penetapan indikator kinerja utama (iku) tahun 2016 … dlh 2016-2021.pdf · limbah b3 dan sampah %...

8
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOMPLEK PERKANTORAN JAJAJAWAY PALABUHANRATU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021

Upload: hoangnguyet

Post on 13-Mar-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOMPLEK PERKANTORAN JAJAJAWAY

PALABUHANRATU

PENETAPAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2016-2021

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instansi

Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi

dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LN

Tahun 2006 Nomor 25, TLN Nomor 4614);

2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama Di lingkungan Instansi

Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman

Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Sukabumi Tahun 2016-2021;

8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 Tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;

9. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran

peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan

oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Sukabumi untuk menetapkan rencana kinerja

tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran,

menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan

akuntablitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian

kinerja sesuai dokumen rencana strategis Dinas Lingkungan

Hidup tahun 2010-2015.

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap

pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja

dan disampaikan kepada Bupati.

KETIGA : Inspektorat Kabupaten Sukabumi wajib :

a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap unit kerja

dalam meyakinkan keandalan informasi yang disajikan

laporan akuntabilitas kinerja;

b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan ini dan

melaporkan kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Palabuhanratu Pada Tanggal 2017

KEPALA,

TTD

Ir. ABDUL KODIR, M.Si

Lampiran

Peraturan Bupati

Nomor : ..... Tahun .....

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

:

:

a.

b.

c.

d.e.

f.

g.

h.

i.

j.

NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA KET

1 Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran

%

2 Cakupan pelayanan sarana dan

prasarana aparatur

%

3 Persentase kapasitas sumber

daya aparatur

%

4 Dokumen laporan capaian kinerja

dan keuangan

%

Penanganan pengaduan

lingkungan hidup

Pengaduan

Jumlah masyarakat,

lembaga/kelompok masyarakat,

stakeholders dalam pengelolaan

lingkungan hidup

Naskah MoU

Menurunnya jumlah pencemaran

air sungai

Sungai

Menurunnya jumlah pencemaran

udara

Titik

Tertanganinya izin lingkungan dan

izin PPLH

Izin

Menurunnya pencemaran akibat

limbah B3 dan sampah

%

Persentase peningkatan

pengelolaan tutupan lahan

(vegetasi)

%

Persentase peningkatan

pengelolaan taman

keanekaragaman hayati

%

7 Persentase peningkatan

pengelolaan dan rehabilitasi

ekosistem dan sumber daya

pesisir

%

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;

SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas;

Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang menjadi kewenangan daerah

dibidang lingkungan hidup

Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan dinas;

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan, tata lingkungan, pengelolaan

sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kapasitas, pengawasan

Penerbitan izin/rekomendasi di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan dinas;Penerbitan rekomendasi/pengesahan analisis dampak lingkungan, UKL-UPL, SPPL, IPPLH dan dokumen lingkungan hidup lainnya yang setara untuk penerbitan perizinan oleh perangkat daerah terkait;

Pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang diterbitkan dinas dan perangkat daerah terkait;

SASARAN RENSTRA

Meningkatnya perlindungan, rehabilitasi

dan konservasi sumber daya alam serta

keanekaragaman hayati

Meningkatnya ekosistem dan sumber daya

pesisir

5 Meningkatnya pengendalian pencemaran

dan kerusakan lingkungan hidup

Dinas Lingkungan Hidup :

Sekretariat, Bidang Tata

Lingkungan, Bidang

Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan Hidup,

Bidang Peningkatan Kapasitas,

Pengawasan dan Penegakan

Hukum Lingkungan, UPTD

Laboratorium Lingkungan

UU No. 23 Tahun

2014; UU No. 32

Tahun 2009; UU No.

18 Tahun 2008; Perda

Kabupaten Sukabumi

No. 22 Tahun 2012;

Perda Kabupaten

Sukabumi No. 7

Tahun 2016; Perbup

Sukabumi No. 4

Tahun 2016; Perbup

Sukabumi No. 45

Tahun 2016; Perbup

Sukabumi No. 56

Tahun 2016

6

Lampiran 1

Peraturan Bupati

Nomor : ..... Tahun .....

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO

URUSAN PEMERINTAH/

PRIORITAS

SASARAN RPJMD INDIKATOR KINERJA UTAMA KET

Penanganan pengaduan lingkungan hidup

Jumlah masyarakat, lembaga/kelompok masyarakat, stakeholders dalam

pengelolaan lingkungan hidup

Menurunnya jumlah pencemaran air sungai

Menurunnya jumlah pencemaran udara

Tertanganinya izin lingkungan dan izin PPLH

Menurunnya pencemaran akibat limbah B3 dan sampah

Persentase peningkatan pengelolaan tutupan lahan (vegetasi)

Persentase peningkatan pengelolaan taman keanekaragaman hayati

Meningkatnya ekosistem dan sumber daya

pesisir

Persentase peningkatan pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem dan sumber daya

pesisir

Program Pengendalian

Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan

Hidup

Program Perlindungan,

Rehabilitasi

dan Konservasi Sumber

Daya Alam

2

1 Meningkatnya pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup

Meningkatnya perlindungan, rehabilitasi dan

konservasi sumber daya alam serta

keanekaragaman hayati

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Penanganan

pengaduan

lingkungan hidup

Jumlah pengaduan

lingkungan hidup yang

ditangani

Pengaduan 38 12 12 12 12 12 12 72

Jumlah

masyarakat,

lembaga/

kelompok

masyarakat,

stakeholders

dalam

pengelolaan

lingkungan hidup

cukup jelas Naskah MoU 0 10 10 10 10 10 10 60

Menurunnya

jumlah

pencemaran air

sungai

Jumlah sungai yang

dipantau

Sungai 5 3 4 4 5 5 5 26

Menurunnya

jumlah

pencemaran

udara

Jumlah titik/lokasi

rawan pencemaran

udara

Titik 10 10 10 10 10 10 10 10

Tertanganinya izin

lingkungan dan

izin PPLH

Jumlah izin lingkungan

dan izin PPLH yang

diterbitkan

Izin 100 100 100 100 100 100 100 600

Menurunnya

pencemaran

akibat limbah B3

dan sampah

Persentase

peningkatan

pengelolaan B3,

limbah B3 dan sampah

% 50 50 52 54 56 58 60 60

SATUAN

Program

Pengendalian

Pencemaran dan

Kerusakan

Lingkungan Hidup

TUJUAN SASARAN PROGRAM INDIKATOR

KINERJA

PENJELASAN

RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016-2021Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

TARGET KINERJA Kondisi

Kinerja

Akhir

Periode

Pengendalian

pencemaran

dan kerusakan

lingkungan

hidup

Meningkatnya

pengendalian

pencemaran dan

kerusakan

lingkungan hidup

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

SATUANTUJUAN SASARAN PROGRAM INDIKATOR

KINERJA

PENJELASAN Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 2015)

TARGET KINERJA Kondisi

Kinerja

Akhir

Periode

Persentase

peningkatan

pengelolaan

tutupan lahan

(Vegetasi)

Cukup jelas % 51 51 53 55 57 59 61 61

Persentase

peningkatan

pengelolaan

taman

keanekaragaman

hayati

Cukup jelas % 0 0 5 5 10 10 10 40

Meningkatnya

ekosistem dan

sumber daya pesisir

Persentase

peningkatan

pengelolaan dan

rehabilitasi

ekosistem dan

sumber daya

pesisir

Cukup jelas % 40 40 42 44 46 48 50 50

Meningkatkan

Perlindungan,

Rehabilitasi dan

Konservasi

Sumber Daya

Alam

Meningkatnya

Perlindungan,

Rehabilitasi dan

Konservasi Sumber

Daya Alam serta

keanekaragaman

hayati

Program

Perlindungan,

Rehabilitasi dan

Konservasi Sumber

Daya Alam