penerapan prinsip-prinsip good corporate governance …
TRANSCRIPT
1
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PADA DIVISI K3 PT. HALEYORA POWERINDO SALATIGA
TUGAS AKHIR
Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Oleh :
NEVRITA SALMA NILASARI
232016065
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
2020
2
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Nevrita Salma Nilasari
NIM : 232016065
Program Studi : Akuntansi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir :
Judul : Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada
Divisi K3 PT. Haleyora Powerindo Salatiga
Pembimbing : Dr.Yefta Andi Kus Noegroho,SE.,M.Si.,Akt.,CA., CMA
Tanggal diuji : 20 November 2020
Adalah benar-benar karya saya.
Di dalam kertas kerja ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan
atau gagasan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam
bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan
saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.
Apabila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tidakan
menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri,
saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas
Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, termasuk
pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh.
Salatiga, 20 November 2020
Yang memberi pernyataan,
3
Nevrita Salma Nilasari
LEMBAR PERSETUJUAN
4
LEMBAR PENGESAHAN Halama
5
Perpustakaan Universitas
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Nevrita Salma Nilasari
NIM : 232016065 Email : [email protected]
Fakultas : Ekonomika dan Bisnis Program Studi : Akuntansi
Pembimbing : 1. Dr. Yefta Adi Kus Noegroho.,S.E.,M.Si.,Akt.,CA.,CMA
Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk
mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di
institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan,
rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan
pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah
diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau
dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah
dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada
penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima
sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini,
serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya
Wacana.
Salatiga, 3 Desember 2020
Nevrita Salma Nilasari
_________________________ Tanda tangan & nama terang mahasiswa
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA Jl. Diponegoro 52 – 60 Salatiga 50711
Jawa Tengah, Indonesia
Telp. 0298 – 321212, Fax. 0298 321433
Email: [email protected] ; http://library.uksw.edu
6
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES
7
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip
Good Corporate Governance Pada Divisi K3 PT. Haleyora Powerindo Salatiga”.
Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan hasil penerapan prinsip-prinsip
good corporate governance pada Divisi K3 PT. Haleyora Powerindo Salatiga.
Besar harapan penulis agar kesimpulan, keterbatasan dan saran penelitian ini
dapat menjadi dasar dalam memperkaya pengetahuan bagi pihak-pihak yang
membutuhkan serta dapat dijadikan acuan bagi penelitian mendatang.
Salatiga, 2 Oktober 2020
Nevrita Salma Nilasari
8
UCAPAN TERIMA KASIH
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan judul “Penerapan Prinsip-
Prinsip Good Corporate Governance Pada Divisi K3 PT. Haleyora
Powerindo Salatiga”. Penyusunan tugas akhir ini dimaksudkan sebagai syarat
untuk memenuhi gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas
Kristen Satya Wacana Salatiga.
Penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masih
banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang
penulis miliki. Namun karena banyak bantuan moril maupun spiritual dari
berbagai pihak, penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan. Maka, pada
kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-
banyak terima kasih yang begitu besar kepada:
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpah rahmat dan karunia-Nya
kepada penulis.
2. Orang tua tercinta, Bapak Joko Budi dan Ibu Nining Sulistyowati yang
selalu memberikan doa yang tidak pernah putus, semangat serta kasih
sayang yang tiada hentinya agar penulis dapat menyelesaikan studi dan
skripsi ini.
3. Ibu Muntimah terima kasih untuk segenap waktu yang diberikan dalam
menjaga dan merawat penulis dari kecil hingga sekarang dapat
menyelesaikan tugas akhir.
4. Kakak tersayang Farikha Astri dan adek tercinta Diva Almaas yang selalu
memberikan dukungan, bantuan serta hiburan kepada penulis untuk bisa
menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs.Yefta Andi Kus Noegroho,SE.,M.Si.,Akt., CA.,CMA selaku
dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, pengetahuan
serta pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Priyo Hari Adi,SE.,M.Si.,PhD.,CA.,CSP selaku dosen wali yang
telah membimbing penulis dari awal hingga akhir perkuliahan.
9
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang tidak
terbatas selama berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
8. Seluruh staf FEB UKSW yang telah membantu kelancaran dalam proses
studi.
9. Sahabat-sahabat dari awal kuliah Finda Yuniar,Pamungkas Oki,Christianto
Himawan, Andreas Mardani,Hendry Malvin dan Nadia Ima yang telah
memberikan dukungan,motivasi, nasehat-nasehat dan semangat yang tak
pernah henti sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Terima kasih kepada Armita yang telah membantu dalam menyelesaikan
tugas akhir.
11. Sahabat-sahabat SMK Negeri 1 Salatiga Dina Sita, dan Oktavia yang
selalu menemani dan menghibur penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
12. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Akuntansi 2016
Universitas Kristen Satya Wacana atas jalinan persahabatan dan kontribusi
yang kalian berikan selama kuliah.
13. Terima kasih untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu
persatu, namun kalian telah memberikan bantuan secara langsung maupun
tidak langsung.
Salatiga, 2 Oktober 2020
Nevrita Salma Nilasari
10
DAFTAR ISI
Halaman Judul ......................................................................................................... 1
Surat Pernyataan Keaslian Tugas Akhir ................................................................. 2
Lembar Persetujuan untuk Diuji Tugas Akhir ........................................................ 3
Lembar Pengesahan ................................................................................................ 4
Pernyataan Tidak Plagiat......................................................................................... 5
Pernyataan Persetujuan Akses................................................................................. 6
Kata Pengantar ........................................................................................................ 7
Ucapan Terima Kasih .............................................................................................. 8
Daftar Isi................................................................................................................ 10
Pendahuluan .......................................................................................................... 11
Kajian Pustaka ....................................................................................................... 17
Teori Keagenan (Agency Theory) ...................................................................... 17
Good Corporate Governance (GCG) ................................................................ 18
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) ....................................... 20
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) .............................................. 23
Metode Penelitian.................................................................................................. 24
Desain Penelitian ............................................................................................... 24
Operasionalisasi Konsep ................................................................................... 24
Teknik Analisis Data ......................................................................................... 27
Hasil Penelitian ..................................................................................................... 28
Hasil dan Pembahasan Penelitian ...................................................................... 33
Penerapan Dimensi Transparansi ...................................................................... 34
Penerapan Dimensi Akuntabilitas ..................................................................... 36
Penerapan Dimensi Pertanggungjawaban ......................................................... 38
Penerapan Dimensi Keadilan ............................................................................ 40
Penerapan Dimensi Kemandirian ...................................................................... 40
Penutup .................................................................................................................. 43
Kesimpulan ........................................................................................................ 43
Keterbatasan Penelitian dan Saran .................................................................... 44
Daftar Pustaka ....................................................................................................... 45
Tabel 2.1a Identifikasi Gangguan Sistem APP ..................................................... 29
Tabel 2.1b Identifikasi Gangguan Sistem APP ..................................................... 29
Tabel 2.2 Identifikasi Operasional dan Manuver Jaringan SUTM ....................... 30
Tabel 2.3a Identifikasi Operasional Instalasi Trafo dan Peralatan Hubung......... 32
Tabel 2.3b Identifikasi Operasional Instalasi Trafo dan Peralatan Hubung ......... 32
11
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PADA DIVISI K3 PT. HALEYORA POWERINDO SALATIGA
Nevrita Salma Nilasari
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen
Satya Wacana
PENDAHULUAN
Dampak gejolak perekonomian menyebabkan perusahaan-perusahaan di
Indonesia lemah dalam menegakkan peraturan Good Corporate Governance
(GCG). Lemahnya penegakkan hukum dapat memicu pelanggaran pemenuhan
hak pemegang saham. Perusahaan yang menjual saham di pasar modal wajib
menunjukkan transparansi kinerja perusahaannya kepada publik. Sumber hukum
yang mengatur adanya pasar modal terkandung di dalam Undang-Undang No.40
Tahun 2007 terkait dengan Perseroan Terbatas (PT) atau disebut dengan UUPT.
Perusahaan-perusahaan yang memiliki emisi saham berbentuk perseroan terbatas
dan persero menggunakan undang-undang tersebut sebagai sumber hukum utama.
Penerapan GCG bertujuan untuk mengatur pembagian tugas, pembagian
wewenang, dan pembagian tanggungjawab dalam struktur perseroan. Kelima
prinsip GCG telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006.
Salah satu kasus GCG yang dilanggar, yaitu kasus yang terjadi pada PT
Bank Lippo Tbk. Kasus pelanggaran prinsip-prinsip GCG yang dilanggar oleh PT
Bank Lippo Tbk dalam hal prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas.
Manajemen PT Bank Lippo Tbk. telah melanggar prinsip transparansi karena
mencantumkan kata “audited” di dalam laporan keuangan yang sebenarnya belum
diaudit. Oleh karena itu PT Bank Lippo Tbk. telah melanggar salah satu hak
dasar pemegang saham, yaitu hak untuk menerima informasi. Dewan komisaris
telah melanggar prinsip akuntabilitas karena lalai melakukan pengawasan
terhadap Manajemen PT Bank Lippo Tbk. Selain itu, tidak terdapat checks dan
balances yang baik antara direksi dan komisaris dengan manajemen PT Bank
Lippo Tbk. terhadap dua laporan keuangan yang tidak diaudit (Budiartini, Rudy,
& Purwanti, 2012).
12
Pelanggaran hukum yang dilakukan PT Bank Lippo Tbk mengakibatkan
sanksi administratif atas pelanggaran prinsip GCG di pasar modal. Perusahaan
harus menyetor uang ke kas negara sejumlah Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah) dan terhadap Akuntan Publik untuk menyetor uang ke kas
negara sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) (Budiartini,
Rudy, & Purwanti, 2012) .
Adanya pelanggaran dalam dimensi transparansi dan akuntabilitas tersebut
maka membuat pemerintah Indonesia menyadari bahwa penting adanya penerapan
GCG pada semua dunia usaha. Pelaksanaan GCG diharapkan mampu
meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat menjadi nilai tambah pada
sebuah perusahaan. Peningkatan kinerja perusahaan akan berdampak terhadap
pemenuhan hak dan kewajiban manajemen perusahaan dan pemegang saham.
Penerapan GCG berfungsi untuk mengurangi risiko kecurangan yang dilakukan
dewan direksi dan menjaga kepercayaan investor. Penerapan GCG yang tepat
juga menimbulkan kinerja perusahaan berjalan efektif dan efisien. (Pedoman
Umum Good Corporate Governance, 2006).
Di sisi lain, berdasarkan hasil penelitian Organization for Economis
Corporaton and Development (OECD) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan
merupakan sistem yang dikendalikan oleh perusahaan bisnis yang memiliki
struktur ketetapan dengan tujuan untuk memantau kinerja perusahaan.
Pelaksanaan corporate governance yang tepat dapat meningkatkan nilai tambah
untuk pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga potensi terjadinya konflik
antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan yang berdampak pada agency
cost dapat berkurang (Bodroastuti, 2009).
Penerapan GCG di Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara-
negara di Asia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Furqani (2014)
menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG pada perusahaan sudah diterapkan,
namun belum sepenuhnya dilakukan. Sama halnya dengan penelitian yang
dilakukan oleh Setyanto & Sahetapy (2018) penerapan prinsip GCG pada
perusahaan sudah berjalan, namun prinsip transparansi dan akuntabilitas belum
diterapkan dengan baik. Apabila penerapan prinsip GCG diterapkan semuanya
13
dengan benar, maka perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan serta dapat
mengelola risiko-risiko secara efektif dan efisien.
Hasil yang berbeda ditemukan oleh Labesi (2013) yang menunjukkan
penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT. Bank Sulut yang berpusat di Manado
sudah terwujud dengan baik, sehingga dapat mengarahkan peningkatan nilai
perusahaan yang dijalankan dengan tepat.
Studi ini akan mengkaji ulang penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip
GCG dengan menggunakan objek penelitian perusahaan yaitu PT Haleyora
Powerindo Salatiga. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan
prinsip-prinsip GCG di divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga apa saja yang
sudah diterapkan. Peneliti akan mengevaluasi penerapan GCG berdasarkan
laporan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Pemilihan komponen K3
dipakai sebagai salah satu contoh fenomena untuk menjelaskan penerapan GCG
pada lingkup divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga.
Divisi K3 PT. Haleyora Powerindo Salatiga merupakan sebuah perusahaan
yang semula didirikan untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah
pertambangan PT. Antam daerah Halmahera, Maluku. PT Haleyora Powerindo ini
merupakan anak perusahaan dari PT. PLN (Persero) untuk mengelola pembangkit
listrik 300 MW secara keseluruhan yang akan digunakan untuk kebutuhan
operasional PT Antam. Bisnis Haleyora terbagi menjadi dua, yaitu bisnis internal
dan bisnis yang dikelola oleh afiliasinya. Pada bisnis internal divisi K3 PT
Haleyora Powerindo Salatiga bergerak di bidang pengamanan layanan operasi dan
pemeliharaan pada jaringan transmisi dan distribusi PLN. Bisnis yang lainnya
dikelola oleh anak-anak perusahaan seperti PT.Haleyora Powerindo Salatiga dan
PT. Energi Pelabuhan Indonesia. Berdiri sejak 18 Oktober 2011 yang beroperasi
di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali. Divisi K3 PT Haleyora Powerindo memiliki
kantor di Salatiga yang beralamat di Jl. Mertokusumo, Kesongo, Tuntang, Kab.
Semarang.
Secara berkala, Divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga telah
melaksanakan penilaian assessment GCG dibantu pihak independen mengacu
pada dari Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-
16/MBU/2012. Hasil penilaian assessment GCG di divisi K3 PT Haleyora
14
Powerindo Salatiga untuk tahun 2017 mendapatkan skor 83,04% dengan predikat
baik. Aspek pengukuran meliputi : (a) Komitmen terhadap penerapan tata kelola
Perusahaan yang baik secara berkelanjutan, (b) Pemegang Saham dan RUPS, (c)
Dewan Komisaris, (d) Penanganan Benturan Kepentingan Direksi, dan (e)
Pengungkapan Informasi dan Transparansi. Hasil skor tersebut menunjukkan
bahwa manajemen RE (merupakan konsep manajemen untuk untuk menciptakan
konsep baru dengan enam langkah siklus, yaitu reorienting, relearning,
replanning, redoing, rechecking, dan re-acting) akan terus meningkatkan
penerapan GCG dengan memenuhi prinsip-prinsip GCG secara memadai, dan
akan terus mendorong kualitas implementasi GCG secara berkesinambungan di
seluruh jajaran unit kerja perusahaan di masa mendatang. Meskipun dari hasil
laporan GCG menyatakan bahwa penerapan GCG sudah baik, penelitian ini masih
dilakukan untuk menguji dari sudut pandang wawancara terhadap manajer divisi
K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga.
Dalam upaya di divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga meminimalisir
dan memitigasi terjadi kecelakaan kerja, perusahaan membentuk P2K3 (Panitia
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di area yang telah diatur dalam
permen 04 Tahun 1987 dan pasal 10 UU No.1 Tahun 1970. Berdasarkan laporan
analisis pembahasan manajemen menyatakan bahwa pengimplementasian kualitas
mutu dan K3LH untuk mencapai zero accident. Dilaksanakan melalui: a)
Sertifikasi ISO dan SMK3; b) Pemenuhan klausal safety sesuai surat Kadiv K3LH
No. 0072/KLH.00.01/DIVK3L/2016 tanggal 07 Maret 2016; c) Melengkapi
AK3U, Pengawas, sertifikasi kompetensi, SOP, alat kerja dan APD di setiap
proyek HP dan HPI; d) Implementasi LH sesuai regulasi UU No. 32/2009.
Perusahaan menargetkan 100% sertifikasi ISO dan SMK3 dan zero accident.
Divisi K3 PT. Haleyora Powerindo Salatiga memiliki komitmen
keterbukaan informasi terkait data perusahaan. Informasi perusahaan digunakan
oleh pengguna eksternal dalam pengambilan keputusan dan menilai kinerja
perusahaan. Hal tersebut mencerminkan praktik transparansi perusahaan. Bukti
transparansi tersebut diperoleh dari laporan-laporan yang dipublikasikan pada
laman jejaring sosial (website) perusahaan, yaitu haleyorapower.co.id. Divisi K3
menggunakan laporan K3 sebagai salah satu pedoman dalam menerapkan
15
perlindungan kerja kepada karyawan. Laporan penerapan K3 tersebut terdiri dari
beberapa macam jenis, yaitu laporan analisis pembahasan manajemen, laporan
manajemen, dan laporan GCG. Praktik transparansi perusahaan dalam prinsip-
prinsip GCG diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
Standar K3 digunakan untuk melaksanakan penerapan keselamatan kerja
para karyawan di divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga. Standar tersebut
berisi prosedur serta cara penanggulangan masalah operasi yang diperlukan untuk
mengidentifikasi kelainan operasi atau gangguan pada sistem kerja. K3 yang
dipakai oleh PT. Haleyora Powerindo Salatiga menyediakan standar kompetensi
tenaga teknik ketenagalistrikan pada bidang distribusi sub bidang operasi, yaitu
Identifikasi Gangguan Sistem APP (Alat Pembatas dan Pengukur); Identifikasi
Operasional dan Manuver Jaringan SUTM; dan Identifikasi Operasional Instalasi
Trafo dan Peralatan Hubung.
Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 mengatur tentang
Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran.
Praktik akuntabilitas akan terpenuhi apabila terdapat kesesuaian antara aktivitas
kerja karyawan divisi K3 dengan standar prosedur yang ditetapkan. Divisi K3 PT.
Haleyora Powerindo Salatiga menerapkan praktik penerapan akuntabilitas dengan
mencatat daftar kepatuhan manajemen dan karyawan. Divisi K3 PT. Haleyora
Powerindo Salatiga menerapkan ketegasan dalam mempertanggungjawabkan
tugas di divisi K3, baik itu di bagian pihak manajemen maupun karyawan.
Praktik kemandirian akan terpenuhi apabila perusahaan dapat melaporkan
kinerja perusahaannya dengan jujur dan menunjukkan profesionalitas kerja.
Karyawan dan manajemen dituntut untuk memiliki inisiatif dalam membuat
mengevaluasi regulasi dan mengawasi pelaksanaan divisi K3. Laporan tersebut
menjadi alat pengambilan keputusan manajemen perusahaan dalam menentukan
penerapan hak dan kewajiban perlindungan divisi K3. Laporan kinerja divisi K3
PT. Haleyora Powerindo Salatiga tercermin dalam laporan analisis pembahasan
manajemen, laporan manajemen, dan laporan GCG. Praktik keadilan akan
terpenuhi apabila perusahaan dapat menjamin keamanan karyawan dan
16
manajemen yang melaksanakan dan mengawasi divisi K3 perusahaan. Di sisi lain,
pihak manajemen bertindak tegas dalam segala pelanggaran divisi K3.
Apabila studi ini mengamati dari sudut pandang prinsip
pertanggungjawaban di divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga, penyampaian
pengaduan/penyingkapan oleh pelapor terhadap dugaan pelanggaran harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: pihak pelapor wajib memberikan dugaan
awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi: a. pelanggaran yang
diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan). 1 (satu)
Pengaduan/ Penyingkapan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar
penanganannya dapat lebih fokus; b. Pihak yang terlibat, yaitu orang yang
seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan
pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut; c.Lokasi
pelanggaran, yaitu nama, tempat, atau fungsi terjadinya pelanggaran tersebut;
d.Waktu pelanggaran, adalah periode pelanggaran baik berupa hari, minggu,
bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi; e. apakah
terdapat bukti-bukti pendukung terjadinya pelanggaran dan bagaimana terjadinya
pelanggaran tersebut; f. apakah pihak lain pernah melaporkan pelanggaran
tersebut; g. sebelumnya apakah pernah terjadi pelanggaran tersebut
Di sisi lain, pelapor harus memiliki alasan yang kuat dalam
menyampaikan potensi pelanggaran. Laporan pelanggaran yang dimiliki divisi K3
PT Haleyora Powerindo Salatiga harus dilakukan segera serta tidak boleh lebih
dalam kurun waktu dari 3 (tiga) bulan, apabila pelaporan semakin lama ditunda,
maka semakin menyulitkan investigasi dan tindak lanjut. Begitu juga bagi pelapor
mungkin akan kehilangan alasan untuk melaporkan bila hal tersebut sudah
terlanjur dikoreksi sehingga tidak diketemukan bukti lagi. Proses tindak lanjut
pengaduan/penyingkapan adalah langkah akhir untuk menegakkan
pertanggungjawaban, maka pelapor dianjurkan untuk memberikan informasi
mengenai data diri, yang sekurang-kurangnya memuat alamat/nomor telepon/
hand phone/ fax-email/email.
Terdapat beberapa rumusan masalah penelitiannya, yaitu mengidentifikasi
dan menjelaskan hasil penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG)
pada Divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga yang dilakukan oleh manajemen
17
perusahaan atas dasar laporan penerapan GCG dan laporan standar K3 milik divisi
K3 PT. Haleyora Powerindo Salatiga. Terdapat banyak pihak yang melakukan
penerapan tersebut. Oleh karena itu, penulis menyebutnya sebagai manajemen,
bukan hanya manajer.
Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan hasil penerapan prinsip-
prinsip utama GCG seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
kemandirian, dan keadilan pada Divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga yang
dilakukan oleh manajemen atas perusahaan.
Manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai bahan evaluasi bagi internal
perusahaan berupa saran perbaikan kinerja perusahaan. Di sisi lain, hasil evaluasi
menjadi tolok ukur keberhasilan perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip
GCG. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dalam rangka
menegakkan prinsip GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya
prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyajian informasi akuntansi yang
berkualitas dan lengkap dalam laporan tahunan sangat diperlukan. Hal ini akan
memberikan manfaat yang optimal bagi pemakai laporan keuangan dalam
pengambilan keputusan.
KAJIAN PUSTAKA
Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai kontrak di
mana salah satu orang atau lebih melibatkan orang lain untuk memperlakuan
beberapa layanan atas nama mereka yang dilibatkan dalam pendelegasian
wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen. Jika terdapat pemisahan
antara pemilik dan sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen dalam menjalankan
perusahaan, maka akan muncul permasalahan agensi masing-masing baik dari
pihak prinsipal sendiri dan manajer akan terus berusaha dalam memaksimalkan
fungsi utilitasnya (Jensen & Meckling, 1976).
Perusahaan yang berkembang semakin besar dapat menyebabkan
terjadinya konflik antara prinsipal dimana dalam hal ini adalah para pemegang
saham dan agen yang diwakilkan oleh pihak manajemen. Antara prinspisal dan
agen sama-sama menginginkan sebuah keuntungan yang sebesar-besarnya namun
juga sama-sama menghindari resiko, yang pada akhirnya terjadilah konflik
18
keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Teori agensi memperluas literatur
pembagian risiko ini untuk memasukkan apa yang disebut masalah agensi yang
terjadi ketika pihak yang bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang
berbeda (Jensen & Meckling, 1976; Ross, 1973).
Teori keagenan berkaitan dengan penyelesaian dua masalah yang bisa
terjadi dalam hubungan keagenan. Pertama, masalah keagenan yang muncul
ketika (a) keinginan atau tujuan prinsipal dan konflik agen dan (b) sulit atau
mahal bagi prinsipal untuk memverifikasi apa agen tersebut dapat melakukan
secara rutin. Kondisi tersebut menyebabkan prinsipal tidak dapat memeriksa agen
telah berperilaku secara tepat. Kedua, berbagai risiko yang muncul ketika
prinsipal dan agen memiliki sikap berbeda terhadap risiko. Kondisi tersebut
menyebabkan prinsipal dan agen memiliki respon yang berbeda karena terdapat
perbedaan sudut pandang risiko bisnis (Eisenhardt, 1989).
Teori keagenan erat kaitannya dalam penerapan GCG, hal ini bertujuan
untuk menghindari adanya hubungan asimestris antara atasan dan bawahan.
Atasan memiliki kendali penuh terhadap bawahan, sehingga sewaktu-waktu
atasan dapat bertindak semena-mena kepada bawahan. Maka dari itu adanya teori
keagenan dalam penerapan GCG yaitu untuk memisahkan hak dan kewajiban
antara atasan dan bawahan pada divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga.
Good Corporate Governance (GCG)
Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 2001 menyatakan
bahwa GCG adalah suatu aturan untuk mengatur hak-hak para pemegang saham,
pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, pihak internal, dan
pihak eksternal. Peraturan tersebut digunakan untuk mengendalikan perusahaan.
GCG merupakan kaitan mengenai prosedur, seperangkat peraturan, dan suatu
sistem untuk mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan direksi, dan
dewan komisaris dalam mencapai satu tujuan organisasi yang sama (Hapsari &
Syamsudin, 2014). Definisi di atas menunjukkan bahwa GCG adalah prosedur
meningkatkan keberhasilan usaha, akuntabilitas perusahaan, dan mewujudkan
nilai pemilik modal. Prosedur tersebut bertujuan untuk memperhatikan
19
kepentingan stakeholder secara jangka panjang. Pedoman GCG adalah komitmen
manajemen untuk menerapkan tata kelola yang tepat bagi perusahaan.
Teori Keagenan dan Good Corporate Governance
Para investor membutuhkan bukti penilaian kinerja keuangan dan kinerja
perusahaan yang tepat. Bukti tersebut berfungsi untuk meningkatkan kinerja
keuangan perusahaan dan memberikan pengembalian investasi atau keuntungan.
Pihak manajemen membutuhkan informasi perusahaan guna mencegah
kesenjangan informasi antara investor (principal) dengan pihak manajemen
(agent). Hal tersebut erat kaitannya dengan Teori Keagenan.
GCG berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan. GCG
berfungsi untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan perusahaan agar tidak
terjadi benturan kepentingan manajemen dan dengan melindungi kepentingan
pemangku kepentingan pemegang saham (Tertius & Christiawan, 2015). Adanya
pemisahan atasan dan bawahan ini, dalam literatur akuntansi disebut dengan
Agency Theory (teori keagenan). Teori ini merupakan salah satu teori yang
muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari
perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku
manusia dalam model ekonomi. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak
antara pemegang saham/pemilik dan manajemen/manajer.
Menurut teori hubungan antara atasan dan bawahan pada hakekatnya sukar
tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (Conflict of
Interest). Pertentangan dan tarik menarik kepentingan antara prinsipal dan agen
dapat menimbulkan permasalahan yang dalam Agency Theory dikenal sebagai
Asymmetric Information (AI) yaitu informasi yang tidak seimbang yang
disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal
dan agen. Ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi, kecenderungan
manajer untuk mencari keuntungan sendiri dan tingkat AI yang tinggi,
menyebabkan keinginan besar bagi manajer untuk memanipulasi kerja yang
dilaporkan untuk kepentingan diri sendiri. Dengan adanya hal tersebut, dalam
praktik pelaporan keuangan sering menimbulkan ketidak transparanan yang dapat
menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Akibat adanya perilaku atasan
20
yang tidak transparan dalam penyajian informasi ini akan menjadi penghalang
adanya praktik GCG pada perusahaan-perusahaan karena salah satu prinsip dasar
dari GCG adalah Transparency (keterbukaan).
Berdasarkan uraian di atas, penerapan K3 termasuk ke dalam tanggung
jawab manajemen divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga. Divisi tersebut
termasuk ke dalam departemen sumber daya manusia. Kemampuan perusahaan
dalam mengelola sumber daya dengan baik dapat mencerminkan kinerja
perusahaan yang baik di kategori non keuangan (Jensen & Meckling, 1976).
Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)
Transparansi (Transparancy)
Perusahaan harus menyediakan informasi secara relevan dan tepat dalam
pelaksanaan pengambilan keputusan yang harus terbuka, serta informasi yang ada
harus mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Komunikasi visi,
misi, promosi produk, kritik, saran dan laporan penjualan merupakan aspek-aspek
informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Implementasi prinsip transparansi
dalam perusahaan jasa dapat dilaksanakan dalam bentuk visi dan misi yang
disampaikan pada saat rapat bulanan bersama dengan kepala cabang, manajer dan
seluruh karyawan (Setyanto & Sahetapy, 2018). Statement of Financial
Accounting Conceps (SFAC) Nomor 1 menyatakan bahwa laporan keuangan
harus menyajikan informasi yang berguna untuk investor dan calon investor,
kreditur, dan pemakai lain pada saat mengambil keputusan untuk berinvestasi
maupun kredit dan keputusan lain sejenis yang rasional.
Penerapan prinsip transparansi tersebut diperoleh dari laporan-laporan
yang dipublikasikan pada laman jejaring sosial (website) perusahaan. Perusahaan
menggunakan laporan K3 sebagai salah satu pedoman dalam menerapkan
perlindungan kerja kepada karyawan. Laporan penerapan K3 tersebut terdiri dari
beberapa macam jenis, yaitu laporan analisis pembahasan manajemen, laporan
manajemen, dan laporan GCG.
21
Akuntabilitas (Accountability)
Pengelolaan perusahan dapat dikatakan dengan benar jika dapat diukur
dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan pada
kepentingan pemegang saham serta pemangku kepentingan yang lain. Beberapa
faktor yang dapat mempengaruhi prinsip akuntabilitas adalah 1.) setiap divisi
perusahaan harus memiliki ketetapan rincian tugas dari perusahaan; 2.)
perusahaan yakin bahwa karyawan bekerja sesuai dengan keahliannya; 3.) untuk
meningkatkan kinerja karyawan maka perusahaan menerapkan sistem reward bagi
karyawan yang melebihi target perusahaan; 4.) perusahaan harus memiliki standar
operating procedure dalam pelaksanaan kerja. Akuntabilitas juga menjelaskan
fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban pada organ perusahaan sehingga
pengelolaan perusahaan dapat berjalan dengan efektif (Setyanto & Sahetapy,
2018). Direksi berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan belum dilakukan secara terstruktur,
evaluasi atas kecelakaan yang terjadi dan melakukan tindakan perbaikan yang
diperlukan, mendokumentasikan secara terstruktur tindaklanjuti hasil evaluasi
divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga.
Pertanggungjawaban (Responsibilities)
Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian dan kepatuhan dalam
pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta dapat
melakukan tanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan serta
standar penggajian. Sehingga dapat menjaga kesejahteraan karyawan dengan
memberikan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja, dan pemberian upah
karyawan yang sesuai dengan ketetapan.
Setyanto & Sahetapy (2018) menyatakan bahwa prinsip
pertanggungjawaban pada perusahaan jasa melaksanakan tanggung jawab dari sisi
kesejahteraan karyawan dapat berbentuk pemberian fasilitas kesehatan dan
keselamatan pekerja seperti misalnya mengikutsertakan asuransi karyawan pada
BPJS ketenagakerjaan, hal ini berguna agar karyawan yang mengalami
kecelakaan kerja atau sakit tidak perlu mengeluarkan biaya berobat secara pribadi.
22
Pertanggungjawaban yang berikutnya yaitu pemberian gaji atau upah karyawan
sesuai dengan UMR (Upah Minimum Regional) yang telah ditetapkan oleh
pemerintah sehingga kebutuhan karyawan dapat terpenuhi.
Divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga bertanggung jawab dalam
melakukan mitigasi atau upaya pengelolaan risiko. Perusahaan melakukan
addendum kontrak dengan PLN yang mengakomodir klausal compliance terhadap
K3 sesuai UU No. 1 Tahun 1970 dan UU No. 30 Tahun 2009 serta kebijakan,
peraturan atau surat-surat dari PLN. Di sisi lain,perusahaan melakukan reward
dan punishment divisi K2/K3 dan melakukan audit divisi K3 oleh tim kantor
pusat.
Kemandirian (Independency)
Aspek kemandirian terpenuhi apabila perusahaan dikelola secara
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak
manapun. Pengambilan keputusan dilakukan secara profesional karena berkaitan
dengan keberlangsungan hidup perusahaan dan melindungi hak-hak pemegang
saham maupun pemangku kepentingan yang lain. Implementasi prinsip
kemandirian di divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga dapat dilaksanakan
dengan cara pemisahan tugas sesuai dengan job description masing-masing, salah
satu pemisahan tugas adalah bagian keuangan mengelola keuangan perusahaan.
Masalah yang berhubungan dengan perusahan selalu dibicarakan melalui rapat
dan mencari jalan keluar yang terbaik (Setyanto & Sahetapy, 2018). Pada divisi
Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) PT Haleyora Powerindo Salatiga memiliki
pengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan, semakin terjaminnya keselamatan
dan kesehatan karyawan dalam bekerja maka akan semakin semangat karyawan
didalam bekerja dan akan mempengaruhi produktivitas yang dihasilkan.
Keadilan ( Fairness)
Perusahaan dapat senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang
saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan
kesetaraan. Yang dimaksud dengan fairness ini adalah menjamin perlindungan
hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Kesetaraan dan
23
kewajaran diharapkan mampu membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara
baik dan hati-hati, sehingga muncul perlindungan pemegang saham secara jujur
dan adil. Penerapan prinsip keadilan pada divisi K3 PT Haleyora Powerindo
Salatiga dapat dilaksanakan dengan cara tidak membedakan antara karyawan laki-
laki dan perempuan, dalam merekrut calon karyawan perusahaan mempunyai
prosedur perekrutan karyawan yang harus diikuti terlebih dahulu dan proses
tersebut dilakukan secara bersamaan sehingga tidak ada yang diperlakukan
istimewa (Setyanto & Sahetapy, 2018).
Perkara penting yang dihadapi divisi K3 yang dimaksud adalah kasus
litigasi atau permasalahan hukum yang sedang dihadapi perusahaan, entitas anak,
dewan komisaris dan direksi. Penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga
peradilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan pajak, maupun
pengadilan tindak pidana korupsi.
Penerapan Good Corporate Governance (GCG)
Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa isu GCG diawali dengan
munculnya pemisahan antara atasan dan bawahan. Atasan bertindak sebagai
prinsipal, sedangkan bawahan sebagai agen. Agency Theory mendasarkan
hubungan kontrak antar anggota-anggota di dalam divisi K3, dimana prinsipal dan
agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat
kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan
pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan divisi K3. Agen
berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh
prinsipal kepadanya.
Aplikasi agency theory dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan
mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap
memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan
seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang
berupa keuntungan, return maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan
agen. Kontrak kerja akan menjadi optimal bila kontrak dapat fairness yaitu
mampu menyeimbangkan antara atasan dan bawahan di divisi K3 PT Haleyora
Powerindo Salatiga yang secara matematis memperlihatkan pelaksanaan
kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif/imbalan khusus yang
24
memuaskan dari prinsipal ke agen. Inti dari Agency Theory atau teori keagenan
adalah pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan
prinsipal dan agen dalam hal terjadi konflik kepentingan (William R, 1997).
METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Dalam penelitian ini, data yang digunakan deskriptif kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah data yang menghasilkan dan mengolah data sifatnya deskriptif
dinyatakan dalam bentuk kalimat, kata ataupun gambar. Data kualitatif didapat
dari hasil laporan audit independen yang membahas tentang tata kelola
perusahaan. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan
untuk mendapatkan informasi secara mendalam dari objek yang akan diteliti.
Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan
karakteristik dari suatu kelompok (Soerhartono, 1995).
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen standar K3.
Data sekunder merupakan data yang diberikan oleh Kepala Divisi K3 PT.
Haleyora Powerindo Salatiga. Data sekunder lainnya dapat diperoleh dari
berbagai instansi perpustakaan maupun dari pihak lainnya. Data primer diperoleh
dari hasil wawancara Kepala Divisi K3 PT. Haleyora Powerindo Salatiga.
Analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan mencari data,
memilah-milah data, mengelompokkan data lalu dijadikan kesatuan yang dapat
dikelola, mencari dan menemukan pola serta menemukan apa yang penting dan
apa yang dipelajari, dan yang dapat diceritakan kembali kepada orang lain untuk
dapat diputuskan (Moleong L. J., 2007). Pada analisis data ini terbagi dari
berbagai data yang didapat oleh di lapangan. Hasil analisis digunakan untuk
evaluasi internal perusahaan dan menjadi tolok ukur keberhasilan perusahaan
dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. Oleh karena itu, satuan analisis yang
menjadi objek perhatian dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip
GCG.
Operasionalisasi Konsep
Pada divisi K3 PT.Haleyora Powerindo Salatiga dapat dikatakan
memenuhi GCG apabila dimensi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
25
kemandirian dan keadilan dapat dilaksanakan oleh manajemen atas perusahaan
secara efektif dan efisien. Divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga melaporkan
pelaksanaan dimensi tersebut dalam laporan audit independen yang membahas
GCG perusahaan.
Pertama, dimensi transparansi adalah kewajiban perusahaan untuk
melaporkan kinerja perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan secara jujur
dan memaparkan kepada pihak internal dan eksternal perusahaan. Kedua, dimensi
akuntabilitas dapat terpenuhi apabila terdapat kesesuaian antara standar prosedur
operasi perusahaan dengan aktivitas kinerja karyawan. Ketiga, dimensi
pertanggungjawaban dapat terpenuhi apabila terdapat kesesuaian antara tata kelola
perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan
pemerintah. Keempat, dimensi kemandirian dapat terpenuhi apabila perusahaan
dapat membuktikan profesionalitas kerja perusahaan yang tercermin dalam
indikator GCG. Kelima, dimensi keadilan adalah perusahaan memerhatikan hak
dan kewajiban bagi pemangku kepentingan perusahaan.
Pengukuran transparansi dilakukan dengan pengawasan terhadap
implementasi GCG. Hasil pengawasan berupa predikat penilaian yang terdapat
dalam laporan GCG. Di sisi lain, transparansi informasi perusahaan dapat diamati
dalam laman jejaring sosial (website) perusahaan, yaitu haleyorapower.co.id.
Penerapan akuntabilitas bagi manajemen atas adalah melaksanakan tugas dan
tanggung jawab pekerjaan tanpa terbentur konflik kepentingan. Praktik
kemandirian diukur melalui pencatatan laporan keuangan yang jujur dan
profesional. Lalu, penerapan keadilan diukur melalui kepatuhan terhadap
pemenuhan hak pemberi modal maupun pihak eksternal perusahaan.
Biasanya indikator operasionalisasi konsep yang dipakai dalam menilai
eksistensi GCG ini adalah transparansi, merupakan kerangka corporate
governance harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat
untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini
meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan
dan pengelolaan. Disamping itu, informasi yang diungkapkan harus disusun,
diaudit dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen
juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat
26
independen atas laporan keuangan. Lalu, terdapat indikator penerapan prinsip
transparansi, yaitu informasi diungkapkan secara memadai,tepat waktu dan akurat
kepada publik dan dapat diakses oleh stakeholders; mengkomunikasikan
kebijakan kepada stakeholders; menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada
stakeholders; dan pemeliharaan kerahasiaan informasi dan penyampaian informasi
pelayanan kepada nasabah.
Kemudian terdapat akuntabilitas, adalah kerangka corporate governance
harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif
terhadap manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas
dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga
memuat wewenang yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-
kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya.
Terdapat beberapa indikator penetapan tanggung jawab, yaitu karyawan
berperilaku visi, misi dan strategi perusahaan; mempunyai kompetensi sesuai
dengan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan GCG; memiliki ukuran kinerja dan
sistem reward dan punishment; dan memegang prinsip GCG dan etika bisnis
perusahaan dalam pelaksanaan tugasnya.
Yang ketiga yaitu tanggung jawab, mampu melaksanakan tugas sesuai
dengan tanggungjawab dan wewenang yang diberikan oleh para principal atau
pemilik. Dari sudut lain, responsibility bermakna perusahaan harus dapat dan
mampu merespons semua aturan, hukum, etika, tradisi yang berlaku sehingga
menjadi warga yang bertanggungjawab dan bermanfaat bagi lingkungan
sekitarnya. Terdapat beberapa indikator penerapan prinsip tanggung jawab, yaitu
Berpegang pada prinsip kehati-hatian prudential practices dan kepatuhan terhadap
peraturan yang berlaku dan pelaksanaan tanggung jawab sosial.
Ke empat adalah kemandirian, salah satu tujuan utama pengungkapan
informasi finansial dan non finansial bagi perusahaan, yaitu auditor independen
dituntut lebih memahami analisis strategi dan risiko perusahaan secara
keseluruhan. Adapun tugas komite audit adalah memberikan pendapat profesional
yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang
disampaikan oleh direksi. Untuk itu, komite audit harus melakukan penelaahan
atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan
27
keuangan, proyeksi, atau informasi keuangan lainnya. Terdapat beberapa indikator
penerapan prinsip kemandirian, yaitu menghindari dominasi, tekanan dari pihak
tertentu serta bebas dari benturan kepentingan; dan pengungkapan benturan
kepentingan dalam pengambilan keputusan.
Dan yang terakhir adalah keadilan, wajar dan lengkap merupakan konsep
yang lebih bersifat positif. Pengungkapan secara wajar menunjukkan tujuan etis
agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua
pemakai laporan keuangan. Terdapat beberapa indikator penerapan prinsip
keadilan, yaitu perlakuan setara kepada seluruh stakeholders dan kesempatan yang
sama bagi seluruh stakeholders untuk memberikan masukan yang bermanfaat bagi
kepentingan perusahaan.
Teknik Analisis Data
Proses analisis data terbagi menjadi beberapa langkah, yaitu 1) peneliti
membuat daftar pertanyaan wawancara untuk mendapatkan penjelasan penerapan
GCG; 2) Tahap kedua, menelaah data dari jawaban narasumber dari hasil
wawancara. Proses-proses yang telah dilakukan akan menghasilkan data-data
yang berkaitan dengan penelitian dan dikumpulkan menjadi satu. Analisis
penerapan GCG pada kinerja manajemen atas menggunakan standar K3 yang
membahas tentang tata kelola divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga. Setelah
hasil dari berbagai sumber didapat pada saat terjun ke lapangan maka perlu
dipelajari dan ditelaah kembali terkait dengan hubungannya satu sama lain; 3)
Proses analisis data dilakukan dengan cara membuat abstraksi dalam bentuk
satuan-satuan, segala informasi yang penting dan dibutuhkan sesuai dengan
konteks penelitian serta mengabaikan yang tidak diperlukan sehingga dapat
mengambil inti kalimatnya dengan menggunakan bahasa dari informan.
Saat ini keterbukaan informasi menjadi hal utama yang diperlukan oleh
masyarakat atau publik, terutama untuk perusahaan yang sudah go-public. Hak-
hak yang dimiliki para pemegang saham dan stakeholder yaitu mendapatkan
informasi yang relevan secara tepat waktu, akurat, seimbang dan berkelanjutan.
Informasi bisa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama informasi finansial yang
dipublikasikan oleh perusahaan kepada publik, meliputi neraca (balance sheet),
28
laporan laba rugi (income statement), laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas
(cash flow statement) dan yang kedua catatan atas laporan keuangan.
Keutamaan informasi finansial terdapat pada laporan keuangan tahunan
(annual report) dan laporan keuangan interim (interim report), yang berupa
laporan tengah tahunan dan laporan triwulanan. Bagian yang tak terpisahkan dari
informasi finansial yaitu informasi non-finansial yang bertujuan untuk
meningkatkan nilai tambah (value added) dari manfaat laporan keuangan.
Masalah pengungkapan (disclosure) merupakan fokus dari informasi non-
finansial yang memiliki risiko potensial (potential risk), yang dihadapi perusahaan
saat ini serta alasan mengapa manajemen mengambil risiko tersebut.
Dalam studi ini, K3 berperan sebagai salah satu komponen yang
merealisasikan GCG di Divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga. Penerapan
GCG ini dibuktikan dalam dokumen “non finansial”, yaitu laporan analisis
pembahasan manajemen, laporan manajemen, dan laporan GCG. Realisasi GCG
dapat diukur dari penerapan standar divisi K3 PT. Haleyora Powerindo Salatiga.
HASIL PENELITIAN
Deskripsi Divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga
Kebutuhan listrik di wilayah pertambangan PT.Antam daerah Halmahera,
Maluku dipenuhi oleh Divisi K3 PT Haleyora Powerindo. Perusahaan tersebut
untuk mengelola pembangkit listrik 300 MW digunakan untuk kebutuhan
operasional PT.Antam. Bisnis Haleyora menangani bisnis internal dan bisnis yang
dikelola oleh afiliasinya. Pengamanan layanan operasi dan pemeliharaan pada
jaringan menjadi bisnis internal Divisi K3 PT.Haleyora Powerindo di bidang
transmisi dan distribusi PLN. PT.Haleyora Powerindo dan PT. Energi Pelabuhan
Indonesia mengelola anak-anak perusahaan. Operasional di wilayah Sumatera,
Jawa dan Bali sudah berdiri sejak 18 Oktober 2011. Divisi K3 PT Haleyora
Powerindo memiliki kantor di Salatiga yang beralamat di Jl. Mertokusumo,
Kesongo, Tuntang, Kab. Semarang.
Perusahaan mengacu pada standar divisi K3 PT Haleyora Powerindo
Salatiga untuk melaksanakan penerapan keselamatan kerja para karyawan.
Standar tersebut berisi prosedur serta cara penanggulangan masalah operasi yang
29
diperlukan untuk mengidentifikasi kelainan operasi atau gangguan pada sistem
kerja. Berikut ini adalah tabel standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
pada bidang distribusi sub bidang operasi :
Tabel 1.1a Identifikasi Gangguan Sistem APP Divisi K3
Keterangan Indikator
Uraian Unit Penanggulangan masalah operasi dan penerapan
prosedur yang diperlukan untuk mengindentifikasi
kelainan operasi/gangguan pada sistem APP, sesuai
dengan instruksi manual dan standar operasi.
Sub Kompetensi Merencanakan dan menyiapkan identifikasi gangguan
pada sistem APP; Melaksanakan identifikasi sistem APP;
menanggulangi kelainan operasi; Membuat laporan.
Tabel 2.1b Identifikasi Gangguan Sistem APP Divisi K3
Keterangan Indikator
Persyaratan Kerja Identifikasi serta pemeriksaan gangguan pada sistem APP
pelanggan yang ditetapkan oleh perusahaan; prosedur
perusahaan mengenai pembuatan laporan dan berita
acara; standar perusahaan untuk operasi sistem APP;
instruksi manual dari instalasi sambungan pelanggan dan
peralatan lainnya; prosedur keselamatan dan kesehatan
kerja (K3) dan ketentuan yang berterkaitan dengan
pelaksanaan unit kompetensi.
Acuan Penilaian Melakukan ketentuan mengenai K3; Menggunakan
perkakas kerja seperti hand tools untuk mengidentifikasi
gangguan pada sistem APP; Menginterprestasikan
gambaran teknik dan pengawatan; Menggunakan
peralatan untuk besaran listrik.
Berdasarkan tabel 2.1 menjelaskan tentang Identifikasi Gangguan Sistem
APP divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga, pada bagian penanggulangan
dalam melakukan penyelesaian masalah operasi dan penerapan prosedur. Hal ini
30
berguna untuk mengindentifikasi kelainan operasi/gangguan pada sistem APP,
sesuai dengan instruksi manual dan standar operasi. Identifikasi gangguan sistem
APP dengan cara berikut: menyiapkan serta merencanakan identifikasi gangguan
pada sistem APP; melaksanakan identifikasi sistem APP; menanggulangi kelainan
operasi; dan membuat laporan.
Berdasarkan tabel 2.1 identifikasi gangguan sistem APP divisi K3 PT
Haleyora Powerindo Salatiga akan berjalan lancar apabila melakukan hal sebagai
berikut : identifikasi serta pemeriksaan gangguan pada sistem APP pelanggan
yang ditetapkan oleh perusahaan; prosedur perusahaan mengenai pembuatan
laporan dan berita acara; standar perusahaan untuk operasi sistem APP; instruksi
manual dari instalasi sambungan pelanggan dan peralatan lainnya; prosedur K3
dan ketentuan yang berterkaitan dengan pelaksanaan unit kompetensi. Pada
akhirnya, divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga akan melakukan evaluasi
kinerja identifikasi gangguan sistem APP sebagai berikut : melakukan ketentuan
mengenai K3; Menggunakan perkakas kerja seperti hand tools untuk
mengidentifikasi gangguan pada sistem APP; menginterprestasikan gambaran
teknik dan pengawatan; Menggunakan peralatan untuk besaran listrik.
Tabel 2.2 Identifikasi Operasional dan Manuver Jaringan SUTM Divisi K3
Keterangan Indikator
Uraian Unit Penerapan prosedur dan penanggulangan masalah operasi
yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memanuver
saluran udara tegangan menengah dalam rangka
pengalihan beban, dengan tidak menggunakan fasilitas
sistem SCADA, sesuai instruksi manual dan Standing
Operation Procedure (SOP).
Sub Kompetensi Menyiapkan serta merencanakan pengoperasian SUTM;
Mengoperasikan dan memanuver dalam keadaan normal;
Mengindentifikasi kelainan operasi; Membuat laporan.
Persyaratan Kerja Pengorperasian peralatan hubung pada instalasi SUTM
yang berlaku di perusahaan; mengoperasikan dan
memanuver jaringan SUTM; mengkomunikasikan
31
Keterangan Indikator
pengoperasian pada jaringan tegangan menengah;
melaksanakan prosedur perusahaan terkait pembuatan
laporan dan berita acara; melakukan instruksi manual
pada instalasi SUTM dan peralatan tegangan menengah
lainnya; menyiapkan peralatan K3 dan peralatan bantu
yang terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.
Acuan Penilaian Melaksanakan ketentuan-ketentuan terkait dengan K3;
Menginterprestasikan untuk gambar teknik dan instalasi;
Menggunakan peralatan untuk mengukur besaran listrik.
Berdasarkan tabel 2.2 menjelaskan tentang Identifikasi Operasional dan
Manuver Jaringan SUTM divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga, pada bagian
unit penanggulangan dan penerapan prosedur melakukan menyelesaian masalah
dalam operasi. Hal ini yang diperlukan untuk melaksanakan pengoperasian dan
memanuver saluran udara pada tegangan menengah dalam rangka pengalihan
beban, dengan tidak menggunakan fasilitas sistem SCADA, sesuai dengan
instruksi manual dan Standing Operation Procedure (SOP). Identifikasi
Operasional dan Manuver Jaringan SUTM dengan cara sebagai berikut :
menyiapkan serta merencanakan pengoperasian SUTM; mengoperasikan dan
memanuver dalam keadaan normal; mengindentifikasi kelainan operasi; membuat
laporan.
Berdasarkan tabel 2.2, Identifikasi Operasional dan Manuver Jaringan
SUTM divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga akan berjalan lancar apabila
melakukan hal-hal sebagai berikut : pengorperasian peralatan hubung pada
instalasi SUTM yang berlaku di perusahaan; mengoperasikan dan memanuver
jaringan SUTM; mengkomunikasikan pengoperasian pada jaringan tegangan
menengah; melaksanakan prosedur perusahaan terkait pembuatan laporan dan
berita acara; melakukan instruksi manual pada instalasi SUTM dan peralatan
tegangan menengah lainnya; menyiapkan peralatan K3 dan peralatan bantu yang
terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi ini.Pada akhirnya, PT. Haleyora akan
melakukan evaluasi akhir dengan memeriksa beberapa hal sebagai berikut, yaitu
32
melaksanakan ketentuan-ketentuan terkait dengan K3; menginterpretasikan untuk
gambar teknik dan instalasi; menggunakan peralatan untuk mengukur besaran
listrik.
Tabel 2.3a Identifikasi Operasional Instalasi Trafo dan Peralatan Hubung
Divisi K3
Keterangan Indikator
Uraian Unit Penaganggulangan masalah operasi dan penerapan
prosedur yang diperlukan pada pengoperasian instalasi
transformator distribusi dan papan hubung bagi (PHB)
tegangan rendah pada gardu tiang, sesuai instruksi manual
dan Standing Operation Procedure (SOP yang berlaku.
Sub Kompetensi Menyiapkan dan merencanakan pengoperasian instalasi
trafo gardu tiang dan PHB-TR; melaksanakan
pengoperasian instalasi trafo gardu tiang dan PHB-TR
memeriksa instalasi trafo gardu tiang dan PHB-TR;
Mengidentifikasi kelainan operasi; Membuat laporan.
Tabel 2.3b Identifikasi Operasional Instalasi Trafo dan Peralatan Hubung
Divisi K3
Keterangan Indikator
Persyaratan Kerja Melaksanakan pengoperasian peralatan hubung SUTM dan
trafo sitribusi yang berlaku diperusahaan; SOP
mengkomunikasikan pengoperasian jaringan tegangan
menengah; tata cara perusahaan terkait pembuatan laporan
dan berita acara; melakukan instruksi manual dari instalasi
gardu tiang, trafo distribusi dan masing-masing peralatan;
membuat chek list yang ditetapkan oleh perusahaan;
menyiapakan peralatan K3 dan peralatan bantu yang
terkait dengan pelaksanaan unit kompetensi.
Acuan Penilaian Menjalankan ketentuan-ketentuan terkait K3;
menginterpretasikan pada gambar teknik dan instalasi;
Menggunakan peralatan untuk mengukur besaran listrik.
33
Berdasarkan tabel 2.3 menjelaskan tentang Identifikasi Operasional
Instalasi Trafo dan Peralatan Hubung divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga.
Pada unit penanggulangan masalah operasi dan penerapan prosedur. Hal ini
digunakan untuk pengoperasian instalasi transformator distribusi dan papan
hubung bagi (PHB) tegangan rendah pada gardu tiang, sesuai dengan instruksi
manual dan Standing Operation Procedure (SOP) yang berlaku. Terdapat
beberapa hal yang harus dilakukan untuk merealisasikan Identifikasi Operasional
Instalasi Trafo dan Peralatan Hubung divisi K3, yaitu menyiapkan dan
merencanakan pengoperasian instalasi trafo gardu tiang dan PHB-TR;
melaksanakan pengoperasian instalasi trafo gardu tiang dan PHB-TR memeriksa
instalasi trafo gardu tiang dan PHB-TR; mengidentifikasi kelainan operasi;
membuat laporan.
Berdasarkan tabel 2.3, terdapat beberapa syarat dalam menjalankan
identifikasi divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga, yaitu Melaksanakan
pengoperasian peralatan hubung SUTM dan trafo sitribusi yang berlaku
diperusahaan; SOP mengkomunikasikan pengoperasian jaringan tegangan
menengah; tata cara perusahaan terkait pembuatan laporan dan berita acara;
melakukan instruksi manual dari instalasi gardu tiang, trafo distribusi dan masing-
masing peralatan; membuat chek list yang ditetapkan oleh perusahaan;
menyiapakan peralatan K3 dan peralatan bantu yang terkait dengan pelaksanaan
unit kompetensi. Pada akhirnya, divisi K3 PT. Haleyora Powerindo Salatiga akan
melakukan evaluasi dengan menjalankan ketentuan-ketentuan terkait K3;
menginterpretasikan pada gambar teknik dan instalasi; menggunakan peralatan
untuk mengukur besaran listrik.
Hasil dan Pembahasan Penelitian
Hasil penelitian ini untuk menjelaskankan hasil penerapan prinsip-prinsip
utama GCG seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian,
dan keadilan di divisi K3 PT.Haleyora Powerindo Salatiga yang dilakukan oleh
manajemen atas perusahaan. Studi ini akan mencocokkan standar K3 dengan
penerapan prinsip GCG yang telah dilakukan oleh divisi K3 PT Haleyora
Powerindo Salatiga.
34
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan untuk mengetahui
penerapan prinsip GCG terhadap standar divisi K3 PT Haleyora Powerindo
Salatiga, studi ini telah melakukan wawancara pada Kepala Divisi K3 PT
Haleyora Powerindo Salatiga yang bernama Bapak Joko Sri Harnanto.
Wawancara dilakukan hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, di kantor PT Haleyora
Powerindo Salatiga yang beralamat di Jl. Mertukusumo, Kesongo, Tuntang,
Kab.Semarang.
Penerapan Dimensi Transparansi
Perusahaan telah menyediakan informasi secara relevan dan tepat dalam
pelaksanaan pengambilan keputusan yang harus terbuka, serta informasi yang ada
harus mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Informasi
perusahaan digunakan oleh pengguna eksternal dalam pengambilan keputusan
dan menilai kinerja perusahaan. Hal tersebut mencerminkan praktik transparansi
perusahaan. Bukti transparansi tersebut diperoleh dari laporan-laporan yang
dipublikasikan pada laman jejaring sosial (website) perusahaan, yaitu
haleyorapower.co.id. Laporan penerapan divisi K3 PT Haleyora Powerindo
Salatiga tersebut terdiri dari beberapa macam jenis, yaitu laporan analisis
pembahasan manajemen, laporan manajemen, dan laporan GCG. Peranan komite
audit, internal auditor dan akuntan manajemen, penting terutama dalam hal
penyajian informasi akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan secara
transparan kepada pemakainya. Ini sesuai dengan salah satu aturan Badan
Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) yang menyatakan bahwa laporan keuangan
perusahaan publik harus mengandung unsur keterbukaan (transparansi) dengan
mengungkapkan kejadian ekonomis yang bermanfaat kepada pemakainya.
Terdapat beberapa indikator pemenuhan prinsip transparansi, yaitu : 1)
informasi diungkapkan secara memadai, tepat waktu dan akurat kepada publik
dan akses oleh stakeholders; 2) mengkomunikasikan kebijakan kepada
stakeholders; menyampaikan laporan pelaksanaan GCG kepada stakeholders; dan
3) pemeliharaan kerahasiaan informasi dan penyampaian informasi pelayanan
kepada nasabah.
Divisi K3 PT. Haleyora Powerindo Salatiga memiliki beberapa laporan
akhir terhadap penerapan divisi K3. Berdasarkan informasi yang didapat dari
35
Kepala Divisi K3 menyatakan bahwa Divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga
memiliki beberapa laporan yang mencerminkan dimensi transparansi. Hal ini
dibuktikan dalam arsip wawancara sebagai berikut :
“Divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga memiliki beberapa laporan
dimensi transparansi, yaitu Laporan harian pelaksanaan 5R (Ringkas,
Rapi, Resik, Rawat, Rajin) ; 5LMS (Langkah Menuju Selamat) ; PS4
(Penampilan, Senyum, Salam, Sapa) ; Laporan harian monitoring aplikasi
SIASET (terkait absensi, penggunaan APD ALKER, dan Inventarisasi Aset
Area) ; Laporan bulanan berupa Inventarisasi Aset ALKER APD ;
Laporan bulanan berupa Kecelakaan Kerja dan Nearmiss ; dan Laporan
bulanan Maturity Level K3. Pada akhirnya, PT. Haleyora
mempublikasikan beberapa laporan tahunan, yaitu laporan analisis
pembahasan manajemen, laporan manajemen, dan laporan GCG”
Ketersediaan dan kemudahan akses informasi serta data perusahaan bagi
para stakeholder dan publik secara umum turut menjadi perhatian Haleyora
Powerindo (HP). Hal tersebut menjadi bagian dalam upaya menunjang kinerja
perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG di divisi K3.
Perusahaan yakin pengelolaan transparansi informasi dan data perusahaan
yang baik dapat mendorong kepercayaan stakeholder sebagai mitra perusahaan
dalam membanguan bisnis dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai lingkup
bisnis perusahaan. HP memanfaatkan media-media baik cetak maupun online
untuk memenuhi ketersedian informasi dan data publik perusahaan. Media cetak
yang digunakan diantaranya surat edaran, brosur, spanduk, majalah “Media
Haleyora”, dan lain-lain. PT Haleyora Poweindo Salatiga juga menyediakan
informasi secara online berupa website HP yang dapat diakses melalui
www.haleyorapower. co.id. Selain itu, terdapat akun media sosial yang dimiliki
HP diantaranya facebook dengan nama akun PT Haleyora Powerindo Salatiga
(@pthaleyorapower), twitter dengan nama akun @pthaleyorapower serta
instagram dengan nama akun @ haleyorapower. Informasi penerapan standar K3
yang ada harus mudah diakses, tepat waktu, memadai, akurat kepada publik, dan
dipahami oleh pemangku kepentingan. Pihak yang dapat mengakses laporan
pelaksanaan K3 adalah sebagai berikut :
36
“ Yang dapat mengakses laporan tersebut, yaitu Kepala K3 Kantor Area,
Kepala K3 Kantor Region, dan Kepala K3 Kantor Pusat.”
Gaya kepemimpinan yang demokratis adalah pemimpin yang terbuka
terhadap pemberian saran dan kritik. Keterbukaan kritik dan saran dapat
mendorong rasa kepemilikan dan solidaritas di antara para pekerja (Siagian,
2002). PT. Haleyora Powerindo Salatiga rutin melaksanakan diskusi kelompok
dan survei dalam rangka menjaring aspirasi para pekerja. Hal tersebut
membuktikan bahwa pemimpin perusahaan memberikan ruang kerjasama dan
pengembangan ide kepara para karyawan. Cara karyawan dalam memberikan
kritik dan saran kepada manajemen terhadap pelaksanaan divisi K3 PT Haleyora
Powerindo Salatiga dilakukan dengan cara sebagai berikut :
“ Kritik dan saran disampaikan dengan melakukan diskusi kelompok
dengan melaksanakan komunikasi pagi atau safety briefing, diskusi
tersebut baik dapat dilakukan secara harian, mingguan, dan bulanan..
Lalu, survei kepada karyawan dilakukan setahun sekali.”
Penerapan Dimensi Akuntabilitas
Perusahaan telah menjelaskan fungsi, struktur, sistem dan
pertanggungjawaban pada organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan
dapat berjalan dengan efektif. Secara periodik manajer akan
mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pimpinan perusahaan. Hasil
kerja para manajer pusat pertanggungjawaban kemudian dinilai prestasi yang telah
dicapai oleh masing-masing manajer. Para manajer mencoba mencari jawaban
mengapa hasil yang dicapai tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakannya.
Penerapan sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban yang baik akan
menyebabkan terciptanya suatu pengendalian dari pengukuran prestasi kerja
manajer. Akuntansi pertanggungjawaban juga sebagai sarana untuk mengevaluasi
kemampuan setiap manajer, sehingga akan dibentuk landasan terciptanya suatu
sistem pengukuran prestasi kerja manajer (Sigar & Elim, 2014). Laporan
pertanggungjawaban dapat dipergunakan sebagai dasar membuat analisis yang
bertujuan mengukur prestasi kerja manajer untuk setiap pusat
37
pertanggungjawaban. Hal ini dibuktikan dengan arsip wawancara bersama Kepala
Divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga sebagai berikut :
“ Jadi pihak yang bertanggung jawab membuat laporan pelaksanaan K3
adalah Divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga atau SPV K3, begitu
mbak.”
Kepatuhan merupakan salah satu bentuk perilaku yang dapat dipengaruhi
oleh faktor internal maupun eksternal. Kepatuhan terhadap penggunaan alat
pelindung diri merupakan perilaku keselamatan spesifik terhadap objek
lingkungan kerja. Kepatuhan menggunakan alat pelindung diri mempunyai peran
penting dalam menciptakan keselamatan di tempat kerja. Beberapa contoh
perilaku atau tindakan tidak aman yang sering ditemukan di tempat kerja pada
dasarnya adalah perilaku tidak patuh terhadap prosedur kerja atau operasi, seperti
menjalankan mesin atau peralatan tanpa wewenang, mengabaikan peringatan dan
keamanan, kesalahan kecepatan pada saat mengoperasikan peralatan, tidak
menggunakan alat pelindung diri dan memperbaiki peralatan yang sedang
bergerak atau tidak mengikuti prosedur kerja yang sudah ditetapkan (NurAini &
Wardani, 2015). Dalam mencatat pelanggaran dan kepatuhan manajemen dan
karyawan terhadap pelaksanaan K3 dilakukan dengan cara sebagai berikut :
“ Kalau untuk pelaporan sudah ada monitoring lewat aplikasi SIASET
(terkait absensi, penggunaan APD ALKER, dan Inventarisasi Aset Area)
jadi sudah termonitoring terhadap kepatuhan manajemen. Lalu mbak,
kalau untuk mencatat kita adanya pelanggaran biasa dari laporan foto
yang dikirimkan ke Whatsapp Grup (WAG) atau secara Jawab pribadi (
Japri ).”
Menurut laporan standar divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga, pihak
yang terkait pengoperasian/ pemeliharaan jaringan distribusi dalam melakukan
komunikasi dapat berupa tertulis/surat ataupun komunikasi langsung/lisan. Hal ini
bertujuan agar semua pihak berkoordinasi dapat mengantisipasi terjadinya kondisi
kurang aman atau mencegah kerusakan material akibat dioperasikannya jaringan
distribusi. Dalam berkomunikasi baik lisan maupun tertulis dibuat format yang
38
standar untuk mencegah kesalahan presepsi dari pihak-pihak yang terkait. Waktu
berkomunikasi yang digunakan selalu pada atas standar agar dalam mengambil
keputusan tidak berlarut-larut. Pihak-pihak yang bertanggungjawab mengawasi
jalannya pelaksanaan divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga adalah sebagai
berikut :
“Oh kalau pihak yang bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan divisi
K3 tentu saja semua Divisi mbk. Jadi kita itu lima divisi, yaitu yandal,
inspeksi, pemeliharaam, manbill dan MCB On. Itu semua yang saya
sebutkan masih termasuk dalam divisi K3 PT Haleyora Powerindo
Salatiga.”
Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas
di antaranya pemberdayaan dewan komisaris untuk melakukan pengawasan,
evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen guna memberikan jaminan
perlindungan kepada pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas di
jajaran direksi. Namun, penelitian ini memberikan sudut pandang topik yang
berbeda, yaitu mengevaluasi perlindungan kerja karyawan berdasarkan standar
divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga.
Penerapan Dimensi Pertanggungjawaban
Kecelakaan kerja yang terjadi di divisi K3 merupakan kejadian yang
menimpa seseorang yang tidak dikehendaki dan sering kali tidak terduga,
sehingga dapat menimbulkan kerugian baik waktu, harta benda atau properti
maupun korban jiwa yang terjadi di dalam suatu proses kerja industri atau yang
berkaitan dengannya. Dampak dari kecelakaan kerja mengakibatkan kerugian baik
secara materi dan non materi. Biaya-biaya yang dikeluarkan secara langsung dan
tidak langsung merupakan upaya pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian
secara materi. Selain itu, kerugian non materi dapat berupa kehilangan nyawa
seseorang menjadi resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan secara langsung
dan tidak langsung (NurAini & Wardani, 2015).
Pertanggungjawaban perusahaan telah sesuai dan patuh terhadap peraturan
perundang-undangan, hal ini dapat dibuktikan melalui arsip wawancara bersama
Kepala Divisi K3 PT Haleyora Powerindo sebagai berikut :
39
“ Untuk proses hukum yang berlaku pada perusahaan apabila terjadi
kelalaiam dalam pelaksanaan divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga,
yaitu ada sanksi berupa denda dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).
Untuk sanksi yang lain bisa juga dikenakan denda dan sosialiasi dari
PLN.”
Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan
berbagai aspek yang terkait dengan implementasi Good Corporate Governance
(GCG) khususnya mengenai pedoman penerapan Good Corporate Governance
(GCG). Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk
untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu
direktur yang ditunjuk sebagai Good Corporate Governance (GCG) champion di
perusahaan (Sari, 2009). PT Haleyora Powerindo Salatiga berupaya untuk
memastikan bahwa karyawan telah memahami prosedur K3 PT. Haleyora
Powerindo Salatiga dengan disiplin menjalin komunikasi, diskusi, dan test
sertifikasi. Perusahaan berupaya menyosialiasikan K3 kepada karyawan
pelaksanaan di lapangan dengan cara-cara sebagai berikut :
“ Kami biasanya melakukan komunikasi pagi atau safety briefing setiap
hari. Lalu, ketika ada pekerjaan dilapangan kita juga melakukan satefy
briefing terlebih dahulu untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.
Selain itu, ada acara khusus di lingkup pekerjaan.”
“ Ya kalau kami sih mbak melakukan komunikasi tanya jawab, nantinya
juga akan dilakukan test sertifikasi. Selain itu, kami juga harus melihat
implementasi di lapangan pada saat bekerja.”
Di sisi lain, terdapat pihak yang membuat prosedur K3 untuk
mengoperasikan dan manuver SUTM. Selain itu, pihak-pihak yang bertanggung
jawab dalam membuat prosedur K3 untuk pengoperasian PHB-TR pada gardu
tiang dan instalasi trafo distribusi, yaitu sebagai berikut :
“ Pihak-pihak yang berkaitan dengan yang mbak tanyakan tersebut, yang
bertanggungjawab adalah PT PLN (Persero) UIB Jateng DIY.”
40
Penerapan Dimensi Keadilan
Berdasarkan laporan GCG milik PT. Haleyora Powerindo Salatiga di
halaman 191, perusahaan belum pernah mengalami gugatan pidana terkait
kelalaian penegakkan keamanan dan keselamatan kerja karyawan. Selama ini
Kepala divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga belum mendapatkan pelaporan
pelanggaran pelaksanaan pada divisi K3. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan
telah memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya berdasarkan asas keadilan. Pernyataan ini dibuktikan oleh arsip
wawancara sebagai berikut:
“Wah kurang tahu ya mbak kalau untuk itu, karena selama ini perusahaan
selalu menegakkan pelaksanaan K3.”
Penerapan Dimensi Kemandirian
Karyawan dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa minta bantuan
bimbingan dari pengawas atau meminta turut campurnya pengawas untuk
menghindari hasil yang merugikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
menurut steers dikutip dalam (asri laksmi riani, 2011) yaitu : a) Kemampuan,
kepribadian dan minat kerja b) Kejelasan dan penerimaan atau penjelas peran
seorang pekerja yang merupakan taraf pengertian dan penerimaan seseorang atas
tugas yang diberikan kepadanya. c) Tingkat motivasi pekerja yaitu daya energi
yang mendorong mengerahkan dan mempertahankan perilkaku. Pada divisi K3
telah dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau
tekanan dari pihak manapun. Pengambilan keputusan dilakukan secara profesional
karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup perusahaan dan melindungi hak-
hak pemegang saham maupun pemangku kepentingan yang lain. Pernyataan ini
dibuktikan oleh arsip wawancara bersama Kepala Divisi K3 PT Haleyora
Powerindo Salatiga sebagai berikut:
“ Nah untuk pelaksanaan K3, divisi yang memuat regulasi, mengawasi
serta melaksanakan K3 sama seperti yang sudah saya sebutkan pada
pertanyaan mbak sebelumnya, yaitu K3 Area, K3 Region dan K3 Pusat.”
Perusahaan mengatasi gangguan pada sistem APP di perusahaan oleh
divisi khusus. APP memiliki fungsi untuk menghubungkan jaringan listrik milik
41
PLN dengan instalasi listrik pelanggan untuk menyalurkan tenaga listrik. Oleh
karena itu, keamanan jaringan penting untuk diperiksa. Pihak yang melakukan
identifikasian gangguan pada sistem Alat Pembatas dan Pengukur (APP) adalah
sebagai berikut :
“ Jadi orang yang memeriksa gangguan yang terjadi pada sistem APP
yaitu bagian transaksi energi dari PT PLN.”
“Cara identifikasi harus ada pemeriksaan ke app perusahaan, setelah
ditemukan kejanggalan pada app tersebut. Misalnya pada sejumlah
pemakaian kwh baik yg berlebih maupun kurang, apabila kok dilihat dari
rata-rata pemakaian normal bulan-bulan sebelumnya mbak.”
Perusahaan melakukan persiapan alat kerja, alat K3 dan alat bantu yang
aman untuk menunjang keselamatan kerja. Menurut Notoatmodjo ( 2007) sesuai
dengan teori lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak nyaman dapat
memberikan ketidaknyamanan pekerja dalam melakukan pekerjaanya, sehingga
dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan kerja. Alat kerja tersebut juga perlu
dirawat agar kualitas alat tersebut dapat memaksimalkan kinerja karyawan di
lapangan. Hal tersebut dibuktikan dengan arsip wawancara sebagai berikut :
“ Kalau yang mempersiapkan alat-alat kerja itu biasanya tugas dari K3
Area mbak. Jadi kita yang mempersiapkan alat-alat kerja tersebut untuk
didistribusikan pada K3 region dan K3 pusat.”
“ Biasanya kami terlebih dahulu menyosialisasikan 5R, yaitu ringkas,
rapi, resik, rawat dan rajin. Lalu, kami juga melakukan monitoring
melalui aplikasi SIASET. Bagi karyawan yang telah melakukan kerusakan
atau menghilangkan alat kerja, kami akan menerapkan sanksi kepada
pelanggar.”
Berdasarkan hasil analisis di atas, divisi K3 PT. Haleyora Powerindo
Salatiga telah menerapkan prinsip GCG pada K3 perusahaan. Manajemen
melakukan pengawasan penerapan K3 dengan mengacu pada standar K3 yang
42
mengatur beberapa hal, yaitu standar identifikasi gangguan pada sistem APP,
standar operasi dan memanuver jaringan SUTM, dan peralatan hubung bagi
tegangan dan standar operasi instalasi trafo distribusi. Selain itu, penerapan divisi
K3 pada PT. Haleyora Powerindo Salatiga terbagi ke dalam beberapa dimensi,
yaitu akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban, kemandirian dan keadilan.
Pada penerapan divisi K3 di bidang transparansi, divisi K3 PT. Haleyora
Powerindo Salatiga telah memiliki komitmen untuk mempublikasikan kinerja
penerapan divisi K3 perusahaan yang terdapat pada beberapa laporan, yaitu
laporan analisis pembahasan manajemen, laporan manajemen, dan laporan GCG.
Lalu, pada bidang akuntabilitas di divisi K3 PT. Haleyora Powerindo
Salatiga memiliki petugas yang akan mencatat penerapan divisi K3 dan
penggunaan aplikasi SIASET untuk mengawasi kinerja karyawan. Pada
penerapan divisi K3 di bidang kemandirian, divisi K3 PT. Haleyora Powerindo
Salatiga memiliki komitmen untuk dapat menyelesaikan kendala kerja dalam
praktik K3 dengan mandiri. Hal ini tercipta dengan prioritas utama dalam
memperhatikan regulasi dan mengawasi praktiknya. Setelah itu, karyawan akan
melakukan pemeriksaan keterjadian gangguan dengan memperhatikan standar
kerja dan standar keamanan kerja. Pada penerapan divisi K3 PT Haleyora
Powerindo Salatiga di bidang pertanggungjawaban, PT. Haleyora Powerindo
Salatiga telah memiliki komitmen untuk bertanggungjawab atas setiap kelalaian
dan pelanggaran K3 dengan mengacu pada hukum yang berlaku dan mencegah
pelanggaran dengan giat melakukan komunikasi dua arah antara manajemen dan
karyawan. Pada penerapan dimensi keadilan, divisi K3 PT Haleyora Powerindo
Salatiga telah berupaya untuk memenuhi hak dan kewajiban karyawan maupun
pemegang saham dengan tepat.
43
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa
divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga telah mematuhi penerapan GCG untuk
mewujudkan divisi K3 dalam perusahaan. Berdasarkan wawancara dengan kepala
divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga, perusahaan belum pernah melanggar
pemenuhan hak dan kewajiban bagi karyawan perusahaan. Hal tersebut
dibuktikan dengan dibentuknya standar K3, proses pemeriksaan berdasarkan
protokol keamanan kerja, dan giat melakukan komunikasi dua arah untuk
menunjang keberhasilan sosialisasi K3 di antara manajemen dan karyawan di
diivisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga. Keseimbangan internal di divisi K3
PT Haleyora Powerindo Salatiga dilakukan dengan cara menyajikan informasi
yang berguna dalam evaluasi kinerja, informasi tentang sumber daya yang
dimiliki perusahaan, semua transaksi, kejadian internal dan informasi untuk
keputusan manajemen internal.
Pada dimensi transparansi, perusahaan telah menyediakan informasi secara
relevan dan tepat dalam pelaksanaan pengambilan keputusan yang harus terbuka,
serta informasi yang ada harus mudah diakses dan dipahami oleh pemangku
kepentingan. Pada dimensi akuntabilitas, perusahaan telah menjelaskan fungsi,
struktur, sistem dan pertanggungjawaban pada organ perusahaan sehingga
pengelolaan perusahaan dapat berjalan dengan efektif. Pada dimensi
pertanggungjawaban, perusahaan telah sesuai dan patuh terhadap peraturan
perundang-undangan dalam menegakan kedisiplinan aturan. Pada dimensi
keadilan, selama ini Kepala Divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga belum
mendapatkan pelaporan pelanggaran pelaksanaan K3. Hal ini dapat terjadi karena
perusahaan telah memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku
kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Lalu dimensi
yang terakhir adalah kemandirian. Penerapan prinsip kemandirian dilihat sebagai
berikut : pengambilan keputusan dilakukan secara profesional karena berkaitan
dengan keberlangsungan hidup perusahaan dan melindungi hak-hak pemegang
saham maupun pemangku kepentingan yang lain. Oleh karena itu, permasalahan
penelitian terkait penerapan standar K3 telah terjawab dengan hasil yang
44
menyatakan bahwa Divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga telah mematuhi
kelima prinsip GCG dengan baik karena berdasarkan keterangan dari Kepala
Divisi K3 menyatakan bahwa belum terdapat data tentang pelanggaran K3.
Dalam studi ini, divisi K3 PT Haleyora Powerindo Salatiga berperan
sebagai salah satu komponen yang merealisasikan GCG di PT. Haleyora
Powerindo Salatiga. Penerapan GCG ini dibuktikan dalam dokumen “non
finansial”, yaitu laporan analisis pembahasan manajemen, laporan manajemen,
dan laporan GCG. Realisasi GCG dapat diukur dari penerapan standar K3.
Keterbatasan Penelitian dan Saran
Keterbatasan penelitian ini, yaitu terbatasnya akses menuju lokasi
narasumber di Kota Semarang. Kegiatan observasi secara langsung ke medan
lapangan kerja di area praktik kelistrikan, trafo, dan sebagainya tidak dapat
dilakukan sehingga tidak dapat memberikan data lanjutan berupa foto. Selain itu,
pelaksanaan wawancara lanjutan terhalang karena masih berlangsungnya
fenomena pandemi COVID-19. Fenomena pandemi ini juga menimbulkan
pembatasan akses publik dalam melakukan mobilitas kegiatan kerja.
Pada penelitian ini, penulis memberikan saran kepada Kepala Divisi K3
PT Haleyora Powerindo Salatiga dan pembuat laporan keuangan untuk membuat
daftar tabel sinkronisasi penerapan standar K3 terhadap laporan analisis
pembahasan manajemen, laporan manajemen, dan laporan GCG. Tabel ini
dituliskan dalam laporan GCG untuk melakukan verifikasi antara dua hal, yaitu
perencanaan dan penerapan GCG.
45
DAFTAR PUSTAKA
Notoatmodjo, S. (2007). Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: Rineka
Cipta.
Adi, N. P. (2017). Analisis Beban Kerja Karyawan Pada Bagian Gudang PT. Patra
Buana Abadi. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.
Akram, M. (2010). Time Habit: Kebiasaan Efektif Mengelola Waktu. Yogyakarta:
Pustaka Marwa.
Alfred, R. L. (1983). Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja. Jakarta: Aksara
Baru.
Aminah, S. (2013). Disiplin Kerja Karyawan Pada PT. Tunggal Mitra Plantation-
PKS Manggala Kec. Pujud. Kab. Rohil. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 21-37.
Andriani, D. (2010). Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Disiplin Kerja
Karyawan PT. Hasco Multi Kimindo Sidoarjo. Jurnal Aplikasi
Manajemen, 8-12.
Andriani, D. (2010). Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Disiplin Kerja
Karyawan PT. Hasco Multi Kimindo Sidoarjo. Jurnal Aplikasi
Manajemen, 8-12.
Asmorojati, D. M. (2016). Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada
PT Angkasa Pura II (Persero). Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan.
Bodroastuti , T. (2009). Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap
Financial Distress. Jurnal Ilmu Ekonomi Aset, 11 (2).
Bodroastuti, T. (2009). The Influence of Corporate Governance Structure. Jurnal
Ilmu Ekonomi Aset.
Budiartini, D. A., Rudy, D. G., & Purwanti, N. P. (2012). Pelanggaran Prinsip-
Prinsip Good Corporate Governance Di Pasar Modal (Studi Kasus PT
Bank Lippo Tbk). Journal Ilmu Hukum Vol.1.
Caturini, R. (2017, July 20). Penerapan GCG di perusahaan masih rendah.
Diambil kembali dari Nasional Kontan :
https://nasional.kontan.co.id/news/pentingnya-penerapan-gcg-pada-
perusahaan
Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment. Journal of Accounting
and Economics, Vol.4, 41-53.
46
Elly , H. (2015). Effects Of The Implementation Of Good Corporate Governance.
Jakarta: Salemba Empat.
Furqani, A. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance
(GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan PT. Pos Indonesia
(Persero) Cabang Sumenep. Jurnal Performance Bisnis & Akuntansi Vol.
IV, No.1 .
Halimatusadiah , E. (2015). Effect of The Implementation of Good Corporate
Governance on Profitability. European Journal of Business and
Innovation Research. 3(4), 19-35.
Hapsari, D., & Syamsudin. (2014). Analisis Implementasi Penerapan Prinsip-
Prinsip Good Corporate Governance dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja
Perusahaan PT NS Bluescope Indonesia. Jurnal Akuntansi, Vol.1, No.1,
Juli.
Harlie, M. (2010). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengembangan Karier
terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten
Tabalong di Tanjung Kalimantan Selatan. Jurnal Manajemen dan
Akuntansi, 10-23.
Hasibuan, M. (2008). Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: PT.
Bumi Aksara.
Hasibuan, M. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi
Aksara.
Hasibuan, M. S. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Edisi Revisi,
PT. Bumi Aksara.
Hasibuan, M. S. (2013). Mananjemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi.
Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Hery. (2010). Potret Profesi Audit Internal. Bandung: Alfabeta. .
Jensen , M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm : Managerial
Behaviour. Journal of Financial Economics.
Kristianten . (2006). Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
Labesi, T. M. (2013). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate.
Governance di PT Bank Sulut Kantor Pusat Manado. Jurnal EMBA Vol.1
No.4.
Lateine & Levine. (1985). Psychology at Work An Introduktion to Industrial and
Organizational Psychology. Hill Company: McGraw.
47
Levine, A. R., & Lateiner, I. E. (1985). Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja.
Jakarta: Aksara Baru.
Lewin, J. (1996). Organiaational Behavior An Asia-Pacific Perspective. John
Wiley & Sons.
Lewin, J. (1996). Organiational Behavior An Asia-Pacific Perspective. John
Wiley & Sons.
Liputan 6. (2003, Maret 18). Direksi Bank Lippo Hanya Didenda Rp 2,5 Miliar.
Diambil kembali dari Liputan 6:
https://www.liputan6.com/news/read/51399/direksi-bank-lippo-hanya-
didenda-rp-25-miliar
Mangkunegara, A. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: PT.
Rosdakarya.
Marwansyah, & Mukaram. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung:
Pusat Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung.
Meckling, J. (1976). Theory of the firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and
Ownership Structure. Journal of Financial Economics.
Moleong , L. J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja
Rosadakarya. Bandung.
Moleong, L. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:PT.Remaja
Rosdakarya. Bandung .
Moleong, L. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif.Remaja
Rosdakarya:Bandung. Bandung.
Newell, W. (2002). A premium for good governance. Dalam G. Roberto Newell ,
A premium for good governance (hal. 20).
NurAini, L., & Wardani, R. S. (2015). Kepatuhan Terhadap Peraturan
Keselamatam Dan Kesehatan Kerja (K3) Hubungannya Dengan
Kecelakaan Kerja. Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia. 10(2), 26-34.
Pedoman Umum Good Corporate. (2009). Pedoman Umum Good Corporate
Governance Indonesia. Jakarta: Komite Nasional.
Pedoman Umum Good Corporate Governance. (2006). Pedoman Umum Good
Corporate Governance Indonesia. Jakarta: Komite Nasional.
48
Pratiwi, A. (2015). Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja
Pegawai (Studi Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Pekalongan).
Diponegoro Journal of Management,vol.0.
Ridho, M. (2010). Meningkatkan Penjualan dengan Rancang Bangun Sales Force
Effective. Dipetik 2018, dari www.scribd.com:
https://www.scribd.com/doc/31304166/Sales-Force
Rivai, V. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat.
Ross, S. A. (1973). The Economic Theory Of Agency : The Principal's Problem.
The Economic Theory Of Agency : The Principal's Problem. American
Economic Review,63, 134-139.
Sari, R. P. (2009). Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Seelum dan Sesudah
Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada PT Petrokimia
Gresik. Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis .
Setyanto, H. C., & Sahetapy, W. L. (2018). Penerapan Prinsip-Prinisip Good
Corporate Governance pada PT Pofaca Karamalsih Abadi Cabang
Sidoharjo. Jurnal Agora. Vol.6, No.1 Surabaya: Universitas Kristen Petra.
Siagian, S. P. (2002). Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja. Jakarta: Rineka
Cipta.
Sigar, S., & Elim, I. (2014). Penerapan Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban
Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pada PT. Bank Sulut Cabang Tondano.
Jurnal Emba .
Sintaasih, K. D., & Wiratama, I. J. (2013). Pengaruh Kepemimpinan, Diklat, dan
Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PDAM Tirta Mangutama
Kabupaten Badung. Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan
Kewirausahaan, 8-13.
Siregar, B., & Irwani, N. (2017). Pengaruh Motivasi Berprestasi dan Displin Kerja
Terhadap Kinerja Pegawai PPDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara
Cabang Medan Kota. Jurnal Magister Psikologi Uma, 19-23.
Siregar, N. (2010). Pengaruh Motivasi Berprestasi dan Disiplin Kerja terhadap
Kinerja Pegawai PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara. Analitika:
Jurnal Magister Psikologi Uma, 18-26.
Siswanto, B. (2010). Manajemen Tenaga Kerja Rancangan dalam
Pendayagunaan dan Pengembangan Unsur Tenaga Kerja. Bandung: Sinar
Baru.
49
Soerhartono, I. (1995). Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang
Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Sugiarto. (2014, Desember 31). Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB). Dipetik September 10, 2019, dari
https://artonang.blogspot.com/2014/12/peraturan-perusahaan-dan-
perjanjian.html
Sugiyono. (2005). Statistik untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif.Bandung:Alfabeta. Bandung.
Sugiyono. (2015). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sutrisno, E. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana
Prenada.
Sutrisno, E. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.
Sutrisno, E. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.
Sutrisno, E. (2013). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.
Su'ud, A. (2007). Pengembangan Ekonomi Mikro. Jakarta: National Conference.
Tertius, M. A., & Christiawan, Y. J. (2015). Pengaruh Good Corporate
Governance terhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan. Journal
Business Accounting Review Vol.3.
Triton P, B. (2009). Mengelola Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Penerbit
Oriza.
Wawan, A., & Dewi. (2011). Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan
Perilaku Manusia. Yogyakarta: Nuha Medika.
Wijianti, K., Suddin, A., & Sunarso. (2017). Analisis Pengaruh Kompensasi,
Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 69.
Wijianti, K., Suddin, A., & Sunarso. (2017). Analisis Pengaruh Kompensasi,
Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 69.
William R, S. (1997). Financial Accounting Theory. Financial Accounting
Theory.Prentice-Hall. New Jersey.
50