pengadilan tata usaha negara bengkulu · pengadilan tata usaha negara bengkulu laporan...

PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA BENGKULU

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2016

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU JL R.E Martadinata No. 01, Kecamatan Kampung Melayu,

Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu, Telp/fax (0736) 52011 Website : www.ptun-bengkulu.go.id Email : [email protected], [email protected]

mailto:[email protected]

L A P O R A N AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

BENGKULU TAHUN 2016

ii

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur

dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik

Indonesia, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tahun 2016 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu Tahun 2016 untuk Kementerian/Lembaga (LAKIP di lingkungan Pemerintah

Pusat), yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi

dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tata

Usaha Negara Bengkulu Tahun 2016 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan

Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2016.

Harapan kami semoga LAKIP ini dapat digunakan untuk mengetahui kinerja

Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun Anggaran 2016.

Bengkulu, Januari 2017

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu,

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H. NIP. 19660927 198903 2 002

iii

EKSEKUTIF SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Ditengah berlangsungnya sistem manajemen pemerintahan dengan paradigma baru,

Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah berusaha untuk melaksanakan peran dan posisi

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yang

dituangkan dalam Rencana Strategis Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

Rencana Strategis meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi. Visi Peradilan

Tata Usaha Negara Bengkulu adalah Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan sejumlah misi yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan

3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di lingkungan Peradilan

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Dalam upaya mencapai misi tersebut, telah diupayakan melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang telah diprogramkan dengan tetap memperhatikan dan melaksanakan kegiatan

yang sifatnya crash program sesuai dengan petunjuk dan kebijakan Mahkamah Agung.

Untuk kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2016 telah dilakukan evaluasi mandiri, jujur dan

seksama untuk menilai apakah usaha-usaha yang dilakukan berhasil atau gagal dalam

mencapai misi. Hasil penilaian program menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan yang

dicapai dengan kategori baik.

Secara umum, tingkat realisasi terhadap target kinerja pada Pengadilan Tata

Usaha Negara Bengkulu pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

1. Meningkatnya

Penyelesaian perkara

a. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan

c. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

100%

75 %

100%

100%

72,92 %

100%

100%

72,92 %

100%

2. Peningkatan aksepbilitas

putusan Hakim

a. Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

75%

70%

100%

50%

70,22%

100%

50%

70,22%

100%

3. Peningkatan efektifitas

pengelolaan

penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diregister dan

siap didistribusikan ke Majelis Hakim

100%

100%

100%

iv

b. Persentase berkas yang diajukan

banding, kasasi dan peninjauan

kembali yang disampaikan secara

lengkap

c. Persentase pemberitahuan

pemanggilan sidang tepat waktu

d. Persentase pemberitahuan putusan

tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4. Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to

justice)

Persentase putusan yang diunggah

(upload) ke website.

100% 100% 100%

5. Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara tata usaha negara yang

berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti.

100% 0% 0%

6. Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan

eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

100%

0%

0%

0%

0%


SDM

a. Persentase pegawai yang lulus diklat

teknis yudisial.

b. Persentase pegawai yang lulus diklat

non yudisial

90%

90%

100%

100%

100%

100%

8. Terwujudnya

akuntabilitas dan

transparansi keuangan

a. Persentase Penggunaan Belanja

Pegawai (Pagu DIPA 01)

b. Persentase Penggunaan Belanja

Barang (Pagu DIPA 01)

c. Persentase Penggunaan Belanja

Modal (Pagu DIPA 01)

d. Persentase Penggunaan Belanja


e. Persentase Penggunaan Keuangan

Biaya Perkara dari pihak Ketiga

95%

90%

100%

90%

100%

95,21%

94,20%

99,66%

66,89%

100%

95,21%

94,20%

99,66%

66,89%

100%

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai

dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan

dapat menjadi bahan perbaikan untuk Tahun 2017.

v

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL............................................................................................ i

KATA PENGANTAR ......................................................................................... ii

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) ................................. iii

DAFTAR ISI ........................................................................................................ v

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1

A. Latar Belakang ................................................................................... 1

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi ............................................... 1

C. Struktur Organisasi ............................................................................. 3

D. Sistematika Penyajian ........................................................................ 3

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA ............................ 4

A. Rencana Strategis ............................................................................... 4

B. Tujuan ................................................................................................. 5

C. Indikator Kinerja Utama ..................................................................... 5

D. Rencana Kinerja Tahun 2016 ............................................................. 6

E. Penetapan Kinerja Tahun 2016 ........................................................... 7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 .................................. 9

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 ......................................... 9

B. Analisis Capaian Kinerja .................................................................... 10

C. Penetapan Kinerja Tahun 2016 .......................................................... 24

BAB IV P E N U T U P ........................................................................................ 26

A. Kesimpulan ......................................................................................... 26

B. Penutup ............................................................................................... 27

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

( LAKIP )

3. SK Rencana Strategis 2015-2019

4. SK Indikator Kinerja Utama

5. SK Rencana Kinerja 2016



8. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2017

9. Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2016

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan terjadinya perubahan yang memberikan jaminan tanggung jawab bagi

kekuasaan kehakiman dengan terjadinya Reformasi Demokrasi untuk mewujudkan supremasi

hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efisien, efektif, dan bebas dari KKN, serta

mendapatkan kepercayaan publik dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas,

terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan

publik.

Program kerja pembaharuan peradilan terlaksana dan terus menuju cita-cita yang

diimpikan warga peradilan termasuk program independensi organisasi dan keuangan

Mahkamah Agung dalam peningkatan SDM.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah Pengadilan tingkat pertama yang

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimana wilayah hukum jangkauannya sangat luas

yaitu mencakup seluruh wilayah Kabupaten dan Kota Bengkulu.

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas peradilan tingkat pertama Pengadilan

Tata Usaha Negara Bengkulu harus mempertanggung jawabkan kinerja kepada masyarakat

pencari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam melaksanakan

tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat Teknis maupun Administrasi melaksanakan Program

- Program secara transparan.

Bahwa dengan adanya satu atap empat peradilan yang langsung bertanggung jawab

ke Mahkamah Agung RI, maka Mekanisme Kinerja di lingkungan Mahkamah Agung RI

sampai peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara perubahan itu tidak

mengganggu terhadap masyarakat pencari keadilan dalam proses sengketa Tata Usaha

Negara, merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yang menyelenggarakan peradilan

dengan undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan

kehakiman yang telah dicabut dan diganti dengan undang-undang No.4 Tahun 2004.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi

rakyat pencari keadilan mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-

2

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Medan. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu terletak di jalan R.E

Martadinata No. 01, Kecamatan Kampung Melayu, Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Meliputi beberapa Kabupaten

yaitu :

1. Kota Bengkulu

2. Kabupaten Bengkulu Utara

3. Kabupaten Bengkulu Selatan

4. Kabupaten Rejang Lebong

5. Kabupaten Seluma

6. Kabupaten Kapahiang

7. Kabupaten Lebong

8. Kabupaten Kaur

9. Kabupaten Muko-Muko

10. Kabupaten Bengkulu Tengah

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang atau badan hukum perdata

dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun didaerah sebagai

akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha

Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara

tingkat pertama.

2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan

kembali serta administrasi Pengadilan lainnya.

3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan

Pengadilan TUN (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).

3

C. STRUKTUR ORGANISASI

Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu dipimpin oleh Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Majelis Hakim

2. Panitera/Sekretaris membawahi :

A. Panitera yang membawahi :

- Sub Panitera Muda Perkara.

- Sub Panitera Muda Hukum.

- Kelompok Fungsional Kepaniteraan / Panitera Pengganti.

B. Sekretaris yang membawahi :

- Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

- Kasubbag Kepegawaian dan Ortala.

- Kasubbag Umum dan Keuangan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabiltas kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian

pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dalam tahun 2016. Capaian

kinerja 2016 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja 2015 sebagai tolok ukur

keberhasilan tahunan organsisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini

akan dapat mengindentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir sebagaimana tersebut di atas, sistematika Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu disusun sebagai

berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas

Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organsisasi.

Bab II – Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2017,

menjelaskan berbagai Program Prioritas Peradilan Tata Usaha Negara untuk

periode tahun 2017-2019 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu untuk Tahun 2017.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dikaitkan dengan pertanggungjawaban

publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2016.

Bab IV – Penutup – menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2016, dan menguraikan

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

4

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 Mahkamah Agung RI telah

mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2014 merupakan tahun

Kelima dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung

RI yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai

puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu “ Terwujudnya Badan Peradilan

Indonesia yang Agung ”

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Atas dasar visi dan misi tersebut di atas maka Mahkamah Agung telah mencanangkan

Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010 - 2035.

Ada 10 Karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang

dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas

dan terukur.

4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu,

biaya ringan, proporsional, dan adil.

5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja

yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria

obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.

7. Didukung pengawasan perilaku, administrasi, dan keuangan yang efektif.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas,

dan transparansi.

10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang

modern.

5

Dalam pelaksanan Reformasi Birokrasi tersebut ada 6 (enam) program prioritas.

Pembaruan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

1. Penyelesaian Perkara yang tepat waktu.

2. Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik.

3. Pengelolaan Website demi keterbukaan informasi publik.

4. Meja Informasi untuk memberikan pelayanan informasi di gedung pengadilan.

5. Pelayanan Publik yang prima.

6. Pengawasan.

Keenam program tersebut harus diapliksikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

B. TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Tata

Usaha Negara Bengkulu, menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai hingga tahun 2016

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat

pencari keadilan.

2. Terwujudnya aparat Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang profesional,

efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu.

4. Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum

kepada masyarakat pencari keadilan.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

BENGKULU

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama

dapat dilihat sebagai berikut :

No KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatnya Penyelesaian

perkara

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan


c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 6 bulan


putusan Hakim

a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi


6


pengelolaan penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan

ke Majelis Hakim

b. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan

peninjauan kembali yang disampaikan secara lengkap

c. Persentase pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu

d. Persentase pemberitahuan putusan tepat waktu


masyarakat terhadap

peradilan (acces to justice)

Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website.


terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tata

usaha negara yang berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti.


pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

7. Meningkatnya kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

8. Terwujudnya akuntabilitas

dan transparansi keuangan

a. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01)

b. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 01)

c. Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01)

d. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 05)

e. Persentase Penggunaan Keuangan Biaya Perkara dari pihak

Ketiga

D. RENCANA KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

TAHUN 2015

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1. Meningkatnya penyelesaian

perkara



c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal 6 bulan

100%

75%

100%

2. Peningkatan aksepbilitas putusan

Hakim

a. Persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum:

- Banding

- Kasasi


70%

80%

90%



perkara

a. Persentase berkas yang diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis Hakim

b. Persentase berkas yang diajukan banding,

kasasi dan peninjauan kembali yang

disampaikan secara lengkap

100%

100%

7

c. Persentase pemberitahuan pemanggilan

sidang tepat waktu

d. Persentase pemberitahuan putusan tepat

waktu

100%

100%


masyarakat terhadap peradilan

(access to justice)

Persentase putusan yang diunggah (upload) ke

website.

100%



Persentase permohonan eksekusi atas putusan

perkara tata usaha negara yang berkekuatan

hukum tetap yang ditindaklanjuti.

100%


pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti



100%

100%

7. Meningkatnya kualitas SDM a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis

yudisial.

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non

yudisial

90%

75%

8. Terwujudnya akuntabilitas dan


a. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai

(Pagu DIPA 01)

b. Persentase Penggunaan Belanja Barang

(Pagu DIPA 01)

c. Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu

DIPA 01)

d. Persentase Penggunaan Belanja Barang

(Pagu DIPA 05)

e. Persentase Penggunaan Keuangan Biaya

Perkara dari pihak Ketiga

100%

100%

100%

100%

100%

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan

kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai

wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar

evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, sebagai

berikut:

8

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET


perkara





100%

75%

100%


Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum:

- Banding

- Kasasi


70%

80%

90%



perkara






c. Persentase pemberitahuan pemanggilan sidang

tepat waktu


100%

100%

100%

100%



(access to justice)


website.

100%




perkara tata usaha negara yang berkekuatan hukum

tetap yang ditindaklanjuti.

100%


pengawasan


ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal

yang ditindaklanjuti.

100%

100%


yudisial.


yudisial

90%

75%




(Pagu DIPA 01)

b. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu

DIPA 01)


DIPA 01)

d. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu

DIPA 05)



90%

90%

90%

75%

100%

9

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun

2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang

telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

(%) REALISASI

(%) CAPAIAN

(%)

1. Meningkatnya

penyelesaian

perkara

a. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan

b. Persentase perkara yang

diselesaikan

c. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 6 bulan

100%

75%

100%

100%

72,92 %

100%

100%

72,92 %

100%

2. Peningkatan

aksepbilitas

putusan Hakim

a. Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi


70%

80%

90%

50%

70,22%

100%

50%

70,22%

100%

3. Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas yang diregister

dan siap didistribusikan ke Majelis

Hakim

b. Persentase berkas yang diajukan



lengkap

c. Persentase pemberitahuan


d. Persentase pemberitahuan putusan

tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4. Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap

peradilan (access

to justice)



100% 100% 100%

10

5. Meningkatnya

kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan.


putusan perkara tata usaha negara

yang berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti.

100% 0% 0%

6. Meningkatnya

kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat


b. Persentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

100%

100%

0%

0%

0%

0%

7. Meningkatnya

kualitas SDM

a. Persentase pegawai yang lulus

diklat teknis yudisial.

b. Persentase pegawai yang lulus

diklat non yudisial

90%

90%

100%

100%

100%

100%

8. Terwujudnya

akuntabilitas dan

transparansi

keuangan

a. Persentase Penggunaan Belanja

Pegawai (Pagu DIPA 01)

b. Persentase Penggunaan Belanja


c. Persentase Penggunaan Belanja

Modal (Pagu DIPA 01)

d. Persentase Penggunaan Belanja


e. Persentase Penggunaan Keuangan

Biaya Perkara dari pihak Ketiga

90%

90%

90%

75%

100%

95,21%

94,20%

99,66%

66,89%

100%

95,21%

94,20%

99,66%

66,89%

100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.

Capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dapat dijelaskan sebagai

berikut :

Dalam tahun anggaran 2016, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah

menetapkan 8 (delapan) sasaran yang akan dicapai. Kedelapan sasaran tersebut

selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 21 (dua satu) indikator kinerja. Realisasi

pada akhir tahun menunjukkan bahwa ada 16 (enam belas) indikator yang telah dapat

dicapai dengan hasil baik, sedangkan 1 (satu) indikator belum tercapai dengan hasil baik.

Indikator yang belum tercapai adalah a) Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum Banding. Sedangkan 4 (empat) realisasi indikatornya 0 % karena tidak ada

kegiatan yang masuk yaitu a) Persentase permohonan eksekusi atas putusan

perkara tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti, b)

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, c) Persentase temuan

hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti , d) Persentase Penggunaan Belanja

Modal (Pagu DIPA 01).

11

TABEL PERKARA GUGATAN PADA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

BULAN JANUARI- DESEMBER 2016

NO KASUS PERKARA SISA

PERKARA

MASUK DISMISSAL

PERLAWANAN

CABUT PUTUS SISA BANDING KASASI PK

1 PERTANAHAN 2 6 - - - 4 4 3 2 -

2 KEPEGAWAIAN 3 12 - - - 12 3 6 3 -

3 PAJAK - - - - - - - - - -

4 PERIZINAN - - - - - - - - - -

5 LELANG 1 - - - - - - - - -

6 TENDER - - - - - - - - - -

7 HAKI - - - - - - - - - -

8 BADAN HUKUM - - - - - - - - - -

9 KEHUTANAN - - - - - - - - - -

10 PERUMAHAN - - - - - - - - - -

11 PEMILUKADA - 2 2 1 - 1 - - - -

12 PARTAI POLITIK - - - - - - - - - -

33 DAN LAIN-LAIN 1 3 - - - 1 - - - -

JUMLAH 6 20 2 1 - 18 7 9 5 -

12

SASARAN 1: Meningkatnya Penyelesaian Perkara

1. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan.

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

%

Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100 % 100 % 100

Sisa perkara untuk tahun 2015 = 5 perkara

Perkara yang diputus untuk Sisa perkara tahun 2015 yang ditangani = 5 perkara

Persentase realisasi = 5/5 x 100 = 100 (100 %)

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100 /100 x 100 = 100 %

Ukuran capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah

Perbandingan sisa perkara tahun 2015 dengan perkara yang diputus untuk sisa perkara tahun

2015.

Persentase sisa perkara Tata Usaha Negara Bengkulu ditargetkan selesai 100 % pada

tahun 2016, ternyata dapat tercapai 100 %. Hal ini berarti bahwa sisa perkara pada tahun 2015,

yaitu perkara Tata Usaha Negara sejumlah 5, seluruhnya dapat diselesaikan di tahun 2016.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2016 yang mencapai target sebesar 100 %

menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun

sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

2. Persentase Perkara yang Diselesaikan


%

Persentase Penyelesaian Perkara 70 % 72,92 % 72,92

Perkara yang ditangani tahun 2016 = sisa tahun 2015 + perkara masuk tahun 2016

Perkara yang ditangani tahun 2015 = 5 + 20 = 25 perkara

Perkara Dismissal tahun 2016 = 2 perkara

Perkara Cabut tahun 2016 = 0 perkara

Perkara yang diputus tahun 2016 = 18 + 2 (Dismissal) + 0 (Cabut) = 20 perkara

Persentase realisasi = 20/26 x 100 = 76,92 (72,92%)

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 72,92/100 x 100 = 72,92 %

13

Sisa Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2015 adalah sebanyak 5

perkara sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2016 adalah sebanyak 20 perkara,

sehingga jumlah total perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

adalah sebanyak 25 perkara. Dalam tahun 2016 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu telah memutus perkara sebanyak 18 perkara (Dismisal 0 dan Cabut 0). Realisasi dari

Indikator Kinerja utama untuk penyelesaian sisa perkara tahun 2015 dan perkara tahun 2016

adalah 72,92 %.

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini sudah mencapai target, yaitu 72,92 % dari

target yang telah ditetapkan.

3. Persentase Perkara yang Diselesaikan dalam Jangka Waktu Maksimal 6 Bulan


%

Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 6 Bulan

100 % 100 % 100

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 6 (enam) Bulan yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 100%. Ini

menggambarkan bahwa perkara yang diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu berjalan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

SASARAN 2 : Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

1. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.


%

Persentase Perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum Banding

75% 50% 50

Jumlah perkara yang diputus tahun 2016 = 18 perkara

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2016 = 9

perkara

Persentase realisasi = 9/18 x 100 = 50 (50%)

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 50/100 x 100 = 50 %

14

Jumlah perkara yang diputus Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun 2016

adalah sebanyak 18 perkara sedangkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum Banding tahun 2015 adalah sebanyak 9 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja

utama untuk Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding adalah

50 %.

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini sudah mencapai target, yaitu 50 % dari


2. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.


%


Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

70% 72,22% 72,22


Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2016 = 13

perkara

Persentase realisasi = 13/18 x 100 = 72,22 (72,22 %)

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 72,22/100 x 100 = 72,22%



hukum Kasasi tahun 2016 adalah sebanyak 13 perkara. Realisasi dari Indikator Kinerja

utama untuk Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding adalah

72,22%.

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini sudah mencapai target, yaitu 72,22%

dari target yang telah ditetapkan.

3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.


%

Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan

Upaya Hukum Peninjauan Kembali

90% 100% 100

15


Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali tahun

2016 = 18 perkara

Persentase realisasi = 18/18 x 100 = 100 (100%)

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 100/100 x 100 = 100%



hukum Peninjauan Kembali tahun 2016 adalah sebanyak 18 perkara. Realisasi dari

Indikator Kinerja utama untuk Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Peninjauan Kembali adalah 100%.

Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini sudah mencapai target, yaitu 100%

dari target yang telah ditetapkan.

SASARAN 3 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

1. Persentase Berkas yang Diregister dan Siap Didistribusikan Ke Majelis Hakim


%

Persentase berkas yang diregister dan

siap didistribusikan ke Majelis Hakim

100% 100% 100

Indikator kinerja persentase berkas perkara yang diregister dan sikap diditribusikan

ke Majelis tahun 2016 yang ditargetkan 100% ternyata dapat tercapai 100%. Ini

menggambarkan bahwa proses administrasi perkara yang berjalan di Pengadilan Tata Usaha

Negara Bengkulu berjalan sebagaimana mestinya sehingga semua berkas yang diterima

secara lengkap langsung dapat diregister di dalam buku induk perkara maupun buku register

pembantu perkara sehingga pada tahun 2016 semua berkas dapat didistrbusikan kepada

Majelis.

16

2. Persentase Berkas yang Diajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang

Disampaikan Secara Lengkap.


%


Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

100% 100% 100

Indikator ini ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya berkas perkara yang

telah disampaikan secara lengkap pada tahun 2016 sebanyak 100%. Hal ini dapat

digambarkan sebagai berikut: Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja

berkas yang diajukan banding, kasasi maupun PK yang disampaikan secara lengkap, yaitu

dengan melakukan perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan

PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumah berkas yang diajukan

banding, kasasi dan PK.

3. Persentase Pemberitahuan Pemanggilan Sidang Tepat Waktu


%

Persentase pemberitahuan pemanggilan

sidang tepat waktu

100% 100% 100

Perkara yang didaftarkan oleh Penggugat kemudian di register, selanjutnya

setelah siap disidangkan maka dilakukan pemanggilan sidang melalui surat tercatat,

target yang ingin dicapai dalam hal ini adalah terpenuhinya pemanggilan sidang

terhadap perkara yang telah didaftarkan seluruhnya atau target 100 %, dari perkara

yang didaftarkan sebanyak 20 perkara telah dilakukan pemanggilan sidang sebesar 100%,

indikasinya adalah tidak adanya komplain dari pihak Penggugat maupun Tergugat yang

berpekara mengenai pemanggilan sidang dari awal sidang sampai putusan.

4. Persentase Pemberitahuan Putusan Tepat Waktu


%

Persentase pemberitahuan putusan tepat

waktu

100% 100% 100

17

Terhadap putusan maupun penetapan terhadap suatu perkara disampaikan

kepada pihak penggugat maupun tergugat dapat dilaksanakan 100 % dari target yang

ditetapkan.

SASARAN 4 : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Access To

Justice)

- Persentase Putusan yang Diunggah (Upload) ke Website.


%



100 % 100 % 100

Perkara putus tahun 2016 (Termasuk sisa Perkara tahun 2015) = 25 perkara

Putusan yang di upload di website = 25 putusan (25 /25 x 100 = 100%)


Pada tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah memutus sebanyak

18 perkara (Termasuk sisa Perkara tahun 2015), sedangkan jumlah putusan tahun 2016 yang

diunggah ke Website Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 18 perkara atau sebanyak

100%.

Dengan demikian untuk indikator kinerja ini sudah mencapai target, yaitu 100% dari


SASARAN 5 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

- Persentase Permohonan Eksekusi Atas Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang

Berkekuatan Hukum Tetap Yang Ditindaklanjuti.


%




ditindaklanjuti.

100 % 0 % 0

18

Jumlah permohonan eksekusi yang diterima = 0

Jumlah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti = 0


Pada tahun 2016 tidak ada permohonan eksekusi atas putusan perkara tata usaha

negara yang yang masuk didaftarkan ke Pengalian Tata Usaha Negara Bengkulu, sehingga

realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk permohonan eksekusi atas putusan perkara tata

usaha negara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 adalah

0%. Hal itu dikarenakan tidak adanya kegiatan untuk Indikator Kinerja tersebut.

SASARAN 6 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti


%

Persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti

100 % 0 % 0

Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima = 0

Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti = 0


Pada tahun 2016 tidak ada pengaduan masyarakat yang diterima oleh Pengadilan

Tata Usaha Negara Bengkulu, sehingga realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk

pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 adalah 0%. Hal itu dikarenakan

tidak adanya kegiatan untuk Indikator Kinerja tersebut.

2. Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal yang Ditindaklanjuti


%

Persentase temuan hasil pemeriksaan

eksternal yang ditindaklanjuti

100 % 0 % 0

Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang diterima = 0

Jumlah temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti = 0


19

Pada tahun 2016 tidak ada temuan hasil pemeriksaan eksternal yang diterima oleh

Pengalian Tata Usaha Negara Bengkulu, sehingga realisasi dari Indikator Kinerja utama untuk

temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 adalah 0 %. Hal itu

dikarenakan tidak adanya kegiatan untuk Indikator Kinerja tersebut.

SASARAN 7 : Meningkatnya kualitas SDM

1. Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Yudisial.


%

Persentase Pegawai Yang Lulus Diklat

Teknis Yudisial.

90 % 100% 100

Jumlah Pegawai yang Ikut Diklat Teknis Yudisial tahun 2016 = 9 Orang

Jumlah Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Yudisial tahun 2016 = 9 Orang

Persentase realisasi = 9/9 x 100 = 100%


Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini sudah mencapai target, yaitu 100% dari


2. Persentase Pegawai yang Lulus Diklat Non Yudisial.


%

Persentase Pegawai yang Lulus Diklat

Non Yudisial

75 % 100 % 100

Jumlah Pegawai yang Ikut Diklat Teknis Yudisial tahun 2016 = 5 Orang

Jumlah Pegawai yang Lulus Diklat Teknis Yudisial tahun 2016 = 5 Orang

Persentase realisasi = 5/5 x 100 = 100 %


Dengan demikian untuk Indikator Kinerja ini belum mencapai target, yaitu 100 % dari


20

SASARAN 8 : Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan

Biaya Operasional untuk semua kegiatan adalah bersumber dari Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

a. Anggaran Rutin

Adapun pelaksanaan biaya operasional tersebut adalah sebagai berikut :

1). Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan DIPA tahun anggaran 2016

untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

2). Membuat Rencana Fisik Penggunaan Anggaran DIPA tahun anggaran 2016

untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

3). Melaksanakan anggaran rutin dengan memperhatikan skala prioritas, efektifitas

dan efisiensi dengan berpedoman pada Rencana Fisik Tahunan dan Triwulan yaitu

(a). Membuat Daftar Gaji setiap bulan untuk pegawai Pengadilan Tata

Usaha Negara Bengkulu;

(b). Mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN Bengkulu

untuk gaji induk, kekurangan gaji, kekurangan tunjangan, lembur, honor-

honor, Penggantian Uang Persediaan serta Belanja Modal;

(c). Menatausahakan administrasi keuangan DIPA Pengadilan Tata Usaha

Negara Bengkulu.

b. Pelaporan Keuangan

Kegiatan pelaporan keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah sebagai

berikut :

1). Membuat Laporan Realisasi anggaran rutin Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan serta rekapitulasi kepada Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Bengkulu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ;

2). Membuat Laporan Masa Pajak tiap bulan (PPN, PPh pasal 21, 22 dan 23) dan Tahunan

(SPT-PPh pasal 21) semua pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu kepada

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu.

Ada pun Rincian perhitungan Target yang tercapai adalah sebagai berikut :

1. Persentase Penggunaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01)

Jumlah Penerimaan Belanja Pegawai DIPA 2016. (DIPA 01)

Penerimaan 4.022.022.000,-

Pengeluaran 3.829.461.324,-

Sisa Belanja Pegawai 192.560.676,-

21


%

Persentase Penggunaan Belanja Pegawai

(Pagu DIPA 01)

95 % 95,21% 95,21

Jumlah Penerimaan Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01) pada tahun 2016 =

Rp. 4.022.022.000,-

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01) pada tahun 2015 =

Rp. 3.829.461.324,-

Persentase realisasi = 3.829.461.324/4.022.022.000 x 100 = 95,21%


Pagu DIPA untuk belanja pegawai yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha

Negara Bengkulu pada tahun 2016 adalah Rp. 4.022.022.000,-. Selama tahun anggaran

2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menggunakan dana untuk belanja

pegawai sebanyak Rp. 3.829.461.324,-.

Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 99,59%.

2. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 01)

Jumlah Penerimaan Belanja Barang. (DIPA 01)

Penerimaan 742.690.000,-

Pengeluaran 699.664.768,-

Sisa Belanja Barang 43.025.232,-


%

Persentase Penggunaan Belanja Barang

(Pagu DIPA 01)

90 % 94,20% 94,20

Jumlah Penerimaan Belanja Barang (Pagu DIPA) pada tahun 2016 =

Rp. 742.690.000,-

Jumlah Realisasi Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA) pada tahun 2016 =

Rp. 699.664.768,-

Persentase realisasi = 699.664.768/742.690.000 x 100 = 94,20%


22

Pagu DIPA untuk belanja barang yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu pada tahun 2016 adalah Rp. 742.690.000,-. Selama tahun anggaran 2016

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menggunakan dana untuk belanja barang

sebanyak Rp. 699.664.768,-.

Dengan demikian untuk indikator ini sudah mencapai target yaitu 94,20%.

3. Persentase Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01).

Jumlah Penerimaan Belanja Modal (DIPA 01)



Sisa Belanja Modal 1.055.000,-


%

Persentase Penggunaan Belanja Modal

(Pagu DIPA 01)

100% 99,66% 99,66

Jumlah Penerimaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01) pada tahun 2016 = 313.275.000,-

Jumlah Realisasi Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01) pada tahun 2016 =

312.220.000,-

Realisasi Indikator Kinerja Utama = 312.220.000/313.275.000 x 100 = 99,66%

PAGU DIPA untuk belanja modal yang diterima oleh Pengadilan tata Usaha Negara

Bengkulu pada Tahun 2016 adalah Rp. 313.275.000,- selama Tahun Anggaran 2015 PTUN

Bengkulu menggunakan dana untuk belanja modal sebanyak Rp. 312.220.000,-

Dengan demikian untuk indikator ini sudah mencapai target 100%

4. Persentase Penggunaan Belanja Barang (Pagu DIPA 05)

Jumlah Penerimaan Belanja Barang (DIPA 05)



Sisa Belanja Barang 9.831.500,-


%


(Pagu DIPA 05)

90 % 66,89% 66,89

23

Jumlah Penerimaan Belanja Barang (Pagu DIPA 05) pada tahun 2016 = Rp. 29.700.000,-

Jumlah Realisasi Penggunaan Belanja Modal (Pagu DIPA 01) pada tahun 2014 =

Rp. 19.868.500,-

Persentase realisasi = 19.868.500/29.700.000x 100 = 66,89%


Pagu Belanja Barang (Pagu DIPA 05) yang diterima oleh Pengadilan Tata Usaha

Negara Bengkulu pada tahun 2016 adalah Rp. 29.700.000,-. Selama tahun anggaran

2016 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menggunakan dana untuk Belanja

Barang (Pagu DIPA 05) sebanyak Rp. 19.868.500,-.

Dengan demikian untuk indikator ini belum mencapai target yaitu 66,89%.

5. Persentase Penggunaan Keuangan Biaya Perkara dari pihak Ketiga


%

Persentase Penggunaan Keuangan Biaya

Perkara dari Pihak Ketiga

100% 100% 100

DAFTAR TABEL KEUANGAN BIAYA PERKARA

DARI PIHAK KETIGA PADA TAHUN 2016


No Bulan Jumlah Dana yang

Diterima

Jumlah Dana yang

Dipakai/Digunakan

1. Januari Rp. 1.000.000 Rp. 1.201.400

2 Februari Rp. 1.300.000 Rp. 2.043.300

3 Maret Rp. 1.950.000 Rp. 3.063.300

4 April Rp. 650.000 Rp. 1.072.200

5 Mei Rp. 6.500.000 Rp. 2.043.300

6 Juni Rp. 4.200.000 Rp. 4.811.000

7 Juli Rp. 1.650.000 Rp. 3.304.000

8 Agustus Rp. 3.600.000 Rp. 2.708.200

9 September Rp. 2.000.000 Rp. 2.546.300

10 Oktober Rp. 3.700.000 Rp. 2.524.500

11 November Rp. 2.200.000 Rp. 3.435.300

12 Desember Rp. 4.700.000 Rp.3.552.600

Total Rp. 33.450.000,- Rp. 32.305.400,-

24

Sisa keuangan biaya perkara dari pihak ketiga Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu tahun 2015 adalah sebanyak Rp. 7.547.300,- sedangkan keuangan biaya perkara

dari pihak ketiga yang diterima pada tahun 2016 adalah sebanyak Rp. 33.450 000,- sehingga

jumlah keuangan biaya perkara dari pihak ketiga Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

pada tahun 2016 adalah sebanyak Rp.40.997.300,-. Pada tahun 2016 Pengadilan Tata Usaha

Negara Bengkulu telah melakukan pengeluaran keuangan biaya perkara dari pihak ketiga

sebanyak Rp. 32.305.400,-.

Sehingga sisa dana tersebut pada tahun 2016 adalah sebanyak Rp. 8.691.900,-.

Untuk sisa dana dari biaya perkara pihak ketiga sebesar Rp. 8.691.900,-, selanjutnya akan

segera dikembalikan ke pihak ketiga atau dikembalikan ke negara. Sehingga Realisasi

Indikator untuk penggunaan keuangan biaya perkara dari pihak ketiga sudah mencapai

target sebesar 100%.

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad

dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini merupakan tolak

ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017.

TABEL PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

BENGKULU TAHUN 2017

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET


perkara





100%

80%

100%


putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum:

- Banding

- Kasasi


70%

85%

100%



perkara






100%

100%

25

c. Persentase pemberitahuan pemanggilan

sidang tepat waktu

d. Persentase pemberitahuan putusan tepat

waktu

100%

100%



(access to justice)


website.

100%




perkara tata usaha negara yang berkekuatan

hukum tetap yang ditindaklanjuti.

100%


pengawasan


ditindaklanjuti



100%

100%


yudisial.


yudisial

100%

100%




(Pagu DIPA 01)

b. Persentase Penggunaan Belanja Barang

(Pagu DIPA 01)


DIPA 01)

d. Persentase Penggunaan Belanja Barang

(Pagu DIPA 05)



95%

95%

95%

90%

100%

26

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha

Negara Bengkulu Tahun 2016 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang

mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut

tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja

berdasarkan tujuan dan sasaran.

2. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat

menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2017.

3. Penyelesaian perkara pada tahun 2016 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2015 sebanyak 5

perkara, ditambah dengan perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 20 perkara sehingga

perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berjumlah 25

perkara, dari jumlah sebanyak 25 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan sebanyak 18

perkara (72,92%), sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2016 sebanyak 6 perkara

(27,08%).

27

B. PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2016;

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari

semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan

Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya se-optimal mungkin untuk

mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun;

Kami menyadari masih ada beberapa program kerja yang belum dapat

diselesaikan sesuai dengan target yang diprogramkan. Akan tetapi secara umum

pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian

dalam laporan ini.

Bengkulu, a Januari 2017

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu,

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

NIP. 19660927 198903 2 002

STRUKTUR ORGANISASI


Sub Kepaniteraan Perkara

Panmud Perkara

Sub Kepaniteraan Hukum

Panmud Hukum

Ari Prabowo, S.H Rahma Kurnia Fitri, S.H.,

M.H.

KETUA

Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H.

WAKIL KETUA

-

PANITERA

Fatma Nochris M. Simbolon, S.H., M.H.

WAKIL PANITERA

Suhendra, S.H.

Majelis Hakim

1. Fajar Shiddiq Arfah, S.H.M.H.

2. Daily Yusmini, S.H.M.H.

3. Sahibur Rasid, S.H., M.H.

4. Erick Siswandi Sihombing, S.H.

5. Riki Yudiandi, S.H.,M.H

6. Andini, S.H.

7. Ulia Alba, S.H., M.H.

Kasub.bag

Perencanaan &

Pelaporan IT

Kasub.bag Ortala &

Kepegawaian

Kasub.bag Umum &

Keuangan

Junida Hafni, S.E. Eka Septianingsih, ST Yenni Syafniar, S.Pd.

Kelompok Fungsional

Kepaniteraan 1. Martadinata, SH.,M.H (PP)

2. Bambang H.C, SH (PP)

3. Sri Sumirat, S.H. (PP)

4. Lidya Febriani, S.H. (PP)

5. Heny Prawasti, A.Md. (PP)

6. Pismawati, SH (PP)

7. Rustam (JSP)

Garis Koordinasi

Garis Tanggung Jawab

Lampiran 1

SEKRETARIS

Lasmiati, S.H.

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

NOMOR : W1.TUN8/ 149 /OT.01.2/I/2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2016

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu Tahun Anggaran 2016, perlu dibentuk Tim Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan

ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim

Penyusunan Laporan tersebut;

Mengingat : 1. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Laporan;

2. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikasi Kinerja Utama

di lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

No.20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja

Utama ;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat

keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun

Anggaran 2016;

Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2016;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31

Desember 2016, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN / TINDASAN keputusan ini disampaikan kepada yang

bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : BENGKULU

Pada Tanggal : Januari 2017

KETUA

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.

NIP. 19660927 198903 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan;

2. Yang bersangkutan;

3. Arsip.


JL. RE. MARTADINATA NO. 1 Telp/fax. ( 0736 ) 52011

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN

TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Nomor : W1.TUN8/ 149 /OT.01.2/ 1 /2017

Tanggal : 30 Januari 2017

TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2016

NO NAMA/NIP PANGKAT/GOL.

RUANG

JABATAN JABATAN DI KOMITE

1. Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

NIP. 19660927 198903 2 002 PEMBINA UTAMA MADYA ( IV/c ) KETUA PENGARAH

2. FATMA NOCHRIS M. SIMBOLON, S.H., M.H.

NIP. 19621223 199203 1 001 PEMBINA TK. I ( IV/b ) PANITERA/SEKRETARIS KETUA TIM

3. SUHENDRA, S.H

NIP 19680525 199203 1 006 PEMBINA TK. I ( III/d) WAKIL PANITERA WAKIL KETUA

4. LASMIATI, S.H

NIP 19640903 198603 2 002 PEMBINA (IV/a) SEKRETARIS SEKRETARIS

5. RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.

NIP. 19790820 199903 2 002 PENATA TK. I ( III/d ) PANMUD HUKUM ANGGOTA

6. ARI PRABOWO, S.H.

NIP. 19731030 199803 1 002 PENATA TK. I ( III/d ) PANMUD PERKARA ANGGOTA

7. YENNI SYAFNIAR, S.Pd.

NIP. 19660603 198603 2 002 PENATA TK. I ( III/d ) KASUB BAG UMUM DAN KEUANGAN ANGGOTA

8. EKA SEPTIANINGSIH, S.T

19730909 200604 2 002 PENATA TK. I ( III/d ) KASUB BAG KEPEGAWAIAN ANGGOTA

9. JUNIDA HAFNI, S.E.

NIP. 19610611 199003 2 001 PENATA TK. I ( III/d ) KASUB BAG PERENCANAAN ANGGOTA

10 DONFRI, S.T

NIP. 19800920 200604 1 005 PENATA ( III/c ) STAF PERENCANAAN ANGGOTA

11. FEITY MEIRYANA

NIP. 19860528 200604 2 002 PENATA MUDA TK. I ( III/b ) STAF PERENCANAAN ANGGOTA


Ketua,


NIP. 19660927 198903 2 002


NOMOR : W1.TUN8/222/OT.01.2/I/2016

TENTANG














Korupsi;






Utama ;




Pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :




Anggaran 2015;









Pada Tanggal : 2015

KETUA

HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.

NIP. 19560619 198703 2 001




3. Arsip.





Nomor : W1.TUN8/ 222 /OT.01.2/ 1 /2016





RUANG


1. HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.

NIP. 19560619 198703 2 001 PEMBINA UTAMA MADYA ( IV/d ) KETUA PENGARAH


NIP. 19621223 199203 1 001 PEMBINA TK. I ( IV/b ) PANITERA KETUA TIM

3. LASMIATI, S.H.

NIP. 19640930 198603 2 002 PEMBINA TK. I ( IV/a ) SEKRETARIS SEKRETARIS

4. SUHENDRA, S.H.

NIP. 19680525 199203 1 006 PENATA TK. I ( III/d ) WAKIL PANITERA WAKIL KETUA

5 RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.





NIP. 19660603 198603 2 002 PENATA TK. I ( III/d )

KASUB BAG UMUM DAN

KEUANGAN ANGGOTA



9. ROBERT BOUZEN, S.T.

NIP. 19870606 201101 1 010 PENATA MUDA TK. I ( III/b ) STAF SUB KEPEGAWAIAN ANGGOTA

Bengkulu, 2015

Ketua,


NIP. 19560619 198703 2 001


NOMOR : W1.TUN8/332/OT.01.2/II/2015

TENTANG














Korupsi;






Utama ;




Pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :




Anggaran 2014;









Pada Tanggal : 2015

KETUA


NIP. 19560619 198703 2 001




3. Arsip.





Nomor : W1.TUN8/332/OT.01.2/II/2015

Tanggal : 27 Februari 2015




RUANG




2. SETYOBUDI, S.H., M.H.

NIP. 19630625 199203 1 003 PEMBINA UTAMA MUDA ( IV/c ) WAKIL KETUA PENANGGUNG JAWAB



4. SUHENDRA, S.H.

NIP. 19680525 199203 1 006 PENATA TK. I ( III/d ) WAKIL PANITERA WAKIL KETUA

5. H. AGUSTAM EFFENDI, S.H., M.H.

NIP. 19640813 198903 1 005 PEMBINA ( IV/a ) WAKIL SEKRETARIS SEKRETARIS

6 RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.





NIP. 19660603 198603 2 002 PENATA TK. I ( III/d ) KASUB BAG KEPEGAWAIAN ANGGOTA


NIP. 19610611 199003 2 001 PENATA TK. I ( III/d ) KASUB BAG KEUANGAN ANGGOTA

10 WANSERI, S.H.

NIP. 19680805 199003 1 004 PENATA TK. I ( III/d ) KASUB BAG UMUM ANGGOTA



Bengkulu, 2015

Ketua,


NIP. 19560619 198703 2 001



NOMOR : W1.TUN8/ 150 /OT.01.2/ I /2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU


Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembuatan, penyusunan dan

penyampaian informasi dalam Bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan, maka perlu di bentuk tim

penyusunan RENSTRA di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran-lampiran ini

dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat : 1. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;


Korupsi;


09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja

Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;



Utama;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

7. SK Ketua MARI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan

informasi di pengadilan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-

2019 yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-

2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;








KETUA


NIP. 19660927 198903 2 002




3. Arsip.





Nomor : W1.TUN8/ 150 /OT.01.2/ 1 /2017


TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019



RUANG


1. Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

NIP. 19660927 198903 2 002 PEMBINA UTAMA MADYA ( IV/c ) KETUA PENGARAH



3. SUHENDRA, S.H


4. LASMIATI, S.H







NIP. 19660603 198603 2 002 PENATA TK. I ( III/d ) KASUB BAG UMUM DAN KEUANGAN ANGGOTA

8. EKA SEPTIANINGSIH, S.T

19730909 200604 2 002 PENATA TK. I ( III/d ) KASUB BAG KEPEGAWAIAN ANGGOTA



10 DONFRI, S.T

NIP. 19800920 200604 1 005 PENATA ( III/c ) STAF PERENCANAAN ANGGOTA

11. FEITY MEIRYANA

NIP. 19860528 200604 2 002 PENATA MUDA TK. I ( III/b ) STAF PERENCANAAN ANGGOTA


Ketua,


NIP. 19660927 198903 2 002



NOMOR : W1.TUN8/ 223 /OT.01.2/ I /2016

TENTANG











Pemerintah;




Korupsi;






Utama;






M E M U T U S K A N

Menetapkan :












KETUA


NIP. 19660927 198903 2 002




3. Arsip.





Nomor : W1.TUN8/ 223 /OT.01.2/1/2016





RUANG






3. LASMIATI, S.H


4. SUHENDRA, S.H













Ketua,


NIP. 19560619 198703 2 001



NOMOR : W1.TUN8/ 332 /OT.01.2/ II /2015

TENTANG











Pemerintah;




Korupsi;






Utama;






M E M U T U S K A N

Menetapkan :












KETUA


NIP. 19660927 198903 2 002




3. Arsip.





Nomor : W1.TUN8/ /OT.01.2/ /2015

Tanggal : Januari 2015




RUANG




2. SETYOBUDI, S.H., M.H

NIP 19630625 199203 1 003 PEMBINA UTAMA MAUDA (IV/c) WAKIL KETUA PENANGGUNG JAWAB



4. SUHENDRA, S.H


5. H. AGUSTAM EFFENDI, S.H., M.H.

NIP 19640813 198903 1 005 PEMBINA (IV/a) WAKIL SEKRETARIS SEKRETARIS









10. WANSERI, S.H.

NIP 19680805 199003 1 004 PENATA TK. I ( III/d ) KASUB BAG UMUM ANGGOTA



Bengkulu, 2015

Ketua,


NIP. 19560619 198703 2 001

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2015 – 2019.

Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019


perkara





100%

75%

100%

100%

75%

100%

100%

80%

100%

100%

80%

100%

100%

80%

100%


Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi


70%

80%

90%

70%

80%

90%

70%

85%

95%

70%

90%

95%

70%

90%

95%


pengelolaan penyelesaian perkara


ke Majelis Hakim



c. Persentase pemberitahuan pemanggilan sidang tepat

waktu


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


masyarakat terhadap

peradilan (access to justice)

Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 100% 100% 100% 100% 100%





ditindaklanjuti.

100% 100% 100% 100% 100%


pengawasan



ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



90%

75%

90%

75%

90%

80%

90%

80%

90%

85%







e. Persentase Penggunaan Keuangan Biaya Perkara dari

pihak Ketiga

90%

90%

90%

75%

100%

90%

90%

95%

75%

100%

95%

90%

95%

80%

100%

95%

90%

95%

80%

100%

95%

90%

95%

85%

100%

Bengkulu, Januari 2017 Ketua, Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H. NIP. 19660927 198903 2 002




TARGET KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019


perkara





100%

75%

100%

100%

75%

100%

100%

80%

100%

100%

80%

100%

100%

80%

100%


Hakim


- Banding

- Kasasi


70%

80%

90%

70%

80%

90%

70%

85%

95%

70%

90%

95%

70%

90%

95%




ke Majelis Hakim




waktu


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


masyarakat terhadap







ditindaklanjuti.

100% 100% 100% 100% 100%


pengawasan



ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



90%

75%

90%

75%

90%

80%

90%

80%

90%

85%








pihak Ketiga

90%

90%

90%

75%

100%

90%

90%

95%

75%

100%

95%

90%

95%

80%

100%

95%

90%

95%

80%

100%

95%

90%

95%

85%

100%

Bengkulu, Januari 2017 Ketua, Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H. NIP. 19660927 198903 2 002




TARGET KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019


perkara





100%

75%

100%

100%

75%

100%

100%

80%

100%

100%

80%

100%

100%

80%

100%


Hakim


- Banding

- Kasasi


70%

80%

90%

70%

80%

90%

70%

85%

95%

70%

90%

95%

70%

90%

95%




ke Majelis Hakim




waktu


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


masyarakat terhadap







ditindaklanjuti.

100% 100% 100% 100% 100%


pengawasan



ditindaklanjuti.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



90%

75%

90%

75%

90%

80%

90%

80%

90%

85%








pihak Ketiga

90%

90%

90%

75%

100%

90%

90%

95%

75%

100%

95%

90%

95%

80%

100%

95%

90%

95%

80%

100%

95%

90%

95%

85%

100%

Bengkulu, Januari 2014 Ketua, HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H. NIP. 19560619 198703 2 001

SURAT KEPUTUSAN


NOMOR : W1.TUN8/ 151 /OT.01.2/ I /2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA



Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005 -2025

2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah 2010 - 2014;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010 - 2025:


Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi

2010 - 2014 ;

5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 004/SEK/SWI120L0

Tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

BENGKULU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA


Pertama : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara

Bengkulu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Indikator

Kinerja Utama tersebut;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan

diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.;



KETUA


NIP. 19660927 198903 2 002



2. Arsip.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER DATA


perkara

1. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan.(Perjenis perkara)

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan

dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Majelis Hakim dan

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan.

2. Persentase perkara yang diselesaikan.

(Perjenis perkara)

Perbandingan antara perkara yang ditangani

dengan perkara yang diputus

Majelis Hakim dan

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan.

3. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 6

bulan. (Perjenis perkara)

Perbandingan perkara yang diselesaikan

dalam jangka sebelum 6 bulan dengan perkara

yang harus diselesaikan maksimal 6 bulan

Majelis Hakim dan

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan.


putusan Hakim

1. Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum Banding

Perbandingan perkara yang tidak mengajukan

upaya hukum Banding dengan perkara telah

yang diputus

Majelis Hakim dan

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan.


mengajukan upaya Hukum Kasasi


upaya hukum Kasasi dengan perkara telah

yang diputus

Majelis Hakim dan

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan.


mengajukan upaya hukum

Peninjauan Kembali


upaya hukum Peninjauan Kembali dengan

perkara telah yang diputus

Majelis Hakim dan

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan.



perkara

1. Persentase berkas yang diregister


Hakim

Perbandingan antara berkas perkara yang

diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara

yang didistribusikan ke Majelis

Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan.

2. Persentase berkas yang diajukan



lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan

kasasi dan PK yang lengkap (terdiri dari

bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang

diajukan Kasasi dan PK


Laporan Tahunan.

3. Persentase pemberitahuan


Perbandingan sidang yang tepat waktu dengan

yang tidak tepat waktu


Laporan Tahunan.

4. Persentase pemberitahuan putusan

tepat waktu

Perbandingan pemberitahuan putusan tepat

waktu dengan yang tidak tepat waktu


Laporan Tahunan.



(access to justice)



Perbandingan antara perkara yang diputus

dengan upload putusan di website


Laporan Tahunan.






ditindaklanjuti.

Perbandingan perkara perdata yang

ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara

perdata yang belum ditindaklanjuti

(dieksekusi)


Laporan Tahunan.


pengawasan

1. Persentase pengaduan masyarakat


Perbandingan jumlah pengaduan yang

dilaporkan oleh masyarakat mengenai

perilaku aparatur peradilan (teknis dan non

teknis) dengan jumlah pengaduan masyarakat



Laporan Tahunan.

2. Persentase temuan hasil pemeriksaan


Perbandingan jumlah temuan hasil

pemeriksaan eksternal mengenai perilaku

aparatur peradilan (teknis dan non teknis)

dengan jumlah temuan hasil pemeriksaan



Laporan Tahunan.

7. Meningkatnya kualitas SDM 1. Persentase pegawai yang lulus diklat

teknis yudisial.

Perbandingan jumlah pegawai yang mengikuti

diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai

yang lulus diklat teknis yudisial.

Panitera/Sekretaris Laporan Data

Kepegawaian

2. Persentase pegawai yang lulus diklat

non yudisial


diklat teknis non yudisial dengan jumlah

pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial.


Kepegawaian




(Pagu DIPA 01)

Perbandingan antara Jumlah Penerimaan

Belanja Pegawai (Pagu DIPA 01) dengan

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai (Pagu

DIPA 01)


Laporan Tahunan.


(Pagu DIPA 01)


Belanja Barang (Pagu DIPA 01) dengan

Jumlah Realisasi Penggunaan Belanja Barang

(Pagu DIPA 01)


Laporan Tahunan.


(Pagu DIPA 01)


Belanja Modal (Pagu DIPA 01) dengan

Realisasi Penggunaan Belanja Modal (Pagu

DIPA 01)


Laporan Tahunan.


(Pagu DIPA 05)




(Pagu DIPA 05)


Laporan Tahunan.




Keuangan Biaya Perkara dari pihak Ketiga

dengan Jumlah Realisasi Penggunaan



Laporan Tahunan.


Ketua,


NIP. 19660927 198903 2 002

SURAT KEPUTUSAN


NOMOR : W1.TUN8/ 224 /OT.01.2/ II /2016

TENTANG


















2010 - 2014 ;



M E M U T U S K A N














Pada Tanggal : 2015

KETUA


NIP. 19560619 198703 2 001



2. Arsip.



JAWAB SUMBER DATA


perkara





Majelis Hakim dan

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan.


(Perjenis perkara)



Majelis Hakim dan

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan.







Majelis Hakim dan

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan.


putusan Hakim





yang diputus

Majelis Hakim dan

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan.





yang diputus

Majelis Hakim dan

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan.



Peninjauan Kembali




Majelis Hakim dan

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan.



perkara



Hakim





Laporan Tahunan.




lengkap






Laporan Tahunan.






Laporan Tahunan.


tepat waktu




Laporan Tahunan.



(access to justice)






Laporan Tahunan.






ditindaklanjuti.




(dieksekusi)


Laporan Tahunan.


pengawasan









Laporan Tahunan.









Laporan Tahunan.


teknis yudisial.





Kepegawaian


non yudisial





Kepegawaian




(Pagu DIPA 01)




DIPA 01)


Laporan Tahunan.


(Pagu DIPA 01)




(Pagu DIPA 01)


Laporan Tahunan.


(Pagu DIPA 01)




DIPA 01)


Laporan Tahunan.


(Pagu DIPA 05)




(Pagu DIPA 05)


Laporan Tahunan.








Laporan Tahunan.


Ketua,


NIP. 19560619 198703 2 001

SURAT KEPUTUSAN


NOMOR : W1.TUN8/ 334 /OT.01.2/ II /2015

TENTANG


















2010 - 2014 ;



M E M U T U S K A N














Pada Tanggal : 2015

KETUA


NIP. 19560619 198703 2 001



2. Arsip.



JAWAB SUMBER DATA


perkara





Majelis Hakim dan

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan.


(Perjenis perkara)



Majelis Hakim dan

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan.







Majelis Hakim dan

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan.


putusan Hakim





yang diputus

Majelis Hakim dan

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan.





yang diputus

Majelis Hakim dan

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan.



Peninjauan Kembali




Majelis Hakim dan

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan.



perkara



Hakim





Laporan Tahunan.




lengkap






Laporan Tahunan.






Laporan Tahunan.


tepat waktu




Laporan Tahunan.



(access to justice)






Laporan Tahunan.






ditindaklanjuti.




(dieksekusi)


Laporan Tahunan.


pengawasan









Laporan Tahunan.









Laporan Tahunan.


teknis yudisial.





Kepegawaian


non yudisial





Kepegawaian




(Pagu DIPA 01)




DIPA 01)


Laporan Tahunan.


(Pagu DIPA 01)




(Pagu DIPA 01)


Laporan Tahunan.


(Pagu DIPA 01)




DIPA 01)


Laporan Tahunan.


(Pagu DIPA 05)




(Pagu DIPA 05)


Laporan Tahunan.








Laporan Tahunan.


Ketua,


NIP. 19560619 198703 2 001

SURAT KEPUTUSAN


NOMOR : W1.TUN8/ 152 /OT.01.2/ I /2017

TENTANG

RENCANA KINERJA



Menimbang : a. Bahwa untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur pada tahun 2017

perlu adanya Rencana Kinerja Tahunan yang harus dilaksanakan pada

tahun 2017;

b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Kinerja Pengadilan Tata

Usaha Negara Bengkulu tahun 2017.









2010 - 2014 ;



M E M U T U S K A N


BENGKULU TENTANG RENCANA KINERJA PENGADILAN TATA

USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2018.

Pertama : Membuat Rencana Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tahun

2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;










KETUA


NIP. 19660927 198903 2 002



2. Arsip.

RENCANA KINERJA TAHUN 2018


No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Target


perkara





100%

75%

100%


Hakim


- Banding

- Kasasi


70%

80%

90%



a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim

b. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang




100%

100%

100%

100%


masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

Persentase putusan yang diunggah (upload) ke website. 100%



Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara tata usaha negara yang

berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

100%


pengawasan


b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100%

100%



90%

90%







e. Persentase Penggunaan Keuangan Biaya Perkara dari pihak Ketiga

90%

90%

90%

75%

100%

Bengkulu, Januari 2017 Ketua, Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

NIP. 19660927 198903 2 002

SURAT KEPUTUSAN


NOMOR : W1.TUN8/ 225 /OT.01.2/ II /2016

TENTANG

RENCANA KINERJA





tahun 2016;











2010 - 2014 ;



M E M U T U S K A N














Pada Tanggal : 2015

KETUA


NIP. 19560619 198703 2 001



2. Arsip.





perkara





100%

75%

100%


Hakim


- Banding

- Kasasi


70%

80%

90%








100%

100%

100%

100%








100%


pengawasan



100%

100%



90%

75%








90%

90%

90%

75%

100%

Bengkulu, Januari 2015 Ketua, HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.

NIP. 19560619 198703 2 001

SURAT KEPUTUSAN


NOMOR : W1.TUN8/ 333 /OT.01.2/ II /2015

TENTANG

RENCANA KINERJA





tahun 2016;











2010 - 2014 ;



M E M U T U S K A N














Pada Tanggal : 2015

KETUA


NIP. 19560619 198703 2 001



2. Arsip.





perkara





100%

75%

100%


Hakim


- Banding

- Kasasi


70%

80%

90%








100%

100%

100%

100%








100%


pengawasan



100%

100%



90%

75%








90%

90%

90%

75%

100%

Bengkulu, Januari 2015 Ketua, HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.

NIP. 19560619 198703 2 001

pengadilan tata usaha negara bengkulu · pengadilan tata usaha negara bengkulu laporan...

Documents