pengantar analisa kasus pemekaran melalui pendekatan comparative historical institutionalism

Pengantar Analisa Kasus Pemekaran Melalui

Pendekatan Comparative Historical Institutionalism

Mata Kuliah

Pemerintahan Daerah

STIA LAN Jakarta

Semester Gasal 2011

Dosen: Ratri Istania, SIP, MA

Sejarah Provinsi Pasundan(1949-1959) dan (1998-Sekarang)

Kelemahan• Nama pansundan

berkaitan dengan nama kesukuan

• Dimotori oleh aktor-aktor politik di level lokal

• Daerah pasundan sudah terpecah menjadi 2 provinsi: Banten dan Jawa Barat

Kekuatan

Sejarah Provinsi Surakarta(1949-1959) dan (1998-Sekarang)

• Pernah memiliki bentuk pemerintahan monarki

• Secara administrasi pernah terbentuk daerah istimewa Surakarta 17 Agustus 1945, setingkat provinsi

•

• Timbulnya gerakan anti-monarki

• Gerakan anti-monarki melikuidasi provinsi menjadi karesidenan (raja turun tahta menjadi rakyat biasa)

Sejarah Provinsi Madura(1949-1959) dan (1998-Sekarang)

• 50% masyarakat menolak

• Beberapa politisi (PKB) belum melihat urgensi wacana provinsi madura

• Gubernur jatim mengatakan pulau madura yg baru terdiri 4 kabupaten belum siap dimekarkan

• 50% masyarakat mendukung

• Sumber daya alam sangat mendukung: gas dan minyak bumi

• Sumber daya manusia tingkat pendidikan tinggi

Pengaruh Lingkungan Provinsi Pasundan

(1949-1959) dan (1998-Sekarang)• Politik luar

– Kebijakan desentralisasi

– Pemekaran, kekuasaan, dan kewenangan

• Politik dalam– Identitas kesukuan

ditonjolkan

• 27 desember 1949 pernah diakui sebagai Negara Pasundan, Konferensi KMB

• Pengakuan internasional masa lalu memicu kembalinya romantisme menjadi daerah otonom (negara)

• Budayawan: mengikisnya budaya mereka, provinsi dapat menguatkan kembali budaya mereka

Pengaruh Lingkungan Provinsi Surakarta

(1949-1959) dan (1998-Sekarang)• Politik luar:

– Kebijakan desentralisasi

• Politik dalam:– Masyarakat

menginginkan kembali surakarta menjadi provinsi yg statusnya dibekukan untuk sementara

– Minimal ada 7 kota/kabupaten mendukung terbentuknya provinsi baru

• Populasi penduduk sudah padat (kota terpadat di Jawa Tengah)

• 8 kota terpadat di Indonesia

• Banyak pabrik/industri berkembang pesat

• Masyarakat banyak tertampung di dalam industri

• Sebagai pusat kota jasa dan pariwisata di Jawa Tengah

Pengaruh Lingkungan Provinsi Madura

(1949-1959) dan (1998-Sekarang)• Politik Lokal:

– Tujuan pembentukan provinsi madura dimotori anggota DPRD Jawa Timur

– Dukungan dari informal leader: kyai, tokoh pemuka agama

• Politik Nasional:– Dukungan Ryaas Rasyid,

mantan anggota Komisi II DPR mendukung terbentuknya Provinsi Madura

PROVINSI X, Y, Z

PAST & PRESENT

Past

(1949-1950)

PAST (1949-1959)

X, Y, Z ETHNO-RELIGIOUS CONFLICT

KELEMAHAN

1. ………..

2. ……….

3. ……….

4. ………

KELEMAHAN

1. ………..

2. ……….

3. ……….

4. ………

KEKUATAN

1. …………..

2. ………….

3. …………

4. ………..

KEKUATAN

1. …………..

2. ………….

3. …………

4. ………..=

POSSIBILITY

Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi KONFLIK ETNIS-RELIGIUS ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

POSSIBILITY


PAST (1949-1950)

X, Y, ZPARTISIPASI POLITIK

=KELEMAHAN

1. ………..

2. ……….

3. ……….

4. ………

KELEMAHAN

1. ………..

2. ……….

3. ……….

4. ………

KEKUATAN

1. …………..

2. ………….

3. …………

4. ………..

KEKUATAN

1. …………..

2. ………….

3. …………

4. ………..=

POSSIBILITY

Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi PARTISIPASI POLITIK ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

POSSIBILITY


PAST (1949-1950)

X, Y, ZDESENTRALISASI FISKAL DAN POLITIK ANGGARAN

KELEMAHAN

1. ………..

2. ……….

3. ……….

4. ………

KELEMAHAN

1. ………..

2. ……….

3. ……….

4. ………

KEKUATAN

1. …………..

2. ………….

3. …………

4. ………..

KEKUATAN

1. …………..

2. ………….

3. …………

4. ………..=

POSSIBILITY

Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi DESENTRALISASI FISKAL DAN POLITIK ANGGARAN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

POSSIBILITY


Present

(1999-Sekarang)

PRESENT(1998-PRESENT)

X, Y, ZETHNO-RELIGIOUS CONFLICT

KELEMAHAN

1. ………..

2. ……….

3. ……….

4. ………

KELEMAHAN

1. ………..

2. ……….

3. ……….

4. ………

KEKUATAN

1. …………..

2. ………….

3. …………

4. ………..

KEKUATAN

1. …………..

2. ………….

3. …………

4. ………..=

POSSIBILITY


POSSIBILITY



X, Y, ZPARTISIPASI POLITIK

KELEMAHAN

1. ………..

2. ……….

3. ……….

4. ………

KELEMAHAN

1. ………..

2. ……….

3. ……….

4. ………

KEKUATAN

1. …………..

2. ………….

3. …………

4. ………..

KEKUATAN

1. …………..

2. ………….

3. …………

4. ………..=

POSSIBILITY


POSSIBILITY



X, Y, ZDESENTRALISASI FISKAL DAN POLITIK ANGGARAN

KELEMAHAN

1. ………..

2. ……….

3. ……….

4. ………

KELEMAHAN

1. ………..

2. ……….

3. ……….

4. ………

KEKUATAN

1. …………..

2. ………….

3. …………

4. ………..

KEKUATAN

1. …………..

2. ………….

3. …………

4. ………..=

POSSIBILITY


POSSIBILITY


X, Y, ZPAST & PRESENT

COMPARED

KONFLIK ETNIK-RELIGIUS POSSIBILITY

Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi KONFLIK ETNIS-RELIGIUS tampaknya belum bisa terwujud mengingat potensi perebutan sumber daya alam yang berlimpah akan melahirkan kompetisi suku-suku yang diperintah raja-raja tradisional. Ditambah lagi, bangunan kelembagaan pemerintahan yang sangat lemah, warisan karesidenan di jalam Belanda tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam wadah bangunan negara kesatuan.


Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi KONFLIK ETNIS-RELIGIUS tampaknya belum bisa terwujud mengingat potensi perebutan sumber daya alam yang berlimpah akan melahirkan kompetisi suku-suku yang diperintah raja-raja tradisional. Ditambah lagi, bangunan kelembagaan pemerintahan yang sangat lemah, warisan karesidenan di jalam Belanda tidak dapat dimanfaatkan secara optimal dalam wadah bangunan negara kesatuan.

PARTISIPASI POLITIK POSSIBILITY

Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya ada kemungkinan terwujud setelah terbentuknya parpol disertai dengan bantunan nasehat pembangunan organisasi masa berlandaskan semangat keagamaaan dari misionaris asing. Walaupun DPRD belum terbentuk, namun keberadaaan persekutuan gereja misalnya memberikan ruang masyarakat berembuk dalam pengambilan kebijakan.


Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya ada kemungkinan terwujud setelah terbentuknya parpol disertai dengan bantunan nasehat pembangunan organisasi masa berlandaskan semangat keagamaaan dari misionaris asing. Walaupun DPRD belum terbentuk, namun keberadaaan persekutuan gereja misalnya memberikan ruang masyarakat berembuk dalam pengambilan kebijakan.


Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi KONFLIK ETNIS-RELIGIUS tampaknya mungkin terwujud karena faktor pendorong berupa perundangan yang sangat ramah pada kemandirian daerah. Tapanuli memiliki kelebihan dari segi representasi tokoh di tingkat nasional didukung oleh rasa kesukuan Tapanuli yang tinggi. Namun demikian, Tapanuli masih menyimpan potensi konflik kesukuan berlandaskan agama bila suku batak tetap


Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi KONFLIK ETNIS-RELIGIUS tampaknya mungkin terwujud karena faktor pendorong berupa perundangan yang sangat ramah pada kemandirian daerah. Tapanuli memiliki kelebihan dari segi representasi tokoh di tingkat nasional didukung oleh rasa kesukuan Tapanuli yang tinggi. Namun demikian, Tapanuli masih menyimpan potensi konflik kesukuan berlandaskan agama bila suku batak tetap

DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN POSSIBILITY

Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi POLITIK ANGGARAN







PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK

PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK

DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN

DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN

KONFLIK ETNIK-RELIGIUS

Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi KONFLIK ETNIK-RELIGIUS cukup menjanjikan


Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi KONFLIK ETNIK-RELIGIUS cukup menjanjikan


Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya agak berkurang mengingat telah terjadi peristiwa yg mengakibatkan tercorengnya citra suku batak dlm memarginalkan suku lainnya, lemahnya peran elit di DPR dan DPRD serta pemekaran wilayah Tapanuli memecah kesatuan perjuangan. Namun demikian, sebagai catatan kekuatan Tapanuli terletak pada elit yang berhasil di luar Tapanuli, begitupula peran masyarakat dan ormas dalam memperjuangkan Provinsi Tapanuli yg cukup besar jgn sampai menjadi bumerang dlm usaha pembentukan Provinsi Tapanuli.


Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X, Y, Z dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya agak berkurang mengingat telah terjadi peristiwa yg mengakibatkan tercorengnya citra suku batak dlm memarginalkan suku lainnya, lemahnya peran elit di DPR dan DPRD serta pemekaran wilayah Tapanuli memecah kesatuan perjuangan. Namun demikian, sebagai catatan kekuatan Tapanuli terletak pada elit yang berhasil di luar Tapanuli, begitupula peran masyarakat dan ormas dalam memperjuangkan Provinsi Tapanuli yg cukup besar jgn sampai menjadi bumerang dlm usaha pembentukan Provinsi Tapanuli.

X, Y, Z

PAST PRESENT FUTURE

X

FUTURE COMPARED


Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi ? lebih besar daripada Provinsi ? Dan ? selanjutnya



PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya agak kurang menguntungkan

PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya agak kurang menguntungkan

DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X dari segi potensi DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN

DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X dari segi potensi DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN


Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X dari segi potensi KONFLIK ETNIK-RELIGIUS cukup menjanjikan


Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi X dari segi potensi KONFLIK ETNIK-RELIGIUS cukup menjanjikan

PARTISIPASI POLITIK


PARTISIPASI POLITIK


DESENTRALISASI ‘FISKAL & POLITIK ANGGARAN


DESENTRALISASI ‘FISKAL & POLITIK ANGGARAN


PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Z dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya agak kurang menguntungkan

PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Z dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya agak kurang menguntungkan

DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Z dari segi potensi DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN

DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Z dari segi potensi DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN


Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Zdari segi potensi KONFLIK ETNIK-RELIGIUS cukup menjanjikan


Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Zdari segi potensi KONFLIK ETNIK-RELIGIUS cukup menjanjikan

PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Y dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya agak kurang menguntungkan

PARTISIPASI POLITIK Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Y dari segi potensi PARTISIPASI POLITIK tampaknya agak kurang menguntungkan

DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Y dari segi potensi DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN

DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Y dari segi potensi DESENTRALISASI FISKAL & POLITIK ANGGARAN


Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Y dari segi potensi KONFLIK ETNIK-RELIGIUS cukup menjanjikan


Kemungkinan akan terbentuknya Provinsi Y dari segi potensi KONFLIK ETNIK-RELIGIUS cukup menjanjikan

Y Z

KESIMPULAN SEMENTARA

KEMUNGKINAN AKAN TERBENTUKNYA PROVINSI ? AKAN

LEBIH BESAR DIBANDINGKAN PROVINSI ? DAN ?

REKOMENDASI

pengantar analisa kasus pemekaran melalui pendekatan comparative historical institutionalism

Documents