pengadan -...
TRANSCRIPT
Perpres 16 Tahun 2018 danPermen PUPR No. 22 Tahun 2018
BARANG DAN JASA
PENGADAN
BIODATA
Andi Muhammad Arpan
Samarinda, 25 September 1974Pembina Utama Muda IV/cInstruktur PBJ LKPPPemberi Keterangan Ahli LKPPProbity Advisor LKPP
Widyaiswara Madya Badan Diklat Kalimantan Timur
KASUS –KASUSyang pernah ditugaskan Direktur Permasalahan
Hukum LKPP
No Proyek NilaiKontrak
Lokasi tsk Tahun
1 ALKES RSUD 12, 5 M Sambas PA, PPK 2011
2 PangkalanPendaratan Ikan
3,474 M Singkawang PA, PPK, Penyedia, Perencana,Pengawas
2013
3 Pabrik ES 3,2 M Singkawang PA, PPK, Penyedia, Perencana, Pengawas
2013
4 PangkalanPendaratan Ikan
2,699 M Kotabaru PA, PPK, PPTK,
2014
5 Peningkatan Jalan 9,805 M KotaBaru PA(merangkap PPK)
2014
6 PemukimanTradisional
0,892 M Balangan PA, PPK 2011
No Proyek NilaiKontrak
Lokasi tsk Tahun
7 LAMPU Jalan Tabalong Pokja 2012
8 Jalan Penghubung 4,322 M Seruyan PPK/KPA 2014
9 Dermaga 16,4 M Kota Bangun PPTK, KPA 2012
10 Perumahan LayakHUni
1,31 M Paser KPA 2014
11 Peningkatan Jalan 7,234 M Kutai barat PPK, PA 2014
12 Pembangunan Sarana dan Utilitas
Balikpapan, Samboja,Samarinda
PPK 2011
13 Beton Bertulang 6,98 M Mahulu PPK 2015
14 Perluasan Bandara 5,144 M Melak PA, PPK,PPTK
2013
No Proyek NilaiKontrak
Lokasi tsk Tahun
15 Revitaslisasi Pasar 7 M Bengkayang KPA 2013
16 Jalan dan Jembatan 1 M Sintang PA, PPK 2013
17 Pengadaan BelanjaAlat Peraga
2 M Tanah Laut PA 2012
18 Pengadaan BahanAjar
60 Jt Tarakan KPA 2012
19 Alkes 19,1 M Sampit PA, KPA, PPK 2012
20 Alkes 12,2 M Sukamara PA, KPA,PPK, Pokja
2012
21 Peralatan PenunjangKesenian
1,2 M Kalteng PA, PPK 2012
No Proyek NilaiKontrak
Lokasi tsk Tahun
22 Sewa Kendaraan 4,5 Kalteng PA, KPA, PPK 2014
23 Pengadaan alatmedia
Sampit PA, POkja 2008
24 Pengadaan danpemasangan PLTS
Sukamara PA dan PPK 2014
25 Alat Peraga/alatpraktek
3,2 M Bontang PA 2010
26 Jasa Layanan Internet 1 M Bontang 2012
27 Pengadaan Eskalator 1 – 1,5 M Bontang PA 2015
28 Peningkatan JalanLempake-Biatan
4,6 M Berau PA, KPA, PPK, PokjaPPHP
2016
29 Alat Peraga 10 M Paser PA, KPA, PPK Pokja
2014
ORGANISASI
PENGADAAN
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian Negara/ Lembaga/Perangkat Daerah
9
Pengguna Anggaran (PA)
Pasal 1 angka 7
Pelaku Pengadaan
FR
Add a footer 10
Tugas & Wewenang PA
Dapat Didelegasikan Ke KPA Tidak dapat didelegasikan
a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
b) Mengadakan perjanjian dengan pihaklain dalam batas anggaran yang ditetapkan
c) Menetapkan perencanaanpengadaaan
d) Menetapkan dan mengumumkan RUPe) Melaksanakan konsolidasi PBJf) Menetapkan penunjukkan langsung
untuk tender/seleksi ulang gagal
g) Menetapkan : PPK, pejabat pengadaan, PjPHP/PPHP, penyelenggara swakelola, timteknis, dan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes
h) Menyatakan tender/seleksi gagali) Menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia
untuk metode pemilihan• Tender/Penunjukan Langsung/ E-
Purchasing B/PK/JL dgn nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 100 M
• Seleksi/Penunjukan Langsung untuk JK dgn nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp. 10 M
Pasal. 9
11Pasal 1 angka 8, 9
K P A(KUASA PENGGNA
ANGGARAN)
Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawabPenggunaan Anggaran pada K/L yang bersangkutan
APBN
Pejabat yang diberi kuasa untukmelaksanakan sebagian kewenangan
PA dalam melaksanakan sebagian tugasdan fungsi Perangkat Daerah
APBD
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Pelaku Pengadaan
12Pasal 10
P A
K P A
Tugas Pokok KPAPelaku Pengadaan
a) Melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari PA
b) Menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi
c) dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan :
• melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
• mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
13Pasal 10
Ketentuan Lain KPAPelaku Pengadaan
• Dapat dibantu oleh Pengelola PBJ • Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai
PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK*
*Sehingga KPA yang melaksanakan tugas sebagaimana tugas PPK
Pejabat yang diberi kewenangan olehPA/KPA untuk mengambil keputusan
dan/atau melakukan tindakan yang dapatmengakibatkan pengeluaran anggaran
belanja negara/anggaran belanja daerah
14Pasal 1 angka 10
Pejabat Pembuat KomitmenPelaku Pengadaan
15Pasal 11
Tugas PPK (1)Pelaku Pengadaan
PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Pengelola PBJ
a) menyusun perencanaan pengadaan
b) menetapkan spesifikasi teknis/KAK
c) menetapkan rancangan kontrak
d) menetapkan HPS
e) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan ke Penyedia
f) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
g) menetapkan tim pendukung
h) menetapkan tim atau tenaga ahli
i) melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200 juta
j) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
16Pasal 11
Tugas PPK (2)Pelaku Pengadaan
k) mengendalikan kontrak
l) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA
m) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPAdengan Berita Acara Penyerahan
n) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumenpelaksanaan kegiatan
o) menilai kinerja Penyedia
PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Pengelola PBJ
17
Pasal 10 ayat 3 &Pasal 11 ayat 2
melakukan tindakan yang
mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja
mengadakan dan menetapkan
perjanjian dengan pihak
lain dalam batas anggaran belanja
yang telah ditetapkan.
P P KP A / K P A
Pejabat Pembuat KomitmenPelaku Pengadaan
PPK juga melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA :
Syarat PPK
Persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK yaitu:
1. memiliki integritas dan disiplin;
2. menandatangani Pakta Integritas;
3. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugasPPK;
4. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atausetara; dan
5. memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlem LKPP No. 15 Tahun 2018 18
19
Pejabat administrasi/pejabatfungsional/personel yang ditetapkan olehPA/KPA untuk melaksanakan (persiapan dan pelaksanaan) Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung (paling banyak 200jt untuk B/PK/JL atau 100jt untuk JK), dan E-purchasing (paling banyak 200jt)
Pasal 1 angka 13 &Pasal 12
Pejabat Pengadaan (PP)
Pelaku Pengadaan
20
Pokja Pemilihan
Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan
oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia
Pasal 1 angka 12
Pokja Pemilihan
Pelaku Pengadaan
21Pasal 13
Tugas PokjaPemilihan • Pemilihan Penyedia
• Pemilihan Penyedia untuk Katalog Elektronik
melaksanakan persiapan & pelaksanaan :
• Tender/Penunjukan Langsung B/PK/JL dgn nilai Pagu Anggaran paling banyak 100 M
• Seleksi/Penunjukan Langsung JK dgn nilai Pagu Anggaran paling banyak 10 M
• Pokja Pemilihan beranggotakan 3 orang, berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal
• Dapat dibantu oleh tim / tenaga ahlin
Menetapkan pemenang pemilihan:
Pokja PemilihanPelaku Pengadaan
UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan PBJ yang diberi kepercayaan oleh K/L/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan
22
DapatMelaksanakan
PBJ
mutatis mutandis dengan tugas
pokja pemilihandan/atau PPK
T u g a s
Pasal 1 angka 16 &pasal 14
Agen PengadaanPelaku Pengadaan
23Pasal 1 angka 14 &
Pasal 15
Pejabat administrasi/pejabatfungsional/personel yang ditetapkan oleh
PA/KPA yang bertugas memeriksaadministrasi hasil pekerjaan PBJ
Tugas
Memeriksa administrasi hasil pekerjaan PBJ
B/PK/JL JK
Paling banyak Rp 200 Juta Paling banyak Rp 100 Juta
Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)Pelaku Pengadaan
24Pasal 1 angka 15 &
Pasal 15
Tim yang bertugas memeriksaadministrasi hasil pekerjaan PBJ
B/PK/JL JK
Paling sedikit di atas Rp 200 Juta
Paling sedikit di atasRp 100 Juta
Pelaku Pengadaan
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)
Memeriksa administrasi hasil pekerjaan PBJ
Tugas
25Pasal 16
Tim Persiapan
• menyusunsasaran, rencanakegiatan, jadwalpelaksanaan, dan rencanabiaya
Tim Pelaksana
• melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, & melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan & penyerapan anggaran
Tim Pengawas
• mengawasipersiapan danpelaksanaanfisik maupunadministrasiswakelola.
Penyelenggara SwakelolaPelaku Pengadaan
Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola
Insentif Pelaku Pengadaan
• Insentif Pelaku Pengadaan dapat berupa honorarium, penghasilan tambahan, penghasilan lainnya yang sahsesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan dan angkakredit.
• Honorarium, penghasilan tambahan dan penghasilanlainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
versi_9.1 26
27Pasal 1
angka 27 ,28
P e n ye d i aPelaku Pengadaan
Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
28
P e n ye d i aPelaku Pengadaan
Pasal 17
Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan
29Pasal 17
Tanggung Jawab PenyediaPelaku Pengadaan
Pelaksanaan Kontrak
Kualitas Barang/Jasa
Ketepatan Perhitungan Jumlah / Volume
Ketepatan Waktu Penyerahan
Ketepatan Tempat Penyerahan
PELAKU
PENGADAAN
Sesuai Permen PUPR
Sesuai Permen PUPR No. 22 tahun 2018
Organisasi dan tata laksana pengelola kegiatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) terdiri atas:1. Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Satuan Kerja
atau Pejabat Pembuat Komitmen yaitu pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;
2. Pengelola keuangan yaitu bendahara yang ditetapkanoleh Pengguna Anggaran;
3. Pejabat verifikasi yang ditetapkan oleh PenggunaAnggaran;
4. Pengelola administrasi yaitu staf yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Satuan Kerja; dan
5. Pengelola teknis yang ditetapkan oleh Kuasa PenggunaAnggaran atau Kepala Satuan Kerja.
31
PERENCANAAN
PENGADAAN
KEGIATAN PERENCANAANPENGADAAN PERANGKATDAERAH
Pasal 6
ayat (4)Pasal 18
ayat (3)
Perangkat Daerah
(Dana APBD)
RPJMD
PerencanaanPengadaan
RKPD KUA-PPAS
Penyusunan
RKA
Perangkat
Daerah
Persetujuan
Raperda tentang
APBD
Pengumuman
RUP
JANUARI -MEI AGUSTUS -DESEMBERJUNI -JULI
dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat
Daerah setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
Penyusunan
Perencanaan
Pengadaan
Penyusunan
RKA-Perangkat
Daerah
Bahan
masuka
n
34Pasal 18 ayat 1
Perencanaan Pengadaan
Identifikasi Kebutuhan
Penetapan Barang/Jasa
Cara Pengadaan
Jadwal Pengadaan
Anggaran Pengadaan
Dengan memperhatikan
pasokan (supply) Barang
seperti :
a. Kemudahan mendapatkan
Barang di pasaran
Indonesia
b. TKDN
c. Jumlah produsen
dan/atau jumlah Pelaku
Usaha
d. Produk dalam negeriatau
barangimpor, pabrikan
atau produk kerajinan
tangan
a. Jenis, fungsi/kegunaan, ukuran/kapasitas, serta
jumlah Barang yangdiperlukan
b.Status kelayakan Barang
c.Dapat segera digunakan
d. Pihak yang memerlukan(pengelola/pengguna)
e. Persyaratan lain, namun tidak terbatas pada :
- Cara pengangkutan
- Penimbunan/penyimpanan
- Pengoperasian/penggunaan
- Pemeliharaan dan pelatihan
IDENTIFIKASIKEBUTUHAN BARANG
Pasal 8
dan
Pasal 9
Waktu penyelesaian
b. Dapat dilaksanakan oleh Usaha Kecil
c.
d. Barang/material dari dalam negeri atau
luar negeri
e. Persentase bagian/komponen dalam
negeri
f. Studi kelayakan sebelumpelaksanaan
desain
g. Pelaksanaan desain paling lambat 1
(satu) tahun sebelum pelaksanaan
IDENTIFIKASIKEBUTUHANPEKERJAAN KONSTRUKSI
a. Jenis, fungsi/kegunaan,target/sasaran
yang akandicapai
Pasal
10
h. Apabilakontrak tahun jamak :
• Penyelesaian pekerjaan lebih dari 12
bulan/lebih dari 1 Tahun Anggaran
• Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih
apabila dikontrakkan untuk jangka waktu 1-3
Tahun Anggaran
• Dimulai setelah mendapat persetujuandari
pejabat berwenang
h. Apabila memerlukan lahan, sebelum SPPBJ
diterbitkan harus menyelesaikan:
• Pembebasan lahan
• Pengurusan ijin pemanfaatantanah
a. Jenis, fungsi/manfaat, target yang diharapkan
b. Pihak yang akan menggunakan
Ketersediaan Pelaku Usaha yang sesuai
c. Waktu pelaksanaan
d.
e. Apabila desain konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi dilaksanakan pada tahun tunggal :
• Desain bersifat standar, risiko kecil, tidak memerlukan waktu yang lama, tidak memerlukan
penelitian laboratorium yang memerlukan waktu lama
• Desain bersifat mendesak dan biaya sudah dialokasikan
i. Apabila jasa pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi :
• Waktu mulai dan penyelesaian Pekerjaan Konstruksi
• Jumlah tenaga ahli pengawasan sesuai bidang keahlian
IDENTIFIKASIKEBUTUHANJASAKONSULTANSI
Pasal
11
a. Jenis, fungsi/manfaat, target yang diharapkan
b. Waktu pelaksanaan
c. Apabila bersifat rutin, maka dapat ditetapkan sebagai kebutuhan prioritas yang harus
diadakansetiap Tahun Anggaran
d. Apabila bersifat rutin dan tidak ada peningkatan jumlah/volume/kapasitas/waktu
pengadaan, maka dapat ditetapkan besarnya kebutuhan sama dengan tahun
sebelumnya.
IDENTIFIKASIKEBUTUHAN
JASALAINNYA
Pasal
12
a. Jenis pengadaan yang akan dilaksanakan
Waktu penyelesaian pekerjaan
b. Jenis, fungsi/manfaat, target/sasaran yang akan dicapai
c.
d. Barang/material dari dalam negeri atau luar negeri
e. Persentase bagian/komponen dalam negeri
IDENTIFIKASI
KEBUTUHANPEKERJAANTERINTEGRASI
Pasal
13
Anggaran Pengadaan
40
Mengidentifikasikebutuhan sumber daya
manusia, material/ bahan dan alat
Menghitungperkiraan biayasetiap aktifitas
Mengumpulkanbiaya seluruh
aktifitas
Biaya Pendukung PBJ
Biaya pendukung sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b, dapatmeliputi namun tidak terbatas pada:1. biaya pelatihan;2. biaya instalasi dan testing; 3. biaya administrasi; dan/atau4. biaya lainnya.
41
Biaya Administrasi
Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dapatmeliputi namun tidak terbatas pada:
a) biaya pengumuman;b) biaya survei lapangan;c) biaya survei pasar;d) honorarium para pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
dan/ataue) penggandaan dokumen.
Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dialokasikan di tahun anggaran berjalan untuk:
a) pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan; dan/atau
b) pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datangnamun pelaksanaan pengadaannya dilakukan pada tahun anggaranberjalan.
42
Biaya Lainnya
Biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, dapat meliputi namun tidakterbatas pada: a) biaya pendapat ahli hukum kontrak; b) biaya uji coba; c) biaya sewa; d) biaya rapat; dan/ataue) biaya komunikasi.
43
BIAYA BARANG/JASAa. Harga barang
b. Biaya pengiriman
c. Biaya suku cadang/purna
jual
d. Biaya personil
e.
f.
Biaya non personil
Biaya material/bahan
Biaya pemasangan
g. Biaya peralatan
h.
i. Biaya sewa
Anggaran pengadaan merupakan SELURUH BIAYA yang dikeluarkan oleh K/L/PD untukmemperoleh
barang/jasa
BIAYA PENDUKUNGa. Biaya pelatihan
b. Biaya instalasi/testingc. Biaya administrasi (untuk T.A.
berjalan/T.A. yang akandatang)
• Biaya pengumuman
• Biaya survei lapangan
• Biaya surveipasar
• Honorarium parapihak
• Penggandaan dokumen
d. Biaya lainnya
• Biaya pendapat ahli hukum
kontrak
• Biaya uji coba
• Biaya sewa
• Biaya rapat
• Biaya komunikasi
ANGGARAN PENGADAAN
Pasal
27
KOMPONEN BIAYA
PEMBANGUNAN
PERMEN PUPR Ps. 20
BANGUNAN
GEDUNG
NEGARA
BIAYAPELAKSANAAN
KONSTRUKSI
BIAYAPERENCANAAN
TEKNIS
BIAYAPENGAWASAN
TEKNIS
BIAYAPENGELOLAAN
KEGIATAN
• Biaya pengelolaan kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biayaoperasional unsur K/L atau OPD
46
Biaya operasional unsur K/L atau OPD digunakan untukkeperluan:1. honorarium staf dan panitia lelang;2. perjalanan dinas; 3. rapat;4. proses pelelangan; 5. bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan6. kegiatan sesuai dengan pentahapannya; 7. penyusunan laporan; 8. dokumentasi; dan9. persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau
dokumen pendaftaran Bangunan GedungNegara.
47
Biaya Pendukung Teknis
Biaya operasional digunakan untuk:
a) biaya perjalanan dinas;
b) biaya transportasi lokal dalam kota;
c) uang saku;
d) biaya pembelian alat tulis kantor;
e) biaya pembelian atau penyewaan bahan dan peralatan;
f) biaya komunikasi dan dokumentasi; dan/atau
g) biaya asuransi.
48
Bangunan Sederhana
0 –250jt
250 -500jt
500jt –1 m
1 –2,5m
2,5 –5m
5 – 10m 10 –25m
25 –50m
Perencaaan
18,11 18,11 –15,03
15,03 –12,39
12,39 –10,23
10,23 –9,28
9,28 –7,81
7,81 –6,83
6,83 –4,88
Pengawasan
10,59 10,59 –9,15
9,15 –7,72
7,72 –5,41
6,47 –5,41
5,41 –4,49
4,49 –4,03
4,03 –3,63
PengelolaKegiatan
14 14 - 10 10 –6,75
6,75 –4,20
4,20 –2,85
2,85 –1,90
1,90 –1,20
1,20 –0,80
49
Bangunan Tidak Sederhana
0 –250jt
250 -500jt
500jt –1 m
1 –2,5m
2,5 –5m
5 – 10m 10 –25m
25 –50m
Perencaaan
19,80 19,80 -16,61
16,61 –13,97
13,97 –11,81
11,81 -10,83
10,83 –9,33
9,33 –8,28
8,28 –6,04
MK atau 28,57 28,57 –24,43
24,43 –20,69
20,69 –17,73
17,73 –14,97
14,97 –10,47
10,47 –7,43
7,34 –4,89
Pengawasan
21,08 21,08 –18,20
18,20 –15,37
15,37 –12,88
12,88 –10,76
10,76 –7,62
7,62 –5,13
5,13 –3,50
PengelolaKegiatan
16 16,00 –11,25
11,25 –7,75
7,75 –5,10
5,10 –3,36
3,36 –2,24
2,24 –1,42
1,42 –0,95
50
Contoh Komponen Biaya BangunanSederhana
KonstruksiFIsik
Perencana Pengawas PenegelolaKegiatan
Total
250 jt 45,275 jt 26,475 jt 35 jt 356, 75 jt
1 M 123,9 jt 77,2 jt 67,5 jt 1,268 M
5 M 464 jt 270 jt 142 jt 5,88 M
10 M 781 jt 447 jt 190 jt 11,42 M
20 M 1,433 M 836 jt 286 jt 22,554 M
51
Contoh Komponen Biaya BangunanTidak Sederhana
KonstruksiFIsik
Perencana MK PenegelolaKegiatan
Total
250 jt 49,5 jt 71,42 jt 40 jt 410 jt
1 M 139,7 jt 206,9 jt 77 jt 1,424 M
5 M 541 jt 758 jt 168 jt 6,458 M
10 M 933 jt 1,047 M 224 jt 12,204 M
20 M 1,726 M 1,676 M 338 jt 23,741 M
52
BIAYA PEKERJAAN LAIN YANG
MENYERTAI /MELENGKAPI PEMBANGUNAN
Biaya pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi Pembangunan
sebagaimana merupakan biaya pekerjaan yang terkait tetapi terpisah
dengan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, untuk memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan.1. penyiapan lahan dalam kompleks2. pematangan lahan
3. penyusunan RTBL termasuk rencana induk (master plan)
4. penyusunan studi AMDAL
5. penyelidikan tanah terperinci
6. biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, & pengawasan u/ perjalanan dinas ke
lokasi kegiatan yg sukar dijangkau (remote area)
7. rekomendasi khusus karena sifat bangunan, lokasi atau letak bangunan,
ataupun karena luas lahan
8. biaya penyedia jasa studi penyusunan program pembangunan BGN
9. klasifikasi bangunan khusus.
HPS
Untuk Konstruksi
• Perhitungan HPS untuk Pekerjaan Konstruksiberdasarkan hasil perhitungan biaya hargasatuan yang dilakukan oleh konsultan perencana(Engineer’s Estimate) berdasarkan rancangan rinci(Detail Engineering Design) yang berupa Gambar dan Spesifikasi Teknis.
• Perhitungan HPS telah memperhitungkankeuntungan dan biayaoverhead yang wajaruntuk Pekerjaan Konstruksi sebesar 15% (lima belas persen).
59
• PPK menetapkan HPS dengan menandatanganipada lembarpersetujuan/penetapan. HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK. Nilai HPS paling tinggi sama dengan nilaiPaguAnggaran.
• Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluhdelapan) hari kerja sebelumbatas akhir: 1. penyampaian penawaran untuk pemilihan dengan
pascakualifikasi;atau2. penyampaian dokumen kualifikasi untuk pemilihan
denganprakualifikasi.
60
KONTRAK
- Jenis barang/jasa (B/PK/JL/JK)
- Spesifikasi Teknis/KAK
- Kompleksitas dan Resiko Pekerjaan
- Waktu pekerjaan
62
Jenis Kontrak
Hal-hal yang menjadi Pertimbangan dalam menentukanjenis kontrak:
CARA PEMBAYARAN
JENIS
PEKERJAAN
PEMBEBANAN TAHUN
ANGGRAN
63
Barang/
Pekerjaan
Konstruksi/
Jasa Lain
Jasa
Konsultansi
1. Lumsum2. Harga satuan
3. Gabungan Lumsum
dan Harga Satuan
4. Terima Jadi (Turnkey)
5. Kontrak Payung
1. Lumsum
2. Waktu Penugasan
3. Kontrak Payung
Jenis Kontrak
Pasal 27
Pasal 39 ayat 3 Permen PUPR No. 22 tahun 2018
• hubungan kerja antara pengguna jasa dengan penyedia jasakonstruksi untuk pembangunan baru, perluasan dan/ataulanjutan pembangunan Bangunan Gedung Negara dilakukansecara kontraktual dengan jenis kontrak lump sum(LumpsumFixed Price Contract);
• dalam pelaksanaan kontrak lump sum (Lumpsum Fixed PriceContract), daftar volume dan harga (bills of quantity) tidak dapatdijadikan dasar perhitungan untuk melakukan pembayaran; dan
• tahap pembayaran kontrak lump sum (Lumpsum Fixed PriceContract) dilakukan berdasarkan prestasi fisik pekerjaan yangkriterianya ditetapkan dalam kontrak yang bersangkutan.
64
Perlem LKPP No. 9 Tahun 2018
• Lumsum untuk Konstruksi Sederhana
• Satuan dimisalkan untuk Gedung dan Infrastruktur.
versi_9.1 65
Bulanan Termin
Sekaligus setelah pekerjaan selesai
66
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pasal 53 ayat 4
67
Jenis Kontrak untuk B/PK/JL
JENIS KONTRAK KETENTUAN
Lumsuma. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
b. berorientasi kepada keluaran; dan
c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang
dihasilkan sesuai dengan kontrak.
Kontrak Harga Satuan
a. volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan
b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran
c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan
diselesaikan
Kontrak gabungan
Lumsum dan Harga
Satuan
Untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan Lumpsumdan untuk bagian yang lain menggunakan Harga Satuan dalam 1pekerjaan yang diperjanjikan
Kontrak Terima Jadi
(Turnkey)
a. jumlah harga pasti dan tetap
b. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin
Kontrak Payunguntuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau
waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani
Pasal 27
68
Jenis Kontrak untuk JK
JENIS KONTRAK KETENTUAN
Lumsum
a. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
b. berorientasi kepada keluaran; dan
c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran
Waktu penugasan
• ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan
• waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan
belum bisa dipastikan.
Kontrak payungbelum dapat ditentukan volume dan/atau waktu
pengiriman
Pasal 27
Kontrak Tahun Jamak
69
Tahun Anggaran 11 januari 2017
Tahun Anggaran 231 Desember 2018
Tahun Anggaran 3
< 12 bulan
Pekerjaan yang Penyelesaiannya lebihdari 12 bulan atau lebihdari 1 tahun anggaran
12 bulan 12 bulan 12 bulan
Pekerjaan yang memberikan manfaatlebih apabila dikontrakan lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran
Pasal 27
> 12 bulan
Bentuk Kontrak
70
Bentuk kontrak Barang Konstruksi Jasa lainnya Konsultansi
Bukti pembelian/
pembayaran≤ 10 juta n/a ≤ 10 juta n/a
Kuitansi ≤ 50 juta n/a ≤ 50 juta n/a
Surat Perintah
Kerja (SPK)
> 50 juta s.d
200 juta≤ 200 juta
> 50 juta s.d
200 juta≤ 100 juta
Surat perjanjian > 200 juta > 200 juta > 200 juta > 100 juta
Surat pesanane-purchasing/pembelian melalui toko
daring
Pasal 28
Usaha Kecil (B/PK/JL)
JK dan Usaha Non Kecil (B/PK/JL)
Kontrak Tahun Jamak
Uang Muka
71
Maks30 %
Dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan:
Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.
Pasal 29
Maks20 %
Maks15 %
Keperluan Uang Muka
• Mobilisasi alat dan tenaga kerja;
• Pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
• Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
72
Jaminan PBJ
73
Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang
menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, danasuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembagapembiayaan ekspor Indonesia
Pasal 1
Jaminan PBJ
Sifat Jaminan Penerbit Jaminan
Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan
Asuransi. Lembagakeuangan khusus
ekspor/impor Indonesia yang memiliki ijin usahadan pencatatan produk
suretyship di OJK
• tidak bersyarat• mudah dicairkan• harus dicairkan
oleh penerbitjaminan paling lambat 14 harikerja
74
Bentuk Jaminan
Bank Garansiatau Surety
bond
Pasal 30
Jaminan Penawaran
Jaminan Sanggah Banding
Jaminan Pelaksanaan
Jaminan Uang Muka
Jaminan Pemeliharaan
Jenis Jaminan PBJ
75Pasal 30 ayat 1
Jaminan Penawaran
Hanya untuk pekerjaan konstruksi untuk nilaitotal HPS paling sedikit diatas Rp. 10 Miliar
Besarnya antara 1 % sd 3 % dari nilai total HPS
Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasibesarnya antara 1 % hingga 3 % dari Nilai PaguAnggaran
76Pasal 31
Jaminan Sanggah Banding
Hanya untuk pekerjaan konstruksi
Besarnya 1 % dari nilai total HPS
Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasibesarnya 1 % dari Nilai Pagu Anggaran
77Pasal 32
Jaminan Pelaksanaan
Untuk Kontrak pengadaan B/PK/JL diatas 200 juta
Ketentuan Besaran jaminan Pelaksanaan
78
JenisPekerjaan
Nilai Penawaran Terkoreksi Nilai JaminanPelaksanaan
PekerjaanB/PK/JL
≥ 80 % sd 100 % dari nilaiHPS
5 % dari nilai kontrak
< 80 % dari nilai HPS 5 % dari total HPS
Pasal 33
Untuk Pekerjaan Terintegrasi dihitung bukan dari nilai HPS tetapi dari nilai Pagu Anggaran
Yang tidak memerlukan Jaminan Pelaksanaan
79Pasal 30 ayat 5
• Aset Penyedia sudah dikuasai oleh PenggunaJL
• E-PurchasingB/J
• Jasa konsultansiJK
P
e
n
g
a
d
a
a
n
Jaminan Uang Muka
80Pasal 34
• Jaminan Uang Muka diserahkan Penyedia
kepada PPK, senilai uang muka
• Nilai Jaminan Uang Muka bertahap dapat
dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa
uang muka yang diterima.
Jaminan Pemeliharaan
Pekerjaan
Konstruksi
Jasa Lainnya yang
membutuhkan masa
pemeliharaan Diberlakukan bila penyedia
menerima uang retensi
pada serah terima
pekerjaan pertama (PHO)
Nilainya 5%
dari kontrak
81
Dikembalikan 14 harikerja setelah masa
pemeliharaan selesai
Pasal 35
Sertifikat Garansi
Menjamin
kelaikan barang
Diberikan
terhadap kelaikan
penggunaan
barang hingga
jangka waktu
dalam kontrak
Diterbitkan oleh
Produsen atau
Pihak yang
ditunjuk secara
sah oleh
Produsen
82Pasal 36
83
Jenis Jaminan B PK JL JK
Jaminan Uang muka
Jaminan Penawaran n/a n/a n/a
Jaminan Pelaksanaan n/a
Jaminan Pemeliharaan n/a n/a
Jaminan Sanggah Bandingn/a
n/a n/a
Sertifikat Garansi * * *
Ketentuan Penggunaan Jaminan/Garansi
Pasal 30 s.d 36
*Sertifikat garansi dapat diberikan dalam pekerjaan konstruksi atau jenis pengadaan yg lainnya apabila terdapat pengadaan barang
84
Penyesuaian Harga
Pasal 37
Tahun 1 Tahun 2
1813
Dihitung mulai bulan ke-13
diberlakukan untuk masa pelaksanaan > 18 bulan
diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak
berdasarkan Waktu Penugasan
85
Ketentuan Penyesuaian Harga
• Untuk kontrak harga satuan atau kontrakwaktu penugasan
• Tata cara perhitungannya dicantumkan denganjelas dalam dokumen pemilihan dan/atauperubahannya
• Berlaku bagi seluruh kegiatan/matapembayaran, kecuali komponen keuntungan,biaya tidak langsung dan harga satuantimpang
• Diberlakukan sesuai jadwal pelaksanaan yangtercantum dalam kontrak
Pasal 37
86
• Komponen pekerjaan yang berasal dari luarnegeri menggunakan indeks dari negara asal
• Jenis pekerjaan baru akibat adanya addendumkontrak diberikan mulai bulan ke 13 sejakaddendum kontrak ditanda tangani
• Indeks yang digunakan dalam hal terjadiketerlambatan pelaksanaan kontrak akibatkesalahan penyedia adalah indeks terendahantara jadwal kontrak dengan realisasipekerjaan yang memiliki nilai terendah
Ketentuan Penyesuaian Harga
Pasal 37
PELAKSANAAN
Pelaksanaan Pemilihan
• Review oleh Pokja
– Spesifikasi/KAK dan Gambar
– HPS
– Rancangan Kontrak
– DIPA
– ID Paket RUP
– Waktu Penggunaan Barang/Jasa
– Analisis Pasar
89
Syarat Penyedia
• Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan
• SKN
90
E reverse Auction
• sebagai tindak lanjut tender yang hanyaterdapat 2 (dua) penawaran yang lulus evaluasi teknis untuk berkompetisi kembalidengan cara menyampaikan penawaran hargalebih dari 1 (satu) kali dan bersifat lebihrendah dari penawaran sebelumnya.
• Sebagai metode penyampaian penawaranharga berulang dalamTender Cepat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
91
Digunakan untuk :a) Barang/Jasa rutin, volume besar, dan resikonya
rendah;
b) Barang/Jasa yang memiliki spesifikasi sederhanadan tidak ada perbedaan spesifikasi antar PelakuUsaha;
c) Tidak ada tambahan layanan atau pekerjaan lain yang spesifik, misalnya tidak ada penambahanpekerjaan instalasi; dan/atau
d) Pada pasar persaingan kompetitif dengan jumlahsekurangkurangnya 2(dua) peserta yang mampudan bersedia berpartisipasi pada E-reverse Auction;
92
Contoh Produk• bahan bangunan seperti baja, besi, beton, pipa
tembaga;
• peralatan teknologi informasi standar sepertikomputer desktop, perangkat lunak standar, modem, toner catridge;
• alat tulis kantor;
• bahan kimia dan beberapa produk farmasiumum; atau
• pakaian dan seragam dengan ukuran, warna, dan volume yang standar.
93
Penunjukan Pemenang
94
Pepres 16 tahun 2018 SE. MenPUPR 10 th 2018
Pejabat Penandatangan Kontrak sebelummenetapkan SPPBJ melakukan reviu ataslaporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:
• bahwa proses pemilihan Penyedia sudahdilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan
• bahwa pemenang pemilihan/calonPenyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
Berdasarkan hasil reviu, PejabatPenandatangan Kontrak memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut
Sebelum menerbitkan Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ), PejabatPembuatKomitmen, Pokja Pemilihan dan pemenangmelaksanakan Rapat Persiapan PenunjukanPenyedia. PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wajibmelaksanakan Rapat Persiapan PenunjukanPenyedia dengan ketentuan paling lambat 3(tiga) hari kerja setelah:• Masa sanggah berakhir (apabila tidak ada
sanggahan); • Pokja Pemilihan menjawab semua
sanggahan dari peserta dan masa sanggahtelah berakhir (apabila tidak ada sanggahbanding); atau
• KPA menyatakan sanggah banding salah/tidak diterima (apabila ada sanggah
• banding).
95
Pelaksanaan Kontrak
• Penetapan SPPBJ
• Penandatanganan Kontrak;
• Pemberian Uang Muka;
• Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
• Perubahan Kontrak;
• Penyesuaian Harga;
• Penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak
• Pemutusan Kontrak;
• Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
• Penanganan Keadaan Kahar.
Pasal 52
96
PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat
mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.
Ikatan Perjanjian
Pasal 52 ayat 2
97
• Diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuranpengembalian uang muka, retensi, dan denda
• Retensi sebesar 5% digunakan sebagai Jaminan PemeliharaanPekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnyayang membutuhkan masa pemeliharaan
• Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepadasubkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapibukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai denganrealisasi pekerjaannya
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pasal 53 ayat 3
98
Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk PBJ yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima,
setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pasal 53 ayat 5 & 7
Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi
bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan
telah dicantumkan dalam Kontrak.
99Pasal 53 ayat 6
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pembayaran Perencana
1. tahap konsepsi perancangan sebesar 10%
2. tahap pra rancangan sebesar 20%
3. tahap pengembangan rancangan sebesar 25% 4. tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan
gambar detail dan penyusunan RencanaKerja dan Syarat
(RKS), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 25% 5. tahap pelelangan penyedia jasa pelaksanaan konstruksi
sebesar 5% dan
6. tahap pengawasan berkala sebesar 15%
100
Pembayaran Pengawas
1. pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksifisik sampai dengan serah terima pertama (Provisional Hand Over) pekerjaan konstruksi paling banyak
sebesar 90% ; dan
2. b. pengawasan konstruksi tahap pemeliharaan sampaidengan serah terima akhir (Final Hand Over)
pekerjaan konstruksi sebesar 10%
101
102
Perubahan Kontrak
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia
dapat melakukan perubahan kontrak
Pasal 54
103
Perubahan Kontrak
Pasal 54
Dapat dilakukan
• Semua Jenis Kontrak
Ketentuan
• Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak
• Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan
• Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan atau
• Mengubah jadwal pelaksanaan
• Penambahan nilai Kontrak akhir tidak melebihi 10% dari nilai kontrak awal
104
a. Jika kontrak berakhir dan pekerjaan belum selesai 100 %, maka PPK melakukan penilaian terhadap kemampuan penyedia
b. Jika dinilai mampu PPK memberikan kesempatan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan
c. dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengaturwaktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi dendaketerlambatan kepada penyedia dan perpanjangan jaminanpelaksanaan
d. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikanpekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran
Penyelesaian Kontrak
Pasal 56
105
Keadaan Kahar
• Pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.• Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak
dapat melakukan perubahan kontrak. • Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat
melewati Tahun Anggaran.• Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam
Kontrak.
Keadaan Kahar
Suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya,
sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi
Pasal 1 angka 52& Pasal 55
106
1. Setelah barang/jasa hasil pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa
2. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa3. PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara
Serah Terima.
Serah Terima Hasil Pekerjaan
Penyedia ke PPK
Pasal 57
107
108
Serah terima hasil pekerjaan dari PPK ke PA/KPA dengan ketentuan :1. PPK menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.2. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan
pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa.3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.
Serah Terima Hasil Pekerjaan
PPK ke PA/KPA
Pasal 58
Pemeriksaan Administrasi
No Nama Berkas Hasil Pemeriksaan(lengkap/tidak
lengkap)1 Dokumen program/penganggaran
2 Surat penetapan PPK dan Tim
3 Dokumen perencanaan pengadaan
4 RUP/SIRUP
5 Dokumen persiapan pengadaan
6 Dokumen pemilihan Penyedia
7 Dokumen Kontrak dan perubahannya sertapengendaliannya
8 Dokumen serah terima hasil pekerjaan
Kesimpulan
109
Dokumen PERENCANAAN
No. Nama Berkas
1 RKA2 Identifikasi Kebutuhan, Studi Kelayakan, Status
Lahan, Pembebasan Lahan, ijin akses ke lokasi, ijijn pemanfaatan tanah, IMB, Sertifikat LaikFungsi
3 Penetapan Barang/Jasa4 Cara Pengadaan5 Anggaran Pengadaan
110
Dokumen PERSIAPAN
No. Nama Berkas
Spesifikasi/KAK
Penetapan HPS
Penetapan Rancangan Kontrak
Penetapan Jaminan Uang Muka, Pelaksanaan, Pemeliharaan
111
Dokumen PEMILIHAN
No. Nama Berkas
Penatapan Metode Pemilihan,
Penetapan Metode Kualifikasi
Penetapan Metode Evaluasi Penawaran
Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
Penetapan Jadwal Pemilihan
Penyusunan Dokumen Pemilihan
Berita Acara Setiap Tahapan yang memerlukan
112
DokumenKOntrak
1
SPPBJ dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
√
2BA Rapat persiapan
√
3BA serah terima lap
√
4BA pemeriksaan bersama
√
5Surat perintah Mobilisasi
√
6
BA Pemeriksaan Personil dan Peralatan
7
Polis asuransi terkait kecelakaan & peralatan kerja
√
8BA Pembayaran Prestasi Pekerjaan
√
9dokumen pengiriman
10 Addendum kontrak √
11BA Uji coba
12Laporan hasil pekerjaan
√
13
Laporan kemajuan pekerjaan (termasuk dok
mobilisasi)√
14
Perjanjian subkontrak Kerja Sama
√
15 BA Penyelesaian Pekerjaan √
DOKUMENKETETAPAN
Penetapan oleh PA
• Perencanaan Pengadaan
• RUP
• Penunjukan Langsung
• PPK, Pejabat Pengadaan, PjPHP/PPHP
• Penyelenggara Swakelola
• Tim Teknis
• Juri
• Menetapkan Pemenang di atas 100 M/10 M untuk JK
115
Penetapan oleh PPK
1. Penetapan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja(KAK) setelah disetujui PA
2. Penetapan HPS.
3. Penetapan rancangan kontrak; dan/atau
4. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
116
Penetapan Oleh Pokja
1. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
2. Penetapan metode Kualifikasi;
3. Penetapan metode evaluasi penawaran;
4. Penetapan metode penyampaian dokumenpenawaran;
5. Penetapan jadwal pemilihan; dan
6. Penyusunan Dokumen Pemilihan.
117
versi_9.1 118