pengadilan tinggi medan filemelakukan pembelian/pembayaran atas tanah kaplingan dan atau beberapa...

Halaman 1 dari 36 Halaman PUTUSAN NOMOR 99/PDT/2016/PT MDN

P U T U S A N

NOMOR 99/PDT/2016/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN DELI

SERDANG Cq. CAMAT PADA KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN

DELI SERDANG, semula sebagai Tergugat VI, selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING. -------------------------------------------------------------------------------------

M E L A W A N:

1. H. ZULFAHRUDIN SIREGAR.

2. Hj. LIS LELIYANTI, yang keduanya (nomor 1 dan nomor 2) adalah

merupakan suami dan isteri, dalam hal ini memilih domisili dan memberi

kuasa kepada Matjon Sinaga SH, A. Leo Sembiring. SH dan Soimah,

Sag.SH beralamat di Jalan Ahmad Yani VII No. 04 Kesawan Kota Medan,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2014, yang telah

didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, daftar reg.

57/PDT.G/2014/PN.Lbp, tanggal 25 April 2014, semula sebagai Penggugat-

Penggugat, selanjutnya disebut TERBANDING.

3. MAROLAN OMPUSUNGGU, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan

Pantai Labu I No.1. Perumnas Pemda Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk

Pakam Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai Tergugat I,

selanjutnya disebut TURUT TERBANDING-I.

4. MHD. IKHWAN KHALIK.MS, pekerjaan Anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia, alamat Jln. Eka Budi No.19 Kelurahan Pangkalan

Mansur Kecamatan Medan Johor Kota Medan, semula disebut sebagai

Tergugat II, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING-II.

5. CETAK BARUS, pekerjaan anggota Tetera Nasional Indonesia (Kodam I

BB), alamat Dusun Mesjid, Desa Pagar Merbau III Kecamatan Lubuk

Pakam Kabupaten Deli Serdang, semula disebut sebagai Tergugat III,

selanjutnya disebut TURUT TERBANDING-III.

6. SUBUR, pekerjaan wira swasta beralamat di Jln Pelak Desa Skip

Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, semula disebut

sebagai Tergugat IV, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING-IV.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


7. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN, PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG, semula

disebut sebagai Tergugat V, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING-V.

8. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN

DELI SERDANG Cq. CAMAT PADA KECAMATAN LUBUK PAKAM

KABUPATEN DELI SERDANG Cq. KEPALA DESA TANJUNG GARBUS

I/JATI SARI, KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG,

semula disebut sebagai Tergugat VII, selanjutnya disebut sebagai TURUT

TERBANDING-VI.

9. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH KABUPATEN

DELI SERDANG Cq. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, Cq. KEPALA

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (KAKAN SATPOL-PP)

PEMERITAH KABUPATEN DELI SERDANG, semula disebut sebagai

Tergugat VIII, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING-VII.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR

99/PDT/2016/PT MDN tanggal 22 Maret 2016 tentang penunjukan majelis

hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca berkas perkara dan surart-surat yang bersangkutan serta

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

57/PDT.G/2014/PN.Lbp tanggal 16 Januari 2015.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4

April 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam pada tanggal 25 April 2014, dalam Register Nomor

57/PDT.G/2014/PN.Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat-Penggugat adalah suami istri dan pada sekitar antara

tahun 2010 s/d 2012 dengan segala keyakinan dan kepercayaan telah

melakukan pembelian/pembayaran atas tanah kaplingan dan atau beberapa

bidang tanah kaplingan dengan cara Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi

yang mana kaplingan tanah tersebut terletak di Jalan Tirta Deli Desa Tg.

Gabus I/Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yang

berdasarkan bukti-bukti formil sesuai dengan aturan-aturan dasar tentang

Pertanahan yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor: 5 tahun 1960 dan

Peraturan Pelaksana-PP Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pelepasan Hak

Atas Tanah.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Bahwa Penggugat-Penggugat telah melakukan pembayaran/Pelepasan Hak

atas Tanah dengan Ganti Rugi dengan Pihak Pemegang Hak yang sangat

dapat dipercaya sesuai dengan status masing-masing yaitu:

1. Dari Tergugat-I yang berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil

dan bekerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang

dengan dasar Surat Keterangan TanahNomor: 539/40/TG.I/IX/2010

tanggal 15 September 2010 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan --------------------------------- Jln Tirta Deli 7 M.

Selatan berbatas dengan ------------------------------------ Jln Kebun 7 M.

Timur berbatas dengan ---------------------------- M. Ikhwan Khalik 21 M.

Barat berbatas dengan ---------------------------------------- Chairani 21 M.

Sebagaimana Surat Penyerahan Tanah tertanggal 22 Juli 2012.

2. Dari Tergugat-II yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia

yang pada saat itu menjabat sebagai KAPOLSEK di Kecamatan Lubuk

Pakam dengan dasar Surat Keterangan Tanah Nomor:

539/41/TG.I/IX/2010 Tanggal, 15 September 2010 dengan batas-batas

sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan--------------------------------- Jln Tirta Deli 7 M.

Selatan berbatas dengan------------------------------------- Jln Kebun 7 M.

Timur berbatas dengan----------------------------------- Cetak Barus 21 M.

Barat berbatas dengan------------------------------ M. Ompusunggu 21 M.

Sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 27 Oktober

2011.

3. Dari Tergugat-III, yang merupakan anggota Tentara Republik Indonesia

(TNI) yang pada saat itu menjabat sebagai DANRAMIL di Kecamatan

Lubuk Pakam dengan dasar Surat Keterangan Tanah Nomor:

593/42/TG.I/IX/2010 tanggal, 15 September 2010 dengan batas-batas

sebagai berikut:



Timur berbatas dengan ------------------------------------------- Subur 21 M.

Barat berbatas dengan -------------------------------- M. Ikhwan MS 21 M.

Sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 27 Desember

2011.

4. Dari Tergugat-IV berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor:

539/43/TG.I/IX/2010 tanggal 15 Septenber 2010 Subur dengan batas-

batas sebagai berikut:


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



Timur berbatas dengan ---------------------------------------------- Adi 21 M.

Barat berbatas dengan ----------------------------------- Cetak Barus 21 M.

Sebagaimana Surat Keterangan Gnati Rugi tanggal 15 November 2012.

Bahwa sesuai dengan aturan-aturan hukum sebagaimana tersebut dalam

Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung

Garbus-I/Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yaitu

Tergugat-VII dan diketahui serta Disetujui oleh Tergugat VI yaitu Camat

Kecamatan Lubuk Pakam sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah)

yang merupakan bahagian/unit kerja yang tidak terpisahkan dari Pemerintah

Kabupaten Deli Serdang adalah Sah dan Mengikat serta berkekuatan

Hukum.

Bahwa Penggugat-Penggugat telah membayar kepada tergugat-tergugat

dengan cara pelepasan hak dengan ganti rugi terhadap beberapa bidang

tanah pertapakan rumah yang telah dikapling-kapling oleh pemilik awal yang

menguasai serta mengusahai objek kaplingan tanah seluas ± 1.848 M2

(seribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi) tersebut, juga

telah diakui secara sah oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dalam hal

ini Kepala Desa Tanjung Garbus I/ Jati Sari dan Camat pada Kecamatan

Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, dimana hal tersebut terurai dalam

surat-surat yang terlampir pada Surat Keterangan Tanah tersebut di atas.

Bahwa Tergugat-1, Tergugat-II, Tergugat-III, maupun Tergugat-IV, masing-

masing memperoleh Tanah Kaplingan tersebut dari Pandapotan Sitorus

sebagai pemilik awal tanah dimaksud sebagaimana Surat Penyerahan

tertanggal 11 Mei 2010.

Bahwa Surat Keterangan Tanah Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan

Tergugat-IV, maupun Surat Keterangan Tanah dari pemilik awal tanah

tersebut adalah sebagai dasar dari kesepakatan pelepasan hak dengan cara

ganti rugi sesuai dengan nomor surat keterangan tanah tersebut adalah

ditanda tangani/disahkan oleh Tergugat-VI dan Tergugat-VII selaku aparatur

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang mengetahui objek tanah tersebut

adalah benar berada dalam Penguasaan dan diusahai oleh Pihak yang ber

Hak untuk itu yaitu Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV

tanpa ada keberatan atau sengketa dengan pihak manapun.

Bahwa Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV, kemudian

Melepaskan Hak nya atas tanah tersebut dengan cara ganti rugi maupun

dengan cara penyerahan kepada Penggugat-Penggugat berdasarkan Surat

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Keterangan Tanah sebagaimana tersebut di atas tanpa ada keberatan dari

pihak manapun juga.

Bahwa karena Pelepasan Hak dengan Gnati Rugi yang telah dilakukan

anatara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugta dilakukan dengan

cara yang Sah dan tidak bertentangan dengan hukum disertai dengan Etikat

Baik maka Penggugat-Penggugat patut dan wajib dilindungi oleh hukum.

Bahwa luas tanah keseluruhan yang terdiri dari 4 (Empat) Surat Keterangan

Tanah yang telah diganti rugi oleh Penggugat-Penggugat kepada Tergugat-I,

Tergugat-II, Tergugat-III, serta Tergugat-IV, dan sampai saat ini masih

dikuasai dan diusahai oleh Penggugat-Penggugat adalah 27 x 21 M2 = 567

M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai

berikut:

Utara berbatasan dengan ------------------------------------- Jln Tirta Deli 27 M.

Selatan berbatas dengan --------------------------------Jln Umum/Kebun 27 M.

Timur berbatas dengan ---------------------------------------------------- Adi 21 M.

Barat berbatas dengan ---------------------------------------------- Chairani 21 M.

Bahwa sehubungan dengan Pelepasan Hak dengan Gnati Rugi terhadap

Tanah kaplingan milik Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV,

telah dilakukan secara patut dan sesuai hukum, Mohon Kepada

Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, menyatakan bahwa Pelepasan Hak dengan Gnati Rugi

antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan

Tergugat-IV, adalah Sah dan Berkekuatan Hukum.

Bahwa di atas tanah yang telah diganti rugi tersebut Penggugat-Penggugat

telah mendirikan bangunan semi permanen sebagai tempat berusaha/tempat

mencari rezeki dengan membuka warung makan yang terbuat dari dinding

tepas serta membangun pagar yang terbuat dari batu bata dan semen untuk

kenyamanan dan keamanan sekaligus sebagai pembatas tanah milik

Penggugat-Penggugat dengan tanah milik pihak lainnya.

Bahwa selama Penggugat-Penggugat menguasai dan membuka usaha

warung/rumah makan di atas tanah tersebut, tidak pernah ada keberatan

dari pihak manapun, namun tiba-tiba Tergugat V telah memerintahkan

kepada Penggugat-Penggugat melalui Surat Nomor: 640/1606 tanggal 28

Februari 2014, untuk membongkar sendiri/bangunan milik Penggugat-

Penggugat tersebut adalah bangunan illegal dan berada di atas tanah

milik/asset Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa kemudian atas surat perintah tergugat V tersebut, kemudian tergugat

VIII juga memerintahkan kepada Penggugat-Penggugat untuk membongkar

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


sendiri bangunan milik Penggugat-Penggugat tersebut dengan surat nomor:

640/78 tanggal 17 Januari 2014.

Bahwa untuk menjaga kenyamanan dalam berusaha dan melindungi

Penggugat-Penggugat dari tindakan sewenang-wenang dari Tergugat V dan

Tergugat VIII yang dapat menimbulkan persoalan hukum lainnya serta untuk

mengetahui Kebenaran secara Hukum, Penggugat-Penggugat Mohon

Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Menetapkan

agar pihak-pihak lain dan atau yang merasa berhak atas tanah tersebut

untuk tidak melakukan tindakan sewenang-wenang atau upaya paksa yang

bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang hingga putusan

perkara gugatan ini berkekuatan Hukum Tetap.

Bahwa berdasarkan dalili-dalil yang telah kami uraikan di atas Mohon

Kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memanggil seluruh

pihak-pihak yang tersebut dalam perkara ini dan menetapkan hari

persidangan untuk itu serta memutus sebagai berikut.

PRIMER

Dalam Konpensi.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah Pembeli yang Beritikat Baik.

Menyatakan Pelepasan hak dengan cara Ganti Rugi antara Penggugat-

Penggugat dengan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV

berdasarkan:

1. Surat Keterangan Tanah Nomor: 539/40/TG.I/IX/2010 tanggal 15

September 2010 An. M. Ompusunggu dengan ukuran 7M x 21M. Sesuai

Surat Penyerahan tanggal 22 Juni 2012.


September 2010 An. Mhd Ikhwan MS dengan ukuran 7M x 21M. Sesuai

Surat Keterangan Gnati Rugi Tanah tanggal 27 Oktober 2011.


September 2010 An. Cetak Barus dengan ukuran 7M x 21M. Sesuai

Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 27 Desember 2011.


September 2010 An. Subur dengan ukuran 7M x 21M. Sesuai Surat

Keterangan Gnati Rugi tanggal 15 November 2012, kepada Penggugat-

Penggugat adalah Sah, Mengikat dan Berkekuatan Hukum.

Menyatakan keseluruhan Tanah yang terdiri dari 4 (empat) Surat Keterangan

Tanah sebagaimana dimaksud di atas seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh

tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebgaai berikut:

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Utara berbatasan dengan ------------------------------ Jln Tirta Deli 27 M.

Selatan berbatas dengan ------------------------- Jln Umum/Kebun 27 M.

Timur berbatas dengan ---------------------------------------------- Adi 21 M.

Barat berbatas dengan ---------------------------------------- Chairani 21 M.

Beserta Bangunan dan atau tanaman yang ada di atasnya adalah Sah milik

Penggugat-Penggugat secara bersama-sama selaku suami dan istri.

Dalam Provisi.

Menetapkan dan menyatakan kepada seluruh pihak-pihak yang merasa

berjak atas objek tanah yang dikuasai dan diusahai Penggugat-Penggugat

untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap bangunan milik

Penggugat-Penggugat yang ada di atas tanah tersebut sampai dan atau

hingga Putusan Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap.

Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini.

SUBSIDER

Jika Yth Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat

lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai Hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh

Pengadilan Tingkat Pertama, untuk Penggugat-Penggugat hadir kuasanya

tersebut di atas dan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Tergugat VI dan Tergugat VII, tidak datang menghadap persidangan maupun

dengan menyuruh wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara

sah dan patut, Tergugat V menghadap kuasanya Edwin Nasution SH, Sahala

Sidabalok SH, Taifik Hidayat Siregar,SH dan Barli Halim Nasution,SH, masing

masing staf pada Bagian Hukum Sekdakab Deli Serdang dan Tim Kuasa

Pemerintaha Kabupaten Deli Serdang, beralamat di Jalan Negara Nomor:1 Lubuk

Pakam, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2014 Nomor:

180/4237, Tergugat VIII menghadap kuasanya Edwin Nasution SH, Sahala

Sidabalok SH, Taifik Hidayat Siregar,SH dan Barli Halim Nasution,SH, masing

masing staf pada Bagian Hukum Sekdakab Deli Serdang dan Tim Kuasa

Pemerintaha Kabupaten Deli Serdang, beralamat di Jalan Negara Nomor:1 Lubuk

Pakam, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Juni 2014 Nomor:

094/1017 masing-masing menghadap kuasanya tersebut.

Menimbang bahwa terhadap Tergugat I, II, III, IV, VI dan VII, oleh karena

masing-masing telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang

menghadap persidangan maupun dengan menyuruh wakilnya yang sah untuk

itu, Majelis berpendapat, masing-masing tergugat tersebut tidak mempergunakan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


haknya untuk mengajukan bantahan maupun sanggahan atas dalil-dalil gugatan

Penggugat Penggugat, oleh karena itu berdasarkan hukum acara perdata

Indonesia maka pemerikaan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat-

Tergugat tersebut.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V

(Pemerintah Republik Indonesia Cq.Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang)

melalui Kuasanya dan Tergugat VIII (Pemerintah Republik Indonesia Cq.

Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang Cq. Sektretaris Daerah Kabupaten Deli

Serdang Cq. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Kakan Satpol PP)

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), mangajukan eksepsi/jawaban sebagai

berikut:

DALAM POKOK PERKARA

TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara

a Quo. Karena tindakan Tergugat V (Sekretaris Daerah Kabupaten Deli

Serdang) menerbitkan surat yang merupakan suatu Keputusan Pejabat Tata

Usaha Negara yaitu Surat Nomor 640/6619 tertanggal 26 September 2013

dan surat nomor: 640/1606 tanggal 28 Februari 2014 mengenai membongkar

sendiri bangunan/tempat usaha milik penggugat. Adapun dasar atas

penertiban surat dimaksud yaitu bahwa penggugat membuka usaha

warung/rumah makan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

- Bahwa mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 tahun

2011 tentang Perizinan Tertentu yang dimaksud dengan Perizinan Tertentu

adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin

kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan,

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan

ruang sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun

2011 tentang Perizinan Tertentu Bab III mengenai Izin Mendirikan Bangunan

Bagian Ketiga pasal 9 “Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan

membangun apabila”:

a. Tidak memiliki Izin Mendirikan Banguan (IMB).

b. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari Izim

Mendirikan Bangunan (IMB).

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Dengan demikian jelas Tergugat V selaku pejabat Tata Usaha Negara

menertibkan suatu keputusan yaitu agar Penggugat membongkar sendiri

bangunannya karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- Bahwa Tergugat VIII (Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja) yang

melalui tugas dan fungsi sebagai penegak Peraturan Daerah Kabupaten Deli

Serdang, menindaklanjuti surat Tergugat V dengan menyurati penggugat

memiliki surat nomor 640/78 tanggal 17 Januari 2014 perihal perintah

bongkar sendiri, sebab bangunan penggugat berada di atas lahan yang

merupakan asset Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sesuai sertifikat hak

pakai Nomor 3 tertanggal 18 Juni 2013.

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat V dan VIII dalam hal ini guna

melaksanakan ketentuan-ketentuan sesuai peraturan yang ada, bukan

mengganggu kenyamanan dalam berusaha yang menurut penggugat dalam

gugatannya.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakam di atas, dengan hormat

dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat

memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi/Jawaban Tergugat V dan Tergugat VIII.

- Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa

perkara ini.

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal

yang diajukan lagi dan mohon putusan.

Menimbang bahwa sehubungan dengan eksepsi yang diajukan oleh:

Tergugat–V dan Tergugat–VIII tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 16 Oktober 2014

yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat V dan Tergugat VIII.

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara

ini.

3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang bahwa atas gugatan PENGGUGAT tersebut Pengadilan

Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 57/Pdt.G/2014/PN.Lbp

pada tanggal 16 Januari 2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


DALAM PROVISI:

Menolak provisi dari Penggugat-Penggugat tersebut .

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat sebagian.

2. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah pembeli yang beritikat baik.

3. Menyatakan Pelepasan hak dengan cara Ganti Rugi antara Penggugat-

Penggugat dengan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV

berdasarkan:


September 2010 An. M. Ompusunggu dengan ukuran 7M x 21M. Sesuai

Surat Penyerahan tanggal 22 Juni 2012.


September 2010 An. Mhd Ikhwan MS dengan ukuran 7M x 21M. Sesuai

Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 27 Oktober 2011.


September 2010 An. Cetak Barus dengan ukuran 7M x 21M. Sesuai

Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 27 Desember 2011.


September 2010 An. Subur dengan ukuran 7M x 21M. Sesuai Surat

Keterangan Ganti Rugi tanggal 15 November 2012. kepada Penggugat-

Penggugat adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum.

4. Menyatakan keseluruhan Tanah yang terdiri dari 4 (empat) Surat

Keterangan Tanah sebagaimana dimaksud di atas seluas 567 M2 (lima

ratus enam puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebgaai berikut:

- Utara berbatasan dengan ----------------------------- Jln Tirta Deli 27 M.

- Selatan berbatas dengan ----------------------- Jln Umum/Kebun 27 M.

- Timur berbatas dengan -------------------------------------------- Adi 21 M.

- Barat berbatas dengan -------------------------------------- Chairani 21 M.

Beserta bangunan dan atau tanaman yang ada di atasnya adalah Sah milik


5. Membebankan kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk

membayar biaya perkara sebesar Rp.3.991.000,00 (tiga juta sembilan ratus

sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

57/PDT.G/2014/PN.Lbp tanggal 16 Januari 2015 tersebut telah diberitahukan:

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


1. kepada Kuasa Hukum Para Penggugat pada tanggal 15 Juni 2015, 2.

Kepada Tergugat-I pada tanggal 28 Mei 2015, 3. Kepada Tergugat-II pada

tanggal 5 Januari 2016, 4. Kepada Tergugat-III pada tanggal 27 Mei 2015, 5.

Kepada Tergugat-IV pada tanggal 27 Mei 2015, 6. Kepada Tergugat-VI pada

tanggal 12 Januari 2015, dan 7. Kepada Tergugat-VII pada tanggal 1 Juli 2015.

Menimbang bahwa Tergugat VI menolak putusan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam Nomor 57/PDT.G/2014/PN.Lbp tanggal 16 Januari 2015 tersebut,

dan menyatakan banding berdasarkan Risalah Pernyataan Banding Nomor

57/PDT.G/2014/PN.Lbp tanggal 17 Februari 2015. Pernyataan banding tersebut

telah diberitahukan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam: 1. kepada Kuasa

Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Juni 2015, 2. kepada Tergugat-I

(Turut Terbanding-I) pada tanggal 28 Mei 2015, 3. Kepada Tergugat-II (Turut

Terbanding-II) pada tanggal 6 Januari 2016, 4. Kepada Tergugat-III (Turut

Terbanding-III) pada tanggal 28 Mei 2015, 5. Kepada Tergugat-IV (Turut

Terbanding-IV) pada tanggal 28 Mei 2015, 6. Kepada Tergugat-V (Turut

Terbanding-V) pada tanggal 28 Mei 2015, 7. Kepada Tergugat-VII (Turut

Terbanding-VI) pada tanggal 1 Juli 2015, 7. Kepada Tergugat-VIII (Turut

Terbanding-VII) pada tanggal 28 Mei 2015.

Menimbang bahwa Tergugat VI (PEMBANDING) telah mengajukan

memori banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tanggal 25

Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

pada tanggal 1 April 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan

dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam: 1. kepada

Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Juni 2015, 2. kepada

Tergugat-I (Turut Terbanding-I) pada tanggal 28 Mei 2015, 3. kepada Tergugat-

II (Turut Terbanding –II) pada tanggal 6 Januari 2016, 4. kepada Tergugat-III

(Turut Terbanding –III) pada tanggal 28 Mei 2015, 5. kepada Tergugat-IV

(Turut Terbanding-IV) pada tanggal 28 Mei 2015, 6. kepada Tergugat-V (Turut

Terbanding-V) pada tanggal 28 Mei 2015, 7. kepada Tergugat-VII (Turut

Terbanding-VI) pada tanggal 1 Juli 2015, dan 8. Kepada Tergugat-VIII (Turut

Terbanding-VII) pada tanggal 28 Mei 2015.

Menimbang bahwa Penggugat-Penggugat sebagai TERBANDING

telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam kontra

memori bandingnya tanggal 25 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteran

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 25 Juni 2015. Kontra memori

banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam: 1. kepada Tergugat-I (Turut Terbanding-I)

pada tanggal 3 Juli 2015, 2. kepada Tergugat-II (TURUT TERBANDING–II)

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


pada tanggal 6 Januari 2016, 3. kepada Tergugat-III (TURUT TERBANDING–

III) pada tanggal 3 Juli 2015, 4. kepada Tergugat-IV (TURUT TERBANDING-

IV) pada tanggal 3 Juli 2015, 5. kepada Tergugat-V (TURUT TERBANDING-V)

pada tanggal 3 Juli 2015, 6. kepada TERGUGAT-VI (PEMBANDING) pada

tanggal 7 Juli 2015, 7. Kepada Tergugat-VII (TURUT TERBANDING-VI) pada

tanggal 3 Juli 2015, dan 8. Kepada Tergugat-VIII (TURUT TERBANDING-VII)

pada tanggal 3 Juli 2015.

Menimbang bahwa untuk mempelajari berkas perkara, Jurusita

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberitahukan: 1. Kepada

Pembanding sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Membaca

Berkas Banding pada tanggal 7 Juli 2015, 2. kepada Terbanding pada tanggal

30 Juni 2015, 3. kepada Turut Terbanding-I pada tanggal 28 Mei 2015, 4.

kepada TURUT TERBANDING–II pada tanggal 6 Januari 2016, 5. kepada

TURUT TERBANDING–III pada tanggal 28 Mei 2015, 6. kepada TURUT

TERBANDING-IV pada tanggal 28 Mei 2015, 7. kepada TURUT TERBANDING-

V pada tanggal 28 Mei 2015, 8. Kepada TURUT TERBANDING-VI pada tanggal

1 Juli 2015, dan 9. Kepada TURUT TERBANDING-VII pada tanggal 28 Mei

2015 - untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat

belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding diajukan

dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan

Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal

dapat diterima.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti

serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi

putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 57/Pdt.G/2014/PN.Lbp tanggal

16 Januari 2015.

Menimbang bahwa PEMBANDING menolak putusan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam Nomor 57/Pdt.G/2014/PN.Lbp tanggal 16 Januari 2015 tersebut,

dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebut dalam memori bandingnya

tanggal 26 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk

Pakam pada tanggal 1 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sama sekali tidak

mempertimbangkan fakta bahwa tanah objek perkara merupakan bagian dari

asset Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Sertipikat Hak Pakai

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Nomor 3 tanggal 18 Juni 2013 dengan luas 8422 m2 (delapan ribu empat ratus

dua puluh dua meter persegi) yang merupakan bagian dari luas tanah + 100 ha

dimana diperoleh dengan cara ganti rugi sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus

dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa di atas sebagian tanah tersebut terbit 4 (empat) Surat Keterangan

Tanah yaitu:


September 2010 atas nama Marolan Ompusunggu dengan ukuran 7 m x

21 m, sesuai surat penyerahan tanggal 22 Juni 2012.


September 2010 an. Mhd. Ikhwan MS dengan ukuran 7 m x 21 m, sesuai

surat keterangan ganti rugi tanah tanggal tanggal 27 Oktober 2011.


September 2010 an. Cetak Barus dengan ukuran 7 m x 21 m, sesuai

surat keterangan ganti rugi tanah tanggal tanggal 27 Desember 2011.


September 2010 an. Subur dengan ukuran 7 m x 21 m, sesuai surat

keterangan ganti rugi tanggal tanggal 15 November 2012.

Yang mana surat keterangan tanah tersebut di atas semuanya tidak pernah

terdaftar / teregistrasi (ilegal) pada Kantor Kecamatan Lubuk Pakam, Kantor

Kepala Desa Tanjung Garbus-I/Jati Sari ataupun di Kantor Pertanahan

Kabupaten Deli Serdang, sehingga proses terbitnya 4 (empat) Surat

Keterangan Tanah yang dimiliki Penggugat dari Tergugat-I, Tergugat-II,

Tergugat-III, dan Tergugat-IV yang menurut Penggugat dilakukan secar ganti

rugi, dapat dipastikan Ilegal karena tidak sesuai proses sebagaimana layaknya

dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah yang terdapat pada Kantor

Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.

Dengan demikian telah terjadi sutu pelangggaran hukum jika benar ada

peralihan atas tanah tersebut sehingga menjadi hak milik Penggugat, karena

tanah a quo sejak tahun 1985 merupakan asset Pemerintah Daerah Kabupaten

Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam bukti T.V-1 dan T.V-3, namun baru

tahun 2013 terb it Sertipikat Hak Pakai atas tanah dimaksud.

- Bahwa hal itu dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat (di bawah sumpa)

Pandapotan Sitorus yang menerangkan dirinya menguasai dan mengusahai

tanah objek perkara sejak tahun 1985 sampai sekarang yang luas keseluruhan

+ 88 m x 20 m dengan menggarap tanah kosong yang ditinggalkan oleh PTPN-

II Tanjung Garbus kemudian menanam tanaman pokok coklat dan membangun

kedai untuk berjualan.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


- Bahwa saksi mengusahai/menanami tanah tersebut atas izin dari Humas

Perkebunan Tanjung Garbus-I, dengan syarat boleh ditanami tetapi jangan

dimiliki.

- Bahwa seandainya benar ada pembagian atas tanah tersebut pada tahun 2010

kepada: 1. Kapolsek Lubuk Pakam, 2. Cetak Barus (Danramil), 3. Pak Camat,

4. Pak Adi Wakil Humas Perkebunan Tanjung Garbus-I, Marolan Ompusunggu,

maka hal itu bukan merupakan pembagian hak kepemilikan atas tanah objek

perkara namun hanya hak mengusahai/menanami semata, apalagi saksi

Pandapotan Sitorus tidak berwenang membagi kepemilikan tanah dimaksud

sebab tanah tersebut sejak tahun 1985 merupakan asset Pemerintah

Kabupaten Deli Serdang.

- Bahwa dengan demikian, sesuai dengan saksi yang mengakui di atas objek

perkara hanya boleh ditanami, namun tahun 2010 saksi Pandapotan Sitorus

telah menyerahkan tanah tersebut untuk dibagi-bagikan/dikaping kepada:

1. M. Ikhwan K (Kapolsek Lubuk Pakam).

2. Cetak Barus (Danramil Lubuk Pakam).

3. Camat Lubuk Pakam saat itu yang dibuat atas nama isterinya Chairni

Pohan.

4. Pak Adi Wakil Humas Perkebunan Tanjung Garbus-I.

5. Marolan Ompusunggu (Kepala Seksi Trantib Kantor Camat Lubuk

Pakam).

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam keliru bila mengaitkan

perkara ini berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sebab

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah mencatat dalam Buku Inventaris

Sekretariat Kantor bupati Deli Serdang, tercatat tanah kantor berdasarkan SK

Mendagri 1090 JA tanggal 18 Mei 1985 yang diperoleh dengan cara ganti rugi

dari PTPN-II pada tahun 1985 sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh

lima juta rupiah).

- Bahwa seharusna Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menolak seluruh gugatan

Penggugat.

- Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama

mengabulkan gugatan Pengugat-Penggugat sebagian tersebut pada pokoknya

menatukan Pengugat-Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, bahwa

dengan demikian judex factie tidak pernah mempertimbangkan jual beli dengan

cara-cara ganti rugi Pengugat-Penggugat dengan:

1. MAROLAN OMPUSUNGGU ------------------------- Tergugat-I

2. MOH. IKHWAN KHALIK MS ------------------------- Tergugat-II

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


3. CETAK BARUS ------------------------------------------- Tergugat-III

4. SUBUR ------------------------------------------------- Tergugat-IV

di atas lahan seluas 567 m2 adalah bagian dari asset Pemerintah Kabupaten

Deli Serdang.

- Bahwa pembuatan Surat Keterangan Tanah yang terdiri dari empat Surat

Keterangan Tanah terjadi karena adanya suatu penyeludupan hukum yang

bertentangan dengan hukum terhadap tanah yang telah menjadi asset

Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding memohon agar Majelis

Hakim Pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadii perkara ini

berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor


MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk

Verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

- Membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Penggugat-Penggugat/Terbanding.

Atau, jika Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain mohon kiranya

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Terbanding telah mengajukan kotra memori banding

yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya

pada tanggal 25 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Lubuk Pakam pada tanggal 25 Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh TERGUGAT-VI (PEMBANDING) di dalam

memori bandingnya adalah sangat tidak beralasan dan tidak sesuai dengan

fakta yang terungkap di persidangan, dan tidak sesuai dengan hukum yang

berlaku.

2. Bahwa Penggugat-Penggugat/Terbanding tidak sependapat dengan alasa-

alasan Pembanding/Tergugat-IV yang berpendapat bahwa seluruh surat

keterngan tanah yang diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat-IV ic Camat

Kecamatan Lubuk Pakam yaitu P-6, P-7, P-8, dan P-9 kepada Tergugat-I

Marolan Ompusunggu ic Kepala Sat Pol PP, Tergugat-II Mhd. Ikhwan Khalik

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


MS ic KAPOLSEK Lubuk Pakam, Tergugat-III CETAK BARUS ic Danramil

Kota Lubuk Pakam, serta Tergugat-IV SUBUR, adalah ilegal.

3. Bahwa mengenai pendaftaran tanah selain diatur dalam Peraturan

Pemerintaah Nomor 24 Tahun 1997, dikuatkan lagi dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978 berbunyi:

“Untuk sahnya jul beli tanah tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh

dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta pejabat ini hanyalah suatu

alat bukti”. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 554 K/Sip/1976

tanggal 26 Juni 1979 berbunyi: “Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintaah

Nomor 10 Tahun 1961, setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di

hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah setidak-tidaknya di hadapan Kepala

Desa yang bersangkutan”.

4. Bahwa hal-hal yang diuraikan oleh Pembanding tentang keterangan saksi

Penggugat-Penggugat/Terbanding ic Pandapotan Sitorus yang telah

menguasai dan mengusahai objek sengketa sejak tahun 1985 yaitu objek

sengketa seluas 88 m x 20 m dan tidak pernah ada pihak yang keberatan

selama 27 tahun termasuk PTPN-II saat itu, dan juga tidak pernah mengetahui

kapan terbitnya Hak Pakai Nomor 3 tahun 2013 oleh Badan Pertanahan

Nasional.

5. Bahwa Penggugat-Penggugat/Terbanding memperoleh hak atas tanah tersebut

adalah berdasarkan surat dan pengesahan dari Aparatur Pemerintah

Kabupaten Deli Serdang yaitu Kepala Desa Tanjung Garbus Kecamatan Lubuk

Pakam, serta Camat Kecamatan Lubuk Pakam di wilayah hukum objek perkara

demikian juga dengan penegak hukum dan Aparatur Militer (Kapolsek dan

Danramil Kecamatan Lubuk Pakam) yang pada saat itu aktif bertugas di daerah

hukum Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang yang mengetahui status tanah

objek sengketa adalah tanah yang telah ditinggalkan oleh pemegang hak

terdahulu yaitu PTPN-II, dan kemudian digarap oleh saksi Penggugat secara

terus menerus selama 27 tahun.

6. Bahwa patut diduga objek yang dimaksudkan dalam Sertipikat Hak Pakai

Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 adalah merupakan tanah yang

berada di luar pelepasan Hak PTPN-II, oleh karena itu TERGUGAT-VI

(PEMBANDING) sendiri selaku PPAT dan Tergugat-VII selaku Kepala Desa

secara hukum berani menerbitkan Akte Peralihan Hak dari saksi Pandapotan

Sitorus sebagai subjek hukum yang telah menguasai dan mengusahai objek

sengketa sejak tahun 1985 selama 27 tahun dan mengalihkannya kepada

Aparatur Penegak Hukum yaitu Kepala Kepolisian Sektor Lubuk Pakam ic

Tergugat-II, dan Aparatur Keamanan yaitu Danramil Lubuk Pakam ic Tergugat-

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


III, serta aparatur Pejabat Pemerintahan Pemkab TK II Kabupaten Deli Serdang

yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten

Deli serdang ic Tergugat-I.

7. Adalah suatu bentu penghinaan dari Tergugat-VI terhadap lembaga peradilan

khususnya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa

Penggugat-Penggugat/Terbanding telah mengkondisikan para Tergugat-I s/d IV

untuk tidak menghadiri persidangan perkara dimaksud sedangkan Para

Tergugat semuanya telah dipanggil secara patut dan sempurna.

8. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 3 bersama-sama dengan

Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 di suatu lokasi daerah yang sama serta tidak

melakukan “Tindakan hukum yang konkrit, baik terhadap aparatur Pemda

serta aparatur Penegak hukum dan Keamanan di lingkungan objek

sengketa” adalah kamuplase yang terselubung dilakukan oleh TERGUGAT-

VI (PEMBANDING) dengan tujuan hendak mengalihkan objek perkara

kepada pihak lain.

Berdasarkan alasan tersebut Penggugat-Penggugat/Terbanding

memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dari Tergugat-VI/Pembanding dan atau

menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (Niet

Ontvankelijk Verklaard).

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor


3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

Tergugat-VI/Pembanding.

Menimbang bahwa menanggapi permohonan banding tersebut Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini

akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan

putusan pengadilan negeri tersebut seperti di bawah ini.

EKSEPSI: TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

Menimbang bahwa Tergugat V dan Tergugat VIII telah mengajukan

eksepsi tentang kompetensi absolut, dengan alasan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara

a Quo, karena tindakan Tergugat V (Sekretaris Daerah Kabupaten Deli

Serdang) menerbitkan surat yang merupakan suatu Keputusan Pejabat Tata

Usaha Negara yaitu Surat Nomor 640/6619 tertanggal 26 September 2013

dan surat nomor: 640/1606 tanggal 28 Februari 2014 mengenai

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


membongkar sendiri bangunan/tempat usaha milik penggugat. Adapun

dasar atas penertiban surat dimaksud yaitu bahwa penggugat membuka

usaha warung/rumah makan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

- Bahwa mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6

tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu yang dimaksud dengan Perizinan

Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan.

- Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun

2011 tentang Perizinan Tertentu Bab III mengenai Izin Mendirikan

Bangunan Bagian Ketiga pasal 9 “Setiap orang atau badan dilarang

melakukan kegiatan membangun apabila”:

- Tidak memiliki Izin Mendirikan Banguan (IMB).

- Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari Izim

Mendirikan Bangunan (IMB).

- Dengan demikian jelas Tergugat V selaku pejabat Tata Usaha Negara



- Bahwa Tergugat VIII (Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja) yang

melalui tugas dan fungsi sebagai penegak Peraturan Daerah Kabupaten

Deli Serdang, menindaklanjuti surat Tergugat V dengan menyurati

penggugat memiliki surat nomor 640/78 tanggal 17 Januari 2014 perihal

perintah bongkar sendiri, sebab bangunan penggugat berada di atas lahan

yang merupakan asset Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sesuai sertifikat

hak pakai Nomor 3 tertanggal 18 Juni 2013.

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat V dan VIII dalam hal ini guna

melaksanakan ketentuan-ketentuan sesuai peraturan yang ada, bukan

mengganggu kenyamanan dalam berusaha yang menurut penggugat dalam

gugatannya.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menolak eksepsi

tersebut dalam sebabaimana tersebut dalam putusan sela Nomor:

57/Pdt.G/2014/PN-LP tanggal 16 Oktober 2014.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menolak eksepsi

tersebut berdasarkan pertimbangan yang pada pokonya sebagai berikut:

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


- Bahwa apa yang telah di dalilkan penggugat didalam surat gugatannya yang

antara lain menyebutkan bahwa Penggugat Penggugat adalah suami steri

dan pada sekitar antara tahun 2010 s/d 2012 telah melakukan pembelian

/pembayaran atas tanah kaplingan dan atau beberapa bidang tanah

kaplingan dengan cara pelepasan hak dengan ganti rugi yang terletak di

jalan Tirta Deli Desa Tg. Garbus I/Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam

Kabupaten Deli Serdang dari: Tergugat I berdasarkan surat keterangan

tanah nomor: 539/40/TG.I/IX/2010 tanggal 15 September 2010

sebagaimana surat penyerahan tanah tertanggal 22 Juli 2012, Tergugat II

berdasarkan surat keterangan tanah nomor: 539/41/TG.I/IX/2010 tanggal 15

September 2010 sebagaimana surat keterangan ganti rugi tertanggal 27

Oktober 2011, dari Terguat III berdasarkan surat keterangan tanah nomor:

539/42/TG.I/IX/2010 tanggal 15 September 2010 sebagaimana surat

keterangan ganti rugi tertanggal 27 Desember 2011, dari Tergugat IV

berdasarkan surat keterangan tanah nomor: 539/43/TG.I/IX/2010 tanggal 15

September 2010 sebagaimana surat keterangan ganti rugi tertanggal 15

November 2012. Bahwa di atas tanah tersebut Penggugat Penggugat telah

mendirikan bangunan semi permanen sebagai tempat berusaha/tempat

mencari rezeki dengan membuka warung makan. Bahwa Tergugat V telah

memerintahkan kepada Penggugat Penggugat melalui surat nomor

640/6619 tanggal 26 September 2013 dan surat nomor 640/1606 tanggal 28

Feberuari 2014, utuk membongkar sendiri bangunan/tempat usaha

Penggugat Penggugat tersebut dengan alasan bahwa bangunan milik

Penggugat Penggugat tersebut adalah bangunan illegal dan berada di atas

milik/asset Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

- Bahwa setelah mencermati didalam gugatan tersebut baik bagian posita

maupun bagian petitumnya ternyata mengandung unsur mengenai

kepemilikan hak milik atas tanah, oleh karena itu yang menjadi persolan

pokok dalam perkara ini bukanlah tentang senketa surat yang merupakan

suatu keputusan pejabat tata usaha negara,malinkan mengenai sengketa

kepemilikan hak milik tanah berikut dengan bangunan dan tanam-tanaman

yang ada di atasnya, yang dikuasai oleh Penggugat-Penggugat.

- Bahwa menyangkut masalah hukum “kepemilikan tanah”, merupakan

sengketa bersifat perdata, sehingga gugatan ini diajukan Penggugat ke

Pengadilan Negeri untuk ditentukan siapa yang menjadi pemilik tanah dan

bangunan serta tanam-tanaman yang ada di atas tanah tersebut sudah

tepat dan benar.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


- Bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut di atas, Majelis

berpendapat eksepsi tentang Tentang Kompetensi Absolut (pasal 160 RBg)

atau eksepsi kewenangan absolut (excepstio declinatori) dari Tergugat V

dan Tergugat VIII tidak beralasan menurut hukum, oleh karena harus

dinyatakan ditolak dengan demikian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

TENTANG PROVISI

Menimbang bahwa di dalam gugatannya Penggugat-Penggugat memuat

tuntutan provisi yaitu:

1. Menetapkan dan menyatakan kepada seluruh pihak-pihak yang merasa

berhak atas objek tanah yang dikuasai dan diusahai Penggugat-Penggugat

untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap bangunan milik

Penggugat-Penggugat yang ada di atas tanah tersebut sampai dan atau

hingga Putusan Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap.

2. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menolak tuntutan

provisi tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam pasal 191 RBG hanyalah

untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan.

Tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (Bodem geschil) harus

dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Jurisprudensai MARI No. 1070

K/Sip/1972, tanggal 7 Mei 1973).

- Bahwa dalam perkara aquo, tentang tuntutan provisi Majelis menilai oleh

karena sudah masuk dalam materi pokok perkara, oleh karena itu harus

dinyatakan ditolak.

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang bahwa terhadap Pokok Perkara tersebut Majelis Hakim

Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya

adalah mengenai:

Penggugat-Penggugat adalah suami istri dan pada sekitar antara tahun

2010 s/d 2012 telah melakukan pembelian/pembayaran beberapa bidang

tanah kaplingan dengan cara Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi dari

Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV yang terletak di Jalan

Tirta Deli Desa Tg. Gabus I/Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Deli Serdang yang berdasarkan bukti-bukti formil sesuai dengan aturan-

aturan dasar tentang Pertanahan yaitu Undang-Undang Pokok Agraria

Nomor: 5 tahun 1960 dan Peraturan Pelaksana-PP Nomor: 24 Tahun 1997

Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah.

Bahwa di atas tanah yang telah diganti rugi tersebut penggugat-penggugat

telah mendirikan bangunan semi permanen sebagai tempat

berusaha/tempat mencari rezeki dengan membuka warung makan yang

terbuat dari dinding tepas serta membangun pagar yang terbuat dari batu

bata dan semen untuk kenyamanan dan keamanan sekaligus sebagai

pembatas tanah milik penggugat-penggugat dengan tanah milik pihak

lainnya.

Bahwa kemudian atas surat perintah tergugat V,kemudian tergugat VIII

telah memerintahkan kepada Penggugat-Penggugat untuk membongkar

sendiri bangunan milik penggugat-penggugat tersebut dengan surat nomor:

640/78 tanggal 17 Januari 2014.

Bahwa Tergugat V dan Tergugat VIII mendalilkan sanggahannya sebagai

berikut:

Bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun

2011 tentang Perizinan Tertentu Bab III mengenai Izin Mendirikan

Bangunan Bagian Ketiga pasal 9 “Setiap orang atau badan dilarang

melakukan kegiatan membangun apabila”:

a. Tidak memiliki Izin Mendirikan Banguan (IMB).

b. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari

Izim Mendirikan Bangunan (IMB).

Dengan demikian jelas Tergugat V selaku pejabat Tata Usaha Negara



Bahwa Tergugat VIII (Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja) yang

melalui tugas dan fungsi sebagai penegak Peraturan Daerah Kabupaten

Deli Serdang, menindaklanjuti surat Tergugat V dengan menyurati

penggugat memiliki surat nomor 640/78 tanggal 17 Januari 2014 perihal

perintah bongkar sendiri, sebab bangunan penggugat berada di atas lahan

yang merupakan asset Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sesuai sertifikat

hak pakai Nomor 3 tertanggal 18 Juni 2013.

Oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka

menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

Bahwa pada sekitar antara tahun 2010 s/d 2012 Penggugat-Penggugat

sebagai suami isteri telah melakukan pembelian/pembayaran atas beberapa

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


bidang tanah kaplingan dengan cara Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi

yang terletak di Jalan Tirta Deli Desa Tg. Gabus I/Jati Sari Kecamatan

Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa di atas tanah yang telah diganti rugi tersebut Penggugat-Penggugat

telah mendirikan bangunan semi permanen untuk usaha warung/rumah

makan.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui surat yang

ditandatangani oleh an. Bupati Deli Serdang, Sekretaris Daerah dan Kepala

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Deli Serdang,

memerintahkan pembongkaran bangunan milik 1. Fahruddin Siregar, 2.

Pandapotan Sitorus dan 3. Kel. Almarhum Purba, yang dibangun di atas

tanah milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan alas hak sertifikat

hak pakai Nomor.3 tanggal 17 Juni 2013 yang di atasnya berdiri bangunan

ilegal milik saudar Zulfachrudin Siregar.

Bahwa tanah objek perkara berasal dari tanah kosong ex hak guna usaha

(HGU) milik Perkebunan PT Perkebunan II Tanjung Garbus, yang tidak

diusahai sejak tahun 1985.

Bahwa penggugat-penggugat membuka usaha warung/rumah makan tanpa

memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang.

Untuk mendapatkan kepastian hukum dan mempermudah pelaksanaan

putusan jika nantinya sudah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim bersama-

sama para pihak telah melakukan pemeriksaan setempat dilokasi tanah yang

disengketakan, dan dalam pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta

sebagai berikut:

1. bahwa tanah objek perkara terletak di Jl. Tirta Deli Kelurahan Tanjung

Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dengan batas-

batas sebagai berikut:

- sebelah barat berbatas dengan tanah Khairani Pohan + 21 meter.

- sebelah timur berbatas dengan tanah Adi + 21 meter.

- sebelah utara berbatas dengan jalan Tirta Deli + 27 meter.

- sebelah selatan berbatas dengan paret kebon/tembok Penggugat + 27

meter.

2. bahwa di atas tanah terperkara terdapat pagar tembok, bangunan warung

semi permanen, 8 (delapan) pokok coklat,dan 1 (satu) pokok nangka milik

dari Penggugat-Penggugat.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Bahwa dari jawab jinawab dan bukti-bukti serta surat yang diajukan oleh

kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis mengkonstruksikan yang

menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Apakah Penggugat Penggugat adalah pemilik sah atau yang paling berhak

atas tanah objek perkara.

2. Apakah tindakan Tergugat V dan Tergugat VIII, telah melakukan perbuatan

melawan hukum.

Bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk

membuktikan hal tersebut di atas.

Bahwa Penggugat-Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah

mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu

1. Ramadan Saputra Harahap, 2. Pandapotan Sitorus.

Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti

surat:

1. P-1, tentang KUTIPAN AKTE NIKAH Nomor: 13/I/19/95 atas nama

ZULFAHRUDDIN SIREGAR dan LIS LELIANTI yang dikeluarkan oleh KUA

Kecamatan Gunung Meriah pada tanggal 12 Januari 1995, menerangkan

bahwa Penggugat-Penggugat merupakan pasangan Suami Istri yang sah

secara Agama dan Negara.

2. P-2, tentang Surat Nomor: 640/6619 dari Pemerintah Kabupaten Deli

Serdang SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN, Tertanggal 26-9-2013,

perihal Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan untuk ke-II.

3. P-3, tentang Surat dari Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Nomor:

640/78 tanggal 17 Januari 2014, perihal Perintah Bongkar Bangunan

Sendiri.

4. P-4, tentang Surat dari Kantor Advokat Matjon Sinaga, SH,M.Hum Nomor:

27/MJ/I/2014 dalam Hal Somasi dan Tanggapan terhadap Surat Nomor:

640/6619 dan Surat Nomor: 640/272, tertanggal 23 Januari 2014.

5. P-5, tentang Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor:

640/1606 Tanggal 28 Februari yang pada point 2 dan 4, menyatakan tanah

perkara adalah milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, perihal

Jawaban/Tanggapan terhadap Surat Nomor: 27/MJ/I/2014 tertanggal 23

Januari 2014.

6. P-6, tentang SURAT PENYERAHAN Tanggal 22 Juli 2012 yaitu

Penyerahan terhadap Surat Keterangan Tanah Nomor:

539/40/TG.I/IX/2010, tanggal 15 September 2010 atas nama M.

OMPUSUNGGU kepada Hj. Lis Leliyanti, yang terletak di Jalan Tirta Deli

Lubuk Pakam.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


7. P-7, tentang Surat KETERANGAN GANTI RUGI TANAH tanggal 27 Oktober

2011, yaitu Surat Keterangan Gnati Rugi Tanah terhadap Surat Keterangan

Tanah Nomor: 539/41/TG.I/IX/2010 tanggal 15 September 2010, namun

dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 27 Oktober 2011, ditulis

dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/41/TG.I/IX/2010 tanggal 15

September 2010 A.n.MHD. IKHWAN KHALIK, MS.

8. P-8 tentang SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH tanggal 27

Desember 2011 Yaitu Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah terhadap Surat

Keterangan Tanah Nomor: 539/42/TG.I/IX/2010, tanggal 15 September

2010, namun dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 27

Desember 2011, ditulis dengan Surat Keterangan Tanah Nomor:

590/42/TG.I/IX/2010 TANGGAL 15 September 2010 A.n. CETAK BARUS.

9. P-9, tentang SURAT KETERANGAN GANTI RUGI Tanggal 15 November

2012, yaitu Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tanggal 15 September

2010 namun dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tanggal 15

November 2012 ditulis dengan Surat Keterangan Tanah Nomor:

593/43/TG.I/IX/2010 tanggal 15 September 2010 a.n. SUBUR.

10. P.10, tetang Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2 atas nama PEMERINTAHAN

KABUPATEN DELI SERDANG Tanggal 18 Juni 2014 terletak di Desa

Tanjung Gabus I, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang

seluas ± 640.900 M2 (enam ratus empat puluh ribu Sembilan ratus meter

persegi).

Serta Saksi Ramadan Saputra Harahap yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan perantara jual beli antara Penggugat-Penggugat

dengan Muhammad Ikhwan Malik (Tergugat II) dan Cetak Barus

(Tergugat III) atas tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Garbus I,

Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dengan alas hak

surat Camat Lubuk Pakam.

- Bahwa keadaan tanah dalam kondisi di atasnya terdapat tanaman coklat.

- Bahwa Penggugat-Penggugat telah menyerahkan uang ganti rugi kepada

Tergugat II sejumlah Rp.30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) dan

kepada Tergugat III sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Dan Saksi Pandapotan Sitorus yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menguasai dan mengusahai tanah objek perkara sejak

tahun 1985 sampai dengan sekarang ini, yang luas keseluruhan lebih

kurang 88 meter x 20 meter, dengan menggarap tanah kosong yang

ditinggalkan oleh PT.Perkebunan II Tanjung Garbus, kemudian menanam

tanaman pokok coklat dan membangun kedai untuk berjualan.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


- Bahwa batas-batas tanah yang saksi garap tersebut adalah mulai dari

Sekolah Dasar (SD) sampai dengan sungai, dari depan sekitar 88 meter

berbatas dengan jalan Tirta Deli, belakang lebih kurang 20 meter

berbatas dengan paret.

- Bahwa saksi mengusahai tanah tersebut atas izin dari Humus

Perkebunan Tanjung Garbus I, diberitahu boleh ditanami tetapi jangan

dimiliki, saksi tidak pernah diusir.

- Bahwa pada tahun 2010, tanah yang dikuasai oleh saksi telah dibagi-

bagi, 1. Kapolsek Lubuk Pakam, 2.Cetak Barus (Danramil), 3. Pak

Camat, 4. Pak Adi wakil Humas Perkebunan Tanjung Garbus I, Marolan

Oppusunggu (Kepala Satol PP).

- Bahwa saksi juga pernah mendapat teguran dari Pemerintah Daerah Deli

Serdang, untuk membongkar rumah saksi, sekitar tahun 2013 dan tahun

2014.

Bahwa Tergugat V dan VIII untuk menguatkan dalil sangkalannya telah

mengajukan bukti berupa bukti T.V-1 sampai dengan T.V-3 dan T.VIII-1 sampai

dengan T.VIII-2 .

Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti

surat:

1. T.V-1, tetang Buku Inventaris (BI) Sekretariat Kantor Bupati Deli Serdang

tertanggal 31 Desember 2008..

2. T.V-2, salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:

SK.109/DJA/1985.

3. T.V-3, tentang Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Desa Tanjung Gabus I, Nama

Pemegang: Hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan luas 8.422

M2.

4. T.VIII-1, tentang Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perizinan

Tertentu.

5. T.VIII-2, tentang Surat Nomor: 640/78 tertanggal 17 Januari 2014 perihal

Perintah bongkar bangunan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim

perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pelepasan Hak dengan Ganti

Rugi atas tanah objek perkara antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat-I,

Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV, adalah Sah dan berkekuatan Hukum.

Bahwa dari pemeriksaan lapangan dalam perkara ini diperoleh fakta,

yang menjadi objek perkara adalah tanah yang terletak di Jl. Tirta Deli

Kelurahan Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Serdang, seluas 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) dengan

batas-batas sebagai berikut:

- sebelah barat berbatas dengan tanah Khairani Pohan + 21 meter.

- sebelah timur berbatas dengan tanah Adi + 21 meter.

- sebelah utara berbatas dengan jalan Tirta Deli + 27 meter.

- sebelah selatan berbatas dengan paret kebon/tembok Penggugat + 27

meter.

Bahwa atas tanah objek perkara tersebut di atas Penggugat-Penggugat

mendalilkan yaitu Penggugat-Penggugat adalah suami istri dan pada sekitar

antara tahun 2010 s/d 2012 dengan segala keyakinan dan kepercayaan telah

melakukan pembelian/pembayaran atas tanah kaplingan dan atau beberapa

bidang tanah kaplingan dengan cara Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi yang

mana kaplingan tanah tersebut terletak di Jalan Tirta Deli Desa Tg. Gabus I/Jati

Sari Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan

bukti-bukti formil sesuai dengan aturan-aturan dasar tentang Pertanahan yaitu

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor: 5 tahun 1960 dan Peraturan Pelaksana-

PP Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pelepasan Hak Atas Tanah.

Bahwa dari bukti P-1, diperoleh fakta hukum, ZULFAHRUDDIN

SIREGAR dan LIS LELIANTI selaku Penggugat-Penggugat merupakan

pasangan Suami Istri yang sah secara Agama dan Negara, manikah pada

tanggal 12 Januari 1995, oleh karena tanah objek perkara diperoleh dalam

masa perkawinan, maka penggugat-penggugat baik secara bersama-sama

maupun secara sendiri-sendiri, berdasar atas hukum dapat bertindak untuk

mengajukan gugatan atas tanah objek perkara.

Bahwa pemindahan hak atas tanah melalui jual beli tanah di Indonesia

berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (UUPA) harus dilakukan secara terang dan tunai. Sifat

terang dan tunai merupakan sifat jual beli menurut hukum adat yang diakui

berdasarkan pasal 5 UUPA yang berbunyi hukum agraria yang berlaku atas

bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan

dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan

bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang

tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lain,

segala sesuatu dengan mengindahkan unsur unsur yang bersandar pada

hukum agama. Terang dan tunai artinya penyerahan hak atas tanah dilakukan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) serta pembayaran dilakukan secara tunai dan bersamaan.

Bahwa lebih lanjut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tgl.

27-5-1975 No. 952 K/Sip/1974 JuaI beli adalah sah apabila telah memenuhi

syarat-syarat dalam K.U.H. Perdata atau Hukum Adat - ic. - jual beli dilakukan

menurut Hukum Adat, secara rill dan kontan dan diketahui oleh Kepala

Kampung. Syarat-syarat dalam pasal 19 P.P. No. 10 tahun 1961 tidak

menyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam K.U.H. Perdata/Hukum

Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat Agraria.

Bahwa dari bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 serta didukung dengan

keterangan saksi Pandapotan Sitorus dan saksi Ramadan Saputra Harahap,

pada sekitar antara tahun 2010 s/d 2012 Penggugat-Penggugat sebagai suami

isteri telah melakukan pembelian/pembayaran atas beberapa bidang tanah

kaplingan dengan cara Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi yang terletak di Jalan

Tirta Deli Desa Tg. Gabus I/Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli

Serdang dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, msing-masing sebagai berikut:

1. SURAT PENYERAHAN Tanggal 22 Juli 2012 yaitu Penyerahan terhadap

Surat Keterangan Tanah Nomor: 539/40/TG.I/IX/2010, tanggal 15

September 2010 atas nama M. OMPUSUNGGU kepada Hj. Lis Leliyanti,

yang terletak di Jalan Tirta Deli Lubuk Pakam dengan batas-batas sebagai

berikut:

Utara berbatasan dengan---------------------------------- Jln Tirta Deli 7 M.


Timur berbatas dengan----------------------------- M. Ikhwan Khalik 21 M.

Barat berbatas dengan---------------------------------------- Chairani 21 M.

Sebagaimana Surat Penyerahan Tanah tertanggal 22 Juli 2012, yang

diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Garbus I/Jati Sari, sdr. M. Nasir

Zakaria.

2. Surat KETERANGAN GANTI RUGI TANAH tanggal 27 Oktober 2011, yaitu

Surat Keterangan Gnati Rugi Tanah terhadap Surat Keterangan Tanah

Nomor: 539/41/TG.I/IX/2010 tanggal 15 September 2010, namun dalam

Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 27 Oktober 2011, ditulis

dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/41/TG.I/IX/2010 tanggal 15

September 2010 A.n.MHD. IKHWAN KHALIK, MS dengan batas-batas

sebagai berikut:



PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN




Sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 27 Oktober 2011

yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Garbus I/Jati Sari,sdr. M. Nasir

Zakaria.

3. SURAT KETERANGAN GANTI RUGI TANAH tanggal 27 Desember 2011

Yaitu Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah terhadap Surat Keterangan

Tanah Nomor: 539/42/TG.I/IX/2010, tanggal 15 September 2010, namun

dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 27 Desember 2011,

ditulis dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/42/TG.I/IX/2010

TANGGAL 15 September 2010 A.n. CETAK BARUS batas-batas sebagai

berikut:

Utara berbatasan dengan---------------------------------- Jln Tirta Deli 7 M.




Sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tanggal 27 Oktober 2011


Zakaria.

4. SURAT KETERANGAN GANTI RUGI Tanggal 15 November 2012, yaitu

Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tanggal 15 September 2010 namun

dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Tanggal 15 November 2012

ditulis dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/43/TG.I/IX/2010 tanggal

15 September 2010 A.n. SUBUR, dengan batas-batas sebagai berikut:



Timur berbatas dengan----------------------------------------------- Adi 21 M.

Barat berbatas dengan------------------------------------ Cetak Barus 21 M.

Sebagaimana Surat Keterangan Gnati Rugi tanggal 15 November 2012


Zakaria.

Bahwa Saksi Ramadan Saputra Harahap menerangkan bahwa saksi

merupakan perantara jual beli antara Penggugat-Penggugat dengan

Muhammad Ikhwan Malik (Tergugat II) dan Cetak Barus (Tergugat III) atas

tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam,

Kabupaten Deli Serdang dengan alas hak surat Camat Lubuk Pakam.

Penggugat-Penggugat telah menyerahkan uang ganti rugi kepada Tergugat II

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


sejumlah Rp.30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah) dan kepada Tergugat III

sejumlah Rp.30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah).

Bahwa dalam pengailihan hak milik yang merupakan pelaksanaan

perikatan, sehingga timbul persoalan apakah antara perbuatan hukum lanjutan

tersebut dan hubungan hukum yang menjadi dasarnya atau dengan kata lain

apakah pengalihan itu tergantung pada alas haknya ataukah merupakan hal

yang terpisah satu sama lain.

Bahwa hubungan antara pengalihan dengan alas hak ada dua ajaran

yaitu ajaran abstrak dan ajaran kausal (sebab akibat). Baik ajaran kausal

maupun abstrak sama-sama menekankan bahwa sahnya suatu pengalihan

bertujuan untuk mengalihkan hak milik tersebut tergantung pada alas haknya

harus tegas dinyatakan sedangkan ajaran abstrak penyerahan itu tidak perlu

adanya titel yang nyata cukup ada alas hak atau titel anggapan saja.

Ditegaskan oleh R Subekti bahwa menurut pendapat para akhli hukum

dan hakim dalam KUHPerdata berdasarkan apa yang dinamakan “kausal

stelsel” dimana memang sah tidaknya pemindahan hak milik tergantung sah

tidaknya perjanjian obligator. Untuk melihat sah tidaknya perjanjian obligator

maka harus diketahui sah tidak perbuatan-perbuatan hukum yang

menyebabkan timbulnya kewajiban untuk mengalihkan benda tidak bergerak

yang merupakan objek dari perbautan hukum tersebut.

Bahwa untuk melihat sah tidaknya perjanjian obligator maka harus

diketahui sah tidak perbuatan-perbuatan hukum yang menyebabkan timbulnya

kewajiban untuk mengalihkan benda tidak bergerak yang merupakan objek dari

perbautan hukum tersebut.

Bahwa yang menjadi pertanyaan, apakah sah atau tidak perbuatan-

perbuatan hukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, untuk untuk mengalihkan

tanah objek perkara.

Bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta, tanah objek perkara berasal

dari tanah kosong ex hak guna usaha (HGU) milik Perkebunan PT Perkebunan

II Tanjung Garbus, yang tidak diusahai sejak tahun 1985.

Bahwa dari keterangan saksi Pandapotan Sitorus diperoleh fakta tanah

objek perkara berasal dari tanah kosong yang ditinggalkan oleh PT Perkebunan

II Tanjung Garbus luas keseluruhan lebih kurang 88 meter x 20 meter, dengan

batas-batas tanah mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan sungai, dari

depan sekitar 88 meter berbatas dengan jalan Tirta Deli, belakang lebih kurang

20 meter berbatas dengan paret, kemudian digarap oleh saksi Pandapotan

Sitorus sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang ini dengan menanam pokok

coklat dan dijadikan tempat tingagal. Pada tahun 2010, dengan dasar

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


penguasaan tanah tersebut, saksi Pandapotan Sitorus telah menyerahkan

tanah tersebut untuk dibagi-bagi/dikapling kepada 1. M. Ikhwan K, Kapolsek

Lubuk Pakam, 2.Cetak Barus (Danramil), 3. Pak Camat, 4. Pak Adi wakil Humas

Perkebunan Tanjung Garbus I, Marolan Oppusunggu (Kepala Satol PP),

kemudian diterbitkan surat keterangan tanah oleh Kepala Desa Tanjung Garbus

I/Jati Sari dengan diketahui oleh Camat Lubuk Pakam (sesuai dengan bukti P-6,

P-7, P-8 dan P-9) . Selama tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh saksi

Pandapotan Sitorus tidak pernah ada ganggu gugat dari pihak lain dan saksi

baru mendapat teguran dari Pemerintah Daerah Deli Serdang, untuk

membongkar rumah saksi, sekitar tahun 2013 dan tahun 2014.

Bahwa dengan demikian diperoleh fakta hukum, saksi Pandapotan

Sitorus kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I, II, III dan IV serta Penggugat-

Penggugat, telah menguasai dan mengusahai tanah objek perkara lebih kurang

selama 27 tahun, secara terus menerus tanpa ada ganguan dari pihak

manapun.

Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemeritah Republik

Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan dalam

hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan

berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan

selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon

pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka

oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat

oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh

masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan

ataupun pihak lainnya.

Bahwa didalam pasal ini tidak dijelaskan oleh pembentuk undang undang,

namun dari keseluruhan kalimat dalam ayat 1 butir a tersebut, jelas bahwa yang

dimaksud dengan iktikad baik adalah penguasaan yang didasarkan pada suatu

kejujuran. Jadi berangkat dari sikap batin orang yang menguasai tanah tersebut.

Namun demikian pembentuk undang undang memberikan acuan untuk menilai

kejujuran itu. Jadi bahwa penguasaan atas tanah itu harus dilakukan secara

terbuka dan disaksikan oleh orang-orang yang dipercaya, jadi ada ukuran

objektif yang dapat digunakan untuk menilai iktikad baik itu.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Bahwa bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan

dihubungkan dengan pemeriksaan lapangan tanah objek perkara, bahwa jual

beli tanah objek perkara antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat I, II, III

dan IV telah diberitahukan kepada Kepala Desa, dan dilakukan di Kantor Polsek

Lubuk Pakam, kemudian pihak penjual adalah orang-orang yang berkedudukan

sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan disaksikan oleh Ramadan Saputra

Harahap seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian di

atas tanah tersbut Penggugat-Penggugat telah mendirikan bangunan

rumah/warung makan semi permanen yang dikunjungi orang banyak serta

terdapat 8 batang pokok coklat dan 1 (satu) batang pokok nangka, yang

menunjukkan adanya kesinambungan penguasaan tanah terperkara dengan

pemilik semula yaitu Pandapotan Sitorus.

Bahwa dari keterangan saksi Ramadan Saputra Harahap selaku

perantara dalam jual beli tanah dari Tergugat II dan Tergugat III serta didukung

pula dengan bukti surat P-6,P-7,P-8 dan P-9, dapat disimpulkan pada saat

dilaksanakan penyerahan tanah dengan ganti rugi telah nyata tidak ada silang

sengketa dengan pihak manapun.

Bahwa dari ketentuan peraturan perundang undangan tersebut

dihubungkan dengan fakta berdasarkan kenyataan penguasaan fisik selama

kurang lebih 27 (duapuluh tujuh) tahun secara berturut turut dan telah diakui

oleh Kepala Desa Tg. Gabus I/Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten

Deli Serdang serta tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau

desa, maka penguasaan Pandapotan Sitorus, atas tanah kosong yang

ditinggalkan oleh PT Perkebunan II Tanjung Garbus tersebut sah menurut

hukum, oleh karena itu saksi Pandapotan Sitorus, berhak untuk memidahkan

haknya atas tanah objek perkara.

Bahwa di persidangan ternyata Tergugat I,II,III dan IV, serta Tergugat VI

dan Tergugat VII tidak mempergunkan hak untuk membantah dalil Penggugat-

Penggugat tersebut demikian pula dengan Tergugat V dan Tergugat VIII tidak

membantah/menolak dalil Penggugat Pengugat berkenaan dengan surat

penyerahan tanah objek perkara maka dalil Penggugat-Penggugat tersebut

dibenarkan oleh Tergugat-Tergugat.

Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat

Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi atas tanah objek perkara antara Penggugat-

Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV, adalah

Sah, mengikat dan berkekuatan hukum, serta dilakukan dengan iktikad baik

oleh karena itu petitum ke-2 dan petitum ke-3 dapat dikabulkan.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Bahwa tentang petitum ke-4 menyatakan keseluruhan Tanah yang terdiri

dari 4 (empat) Surat Keterangan Tanah sebagaimana dimaksud di atas seluas

567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas

sebgaai berikut:

Utara berbatasan dengan------------------------------- Jln Tirta Deli 27 M.

Selatan berbatas dengan-------------------------- Jln Umum/Kebun 27 M.

Timur berbatas dengan----------------------------------------------- Adi 21 M.

Barat berbatas dengan----------------------------------------- Chairani 21 M.

Beserta Bangunan dan atau tanaman yang ada di atasnya adalah Sah milik


Bahwa walaupun Majelis Hakim menilai P-6, P-7, P-8 dan P-9 adalah

bukti permulaan alas hak yang yang sah, namun karena pada dalil jawabannya

Tergugat V dan Tergugat VIII juga mengajukan sangkalan yang menyatakan,

bahwa Tergugat VIII (Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja) yang melalui

tugas dan fungsi sebagai penegak Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang,

menindaklanjuti surat Tergugat V dengan menyurati penggugat memiliki surat

nomor 640/78 tanggal 17 Januari 2014 perihal perintah bongkar sendiri, sebab

bangunan penggugat berada di atas lahan yang merupakan asset Pemerintah

Kabupaten Deli Serdang sesuai sertifikat hak pakai Nomor 3 tertanggal 18 Juni

2013 (bukti T.V .3).

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas diketahui kedua belah

pihak mendalilkan sebagai pihak yang berwenang atas objek sengketa,

Penggugat Penggugat dengan alas hak bukti P-6, P-7,P-8 dan P-9 dengan

didukung keterangan saksi Ramadan Saputra Harahap dan Pandapotan Sitorus

sedangkan Tergugat dengan alas hak T.V-3, sehingga untuk menilai siapakah

yang paling berhak atas tanah objek perkara harus dinilai dari dalil sejarah

penguasaannya atas objek sengketa.

Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Majelis memberikan

pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimanan ditentukan dalam pasal 32 ayat (1) PP No.24

tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat hak atas tanah itu sendiri

merupkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktin yang kuat

mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data

fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur

dan buku tanah hak yang bersangkutan. Kemudian didalam penjelasannya

disebutkan bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data

yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Bahwa dalam pasal 1 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

ditegaskan bahwa Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh

Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Data

fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan

satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya

bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan

mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar,

pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang

membebaninya.

Bahwa syarat-syarat terjadinya pengalihan terhadap kebendaan adalah:

1. Pengalihan tersebut harus dilakukan oleh orang yang berhak untuk

mengalihkan kebendaan tersebut.

2. Pengalihan tersebut dilakukan secara nyata, artinya pengalihan tersebut

harus dilakukan secara nyata dari tangan ketangan.

Bahwa hak menguasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam UU

No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria, hak menguasai oleh negara atas

tanah menurut UU No.5 tahun 1960, bukan merupakan domein verklaring atau

hak memiliki pemerintah atas tanah.

Bahwa dari bukti T.V-1 diperoleh fakta, pada tahun 2008 dalam buku

inventaris (BI) Sekretariat Kantor Bupati Deli Serdang tercatat tanah kantor

berdasarkan SK Mendagri 1090 JA 1985, tanggal 18 Mei 1985, ganti rugi PTP II

diperoleh tahun 1985, luas tanah 100 Ha sejumlah Rp.125.000.000, kemudian

pada tanggal 18 Juni tahun 2013 telah diterbitkan sertipikat Hak Pakai Nomor 3

oleh Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa bukti T.V-2, yang membuktikan tentang pelepasan hak guna

usaha perkebunan Tanjung Garbus seluas 100 Ha, terletak di Kecamatan Lubuk

Pakam Kabupaten Deli Serdang kepada Pemerintah Tk.II Deli Serdang, oleh

karena tidak dpat memperlihatkan aslinya serta tidak didukung dengan bukti

lain maka terhadap bukti ini haruslah dikesampingkan.

Bahwa bukti T.V-3, adalah berupa sertifikat hak pakai nomor 3, asal hak,

pemberian hak atas tanah seluas 8.422,. M2, nama pemegang hak Pemerintah

Kabupaten Deli Serdang yang diterbitkan tanggal 18-6-2013 Kepala Kantor

Pertanahan Deli Serdang, dengan data fisik dan data yuridis yang tertuang

dalam surat ukur 518/2013.

Bahwa dari keterangan saksi Pandapotan Sitorus dan tidak disangkal

oleh Tergugat V maupun Tergugat VIII, diperoleh fakta tanah objek perkara

berasal dari tanah kosong yang ditinggalkan oleh PT Perkebunan II Tanjung

Garbus luas keseluruhan lebih kurang 88 meter x 20 meter, yang digarap oleh

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


saksi Pandapotan Sitorus sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang ini,

ditanami pokok coklat dan dijadikan tempat tingagal, dengan batas-batas tanah

mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan sungai, dari depan sekitar 88

meter berbatas dengan jalan Tirta Deli, belakang lebih kurang 20 meter

berbatas dengan paret. Kemudian pada tahun 2010, tanah yang dikuasai oleh

saksi Pandapotan Sitorus tersebut telah dibagi-bagi/dikapling unatuk saksi

Pandapotan Sitorus, Kapolsek Lubuk Pakam, Cetak Barus (Danramil), Pak

Camat, Pak Adi wakil Humas Perkebunan Tanjung Garbus I, Marolan

Oppusunggu (Kepala Satol PP). Selama dikuasai oleh saksi Pandapotan Sitorus

tidak pernah ada ganggu gugat dari pihak lain, kemudian sebahagian dari tanah

kaplingan tersebut diganti rugi oleh Penggugat-Pengggugat sekitar tahun 2010

sampai dengan tahun 2012.

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas saksi Pandapotan

Sitorus yang diteruskan oleh Tergugat I, II, III dan IV, kemudian dialihkan

kepada Penggugat-Penggugat, terbukti sejak tahun 1985 atau selama kurang

lebih 27 tahun saksi Pandapotan Sitorus secara terus menerus mengusahai dan

menguasai secara fisik tanah ojek perkara dengan menaminya pohon coklat

serta menedirikan bagunan rumah tinggal. Dengan demikian maka status tanah

objek objek perkara tidak lagi merupakan tanah negara bebas atau tanah yang

langsung dikuasai oleh neraga, tetapi telah menjadi berstatus tanah negara

tidak bebas oleh karena ternyata atas tanah tersebut telah ada hak orang lain

sesuai dengan bukti surat P-6, P-7, P-8 dan P-9. Penggugat-Penggugat

Sebagai Warga Negara Indonesia maka menurut ketentuan pasal 44 ayat (1)

UU No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berhak

dan dilindungi hak-haknya untuk memperoleh hak atas tanah negara, maka

Kanwil BPN tidak dapat berhak lagi untuk memberikan hak pakai atas tanah

yang bersetatus tanah negara yang tidak bebas (telah diusahai/dikuasai) oleh

Penggugat-Pengggugat.

Bahwa perbuatan Kanwil BPN Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan

Kabupaten Deli Serdang yang telah menerbitkan sertifikat Hak Pakai nomor 3

tahun 2013 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Delii Serdang dikwalifisir

sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (onrechtmatige

overheidsdaad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata dan telah

melanggar hak-hak subjektif Penggugat-Penggugat, oleh karena itu sertifikat

Hak Pakai nomor 3 tahun 2013 khusus tentang tanah objek perkara haruslah

dinyatakan cacat juridis dan tidak mengikat.

Bahwa oleh karena sertifikat hak pakai nomor 3 tahun 2013 yang

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang terkait dengan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


tanah objek perkara dinyatakan cacat juridis maka Majelis berpendapat yang

paling berhak atas tanah objek perkara adalah Penggugat-Penggugat, namun

berkenaan dengan pemberian status hak atas tanah tersebut adalah merupakan

kewenangan Pemerintah Cq.Badan Pertanahan Nasional, oleh karena itu

petitum ke-4 patut dikabulkan.

Bahwa mengenai petitum angka 5 menetapkan dan menyatakan kepada

seluruh pihak-pihak yang merasa berhak atas objek tanah yang dikuasai dan

diusahai penggugat-penggugat untuk tidak melakukan tindakan apapun

terhadap bangunan milik Penggugat-Penggugat yang ada di atas tanah tersebut

sampai dan atau hingga Putusan Perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap.

Bahwa oleh karena petitum ini bersifat negatif dan berlebihan maka

Majelis berpendapat harus ditolak.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim

berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para

Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk

membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama pertimbangan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya Nomor

57/Pdt.G/2014/PN.Lbp tanggal 16 Januari 2015 tersebut, dihubungkan dengan

bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak yang berperkara baik berupa bukti

surat maupun bukti berupa keterangan saksi, ternyata tidak ada hal-hal baru

yang perlu dipertimbangkan karena Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam

pertimbangannya telah memuat dan menguraikan semua keadaan dan alasan

yang menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut, sedangkan keberatan

Pembanding tersebut hanyalah merupakan pengulangan saja. Dalam hal ini

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar

bahwa Penggugat-Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya

sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh

karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan

Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

dalam putusannya Nomor 57/Pdt.G/2014/PN.Lbp tanggal 16 Januari 2015 yang

dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar, sehingga dapat

dipertahankan dan dikuatkan.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Menimbang bahwa karena Tergugat VI sebagai Pembanding di pihak

yang kalah, maka Pembanding harus dihukum umtuk membayar ongkos

perkara pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan

sejumlah yang tersebut dalam diktum putusan ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan peraturan-peraturan yang bersangkutan lainnya.

M E N G A D I L I 1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING tersebut.

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

57/Pdt.G/2014/PN.Lbp tanggal 16 Januari 2015 yang dimohonkan banding.

3. Menghukum PEMBANDING membayar ongkos perkara pada kedua tingkat

pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 oleh kami:

BANTU GINTING, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO-KARO,

S.H., MH dan YANSEN PASARIBU, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, dan diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 22 Juni 2016 di dalam

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri

oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSALLIM SIREGAR, S.H.

sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd ttd

1. BENAR KARO KARO, S.H., MH. BANTU GINTING, S.H.

ttd

2. YANSEN PASARIBU, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Perincian ongkos perkara MUSALLIM SIREGAR, S.H. Meterai ----------------: Rp 6.000,- Redaks ----------------: Rp 5.000,- Pemberkasan --------: Rp 139.000.- Jumlah-----------------: Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

pengadilan tinggi medan filemelakukan pembelian/pembayaran atas tanah kaplingan dan atau beberapa...

Documents