pengadilan tinggi medanpt-medan.go.id/putusan/putus_1466057735_33pdt2016ptmedan.pdf · penggugat...

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 33/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 1

P U T U S A N Nomor : 33 / PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara

perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara antara :

NIRWANA, Umur 57 Tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Urung

Kompas, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten

Labuhan Batu, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,

selanjutnya disebut sebagai Pembanding I , semula

TERGUGAT II ;

ANDI PRATAMA, Umur 35 Tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Urung

Kompas, Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten

Labuhan Batu, Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya

disebut sebagai Pembanding II semula disebut TERGUGAT III;

dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. KARTOYO, SH, MM. 2. AHMAD RIFAI HASIBUAN, SH. Advokad/Penasihat Hukum dari kantor Lembaga

Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (LBH-RI) berkantor

di Komplek Perumahan Ganda Asri II Nomor 39

Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 11 Oktober 2014, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal

27 Oktober 2014 No : 175/SKC/2014/PN-RAP

L A W AN :

CHRISTINA als. KRISTINA, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sibayak

No.8 Kecamatan Pematang Siantar Timur Pematang

Siantar , Ibu Rumah Tangga ,

Dalam kedudukan selaku pribadi dan sekaligus kuasa

dari :

1.SELAMAT, Umur 50 tahun, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso

Gang Karya Nomor 28 A, Medan, Wiraswasta ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


2. KRISMAN, Umur 55 tahun, bertempat tinggal di Jalan H. M. Yamin,

Medan, Wiraswasta ;

3. MURNI, Umur 53 tahun, bertempat tinggal di Tiban Mc Dermott

Blok C Nomor 3 dan 4, Batam, Wiraswasta ;

4. LUCIUS, Umur 51 tahun, bertempat tinggal di Jalan SM. Raja,

Komp. Bandar Sri Mersing Kecamatan Padang Hulu,

Tebing Tinggi, Wiraswasta ;

5. ASNI, Umur 54 tahun, bertempat tinggal di Ruko Tiban Impian

Blok A1, Batam, Wiraswasta ;

6. JULI, Umur 46 tahun, bertempat tinggal di Jalan Bunga Nomor

77, Belawan, Wiraswasta

7.JOHANNES, Umur 78 tahun, bertempat tinggal di Jalan Gunung

Sibayak Nomor 2, Pematang Siantar, Wiraswasta ; 8.ISMAIL, Umur 47 tahun, bertempat tinggal di Jalan Tanjung

Pinggir, Kecamatan Sekupang, Batam, Wiraswasta ;

9. R.R. SRI RUMANTI, Umur 79 tahun, bertempat tinggal di Jalan Hoki

Nomor 23 Pematang Siantar, Wiraswasta ;

Selanjutnya di sebut TERBANDING semula

PENGGUGAT ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada SUDARSONO, SH, MH. Advokad/Konsultan Hukum dari kantor

SUDARSONO, SH, MH & REKAN berkantor di Jalan

Sirandorung Nomor 38 Rantau Prapat Kabupaten

Labuhan Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 29 September 2014, yang telah didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat

tanggal 01 Oktober 2014 No : 210/SKC/2014/PN-RAP

D A N

1. RAJIN MANGUNSONG,Umur 50 Tahun, bertempat tinggal di Jalan

Wonosari Lorong 1 Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh

Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wiraswasta,

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I ;

2. KEPALA DESA SIAMPORIK, beralamat di Kantor Kepala Desa Siamporik,

Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Kualuh Hulu

Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya

disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula

TURUT TERGUGAT I ;

3. KEPALA DESA GUNUNG MELAYU, beralamat di Kantor Kepala Desa

Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Hulu Selatan,

Kabupaten Labuhan Batu Utara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT II ; dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. R. TIMUR PANJAITAN, SH. 2. RIKY POLTAK D. SIHOMBING, SH. 3. DAVID PANGGABEAN, SH. 4.

JEKSON OKTORYO NABABAN, SH, 5. WULAN CINTA UTAMI, SH, Advokad/Penasihat Hukum

dari kantor Law Office Dr. Januari Siregar, SH,

M.Hum, beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor

32 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 04 November 2014, yang telah didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat

tanggal 10 November 2014 No : 215/SKC/2014/PN-

RAP ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Pebruari 2016,

Nomor: 33/PDT/2016/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ;

2. Berkas perkara Nomor: 41/Pdt.G/2014/PN. RAP. dan surat-surat yang

bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA : Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal

01 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Prapat dibawah Register Nomor: 41/Pdt.G/2014/PN. RAP. mengemukakan

sebagai berikut;

1. Penggugat adalah pemilik dan sekaligus kuasa dari rekan rekan pemilik

tanah seluas + 103 Hektar, terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh

Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan,

Kabupaten Labuhan Batu Utara);

2. Tanah seluas + 103 Hektar terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh


Kabupaten Labuhan Batu Utara) diperoleh Penggugat pada tahun 1991

berdasarkan surat ganti rugi dari masyarakat diketahui oleh Kepala Desa

Siamporik dan Camat Kualuh Hulu sebanyak 10 surat ganti rugi tanah

perladangan terdaftar atas nama Penggugat, RR Sri Rumanti, Ismail, Juli,

Johannes, Selamat, Asni, Krisman, Lucius, Murni yang mana seluruhnya

masih berhubungan keluarga, selanjutnya disebut sebagai objek perkara;

3. Ada pun batas dan ukuran tanah objek perkara milik Penggugat

sebagaimana dimaksud dalam surat ganti rugi tanah tertanggal 01 Juni

1991, diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu

terdaftar atas nama Penggugat, RR Sri Rumanti, Ismail, Juli, Johannes,

Selamat, Asni, Krisman, Lucius, Murni terletak di Desa Siamporik,

Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan

Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara) adalah sebagai berikut :

1. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 115.785 M2 tanggal 01 Juni

1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu

terdaftar atas nama Kristina;

- Sebelah Utara berbatas dengan Aek Simangalam, terukur 515 meter;

- Sebelah Barat berbatas dengan Alang Munthe, terukur520 meter ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Bulu Soma, terukur100

meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rakyat, terukur232 meter ;

2. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 99.665 M2, tanggal 01 Juni

1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu

terdaftar atas nama R.R Sri Rumanti;

- Sebelah Utara berbatas dengan R. H Munthe, terukur 155 meter ;

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Rakyat, terukur643 meter ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Tukimin, terukur643 meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rakyat, terukur155

meter ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


3. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01

Juni 1991 diketahui oleh Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh

Hulu terdaftar atas nama Ismail;

- Sebelah Utara berbatas dengan Aek Simangalam, terukur 160 meter;

- Sebelah Barat berbatas dengan R.H Munthe, terukur638 meter ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Alang Hasibuan, terukur638 meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tukirin, terukur160 meter ;



Hulu terdaftar atas nama Juli;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tukirin, terukur 160 meter ;

- Sebelah Barat berbatas dengan R.H Munthe, terukur638 meter ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Alang Hasibuan, terukur638 meter ;




Hulu terdaftar atas nama Johannes;

- Sebelah Utara berbatas dengan Sapii Siregar, terukur 285 meter ;

- Sebelah Barat berbatas dengan Dameria Situmorang, terukur556

meter

- Sebelah Timur berbatas dengan Alang Munthe, terukur285 meter ;




Hulu terdaftar atas nama Selamat;

- Sebelah Utara berbatas dengan Alang Hasibuan, terukur 160 meter ;

- Sebelah Barat berbatas dengan Tukirin, terukur637 meter ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Dameria Situmorang, terukur637

meter




Hulu terdaftar atas nama Asni;

- Sebelah Utara berbatas dengan Dameria Situmorang, terukur 180

meter

- Sebelah Barat berbatas dengan Alang Hasibuan, terukur570 meter ;


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN





Hulu terdaftar atas nama Krisman;

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Simangalam, terukur 275

meter

- Sebelah Barat berbatas dengan Dameria Situmorang, terukur405

meter

- Sebelah Timur berbatas dengan Sapii Siregar, terukur325 meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan alang Munthe, terukur275 meter ;



Hulu terdaftar atas nama Lucius;


meter

- Sebelah Barat berbatas dengan Tukirin, terukur637 meter ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Dameria Situmorang, terukur637

meter

- Sebelah Selatan berbatas dengan Alang Hasibuan, terukur160 meter



Hulu terdaftar atas nama Murni;


meter

- Sebelah Barat berbatas dengan Alang Hasibuan, terukur620 meter ;


- Sebelah Selatan berbatas dengan Dameria Situmorang, terukur180

meter ;

4. Bahwa secara keseluruhan tanah objek perkara berada dalam satu

hamparan seluas + 103 Hektar, terletak di Desa Siamporik, Kecamatan

Kualuh Hulu, Kabupateb Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh

Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara) dengan batas batas secara

keseluruhan/global adalah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan Jumirin, Simare mare, R.Mangunsong ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Lahan Tk Mas Jakarta, Aek Simangalam

- Sebelah Timur berbatas dengan Aek Bulu Soma ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


- Sebelah Selatan berbatas dengan Koir, Matnali Simamora, Karim

Nasution, Adil Siregar, Jakrun, Thamrin Munthe ;

5. Bahwa tanah milik Penggugat yang terletak di daerah perbatasan antara

Desa Gunung Melayu dengan Desa Siamporik, telah mendapat

Kesepakatan secara tertulis dari Kepala Desa Gunung Melayu yang

menjabat pada saat itu mengenai administrasi surat menyurat diatas tanah

milik Penggugat tersebut dilakukan dan diterbitkan dari Kantor Kepala Desa

Siamporik dan atas nama Pemerintah Desa Siamporik ;

6. Sejak awal melakukan survei lokasi, perintisan batas hingga proses ganti

rugi tanah tersebut dari masyarakat, semua dilakukan oleh suami

Penggugat (Kristina) bernama Marcos (alm) bersama sama dengan supir

almarhum yang bernama Ramlan;

7. Setelah proses ganti rugi tanah tersebut selesai dilakukan, oleh suami

Penggugat (Kristina) Marcos (alm) pada tahun 1992 dilakukan pembukaan

dan pembersihan lahan secara bertahap dengan melakukan imas tumbang

dan membuat pembibitan kelapa sawit diatas lahan/tanah objek perkara

tersebut;

8. Pada tahun 1993 pengelolaan tanah tersebut terhenti karena suami

Penggugat (Kristina) Marcos mengalami kecelakaan berat saat

mengendarai mobil yang mengakibatkan beberapa tulang rusuk patah dan

mengalami cacat tubuh, hal ini berlanjut dengan situasi nasional yang tiba

tiba bergejolak pada tahun 1998, kemudian disusul pada tahun 2000 suami

Penggugat (Kristina) Marcos di diagnosa kanker usus hingga pada akhirnya

di tahun 2003 suami Penggugat (Kristina) Marcos meninggal dunia, dalam

kurun waktu tersebut diatas Penggugat (Kristina) berada dalam kondisi yang

sangat sulit sehingga mengakibatkan Penggugat (Kristina) hanya terfokus

untuk melewati situasi sulit tersebut;

9. Setelah keadaan menjadi pulih kembali pada tahun 2007 Penggugat

(Kristina) kembali menyusun rencana untuk mengelolah kembali tanah

tersebut, namun alangkah terkejutnya ketika Penggugat (Kristina) bersama

dengan supir almarhum suami Penggugat ketika mendapati tanah milik

Penggugat dan keluarga sudah berada dalam penguasaan orang lain dan

menurut keterangan penduduk setempat tanah objek perkara milik

Penggugat seluas + 103 Hektar saat ini dikuasai oleh Tergugat I (Rajin

Mangunsong), Tergugat II (Nirwana) dan Tergugat III (Andi Pratama);

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


10. Bahwa Tergugat I telah menguasai sebahagian besar dari tanah objek

perkara seluas + 103 Hektar milik Penggugat dan pada tahun 2007

Tergugat I sudah pernah dilakukan mediasi dengan pihak Penggugat

(Kristina) yang difasilitasi oleh Perangkat Desa Siamporik namun tidak

mendapat kesepakatan penyelesaian permasalahan;

11. Tergugat II dan Tergugat III adalah istri dan anak dari mendiang Kalibosi

yang menguasai sebahagian dari tanah objek perkara seluas + 103 Hektar

milik Penggugat. Mendiang Kalibosi semasa hidup nya menguasai sebagian

tanah objek perkara milik Penggugat dan sekitar tahun 2007 mendiang

Kalibosi pernah mengikuti mediasi dengan pihak Penggugat yang

difasilitasi oleh Perangkat Desa setempat dan setelah Kalibosi meninggal

dunia saat ini penguasaan /pengelolaan lahan tersebut diteruskan oleh

Tergugat II dan Tergugat III;

12. Dengan keadaan tersebut Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan

permasalahan tersebut melalui jalur musyawarah dengan Tergugat

Tergugat, dengan meminta bantuan Pejabat Desa dan pihak terkait lainnya

untuk dilakukan mediasi baik secara langsung maupun tidak langsung,

namun mediasi tersebut tidak membuahkan hasil hingga gugatan ini

didaftarkan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

13. Bahwa pemilikan Penggugat atas tanah objek perkara seluas + 103 Hektar

berdasarkan 10 (sepuluh lembar) surat ganti rugi tanah perladangan tanggal

01 Juni 1991 terdaftar atas nama Penggugat, RR Sri Rumanti, Ismail, Juli,

Johannes, Selamat, Asni, Krisman, Lucius, Murni diketahui Kepala Desa

Siamporik dan Camat Kualuh Hulu, terletak di Desa Siamporik, Kecamatan

Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh

Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara) dilakukan berdasarkan itikad baik

dengan melalui proses ganti rugi yang benar dan dilakukan secara langsung

kepada masyarakat penggarap yang telah menguasai tanah tersebut sejak

tahun 1972, dengan demikian patut secara hukum pemilikan Penggugat

atas tanah objek perkara mendapatkan perlindungan dan pengesahan pula

secara hukum;

14. Bahwa penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dilakukan

di atas bagian tanah objek perkara seluas + 103 Hektar milik Penggugat

berdasarkan surat ganti rugi tanah perladangan terdaftar atas nama

Penggugat, RR Sri Rumanti, Ismail, Juli, Johannes, Selamat, Asni, Krisman,

Lucius, Murni diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh Hulu

adalah penguasaan yang dilakukan dengan merugikan hak Penggugat

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


perbuatan mana secara hukum dikategorikan sebagai perbuatan

melawan hukum (onrecht matige daad), maka patut menurut hukum

perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menguasai bagian

tanah objek perkara milik Penggugat dinyatakan sebagai Perbuatan

Melawan Hukum;

15. Bahwa pemilikan Penggugat atas tanah objek perkara seluas + 103 Hektar

berdasarkan 10 (sepuluh lembar) surat ganti rugi tanah perladangan tanggal

01 Juni 1991 terdaftar atas nama Penggugat, RR Sri Rumanti, Ismail, Juli,

Johannes, Selamat, Asni, Krisman, Lucius, Murni diketahui Kepala Desa

Siamporik dan Camat Kualuh Hulu, terletak di Desa Siamporik, Kecamatan


Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara) dilakukan berdasarkan itikad baik

dengan melalui proses ganti rugi yang benar dan dilakukan secara langsung

kepada masyarakat penggarap yang telah menguasai tanah tersebut sejak

tahun 1972, dengan demikian patut menurut hukum surat surat yang lahir

dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Tergugat

diatas tanah objek perkara dalam perkara ini dinyatakan tidak memiliki

kekuatan hukum mengikat;

16. Penggugat memiliki syahwasangka/kekhawatiran bahwa Tergugat Tergugat

akan mengalihkan tanah objek perkara kepada pihak lain, maka Penggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Cq. Majelis Hakim

yang memeriksa dan memutus dalam perkara ini berkenan untuk terlebih

dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) diatas objek perkara

berupa tanah seluas + 103 Hektar milik Penggugat, terletak di Desa

Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang

Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara);

17. Bahwa cukup beralasan bila Penggugat mohon agar Putusan perkara ini

dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, banding atau

kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

18. Bahwa selain hal tersebut diatas, Penggugat juga khawatir bilamana

putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap

(inkracht) ternyata Tergugat tergugat dan Turut Tergugat tidak mau

mematuhi putusan perkara aquo, maka sangat beralasan bagi Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum Tergugat

I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, berikut

orang orang atau badan hukum atau pihak mana pun supaya mematuhi

putusan dalam perkara aquo ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


19. Bahwa Penggugat juga khawatir bilamana putusan dalam perkara ini telah

mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ternyata Tergugat tergugat dan

tidak mau mematuhi putusan perkara aquo, maka sangat beralasan bagi

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menghukum

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, berikut orang orang atau badan hukum

atau pihak mana pun untuk mengosongkan /menyerahkan objek perkara

dalam keadaan baik dan tanpa beban kepada Penggugat ;

Berdasarkan apa yang terurai diatas, Penggugat melalui Kuasanya mohon

kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Cq Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat

memanggil pihak pihak dalam perkara ini dengan memberikan putusan yang

amarnya sebagai berikut : PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang

diletakkan diatas tanah objek perkara aquo;

3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh

Penggugat dalam perkara aquo;

4. Menyatakan sah dan berharga alat bukti surat yang diajukan oleh

Penggugat berupa :

- Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 115.785 M2, tanggal 01 Juni

1991 terdaftar atas nama Kristina, diketahui Kepala Desa Siamporik dan

Camat Kualuh Hulu;


1991 terdaftar atas nama Selamat, diketahui Kepala Desa Siamporik dan

Camat Kualuh Hulu ;


1991 terdaftar atas nama Asni, diketahui Kepala Desa Siamporik dan

Camat Kualuh Hulu;


1991 terdaftar atas nama Krisman, diketahui Kepala Desa Siamporik dan

Camat Kualuh Hulu;


1991 terdaftar atas nama Lucius, diketahui Kepala Desa Siamporik dan

Camat Kualuh Hulu;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



1991 terdaftar atas nama Murni, diketahui Kepala Desa Siamporik dan

Camat Kualuh Hulu;


1991 terdaftar atas nama RR.Sri Rumanti, diketahui Kepala Desa

Siamporik dan Camat Kualuh Hulu;


1991 terdaftar atas nama Ismail, diketahui Kepala Desa Siamporik dan

Camat Kualuh Hulu;


1991 terdaftar atas nama Juli, diketahui Kepala Desa Siamporik dan

Camat Kualuh Hulu;


1991 terdaftar atas nama Johannes, diketahui Kepala Desa Siamporik

dan Camat Kualuh Hulu;

- Surat kesepakatan yang ditanda tangani bersama oleh Kepala Desa

Siamporik dengan Kepala Desa Gunung Melayu tertanggal 05 September

1991;

5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah objek perkara seluas +

103 hektar terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten

Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan,Kabupaten Labuhan

Batu Utara) berdasarkan :


Juni 1991 terdaftar atas nama Kristina, diketahui Kepala Desa



Juni 1991 terdaftar atas nama Selamat, diketahui Kepala Desa

Siamporik dan Camat Kualuh Hulu ;


Juni 1991 terdaftar atas nama Asni, diketahui Kepala Desa Siamporik



Juni 1991 terdaftar atas nama Krisman, diketahui Kepala Desa



Juni 1991 terdaftar atas nama Lucius, diketahui Kepala Desa Siamporik


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



Juni 1991 terdaftar atas nama Murni, diketahui Kepala Desa Siamporik


7. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 99.665 M2, tanggal 01 Juni

1991 terdaftar atas nama RR. Sri Rumanti, diketahui Kepala Desa



Juni 1991 terdaftar atas nama Ismail, diketahui Kepala Desa Siamporik



Juni 1991 terdaftar atas nama Juli, diketahui Kepala Desa Siamporik



Juni 1991 terdaftar atas nama Johannes, diketahui Kepala Desa


Berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya;

6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan

perbuatan melawan hukum dengan menguasai bagian tanah objek perkara

milik penggugat seluas + 103 Hektar terletak di Desa Siamporik,


Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara);

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan

bahagian objek perkara yang dikuasai oleh masing masing Tergugat

Tergugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apa pun kepada Penggugat;

8. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat surat surat yang lahir

dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II

dan Tergugat III yang diterbitkan diatas bagian tanah objek perkara seluas

+ 103 Hektar milik Penggugat, terletak di Desa Siamporik, Kecamatan


Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara);

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut

Tergugat II berikut orang orang atau badan hukum atau pihak manapun

untuk mematuhi isi Putusan dalam perkara aquo;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III berikut orang orang atau

badan hukum atau pihak mana pun untuk mengosongkan /menyerahkan

bagian tanah yang dikuasai dari objek perkara seluas + 103 Hektar milik

Penggugat terletak di terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu,

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan,


11. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu

meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

12. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini; SUBSIDAIR : Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil

adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas surat Gugatan dari Penggugat tersebut,

Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis

dipersidangan tertanggal 24 Nopember 2014 sebagai berikut : I. DALAM EKSEPSI ;

1. Tentang “Surat Kuasa Khusus Mengandung cacat formil” ; 1.1. Bahwa, gugatan Penggugat Nomor:41/Pdt.G/2014/PN-RAP

tanggal 02 Oktober 2014 yang diajukan melalui kuasanya

SUDARSONO, SH.MHAdvokat pada Kantor Hukum

SUDARSONO, SH.MH dan REKAN berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 29 September 2014 yang bertindak untuk, atas

nama dan kepentingan hukum dari CRISTINAAlias KRITINA;

1.2. Bahwa, jika mencermati Surat Kuasa Penggugat dan Gugatan

Penggugat, CRISTINA alias KRITINA berkedudukan selaku

Pribadi yang memberikan Kuasa kepada SUDARSONO, SH.MH

selaku Advokat dan sekaligus Kuasa dari SELAMAT, KRISMAN,

MURNI, LUCIUS, ASNI, JULI, JOHANES, ISMAILdan R.R. SRI

RMANTI, dan hal ini dapat dipahami lebih ringkas adalah

SELAMAT, KRISMAN, MURNI, LUCIUS, ASNI, JULI, JOHANES,

ISMAILdan R.R. SRI RMANTI, memberikan Kuasa kepada

CRISTINAAlias KRITINA memberikan kuasa kembal kepada

SUDARSONO, SH.MH selaku Advokat untuk mewakili

kepentingan hukum dari pihak-pihak tersebut diatas;

1.3. Bahwa, terhadap Surat Kuasa Khusus 29 September 2014 yang

diberikan kepada Penerima Kuasa, tidak memenuhi syarat formil

sebagaimana yang digariskan ketentuan Pasal 123 HIR ayat (1)

dan SEMA No. 1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo. SEMA

No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, oleh karena

CRISTINAAlias KRITINA juga penerima kuasa dari SELAMAT,

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


KRISMAN, MURNI, LUCIUS, ASNI, JULI, JOHANES, ISMAILdan

R.R. SRI RUMANTI untuk mewakili kepentingan hukum

dipersidangan atas perkara a quo;

1.4. Bahwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 29 September 2014

yang diberikan kepada Penerima Kuasa tidak memberikan

penjelasan tentang delegasi hukum antara SELAMAT, KRISMAN,

MURNI, LUCIUS, ASNI, JULI, JOHANES, ISMAIL dan R.R. SRI

RUMANTI kepada Penerima Kuasa (SUDARSONO, SH,MH),

dalam bentuk Substitusi, oleh karena di dalam ketentuan

perundang-undangan tidak dikenal pemberian Surat Kuasa dari

Pihak Ketiga, terkecuali dengan cara Substitusi, oleh karena

tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa dalam hal

ini SUDARSONO, SH.MH untuk mewakili kepentingan hukum atas

nama SELAMAT, KRISMAN, MURNI, LUCIUS, ASNI, JULI,

JOHANES, ISMAILdan R.R. SRI RMANTI adalah cacat hukum;

2. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Eksepsi Error in Persona) ;

2.1. Bahwa, Penggugat telah menguraikan dalam gugatannya jika

Tergugat II dan Tergugat III, bersama-sama dengan Tergugat I

pada tahun 2007 berdasarkan keterangan dari penduduk setempat

telah menguasai tanah objek perkara seluas 103 Ha. Terletak di

Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten

Labuhanbatu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten

Labuhanbatu Utara) tanpa menelaah dengan hati-hati kebenaran

keterangan penduduk setempat tersebut;

2.2. Bahwa, perlu Tergugat II dan Tergugat III uraikan, bahwasanya

sama sekali tidak memiliki hubungan dan atau tidak memiliki

keterkaitan apapun atas bidang tanah sebagai objek perkara

dalam perkara a quo, sehingga vis a vise secara hukum Tergugat

II dan Tergugat III tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara a quo;

2.3. Bahwa, dasar tidak dapatnya Tergugat II dan Tergugat III di tarik

dalam perkara ini oleh karena objek perkara milik dari Tergugat II

dan Tergugat III tidak berada di Desa Siamporik;

3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat (Eksepsi

Disqualifikasikan) ;

3.1. Bahwa, Penggugat dalam mengajukan gugatan atas perkara a

quo, telah menguraikan bahwasanya Penggugat disamping

bertindak untuk dirinya sendiri juga berkedudukan sekaligus kuasa

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


dari SELAMAT, KRISMAN, MURNI, LUCIUS, ASNI, JULI,

JOHANES, ISMAILdan R.R. SRI RUMANTI, oleh karena

pendelegasian hukum secara Substitusi untuk mewakili

kepentingan hukum atas perkara a quo antara Penerima Kuasa

dan Pemberi Kuasa sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-

undang, sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas dan oleh

karenanya secara hukum gugatan Penggugat yang diajukan

haruslah dinyatakan tindak dapat diterima;

3.2. Bahwa, jika Pemberi Kuasa bertindak sebagai Penggugat dan juga

mewakili kepentingan hukum dari 9 (sembilan) orang lainnya,

tentunya akan banyak mengalami kesulitan untuk mencari

kepastian hukum, oleh karena ada 9 (sembilan) orang lagi yang

berkepentingan hukum atas perkara a quo;

3.3. Bahwa, berdasarkan uraian dari Tergugat II dan Tergugat III di

atas, serta dikaitkan dengan tindak terpenuhinya syarat formal

dalam gagata a quo, dengan alasan Penggugat tidak mempunyai

hak dan kualitas, sehingga Penggugat tidak mempunyai “Legitima

Persona Standi in Judicio” maka Gugatan Penggugat haruslah di

tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet

onvantkelijke Verklaard);

4. Gugatan penggugat kabur (Exceptio Obscuur Libel) ;

4.1. Tentang Luas Objek Perkara Yang Tidak Jelas;

4.1.1. Bahwa, mencermati gugatan dari Penggugat pada point 1

s/d 4 dalam gugatan Penggugat, yang ada pada inti dan

pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bersama

dengan teman-temannya ada menguasai sebidang tanah

seluas 103 Ha yang terletak di Desa Siamporik,

Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu

(sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten

Labuhanbatu Utara);

4.1.2.Bahwa, ternyata setelah dijumlahkan luas tanah yang

dimaksud dan menjadi objek perkara berdasarkan dalil

gugatan Penggugat adalah seluas 99 Ha dan bukan 103

Ha, sehingga secara hukum terdapat perbedaan luas

tanah yang menjadi objek perkara, yang akhirnya

mengakibatkan perbedaan luas tanah yang menjadi objek

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Perkara dan tentunya mengakibatkan kekaburan/ketidakjelasan

gugatan Penggugat;

4.2. Tentang Letak dan Peta Tanah Yang Tidak Jelas;

4.2.1. Bahwa, Penggugat menguraikan dalam gugatannya

mengenai luas dan batas-batas dari masing-masing tanah

yang di klaim sebagai milik Penggugat dan ke-9 (sembilan)

warga masyarakat yaitu SELAMAT, KRISMAN, MURNI,

LUCIUS, ASNI, JULI, JOHANES, ISMAILdan R.R. SRI

RMANTI (vode gugatan pada halaman 3 dan 4 sub point 1

s/d 9) dengan Surat Keterangan ganti rugi tertanggal 01

Juni 1991, namun setelah Tergugat II dan Tergugat III

mencocokan dengan cara memetakan lokasi dengan

batas-batas dari masing-masing tanah tersebut, ternyata

sama sekali tidak memiliki kesesuaian dan tentunya

menjadi ketidakjelasan dan kabur;

4.2.2. Bahwa, demikian pula masing-masing surat Keterangan

ganti rugi tanah sebagaimana di dalilkan oleh

Penggugat, juga tidak menguraikan dengan jelas dari

siapa dan kepada siapa tanah-tanah tersebut diperoleh

dan beralih sehingga mengakibatkan ketidak jelasan

perolehan atas tanah berperkara yang dimaksud;

4.3. Tentang Tidak Jelasnya Luas Masing-masing Tanah yang

Dikuasai oleh Para Penggugat.

4.3.1. Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas

dan lengkap mengenai luas tanah yang dikuasai oleh

Tergugat-I dan Tergugat II dan Tergugat-III dalam dalil

gugatannya dimaksud, dimana seharusnya penggugat

menguraikan dari luas Objek Tanah terperkara seluas

103 Ha (Lebih kurang seratus tiga hektar) tersebut;

4.3.2. Bahwa dengan tidak diuraikan oleh penggugat mengenai

luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan

Tergugat-III tersebut mengakibatkan ketidakjelasan dari

luas masing-masing objek perkara yang dikuasai oleh

Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III;

4.3.3. Bahwa apabila mencermati dalil gugatan penggugat

tersebut dan diakaitkan dengan tidak adanya hubungan

hukum antara Tergugat-I dengan tanah terperkara tersebut

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


apalagi dengan penggugat, sehingga secara hukum jelaslah

gugatan penggugat dimaksud merupakan merupakan gugatan

yang kabur (Niet Onvantkelijke Verklaard); II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat II dan Tergugat III, menolak dengan tegas seluruh

dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali dengan jelas diakui

dan diterangkan oleh Tergugat II dan Tergugat III;

2. Bahwa, Tergugat II dan Tergugat III mengalami kesulitan untuk

menangkis argumentasi hukum dari Penggugat, oleh karena

ketidakjelasan dari dalil gugatan Penggugat, dan inperson yang maju

sebagai Penggugat dalam perkara a quo;

3. Bahwa, ketidakjelasan dalil gugatan Penggugat adalah batas dan

ukuran yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III, apakah objek

perkara yang diamksud oleh Penggugat berada di wilayah Desa

Siamporik dan atau masuk wilayah Desa Gunung Melayu;

4. Bahwa, disamping itu Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak

mengenal Penggugat maupun 9 (sembilan) orang yang diwakili oleh

Penggugat yang kemudian tanpa dasar hukum yang jelas memberikan

kuasa kembali kepada SUDARSONO, SH.MH selaku Advokat, untuk

mewakili kepentingan hukum dari Penggugat dan 9 (sembilan) orang

lainnya;

5. Bahwa, posita penggugat poin 5 yang di kutip sebagai berikut: “bahwa

tanah milik penggugat yang terletak di daerah perbatasan antara Desa

Gunung Melayu dengan Desa Siamporik, telah mendapat kesepakatan

secara tertulis dari kepala Desa Gunung Melayu yang menjabat pada

saat itu mengenai administrasi surat menyurat di atas tanah milik

penggugat tersebut dilakukan dan diterbitkan dari Kantor Kepala Desa

Siamporik dan atas nama Pemerintah Desa Siamporik”, dimana

kesepakatan tertulis sebagaimana uraian penggugat dimaksud telah

bertentangan dengan prinsip tentang kepastian hukum dan menyalahi

sistim administrasi pemerintahan desa;

6. Bahwa demikian halnya Turut Tergugat-II dalam kepastiannya sebagai

Kepala Desa Gunung Melayu sama sekali tidak mengetahui

adanya kesepakatan diamksud dan tidak pernah terjadi serta menyalahi

sistim administrasi desa;

7. Bahwa demikian pula, Turut Tergugat-II samasekali tidak tahu menahui

mengenai tanah yang diklaim dimiliki oleh Penggugat dan setelah

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


8. memeriksa administrasi di Desa Gunung Melayu, ternyata tanah

dimaksud tidak terdaftar dalam sistim administrasi Desa Gunung

Melayu;

9. Bahwa kemudian tanah terperkara yang sedang disengketakan oleh

Penggugat tidak jelas letaknya, sehingga sangat beralasan menurut

hukum jika tuntutan penggugat pada poin (1) sampai dengan poin (12)

ditolak seluruhnya, karena tuntutan dimaksud samasekali tidak memiliki

dasar hukum yang kuat dan jelas;

10. Bahwa, dari dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat serta itikad yang

tidak baik dari Penggugat, dengan alasan-alasan yang telah diuraikan

oleh Para Tergugat, maka wajarlah jika Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini, untuk menolak dan atau setidak-tidaknya

tidak dapat menerima gugatan Penggugat;

III. PERMOHONAN

I. DALAM EKSEPSI - Menyatakan Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II

dan Tergugat III untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan, menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk

seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut

Tergugat II melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban pada pokoknya

sebagai berikut :

DALAM KONPENSI ; TENTANG EKSEPSI ;

Bahwa Tergugat-I dan Turut Tergugat-II membantah dan menolak

dengan tegas

seluruh dalil Gugatan Penggugat yang telah dimajukan dalam persidangan

perkara perdata ini;

Bahwa adapun dalil-dalil Eksepsi yang Tergugat-I dan Turut Tergugat-II

majukan dalam persidangan ini dengan uraian sebagai berikut: 1. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Eksepsi Error in Persona) ; Bahwa Penggugat telah menguraikan dalam gugatannya jika Rajin

Simangunsong (i.c. Tergugat-I) bersama-sama dengan Tergugat-II dan

Tergugat-III pada tahun 2007 berdasarkan keterangan dari penduduk setempat

telah menguasai tanah objek perkara, seluas 103 Ha (lebih kurang seratus

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


tiga hektar) terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten

Labuhanbatu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu

Utara), tanpa menelaah dengan hati-hati kebenaran keterangan penduduk

setempat tersebut;

Bahwa didalam Gugatannya tersebut menguaraikan bahwasanya

Tergugat-I dituliskan bernama Rajin Mangunsongdengan alamat tempat

tinggal tercantum Jalan Wonosari Lorong 1 Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, akan tetapi Relaas Panggilan

Sidang atas perkara aquo disampaikan dan diterima oleh Bernardt

Simangunsong, yang ternyata tidak berlamat sebagaimana didalikan Penggugat

dimaksud;

Bahwa meskipun terdapat perbedaan identitas dari Tergugat-I dan alamat

tempat tinggal dari Tergugat-I dimaksud, namun demi tercapainya kepastian

hukum atas perkara ini, Bernardt Simangunsong yang samasekali tidak tahu

menahu mengenai gugatan Penggugat tetap memenuhi panggilan dari

Pengadilan Negeri Rantauprapat;

Bahwa perlu Tergugat-I uraikan bahwasanya samasekali tidak memiliki

hubungan atau tidak memiliki keterkaitan apapun atas bidang tanah sebagai

objek terperkara dalam perkara aquo, sehingga vis a vise secara hukum

Tergugat-I tidak dapat diajadikan pihak dalam perkara ini;

Bahwa dengan tidak adanya hubungan dan keterkaitan Tergugat-I

dengan objek terperkara sebagaimana diuraikan diatas, ditambah dengan telah

salah dan kelirunya Penggugat dalam menentukan subjek Tergugat-I, sehingga

mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut salah alamat (error in persona);

Bahwa oleh karena hal tersebut, adalah cukup beralasan menurut hukum

apabila Gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidak-

tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet

onvantkelijke verklaard); 2. Eksepsi tentang Persona Standi In Judicio ; Bahwa dalam gugatannya Penggugat disamping bertindak untuk dirinya

sendiri, juga telah mendapatkan kuasa dari sebanyak 9 (sembilan) orang warga masyarakat, masing-masing bernama : Selamat, Krisman, Murni, Lucius, Asni, Juli, Johanes, Ismail, dan R.R. Sri Rumianti yang mengklaim memiliki

sebidang tanah dengan luas 103 Ha (lebih kurang seratus tiga hektar) yang

terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu

(sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara);

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Bahwa akan tetapi didalam dalil gugatannya, Penggugat samasekali tidak

menguraikan dengan terang dan jelas mengenai surat kuasa yang didapatnya

dari ke-9 (sembilan) warga masyarakat tersebut dalam kepastiannya dan

kegunaannya untuk apa, apalagi Penggugat telah menghunjuk Kuasa Hukum

guna mengajukan gugatan aquo, dimana semestinya Penggugat tidak

memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, melainkan kuasa

substitusi karena sebelumnya telah mendapat kuasa dari ke-9 (sembilan) orang;

Bahwa oleh karena hal tersebut, secara hukum Kuasa Hukum samasekali

tidak memiliki kapasitas dan kedudukan didepan hukum untuk mewakili ke-9

(sembilan) orang dimaksud guna mengajukan gugatan a quo;




onvantkelijke verklaarrd); 3. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (Eksepsi

Disqualifikatoir) ; Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, sebagaimana diuraikan

dalam gugatannya telah menguraikan bahwasanya Penggugat disamping berkedudukan selaku pribadi juga sekaligus kuasa dari Selamat, Krisman, Murni, Lucius, Asni, Juli, Johanes, Ismail, dan R.R. Sri Rumanti sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga

kapasitas Penggugat tidak jelas dan oleh karenanya secara hukum Gugatan

yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat-I dan Turut Tergugat-II diatas serta

dikaitkan dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan

alasan Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga Penggugat tidak

mempunyai “legitima persona standi in judicio”, maka gugatan Penggugat

haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaarrd); 4. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata ; Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah menguraikan atau

menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal

sebagai berikut:

“bahwa Tergugat I telah menguasai sebahagian besar dari tanah objek

perkara seluas 103 hektar milik Penggugat dan tahun 2007 Tergugat I ...

dst”, padahal Tergugat-I samasekali tidak memiliki hubungan atau tidak

memiliki kaitan dengan objek tanah terperkara, sehingga secara hukum

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut jelas tidak memenuhi

syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH

Perdata. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13

Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya “syarat mutlak untuk

menuntut seseorang didepan Pengadilan Negeri adalah adanya

perselisihan hukum antara dua pihak”;




onvantkelijke verklaarrd); 5. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscuur Libel) ;

A. Tentang Luas Objek Terperkara Yang Tidak Jelas ; Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 poin (1)

mendalilkan sebagai berikut: “Penggugat adalah pemilik dan sekaligus kuasa

dari rekan-rekan pemilik tanah seluas 103 hektar terletak di Desa Siamporik,

Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kecamatan

Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara)” tanpa menyebut batas-batas

tanah terperkara tersebut dengan terang dan jelas, dan kemudian pada

halaman 4 poin (4), Penggugat mendalilkan sebagai berikut: “bahwa secara

keseluruhan tanah objek terperkara berada dalam satu hamparan seluas 103

hektar terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten

Labuhanbatu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu

Utara) dengan batas-batas secara keseluruhan/global adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jumirin, Simare-mare,

R.Mangunsong;

- Sebelah Utara berbatas dengan Lahan Tk. Mas Jakarta, Aek

Simangalam;

- Sebelah Timur berbatas dengan Aek Bulu Soma;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Koir, Matnali Simamora, Karim

Nasution, Adil Siregar, Jakrun, Thamrin Munthe”;

Bahwa ternyata setelah dijumlahkan luas tanah yang menjadi objek

terperkara adalah seluas 99 Ha dan bukan seluas 103 Ha (lebih

kurang seratus tiga hektar), sehingga secara hukum terdapat perbedaan

luas tanah yang menjadi objek terperkara, yang akhirnya

mengakibatkan luas objek terperkara tidak jelas (kabur); B. Tentang Letak dan Peta Tanah Yang Tidak Jelas

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Bahwa Penggugat menguraikan dalam gugatannya mengenai luas dan

batas-batas dari masing-masing tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat dan ke-9 (sembilan) warga masyarakat yaitu: Selamat, Krisman, Murni, Lucius, Asni, Juli, Johanes, Ismail, dan R.R. Sri Rumanti (vide gugatan halaman 3 dan 4 sub poin 1 s.d. 9) dengan surat keterangan gantirugi

tertanggal 01 Juni 1991, namun setelah Tergugat-I mencocokkan dengan cara

memetakan lokasi dengan batas-batas dari masing-masing tanah tersebut,

ternyata samasekali tidak jelas dan kabur;

Bahwa demikian pula mengenai masing-masing surat keterangan ganti

rugi tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, juga tidak menguraikan

dengan jelas dari siapa dan kepada siapakah tanah-tanah tersebut diperoleh

dan berlaih, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan perolehan atas tanah

terperkara dimaksud;

C. Tentang Tidak Jelasnya Luas Masing-masing Tanah Yang Dikuasai Oleh Para Tergugat Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap

mengenai luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan

Tergugat-III dalam dalil gugatannya dimaksud, dimana seharusnya

Penggugat menguraikan dari luas objek tanah terperkara seluas 103

Ha (lebih kurang seratus tiga hektar) tersebut; Bahwa dengan tidak diuraikan oleh Penggugat mengenai luas tanah

yang dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III tersebut,

mengakibatkan ketidakjelasan dari luas masing-masing objek terperkara

yang dikuasai oleh Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III dimaksud;

Bahwa apabila mencermati dalil gugatan Penggugat tersebut dan

dikaitkan dengan tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat-I

dengan tanah terperkara tersebut apalagi dengan Penggugat, sehingga

secara hukum jelaslah gugatan Penggugat dimaksud merupakan

gugatan yang kabur (obscuur libell);

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana Tergugat-I dan Turut

Tergugat-II kemukakan diatas, bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan

kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dengan Gugatan tidak jelas

dan kabur (obscuur libel), maka dengan demikian Gugatan Penggugat telah

tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Penggugat haruslah

ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke verklaard); DALAM POKOK PERKARA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Bahwa Tergugat-I dan Turut Tergugat-II menolak dan membantah

seluruh dalil gugatan Penggugat yang telah diajukan dalam persidangan

perkara perdata ini;

Bahwa mengenai seluruh dalil tentang Eksepsi sebagaimana diuraikan

di atas, secara mutatis-mutandis menjadi satu kesatuan dan bahagian yang

tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara perdata ini, dan tidak akan

diulangi kembali;

Bahwa setelah Tergugat-I dan Turut Tergugat-II membaca dan

mempelajari seluruh dalil gugatan dan petitum Penggugat, sebagaimana

tertuang dari halaman 2 poin (1) bersambung ke halaman 3 sampai dengan

halaman 9 adalah dalil gugatan yang tidak benar, keliru dan mengada-ada

dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat-I samasekali tidak memiliki dan tidak menguasai

sebahagian besar dari sebidang tanah seluas 103 Ha (lebih kurang

seratus tiga hektar) milik Penggugat yang terletak di Desa Siamporik,

Kecamatan Kulauh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (d/h

Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu) sebagaimana yang

didalilkan oleh Penggugat;

2. Bahwa disamping itu, Tergugat-I juga sama sekali tidak mengenal atau

tidak mengetahui Penggugat maupun 9 (sembilan) orang yang diwakili

oleh Penggugat tersebut menguasai dan memiliki tanah terperkara

dimaksud, sebab Tergugat-i samasekali tidak memiliki sebidang tanah di

Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu

utara;

3. Bahwa dalam posita Penggugat poin 5 yang dikutip sebagai berikut:

“bahwa tanah milik Penggugat yang terletak di daerah perbatasan antara

Desa Gunung Melayu dengan Desa Siamporik, telah mendapat

kesepakatan secara tertulis dari Kepala Desa Gunung Melayu yang

menjabat pada saat itu mengenai administrasi surat menyurat diatas tanah

milik Penggugat tersebut dilakukan dan diterbitkan dari Kantor Kepala

Desa Siamporik dan atas nama Pemerintah Desa Siamporik”, dimana

kesepakatan tertulis sebagaimana uraian Penggugat dimaksud telah

bertentangan dengan prinsip tentang kepastian hukum dan menyalahi

sistim administrasi pemerintahan desa;

4. Bahwa demikian halnya Turut Tergugat-II dalam kapasitasnya sebagai

Kepala Desa Gunung Melayu samasekali tidak mengetahui adanya

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


kesepakatan dimaksud dan tidak pernah terjadi serta menyalahi sistim

administrasi desa;

5. Bahwa demikian pula, Turut Tergugat-II samasekali tidak tahu menahu

mengenai tanah yang diklaim dimiliki oleh Penggugat dan setelah

memeriksa administrasi di Desa Gunung Melayu, ternyata tanah dimaksud

tidak terdaftar didalam sistim administrasi Desa Gunung Melayu;

6. Bahwa kemudian tanah terperkara yang sedang disengketakan oleh

Penggugat tidak jelas letaknya, sehingga sangat beralasan menurut

hukum jika tuntutan Penggugat pada poin (1) sampai dengan poin (12)

ditolak seluruhnya, karena tuntutan dimaksud samasekali tidak memiliki

dasar hukum yang kuat dan jelas;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, maka Gugatan yang diajukan Penggugat tidak didasarkan pada

kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada, sedangkan yang

dipermasalahkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan

Penggugat tid771ak mampu menunjukkan secara hukum, mana perbuatan

Tergugat-I dan Turut Tergugat-II yang dinyatakan sebagai perbuatan melanggar

atau melawan hukum;

Bahwa oleh karena itu, telah cukup alasan menurut hukum apabila

Tergugat-I memohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berkenan kiranya untuk menolak Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;

DALAM REKONPENSI Bahwa Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk, dengan

hormat dengan segala kerendahan hati, menghunjuk kembali seluruh uraian-

uraian yang telah dikemukakan dalam konpensi diatas dan mohon dianggap

sebagai telah diulangi serta mohon diterima sebagai satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan uraian-uraian dalam rekonpensi ini;

Bahwa sebagaimana Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-

II dk kemukakan pada bagian Konpensi di atas, bahwasanya Para Penggugat

dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk tidak memiliki hubungan dan tidak

memiliki keterkaitan dengan objek yang diperkarakan oleh Tergugat

dr/Penggugat dk, namun karena Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut

Tergugat-II dk menerima panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Rantauprapat

sehingga mengakibatkan Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II

dk terganggu dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Bahwa penggugat dr/Tergugat-I dk tidak ada menguasai dan memiliki

sebidang tanah dengan luas 103 Ha (lebih kurang seratus tiga hektar) yang

terletak di Desa Siamporik, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhan Batu (sekarang

Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara) dengan cara baik gantirugi dari

Penggugat maupun dari masyarakat yang memiliki lahan dimaksud.;

Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat dr/Tergugat-I dk, dimana

Tergugat dr/Penggugat dk yang mengklaim tanah seluas 30 Ha (lebih kurang

seratus tiga hektar) yang terletak di Desa Siamporik, Kec. Kualuh Hulu, Kab.

Labuhan Batu (sekarang Kec. Kualuh Selatan, Kab. Labuhan Batu Utara) telah

dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat dr/Tergugat-I dk yang notabene

samasekali tidak dilakukan oleh Penggugat dr/Tergugat-I dk, dimana penggugat

dr/Tergugat-I dk telah menyampaikan bahwasanya tidak ada menguasai dan

menguasahai tanah yang diklaim milik Tergugat dr/Penggugat dk dimaksud,

namun ternyata Tergugat dr/Penggugat dk samasekali tidak menggubrisnya.;

Bahwa oleh karena Tergugat dr/Penggugat dk telah memajukan dan

menarik Penggugat dr/Tergugat-I dk sebagai pihak yang berperkara padahal

pihak Penggugat dr/Tergugat-I dk samasekali tidak memiliki hubungan hukum

dan tidak memiliki keterkaitan dengan tanah keterkaitan dengan tanah yang

menjadi objek terperkara, telah menimbulkan kerugian dalam diri Penggugat

dr/Tergugat-I dk baik secara material dan immaterial (moril).;

Bahwa disamping hal tersebut diatas, sesuai dengan uraian-uraian

yuridis diatas, secara jelas dapat dilihat dan diketahui bahwa Tergugat

dr/Penggugat dk, tidaklah memiliki legal standing atau tidak memiliki persona

standi in judico yang sah serta tidak memiliki alasan dan dasar hukum untuk

mengikuti sertakan Penggugat dr/Tergugat-I dk, sebagai pihak berperkara

dalam gugatan konpensi yang diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk dalam

perkara ini.;

Bahwa akan tetapi walaupun Tergugat dr/Penggugat dk, telah

mengetahui atau setidak tidaknya patut menyadari bahwa tidak memiliki legal

standing atau persona standi in judico yang sah dan tidak terdapat alasan serta

dasar hukum untuk mengikutsertakan Penggugat dr/Tergugat-Idk sebagai pihak

dalam gugatan konpensi dalam perkara ini, namun tetap mengikuti sertakan

Penggugat dr/Tergugat-I dk sebagai pihak dalam gugatan konpensi yang

diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk dalam perkara ini;

Bahwa jelas adanya sikap dan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk

yang mengikut sertakan Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk

dalam gugatan konpensi yang diajukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk, secara

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


nyata telah menunjukkan bahwa Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan

perbuatan melawan hukam dalam bentuk penyalah gunaan keadaan(misbruik van omstandigheden).;

Bahwa oleh karena secara nyata Tergugat dr/Penggugat dk secara

nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalah

gunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), maka patut dan beralasan

kiranya menurut hukum apabila tergugat dr/penggugat dk, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalah gunaan keadaan ( misbruik van omstandigheden).;

Bahwa perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalah gunaan keadaan (misbruik van omstandigheden), yang dilakukan oleh Tergugat

dr/Penggugat dk, secara nyata telah menimbulkan kerugian material dan

immaterial kepada Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk.;

Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dr/Penggugat dk, dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk, seketika dan sekaligus, ganti rugi secara materiil, sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalah gunaan keadaan(misbruik van omstandigheden), yang dilakukan oleh Tergugat

dr/Penggugat dk, secara nyata juga menimbuilkan kerugian moril kepada Para

Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dr/Penggugat dk, dihukum untuk membayar kepada Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk, seketika dan sekaligus ganti rugi moril yang diperhitungkan Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)”;

Bahwa untuk menghindarkan agar gugatan rekonpensi yang diajukan

oleh Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk tidak hampa

adanya, dengan segala hormat, dimohonkan kepada majelis hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatior beslaag), atas harta benda Tergugat dr/Penggugat

dk, baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak, terutama atas : sebuah bangunan beserta tanah pertapakannya yang terletak di Jln. Gunung Sibayak No.2, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;

Bahwa guna menghindari kelalaian dari Tergugat dr/Penggugat dk guna

memenuhi seluruh tuntutan dalam gugatan rekonpensi dari para Penggugat

dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk, maka untuk itu adalah patut dan

beralasan menurut hukum apabila Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


membayar uang paksa (dwaangsoom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta

rupiah) perhari, terhitung sejak putusan dalam perkara perdata ini berkekuatan

hukum tetap;

Bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat-I

dk, telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya,

sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Para Penggugat dr/Tergugat-I

dan Turut Tergugat-II dk kemukakan diatas, maka dengan segala kerendahan

hati dan beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat dr/Tergugat-I dan

Turut Tergugat-II dk memohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan

Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI ;

TENTANG EKSEPSI ;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Penggugat dr/Tergugat-I

dan Turut Tergugat-II dk untuk seluruhnya;

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

pemeriksaan perkara perdata ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II

dk untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) yang

telah dijalankan dalam perkara ini;

3. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbuatan

melawan hukum;

4. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk, telah melakukan perbuatan

melawan hukum dalam bentuk penyalah gunaan keadaan (misbruik van

omstandigheden);

5. Menghukum Tergugat dr/penggugat dk, untuk membayar kepada Para

Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk, seketika dan sekaligus,

ganti rugi materiil sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


6. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk, untuk membayar kepada Para

Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk seketika dan sekaligus,

ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah);

7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk, untuk membayar kepada Para

Penggugat dr/Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dk, uang paksa

(dwaangsoom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, terhitung

sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu,

walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

9. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya-biaya yang

timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat d.k./Tergugat d.r. untuk membayar seluruh yang

timbul dalam pemeriksaan perkara perdata ini;

S u b s i d i a i r :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini

berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex Aequo et Bono); Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

Rantau Prapat telah menjatuhkan Putusan tanggal 16 Juni 2014 Nomor:

41/Pdt.G/2014/PN. RAP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI : 1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III serta Turut Tergugat II; DALAM PERKARA POKOK :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh

Penggugat dalam perkara aquo ;

3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti surat yang diajukan oleh

Penggugat berupa :


1991 terdaftar atas nama Kristina, diketahui Kepala Desa Siamporik dan

Camat Kualuh Hulu;


1991 terdaftar atas nama Selamat, diketahui Kepala Desa Siamporik dan

Camat Kualuh Hulu ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



1991 terdaftar atas nama Asni, diketahui Kepala Desa Siamporik dan

Camat Kualuh Hulu;


1991 terdaftar atas nama Krisman, diketahui Kepala Desa Siamporik dan

Camat Kualuh Hulu;


1991 terdaftar atas nama Lucius, diketahui Kepala Desa Siamporik dan

Camat Kualuh Hulu;


1991 terdaftar atas nama Murni, diketahui Kepala Desa Siamporik dan

Camat Kualuh Hulu;





1991 terdaftar atas nama Ismail, diketahui Kepala Desa Siamporik dan

Camat Kualuh Hulu;


1991 terdaftar atas nama Juli, diketahui Kepala Desa Siamporik dan

Camat Kualuh Hulu;


1991 terdaftar atas nama Johannes, diketahui Kepala Desa Siamporik


- Surat kesepakatan yang ditanda tangani bersama oleh Kepala Desa

Siamporik dengan Kepala Desa Gunung Melayu tertanggal 05 September

1991;

4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah objek perkara seluas +

103 hektar terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu,

Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan,Kabupaten

Labuhan Batu Utara) berdasarkan :

a. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 115.785 M2, tanggal 01

Juni 1991 terdaftar atas nama Kristina, diketahui Kepala Desa


b. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 101.920 M2, tanggal 01

Juni 1991 terdaftar atas nama Selamat, diketahui Kepala Desa

Siamporik dan Camat Kualuh Hulu ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


c. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.600 M2, tanggal 01

Juni 1991 terdaftar atas nama Asni, diketahui Kepala Desa Siamporik


d. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 100.375 M2, tanggal 01

Juni 1991 terdaftar atas nama Krisman, diketahui Kepala Desa


e. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 101.920 M2, tanggal 01

Juni 1991 terdaftar atas nama Lucius, diketahui Kepala Desa Siamporik


f. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 100.740 M2, tanggal 01

Juni 1991 terdaftar atas nama Murni, diketahui Kepala Desa Siamporik


g. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 99.665 M2, tanggal 01 Juni



h. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01

Juni 1991 terdaftar atas nama Ismail, diketahui Kepala Desa Siamporik


i. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 102.080 M2, tanggal 01

Juni 1991 terdaftar atas nama Juli, diketahui Kepala Desa Siamporik


j. Surat ganti rugi tanah perladangan seluas + 104.494 M2, tanggal 01

Juni 1991 terdaftar atas nama Johannes, diketahui Kepala Desa


Berikut segala sesuatu yang terdapat diatasnya;

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan

perbuatan melawan hukum dengan menguasai bagian tanah objek perkara

milik penggugat seluas + 103 Hektar terletak di Desa Siamporik,


Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara) ;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan

bahagian objek perkara yang dikuasai oleh masing masing Tergugat

Tergugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apa pun kepada Penggugat;

7. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat surat surat yang lahir

dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II

dan Tergugat III yang diterbitkan diatas bagian tanah objek perkara seluas

+ 103 Hektar milik Penggugat, terletak di Desa Siamporik, Kecamatan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara);

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut

Tergugat II berikut orang orang atau badan hukum atau pihak manapun

untuk mematuhi isi Putusan dalam perkara aquo;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III berikut orang orang atau

badan hukum atau pihak mana pun untuk mengosongkan /menyerahkan

bagian tanah yang dikuasai dari objek perkara seluas + 103 Hektar

milik Penggugat terletak di terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh



10. Menyatakan Tergugat I yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir ;

11. Menjatuhkan putusan ini dengan putusan verstek terhadap Tergugat I ;

12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; DALAM REKONPENSI ;

1.Menolak gugatan Rekonpensi Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk

seluruhnya ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

1. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara

tanggung renteng sebesar Rp. 2.711.000,-(dua juta tujuh ratus sebelas

ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor:

41/Pdt.G/2014/PN. Rap. Tanggal 16 Juni 2015 telah diberitahukan kepada

Tergugat I melalui Kepala Kelurahan Aek Kanopan tertanggal 03 Agustus 2015

, kepada Tergugat II dan III melalui kuasanya pada tanggal 30 Juli 2015,

kepada Turut Tergugat I tertanggal 03 Agustus 2015 dan kepada turut

Tergugat II melalui kuasanya tertanggal 07 September 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor:

41/Pdt.G/2014/PN.Rap. tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat oleh Megawati

Simbolon , SH Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan

bahwa Kuasa Tergugat II, III telah menyatakan banding terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: 41/Pdt.G/2014/PN. Rap. Tanggal

16 Juni 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2015 ,

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I melalui Kepala Keluran Aek

Kanopan tertanggal 31 Agustus 2015 , kepada Turut Terbanding II semula

turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya tertanggal 28 Agustus 2015 , kepada

Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 10 September 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II dan

III telah mengajukan Memori Banding ber tanggal 2 Maret 2016 yang diterima

di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Maret 2016 dan Memori

Banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum

Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Maret 2016, kepada Turut

Terbanding I semula Tergugat I melalui Kepala Desa Aek Kanopan pada

tanggal 5 April 2016 , kepada Turut terbanding II semula Turut Tergugat I pada

tanggal , yang pada pokoknya mengemukakan hal –hal sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Tergugat I (Rajin Mangunsong) tidak pernah hadir

sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :

41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 pada halaman 99 Dalam

Pokok Perkara angka 10 ”Menyatakan Tergugat I yang telah dipanggil secara

sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir” dan angka 11

”Menjatuhkan putusan ini dengan putusan verstek terhadap Tergugat I”,

sehingga Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :

41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 telah KELIRU memutuskan

Eksepsi Tergugat I yang tidak pernah hadir atau tidak memberi kuasa untuk

mewakilinya dalam perkara aquo, seharusnya Putusan Pengadilan Negeri

Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 tidak

ada memutuskan mengenai Eksepsi Tergugat I. Oleh karena itu Putusan

Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal

16 Juni 2015 untuk dinyatakan dibatalkan.

2. Keberatan Para Pembanding mengenai Eksepsi Surat Kuasa Khusus

Mengandung Cacat Formil :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai Eksepsi ini pada halaman 76

Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP

tanggal 16 Juni 2015 menyebutkan ”Majelis Hakim berpendapat setelah

meneliti secara seksama Surat Kuasa Penggugat tidak mengandung cacat

formil. Bahwa dengan demikian dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan

Surat Kuasa Khusus Mengandung cacat formil haruslah dinyatakan tidak

diterima” adalah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :

41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 harus dibatalkan karena

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


kurang cukup memberi pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam

pertimbangan hukum dan putusannya, tidak cermat, dan salah menerapkan hukum pembuktian serta mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan perkara aquo ;

3. Keberatan Para Pembanding mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Salah

Alamat (Eksepsi Error in Persona)



tanggal 16 Juni 2015 menyebutkan ”Majelis Hakim berpendapat untuk

menjadikan/menentukan pihak-pihak dalam suatu gugatan perkara perdata

adalah hak dari Penggugat selama menurut Penggugat ada hubungan

hukum dengan pokok sengketa. Majelis Hakim setelah meneliti secara

seksama gugatan Penggugat dalam gugatan telah disebutkan dengan jelas

siapa yang menjadi Tergugat dan Turut Tergugat” adalah pertimbangan

hukum yang keliru, kurang cukup memberi pertimbangan (Onvoldoende

Gemotiveerd) dalam pertimbangan hukum dan putusannya, tidak cermat, dan

telah keliru menerapkan hukum serta mengabaikan fakta-fakta dan bukti-

bukti yang terungkap di persidangan perkara aquo, tidak tepat dan

berpandangan sempit terhadap Hukum Acara Perdata karena dalam hukum

acara perdata terdapat ketentuan mengenai keharusan syarat formil dalam

mengajukan gugatan yang harus dipenuhi. Sedangkan gugatan Penggugat

mengandung cacat syarat formil maka gugatan yang diajukan menjadi tidak

sah atau tidak sempurna, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak

dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard)

4. Keberatan Para Pembanding mengenai Eksepsi Penggugat tidak mempunyai

kedudukan sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualificatoir)



tanggal 16 Juni 2015 menyebutkan ”Majelis Hakim berpendapat Penggugat

menerima kuasa dari SELAMAT, KRISMAN, MURNI, LUCIUS, ASNI, JULI,

JOHANNES, ISMAIL, R.R. SRI RUMANTI, akan tetapi di dalam perkara

aquo, Penggugat berdiri sendiri dan bertindak untuk membela

kepentingannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi

Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai penggugat (Eksepsi

Disqualifikasikan) haruslah dinyatakan tidak diterima adalah terjadi

kontradiksi antara pertimbangan dan putusan dengan pertimbangan dan

putusan lainnya di dalam Putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015, telah

salah menerapkan hukum ;

5. Keberatan Para Pembanding mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur

(Exceptio Obscuur Libel)



tanggal 16 Juni 2015 menyebutkan ”Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini

perlu pembuktian sehingga harus dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian,

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Gugatan Penggugat

Kabur haruslah dinyatakan tidak diterima adalah pertimbangan hukum yang

keliru, kurang cukup memberi pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd)

dalam pertimbangan hukum dan putusannya, tidak cermat, dan telah keliru

menerapkan hukum acara dan tidak menerapkan hukum pembuktian karena

pembuktian telah habis dengan dilakukan putusan sehingga keliru Majelis

Hakim berpendapat eksepsi ini perlu pembuktian sehingga harus dibuktikan

lebih lanjut dalam pembuktian (acara persidangan telah habis, hanya tentang

putusan perkara aquo, sehingga pembuktian khayalan mana lagi menurut

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara aquo,

ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri

Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015), telah

kurang cermat memberikan pertimbangan hukum serta lalai dan

mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan

perkara aquo, lalai dan mengabaikan mengenai keharusan syarat formil

dalam mengajukan gugatan dalam Hukum Acara Perdata karena terdapat

ketentuan mengenai keharusan syarat formil dalam mengajukan gugatan

yang harus dipenuhi. Sedangkan gugatan Penggugat mengandung cacat

syarat formil maka gugatan yang diajukan menjadi tidak sah atau tidak

sempurna, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(niet onvantkelijke verklaard) ;

6. Keberatan Para Pembanding mengenai gugatan Penggugat sekarang

Terbanding mengandung Kumulasi Gugatan Subyektif dan Kumulasi Gugatan Obyektif yang dilarang dalam hukum acara perdata.

Bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri

Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015) telah

kurang cermat memberikan pertimbangan hukum atau tidak cukup

memberikan pertimbangan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) dalam

pertimbangan hukum dan putusannya, salah menerapkan hukum

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


pembuktian, serta lalai dan mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang

terungkap di persidangan perkara aquo, lalai dan mengabaikan mengenai

keharusan syarat formil dalam mengajukan gugatan dalam Hukum Acara

Perdata karena terdapat ketentuan mengenai keharusan syarat formil dalam

mengajukan gugatan yang harus dipenuhi. Sedangkan gugatan Penggugat

mengandung cacat syarat formil maka gugatan yang diajukan menjadi tidak

sah atau tidak sempurna, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak

dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengugat sekarang Terbanding dalam perkara aquo mengajukan

gugatan kumulasi terhadap beberapa objek tanah yang tidak jelas yaitu yang

didalilkan Penggugat merupakan tanah yang dikuasai oleh Rajin

Mangunsong (Tergugat I) dan 1. Nirwana, 2. Andi Pratama yaitu merupakan pemilik yang berbeda atau berlainan dengan alas hak kepemilikan tanah atas nama Kristina (Penggugat) [Bukti P-1] dan alas hak kepemilikan tanah

atas nama 1. Selamat, 2. Krisman, 3. Murni, 4. Lucius, 5. Asni, 6. Juli, 7. Johannes, 8. Ismail, 9. R.R. Sri Rumanti (Bukti P-2 s/d P-10) yang berbeda

(sepuluh Surat ganti rugi perladangan tanggal 01 Juni 1991) melawan alas

hak kepemilikan tanah Tergugat II dan Tergugat III yang berbeda (5 alas hak yaitu Bukti T.II.III-1 s/d Bukti T.II.III-5), sedangkan alas hak Tergugat I tidak

jelas karena tidak pernah hadir. Bahwa kepemilikan tanah seluas ± 103 Hektar adalah bukan kepemilikan bersama tetapi kepemilikan masing-masing dan sendiri-sendiri yaitu

tanah yang didalilkan merupakan milik Penggugat (Christina alias Kristina) [Bukti P-1], dan tanah milik Selamat (Bukti P-2), dan tanah milik Krisman

(Bukti P-3), dan tanah milik Murni (Bukti P-4), dan tanah milik Lucius (Bukti P-5), dan tanah milik Asni (Bukti P-6), dan tanah milik Juli (Bukti P-7), dan

tanah milik Johannes (Bukti P-8), dan tanah milik Ismail (Bukti P-9), dan

tanah milik R.R. Sri Rumanti (Bukti P-10) yang diantara mereka tidak ada

hubungan hukum karena merupakan kepemilikan masing-masing dan

sendiri-sendiri yang bukan kepemilikan bersama sehingga tidak dapat

digabungkan bersama-sama untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III yang juga bukan kepemilikan bersama tetapi kepemilikan masing-masing dan sendiri-sendiri yang diantara mereka

tidak ada hubungan hukum.

Bahwa terhadap kumulasi gugatan yang diajukan harus memenuhi salah satu

syarat yaitu Terdapat Hubungan Hukum. Dalam hal ini harus adanya

hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan atau antara

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Tergugat dengan Tergugat lainnya dan atau antara Para Tergugat dengan

obyek perkara dan atau antara Penggugat dengan Penggugat lainnya dan

atau antara Penggugat (Christina alias Kristina) dan 1. Selamat, 2. Krisman,

3. Murni, 4. Lucius, 5. Asni, 6. Juli, 7. Johannes, 8. Ismail, 9. R.R. Sri

Rumanti dengan obyek perkara.

Dengan demikian Penggabungan gugatan Penggugat dalam perkara aquo,

baik secara subjektif dan objektif adalah tidak dapat dibenarkan, maka

seharusnya gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi gugatan tersebut wajib atau seharusnya diajukan terpisah dan sendiri-sendiri ;

7. Keberatan Para Pembanding mengenai gugatan Penggugat sekarang

Terbanding Kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 adalah tidak tepat, salah dan keliru dalam

pertimbangan hukum dan putusannya serta mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan perkara aquo, dan oleh

karena gugatan Penggugat mengandung cacat syarat formil maka gugatan

yang diajukan menjadi tidak sah atau mengandung cacat syarat formil

mengajukan gugatan sebagai berikut :

Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang berisi gugatan

memutuskan hubungan hukum antara Tergugat II dan III dengan pihak ketiga

karena untuk itu pihak ketiga harus diikut sertakan sebagai Tergugat, agar

tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka

orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut

ditarik sebagai Tergugat dan secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari

siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat sebagaimana dimaksud dengan

amar putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :

41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 pada halaman 99 point 7 yaitu

: “Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat surat-surat yang lahir

dari perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

yang diterbitkan di atas bagian tanah obyek perkara seluas ± 103 Hektar

milik Penggugat, terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu,

Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten

Labuhan Batu Utara), yang merupakan petitum point 8 pada halaman 8 Surat

Gugatan Penggugat tertanggal 01 Oktober 2014 yang terdaftar di Pengadilan

Negeri Rantauprapat pada tanggal 2-10-2014 yang dikabulkan dengan amar putusan di atas.

DALAM POKOK PERKARA ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


1. Keberatan Para Pembanding mengenai Amar Putusan Dalam Pokok Perkara

pada halaman 96 s/d 97 point 3 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat

Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 yang berbunyi

”Menyatakan sah dan berharga alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

berupa :

- Surat Keberatan Para Pembanding mengenai Amar Putusan Dalam

Pokok Perkara pada halaman 96 point 2 Putusan Pengadilan Negeri

Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015

yang berbunyi “Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti surat

yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo” adalah patut ditolak

karena salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya

serta mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di

persidangan perkara aquo dan Judex Facti sebenarnya Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara aquo telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah, maka mohon untuk

dibatalkan dengan fakta hukum dan alasan hukum sebagai berikut :


pada halaman 97 s/d 98 point 4 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat

Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 yang berbunyi

“Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah objek perkara seluas ±

103 hektar terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten

Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan

Batu Utara) berdasarkan :

a. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 115.785 M2, tanggal 01 Juni 1991

terdaftar atas nama Kristina, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat

Kualuh Hulu ;

b. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 101.920 M2, tanggal 01 Juni 1991

terdaftar atas nama Selamat, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat

Kualuh Hulu ;

c. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 102.600 M2, tanggal 01 Juni 1991

terdaftar atas nama Asni, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat

Kualuh Hulu ;

d. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 100.375 M2, tanggal 01 Juni 1991

terdaftar atas nama Krisman, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat

Kualuh Hulu ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


e. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 101.920 M2, tanggal 01 Juni 1991

terdaftar atas nama Lucius, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat

Kualuh Hulu ;

f. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 100.740 M2, tanggal 01 Juni 1991

terdaftar atas nama Murni, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat

Kualuh Hulu ;

g. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 99.665 M2, tanggal 01 Juni 1991

terdaftar atas nama RR.Sri Rumanti, diketahui Kepala Desa Siamporik dan

Camat Kualuh Hulu ;

h. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 102.080 M2, tanggal 01 Juni 1991

terdaftar atas nama Ismail, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat

Kualuh Hulu ;

i. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 102.080 M2, tanggal 01 Juni 1991

terdaftar atas nama Juli, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat

Kualuh Hulu ;

j. Surat ganti rugi perladangan seluas ± 104.494 M2, tanggal 01 Juni 1991

terdaftar atas nama Johannes, diketahui Kepala Desa Siamporik dan

Camat Kualuh Hulu ;

Berikut segala sesuatu yang terdapat di atasnya”, adalah patut ditolak karena salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan

putusannya serta mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di


Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara aquo telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah, maka sudah

sepantasnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :

41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 dengan fakta hukum

dan alasan-alasan hukum yang telah disebutkan di atas Dalam keberatan Para Pembanding Point 1, 2 dan 3 Memori Banding Para Pembanding ini

dalam perkara aquo yang tidak perlu diulang-ulang kembali dan uraian

tersebut di atas termasuk merupakan bagian dari keberatan Para Pembanding dalam Point 4 ini. Dengan perkataan lain Penggugat (Christina

alias Kristina) adalah bukan pemilik sah tanah objek perkara seluas ± 103

hektar terletak di Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten

Labuhan Batu (sekarang Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan

Batu Utara) ;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



pada halaman 98 s/d 99 point 5, 6, 7, 8 dan 9 Putusan Pengadilan Negeri

Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 yang

berbunyi :

adalah patut ditolak karena salah dan keliru dalam pertimbangan hukum dan

putusannya serta mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di


Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam perkara aquo telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah, maka sudah

sepantasnya gugatan Penggugat untuk ditolak dan menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :

41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 dengan fakta hukum dan

alasan-alasan hukum yang telah disebutkan di atas Dalam keberatan Para

Pembanding Point 1, 2 dan 3 Memori Banding Para Pembanding ini dalam

perkara aquo :


pada halaman 99 point 10 dan 11 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat

Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 berbunyi ; b) Bahwa obyek perkara yang didalilkan Penggugat yaitu Tergugat I telah

menguasai sebahagian besar dari tanah obyek perkara seluas ± 103

Hektar milik Penggugat adalah tidak ada diuraikan Penggugat dalam

surat gugatan Penggugat terletak di tanah milik siapa dan alas hak siapa,

apakah terletak di tanah milik Penggugat (Kristina) dengan alas hak Surat

ganti rugi perladangan seluas ± 115.785 M2, tanggal 01 Juni 1991

terdaftar atas nama Kristina, diketahui Kepala Desa Siamporik dan

Camat Kualuh Hulu (Bukti P-1), atau terletak di tanah milik Selamat

dengan alas hak Bukti P-2, atau terletak di tanah milik Krisman dengan

alas hak Bukti P-3, atau terletak di tanah milik Murni dengan alas hak

Bukti P-4, atau terletak di tanah milik Lucius dengan alas hak Bukti P-5,

atau terletak di tanah milik Asni dengan alas hak Bukti P-6, atau terletak

di tanah milik Juli dengan alas hak Bukti P-7, atau terletak di tanah milik

Johannes dengan alas hak Bukti P-8, atau terletak di tanah milik Ismail

dengan alas hak Bukti P-9, atau terletak di tanah milik R.R. Sri Rumanti

dengan alas hak Bukti P-9 atau terletak di atas beberapa alas hak atau di

luarnya adalah tidak jelas dan Penggugat tidak ada diuraikan Penggugat

dalam surat gugatan Penggugat, bahkan dalam Pemeriksaan Setempat tanggal 14 April 2014 tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


ditunjukkan oleh Penggugat di posisi letak milik siapa dan alas hak

siapa atau di luarnya, tidak dapat membuktikan letak tanah obyek yang

dikuasai/dimiliki Tergugat I yang didalilkan Penggugat apakah terletak di

dalam posisi letak milik siapa dan alas hak siapa atau di luarnya, apakah

terletak di tanah milik Penggugat (Kristina) dengan alas hak Surat ganti

rugi perladangan seluas ± 115.785 M2, tanggal 01 Juni 1991 terdaftar

atas nama Kristina, diketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kualuh

Hulu (Bukti P-1), atau terletak di tanah milik Selamat dengan alas hak

Bukti P-2, atau dan seterusnya tidak dapat dibuktikan di lapangan pada

saat Pemeriksaan Setempat tanggal 14 April 2014. Tidak dapat dibuktikan adanya Tergugat I menguasai tanah dari tanah obyek

perkara seluas ± 103 Hektar yang didalilkan merupakan milik Penggugat.


pada halaman 99 point 1 dan 12 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat

Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 yang berbunyi : ”1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian” dan ”12. Menolak gugatan

Penggugat selain dan selebihnya” adalah patut ditolak karena seharusnya

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, berdasarkan uraian Para

Pembanding dahulu Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas.

6. Keberatan Para Pembanding mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim


tanggal 16 Juni 2015 yang hanya mensitir pernyataan Penggugat yang

menyatakan CHRISTINA alias KRISTINA (Penggugat) adalah merupakan

istri atau ahli waris dari Alm. Marcos alias Markos Wijaya, sedangkan di

persidangan tidak ada bukti tertulis yang membuktikan CHRISTINA alias

KRISTINA (Penggugat) adalah merupakan istri atau ahli waris dari Alm.

Marcos alias Markos Wijaya. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP ini telah melanggar ketentuan

hukum pembuktian. Jika didasarkan sebagai ahli waris dari Alm. Marcos alias

Markos Wijaya, maka harus dilakukan gugatan baru dengan dalil gugatan

yang baru, karena gugatan ini bukan mengenai harta yang berasal dari Alm.

Marcos alias Markos Wijaya tetapi didasarkan harta/tanah yang didalilkan

Penggugat merupakan milik Penggugat (Christina alias Kristina) dan 1.

Selamat, 2. Krisman, 3. Murni, 4. Lucius, 5. Asni, 6. Juli, 7. Johannes,

8. Ismail, 9. R.R. Sri Rumanti. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri

Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 pantas

untuk dibatalkan. Bahwa Judex Factie secara juridis materiil berdasarkan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


uraian gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi 1. R.Huma Munthe, 2.

Abdul Mutolib Siregar, 3. Syafii Siregar, 4. Ramlan, 5. Siswati, 6. Abdul

Salam Hasibuan, 7. Zakaria Simamora di persidangan perkara aquo bahwa

yang membeli/mengganti rugi tanah obyek perkara seluas ± 103 Hektar

adalah Marcos alias Markos Wijaya, sehingga gugatan Penggugat sekarang

Terbanding dalam perkara aquo dinyatakan ditolak dan menurut hukum

sudah sepantasnya Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 untuk dibatalkan.

7. Keberatan Para Pembanding mengenai identitas Tergugat III dan Gugatan

Penggugat dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor :

41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 yang menyebutkan Tergugat

III adalah ANDI PRATAMA sebagai anak dari Kalebosi Siregar, padahal

sesungguhnya bernama ANDI PERMANA SIREGAR. Oleh karena itu

terdapat kesalahan identitas atau salah orang dari Tergugat III yang

termasuk dikategorikan gugatan yang cacat yuridis formil, sehingga sudah

sepantasnya menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 untuk dibatalkan dan gugatan Penggugat sekarang Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard).

8. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, pada Memori

Banding Para Pembanding dahulu Tergugat II dan Tergugat III, fakta-fakta

hukum, alasan-alasan hukum dan bukti-bukti hukum yang ada serta tidak

terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Pembanding

dahulu Tergugat II dan Tergugat III t sebagaimana telah diuraikan dalam

keberatan-keberatan Para Pembanding dahulu Tergugat II dan Tergugat III di

atas, maka sudah sepantasnya Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat

Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2015 dibatalkan dan

gugatan Penggugat sekarang Terbanding dalam perkara aquo ini dinyatakan

ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard).

Menimbang , bahwa terhadap memori banding dari kuasa hukum

Pembanding semula Tergugat II dan III , kuasa hukum Terbanding semula

Penggugat telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 30 April 2016

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 4 Mei

2016 , yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

Bahwa Terbanding dapat menerima dengan baik Putusan Pengadilan Negeri

Rantau Prapat dalam perkara No.41/Pdt.G/2014/PN-RAP tertanggal 16 Juni

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


2015, karena Keputusan tersebut telah sesuai dengan keadilan, kebenaran asas

peradilan dan berdasarkan kepada peraturan hukum yang berlaku ;

Bahwa adapun dalil Kontra Memori Banding Terbanding terhadap Memori

Banding Para Pembanding adalah sebagai berikut :

1. Setentang keberatan mengenai isi amar putusan,

Bahwa menunjuk kepada pertimbangan putusan pada halaman 65 alinea

ke-3 yang berbunyi :

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat III serta Turut

Tergugat II telah tidak eksepsi tentang kewenangan dari

pengadilan berupa kewenangan absolut, maka pertimbangan

mengenai eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara dan

eksepsi dari tersebut sesuai dengan Pasal 162 Rbg akan

dipertimbangkan bersama sama dalam pokok perkara ;

Kemudian berhubungan dengan pertimbangan berikut nya pada halaman

75 alinea ke-2 yang berbunyi :

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara

terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan jawaban

Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat II yang bersifat

eksepsional setelah Majelis Hakim mempertimgangkan dengan

seksama ternyata eksepsi Tergugat II dan Tergugat III serta Turut

Tergugat II sama yang pada pokoknya yaiitu ......dst.....

Dengan demikian Amar Putusan dalam perkara aquo dapat dipahami

dengan bunyi Mengadili dalam eksepsi “Menolak Eksepsi Tergugat II dan

Tergugat III serta Turut Tergugat II”

2. Setentang keberatan mengenai surat kuasa,

Sebagaimana uraian dalam posita gugatan bahwa Penggugat adalah

pemilik dan sekaligus kuasa dari rekan rekan pemilik tanah seluas + 103

Hektar, terletak di Desa Siamporik, Kec.Kualuh Hulu, Kab.Labuhan Batu

(sekarang Kec.Kualuh Selatan, Kab.Labuhan Batu Utara), hal ini

dibuktikan dengan Surat Kuasa tertanggal 29 September 2014 dalam

perkara aquo telah terdaftar dikepaniteraan pengadilan negeri rantau

prapat dengan registrasi nomor : 210/SKC/2014/PN-RAP tanggal 1

oktober 2014 dan registrasi nomor : 211/SKC/2014/PN-RAP tanggal 1

oktober 2014, dan setentang bukti P-12 meskipun diajukan dalam bentuk

foto copy namun telah dilegalisasi /nazegelen bermaterai cukup dan telah

dicocokkan sesuai dengan aslnya di depan persidangan, dengan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


demikian telah terpenuhi syarat formal sebagai surat kuasa untuk

berperkara ;

3. Setentang keberatan Ekepsi Error In Persona,

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II dalam perkara aquo

mempermasalahkan dirinya ditarik masuk sebagai pihak (Tergugat II dan

Tergugat III). Sebagaimana uraian dalam posita gugatan poin 9, 10 dan

11 yang menyebutkan bahwa :

9. Setelah keadaan menjadi pulih kembali pada tahun 2007

Penggugat (Kristina) kembali menyusun rencana untuk mengelolah

kembali tanah tersebut, namun alangkah terkejutnya ketika

Penggugat (Kristina) bersama dengan supir almarhum suami

Penggugat ketika mendapati tanah milik Penggugat dan keluarga

sudah berada dalam penguasaan orang lain dan menurut

keterangan penduduk setempat tanah objek perkara milik

Penggugat seluas + 103 Hektar saat ini dikuasai oleh Tergugat I

(Rajin Mangunsong), Tergugat II (Nirwana) dan Tergugat III (Andi

Pratama);

4. Setentang keberatan eksepsi Disqualificatoir,

Bahwa sebagaimana uraian dalam posita gugatan point 1 dan 2 halaman

2 dan 3, sudah dibuktikan dalam persidangan perkara aquo, Terbanding

adalah pemilik dan sekaligus juga kuasa dari rekan rekan pemilik tanah,

yang didukung oleh bukti surat P-1 s/d P-10 dan keterangan saksi Raja

Humala Munthe yang pernah menjabat selaku Kelapa Desa Siamporik

dan menandatangani surat bukti P-1 s/d P-10 dan nama Terbanding

berikut seluruh nama yang diwakili tercatat dalam surat bukti P-1 s/d

P=10 dengan demikian Terbanding memiliki legal standing (persona

standing in judicio) dalam mengajukan gugatan aquo karena memilik

hubungan hukum dengan objek perkara ;

5. Setentang keberatan eksepsi obscuur libel

Bahwa Pembanding I dan Pembanding II telah mengajukan keberatan

banding dalam perkara aquo dengan khayalan keliru yang bertujuan

menyesatkan, bahwa Pembanding I dan Pembanding II dalam memori

banding halaman 30 menyatakan :

Bahwa judex factie gugatan penggugat dalam perkara aquo

mengandung unsur obscuur libel yaitu gugatan penggugat kabur

dan tidak jelas yaitu : tidak jelas luas, ukuran atau lebar batas

batas tanahnya, tidak jelas subjek nama namanya yang

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


berbatasan yang seharusnya disebutkan nama namanya

berbatasan sehingga menyebabkan gugatan penggugat menjadi

kabur dan tidak jelas...dst....

Sebagaimana uraian dalam posita gugatan point 3.1 s/d 3.10 dan point 4

halaman 3 dan 4, Terbanding /Penggugat sudah sangat jelas

mencantumkan batas batas dan ukuran objek perkara baik surat per surat

(posita gugatan 3.1 s/d 3.10) maupun batas secara global sebagaimana

diuraikan dalam posita 4, sedangkan untuk ukuran secara global telah

diajukan bukti surat P-20 ;

6. Setentang keberatan kumulasi subjektif dan kumulasi objektif,

Penggugat telah mengajukan gugatan dalam perkara aquo secara benar,

secara teoritis terdapat tiga hal yang melarang kumulasi objektif yaitu :

1. Penggabungan antara gugatan yang diperiksa dengan acara khusus

dengan acara biasa ;

2. Penggabungan dua atau lebih tuntutan yang salah satu diantaranya

hakim tidak berwenang secara relative ;

3. Penggabungan antara tuntutan mengenai bezit dengan tuntutan

mengenai eigendom.

Surat gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak memenuhi hal hal

yang dilarang sebagaimana tersebut diatas karana letak maupun

kepemilikan objek perkara berada dalam satu hamparan yang sama dan

dengan dasar /jenis hak kepemilikan yang sama, keseluruhan objek

perkara berada dalam satu hamparan terletak di Desa Siamporik,

Kec.Kualuh Hulu, Kab.Labuhan Batu (sekarang Kec. Kualuh Selatan,

Kab.Labuhan Batu Utara), dan keseluruhan jenis hak kepemilikan berupa

surat ganti rugi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Siamporik dan

ditandatangani diketahui oleh Camat Kualuh Hulu ;

Sedangkan secara subjektif, subjek hukum dalam gugatan perkara aquo

memiliki dasar permasalahan dan hubungan hukum yang erat satu sama

lain (memiliki koneksitas) dalam hal ini kepemilikan secara bersama letak

dalam satu wilayah yang sama dan permasalahan hukum yang sama;

7. Setentang keberatan Plurium Litis Consorsium,

Bahwa penggugat telah benar dalam mengajukan gugatan aquo,

sebagaimana uraian pihak dalam perkara. Secara teoritis Terbanding

/Penggugat bebas dalam menentukan siapa siapa yang akan ditarik

sebagai pihak dalam gugatannya. Namun demikian Terbanding

/Penggugat tetap mengacu kepada hubungan hukum yang ada dalam hal

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


ini Pembanding I /Tergugat II dan Pembanding II /Tergugat III adalah istri

dan anak dari mendiang Kalibosi yang semasa hidupnya telah menguasai

sebagian dari objek perkara milik Terbanding /Penggugat seluas + 103

hektar terletak di Desa Siamporik, Kec.Kualuh Hulu, Kab.Labuhan Batu

(sekarang Kec. Kualuh Selatan, Kab.Labuhan Batu Utara), secara

melawan hak, hal ini terbukti dari pembuktian berdasarkan keterangan

saksi Abdul Mutolib Siregara dan saksi Ahmad Safii yang dibawah

sumpah menerangkan tanah yang ditanami oleh Kalibosi berada diatas

tanah yang dibeli dan dikerjakan oleh Pak Marcos seluas + 100 hektar ;

8. Setentang keberatan mengenai identitas Tergugat III,

Bahwa Pembanding I /Tergugat II dan Pembanding II /Tergugat III dalam

memori banding point 9 halaman 62 menyebutkan :

Keberatan para pembanding mengenai identitas Tergugat III dan

gugatan Penggugat dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Rantau

Prapat Nomor : 41/Pdt.G/2014/PN-RAP tanggal 16 Juni 2016 yang

menyebutkan Tergugat III adalah Andi Pratama sebagai anak dari

Kalibosi Siregar, padahal sesungguhnya bernama Andi Permana

Siregar oleh karena itu terdapat kesalahan identitas atau salah

orang dari Tergugat III .......dst.....

Bahwa dikaitkan dengan isi Jawaban dan eksepsi tertanggal 24

Nopember 2014 yang diajukan oleh Pembanding I /Tergugat II dan

Pembanding II /Tergugat III tidak ada menguraikan keberatan apa pun

mengenai identitas Tergugat III sebagaimana tersebut diatas, kemudian

seiring waktu proses persidangan hingga akhir Tergugat III dalam

penkara aquo juga tidak ada mengajukan pembuktian mengenai identitas

diri Tergugat III, hal tersebut merupakan bentuk pengakuan dan atau

pembenaran identitas oleh Tergugat III secara diam diam ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan

untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan

Tinggi Medan sesuai dengan relaas pemberitahuan membaca berkas kepada

Kuasa Hukum Pembanding I, II dan Kuasa Hukum Terbanding masing-masing

tanggal 23 Nopember 2015, kepada Turut Terbanding I melalui Kepala

Kelurahan Aek Kanopan tanggal 24 Nopember 2015, kepada Turut Terbanding

II tanggal 30 Nopember 2015, kepada Turut Terbanding III tanggal 02

Desember 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa

Hukum Pembanding I dan II semula Tergugat II dan III telah diajukan dalam

tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang

ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut

secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan

mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara No. 41 / Pdt.G/2014

/ PN.Rap. beserta surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut

serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 16 Juni

2015 No. 41/Pdt.G/ 2014 / PN. Rap. Dan memori banding dari kuasa hukum

Pembanding I dan II semula Tergugat II dan III , dan kontra memori banding dari

Terbanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya telah

mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Tentang Surat Kuasa Khusus mengandung cacat formil .

2. Gugatan Penggugat salah alamat /eksepsi

3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat ( eksepsi

disquali fikasi )

4. Gugatan Pengggugat kabur ( Exceptio obscuur libel )

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah

mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat saIah alamat ( Eksepsi Error in Pesona )

2. Eksepsi tentang Persona Standi in Yudicio

3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat ( Eksepsi

Diskualifikatoir )

4. Gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUH.Perdata

5. Gugatan Penggugta Kabur ( Exceptio obscuur libel ) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam

pertimbangannya telah menolak eksepsi Tergugat II , III dan Turut Tergugat II

akan tetapi dalam amar putusan disebutkan “ Menolak eksepsi dari Tergugat

I dan Tergugat III serta turut Tergugat II ;

Menimbang , bahwa menurut Pengadilan Tinggi , pencantuman Tergugat

I dalam putusan dalam eksepsi adalah kesalahan ketik, karena yang

dipertimbangkan adalah eksepsi tergugat II dan III serta Turut Tergugat II

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


sedangkan Tergugat I sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim

tingkat Pertama bahwa surat kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2014

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 10

Nopember 2014 No. 215/SKC/2014/PN.Rap ternyata ditanda tangani / dibuat

oleh Bernad Simangunsong sementara yang menjadi Tergugat I adalah Rajin

Mangunsong , sehingga Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum bukanlah

kuasa dari Tergugat I sehingga tidak mewakili kepentingan Tergugat I , oleh

karena itu pencantuman Tergugat I dalam amar putusan dalam eksepsi harus

dibaca menjadi Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menolak

eksepsi dari Tergugat II, III dan Turut Tergugat II dengan pertimbangan-

pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang “ Surat Kuasa Khusus mengandung cacat formil “

Menimbang , bahwa tehadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat

setelah meneliti secara seksama surat kuasa khusus Penggugat tidak

mengandung cacat formil ;

2. Gugatan Penggugat salah alamat ( eksepsi error in Persona )

Menimbang , bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat

untuk menjadikan / menetukan pihak – pihak dalam suatu gugatan perdata

adalah hak dari Penggugat selama menurut Penggugat ada hubungan hukum

dengan pokok sengketa , Majelis Hakim setelah meneliti secara seksama

gugatan Penggugat dalam gugatan telah di sebutkan dengan jelas siapa yang

menjadi Tergugat dan Turut Tergugat ;

3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat ( eksepsi

disqualifikasikan ) .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat

Penggugat menerima kuasa Selamat , Krisman , Murni , Lacius , Asna , Juli ,

Johanes , Ismail dan RR Sri Rumanti akan tetapi didalam perkara a quo

Penggugat berdiri sendiri dan bertindak untuk membela kepentingannya,

sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi Penggugat tidak mempunyai

kedudukan sebagai Penggugat ( eksepsi Dis qualifikasi ) haruslah dinyatakan

tidak dapat diterima ;

4. Gugatan Penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUH.Perdata


Penggugat mengajukan gugatan di karenakan adanya hak Penggugat berada

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


pada pihak lain sehingga dengan demikian adanya perselisihan antara

Penggugat dengan Tergugat. Pasal 1365 KUH Perdata bukanlah tentang

syarat suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan

demikian Majelis Hakim berpendapat telah tepat Penggugat mengajukan

gugatan di karenakan haknya telah dilanggar pihak lain ;

5. Gugatan Penggugat kabur ( exceptio obscuur libel )


eksepsi ini perlu pembuktian sehingga harus di buktikan lebih lanjut dalam

pembuktian dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi gugatan

kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam eksepsi dengan

pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa daIam posita gugatannya Penggugat menyatakan adalah pemilik

dan sekaligus kuasa dari rekan –rekan pemilik tanah seluas + 103 Ha

terletak di Desa Siamporik Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu /

sekarang Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara , yang diperoleh

Penggugat pada tahun 1999 , berdasarkan surat ganti rugi dari masyarakat

di ketahui Kepala Desa Siamporik dan Camat Kuala Hulu sebanyak 10 (

sepuluh ) surat ganti rugi tanah perladangan terdaftar atas nama Penggugat ,

RR Rumanti, Ismail , Juli , Johannes , Selamat , Asni , Krisman , Lucius, Murni,

yang seluruhnya masih berhubungan keluarga ;

Menimbang , bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti Surat Kuasa

Khusus tanggal 29 September 2014 dan Kuasa Subtitusi tanggaI 29 September

2014 dari Christina alias Kristina kepada Sudarsono SH. MH. Advokad /

Konsultan Hukum dari Kantor Sudarsono SH. MH. & Rekan , ternyata

Christina bertindak atas nama Pribadi dan Kuasa Subtitusi dari Christina alias

Kristina kepada Sudarsono, SH., MH sebagai kuasa dari 1. Slamat 2. Krisman ,

3. Murni, 4. Lucius 5. Asni , 6. Juli , 7. Johannes , 8. Ismail 9. RR Sri Rumanti

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2014 ;

Menimbang , bahwa surat kuasa khusus tanggal 25 September 2014

dari 1. Slamat 2. Krisman 3. Murni 4. Lucius 5. Asni 6. Juli 7. Johannes 8. Ismail

9. RR Sri Rumanti kepada Christina alias Kristina selain tidak ada menyebutkan

hubungan keluarga antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa

sebagaimana dalam posita gugatannya, Penggugat tersebut diatas akan tetapi

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


dengan jelas menyebutkan “khusus” untuk mewakili dan atau mendampingi para

pemberi kuasa/rekan-rekan pemilik tanah seluas + 103 ha yang terletak di Desa

Siamporik, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang

Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara), dalam

kapasitasnya sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan hukum terhadap :

- Rajin Mangunsong sebagai Tergugat I

- Nirwana sebagai Tergugat II

- Andi Pratama sebagai Tergugat III

- Kep. Desa Siamporik sebagai Turut Tergugat I

- Kep. Desa Gunung Melayu sebagai Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari

Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilan :

a. Advokat (sesuai dalam pasal 32 UU No. 18 tahun 2004 tentang Advokat)

b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil negara/pemerintah,

sesuai dengan pasal 30 ayat 2 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan

RI.

c. Biro hukum pemerintah/TNI/Kejaksaan RI.

d. Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.

e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua

Pengadilan/misalnya LBH, hubungan keluarga Biro Hukum TNI/Polri untuk

perkara-perkara yang menyangkut anggota (keluarga TNI/Polri).

f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda

dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dapat dibuktikan dengan

surat keterangan kepala desa/lurah.

Menimbang, bahwa Christina Alias Kristina bukan seorang advokat dan

jika seandainya benar antara pemberi kuasa (1. Slamat, 2. Krisman, 3. Murni, 4.

Lucius, 5. Asni, 6. Juli, 7. Johannes, 8. Ismail, 9. R.R Sri Rumanti) dengan

penerima kuasa (Christina alias Kristina) mempunyai hubungan keluarga yang

dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa/lurah maka mereka

dapat membuat surat kuasa insidentil yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan

untuk dapat mewakili pemberi kuasa di Pengadilan bukan surat kuasa di bawah

tangan seperti surat kuasa khusus tanggal 25 September 2014; Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa tanggal 25 September 2014

dari pemberi kuasa (1. Slamat, 2. Krisman, 3. Murni, 4. Lucius, 5. Asni, 6. Juli, 7.

Johannes, 8. Ismail, 9. R.R Sri Rumanti) kepada Christina alias Kristina

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


(penerima kuasa) tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagai kuasa insidentil,

maka surat kuasa tanggal 25 September 2014 tersebut tidak sah, sehingga

surat kuasa subtitusi dari Christina alias Kristina kepada Sudarsono, SH., MH

advokat/konsultan hukum dari Kantor Sudarsono, SH., MH & Rekan tanggal 29

September 2014 untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I (Rajin

Mangunsong), Tergugat II (Nirwana), Tergugat III (Andi Pratama), Turut

Tergugat I (kepala desa Siamporik), dan Turut Tergugat II (kepala desa Gunung

Melayu) tidak sah pula karena tidak memenuhi syarat formil sesuai pasal 123

HIR (1) dan SEMA No. 1 tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo. SEMA No. 6

tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas maka gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh Sudarsono, SH.,

MH di Kepaniteraan PengadiIan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 2 Oktober

2014 dengan Reg.No 41/Pdt.G/2014/PN/Rap; selaku kuasa dari Penggugat

Christina alias Kristina dalam kedudukannya sebagai kuasa dari (1. Slamat, 2.

Krisman, 3. Murni, 4. Lucius, 5. Asni, 6. Juli, 7. Johannes, 8. Ismail, 9. R.R Sri

Rumanti) berdasarkan surat kuasa khusus tanggaI 29 September 2014

dilakukan oleh kuasa hukum yang tidak mempunyai hak dan kualitas untuk

mewakili Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain itu dari posita gugatan Penggugat nomor 1

menyatakan Penggugat adalah pemilik dan sekaligus kuasa dari rekan-rekan

pemilik tanah seluas + 103 ha dan diposita gugatan nomor 2 alinea terakhir

disebutkan yang mana seluruhnya masih berhubungan keluarga, akan tetapi

tidak ada menyebutkan hubungan hukum diantara Para Penggugat terhadap

objek sengketa sehingga mereka mengajukan gugatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat secara bersama-sama

membeli tanah pada tanggal 1 Juni 1991 akan tetapi dari pemilik yang berbeda-

beda dan Iuas yang berbeda sebagaimana tertera dalam posita gugatan nomor

3, (1) sampai dengan (10), sehingga seharusnya gugatan Penggugat harus

diajukan secara sendiri-sendiri karena objek-objek gugatan bukan merupakan

kepemilikan bersama, meskipun objek sengketa merupakan satu hamparan;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang pihak Tergugat dari posita

gugatan Penggugat tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I, dengan

Tergugat II, III daIam menguasai tanah objek sengketa seluas + 103 ha

sebagaimana yang di dalilkan Para Penggugat, sehingga penggabungan

gugatan yang demikian juga tidak dapat dibenarkan;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Menimbang, bahwa seIain itu berapa Iuas yang dikuasai Tergugat I dan

berap Iuas yang dikuasai Tergugat II dan III serta batas-batasnya tidak di

uraikan daIam gugatan Penggugat;


diatas, maka eksepsi Tergugat II, III, dan Turut Tergugat II dapat diterima;

DALAM KONPENSI : Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat II, dan III, serta

Turut Tergugat II dapat diterima maka tentang pokok perkara tidak perlu

dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak

dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard); DALAM REKONPENSI : Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam

konpensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima ((Niet

Onvanklijke verklaard); maka gugatan Penggugat dalam rekonpensi/Turut

Tergugat II dalam konpensi, harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam konpensi/Tergugat

dalam rekonpensi/Terbanding berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk

membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;


diatasa maka putusan Pengadilan Negeri rantau Prapat tanggal 16 Juni 2015

Nomor: 41/Pdt.G/2014/PN.Rap tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri

sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula

Tergugat II dan III ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 16

Juni 2015 No. 41 / Pdt.G/ 2014 / PN.RAP, yang dimohonkan banding ,

dan MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi : - Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II, III dan Turut Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet onvanklijk

verklaard )

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Dalam Rekonpensi - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Turut TERGUGAT II

Konpensi tidak dapat diterima ( Niet Onvanklijke verklaard ) .

Dalam Konpensi dan Rekonpensi - Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding

sebesar Rp. 150. 000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016, oleh kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim

Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU, SH dan ABDUL FATTAH, SH., MH

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Pebruari 2016 Nomor:

33/PDT/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut P. RAMBE,SH Panitera Pengganti tanpa

dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS

YANSEN PASARIBU,SH Hj. WAGIAH ASTUTI, SH

ABDUL FATTAH, SH., MH PANITERA PENGGANTI

P. RAMBE,SH.

Biaya : 1. Redaksi Rp. 5.000,- 2. Meterai Rp. 6.000,- 3. Pemberkasan Rp. 139.000,- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

pengadilan tinggi medanpt-medan.go.id/putusan/putus_1466057735_33pdt2016ptmedan.pdf · penggugat...

Documents