

DPA-SKPD

Pelaksanaan APBD

Pendapatan

Belanja

Pembiayaan

Laporan Realisasi Semester Pertama

Perubahan APBDD

Disusun sesuai SAP

Laporan KeuanganPemerintah Daerah

-LRA-Neraca-Lap. Arus Kas-CaLK

Laporan Keuanga

n Diperiksa oleh BPK

Raperda Pertanggu

ng-jawaban

APBD

Penatausahaan Pendapatan

Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja

Penatausahaan Belanja

Penerbitan SPM-UP, SMP-GU,SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPDPenerbitan SP2D oleh PPKD

Penatausahaan Pembiayaan

Dilakukan oleh PPKD

Kekayaan dan Kewajiban Daerah

-Kas Umum--Piutang--Investasi-Barang--Dana Cadangan--Utang

Akuntnsi Keuangan Daerah

Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

gajahguling

Pendapatan daerahBelanja DaerahPembiayan daerah

gajahguling

APBD

Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pembiayaan Daerah

• PAD• Dana

Perimbangan• Lain-lain

pendapatan daerah yang sah

• Klasifikasi belanja menurut organisaasi

• Klasifikasi belanja menurut fungsi

• Klasifikasi belaja menurut program dan kegiatan

• Klasifikasi belanja menurut jenis belanja

• Penerimaan pembiayaan

• Pengeluaran pembiayaan

gajahguling

PP 58/2005 & Permendagri 13/2006 PP 24/2005 SAP

A. Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah

2. Retribusi Daerah

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

B. Dana Perimbangan

1. Dana Bagi Hasil

2. Dana Alokasi Umum

3. Dana Alokasi Khusus

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Bantuan Dana

2. Hibah

3. Dana Darurat

4. Dana penyesuaian & Dana Otsus

5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

A. Pendapatan Asli Daerah1. Pajak Daerah2. Retribusi Daerah3. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan4. Lain-lainPAD yang sahB. Pendapatan Transfer

Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan

1. Dana Bagi Hasil2. Dana Alokasi Umum3. Dana Alokasi KhususTransfer pemerintah pusat lainnya1. Dana otonomi khusus2. Dana penyesuaianTransfer Pemerintah Provinsi1. Pendapatan bagi hasil pajak2. Pendapatan bagi hasil pajak

lainnyaC. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang sah1. Pendapatan hibah2. Pendapatan dana darurat

gajahguling

Belanja Daerah

Urusan Wajib Urusan Pilihan

Prioritas :Melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan , kesehatan, fasos, fasum,sistem jaminan sosial

Potensi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pertambangan,perikanan,pertanian,perkebunan, perhutanan, dan pariwisata

gajahguling

gajahguling

PENDEKATAN ANGGARAN TERPADU DALAM RKA-KL

PENETAPAN SATUAN KERJA SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNTUK MELAKSANAKAN SEMUA KEGIATAN YANG DITETAPKAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

SETIAP SATUAN KERJA MINIMAL MEMPUNYAI SATU KEGIATAN DLM RANGKA MEWUJUDKAN SEBAGIAN SASARAN PROGRAM DARI UNIT ORGANISASI

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN SATUAN KERJA MEMPUNYAI KELUARAN YANG JELAS & TIDAK TUMPANG TINDIH DNG KELUARAN DARI KEGIATAN LAIN

JENIS BELANJA YG DITETAPKAN DENGAN KRITERIA YG SAMA UNTUK SEMUA KEGIATAN

SATU DOKUMEN PERENCANAAN, SATU DOKUMEN PENGANGGARAN DAN SATU DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN UNTUK SEMUA JENIS SATKER DAN KEGIATAN

KOMPONEN POKOK

gajahguling

KLASIFIKASI EKONOMI

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG

BELANJA MODAL

BANTUAN SOSIAL

HIBAH

SUBSIDI

BUNGA UTANG

BELANJA LAIN-LAIN

PENGELUARAN UNTUK KOMPENSSI DALAM BENTUK UANG YANG DIBERIKAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH YANG BERTUGAS DIDALAM MAUPUN DILUAR NEGERI SEBAGI IMBALAN ATAS PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN

PENGELUARAN UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG HABIS PAKAI UNTUK MEMPRODUKSI BARANG/JASA TERTENTU

PENGELUARAN YANG DIPAKAI UNTUK PEMBENTUKAN MODAL YANG SIFATNYA MENAMBAH ASET PEMERINTAH

PENGELUARAN UNTUK TRANSFER UANG ATAU BARANG YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT GUNA MELINDUNGI DARI KEMUNGKINAN TERJADINYA RESIKO SOSIAL TERTENTU

PENGELUARAN UNTUK TRANSFER YANG SIFATNYA TIDAK WAJIB KEPADA NEGARA LAIN ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL

PENGELUARAN YG DIBAYARKAN KEPADA PERUSAHAAN NEGARA/SWASTA/LEMBAGA TERTENTU YG MEMPRODUKSI DAN MENJUAL BARANG/JASA AGAR HARGA BARANG/JASA YANG DIPRODUKSI DPT DIJANGKAU MASYARAKAT

PENGELUARAN UNTUK PEMBAYARAN ATAS KEWAJIBAN PENGGUNAAN UTANG BAIK DALAM MAUPUN LUAR NEGERI

PENGELUARAN UNTUK BELANJA PEMERINTAH YANG TIDAK DAPAT DIKLASIFIKASIKAN MENURUT JENIS BELANJA TERSEBUT

gajahguling

gajahguling

1. Mengutamakan upaya pencapaian output (keluaran) dan outcomes (hasil) atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan.

2. Ditujukan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari penggunaan sumber daya yang terbatas.

3. Perlu adanya indikator kinerja dan pengukuran kinerja untuk tingkat satuan kerja (satker) dan kementerian/lembaga.

gajahguling

SATUAN KERJA SEBAGAI PENANGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN/OUTPUT KEGIATAN/ SUBKEGIATAN

SATUAN KERJA MEMPUNYAI KELUARAN YANG JELAS & TERUKUR SEBAGAI AKIBAT DARI PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMBEBANAN ANGGARAN PADA JENIS BELANJA YANG SESUAI

PERHITUNGAN ANGGARAN DIDASARKAN PADA STANDAR BIAYA (BERSIFAT UMUM DAN BERSIFAT KHUSUS

RANGKAIAN TINDAKAN YG DILAKSANAKAN SATUAN KERJA SESUAI DENGAN TUGAS POKOKNYA UNTUK MENGHASILKAN KELUARAN YANG DITENTUKAN

PENDEKATAN ANGGARAN KINERJA DALAM RKA-KL

KOMPONEN POKOK

gajahguling

Kerangka KonseptualKerangka Konseptual

PenganggaranBerbasisKinerja

RENSTRA

RENJA

• Mengendalikan dan mengarahkan setiap program/kegiatan dg mengacu kepada rencana

• Setiap satuan kerja dpt lebih selektif dlm merencanakan program/kegiatan

• Menghindari duplikasi pembiayaan/tumpang tindih anggaran

• Program• Sasaran Terukur Program• Pengguna Program• Kegiatan• IK

Keputusan stratejik untukpeningkatan kualitas organisasi, efisiensi & optimalisasi sumber daya, evaluasi, dan pelaporan kinerja

Memerlukan

BudgetEntity

Komitmen Bersama

Isu Stratejik

gajahguling

Kerangka KonseptualKerangka Konseptual

Sistem Monitoring & Pelaporan Kinerja

Penganggaran Berbasis Kinerja

BudgetExecution

Alokasi Anggaran

Mempertimbangkan

Hasil Yang Diharapkan

Kegiatan

• Efisiensi• Efektivitas• Akuntabilitas

Pengukuran Kinerja Evaluasi

Realisasi Rencana

Target Kinerja

RENSTRA• Visi• Misi• Tujuan• Sasaran• Strategi

• Output• Outcome• Manfaat

gajahguling

gajahguling

Specific – jelas, tepat dan akuratFaktor apa yang paling menentukan keberhasilan?

Measured – dapat dikuantifikasikanKarakteristik apa yang dapat dikuantifikasikan?

Achievable – praktis & realistisApakah kinerja tahun sebelumnya dapat ditingkatkan?

Relevant – bagi konsumen (masyarakat)Apakah konsumen menganggap bahwa target yang

ditetapkan yang terpenting? Timed – batas atau tenggang waktu

Seberapa cepat dapat dicapai? Berapa lama permintaan dapat direspon?

gajahguling

PP 21/2004 Pasal 7 ayat 2:

“Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan”

Penjelasan PP 21/2004 (Poin I.4):“Kementerian/lembaga dituntut memperkuat diri dengan kapasitas dalam mengembangkan indikator kinerja, dan sistem pengukuran kinerja, dan dalam meningkatkan kualitas penyusunan kebutuhan biaya, sebagai persyaratan untuk mendapatkan anggaran”

gajahguling

Agar pengukuran dapat dilakukan, maka kinerja harus dapat dinyatakan dalam angka (kuantifikasi).

Oleh karena itu diperlukan indikator-indikator yang dapat menunjukkan secara tepat tingkat prestasi kerja/kinerja.

Macam Indikator Kinerja:◦Indikator Kinerja Kegiatan ◦Indikator Kinerja Program ◦Indikator Efisiensi◦Indikator Kualitas

gajahguling

Fokus penganggaran dan penelaahan biaya kegiatan akan bergeser dari input costing ke per unit cost of output

Perlu koordinasi yang erat antara Kementerian/Lembaga dengan Kementerian Keuangan agar standar biaya keluaran dapat ditetapkan

gajahguling

Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai seberapa besar perbedaan (gap) antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan.

Dengan diketahuinya perbedaan (gap) tersebut, maka upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilakukan.

gajahguling

Standar Kinerja 1

Kinerja Aktual

Waktu

Level Kinerja

gap

Standar Kinerja 2

gajahguling

gajahguling

Pasal 1 poin 5 PP 21/2004:

KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju

Prakiraan Maju (Pasal 1 poin 6 PP 21/2004):

Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

gajahguling

201020092008

2007

Saat kebijakan

diputuskan

(R)APBN Prakiraan Maju

Prakiraan Maju

Dampak kebijakan terhadap anggaran pada tahun:

KPJM

Prakiraan Maju

Prakiraan Maju

gajahguling

Tahun anggaran berjalan 2006 & KPJM 2007-2009

Tahun anggaran berjalan 2007 & KPJM 2008-2010

Tahun anggaran berjalan 2008 & KPJM 2009-2011

2008

PrakiraanMaju

to t+1 t+2 t+3

2006 APBN

2007 RAPBN

2009 Proyeksi

2009

PrakiraanMaju

t-1 t0 t+1 t+2 t+3

2007 APBN

2008 RAPBN

2006 Realisasi

2010 Proyeksi

2010

PrakiraanMaju

t-2 t-1 to t+1 t+2 t+3

2011 Proyeksi

2006 PAN

2007 Realisasi

2008 APBN

2009 RAPBN

gajahguling

Mengembangkan disiplin fiskal, dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability)

Meningkatkan keterkaitan antara kebijakan, perencanaan, dan penganggaran (antara KPJM, RKP, dan APBN)

Mengarahkan alokasi sumberdaya agar lebih rasional dan strategis Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan

pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien Meningkatkan predictabiliy dan kesinambungan pembiayaan suatu

program/kegiatan. Memudahkan kerja perencanaan kementerian/lembaga pada tahun-

tahun berikutnya. Mendorong peningkatan kinerja kementerian/lembaga dalam

memberikan pelayanan kepada publik.gajahguling

gajahguling

Kebijakan PenerapanKebijakan Penerapan

Undang Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

• Penganggaran terpadu• Kerangka Pengeluaran

jangka menengah• Penganggaran berbasis

kinerja

• Optimalisasi penggunaan dana untuk pencapaian sasaran program

• Penyusunan anggaran dengan perspektif multi tahun

• Meningkatkan disiplin dan alokasi anggaran yang efisien dg perkiraan ke depan (forward estimates)

• Wahana untuk mengubah kebijakan, program dan kegiatan, mengalokasikan sumber daya sesuai prioritas dan sasaran penting pemerintah

• Mengharuskan adanya keterkaitan yang jelas antara setiap anggaran instansi pemerintah dg outputs & outcomes

• Mengembangkan informasi kinerja sebagai pengukuran kinerja, dan pengukuran biaya

• Mengubah paradigma penilaian kinerja instansi/unit kerja

• Meningkatkan kualitas pelayanan publik

StakeholdersBottom

UpTop

Down

gajahguling

Kebijakan PenerapanKebijakan Penerapan

• Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

• Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)

Renja - KL

Renja - KL

RKP

• Untuk menghubungkan Renstra dengan anggaran

• Menghindarkan tumpang tindih program/ kegiatan

• Ketersediaan pendanaan program/ kegiatan yang lintas fungsi, lintas instansi, lintas daerah

• Menjamin kepastian pendanaan & pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, dan tanggungjawab yang jelas

RPJM

RKA - KL

Renstra-KL

Renstra-KL

gajahguling

20052005 20062006 20072007MENYEMPURNAKAN PENGGUNAAN DOKUMEN PENGANGGARAN TERPADU - RKAKL

MENYEMPURNAKAN KRITERIA SATKER SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN DAN PELAKSANA KEGIATAN TERPADU

MENYEMPURNAKAN KRITERIA JENIS BELANJA DAN KRITERIA PEMBEBANAN PADA JENIS BELANJA

MULAI MENGGUNAKAN DOKUMEN PENGANGGARAN TERPADU - RKAKL

MULAI MENERAPKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TERPADU – SATKER

MULAI MENGANUT KLASIFIKASI EKONOMI TERPADU – JENIS BELANJA

MEMPERSIAPKAN UPAYA UNTUK BENAR-BENAR MENGHILANGKAN KESAN MASIH ADANYA DIKOTOMI BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN

MENGEVALUASI KEMBALI PEMBEBANAN PENGELUARAN SEBAGAI BELANJA ATAU NON BELANJA – PENDANAAN ATAU PEMBIAYAAN

gajahguling

20052005 20062006 20072007

MEMPERKENALKAN DOKUMEN PENGANGGARAN KINERJA - RKAKL

MULAI MENGGUNAKAN UNIT PENANGGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN - SATKER

MENYEMPURNAKAN PENGGUNAAN DOKUMEN PENGANGGARAN KINERJA - RKAKL

MENYEMPURNAKAN KRITERIA SATKER SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB PENCAPAIAN KELUARAN

SUDAH MENYEDIAKAN SEBAGIAN STANDAR BIAYA UNTUK MENGHITUNG ALOKASI PADA KEGIATAN – SBU/SBK

SINKRONISASI FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM/KEGIATAN DALAM RANGKA KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

MEMPERLUAS PENYEDIAAN STANDAR BIAYA BAIK YANG BERSIFAT UMUM MAUPUN YANG BERSIFAT KHUSUS

gajahguling

20052005 20062006 20072007MEMPERKENALKAN DOKUMEN PENGANGGARAN UNTUK KPJM/MTEF – RKAKL KHUSUSNYA FORM 1.2, 1.4, 1.5, 2.2,.2.4, 3.2, DAN 3.4 MENGENAI PRAKIRAAN MAJU

MENYEMPURNAKAN PENGGUNAAN DOKUMEN PENGANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN KPJM/MTEF

MELETAKKAN DASAR-DASAR PELAKSANAAN MTEF/KPJM

SUDAH TERSEDIA SEBAGIAN STANDAR BIAYA YANG KELAK AKAN MEMBANTU DALAM MEPERHITUNGKAN PRAKIRAAN MAJU & MTEF

MENYEMPURNAKAN PENGGUNAAN DOKUMEN PENGANGGARAN UNTUK PELAKSANAAN KPJM/MTEF – KHUSUSNYA MULAI DIGUNAKANNYA FORM 1, FORM 2, DAN FORM 3 UNTUK MULAI MELAKSANAKAN DASAR-DASAR KPJM/NTEF

MEMPERLUAS TERSEDIANYA STANDAR BIAYA YANG AKAN SANGAT MEMBANTU DALAM MEPERHITUNGKAN PRAKIRAAN MAJU DAN KPJM

gajahguling

  2010* 2011**

Pendapatan Negara 992,4 1.104,9

> Pen. Perpajakan 743,3 850,3

> Pen. Bukan Pajak 247,2 250,9

> Hibah 1,9 3,7

Belanja Negara 1.126,1 1.229,6

> Belanja Pem. Pusat 781,5 836,6

> Transfer Daerah 344,6 393,0

Pembiayaan 133,7 124,7

> Dalam negeri 133,9 125,3

> Luar Negeri (0,2) (0,6)

APBN(dalam triliun)

gajahguling

gajahguling

Asumsi Makro  

2010* 2011**

PDB (Triliun Rp) 6.253,8 7.019,9

Pertumb. Ekonomi(%) 5,8 6,4

Inflasi (%) 5,3 5,3

Kurs (IDR/USD) 9.200,0 9.250,0

SBI 3 bln (%) 6,5 6,5

Harga Minyak(USD/brl) 80,0 80,0

Lift. Minyak (MBCD) 0,965 0,970

Sumber: * APBN-P 2010** APBN 2011

gajahguling

Terima kasih